bab iii pembahasan · kelebihan dan kekurangan dari jaringan tersebut. adapun hasil dari analisa...

41

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjaun Perusahaan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah tempat yang menjadi

analisa kami untuk meneliti jaringan komputer dalam menyusun laporan ini.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah suatu lembaga keadilan di

Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, pada Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum ini jenis jaringan yang digunakan adalah LAN ( Local Area

Network ). Kebutuhan akan jaringan komputer pada Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum digunakan untuk berbagai fungsi diantaranya adalah :

4. Meningkatkan komunikasi dengan menghubungkan antar komputer dan dapat

bekerja pada sistem standar.

5. Berbagi informasi, akses jaringan dapat membuat lebih efisien misalnya

hubungan pusat database umum dapat menghindari input data yang sama.

6. Jaringan komputer dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan

menyimpan informasi dalam satu database terpusat dan perampingan praktik kerja

sehingga jaringan komputer dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan

konsistensi pekerjaan, dengan manfaat jaringan komputer ini staf memiliki semua

dari satu sumber informasi.

42

6.1.1. Sejarah Perusahaan

Sebagai ujung tombak tegaknya keadilan di Indonesia, Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI memegang peran yang sangat

signifikan. Pembinaan terhadap Badan Peradilan di Indonesia telah melalui sejarah

yang sangat panjang, yang di mulai sejak Indonesia merdeka sampai dengan masa

sekarang reformasi.

1. Landasan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

a. Masa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1994 s/d 27 Desember 1949

yaitu masa Republk Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

b. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Konstitusi Republik

Indonesia Serikat 1949.

c. Masa 17 Agustus 1950 s/d 1959 di bawah Undang – Undang Dasa Sementara

1950.

d. Masa Dekait 5 Juli 1959 s/d tahun 2002 yaitu Negara Republik Indonesia

kembali berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

e. Masa Reformasi tahun 1998 yaitu masa menjelang dan setelah berlakunya

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen tahun 2002 hingga sekarang,

berdasarkan TAP MPR NO:X/MPR/1998, dan di dalam BAB IV,B.2.c

dinyatakan tentang pemisahaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari

Badan Eksekutif.

43

f. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Tentang perubahaan Undang-Undang

No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik

Indonesia.

g. Undang-Undang No.14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia.

h. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI.

i. Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.

j. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Dimana instansi yang secara spesifik mengatur Badan Peradilan Umum

bernaung ruang lingkup Organisasi Departemen Kehakiman sebagai berikut :

a. Jawatan Pengadilan ( Peraturan Pemerintah. No.60 Tahun 1946 Tentang

Departemen ) dari Tahun 1946 s/d Tahun 1965.

b. Direktorat Urusan Pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman No.J.S.4/4/24

tanggal 27 Januari 1965 s/d Tahun 1966).

c. Dinas Pembinaan Badan-Badan Peradilan dengan nama Direktorat

Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal

Badan Peradilan dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman

(Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1996 Tanggal 31 Agustus

1966).

d. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan (keputusan Presiden

RI No. 39 Tahun 1969) Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan

Dipimpin oleh: R.Hadi Purnomo,SH dari Tahun 1970 s/d Tahun 1975.

44

e. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan (Keputusan Presiden

RI No. 45 Tahun 1974) Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan

Dipimpin oleh: Soeroto,SH dari Tahun 1975 s/d 1975 s/d Tahun 1982.

f. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal

Pembinaan Badan Peradilan Umum dipimpin oleh : H.Roesli,SH dari Tahun

1982 s/d Tahun 1988.

g. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara (Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 dan Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1988) Direktur Badan

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dipimpin oleh : H.Zakir,

SH dari Tahun 1988 s/d Tahun 1992.

h. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara dipimpin oleh Soelistyowati Seogondo,SH dari Tahun 1997 s/d

Tahun 1997.

i. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha


Negara dipimpin oleh : H.Parman Soeparman, SH dari Tahun 1997 s/d

Tahun 2000.

j. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha


Negara dipimpin oleh : Soejatno, SH dari Tahun 2000 s/d Tahun 2005.

45

k. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dipimpin oleh :

M.Hatta Ali, SH.,MH dari Tahun 2005 s/d 2007.

l. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum RI dipimpin oleh : Cicut Sutiarso,

SH.,M.Hum (Keputusan Presiden RI No : 92/M/Th.2008 tanggal, 02-09-

2008) dari Tahun 2008 s/d sekarang.

