35

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Perusahaan

3.1.1. Sejarah Kementerian Perindustrian

Sumber: http://www.kemenperin.go.id/

Gambar III.1

Logo Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensiil

tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan

perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir.

Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14

November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem pemerintahan parlementer,

Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, yang

selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II

dari tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya, dalam

Kabinet Sjahrir III, wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan

36

kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu

Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef Wibisono.

Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem parlementer

menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Sjafroeddin

Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa kabinet itu (tanggal

19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor industri dan perdagangan

dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.

Pada Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949,

Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS dengan

sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 21 Januari

1950, yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet

Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 September 1950,

sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan

Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe.

Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27

April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada Dr.

Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet tersebut

maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono

Hadinoto.

Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri dan

perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang dipimpin

oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr. Iskaq

Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian Perekonomian

37

berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang

berakhir pada tanggal 9 April 1957.

Pada Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret

1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementraa dalam Kabinet Ali-

Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin yang dibantu

Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas.

Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor

industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor

perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof.

Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno,

sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang,

berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.

Kabinet Dwikora

Pada masa Kabinet Dwikora periode 27 Agustus 1964 sampai dengan 22

Februari 1966, jabatan Menteri Perindustrian Dasar dipercayakan pada Hadi Thayeb,

Menteri Perindustrian Pertambangan dijabat oleh Armunanto, Menteri Perindustrian

Tekstil dipimpin oleh Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian Ringan

dipimpin oleh Brigjen M. Yoesoef, Menteri Perindustrian Kerajinan dipimpin oleh

Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perdagangan Dalam Negeri oleh Brigjen Achmad

Joesoef dan Menteri Perindustrian Maritim dijabat oelh Mardanoes. Sewaktu Kabinet

Dwikora disempuranakan, maka sebagai Menteri Perindustrian Dasar ditetapkan

Brigjen M. Joesoef, Menteri Perindustrian Rakyat ditetapkan Mayjen Dr. Aziz Saleh,

Menteri Perindustrian Tekstil Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian

38

Kerajinan Hadi Thajeb, Menteri Perindustrian Ringan Laksda (U) Soeharnoko

Harbani dan Menteri Perdagangan tetap dipegang oleh Brigjen Achmad Joesoef.

Menteri Perindustrian Maritim masih dijabat oleh Mardanus sampai kabinet ini

berakhir tanggal 28 Maret 1966.

Selanjutnya, berlangsung Kabinet Dwikora dan Brigjen M. Joesoef ditetapkan

sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan, Ir. Sjafiun sebagai Menteri

Perindustrian Tekstil, brigjen Ashari Danudirdjo diangkat sebagai Menteri

Perdagangan, Kom (U) J. Salatoen sebagai Menteri Perindustrian Penerbangan dan

Mardanus tetap sebagai Menteri Perindustrian Maritim sampai berakhirnya Kabinet

Dwikora tanggal 25 Juli 1966.

Pada era Orde Baru dengan terbentuknya Kabinet Ampera sampai 17 Oktober

1967 Mayjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan

Tenaga, Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat, Ir. H. M. Sanusi dan

Menteri Perdagangan dijabat oleh Mayjen Ashari Danoedirdjo, Ir. H. M. Sanusi tetap

sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat dan Mayjen M. Joesoef

sebagai Menteri Perdagangan, yang berakhir pada tanggal 6 Juni 1968.

Kabinet Pembangunan

Pada Kabinet Pembangunan I dengan sistem presidensiil yang terbentuk sejak

tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973, Letjen M. Joesoef sebagai

Menteri Perindustrian sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan II dan Prof. Dr.

Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan, kemudian digantikan

oleh Drs. Radioes Prawiro.

39

Pada Kabinet Pembangunan III, tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 19

Maret 1983, Ir. A.R. Soehoed sebagai Menteri Perindustrian, Drs. Radioes Prawiro

sebagai dan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Bustanil Arifin SH ditunjuk sebagai

Menteri Muda Urusan Koperasi. Selanjutnya sejak tanggal 29 Maret 1983 sampai

dengan 19 Maret 1988, Rachmat Saleh, SE ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan,

sementara Bustanil Arifin, SH sebagai Menteri Koperasi.

Pada Kabinet Pembangunan IV, sebagai Menteri Perindustrian adalah Ir.

Hartarto sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan V tanggal 19 Maret 1993.

Menteri Muda Perindustrian dijabat oleh Ir. T. Ariwibowo, Menteri Perdagangan

dijabat oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh

Dr. Soedradjat Djiwandono.

Pada Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan

19 Maret 1998, Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian dan

sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono yang

berakhir sampai tanggal 6 Desember 1995, sebagai awal digabungnya Departemen

Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sebagai Menteri Perindustrian dan

Perdagangan diangkatlah Ir. T. Ariwibowo.

Pada tangal 16 Maret 1998, menggantikan Ir. T. Ariwibowo diangkat

Mohammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dua bulan

berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI

mengalami perubahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Mohammad Hasan digantikan oleh

Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

40

Selanjutnya dalam Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan

Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 26 Oktober 1999 ditetapkan Drs. Jusuf Kalla

menggantikan Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. Enam bulan kemudian, tepatnya

tanggal 26 April 2000, pergantian pimpinan Depperindag kembali terjadi yakni dari

Drs. Jusuf Kalla diserahkan kepada Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan.

