bab 4 antara bojong

LAPORAN ANTARA

4.1 ANALISIS PERUNTUKAN LAHANAnalisis peruntukan lahan merupakan analisis yang meliputi analisis daya

dukung lahan, Carrying Capacity Ratio, analisis kemampuan lahan, dan kecenderungan perkembangan penggunaan lahan.

4.1.1 Analisis Daya Dukung LahanAnalisis daya dukung lahan (Land Carrying Capacity) dinilai menurut ambang

batas kesanggupan lahan sebagai suatu ekosistem menahan keruntuhan akibat penggunaan. Kajian daya dukung dikaji untuk mengetahui kemampuan wilayah perencanaan dalam menampung kegiatan yang ada maupun yang akan dikembangkan sampai akhir masa berlakunya RDTR

Dalam analisis daya dukung lahan dapat dihitung dari metode kesesuaian lahan atau analisis peruntukkan lahan. Analisis kesesuaian lahan ini berdasarkan SK. Mentan No. 837/KPTS/II/UM/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung. Hal ini didasarkan pada kebijakan ini yang menetapkan bahwa hutan diklasifikasikan menurut fungsinya yaitu sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Untuk keperluan perencanaan penggunaan lahan hutan, ada tiga faktor yang digunakan dalam proses analisis kesesuaian lahan ini, yaitu intensitas hujan, jenis tanah dan kelerengan. Untuk klasifikasi tiga faktor yang berpengaruh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1Penilaian Kriteria Kelayakan Fisik Wilayah Untuk Pemanfaatan Lahan

di Kecamatan BojongNo. Kriteria Klasifikasi Keterangan Skor

1.Lereng/Kemiringan

0-8 % Datar 208-15 % Landai 4015-25 % Agak curam 6025-45 % Curam 80>45 % Sangat curam 100

2. Jenis Tanah

Aluvial, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf, Kelabu, Lateria air tanah

Tidak peka 15

Latosol Agak peka 30Brown Forest Soil, New Calcie Kurang Peka 45Andosol, Lateritic, Grumosol, Renzina Peka 60

Regosol, Litosol, Oranosol, Renzina Sangat Peka 75

3. Curah Hujan

0,0-13,6 mm/hh Sangat rendah 1013,6-20,7 mm/hh Rendah 2020,7-27,7 mm/hh Sedang 3027,7-34,8 mm/hh Tinggi 40>34,8 mm/hh Sangat tinggi 50

*hh = hari hujanSumber: SK Menteri Pertanian Nomer 837/KPTS/UM/11.1980

Penyusunan RDTR Kecamatan Bojong Kabupaten TegalTahun Anggaran 2015 IV-1

LAPORAN ANTARA

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, maka dapat ditentukan untuk penentuan kesesuaian lahan yang diklasifikasikan tiga jenis, yaitu :

Tabel IV.2Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan

No Fungsi Kawasan Total Skor1 Kawasan Lindung >1752 Kawasan Penyangga 125-1753 Kawasan Budidaya <125

Sumber: SK. Mentan No. 837/KPTS/II/UM/8/1981

Dari hasil skoring yang telah dilakukan menurut ketiga kriteria yaitu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan didapatkan total skor untuk penetapan fungsi kawasan di Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Penetapan Fungsi Kawasan Kecamatan Bojong

