BAB I

A. LATAR BELAKANG

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoa” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adala Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.Semua istilah ini baik, “narkoba” ataupun “napza” mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut para pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabka penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ( Undang-Undang No.35 tahun2009). Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maunpun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku(Undang-Undang No.5/1997)

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalahnya adalah :1. Bagaimana tindak pidana tentang penyalahgunaan Narkoba jenis Psikotropika

dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 110/Pid.Sus/2013/PN.BJM?2. Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan

Pengadilan NegeriBanjarmasin No 110/Pid.Sus/2013/PN.BJM?

C. BENTUK EXAMINASI

1. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa terdakwa SYAFRIL ISMET Bin IMBRAN (Aim) pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2012, bertempat di Jalan Soetoyo S Gg.Purnawirawan Rt.25 Kel.Pelambuan Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Secara tanpa hak Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

2. Pertimbangan yang menjadi dasar putusanHal-hal yang memberatkan- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang

penghijauan hutan.- Adanya barang bukti di depan persidangan berupa :

1. 62 (Enam Puluh Dua) potong kayu olahan papan dan panel2. 1 (Satu) unit mesin chain saw

- Dihadirkannya para saksi dimuka persidangan yaitu :1. Saksi Asdin Sitompul2. Saksi Timbul Sitompul3. Saksi Sofian

Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya.

3. Amar PutusanMENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini

diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepala Desa Sigiring-giring Kec. Tukka Kab. Tap-Tengah No.63/SK/SBG/2006; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Putusan diatas dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

D. ANALISIS EXAMINATOR1. Dalam perkara ini dari awal sudah banyak terdapat kejanggalan, kasus ini terjadi

pada tahun 2006 dan baru disidangkan pada tahun 2014. Orang yang disuruh menbang pohon oleh Terdakwa pun sudah disidangkan pada tahun 2007 dan di dijatuhkan hukuman penjara, kenapa bisa Terdakwa ini bebas padahal JPU dan dakwaan sama dengan orang yang disuruh oleh Terdakwa itu, dan kasus ini terlalu lama di ulur-ulur tanpa ada kejelasan oleh pengadilan.

2. Dalam putusannya, Hakim memutus :- Membebaskan Terdakwa Ir.SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO dari

Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua.

Padahal sudah jelas Terdakwa menyuruh atau memerintahkan JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA untuk menebang pohon tersebut, dan dituntut pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

E. BENTUK EKSAMINASI BAGIAN PERTAMA

1. IDENTITAS TERDAKWANama lengkap : Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALOTempat lahir : HutanabolonUmur/tanggal lahir : 09 Januari 1960Jenis kelamin : Laki-LakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Lr. III Desa Hutanabolon KecamatanTukka Kabupaten Tapanuli TengahAgama : IslamPekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten TapanuliTengah

2. MASA PENAHANAN

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Penyidikan- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2007 sampai

dengan tanggal 8 April 2007- Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2014 sampai

dengan 12 September 2014

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014

Di masa penahan ini begitu tidak jelasnya status Terdakwa, dari tahun 2007 ditahan oleh Penuntut Umum sampai Terdakwa disidangkan di tahun 2014, Terdakwa tidak jelas apakah Terdakwa di biarkan Bebas selama 7 tahun ini apakah di tahan di Rumah Tahanan Negara.

3. RINGKASAN KASUS POSISI

Terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2006 sampai dengan Juli 2006 di Hutan Datu Desa Sigiring - giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, menyuruh atau memerintahkan JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA dengan perantaraan ASDIN SITOMPUL menunjukkan peralatan dan disepakati dari hasil hutan yang dikerjakan oleh JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA maka mereka akan mendapat upah dari terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik dengan ketentuan hasil hutan berupa kayu olahan akan diserahkan kepada terdakwa atau diangkut ketempat pengetaman milik terdakwa, selanjutnya berdasarkan kesepakatan itu maka JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA menerima peralatan berupa mesin chain saw dari terdakwa untuk memulai bekerja. Dan sejak bulan Mei 2006 saksi saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA mulai bekerja dengan cara menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di hutan Datu Desa Sigiring - giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya diolah menjadi papan atau panel dengan ukuran untuk panel panjang = 4 meter, tebal =4 centi meter dan lebar 20 centi meter dan untuk papan dengan ukuran = 4 meter, lebar 25 centi meter, tebal 2 centi meter, sehingga hasil hutan yang ditebang, dipanen atau dipungut oleh JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA yang telah diolah menjadi papan atau panen sebanyak 5 (lima) meter kubik dan JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA telah menerima upah atas hasil pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk JHON MONGGO TINAMBUNAN dan sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk SAHIRUN BAKARA telah diterima dari terdakwa. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 sekira pukul 16.00wib ketika JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA sedang bekerja di

Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah dan dari JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA disita 1(satu) mesin chain saw dan 62 (enam puluh dua) batang kayu olahan yaitu jenis: - Ketapang : 30 batang dengan volume / berat 1,1056 M3 - Nyatoh : 17 batang dengan volume / berat 0,3580 M3 - Dara-dara : 15 batang dengan volume / berat 0,3440 M3 - Jumlah : 62 batang dengan volume / berat 1,8076 M3 Dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut

4. RINGKASAN SURAT DAKWAAN

Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum bersifat subsider, Dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Terdakwa dalam hal ini sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.Hal ini terbukti dengan:1. Keterangan saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA yang mengaku bahwa disuruh menebang pohon oleh terdakwa Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo;2. Keterangan saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA yang mengaku diberi upah Rp. 150.000,- per meter kubik oleh Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo;3. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923 / KPTS / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982, Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1992 tentang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor:7 Tahun 2003 bahwa fungsi kawasan hutan negara yang terletak di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan tempat dimana terdakwa menyuruh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA untuk melakukan penebangan, memanen, dan memungut hasil hutan berupa kayu adalah kawasan peruntukan lain.4. peninjauan dilapangan pada tanggal 08 Agustus 2006 serta dihubungkan dengan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:44/Menhut-

II/2005 tanggal 16 Februari 2005 adalah kawasan hutan dengan status Hutan Negara.

ATAU

Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, hal ini terbukti dengan:

1. Terdakwa menyuruh atau memerintahkan JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA selanjutnya terdakwa dengan perantaraan saksi ASDIN SITOMPUL menunjukkan peralatan dan disepakati dari hasil hutan yang dikerjakan oleh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA maka mereka akan mendapat upah dari terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik dengan ketentuan hasil hutan berupa kayu olahan akan diserahkan kepada terdakwa atau diangkut ketempat pengetaman milik terdakwa2. Bahwa sejak bulan Mei 2006 saksi saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA mulai bekerja dengan cara menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya diolah menjadi papan atau panel dengan ukuran untuk panel panjang = 4 meter, tebal =4 centi meter dan lebar 20 centi meter dan untuk papan dengan ukuran =4 meter, lebar 25 centi meter, tebal 2 centimeter3. JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA telah menerima upah atas hasil pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk SAHIRUN BAKARA telah diterima dari terdakwa

Dari dakwaan pertama, point 4 sudah dikatakan adanya peninjauan dilapangan pada tanggal 08 Agustus 2006 serta dihubungkan dengan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 adalah kawasan hutan dengan status Hutan Negara. Nah bagaimana bisa kemudian tanah yang berstatus hutan negara kemudian menjadi tanah hak milik orang tua terdakwa.

TUNTUTAN

1. Menyatakan terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti: • 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan papan dan panel • 1 (satu) unit mesin chain saw Dipergunakan dalam perkara an. Jhon Monggo Tinambunan alias Simbolon, Dkk. 4. Menetapkan agar terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

PLEDOI TERDAKWA

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan menyuruh melakukan penebangan pohon atau memanen, memungut hasil hutan diatas tanah kebun hak milik dari orang tuanya sendiri H. Jamarilam Simatupang dan atas perintah nya sendiri untuk peremajaan kebun di hutan Datu Paksa Desa Sigiring-giring, tidak memerlukan ijin dari pejabat berwenang sebaimana diiatur Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.30/MENHUT-II/2012 Pasal 2 ayat (@) Jo. Pasal 3 huruf c tahun 20122. Membebaskan Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan supaya segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara

3. Menyatakan barang bukti: • 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan papan dan panelDikembalikan kepada yang berhak H. Jamarilam Simatupang 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

