bab vii isu strategis dan rencana aksi daerah...

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2011-2015

BAB VII

ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

7.1. Isu Strategis

Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menggambarkan bahwa

kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam

memenuhi hak–hak dasarnya. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak–

hak dasar secara umum antara lain berkaitan dengan kegagalan kepemilikan aset,

terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya produktifitas

dan tingkat pembentukan modal masyarakat, lemahnya partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan publik, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang,

tidak berwawasan lingkungan dan kurang melibatkan masyarakat, kebijakan

pembangunan yang bersifat sektoral serta lemahnya koordinasi antara instansi dalam

menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Dari diagnosis kemiskinan juga menunjukkan beberapa penyebab utama

kemiskinan yaitu pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan

kelembagaan yang kurang mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan

hak-hak dasar masyarakat miskin. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu

didukung dengan orientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan

kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk percepatan penanggulangan

kemiskinan dapat berjalan dengan optimal antara lain:

1. Perlunya peningkatan SDM SKPD terkait secara berkelanjutan dan komprehensif

untuk menganalisa program penanggulangan kemiskinan serta pola pikir

(mindset) SDM masyarakat yang perlu dirubah agar mau keluar dari

kemiskinan/kekurangan;

2. Perlunya ketersediaan data dan informasi terkait kondisi kemiskinan dari

beberapa indikator kemiskinan seperti Kemiskinan dan Tenaga Kerja, Pendidikan,

Kesehatan, dan Infrastruktur. Untuk hal tersebut diperlukan dukungan data dari

BPS sebagai lembaga yang sah untuk mengeluarkan data terkait pelaksanaan

pembangunan;


3. Meningkatkan ketersediaan dan updating database kemiskinan (by name by

addres) secara berkala;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program penanggulangan

kemiskinan secara berkala dan komprehensif;

5. Meningkatkan jaminan terlaksananya program penanggulangan kemiskinan yang

tepat pada sasaran keluarga miskin.

Selain dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, berikut beberapa hal yang

sangat mempengaruhi kemiskinan, dimana keadaan ini dapat dijadikan sebagai isu

strategis di Kota Solok adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah

Rendahnya kemampuan keuangan daerah menyebabkan kegiatan

penanggulangan kemiskinan didominasi oleh program/kegiatan penanggulangan

kemiskinan yang dirancang secara nasional. Padahal petunjuk teknis

program/kegiatan yang ditetapkan pusat belum tentu semuanya sesuai dengan

keadaan dan permasalahan yang dihadapi di Kota Solok (daerah lain).

2. Bidang pendidikan

Masih terdapatnya anak yang tidak melanjutkan sekolah karena dikeluarkan dari

sekolah sebagai akibat telah melanggar tata tertib sekolah serta pemberian

beasiswa tidak sejadwal dengan tahun ajaran baru sehingga tidak dapat

dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah

di awal tahun pelajaran.

3. Bidang Kesehatan

Dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki perilaku hidup bersih dan

sehat, sejak tahun 2011 telah dilakukan sosialisasi anti rokok dan pada tahun

2013 diatur dalam Perwako Nomor 5 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok.

Masih terdapatnya masyarakat yang tidak memiliki jamban sendiri. Tahun 2013

tercatat adanya jamban keluarga sebesar 86,79%.

4. Bidang Infrastruktur dasar

- Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan

dan pengelolaan saluran drainase di lingkungannya, seperti membuang

sampah di saluran drainase dan mendirikan bangunan di atas saluran

drainase.


- Terbatasnya dana dalam mengelola dan membangun sistem pegelolaan air

bersih sehingga ada masyarakat yang belum menikmati air bersih yang layak

konsumsi sesuai standar kesehatan.

5. Bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan

Modal yang dibutuhkan setelah diberikan pelatihan atau pengembangan bakat

sangat perlu menjadi perhatian. Banyak yang telah mendapat penddikan dan

pelatihan namun tidak bisa berdiri sendiri membangun usaha karena

keterbatasan modal. Selain itu, perusahaan menerima tenaga kerja (karyawan)

rata-rata karena adanya hubungan kekeluargaan. Dirasa akan lebih efektif

anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan digunakan untuk pembekalan

tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada rumah sakit swasta di Riau

(Pekanbaru) karena peluang sangat banyak (kebutuhkan akan tenaga kesehatan

cukup banyak), karena tenaga kesehatan yang langsung diarahkan kesana

dengan keinginan dan prosedur pribadi tidak akan kuat mental setelah tiba

disana.

6. Bidang ketahanan pangan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan sebagai wujud pemenuhan

kebutuhan akan papan, maka masyarakat mengambil fungsi lahan pertanian

menjadi perumahan, karena dirasa efektif karena memanfaatkan lahan sendiri

dari pada mengontrak rumah.

7.2 Rencana Aksi Daerah

Tujuan dari bagian ini adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang merupakan

penjabaran dari isu strategis dalam Matriks Rencana Aksi Daerah yang berisikan

kebijakan unggulan, program, kegiatan, lokasi, SKPD pengelola, dan pagu indikatif.

Rencana Aksi Daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam

bentuk matrik yang sudah sesuai dengan format RPJMD, akan memudahkan

pengitegrasian program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD bidang

penanggulangan kemiskinan dan memudahkan SKPD menerjemahkan program dan

kegiatan yang berorientasi kepada penanggulangan kemiskinan dalam rencana kerja

dan anggaran SKPD terkait.


Secara nasional strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan

dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin

keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil dan mensinergikan kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan.

Mengacu pada strategi secara nasional di atas, maka Visi pada Dokumen SPKD

Kota Solok Tahun 2011-2015:

“Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Solok

menjadi 4,96% pada tahun 2015”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilakukan upaya-upaya terpadu melalui

misi penanggulangan kemiskinan Kota Solok yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat bidang keagamaan.

2. Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin

dibidang kesehatan dan pendidikan.

3. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan bekerja bagi

masyarakat miskin.

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan keterampilan

teknis berusaha.

5. Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat miskin melalui peningkatan

kapasitas lembaga ekonomi.

6. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

7. Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan.

Dari visi dan misi di atas dapat dijelaskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan

program/kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2011-2015 BAB VII - 5

Tabel 7.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan

Visi “Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Solok menjadi 4,96% pada tahun 2015”

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan

Misi 1 : Meningkatkan pemahaman masyarakat bidang keagamaan

1. Meningkatkan

peran agama

sebagai pengaruh

dan pendorong

masyarakat untuk

keluar dari

kemiskinan.

1. Meningkatnya

kualitas kehidupan

agama bagi

masyrakat miskin.

1. Meningkatkan

peran pendidikan

non formal

terhadap

pengetahuan

agama.

1. Meningkatkan

pembinaan bagi

tenaga pendidik

agama.

1. Pendidikan Non

Formal.

2. Manajemen

pelayanan

pendidikan.

1. Pemberdayaan

tenaga pendidik

non formal.

2. Pengembangan

pendidikan

kecakapan hidup.

3. Penyelenggaraan

malam bina iman

dan taqwa siswa

SMP/MTs dan

SMA/MA.



Misi 2 : Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin bidang kesehatan dan pendidikan

1. Meningkatkan

pelayanan bidang

kesehatan bagi

masyarakat miskin.

1. Terwujudnya gizi

cukup bagi

masyarakat

keluarga miskin.

1. Pemenuhan kebutuhan

kalori ibu hamil bagi

keluarga miskin.

1. Peningkatan mutu layanan

kesehatan bagi masyarakat

miskin.

1. Promosi kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat.

1. Peningkatan

pelayanan kesehatan

masyarakat miskin

melalui jamkesda.

2. Peningkatan bantuan

makanan tambahan untuk

pemenuhan gizi dan

kebutuhan obat-obatan

bagi kelurga miskin.

1. Perbaikan gizi

masyarakat

1. Pemberian makanan

tambahan dan vitamin.