Kabinet Gotong Royong

Pada tanggal 9 Agustus 2001, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah

kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, maka pimpinan Depperindag

diserahterimakan dari Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan kepada Rini M.S. Soewandi.

Selama kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, selaku Presiden

Republik Indonesia ke-4, dengan berbagai alasan dan masalah yang dihadapi telah

berkali-kali merubah susunan dan komposisi personalia kabinet yang dipimpinnya.

Dalam hubungan ini telah terjadi sebanyak tiga kali pergantian Menteri Koordinator

Perekonomian Nasional, semula dijabat oleh Dr. Kwik Kian Gie; kemudian berturut-

turut dipegang oleh Dr. Rizal Ramli dan Drs, Burhanuddin Abdullah MA hingga

berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan Menteri yang

menjabat bidang perindustrian dan perdagangan ditetapkan semula Drs. Jusuf Kalla,

kemudian diganti oleh Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan seperti yang telah

diungkapkan di atas.

Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diberhentikan oleh MPR - RI

melalui suatu Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001. Selanjutnya, sesuai

konstitusi, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai Presiden

41

RI ke-5 yang menjabat hingga tahun 2004. Sedang sebagai Wakil Presiden RI untuk

periode yang sama terpilih Dr. Hamzah Haz.

Harapan besar bangsa Indonesia yang diletakkan di pundak Megawati

Soekarnoputri dan Hamzah Haz memang beralasan. Betapa tugas-tugas berat tersebut

harus diemban, tidak saja melingkupi bidang perekonomian, penegakan hukum,

pemulihan keamanan serta persoalan-persoalan lain yang demikian kompleks menjadi

dambaan seluruh rakyat Indonesia untuk segera berakhir. Bangsa Indonesia demikian

menyadari bahwa globalisasi semakin dekat, sementara jika persoalan di dalam negeri

masih belum terselesaikan secara baik, sangat mustahil akan mampu bersaing di

kancah internasional.

Penanganan sektor industri dan perdagangan yang dipercayakan kepada Rini

Mariani Soemarno Soewandi diharapkan mampu menghidupkan kembali

perekonomian bangsa Indonesia.

Kabinet Indonesia Bersatu

Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan Rini

M.S. Soewandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden RI,

yaitu dengan terpilihnya Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI

melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada Susunan Kabinet

Indonesia Bersatu Jilid I (Periode 2004 - 2009) di bawah kepemimpinan Presiden RI

Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla, Departemen

Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua yaitu Departemen Perindustrian

yang dipimpin oleh Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja (20 Oktober 2004 - 5 Desember

2005) sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang dipimpin

42

oleh Mari Elka Pangestu. Pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perombakan Kabinet

Indonesia Bersatu Jilid I dimana Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja diganti oleh Drs.

Fahmi Idris (2005 - 2009) sebagai Menteri Perindustrian.

Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (periode 2009 -

sekarang) di bawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan

Wakil Presiden RI Boediono, Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian

Perindustrian dengan Mohamad S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian.

Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo secara resmi telah membentuk Kabinet Kerja tanggal

26 Oktober 2014, dan Saleh Husin ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian

menggantikan Mohamad S Hidayat yang telah berakhir masa tugasnya.

Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Pisah Sambut sekaligus

Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian dari Mohamad S Hidayat kepada

penggantinya Saleh Husin di Ruang Garuda, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 28

Oktober 2014. Acara tersebut disaksikan oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan

Kementerian Perindustrian serta dihadiri oleh para pelaku usaha dan wartawan dari

berbagai media nasional. Saleh Husin akan menjalankan tugas barunya sebagai

Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Menteri Perindustrian Saleh Husin akan terus mendorong pengembangan

industri nasional mengingat sektor tersebut merupakan tulang punggung

perekonomian Indonesia, dimana sektor industri masih memberikan kotribusi yang

cukup signifikan terhadap ekonomi dengan mencapai lebih dari 23% atau menjadi

sektor terbesar penyumbang ekonomi nasional.

43

Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan terjemahan

visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan program Trisakti,

yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara

sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, program Trisakti tersebut ditujukan untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis ilmu

pengetahuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia.

Sementara itu, penjabaran program dalam Nawa Cita yang terkait sektor

industri adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

Pada 27 Juli 2016 Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menjabat sebagai

Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja

Joko Widodo. Kebijakan terkait industri yang sudah disusun pada era kepemimpinan

Saleh Husin akan dilanjutkan. Namun, ada beberapa hal yang ditekankan ke depan,

yaitu soal pemerataan wilayah industri dan juga soal ketenagakerjaan agar tenaga

kerja Indonesia mampu berdaya saing.

3.1.2. Visi dan Misi

Sebagai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat

antara lain tentang visi, misi dan strategi pembangunan industri.

44

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri

Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.

2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan

3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional

mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak

perekonomian nasional.

2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.

3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri

hijau.

4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah

pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan

yang merugikan masyarakat.

5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.