No

Nam

a D

esa

Kele

reng

an

Kela

s Le

reng

Skor

ing

Jeni

s Ta

nah

Skor

ing

Cura

h H

ujan

Skor

ing

Tota

l Sko

r

Fung

si

Kaw

asan

1 Rembul > 45% V 100

Udorthents dan

Dytrudepts

45 3001-3500 50 195 kawasan lindung

2 Dukuh Tengah > 45% V 10

0

Stone dan Udorthent

s45 3001-

3500 50 195 kawasan lindung

3 Kedawung 25-45% IV 80 Udorthents 45 3001-

3500 50 175 kawasan penyangga

4 Suniarsih 25-45% IV 80 Udorthents 45 3001-


5Karangmulya 25-45% IV 80 Epiaquept

s 45 3001-3500 50 175 kawasan

penyangga

6 Tuwel 25-45% IV 80 Udorthents 45 3001-


7 Bojong 15-25% III 60 Dytrudepts 15 3001-

3500 50 125 kawasan budidaya

8 Buniwah 15-25% III 60 Dytrudepts 15 3001-

3500 50 125 kawasan budidaya

9 Lengkong 15-25% III 60 Dytrudepts 15 3001-

3500 50 125 kawasan budidaya10 Batunyana 2-15% II 40 Eutrudept

s 45 3001-3500 50 135 kawasan

penyangga11 Sangkanayu 15-25% III 60 Udorthent

s 45 3001-3500 50 155 kawasan

penyangga12 Gunung Jati 15-25% III 60 Pachic

hapludolls 60 2501-3000 50 170 kawasan

penyangga13

Pucang Luwuk 15-25% III 60 Pachic


penyangga


LAPORAN ANTARA

No

Nam

a D

esa

Kele

reng

an

Kela

s Le

reng

Skor

ing

Jeni

s Ta

nah

Skor

ing

Cura

h H

ujan

Skor

ing

Tota

l Sko

r

Fung

si

Kaw

asan

14 Kajenengan 15-25% III 60 Pachic


penyangga15 Kalijambu 15-25% III 60 Pachic


penyangga16 Danasari 15-25% III 60 Pachic


penyangga17 Cikura 15-25% III 60 Pachic


penyanggaSumber: Hasil Analisis, 2015

4.1.2 Analisis Carrying Capacity RatioDalam melakukan analisis Carrying Capacity Ratio dapat dilakukan dengan

menggunakan pendekatan sebagai berikut. Dalam menganalisis jumlah KK maksimum untuk penyediaan lahan budidaya pertanian digunakan metode CCR. Metode ini menggunakan data luas lahan yang dipanen dalam setahun, persen penduduk petani dikalikan jumlah KK,dan rata-rata lahan dimiliki petani. Dari perhitungan dengan metode ini, didapat nilai Carrying Capacity Rationya adalah sebagai berikut :

A x rCCR =

H x h x f

Keterangan:CCR : Kemampuan daya dukung (Carrying Capacity Ratio)A : Jumlah total area yang digunakan untuk kegiatan pertanianr : Frekuensi panen per hektarH : Jumlah KK (rumah tangga)h : Persentase jumlah penduduk yang tinggalf : Ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani

Setelah didapat nilai CCR, maka ketentuan yang berlaku adalah : Apabila CCR >1 berarti wilayah masih dapat memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Apabila CCR <1 diwilayah tersebut tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan ekspansif dan eksploitatif lahan. Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok penduduk berkurang sehingga perlu peningkatan produksi, intesifikasi, dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertambahan penduduk. Apabila CCR =1 maka wilayah tersebut masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk. Pemenuhan kebutuhan masih dapat diatasi, namun kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah masalah pertumbuhan penduduk.

Dari data-data yang didapat melalui survei primer dan sekunder, maka didapat nilai :


Luas lahanJumlah petanif =

2245,42 Ha21764f = = 0,1032 Ha

A x r

H x h x fCCR =

2245,42 x 3

18173 x 90% x 0,1032CCR =

6736,26

1687,91CCR =

3,99CCR =

LAPORAN ANTARA

A : Jumlah total area yang digunakan untuk kegiatan pertanianLuas lahan sawah : 2245,42 Ha

r : Frekuensi panen per hektarsawah irigasi teknis : 3 kali/ tahun

H : Jumlah KK (rumah tangga) : 18173 KKh : Persentase jumlah penduduk yang tinggal : 90%f : Ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani

Dari data-data tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai Carrying Capacity Ratio (CCR). Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Dari perhitungan diatas didapat nilai CCR sebesar 3,99 dimana jika CCR >1 hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah perencanaan Kecamatan Bojong masih dapat memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Berikut adalah perhitungan nilai CCR per desa di Kecamatan Bojong:

Tabel IV.4 Nilai CCR per Desa di Kecamatan Bojong

No DesaLuas

Lahan Pertania

n

Frekuensi

Panen /Ha

Jumlah KK

Jml Pddk

Petani

Jml Pddk yg

Tinggal (%)