5. BUKTI-BUKTI DI PERSIDANGAN

A. BARANG BUKTI :1. 62 (Enam puluh dua) potong kayu olahan papan dan panel2. 1 unit mesin chainsaw

B. SAKSI-SAKSI1. Bahwa benar terdakwa disuruh Jamarilam Simatupang (orangtua terdakwa)

untuk mencari orang yang bisa menebang pohon untuk peremajaan kebun karet di kebun milik Jamarilam Simatupang

2. Bahwa benar Terdakwa meminta saksi Timbul Sitompul untuk mencari orang yang bisa bekerja menebang pohon untuk peremajaan Kebun Karet yang setahu saksi adalah milik H. Jamarilam Simatupang (Orang Tua Terdakwa)

3. Bahwa benar saksi Timbul Sitompul mempertemukan Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara kepada terdakwa untuk mempekerjakan mereka menebang pohon di kebun karet yang setahu saksi adalah milik H. Jamarilam Simatupang

4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan H. Jamarilam Simatupang telah meminta Surat Keterangan Kepala Desa Sigiring-giring bernama Asdin Sitompul yang isinya menerangkan nama H. Jamarilam Simatupang benarmenumbang kayu untuk peremajaan kayu karet yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring dan kayu yang ada dilahan tersebut diolah untuk keperluan bangunan pemondokan di kebun dengan memakai peralatan chaiinsaw

5. Bahwa benar saksi Asdin Sitompul selaku Kepala Desa Sigiring-giring mengeluarkan Surat Keterangan tersebut karena sepengetahuan saksi lahan yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring adalah milik H. Jamarilam Simatupang

6. Bahwa benar Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh saksi Asdin Sitompul selaku Kepala Desa Sigiring-giring karena telah pula ditunjukkan oleh H. Jamarilam Simatupang kepada saksi berupa Surat Jual Beli atas lahan tersebut

7. Bahwa benar Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara melakukan penebangan di Kebun Karet yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring

8. Bahwa benar pohon-pohon yang telah ditebang kemudian diolah berbentuk kayu papan dan dikumpulkan di dekat pondok kebun tersebut

9. Bahwa benar Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara berhenti melakukan penebangan di lokasi tersebut karena didatangi dan ditangkap oleh polisi

10. Bahwa benar Ahli Bernad Situmorang berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara di Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah

11. Bahwa benar Ahli Bernad Situmorang mengambil titik koordinat di lokasi penebangan yang kemudian titik koordinat tersebut diproyeksikan ke Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Propinsi Sumatera Utara, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/MenhutII/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018

12. Bahwa benar Ahli Bernad Situmorang memperoleh hasil proyeksi tersebut menyatakan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan dan ditunjukkan Sahirun Bakara terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)

13. Bahwa Ahli menerangkan di Areal Penggunaan Lain (APL) terdapat pemukiman dan perkebunan

14. Bahwa Ahli menerangkan pemukiman penduduk di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah juga masih termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL)

15. Bahwa Ahli menerangkan Areal Penggunaan Lain (APL) bukanlah Kawasan Hutan

16. Bahwa pada saat Ahli ke lokasi penebangan tidak ada ditunjukkan surat-surat berupa alas hak atas tanah lokasi tersebut dan Ahli juga tidak bertemu dengan pemilik lahan tersebut

Bila melihat fakta-fakta dipersidangan yang diurai diatas, maka wajarlah bila terdakwa dianggap tidak bersalah. Akan tetapi bagaimana dengan putusan pengadilan JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA yang menyatakan keduan nya terbukti bersalah. Sedangakn Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO sebagai orang yang menyuruh kedua nya untuk menebang pohon dianggap tidak bersalah.

F. PUTUSAN PENGADILAN

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepala Desa Sigiring-giring Kec. Tukka Kab. Tap-Tengah No.63/SK/SBG/2006; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

G. HAKIM YANG MENYIDANGKAN

1. Hakim Ketua : Emanuel Ari Budiharjo, S.H.2. Hakim Anggota 1 : Marolop Winner P. Bakara, S.H.3. Hakim Anggota 2 : Arief Wibowo, S.H.,M.H.4. Panitera Pengganti : L. Hutabarat, S.H.