6.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

Sumber : www.Badilum.com

Gambar III. 1 Struktur Organisasi Direktorat Badan Peradilan Umum

http://www.badilum.com/

46

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ( Ditjen Badilum ) sebagai badan

di bawah Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan

melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis di bidang adminstrasi, keuangan

dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga kesekretariatan peradilan umum.

Visi

Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada visi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Yaitu :

"Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung"

Misi

Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di rumuskan dalam rangka

mencapai visinya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan

peradilan umum pada mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan peradilan

umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis

menjadi aparatur yang berkualitas dan professional di bidangnya.

2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum

kepada masyarakat.

47

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No.

MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja

Sekretariat Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit eselon I

yang ada di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi

teknis bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata

dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung

dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

48

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan

peradilan umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan

Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana

perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan

pengadilan di semua lingkungan peradilan umum.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

6.2. Analisa Jaringan

Analisa pada suatu jaringan komputer sangatlah penting agar mengetahui

kelebihan dan kekurangan dari jaringan tersebut. Adapun hasil dari analisa yang telah

dilakukan, jaringan komputer yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung RI merupakan jaringan komputer LAN (Local Area Network).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berkantor di lantai

3,4, dan 5 pada gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI yang beralamat di Jl.

A.Yani kav. 58 By Pass Cempaka Putih Jakarta Pusat. Pada lantai 3 terdapat 8 unit

komputer client, 1 unit access point, 1 unit switch, 1 unit server dan 1 unit modem.

49

Lantai 4 dan 5 masing-masing terdapat 16 unit komputer client, dan 2 unit access

point, 2 unit switch. Komputer client semuanya menggunakan sistem operasi

Windows 7, dan ruang server terdapat pada lantai 3 dengan server yang menggunakan

sistem operasi Windows Server 2003. Kebutuhan akan jaringan komputer pada

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sangat diperlukan,

di antaranya adalah:

1. Untuk pertukaran informasi dan akses bersama ke internet.

2. Pemakaian secara bersama sumber daya komputer.

6.2.1. Blok Diagram Jaringan

Sumber : www.badilum.com

Gambar III. 2. Blok Diagram jaringan pada Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.


50

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkantor disebuah gedung 13

lantai yang beralamat di Jl. A. Yani kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

Pusat bertempat di lantai 3, 4, dan 5 ini, memiliki blok diagram yang standart dan

cukup sederhana dengan blok modem, server, switch, dan beberapa access point.

a. Blok Internet

Blok internet merupakan koneksi dari provider yang akan menghubungkan

jaringan local agar dapat mengakses internet.

b. Blok Modem

Blok modem yang berfungsi sebagai penghubung koneksi dari public ke

jaringan local Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

c. Blok Switch

Blok Switch didalamnya terdapat sebuah switch induk dengan 24 port yang

menghubungkan seluruh koneksi dalam jaringan LAN Ditjen Badilum atau

bisa disebut juga sebagai terminal koneksi dari semua perangkat jaringan LAN

Ditjen Badilum.

d. Blok Access Point

Dalam blok ini terdapat perangkat access point yang berfungsi sebagai

pemancar sinyal melalui media wireless. Karena selain menggunakan wired

jaringan LAN Ditjen Badilum juga menggunakan wireless sebagai media

koneksi.

51

e. Blok Client

Dalam blok client terdapat perangkat seperti komputer.

f. Blok Server

Ditjen Badilum menggunakan server sebagai penerima dan mengatur basis

data pada dari client dan menyimpan semua data yang ada dalam jaringan.

6.2.2. Skema Jaringan

LANTAI 3DITJEN BADILUM

SEKRETARIAT

DITJEN BADILUM

LANTAI 4

DIREKTORAT

PEMBINANAAN

TENAGA TEKNIS

PERADILAN UMUM

DIREKTORAT

PEMBINAAN ADMINISTRASI

PERADILAN UMUM

DIREKTORAT

PRANATA DAN TATALAKSANA

PERKARA

DIREKTORAT


PERKARA PIDANA LANTAI 5

FILE SERVER

Sumber : www.Badilum.com

Gambar III. 3 Skema Jaringan Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.