Ukuran lahan

pertanian rata-

rata

CCR

1 Rembul 257.80 3 1,879 1208 0.9 0.21 4.58

2Dukuh Tengah 5.18 3 734 1776 0.9 0.36 1.15

3 Kedawung 32.58 3 769 1367 0.9 0.10 4.744 Suniarsih 72.00 3 452 765 0.9 0.22 5.595 Karangmulya 210.65 3 1,442 1056 0.9 0.18 5.356 Tuwel 333.93 3 2,346 2422 0.9 0.14 5.99


LAPORAN ANTARA

No DesaLuas

Lahan Pertania

n

Frekuensi

Panen /Ha

Jumlah KK

Jml Pddk

Petani

Jml Pddk yg

Tinggal (%)

Ukuran lahan

pertanian rata-

rata

CCR

7 Bojong 185.00 3 2,235 1575 0.9 0.26 3.568 Buniwah 119.90 3 834 1078 0.9 0.58 2.449 Lengkong 187.90 3 1,136 1669 0.9 0.26 2.83

10 Batunyana 99.93 3 498 484 0.9 0.23 3.0111 Sangkanayu 59.66 3 325 483 0.9 0.04 4.1312 Gunung Jati 62.52 3 630 1062 0.9 0.07 5.4813 Pucang Luwuk 160.50 3 941 1548 0.9 0.19 6.3714 Kajenengan 119.40 3 974 544 0.9 0.06 4.3315 Kalijambu 89.20 3 649 789 0.9 0.37 1.3716 Danasari 149.02 3 1,261 2812 0.9 0.30 3.0317 Cikura 100.27 3 1,068 1126 0.9 1.43 0.44

Jumlah 2245.42 3 18,17321,76

4 0.9 0.21 2.75Sumber: Hasil Analisis, 2015

4.1.3 Klasifikasi Kemampuan LahanAnalisis klasifikasi kemampuan lahan adalah penilaian komponen lahan yang

menurut Arsyad (1989) adalah penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokan ke dalam berbagai kategori berdasar sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan lahan.Lahan digolongkan kedalam 3 (tiga ) kategori utama yaitu kelas, sub-kelas dansatuan kemampuan lahan.

Struktur klasifikasi kemampuan lahan yang disajikan Tabel dibawah menjelaskan bahwa pendekatan klasifikasi lahan ini dapat diterapkan untuk berbagai tingkatan skala perencanaan. Perencanaan penggunaan lahan di wilayah propinsi dapat menggunakan klasifikasi pada tingkat kelas dan untuk wilayah kabupaten menggunakan sub kelas.

Penentuan kemampuan dan kesesuaian lahan di kawasan perencanaan mengacu pada Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan. Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan. Dengan demikian, apabila tingkat bahaya/risiko kerusakan dan hambatan penggunaan meningkat, spektrum penggunaan lahan menurun.

Klasifikasi kemampuan lahan di Kecamatan Bojong sudah dituangkan dalam bentuk peta. Kemampuan lahan di Kecamatan Bojong dibagi menjadi 4 kelas, antara lain:

Kelas A, kemampuan pengembangan sangat rendah Kelas B, kemampuan pengembangan rendah Kelas C, kemampuan pengembangan sedang Kelas D, kemampuan pengembangan agak tinggi

4.1.4 Analisis Kecenderungan Perkembangan Penggunaan Lahan


1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

G

a

b

c

d

e

f

Harkat lahan meningkat

1

Harkat aktual

Harkat potensial

Permintaan penggunaan lahan bertambah

Garis keseimbangan daya dukung dengan beban penggunaan

LAPORAN ANTARA

Analisis kecenderungan perkembangan penggunaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis alih guna lahan. Kajian kesesuaian lahan untuk pemanfaatan ruang di masa datang dilakukan berdasarkan kondisi fisik/lingkungannya.