6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia

guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan

7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

45

3.1.3. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Sumber: http://www.kemenperin.go.id/

Gambar II.2

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

46

3.1.4. Humas dalam Kementerian Perindustrian RI

Sumber: http://www.kemenperin.go.id/

Gambar II.3

Posisi Humas dalam Kementerian Perindustrian

Fungsi dan tugas humas dalam organisasi Kementerian Perindustrian

dijalankan oleh Unit Biro Hubungan Masyarakat, yang berada dibawah unit kerja

Sekretariat Jenderal. Biro Humas dalam Kementerian Perindustrian dipimpin oleh

Kepala Biro Humas atau singkatnya disebut dengan Kabiro Humas.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Pasal 85

sampai Pasal 87, tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat, sebagai berikut:

Pasal 85

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi,

pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama.

47

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hubungan

Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal

dan hubungan eksternal di dalam negeri.

b. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan

media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi kebijakan,

program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.

c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri,

serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.

d. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik dan

perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik.

e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri.

f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja,

urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 87

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama.

b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi.

c. Bagian Informasi Publik.

48

3.2. Proses Kerja Program PR

3.2.1. Perencanaan

1. Analisa Situasi

Berbicara soal sektor perindustrian, memasuki era perkembangan teknologi

yang semakin canggih, dimana saat ini industri global telah beralih ke industri digital.

Beberapa waktu lalu tepatnya pada 4 April 2018, Kementerian Perindustrian bersama

dengan Presiden Republik Indonesia meluncurkan “Making Industri 4.0”. Bersumber

dari Informan 1 Ir. Setia Utama selaku Kepala Biro Humas Kementerian

Perindustrian, Industri 4.0 adalah batu loncatan dari langkah teknologi yang akan

diterima masyarakat atau dalam pelaksanaan masyarakat. Hal ini adalah salah satu

upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan level industri Indonesia dengan

industri global, yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan di bidang

perindustrian. Industri 4.0 mengacu pada peningkatan otomatisasi, machine-to-

machine (mesin ke mesin) dan komunikasi human-to-machine (manusia ke mesin),

serta pengembangan teknologi berkelanjutan di tanah air yang memiliki potensi besar

dalam pengembangan revolusi industri atau Industri 4.0 yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan kualitas produk agar lebih kompetitif dan bersaing

dikancah global.

Tabel III.1.

Analisa SWOT Kementerian Perindustrian

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

Kementerian Perindustrian sebagai instansi

pemerintah yang memiliki andil dalam

meluncurkan Making Industri 4.0 atau

Revolusi Industri 4.0.

Kurangnya kesinambungan Kementerian

Perindustrian dengan kementerian lain,

dalam mewujudkan dan menyukseskan

49

Making Industri 4.0 atau Revolusi Industri

4.0.

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)

Upaya perimbangan level industri Indonesia

dengan industri global, yang sudah terlebih

dahulu mengalami kemajuan di bidang

perindustrian.

Ketakutan dari masyarakat akan

perkembangan teknologi, karena tidak sedikit

yang beranggapan dengan menggunakan

teknologi 4.0 dapat menghilangkan tenaga

kerja manusia yang telah tergantikan dengan

mesin.

Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Informan 1 Bapak Setia Utama.

Majalah Media Industri adalah salah satu media yang digunakan oleh Biro

Humas Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan informasi lengkap berikut

dengan perkembangan mengenai peluncuran Making Indonesia 4.0, hal ini dibuktikan

dengan terbitnya ”Media Industri Edisi 01-2018 Siap Terapkan Industri 4.0”. Majalah

ini diterbitkan oleh humas secara triwulan dengan edisi dan tema yang berbeda.

Tabel III.2.

Analisa SWOT Majalah Media Industri

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

Sumber informasi berupa data yang terdapat

dalam majalah Media Industri, diperoleh dari

sumber utama. Sehingga isi, informasi

beserta dengan datanya terjamin

kevaliditasannya.

Secara umum, idealnya majalah memiliki

rubrik yang banyak. Lain halnya pada

Majalah Media Industri, rubrik yang dapat

disajikan cukup terbatas, karena hanya fokus

di bidang industri saja.

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)

Peluang yang muncul adalah dari sisi

stakeholder. Kementerian Perindustrian

memiliki banyak stakeholder yang tersebar

di Indonesia. Terbitnya majalah ini, dapat

dijadikan peluang agar tercipta komunikasi

Sejauh ini, ancaman muncul apabila terdapat

kebijakan pemotongan anggaran. Apabila hal

itu terjadi, maka akan mempengaruhi

frekuensi penerbitan dari Majalah Media

Industri.

50

dengan para stakeholder terutama yang ada

di daerah, sehingga perindustrian di daerah

tersebut dapat dijangkau dan lebih tereksplor

oleh Kementerian Perindustrian.

Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Key Informan Bapak Habibi Yusuf Sarjono.

