30

BAB II

ISU PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG:

PERANPEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN

SEKTOR EKONOMI NEGARA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang upaya dari dunia internasional untuk

memperbaiki sistem ekonomi di setiap negara. Perkembangan ekonomi tersebut

diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dan menurunkan tingkat

kemiskinan di setiap negara. Perlunya penanganan dan kerjasama antara

pemerintah dan organisasi internasional menjadi salah satu faktor berjalannya

program yang telah direncanakan oleh negara. Selain itu, pada bab ini juga akan

dijelaskan mengenai upaya dari pemerintah nasional sebagai seruan dari dunia

internasional dalam perbaikan sistem ekonomi.

2.1. Program Pembangunan Negara Berkembang

Sistem perekonomian yang baik merupakan salah satu tujuan yang ingin

dicapai oleh setiap negara sebagai jaminan akan terpenuhinya semua kebutuhan

masyarakat dan negara. Setiap negara akan selalu berupaya untuk mengembangkan

ekonomi dalam negeri dengan berbagai cara, seperti menjalin kerjasama dengan

negara lain, membuka investasi sebesar-besarnya, dan lain sebagainya. Pencapaian

ekonomi yang baik pula akan meningkatkan pengaruh negara di dunia

internasional, sehingga wajar apabila setiap negara selalu berlomba-lomba untuk

meningkatkan sistem ekonomi dalam negeri. Selain karena jaminan terhadap

31

kebutuhan masyarakatnya, namun juga kebutuhan untuk menciptakan daya tarik

terhadap negara lain dalam menjalin kerjasama dan lain sebagainya.

Perkembangan sistem ekonomi yang baik memiliki pengaruh sangat besar

terhadap kehidupan suatu negara, akan tetapi tidak semua negara mampu mencapai

perkembagan ekonomi yang baik seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan

karena sebagian besar sistem ekonomi internasional (global) dikuasai oleh negara-

negara maju, Amerika Serikat dan China misalnya. Selain itu, sistem ekonomi suatu

negara, khususnya negara maju juga dapat mempengaruhi sistem ekonomi

internasional, salah satunya terjadi pada tahun 2008. Sistem perekonomian yang

melemah tahun 2008, menjadi pedoman terhadap perkembangan ekonomi

kedepannya. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008 belum bisa diperbaiki

sepenuhnya.31 Hal ini disebabkan karena pasca krisis ditahun tersebut,

perekonomian global tergolong tidak stabil dan mengalami penurunan kembali

mulai tahun 2010 hingga tahun 2013.32

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan

sebesar 1% daripada tahun sebelumnya. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi

mencapai 3,1%, sedangkan di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi

3,0%.33 Penurunan prosentase pertumbuhan ekonomi yang tidak secara signifikan,

31 Rakhmindyarto, 2017, Prioritas Kebijakan Makroekonomi dalam Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi Global, diakses dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/prioritas-

kebijakan-makroekonomi-dalam-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-global/ pada tanggal 13 April

2018 pukul 12:58 WIB. 32 Bank Indonesia, 2013, Perekonomian Global: Laporan Perekonomian Indonesia, diakses dalam

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-

tahunan/perekonomian/Documents/LPI%202013%20ID%20-

%20Bagian%20I%20Perekonomian%20Global.pdf pada tanggal 12 April 2018 pukul 20:23 WIB. 33 Ibid.

32

namun penurunan tersebut berpengaruh terhadap negara lain, seperti negara

berkembang misalnya. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun

2013, menjadi sebuah perbincangan hangat di dunia internasional. Hal ini

disebabkan karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan

yang cukup drastis pada negara berkembang, dibandingkan dengan negara maju.

Seperti terlihat pada table di bawah ini.

Gambar 2.1 Persentase Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global

Sebagian besar, pertumbuhan ekonomi disetiap negara mengalami

penurunan di tahun 2013, terutama pada China dan India. Kedua negara ini

merupakan negara pengimpor barang cukup besar di dunia, sehingga apabila kedua

negara ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka secara langsung hal

ini berdampak pada negara-negara berkembang. Ditahun 2010 hingga 2013,

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di China dan India terus mengalami penurunan

33

di setiap tahunnya. Hal ini juga terjadi pada negara-negara lainnya, seperti Asia.

Penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang semakin menurun di setiap

tahunnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, membuat negara-

negara dunia internasional segera mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Negara-negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

sebanyak 189 negara melakukan pengkajian ulang atas kesepakatan yang telah di

sepakati sebelumnya megenai pertumbuhan ekonomi. Kesepakatan tersebut disebut

dengan Millennium Development Goals (MDGs).34 Dalam kesepakatan tersebut,

setiap negara harus saling bekerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

global. Lebih spesifik di dalam kerjasama internasional melalui mekanisme bantuan

luar negeri, lahir sebuah prinsip Good Governance sebagai upaya menciptakan

saling kepercayaan antar mitra pembangunan dan memperkuat efektifitas

pemanfaatan bantuan luar negeri. PBB meyakini konsep Good Governance

merupakan kunci daripada kesuksesan dalam pembangunan. Hal ini sangat

dimungkinkan sebab Good Governance dalam penyelenggaraan sistem

pemerintahan harus melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta. UNDP

membagi karakterisktik Good Governance menjadi sembilan, yaitu partisipasi,

aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas

dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development

(OECD) menyebutkan bahwasanya sebagian besar negara-negara belum

34 MDGs to SGD, diakses dalam http://hmpd.fk.ub.ac.id/mdgs-to-sgds/ pada tanggal 09 April 2018

pukul 19:02 WIB

34

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati oleh beberapa negara

terkait perbaikan pertumbuhan ekonomi.35 Organisasi yang menangani mengenai

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ini juga menyerukan kepada negara-

negara untuk memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada

sebelumnya. OECD juga mendesak negara-negara untuk melaksanakan strategi dan

pertumbuhan ekonomi secara komprehensif, dalam artian mereka (negara) selalu

berupaya untuk meningkatkan produktifvitas buruh, daya saing dan daya inovasi

yang dimiliki oleh negaranya.36 Setiap negara diharapkan mampu menjalankan

berbagai kebijakan yang telah disepakati bersama peningkatan pertumbuhan

ekonomi, khususya bagi negara-negara berkembang.

2.2. Upaya Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Setiap negara pasti memiliki strategi tersendiri untuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang baik didalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang baik

merupakan kunci atas jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Selain

itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga saling berkaitan dengan pertumbuhan

ekonomi global yang dikarenakan setiap negara belum bisa berdiri sendiri dalam

membangun ekonomi dalam negeri, khususnya negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebagian besar masih

bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari negara maju. Ketika pertumbuhan

ekonomi dari suatu negara pengekspor mengalami penurunan, maka secara tidak

langsung hal ini akan berdampak pada penurunan ekonomi negara lain, khususnya

35 VOA, 2015, G20 Bahas Upaya Genjot Pertumbuhan Ekonomi Global, diakses dalam

https://www.voaindonesia.com/a/g20-bahas-upaya-genjot-pertumbuhan-global-/2635897.html

pada tanggal 15 April 2018 pukul 12:38 WIB. 36 Ibid.

35

negara impor karena hal ini seperti menjadi efek domino dari negara satu dengan

negara lain. Hal serupa terjadi pada tahun 2008, dimana perekonomian global

mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya penurunan terhadap

konstraksi ekspor barang dan jasa dari beberapa negara pengekspor, sehingga

menurunkan kepercayaan para pelaku di sektor keuangan dan rill.37 Pertumbuhan

ekonomi yang mengalami penurunan ini tidak hanya menimbulkan dampak

terhadap negara pengekspor tetapi dampak yang dirasakan akan lebih parah

terhadap negara pengimpor, Indonesia misalnya.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi negara

pengimpor beberapa barang dan jasa dari negara lain. Penurunan pertumbuhan

ekonomi yang mengakibatkan dampak krisis moneter secara global juga berdampak

pada perekonomian Indonesia itu sendiri. Dampak yang disebabkan dari krisis ini

membuat Indonesia harus mengubah strategi dan beberapa kebijakan dalam

negerinya sebagai cara untuk memperbaiki ekonomi. Perubahan kebijakan dan

strategi dari Indonesia ini diharapkan selain dapat mengubah dan memperbaiki

ekonomi Indonesia pada saat itu agar dampak yang diakibatkan tidak terlalu dalam,

juga digunakan sebagai strategi perbaikan sistem ekonomi kedepannya.