2. Perbaikan gizi siswa.

2. Terwujudnya

pemahaman

pentingnya KB bagi

keluarga miskin.

1. Perbaikan pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil

pasca melahirkan dan

masyarakat miskin.

1. Peningkatan mutu

pelayanan KB

1. Program KB

2. Pelayanan Kontrasepsi

1. Pembinaan Keluarga

Berencana

2. Pelayanan KB Medis

Operasi

2. Meningkatkan

pelayanan dan

peningkatan mutu

pendidikan bagi

keluarga miskin.

1. Terwujudnya

pelayanan

pendidikan yang

baik dan bermutu.

1. Mengoptimalkan layanan

pendidikan bagi keluarga

miskin.


peralatan sekolah bagi

keluarga miskin.

1. Pendidikan wajib

belajar pendidikan

dasar sembilan tahun.

1. Penyediaan beasiswa

SD/MI dan SMP/MTs.

2. Mengoptimalkan layanan

pendidikan bagi kelurga

miskin berprestasi.


peralatan dan kelengkapan

sekolah bagi keluarga

miskin berprestasi.

1. Pendidikan

menengah


bagi keluarga tidak

mampu.

3. Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam

pendidikan non formal.

1. Mendorong masyarakat

untuk mendirikan

kelompok-kelompok

belajar (rumah singgah)

bagi keluarga miskin.

1. Pembinaan anak

terlantar


bagi anak terlantar.



Misi 3 : Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan bekerja bagi masyarakat miskin

1.Menciptakan

lapangan kerja bagi

masyarakat miskin.

1. Meningkatkan

lapangan kerja.

1. Memotivasi

angkatan kerja

untuk

meningkatkan

keterampilan.

1. Melakukan

pelatihan

ketenagakerjaan

dan

kewirausahaan.

1. Peningkatan

Kesempatan kerja.

1. Penyebarluasan

informasi bursa

tenaga kerja.

Misi 4 : Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan keterampilan teknis berusaha

1.Meningkatkan

mutu dan nilai

tambah usaha bagi

masyarakat.

1. Meningkatkan

sumber daya,

kompentensi dan

daya saing pelaku

usaha.

1. Memberikan

motivasi dan

meningkatkan

kemampuan serta

mengali ide

produk yang akan

dijual.

1. Memberikan

pengetahuan dan

keterampilan

teknis

usaha/bisnis.

1. Pemberdayaan

fakir miskin

komunitas adat

terpencil (KAT) dan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

lainnya.

1. Pelatihan

keterampilan

berusaha

keluarga miskin.



Misi 5 : Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat miskin melalui peningkatan kapasitas lembaga ekonomi

1.Menemukan pola

yang efektif agar

masyarakat miskin

dapat memperoleh

kemudahan akses

modal usaha tanpa

agunan.

1. Mendorong

tanggung jawab

bersama melalui

pola terpadu

kelompok usaha

bersama (KUBE)

dan Lembaga

Keuangan Mikro

(LKM).

1. Meningkatkan

partisipasi lembaga

keuangan dalam

pemberian

pinjaman bagi

KUBE dan LKM.

1. Peningkatan

akses

masyarakat

miskin terhadap

sumber daya

sosial ekonomi.

1. Pengembangan

kewirausahaan

dan keunggulan

kompetitif UKM.

1. Pengembangan

usaha ekonomi

produktif dan usaha

kesejahteraan sosial

melalui kelompok

usaha bersama bagi

masyarakat miskin.

2. Peningkatan

peran LKM dan

pengorganisasia

n KUBE secara

profesional.

1. Peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

1. Pengembangan

Lembaga Keuangan

Mikro dan didirikan

disetiap kelurahan

untuk memfasilitasi

modal bagi

kelompok bersama

masyarakat miskin.



Misi 6 : Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

1. Melakukan

pemenuhan hak

dasar,

pengurangan

beban hidup dan

perbaikan kualitas

hidup masyarakat

miskin.