52

a. Di kantor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Topologi jaringan yang di pakai adalah Topologi Tree.

b. Jaringan Ditjen Badilum pertama-tama dihubungkan dengan internet dengan

menggunakan jasa ADSL Telkom sebagai koneksi jaringan internet dari

server ke client.

c. Modem ADSL disini selain sebagai penghubung antara jaringan publik dari

ISP dengan jaringan LAN Ditjen Badilum, modem ADSL juga berfungsi

sebagai IP server managemen atau DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol) server untuk jaringan local Ditjen Badilum. Dari modem lalu

dilanjutkan dengan switch induk pada lantai 3.

d. Switch berfungsi sebagai penerus jaringan ke komputer client dan access

point. Switch induk ini akan menghubungkan seluruh koneksi dari lantai 4, 5

dan lantai 3. Switch di lantai 3 ini akan terhubung ke perangkat jaringan LAN

Ditjen Badilum seperti client dan access point pada lantai 3, server, dan

switch tambahan pada lantai 4 dan 5.

e. Untuk client dan access point lantai 4 dan 5 terhubung ke switch tambahan

pada masing-masing lantai. Komputer server pada jaringan local ini

difungsikan sebagai file server. Sebagai tempat menyimpan dokumen-

dokumen kantor.

53

Tabel III. 1.

IP Address Jaringan

Jenis IP IP Address

Publik 192.168.1.2

Subnetmask 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.1

Primary DNS 8.8.8.8

Secondary DNS 192.168.1.1

Local 192.168.10.2

File server 192.168.10.3

Modem 192.168.10.1

Access point 3 192.168.10.4



Client 192.168.10.7 s/d 192.168.10.30

54

6.2.3. Spesifikasi Perangkat Keras

Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi

dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan

saling bertukar informasi. Di dalam pemakaian jaringan LAN di sebuah perusahaan

di butuhkan perangkat keras (hardware), berikut adalah beberapa perangkat keras

yang digunakan oleh Ditjen Badilum guna mendukung instalasi jaringannya.

a. Server

Server adalah sebuah komputer yang digunakan sebagai pusat data dari client.

Dimana dari server inilah data-data bisa di back up dan dikendalikan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan komputer server merk

IBM system x3400 sebagai file server, berikut adalah spesifikasi dari komputer

tersebut :

Tabel III.2.

Spesifikasi Server

No Nama Alat Spesifikasi

1 Processor Intel Xeon Quad Core E6520 2.4

Ghz 800 MHz

2 Harddisk 73 GB 3.5

3 Memory 4 GB DDR3

4 Sistem operasi Windows Server 2003



55

b. Personal Computer Client

Di kantor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, komputer client

digunakan untuk menunjang kinerja karyawan dalam hal membuat program. Design

dan lain sebagainya. Berikut di bawah ini adalah spesifikasi komputer client yang

digunakan :

Tabel. III. 3.

Komputer Client

No Alat – Alat Tipe

1 Prossesor Intel “ Core “ i3-3240 3.40 GHz

2 Memori 2 Gb DDR-3

3 Harddisk 500 GB

4 NIC OnBoard

5 Monitor HP Monitor 17

6 Sistem operasi Microsoft Windows 7 (32 bit)


c. Switch

Pada kantor Ditjen Badilum switch yang digunakan adalah Allied Telesis AT-

8000S/24 dengan jumlah port sebanyak 24 port yang berfungsi untuk

menghubungkan koneksi perangkat jaringan Ditjen Badilum.


56

Tabel III. 4.

Switch

SWITCHES Allied Telesis AT-8000S/24

Type Layer 2 Stackable Fast Ethernet Switch

System Capacity 64MB RAM 16MB flash memory

400Mhz CPU Up to 4,096 VLAN ID

8,000 MAC address

Throughput 9.52Mpps

Switching capacity 12.8Gbps

MTBF 233,997 hours in standalone operation

Latency 10Mbit 85.39 µsec

100Mbit 17.49 µsec

1000Mbit 2.72 µsec

Port speed 10/100TX RJ-45

10/100/1000T RJ-45

100FX, 1000SX, 1000LX SFP slot

Interface Standards IEEE 802.3 10T

IEEE 802.3u 100TX and 100FX

IEEE 802.3z 1000SX, IEEE 802.3ab 1000T

Bridging IEEE 802.1D

BackPressure/

flow control IEEE 802.3x

Port 24 port stackable 10/100TX

Layer 2 switch with 2 active SFP bays (unpopulated)

and 2 standby 10/100/1000T ports (RJ-45)

Dimensions 44cm x 25.7cm x 4.3cm

Weight 3.15kg (6.94lb)

Mounting 19” rack-mountable hardware included


d. Modem

Di dalam jaringan komputer Ditjen Badilum untuk melakukan koneksi ke

internet menggunakan modem TD- 8817. Di samping sebagai penghubung jaringan

local dengan jaringan internet modem ADSL ini juga difungsikan sebagai IP server

management.