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 membuat pemerintah

Indonesia dan Bank Indonesia (BI) mengubah beberapa kebijakan yang sudah ada.

Kebijakan tersebut dibuat sebagai langkah strategis dari negara untuk

meminimalisir dampak adanya krisis global tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan

37 Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2010, Laporan Tahunan: Laporan

Perekonomian Indonesia Tahun 2009, diakses dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-

tahunan/perekonomian/Pages/lpi_09.aspx pada tanggal 14 April 2018 pukul 09:08 WIB.

36

pun lebih difokuskan pada perbaikan sistem keuangan negara, dimana pemerintah

dan BI menurunkan BI Rate38 secara signifikan.39 Kebijakan tersebut dikeluarkan

sebagai cara untuk menciptakan stabilitas keuangan, baik nilai tukar rupiah di

pasaran, menstabilkan aktivitas pasar maupun pengoptimalan semua kegiatan yang

berhubungan dengan perbankan. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan

kebijakan pendukung dari kebijakan-kebijakan dan strategi dari Indonesia dalam

memperbaiki sistem ekonomi dalam negeri. Kebijakan dan stratregi dari Indonesia

juga berfokus pada kebijakan dalam memperbaiki stabilitas makroekonomi dan

menstimulus beberapa kebijakan yang berhubungan dengan moneter dan fiskal.40

Kebijakan-kebijakan dan strategi dari Indonesia dalam memperbaiki sistem

ekonomi dalam negeri juga tidak lepas dari kepentingan Indonesia itu sendiri dan

adanya seruan dari beberapa organisasi internasional, salah satunya adalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera memperbaiki sistem ekonomi

dalam negeri khususnya negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Seruan

dari PBB ini juga menjadi dasar dari Indonesia untuk segera memperbaiki dan

meminimalisir dampak dari adanya krisis global yang belum bisa diprediksi akan

akhir dari krisis tersebut. Upaya dari Indonesia dalam memperbaiki sistem ekonomi

dalam negeri juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi negara. Upaya

38 Bank Indonesia (BI) Rate merupakan sebuah suku bunga kebijakan, dimana suku bunga tersebut

mencerminkan sikap atau stance dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, dari kebijakan tersebut diumumkan kepada publik. 39 Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2010, Laporan Tahunan: Laporan

Perekonomian Indonesia Tahun 2009 (Respon Kebijakan Moneter di Tengah Krisis Global), diakses

dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-

tahunan/perekonomian/Documents/5ae6a2f06ba64a879eb2dcd25d477c33BabIII1.pdf pada tanggal

14 April 2018 pukul 09:08 WIB. 40 Op.Cit. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2010, Laporan Tahunan: Laporan

Perekonomian Indonesia Tahun 2009.

37

Indonesia yang menghasilkan kebijakan dan strategi ekonomi negara untuk

memperbaiki ekonomi kedepannya juga dapat segera di rasakan oleh negara.

Perbaikan sistem ekonomi Indonesia yang mengalami perbaikan dapat

dibuktikan dengan adanya sebuah laporan ekonomi yang dapat dilihat dalam

Laporan Triwulan II tahun 2009.41 Dalam laporan tersebut Indonesia dinyatakan

sebagai salah satu negara dengan perkembangan ekonomi cukup baik dibandingkan

dengan negara-negara lainnya pasca krisis ekonomi global. Selain itu, Indonesia

tercatat sebagai negara dengan perekonomian peringkat ketiga setelah China dan

India, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 4,5% ditahun

2009.42

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan negara

lainnya, ternyata pencapaian tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pencapaian

yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa

indikator perkembangan ekonomi Indonesia yang tidak sesuai dengan target,

diantaranya dari sektor keuangan (Currency Default Swap (CDS)), Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG), Imbal hasil (yield) SUN, dan nilai tukar yang mulai

membaik, serta inflasi yang terbilang rendah yakni hanya mencapai 2,78%.43

Pencapaian Inflasi yang terbilang rendah hanya mencapai 2,78% ini menjadi

pencapaian terendah dari satu dekade terakhir. Krisis ekonomi yang masih

dirasakan hingga tahun 2009 menjadi sebuah sejarah tersendiri terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbaikan dan perubahan kebijakan sehingga