1. Terjaminnya rasa

aman dari

gangguan

keamanan dan

tindak kekerasan.

1.Mengurangi beban

pengeluaran

masyarakat miskin

melalui

perlindungan sosial

berbasis keluarga.

1.Peningkatan

kepedulian

terhadap persoalan

kependudukan

(pengendalian

penduduk).

1. Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial.

1. Pelayanan dan

perlindungan

sosial hukum

eksploitasi

perdagangan

perempuan dan

anak.

Misi 7 : Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan

1. Meningkatkan

kapasitas lembaga

dan kemandirian

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial.

1. Menurunnya

angka kemiskinan.

1. Menyediakan

informasi tentang

keluarga miskin

secara lengkap.

1. Meng update data

keluarga miskin

setiap tahun.

1. Perencanaan

Pembangunan

bidang sosial

budaya.

2. Peningkatan

Ketahanan

pangan.

1. Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan.

2. Koordinasi

Kebijakan

perberasan.


Tabel 7.2

Matrik Rencana Aksi Daerah Kebijakan Program Kegiatan SKPD

Pengelola

Anggaran

2010

Anggaran

2011

Anggaran

2012

Anggaran

2013*

Anggaran

2014*

Anggaran

2015*

Bidang Pendidikan

1. Peningkatan

bantuan

peralatan

sekolah bagi

keluarga miskin.

1. Pendidikan

wajib belajar

pendidikan

dasar

semblan

tahun

1. Penyediaan

beasiswa

SD/MI dan

SMP/MTs.

2. Penyediaan

beasiswa

SMP/MTs.

Dinas

Pendidikan

379.229.500 276.054.675

197.498.175

285.469.500

197.006.500

300.000.000 300.000.000 300.000.000

2. Peningkatan

bantuan

peralatan dan

kelengkapan

sekolah bagi

keluarga miskin

berprestasi.

1. Pendidikan

menengah

1. Penyediaan

beasiswa bagi

keluarga tidak

mampu

Dinas

Pendidikan

573.221.500 572.536.000 615.702.500 500.000.000 500.000.000 500.000.000

3. Mendorong

masyarakat untuk

mendirikan

kelompok-

kelompok belajar

(rumah singgah)

bagi keluarga

miskin.

1. Pembinaan

anak terlantar

1. Pemberian

beasiswa bagi

anak terlantar

Dinas

Sosnaker

542.366.500 532.848.200 362.913.250 300.000.000 300.000.000 300.000.000


Kebijakan Program Kegiatan SKPD

Pengelola

Anggaran

2010

Anggaran

2011

Anggaran

2012

Anggaran

2013*

Anggaran

2014*

Anggaran

2015*

Bidang Kesehatan

1. Peningkatan

mutu layanan

kesehatan bagi

masyarakat

miskin

1. Promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

1. Peningkatan

Pelayanan

kesehatan

miskin melalui

jamkesda

Dinas

Kesehatan

264.030.000 2.312.690.200 1.256.556.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