57

Tabel III. 5.

Modem

NO Fitur Perangkat Spesifikasi

1 Tampilan 1 10/Mbps RJ 45 Port 1 RJ,1,1 Port

1 USB Port

2 Tombol 1 Power On/Off switch

3 Catu Daya Eksternal 5VDC/1A

4 Standar IEEE IEEE 802,3, 802 3u

5 Standar ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-

TG.992.1 (G.DMT),ITUTG.992.2

(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-

T G.995.1, ITU-T G.996.1, ITU-T

G. 997.1, ITU-T K.2.1

6 Standar ADSL 2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T

G.992.4 (G.lite.bis)

7 Standar ADSL 2+ ITU-T G.992.5

8 Dimensi ( W x D x H ) 5.5*3.6*1.1 in. (140*92*29mm)



58

e. Access Point

Di dalam jaringan komputer Ditjen Badilum access point digunakan untuk

melakukan koneksi wireless menggunakan access point dari client berupa PC yang

dilengkapi dengan perangkat wireless. Jenis access point yang digunakan adalah dari

Linksys dengan model WAP546 dan WAP610.

f. Media Transmisi

Kabel dalam sebuah jaringan LAN digunakan sebagai penghubung wired antar

perangkat keras jaringan. Pada jaringan komputer Ditjen Badilum, untuk jaringan

LAN menggunakan kabel UTP dengan seri CAT5E dengan kecepatan 100 Mbps.

6.2.4. Spesifikasi Perangkat Lunak

Tabel. III. 6.

Software Client

a. Client

No Spesifikasi Nama Perangkat Lunak

1 Sistem Operasi Windows 7 Ultimate

2 Program Aplikasi Ms. Office 2010

3 Anti Virus Smadav dan Avast

4 Multimedia Adobe Photoshop, windows media

player, yahoo.messenger

5 Browser Mozila firefox, google crome, opera

mini



59

b. Server

Tabel III. 7.

Software Server

No Spesifikasi Nama Perangkat Lunak

1 Sistem Operasi Windows Server 2003

2 Ms.office Program Aplikasi

3 Symantec Norton internet

security 2013

Anti Virus

4 Microsoft Access Aplikasi database


6.2.5. Keamanan Jaringan

Sistem keamanan pada jaringan komputer masih mengandalkan Anti Virus

yang tertanam dalam setiap Pc Client dalam menghindari dari serangan virus, trojan

dan worm. Selain mengandalkan anti virus yang terdapat pada Pc Client, sistem

keamanan juga mengandalkan sistem keamanan bawaan yang terdapat pada tools

firewall pada sistem jaringan komputer.

6.3. Permasalahan Pokok

Permasalahan pokok yang terjadi pada kantor Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum ( Mahkamah Agung RI) antara lain :

a. Penggunaan tipe yang tidak seragam dan kurangnya tepatnya penempatan

access point di setiap sudut yang strategis membuat user yang menggunakan

jaringan wireless sering terganggu koneksinya atau sering terputus dalam

melakukan komunikasi jaringan.


60

b. Ruang server yang tidak tertata dengan baik akan menyulitkan administrator

dalam melakukan perbaikan ataupun troubleshooting jika ada masalah.

c. Perlu diterapkan sebuah manajemen bandwidth sebagai pengatur bandwidth

karena pembagiannya pada client tidak merata.

6.4. Pemecahan Masalah

a. Penggunaan CPE (customer premise equipment) yang tidak seragam maka

perlu adanya penyeragaman merk dan jenis access point yang digunakan

untuk memudahkan perawatan perangkat-perangkat tersebut. Agar koneksi

tidak sering terputus, untuk penempatan access point perlu di layout ulang.

b. Ruang server harus di tata dengan rapi dan terorganisir agar bilamana ada

masalah atau gangguan dengan koneksi jaringan komputer bisa segera di

maintenance dengan cepat.

c. Dalam hal jaringan komputer pada Ditjen Badilum perlu adanya manajement

bandwidth agar komputer client mendapatkan bandwidth koneksi sesuai

kebutuhan.

61

a. Langkah-langkah Management Bandwidth.

1.Buka Winbox yang sudah dinstal di pc anda.