41 Ibid. 42 Ibid. 43 Ibid.

38

menghasilkan strategi terhadap sistem ekonomi dalam negeri menjadi kunci utama

untuk membuat Indonesia keluar dari krisis tersebut.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk perbaikan

ekonomi dalam negeri juga didukung dengan adanya beberapa potensi dan sumber

daya yang memadai. Sumber daya yang memadai, letak negara secara geografis,

struktur demografis penduduk yang ideal, beragam kebudayaan yang kuat dan lain

sebagainya menjadi dasar akan pembuatan visi dan misi suatu negara.44 Dari visi

dan misi inilah Indonesia memiliki landasan untuk membangun negara, baik dari

aspek ekonomi, politik dan lain sebagainya. Indonesia sendiri memiliki visi yakni

terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.45 Sedangkan

untuk misi negara yang untuk pembangunan Indonesia tahun 2010-2014 yakni

memiliki beberapa poin, pertama melanjutkan pembangunan menuju Indonesia

yang sejahtera, kedua: memperkuat pilar-pilar demokrasi, ketiga: memperkuat

dimensi keadilan disemua bidang.46

Dari visi dan misi yang dimiliki Indonesia untuk pembangunan negara dapat

terangkum dalam beberapa rencana pembangunan negara, seperti Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

44 Direktorat Tata Ruang dan Pertahanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Buku

Saku Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014 Perioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang: Terkait Tata Ruang dan Pertahanan, diakses

dalam https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/rangkuman-rencana-pembangunan-jangka-

panjang-menengah-nasional-20102014-bidang-tata-ruang-dan-pertanahan pada tanggal 17 April

2018 pukul 12:09 WIB. 45 Ibid. 46 Ibid.

39

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dipakai sebagai

pedoman akan perbaikan sistem ekonomi Indonesia, yang mana hal ini disebabkan

karena adanya perubahan terhadap isi dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga

pedoman tersebut tidak dapat dipakai kembali.47 GBHN yang tidak sesuai dengan

kebutuhan negara, mengakibatkan pemerintah harus mengkaji ulang mengenai

rencana pembangunan negara, sehingga pemerintah membuat sebuah rencana

pembangunan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah

dibuat. Salah satu peraturan yang membahas tentang rencana pembangunan

nasional adalah pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang

mengamanatkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selain

peraturan yang tercantum dalam pasal tersebut, kemudian pemerintah juga

dipertegas dengan adanya beberapa peraturan terkait, diantaranya:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, Pasal 18B ayat

(2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

47 Sanitasi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, diakses dalam

http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-17-tahun-2007-tentang-rencana-pembangunan-jangka-

panjang-nasional-tahun-2005-2025.html pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 01.17 WIB

40

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421).

Dari beberapa pasal tersebut, menunjukkan akan keseriusan pemerintah

untuk mengubah dan memperbaiki perekonomian dalam negeri sebagai upaya

untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Atas dasar peraturan

perundang-undang yang diperbaharui maka dibuatlah Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dari perubahan peraturan yang berdampak pada pembuatan RPJPN menjadi

salah satu pedoman untuk perbaikan ekonomi nasional. Pembuatan RPJPN yang

memiliki rentan waktu kurang lebih 20 tahun yang dimulai dari tahun 2005 sampai

2025 ini diharapkan mampu mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih

baik. Pembuatan RPJPN ini juga dapat dikatakan sebagai rencana negara yang

sudah ada sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 2008 yang menyebabkan

banyak kerugian, terutama bagi negara berkembang.

Kebijakan dan strategi negara dalam rencana pembangunan jangka panjang

ini didasari dari visi pembangunan jangka panjang yang telah dibuat sebelumnya.