2. Tujuan

Setiap instansi pemerintah atau organisasi lainnya dalam menetapkan, dan

menjalankan suatu strategi publisitas pasti memiliki tujuan (goals) tersendiri yang

ingin dicapai. Tidak berbeda dengan instansi atau organisasi lainnya, dalam

memproduksi dan menerbitkan Majalah Media Industri, Humas Kementerian

Perindustrian juga memiliki tujuan (goals) yang ingin dicapai. Berangkat dari

penuturan narasumber, yaitu Bapak Habibi Yusuf Sarjono sebagai Key Informan,

tujuan tersebut antara lain:

a. Memberikan dan menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan, kinerja dan

kegiatan dari Kementerian Perindustrian kepada publik, khususnya bagi para

stakeholder.

b. Salah satu upaya dalam menjalin dan menjaga hubungan baik atau relasi dengan

stakeholder.

3. Target Khalayak

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Key Informan yaitu Bapak Habibi

Yusuf Sarjono S.T, M.Han, menyampaikan bahwa Majalah Media Industri adalah

salah satu media internal dari Kementerian Perindustrian. Dalam lingkup kehumasan

pemerintah, semua majalah yang diterbitkan langsung oleh instansi, diproduksi

menggunakan dana APBN dan tidak diperjualbelikan disebut dengan media internal.

51

Key Informan menambahkan, biarpun disebut dengan media internal majalah

ini tidak hanya didistribusikan untuk lingkup internal Kementerian Perindustrian saja.

Tujuan pengiriman atau pada umumnya disebut dengan target khalayak dari majalah

Media Industri terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Stakeholder Internal Kementerian Perindustrian

Unit-unit kerja dalam lingkup Kementerian Perindustrian seperti Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal beserta sub bagiannya. Kemudian,

semua Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang tersebar di daerah-daerah

Indonesia yang masih dibawah binaan Kementerian Perindustrian seperti: Balai Riset,

Balai Besar, Balai Diklat Industri, Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (STMI).

b. Stakeholder Eksternal Kementerian Perindustrian

Stakeholder yang dimaksud adalah: semua Lembaga atau Kementerian lain

terutama yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Daerah

(Pemda), Akademisi, Asosiasi Industri, Asosiasi Pengusaha, semua Perguruan Tinggi

Negeri, Kantor Kedutaan Besar terutama negara-negara yang tergabung dalam

ASEAN. Kemudian sebagai sarana promosi di luar negeri, majalah ini juga diberikan

untuk negara-negara yang terdapat ITPC (Indonesia Trade Promotion Center) di

negaranya. Kemudian kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya anggota

DPR Komisi VI, karena komisi tersebut yang membidangi industri. Setelah itu adalah

masyarakat umum.

52

4. Pesan

Key Informan yaitu Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han selaku Kepala

Sub Bagian Publikasi dan Redaktur Pelaksana Majalah Media Industri, menjelaskan

bahwa pesan yang ingin disampaikan dari majalah ini, sebagai berikut:

a. Pertama, ingin menyampaikan kepada masyarakat bila terdapat kebijakan-

kebijakan baru tentang industri. Supaya masyarakat, terutama para stakeholder

mengetahui dan tidak keliru bahkan salah persepsi, karena dalam majalah ini

terdapat ulasan yang mendalam mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Bapak

Habibi menambahkan mengapa harapan utama merupakan para stakeholder,

alasannya adalah masyarakat luas tidak mungkin semuanya memahami karena

sektor industri spesifik.

b. Kedua, begitu pula tentang kinerja industri. Lewat majalah ini, Kementerian

Perindustrian ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti ini lah

kinerja industri di Indonesia dan selama ini pemerintah melakukan pembinaan

terhadap bidang industri, dimana pembinaan tersebut membuahkan hasil yang

baik.

5. Strategi dan Taktik

Strategi publisitas yang digunakan Humas Kementerian Perindustrian dalam

memberikan dan menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan, kegiatan dan

kinerja dari Kementerian Perindustrian sebagai media informasi kepada stakeholder

dan masyarakat adalah dengan menerbitkan Majalah Media Industri. Menurut

penuturan dari Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han sebagai Key Informan,

53

adapun taktik yang digunakan dalam menjalankan strategi tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Humas Kementerian Perindustrian konsisten dalam penerbitan. Majalah

Media Industri diterbitkan dalam frekuensi Triwulan (dalam 1 tahun terbit

hingga 4 kali) dengan mengangkat tema yang berbeda disetiap edisinya. Tema

yang diangkat, akan dibahas melalui rapat internal humas dengan melibatkan

semua pihak terkait yang ikut andil dalam proses pengerjaan majalah. Dalam

memilih tema atau isu yang akan ditetapkan, hal yang menjadi bahan

pertimbangan diantaranya adalah: pertama, acara (event) yang dalam waktu

dekat akan diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Kedua,

berdasarkan kinerja. Misalnya seperti Majalah Media Industri Edisi 01-2017

dengan tema ”Sektor Industri Menggeliat”, karena melihat kinerja

perkembangan industri yang sedang tinggi dan berarti. Jadi selain berdasarkan

event juga berdasarkan kinerja industri yang sedang bagus. Ketiga,

berdasarkan program prioritas yang sedang dibahas atau digencarkan oleh

Menteri Perindustrian. Misalnya pada Media Industri Edisi 03-2017 mengenai

program E-Smart IKM, sehingga diangkat tema atau judul “Siap Memasuki

Era Digital”.

b. Selalu berupaya untuk terus memperbaiki dan mengikuti perkembangan

(up to date). Dalam setiap penerbitan majalah, Humas Kementerian

Perindustrian selalu berusaha untuk mempersembahkan sebuah media

informasi yang tidak hanya dikemas secara informatif, tetapi juga menarik

dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Sejak awal majalah diterbitkan

54

yakni tahun 2011 hingga sekarang, desain terus diperbaiki dan diperbarui.