Sumber : dokumen pribadi

Gambar III.4 Tampilan Awal Winbox

62

2. Setalah Winbox terbuka kemudian login dengan memasukan nama admin, untuk

password kemudian klik connect.


Gambar III.5 Tampilan pilihan Winbox

3. Dalam kasus ini kita hanya menggunakan 2 port, yaitu ether 1 dan ether 2 pertama

yang kita lakukan adalah mengganti nama interface agar kita lebih mudah

mengetahui koneksi ether yang akan digunakan.

63

4. Konfigurasi IP Address pada masing-masing Interface, lalu klik menu IP >

Address > Klik tanda “ + ”.

5. Set IP Address masing-masing Interface, contoh saya menggunakan Ether 1-

public: 192.168.1.2/24, Ether 2-local 192.168.10.2/24.


Gambar III.6 Konfigurasi IP address Interface

64

6. Setting IP Gateway dengan Winbox, Klik menu IP > Router > klik tanda “+”

masukan IP pada kolom Gateway, yang lain dikosongkan.

Sumber : dokumen probadi

Gambar III.7 Konfigurasi Gateway

65

7. Cara setting DNS di Mikrotik dengan Winbox, Klik menu Winbox “IP > DNS >

setting” isi dengan DNS Server yang ISP anda berikan.


Gambar III.8 Konfigurasi DNS

66

8. Cara setting NAT pada Winbox di menu “ IP > Firewall > NAT > lalu klik tanda “ +

“ pada menu Chain pilih Scrnat lalu klik tab Action dan pilih Masquerade >

apply > ok


Gambar III.9 Konfigurasi NAT

67

b. Cara setting mikrotik RB 750 agar dapat membagi bandwith.

1. Cara setting pembagian bandwith, pada menu Winbox klik menu Queues >

Simple Queues > lalu klik tanda "+" > setelah muncul New Simple Queues > pilih

menu General isikan nama kita bebas memberi nama apapun > lalu isi target

address disini saya hanya mengisi target address dengan 192.168.10.7 -

192.168.10.30 > setelah itu pilih maksimal limit target upload 256 Kbps dan

maksimal target download 512 Kbps > apply > ok. Lalu kita setting di menu

advanced , lalu isi Limit upload 64 Kbps dan download 128 Kbps yang ada di

kantor Ditjen Badilum tersebut.


Gambar III.10 Konfigurasi pembagian Bandwidth

68

2. Tampilan IP address yang telah diberikan bandwidth.


Gambar III.11 Tampilan Client yang sudah diberikan IP

69

6.5. Jaringan Usulan

6.5.1. Skema jaringan Usulan

Dengan adanya penambahan hardware yakni router yang berfungsi untuk

sebagai management bandwidth jaringan sehingga terjadi perubahan skema jaringan

awal akan tetapi tidak merubah secara keseluruhan, skema baru ini tidak merubaha

topologi jaringan komputer awal yakni topologi tree karena topologi ini tergolong

sudah cukup baik.

70

LANTAI 3DITJEN BADILUM

SEKRETARIAT

DITJEN BADILUM

LANTAI 4

DIREKTORAT

PEMBINANAAN

TENAGA TEKNIS

PERADILAN UMUM

DIREKTORAT

PEMBINAAN ADMINISTRASI

PERADILAN UMUM

DIREKTORAT


PERKARA

DIREKTORAT


PERKARA PIDANA LANTAI 5

FILE

SERVER

mikrotik

Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar III.12 Skema jaringan usulan

71

Tabel III. 8.

IP Address usulan

Jenis IP IP Address

Publik 192.168.1.2

Subnetmask 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.1

Primary DNS 8.8.8.8

Secondary DNS 192.168.1.1

Local 192.168.10.2

File server 192.168.10.3

Modem 192.168.10.1

Access point lantai 3 192.168.10.4



Client 192.168.10.10 s/d 192.168.10.37

Sumber : Dokumen Pribadi

72

3.5.2. Analisa Biaya

Dari pemecahan permasalahan yang di dapat maka dapat dianalisis biaya dengan

rincian sebagai berikut.

Tabel III.9

Analisa Biaya

No Spesifikasi Jumlah Harga

1 Router Mikrotik Rb750 1 Rp. 453.000

Total Rp. 453.000

Terbilang empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah

bab iii pembahasan · kelebihan dan kekurangan dari jaringan tersebut. adapun hasil dari analisa...

Documents