Visi tersebut adalah membuat Indonesia yang lebih mandiri, Maju, Adil, dan

Makmur dalam pembangunan RPJMN 2005-2025, Sedangkan dari visi ini,

Indonesia juga memiliki 8 (delapan) misi pembangunan diantaranya adalah :48

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya, dan beradap berdasarkan pada falsafah pancasila.

2. Mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing

48 Op.cit.

41

3. Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan pada hukum

negara.

4. Mewujudkan negara Indonesia yang aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepada kepentingan nasional, dan

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

Dari beberapa penjabaran mengenai visi dan misi yang digunakan Indonesia

sebagai strategi pembangunan negara kedepannya ternyata dilakukan secara

bertahap. Penjabaran dari visi dan misi tersebut dapat dilihat dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilakukan secara

bertahap setiap lima tahun sekali. Dari masing-masing strategi RPJMN ini memiliki

skala prioritas dan saling berhubungan dari satu dan yang lainnya. RPJMN ini

dibagi menjadi empat strategi, yakni RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014,

RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan

pada gambar dibawah ini:

42

Gambar 2.2 Pentahapan Pembangunan Rencana Jangka Panjang Nasional

(RPJMN) Tiap Perode

Sumber: slideshare

2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Visi dan misi negara yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi landasan

akan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional yang kemudian

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana pembangunan jangka menengah ini dibagi menjadi beberapa tahapan

dalam pelaksanaannya, dimana dalam satu periode memiliki rentan waktu sekitar

lima tahun. Pada tahap pertama (2005-2009), rencana pembangunan lebih

difokuskan pada pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan

menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Tahap kedua

(2010-2014), rencana pembangunan dapat dikatakan sebagai perbaikan dari

rencana pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini, rencana pembangunan sudah

mulai memasuki perbaikan ekonomi dan strategi kedepannya. Sedangkan pada

tahap ketiga (2015-2019, rencana pembangunan sudah memasuki pada penekanan

43

terhadap pembangunan dengan pemaksimalan terhap sumber daya alam dan

manusianya. Dan pada tahap terakhir (2020-2024), pewujudan terhadap

masyarakat dengan perekonomian yang mendukung di semua aspek.

Penjabaran mengenai RPJMN selama empat periode merupakan tindak

lanjut dari RPJPN terhadap pembangunan Indonesia. Dari penjabaran keempat

periode tersebut sebenarnya saling berkaitan datu dengan yang lainnya, namun hal

ini dilakukan sebagai strategi negara untuk lebih memaksimalkan rencana

pembangunan tersebut.

Penjabaran mengani RPJMN ini memang dilandaskan pada visi dan misi

negara, akan tetapi disini juga ada keterlibatan program dari presiden setiap

periodenya sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 4 Nomor 25 tahun 2004

tentang rencana pembangunan nasional Indonesia.49 Dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah untuk periode kedua tahun 2010-2014 ini,

dirangkum dalam tiga agenda (buku), diantaranya:

1. Buku pertama: pada rencana pembangunan dalam buku pertama ini lebih

memuat pada sistem pembangunan yang didalamnya berisi mengenai

strategi, kebijakan umum dan kerangka mengenai perekonomian. Isi dari

buku ini juga dapat diartikan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan

program aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari seorang

presiden dan wakil presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan

Boediono dengan visinya yakni: “terwujudnya Indonesia yang sejahtera,

demokratis, dan berkeadilan”.

49 Ibid.

44

2. Buku kedua: pada rencana pembangunan dalam buku ini mencakup

bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana tertuang dalam

RPJPN tahun 2005-2025 dengan tema: “memperkuat sinergi antarbidang

pembangunan” dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang

sudah tercantum dalam buku pertama.

3. Buku ketiga: pada perencanaan pembangunan dalam buku ini difokuskan

pada pembangunan kewilayahan yang telah disusun dengan tema:

“memperkuat sinergi antar pusat dan daerah antar daerah” dalam rangka

mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum pada buku

pertama.