Terdapat banyak perubahan dari segi desain. Jika desain terdahulu lebih

banyak menggunakan foto seseorang atau pejabat yang berpengaruh, tetapi

saat ini, tema-tema desain majalah lebih minimaslis, lebih clean (bersih dan

menarik untuk dilihat, serta yang paling signifikan perubahannya kini lebih

banyak menggunakan infografis. Informasi dikemas secara praktis dalam

infografis dengan menggunakan gambar, grafik atau animasi, sehingga

dengan harapan agar mudah dimengerti oleh para pembaca dan tidak terkesan

monoton yang semula hanya disampaikan melalui tulisan dengan sedikit

gambar.

c. Menggunakan teknik penulisan yang baik dan benar. Tim penulis dari

majalah Media Industri bukan berasal dari internal humas, melainkan dari luar

yang berprofesi sebagai wartawan, sehingga mereka sudah mengerti betul cara

penulisan yang baik dan benar. Tim penulis yang dimaksud, pada umumnya

adalah wartawan yang menjadi mitra atau yang sering “nge-pos” di ruangan

Media Center Kementerian Perindustrian, seperti: rekan media dari Bisnis

Indonesia, Antara, Agrofram, dan Reuters Indonesia. Tetapi tidak kecil

kemungkinan, wartawan yang merupakan bagian dari tim penulis tersebut

berubah atau tidak tetap. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, misalnya:

dipindah tugas ke luar kota oleh kantor berita tempat dimana mereka bekerja,

hal ini merupakan faktor yang paling utama. Faktor lain yaitu karena telah

memiliki kesibukan lain yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan

aktivitasnya sebagai tim penulis Majalah Media Industri. Kendati begitu,

55

sudah dua tahun terakhir ini, tim penulis majalah merupakan seorang mantan

redaksi Bisnis Indonesia.

d. Melakukan inovasi dengan penambahan rubrik. Hal yang menjadi bahan

diskusi utama saat penyusunan majalah ada rubrik. Idealnya majalah pada

umumnya memiliki rubrik yang banyak, misalnya terdapat rubrik mengenai

wisata. Tetapi, rubrik dalam Majalah Media Industri masih terbilang sedikit

karena memang hanya fokus pada bidang industri saja. Salah satu upaya yang

dilakukan oleh Humas Kementerian dalam menyiasati hal tersebut adalah

menambah konten tulisan pada Media Industri Edisi 01-2018 mengenai wisata

dengan rubrik ”Destinasi” yang menampilkan pesona bahari di Indonesia

Timur, Labuan Bajo. Selain itu, saat ini Majalah Media Industri memiliki

rubrik ”Sosok” yang berisi tulisan atau opini dari pelaku usaha, akademisi,

dan pengamat Industri.

e. Berupaya agar informasi yang disampaikan berimbang dan dua arah.

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa informasi yang

disampaikan langsung oleh pemerintah cenderung monoton dan hanya satu

pihak (menyampaikan hanya yang baik atau positif saja dan melewatkan yang

tidak baik atau negatif). Padahal kenyataannya, Humas Kementerian

Perindustrian juga mendapat masukan dan kritik. Oleh karena itu, humas

sedang berupaya, dalam tulisan ditambahkan masukan atau komentar dari

pelaku usaha. Tujuannya, agar komunikasi dapat terjalin secara dua arah. Satu

sisi dari pemerintah dan dua arahnya dari sisi pelaku usaha, agar informasi

yang disampaikan berimbang.

56

f. Menggunakan kanal sosial media untuk menjangkau masyarakat luas.

Dikarenakan Majalah Media Informasi merupakan majalah yang tidak

diperjualbelikan, humas menyediakan majalah versi online yang dapat

diunduh di website resmi Kementerian Perindustrian, untuk masyarakat umum

yang ingin membaca Media Industri. Dalam menyebarkan informasi setiap

kali majalah edisi baru terbit, humas memanfaatkan kanal sosial media seperti

Instagram dan Twitter untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

g. Pendistribusian secara merata kepada para stakeholder. Setelah dicetak,

majalah akan didistribusikan kepada para stakeholder, yaitu pengiriman jarak

dekat menggunakan kurir dari Kementerian Perindustrian, sedangkan jarak

jauh atau luar Jakarta menggunakan jasa pengiriman Pos.

6. Media

Media yang digunakan dalam memberikan informasi setiap Majalah Media

Industri edisi baru terbit, menurut penjelasan dari Bapak Habibi selaku Key

Informan dan Redaktur Pelaksana dalam pembuatan majalah:

a. Media Cetak

Media ini utamanya digunakan untuk memberikan informasi kepada lingkup

internal Kementerian Perindustrian. Informasi diberikan melalui surat memo

dinas dari Kepala Biro Humas yang juga berperan sebagai Pimpinan Redaksi

dalam penerbitan majalah, kepada para Pejabat Eselon I,II di Lingkungan

Kementerian Perindustrian. Memo dinas ini berisi edisi yang disertakan

dengan tema majalah, dan harapan agar majalah tersebut dapat memberikan

informasi yang bermanfaat bagi para pembacanya.