2. Peningkatan

bantuan

makanan

tambahan

untuk

pemenuhan

gizi dan

kebutuhan

obat-obatan

bagi keluarga

miskin

1. Perbaikan gizi

masyarakat

1. Pemberian

makanan

tambahan dan

vitamin

Dinas

Kesehatan

258.000.000 258.000.000 258.000.000 258.000.000 258.000.000 258.000.000

3. Peningkatan

mutu

pelayanan KB

1. Program KB

1. Penyediaan

pelayanan

Keluarga

Berencana dan

alat kontrasepsi

bagi keluarga

miskin

Badan

KBPMP

88.324.000

80.646.000 66.536.000

80.000.000 80.000.000 80.000.000

2. Pelayanan

kontrasepsi

1. Pelayanan KB

medis operasi

2. Pengadaan alat

kontrasepsi

dan peralatan

medis

Badan

KBPMP

14.771.100

58.396.800

10.673.500 20.000.000 20.000.000 20.000.000



Pengelola

Anggaran

2010

Anggaran

2011

Anggaran

2012

Anggaran

2013*

Anggaran

2014*

Anggaran

2015*

Bidang Ketenagakerjaan

1. Melakukan

pelatihan

ketenagakerj

aan dan

kewirausahaa

n

1. Peningkatan

kualitas dan

produktifitas bagi

tenaga kerja

1. Pendidikan dan

pelatihan

keterampilan

bagi penacri

kerja

Dinas

Sosnaker

116.851.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

2. Memberikan

pengetahuan

dan

keterampilan

teknis

usaha/bisnis

1. Pemberdayaan

fakir miskin

komunitas adat

terpencil (KAT) dan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

lainnya

1. Pelatihan

keterampilan

berusaha

keluarga miskin

Dinas

Sosnaker

839.456.550 38.083.000 35.870.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

3. Peningkatan

peran LKM

dan

pengorganisas

ian KUBE

secara

profesional

1. Pengembangan

lembaga ekonomi

pedesaan

1. Fasilitasi

permodalan bagi

usaha mikro di

pedesaan

2. Kredit mikro

kelurahan

Badan

KBPMP

112.410.500

719.491.000

65.421.000 43.292.750 75.000.000 75.000.000 75.000.000

2. Peningkatan

penciptaan iklim

usaha kecil dan

menegah yang

kondusif

1. Perencanaan

koordinasi dan

pengembangan

usaha kecil

menengah

2. Pemantauan

Pengelolaan dana

pemerintah bagi

UMKM

Dinas

Koperindag

109.222.500

3.276.500

149.622.500 22.619.500 50.000.000 50.000.000 50.000.000



Pengelola

Anggaran

2010

Anggaran

2011

Anggaran 2012 Anggaran

2013*

Anggaran

2014*

Anggaran

2015*

Bidang Ketahanan Pangan

1. Mengupdate

data keluarga

miskin setiap

tahun

1. Peningkatan

Ketahanan

pangan

1. Koordinasi

Kebijakan

perberasan

2. pemanfaatan

pekarangan

untuk

pengembangan

pangan

Bagian

perekonomian

Setda

Kantor

Ketahanan

Pangan

372.796.580

258.323.000

521.586.500

335.658.500

2.476.548.000

195.000.000

2.500.000.000

100.000.000

2.500.000.000

100.000.000

2.500.000.000

100.000.000

2. Peningkatan

kesejahteraan

petani

1. Penyuluhan

dan bmbingan

pemanfaatan

dan

produktifitas

lahan tidur

Dinas

Pertanian

238.100.1500 250.000.000 250.000.000 250.000.000



Pengelola

Anggaran

2010

Anggaran

2011

Anggaran

2012

Anggaran

2013*

Anggaran

2014*

Anggaran

2015*

Bidang Infrastruktur Dasar

1. Meningkatkan

penyediaan dan

pengembangan

prasarana,

sarana dan

utilitas

perumahan dan

permukiman

1. Pengembangan

Perumahan

1. Fasilitasi dan

stimulasi

pengembangan

perumahan

masyarakat

kurang mampu

Dinas

Sosnaker

1.237.750.450 1.149.937.000 382.019.500 500.000.000 500.000.000 500.000.000

2. Pemberdayaan

komunitas

perumahan

1. Pembangunan

saluran

drainase/gorong

-gorong

2. Fasilitasi

pembangunan

prasarana dan

sarana dasar

pemukiman

berbasis

masyarakat

Dinas PU 50.352.000

66.750.000

952.500.000

75.000.000

250.000.000

75.000.000

250.000.000

75.000.000

250.000.000

2. Meningkatkan

pelayanan dan

kualitas air

bersih bagi

masyarakat

sesuai dengan

standar

kesehatan

1. Lingkungan

sehat

pemukiman

1. Penyediaan

sarana air bersih

dan sanitasi

dasar terutama

bag masyarakat

miskin

Dinas PU 634.689.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

bab vii isu strategis dan rencana aksi daerah...

Documents