Gambar 2.3 Bagan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2010-2014

Sumber: slideshare

45

Rencana pembangunan nasional yang diterapkan oleh Presiden SBY-

Boediono sebagai strategi pembangunan nasional juga memiliki beberapa tahapan

atau agenda dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk

memaksimalkan kebutuhan dan pembangunan nasional untuk kedepannya. Dimana

setiap agenda ini juga diharapkan mampu memberikan perubahan ekonomi yang

lebih baik kedepannya, diantaranya sebagai berikut:50

1. Agenda I: Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

2. Agenda II: perbaikan tata kelola pemerintahan.

3. Agenda III: penegakan pilar demokrasi

4. Agenda IV: penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

5. Agenda V; pembangunan yang inklusif dan berkeadilan

Dari beberapa agenda yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam

perencanaan jangka menengah, diharapkan mampu memberikan peningkatan

ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya dari berbagai segi. Perencanaan

pertumbuhan ekonomi diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

dengan peningkatan ekonomi sekitar 6,3-6,8 persen pertahunnya, inflasi dengan

rata-rata4-6 persen pertahunnya, tingkat pengangguran 5-6 persen pada akhir tahun

2014, dan adanya penurunan tingkat pengangguran sekitar 8-10 diakhir tahun

2014.51

50 Ibid. 51 Muhrizal, dkk, Implementasi Proyek Berbasis Lahan: Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan, diakses dalam

http://www.redd-indonesia.org/pdf/seminar/Harmonizing-land-based-investments/Masterplan-

percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-Indonesia.pdf pada tanggal 30 April 2018 pukul

19.33 WIB

46

Dari targetan perencanaan RPJMN, pemerintah lebih memfokuskan pada

upaya peningkatan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup. Atau dalam arti lain,

pembangunan ekonomi, agenda dan rencana diatas berupaya untuk memperbaiki

mutu lingkungan hidup. Setiap pembangunan ekonomi Indonesia harus selalu

mempertahankan kelestarian lingkungan dan meminimalisir kerusakan-kerusakan

yang disebabkan dari pembangunan ekonomi tersebut. Selain itu, agenda yang telah

disebutkan diatas juga difokuskan untuk lebih memanfaatkan sumber daya alam

yang ada, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

2.2.3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI)

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak yang

cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang, salah satunya

adalah Indonesia. Pembuatan rencana pembangunan yang ada pada RPJPN dan

RPJMN menjadi salah satu solusi dan landasan dari perbaikan ekonomi terhadap

negara. Selain itu, dibentuknya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga menjadi cara untuk memaksimalkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) merupakan salah satu rencana pembangunan yang dibuat oleh Presiden

SBY pada tahun 2004 ketika dirinya baru menjabat sebagai presiden. Perencanaan

yang di buat pada tahun 2004 ini ternyata baru diresmikan pada tahun 2011 yang

bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi negara hingga 6,4-7,5 persen dari tahun

47

2004 hingga 2014.52 Namun karena peresmian MP3EI dimulai dari tahun 2011,

maka penerapannya pun dimulai pada tahun yang sama.

Menurut Presiden SBY dalam pidatonya, MP3EI ditujukan bukan untuk

merubah ataupun menggantikan RPJPN, dan RPJMN yang sudah ada sebelumnya,

melainkan MP3EI ini ditujukan untuk lebih mengoptimalkan dan memperjelas

rencana pembangunan negara.53 Selain itu, diharapkan dengan adanya MP3EI ini,

perekonomian Indonesia lebih maju dan dapat bersaing dan mengimbangi dengan

negara-negara lainnya. Presiden juga menyebutkan bahwasanya MP3EI ini dalam

penerapannya memiliki dua kunci, yaitu penerapan dan perluasan yang diharapkan

mampu membuat Indonesia menjadi salah satu negara besar didunia yang mampu

menduduki peringkat 10 di tahun 2025 dan menduduki peringkat 6 negara besar

dunia di tahun 2050.54 Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada penjabaran

mengenai MP3EI sebagai berikut:

52 Indonesia Invesment, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomI Indonesia

(MP3EI), diakses dalam https://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-

pemerintah/masterplan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-

mp3ei/item306 pada tanggal 28 April 2018 pukul 09.34 WIB 53 Kementerian Kordinator Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas, 2014, MP3EI:

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, diakses dalam

https://www.scribd.com/document/240355624/MP3EI-Masterplan-Percepatan-dan-Perluasan-

Pembangunan-Ekonomi-In donesia-2011-2025-Buku-I-Edisi-2014-Cetakan-Keempat pada tanggal 54 Ibid.