57

b. Media Elektronik

Selain menggunakan media cetak, pada awalnya humas memberikan

informasi hanya melalui laman resmi instansi

http://www.kemenperin.go.id/majalah/8/media-industri, dimana siapa pun

dapat mengunduh majalah tersebut. Saat ini, untuk menjangkau publik yang

lebih luas, media sosial seperti Instagram juga digunakan. Publik lebih luas

yang dimaksud adalah para stakeholder eksternal Kementerian Perindustrian

dan masyarakat umum.

7. Anggaran

Mengenai anggaran, dalam proses wawancara dengan Bapak Habibi sebagai

Key Informan menjelaskan anggaran yang digunakan merupakan dana yang berasal

dari APBN, jumlah atau nominalnya dalam 1 tahun adalah 1 Miliar. Lebih rincinya,

biaya cetak kisaran Rp. 26.000 – Rp. 30.000 per eksemplar (majalah). Kisaran

tersebut tidak menentu dikarenakan tergantung dan mengikuti apabila terdapat

kenaikan harga kertas. Dalam setiap penerbitan, jumlah yang dicetak sebanyak 3000

eksemplar. Sehingga, jumlah keseluruhan tinggal dikalikan dengan biaya cetak per-

eksemplar. Selain terdapat anggaran untuk cetak majalah, Key Informan

menambahkan dikarenakan tim penulis berasal dari luar humas, terdapat pula

anggaran bagi tim penulis. Setiap penerbitan majalah diperkirakan anggarannya

mencampai 15 sampai dengan 20 juta.

58

8. Kriteria Evaluasi

Tabel III.3.

Kriteria Evaluasi

STRATEGI TUJUAN INDIKATOR

Strategi Publisitas

Humas Kementerian

Perindustrian Melalui

Majalah Media

Industri Sebagai

Media Informasi

Stakeholder.

Memberikan dan menyosialisasikan

informasi mengenai kebijakan,

kinerja dan kegiatan dari

Kementerian Perindustrian kepada

publik, khususnya para stakeholder.

Seberapa besar sosialiasinya dapat

dilihat dari jumlah tujuan pengiriman

majalah yang terdiri dari para

stakeholder Kementerian

Perindustrian. Semakin banyak

jumlah tujuan pengiriman,

menandakan semua stakeholder

sudah terpenuhi.

Salah satu bentuk dalam menjaga

hubungan baik atau relasi dengan

stakeholder.

Adanya tanggapan atau feedback

dari para stakeholder yang telah

membaca Majalah Media Indutri.

Selain itu, apabila informasi berupa

data yang ada di dalam majalah

digunakan oleh para stakeholder,

misalnya untuk penelitian. Karena

dengan mengirim feedback, artinya

pembaca sudah menerima, membaca,

bahkan menggunakan Majalah

Media Industri dalam keseharian

mereka.

3.2.2. Pelaksanaan

Bersumber dari Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han sebagai Key

Informan, proses produksi Majalah Media Industri terbagi dalam tiga tahap. Tahap

tersebut meliputi:

59

a. Pra Produksi

Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan oleh Humas Kementerian

Perindustrian adalah rapat redaksi dan penulis untuk menyeleksi tema atau isu yang

akan diangkat dalam majalah edisi terbaru. Peran humas pada tahap ini jelas besar,

karena humas yang menentukan dan mengarahkan tema atau isu utama apa yang

ingin diangkat. Tim penulis cenderung mengikuti saja, tetap memberikan masukan,

tetapi pada prinsipnya mengikuti arahan dari humas. Tim penulis yang dimaksud

adalah wartawan bidang industri, yang berasal dari luar humas. Pihak yang terlibat

dalam rapat redaksi tersebut, diantaranya adalah: Pemimpin Redaksi yaitu Bapak

Setia Utama selaku Kepala Biro Humas, Wakil Pemimpin Redaksi Ibu Siti Maryam

selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Habibi Yusuf Sarjono selaku

Redaktur Pelaksana, para Editor yaitu Junaidi, Feby Setyo Hariyono, Titin Fauziyah

Rochmawati selaku Fotografer, Anggota Redaksi yaitu Manangi Manalu, Krisna

Sulistiyani, Yurima Febiany, dan Arief Febriant Putra.

b. Produksi

Tahap ini adalah tahap eksekusi rancangan majalah yang telah disepakati pada

rapat redaksi. Setelah penentuan tema dan isu yang diangkat, tahap selanjutnya

adalah proses peliputan berita. Humas juga memegang peran penting pada tahap ini,

karena peliputan berita dilakukan langsung oleh petugas humas yang ditugaskan

sebagai Fotografer. Selain meliput, ada dokumentasi berupa foto, video dan juga

membuat siaran pers. Bahan siaran pers itu, yang kemudian menjadi bahan utama dari

tulisan majalah. 60% sampai 70% bahan tulisan majalah didapatkan dari siaran pers,

60

selebihnya 30% sampai 40% dicari oleh tim penulis. Salah satunya, mereka mencari

masukan dari pelaku usaha, tulisan dari akademisi dan sebagainya.