48

Gambar 2.4 Kerangka rencana MP3EI

Sumber:Bappenas

Dari penjabaran dan penerapan mengenai MP3EI, besar harapan negara dan

pemerintah terhadap peningkatan ekonomi kedepannya, Akan tetapi pada faktanya,

pembentukan MP3EI yang mulai diresmikan pada tanggal 27 Mei 2011 ini ternyata

mulai diragukan akan penerapannya dan hasil yang akan diperolehnya. Hal ini

disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang tejadi pada tahun 2008 dan dampak

yang dirasakan masih ada pada tahun 2011. Sehingga, target dan harapan akan

pembentukan MP3EI cukup jauh dari target yang diharapkan oleh negara dan

pemerintah. Tidak sesuainya MP3EI yang dibuat oleh Presiden SBY kemudian

dikaji ulang oleh presiden selanjutnya, yakni Presiden Joko Widodo yang mulai

menjabat sebagai presiden pada tahun 2014.

49

Presiden Joko Widodo mulai mengkaji ulang MP3EI yang tidak sesuai

dengan pembangunan dan tujuan diadakannya rencana tersebut. Presiden Joko

Widodo lebih memfokuskan pada beberapa aspek untuk visi tahun 2025,

diantaranya:55

1. Meningkatkan nilai tambah dan perluasan terhadap proses produksi

khususnya dalam aspek industri. Adanya efisiensi terhadap peningkatan

efisiensi jaringan distribusi dari proses industry tersebut. Selain itu

adanya upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia menjadi salah

satu factor pendukung akan berjalannya semua kegiatan dan proses

peningkatan ekonomi negara.

2. Mendorong efisiensi dari proses produksi dan adanya upaya akan

peningkatan pemasaran untuk lebih mengintegrasikan pasar domestic

dalam mendorong daya saing dan memperkuat ekonomi nasional.

3. Adanya upaya untuk mendorong dan memperkuat sistem inovasi di

bidang produksi dan pemasaran yang lebih memfokuskan pada

penguatan keseluruhan daya saing global yang berkelanjutan menuju

ekonomi yang digerakkan pada inovasi.

2.3. Upaya Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan negara terkait pembangunan ekonomi dapat dilihat dari

beberapa recana yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai keseriusannya untuk

perbaikan ekonomi nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan

55 Op.cit,

50

Masterplan Perkembangan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) menjadi bukti konkrit akan perencanaan ekonomi tersebut. Kemudian

perencanaan yang telah ditetapkan menjadi agenda negara yang mana semua

kalangan memiliki peran penting di dalamnya, mulai dari pemerintah pusat hingga

daerah.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci

akan kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun pemerintah pusat

memiliki hak dan kewajiban penuh akan pembangunan negara, namun pemerintah

daerah dapat dikatakan sebagai aktor pendukung atas semua kebijakan dan rencana

yang telah dibuat dan ditetapkan oleh negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah

daerah lebih mengetahui akan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk

lebih memaksimalkan pembangunan ekonomi kedepannya. Selain itu, pemanfaatan

sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama

perbaikan ekonomi di suatu daerah.

Keikutsertaan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah menjadi

solusi tepat untuk memaksimalkan dan menciptakan percepatan pembangunan

ekonomi daerah.56 Selain itu, keikutsertaan pemerintah pusat juga dapat

meminimalisir kerugian negara yang disebabkan karena pemerintah pusat memiliki

hak untuk mengontrol perkembangan ekonomi di daerah setiap tahunnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi akan sumber daya alam

yang melimpah yang mana hal ini mampu dimanfaatkan untuk pembangunan

56 Taufiq Aljufri, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, diakses dalam

http://www.academia.edu/6110437/Perencanaan_Pembangunan_Ekonomi_Daerah pada tanggal 2

Mei 2018 pukul 02.15 WIB

51

negara. Hal ini sesuai dengan pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono yang menyatakan bahwasanya:57

“Republik Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan

hamper semua prasyarat untuk mampu menjadikan dirinya sebagai

kekuatan besar perekonomian dunia. Dengan kekayaan sumber

daya alam, jumlah penduduk yang besar dan produktif, serta akses

yang strategis ke jaringan mobilitas global, Indonesia mempunyai

aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa ini sebagai

kekuatan yang diperhitungkan dalam tata pergaulan antar bangsa”

Banyaknya aspek yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menjadikan negara

ini sebagai salah satu negara yang memiliki potensi untuk mendapatkan perbaikan

ekonomi yang lebih baik kedepannya. Selain itu, Presiden SBY juga

menyampaikan bahwasanya dalam pembangunan bangsa Indonesia harus tetap

mengutamakan lingkungan hidup sesuai dengan dibentuknya MP3EI. Itulah

sebabnya, pembangunan yang direncanakan oleh bangsa Indonesia harus

mengutamakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di setiap daerah.

Pembangunan daerah yang mengutamakan potensi-potensi yang dimiliki

oleh daerah menjadi salah satu solusi tepat untuk pembangunan nasional. Selain

untuk memperbaiki kondisi ekonomi, hal ini juga dapat mengurangi pencemaran

lingkungan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Upaya tersebut

menyebabkan pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi-potensi yang

dimiliki oleh daerahnya sebagai cara untuk memperbaiki ekonomi di daerahnya.

Salah satu upaya pembangunan tersebut adalah pemanfaatan dalam aspek

pariwisata.

57 Op.cit. Kementerian Kordinator Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas, 2014, MP3EI:

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

52

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak yang

cukup besar terhadap negara di dunia internasional, khususnya terhadap negara

berkembang. Krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian menurun secara

drastis menjadikan setiap negara harus menata dan mengkaji ulang akan kebijakan-

kebijakan negara yang telah ada sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki

perekonomian dalam negeri. Upaya dari setiap negara untuk memperbaiki kondisi

ekonomi negaranya sesuai dengan seruan yang dikeluarkan oleh organisasi

intenasional untuk memangkas dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun

2008.

Setiap daerah memiliki penanganan dan solusi sendiri dalam menanggapi

rencana atau kebijakan dari pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi

ekonomi negara. Pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya manusia

menjadi salah satu solusi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari sinilah

kemudian dapat dilihat bahwasanya, prasyarat perkembangan potensi yang dimiliki

oleh Indonesia lebih condong pada pengembangan pariwisata di setiap daerahnya.

53

Gambar 2.5: 88 (Delapan Puluh Delapan) Persebaran Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional

Sumber:www.disbudpar.ntbprov.go.id

Persebaran potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia hingga 88

daerah menjadi kebanggaan tersendiri terhadap negara (Lihat lampiran I). Hal ini

ini juga dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Nasional Tahun 2010-2025 yang menyebutkan bahwasanya Indonesia memiliki

sekitar delapan puluh delapan kawasan strategis kepariwisataan di tahun 2011.58

Banyaknya potensi yang dimiliki oleh negara, khususnya terkait

pembangunan pariwisata, selain menjadi kebanggaan juga menjadi kendala

58 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025: Lampiran III, diakses

dalam https://www.ekowisata.org/uploads/PP_50_2011_Lampiran-III.pdf pada tanggal 02 Mei

2018 Pukul 12.18 WIB

54

terhadap pemerintah daerah. Apabila potensi yang dimiliki oleh suatu daerah

mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah daerah dengan bantuan

pemerintah pusat, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar terhadap

daerah yang bersangkutan. Penanganan dari pemerintah ini bertujuan untuk

membangun ekonomi, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan

lapangan pekerjaan yang lebih banyak terhadap masyarakat setempat. 59 Sehingga

secara perlahan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membaik, dan secara

tidak langsung maka hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi

nasional.

59 Krishna Anugrah dan I Wayan Sudarmayasa, Pembangunan Pariwisata Daerah Melalui

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Gorontalo, hal.34, diakses dalam

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/download/34045/20549 pada tanggal 02 Mei 2018

Pukul 00.30 WIB