Setelah peliputan, mulai masuk ke proses penulisan. Pada tahap ini bukan humas

yang mengerjakan, melainkan tim penulis diambil dari wartawan bidang industri.

Bahan penulisan dan beberapa foto akan diberikan kepada tim penulis untuk dikelola.

Setelah selesai, tulisan yang sudah jadi akan diberikan kembali ke humas untuk

proses pengeditan oleh tim Editor. Tahap selanjutnya adalah penyusunan desain (lay

out) majalah yang disusun penuh oleh humas. Setelah majalah selesai, sebelum

masuk ke tahap cetak, terlebih dahulu meminta persetujuan (approval) kepada

Pimpinan Redaksi yaitu Kepala Biro Humas. Kemudian setelah itu, masuk ke tahap

percetakan dengan menggunakan pihak ketiga. Setiap penerbitannya, jumlah yang

dicetak sebanyak 3000 eksemplar. Proses produksi majalah sampai ke tahap siap

cetak memakan waktu hingga dua bulan.

c. Pasca Produksi

Setelah tahap pencetakan, selanjutnya adalah tahap distribusi dan penentuan

tujuan pengiriman. Tujuan pengiriman yang pertama yaitu: internal Kementerian

Perindustrian, meliputi yang berada di gedung kementerian dari semua direktorat

sampai satker (satuan kerja) diseluruh daerah di Indonesia yang masih dibawah

binaan Kementerian Perindustrian seperti Balai Besar, Balai Riset dan Standarisasi

(Baristand), Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (STMI). Kemudian yang kedua,

kantor Presiden dan Wakil Presiden, serta semua kantor Kementerian terutama yang

berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. Setelah itu, semua Gubernur dan

semua Dinas Perindustrian Provinsi. Lalu Perguruan Tinggi Negeri, kantor kedutaan

61

negara-negara sahabat yang ada di Indonesia. Setelahnya, Asosiasi-asosiasi

Pengusaha, beberapa Organisasi Massa (Ormas) yang bekerjasama dengan

Kementerian Perindustrian, duta besar perwakilan Indonesia di luar negeri terutama

yang tergabung dalam ASEAN dan negara yang terdapat ITPC (Indonesia Trade

Promotion Center) di negaranya. Kemudian Kantor DPR, khususnya anggota DPR

Komisi VI, karena komisi tersebut yang membidangi industri. Pengiriman jarak dekat

menggunakan kurir dari Kementerian Perindustrian, sedangkan jarak jauh

menggunakan jasa pengiriman Pos.

3.2.3. Evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Key Informan yaitu Bapak Habibi

Yusuf Sarjono S.T, M.Han, salah satu isu yang sering diperbincangkan oleh

organisasi atau instansi pemerintah adalah eksistensi dari media informasi cetak

seperti majalah yang mulai tergantikan dengan media informasi digital atau

elektronik. Apabila media informasi cetak seperti majalah ini dihapus atau ditiadakan

juga tidak mungkin. Kenyataan di lapangan menunjukkan, stakeholder terutama

Satuan Kerja (satker) yang berada di daerah masih membutuhkan media informasi

humas seperti Majalah Media Industri. Hal itu yang kemudian menjadi salah satu

alasan Kementerian Perindustrian tetap mempertahankan penyampaian informasi

melalui media cetak majalah.

Key Informan menambahkan, saat ini Majalah Media Industri memiliki 342

daftar tujuan pengiriman yang terdiri dari para stakeholder dari Kementerian

Perindustrian (didistribusikan kepada 342 stakeholder). Hal itu menandakan jaringan

62

menjaga relasi yang mengakar luas, oleh sebab itu semua stakeholder dari

Kementerian Perindustrian sudah terpenuhi (ter-cover).

Bapak Habibi selaku Key Informan Majalah menjelaskan secara rinci, sejauh

ini humas belum memiliki tools (alat) yang memadai untuk aktif mencari tanggapan

(feedback) dari pembaca mengenai Majalah Media Industri. Selama ini humas hanya

mengandalkan alat yang ada, yaitu: pertama dari website melalui kolom “Kontak

Kami” (Contact Us). Banyak masyarakat yang meminta data perindustrian melalui

kolom “Contact Us”, dan data-data yang diberikan, referensinya banyak yang

didapatkan dari Majalah Media Industri.

Kedua, dari lembar konfirmasi penerimaan majalah yang diperoleh saat

pembaca menerima Majalah Media Industri. Feedback seperti itu pernah dilakukan

diantaranya oleh Universitas Negeri Padang, yang mengirim kembali konfirmasi

penerimaan majalah, disertai dengan penyampaian informasi bahwa edisi berikutnya

dari Majalah Media Industri sangat ditunggu untuk kemudian akan dimanfaatkan oleh

pemustaka (mahasiswa) dari Universitas Negeri Padang. Sedangkan tanggapan

berbeda datang dari Universitas Indonesia, yang menyampaikan bahwa Majalah

Media Industri telah diterima dengan baik dan menghiasi Perpustakaan Universitas

Indonesia. Kemudian, feedback lainnya juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan

Industri (Kadin) Indonesia, yang mengapresiasi Biro Humas Kementerian

Perindustrian karena telah rutin mengirimkan Majalah Media Industri untuk Kadin

Indonesia. Selain itu disampaikan pula bahwa majalah tersebut sangat bermanfaat

bagi pembaca, terutama terkait dengan informasi yang disampaikan, yang banyak

memberikan gambaran perkembangan industri nasional.

63

Key Informan melanjutkan tidak jarang ada yang langsung mengontak humas.

Pernah ada kejadian dari salah satu universitas di Cirebon yang mengirim surat

melalui BEM mahasiswa untuk meminta dikirimkan Majalah Media Industri. Selain

itu, pernah ada dosen dari salah satu universitas di Yogyakarta yang menghubungi

melalui telepon, secara khusus meminta agar tidak hanya mengirimkan majalah untuk

rektor universitasnya saja tetapi juga ke jurusan Teknik Industri di universitas

tersebut.

Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan 2 yaitu Bapak

Bilal Ahmadi selaku Kepala Perpustakaan Politeknik APP Jakarta dimana beliau

yang menerima langsung majalah saat didistribusikan ke politeknik tersebut. Majalah

Media Industri yang baru terbit Edisi 01-2018 ini, khususnya tampilan atau

kemasannya memperlihatkan perbedaan yang signifikan, dengan edisi 2 tahun atau 3

tahun sebelumnya terutama dari sisi tampilan atau desain. Konten dan isi dari

majalah sudah cukup mewakili informasi yang diperlukan apabila berbicara

mengenai konteks industri secara umum. Berita atau informasi yang biasanya dicari

berkaitan langsung dengan UKM. Karena, Politeknik (Poltek) APP memiliki

kewajiban untuk penelitian, yang menyasar kepada UKM. Sehingga informasi dalam

majalah bisa membantu. Misalnya, terdapat profil UKM terutama yang telah menjadi

binaan Kementerian Perindustrian.

Informan 2 mengungkapkan, selain isi perubahan lain terlihat dari sisi desain.

Contohnya saja yang sekarang sudah lebih banyak menggunakan infografis yang

sangat baik. Hal itu memudahkan para pembaca untuk menyerap informasi lebih

cepat. Secara garis besar, tujuan untuk menjaga hubungan atau relasi dengan para

64

stakeholder dan pesan yang ingin disampaikan oleh Kementerian Perindustrian

(Kemenperin) melalui majalah ini sudah tersampaikan. Karena secara keseluruhan

sudah baik, dan kemudian nanti tinggal dari satker atau unit kerja yang diberikan

media informasi ini memanfaatkannya dengan sebagaimana mestinya.

Bapak Bilal Ahmadi selaku Informan 2 mengaku sangat mendukung Majalah

Media Industri untuk terus ada dalam bentuk cetak (hardcopy). Hal ini merupakan

salah satu bukti eksistensi Kementerian Perindustrian dan aktivitas dari

kehumasannya. Sehingga semua terbitan dalam bentuk hardcopy sampai sekian tahun

mendatang akan masih diperlukan.

3.3. Kendala dan Pemecahan

a. Kendala

1. Bersumber dari Key Informan yaitu Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han,

Humas Kementerian Perindustrian memiliki satuan kerja khusus yang

menangani pembuatan majalah Media Industri, dari pra produksi hingga pascra

produksi. Tidak jarang, satuan kerja terkait kerap kali dilibatkan dalam tugas

lain, yang tidak berkaitan dengan tugas pokok. Misalnya, ketika pimpinan

berkunjung ke daerah beberapa utusan dari satuan kerja terkait diturunkan untuk

perbantuan peliputan dokumentasi kegiatan. Kondisi tersebut membuat

efektifitas satuan kerja khusus Majalah Media Industri, terhambat lantaran fokus

kerja yang terbagi. Akibatnya, penerbitan Majalah Media Industri lewat dari

batas waktu yang sudah ditentukan.

65

2. Pada proses penyusunan Tugas Akhir, Penulis cukup kesulitan untuk menemui

dan mewawancarai pembaca majalah sebagai Informan 2. Hal ini karena, Satuan

Kerja (satker) Kementerian Perindustrian kebanyakan berada di daerah (luar

Jakarta).

b. Pemecahan

1. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T,

M.Han selaku Key Informan mengenai kendala tersebut adalah apabila sudah

mendekati deadline penerbitan, ada 1 orang petugas humas dari satuan kerja

khusus majalah yaitu dari tim desain. yang “jaga kandang”. Maksudnya, petugas

humas tersebut tidak boleh mengikuti peliputan di luar kantor. Sehingga, fokus

mengerjakan satu tugas yaitu pembuatan desain majalah di kantor.

2. Kemudian dengan kesulitan yang dihadapi, penulis diberikan list atau daftar

tujuan pengiriman Majalah Media Industri oleh Key Informan. Sehingga, penulis

mengetahui kepada siapa majalah didistribusikan agar dapat menemui dan

mewawancarai pembaca yang khususnya berada di sekitar Jakarta.