Penilaian kesesuaian lahan dapat diperikan sebagai pemeringkatan kecukupan mutu lahan selaku barang yang ditawarkan dalam memenuhi permintaan suatu macam penggunaan. Garis diagonal putus-putus menunjukkan ambang batas keadaan lingkungan goyah, yang berarti sebagai kedudukan titik-titik keseimbangan antara daya tahan lingkungan dan daya usik kegiatan penggunaan lahan yang menimpa lingkungan. Penggunaan lahan di atas garis diagonal menjamin sepenuhnya keselamatan lahan. Akan tetapi pemanfaatan lahan menjadi tidak efektif. Penggunaan lahan di bawah garis diagonal menimbulkan risiko besar meruntuhkan lahan karena aras intensitas penggunaan melampaui aras ketahanan lahan.

Gambar IV.1Hubungan antara Kemampuan Lahan dengan Pemanfaatan Lahan

Keterangan :1 - 6 : peningkatan harkat lahan dengan masukan teknologi tertentua - f : perubahan progresif penggunaan lahanA – G : perubahan tataguna lahan

4.2 ANALISIS KAWASAN LINDUNGKawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan


LAPORAN ANTARA

sumber daya buatan. Analisis kawasan lindung ditujukan untuk menentukan pola penggunaan/peruntukan tanah berdasarkan identitas teknis dan sifat-sifat tanah sehingga dapat menghasilkan kawasan yang memiliki fungsi lindung. Pendekatan dalam menganalisis kawasan lindung adalah dengan penerapan kriteria kawasan lindung yang terdapat dalam Keppres No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Kawasan Lindung yang terdapat di Kecamatan Bojong yaitu :

Hutan lindungKetentuan umum dalam arahan pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut: Diperbolehka pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta jasa lingkungan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam

Diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya dengan syarat tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami

Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya

Kawasan Cagar BudayaKawasan cagar budaya yang ada di Kecamatan Bojong adalah Makam Mbah

Rindik di Desa Tuwel dan Jembatan Kali Gung Tuwel. Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya tersebut dilakukan melalui:

Melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia

Meningkatkan fungsi kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan sungai

Kawasan perlindungan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : Sekurang – kurangnya 3 meter dari tepi kiri – kanan tanggul pada

sungai bertanggul di kawasan perkotaan Sekurang – kurangnya 5 meter dari tepi kiri – kanan tanggul pada

sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan Sekurang – kurangnya 10 meter dari tepi kiri – kanan sungai tidak

bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 meter di kawasan perkotaan

Sekurang – kurangnya 15 meter dari tepi kiri – kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 – 20 meter di kawasan perkotaan

Sekurang – kurangnya 30 meter dari tepi kiri – kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 meter di kawasan perkotaan

Sekurang – kurangnya 100 meter dari tepi kiri – kanan sungai besar tidak bertanggul dan 50 meter dari tepi kiri – kanan sungai kecil tidak bertnaggul yang di luar kawasan perkotaan.


LAPORAN ANTARA

Sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kawasan lindung sempadan sungai di wilayah Kecamatan Bojong terdapat di sepanjang Sungai Pemali yang melintasi Kecamatan Bojong. Hal ini berkaitan guna mencegah bangunan-bangunan permanen berkembang di sempadan Sungai Pemali di beberapa desa di Kecamatan Bojong.

Kawasan Sekitar Mata AirKawasan sekitar mata air ditetapkan paling sedikit dengan diameter 200 m (dua ratus meter) di sekeliling mata air. Pada Kecamatan Sarang, sumber air yang menjadi kawasan perlindungan setempat adalah sumber air Rambut Buntung. Keberadaan mata air ini sangat bermanfaat bagi penduduk setempat sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup akan air bersih dan sebagai potensi pariwisata. Untuk itu sumber air yang ada perlu tetap dilindungi dengan menjaga sempadan mata air agar tidak berubah fungsi menjadi daerah terbangun yang dapat mengancam sumber air yang ada. Oleh karena itu, langkah-langkah atau arahan pengelolaan pemanfaatan daerah sekitar mata air yang perlu diterapkan di daerah sekitar mata air dilakukan melalui : Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan perhutanan dengan jenis

tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;

Dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;

Diperbolehkan melakukan kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diperbolehkan;

Diperbolehkan melakukan kegiatan yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air; dan

Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air, dipindahkan dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kawasan Rawan Bencanao Kawasan Rawan Bencana Longsor

Ketentuan umum dalam arahan pengelolaan kawasan rawan bencana longsor adalah sebagai berikut:

- Diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana dari permukiman penduduk

- Diperbolehkan melakukan stabilitas lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras

- Diperbolehkan untuk kegiatan hutan produksi- Diperbolehkan untuk kawasan budidaya dengan syarat

tidak mengganggu fungsi lindung- Diperbolehkan penyelidikan geoteknik, kestabilan lereng

dan daya dukung tanah untuk kegiatan permukiman,


LAPORAN ANTARA

penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat, renana transportasi yang mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng

- Tidak diperbolehkan mendirikan permukiman pada daerah rawan longsor dan lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 45%

- Tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana kepentingan umum.

o Kawasan Rawan Bencana BanjirKetentuan umum dalam arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir adalah sebagai berikut:


- Diperbolehkan pembuatan tanggul, kawasan resapan, saluran pembuangan khsus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan bencana banjir untuk pengendalian debit air

- Diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier untuk drainase

- Diperbolehkan pada pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah

- Diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat memperhatikan:

Sistem drainase yang memadai Pembuatan sumur resapan Kebersihan lingkungan Pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi

rawan banjir Pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak

sungai

Kawasan Lindung Geologio Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

- Diperbolehkan untuk kawasan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung


- Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) III

o Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah- Diperbolehkan pkegiatan konservasi lahan untuk

memperkuat fungsi lindung- Diperbolehkan untuk mengembangkan kawasan budidaya

di atas kawasan cekungan air tanah dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung


LAPORAN ANTARA

Kawasan Lindung LainnyaKetentuan umum dalam arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya adalah sebagai berikut: Diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi serta jasa lingkungan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam

Diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya dengan syarat tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami

Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekositemnya

Ruang Terbuka Hijau (RTH)Kawasan perlindungan ruang terbuka hijau (RTH) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan

minimum 30% dari kawasan perkotaan atau sebesar kurang lebih 974 Ha. Proporsi tersebut didistribusikan 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat yang lokasinya menyebar secara proporsional di setiap kawasan perkotaan.

4.3 ANALISIS KAWASAN BUDIDAYA4.3.1 Analisis Daya Tampung Penduduk

Analisis daya tampung penduduk digunakan untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang bisa ditampung di wilayah dan/atau kawasan, dengan pengertian masih dalam batas kemampuan lahan. Perhitungan yang dilakukan adalah proyeksi penduduk sampai hingga 20 tahun mendatang dan memproyeksikan daya tampung penduduk. Hal ini dilakukan untuk mengetahui daya tampung lahan yang dilihat dari proyeksi penduduk, distribusi penduduk berdasarkan daya tampungnya, dan persyaratan pengembangan penduduk untuk daerah yang melampaui daya tampung. Perhitungan proyeksi penduduk digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu agar memudahkan memperkirakan kebutuhan sarana prasarana di dalamnya. Perhitungan proyeksi penduduk pada wilayah perencanaan Kecamatan Bojong sampai dengan tahun 2035 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5Perhitungan Proyeksi Penduduk di Kecamatan Bojong

Tahun 2016-2036

No Desa

Jumlah Penduduk (jiwa)

Rata-rata Pertumbuha

n ( r )Proyeksi Penduduk

2013 2016 2021 2026 2031 20361 Rembul 9,017 0.02 9,461 10,249 11,104 12,029 13,0322 Dukuh Tengah 2,757 0.02 2,893 3,134 3,395 3,678 3,9853 Kedawung 2,877 0.02 3,019 3,270 3,543 3,838 4,1584 Suniarsih 2,167 0.02 2,274 2,463 2,668 2,891 3,1325 Karangmulya 6,434 0.02 6,751 7,313 7,923 8,583 9,2996 Tuwel 9,205 0.02 9,658 10,463 11,335 12,280 13,3037 Bojong 8,782 0.02 9,214 9,982 10,814 11,716 12,692


LAPORAN ANTARA

No Desa

Jumlah Penduduk (jiwa)

Rata-rata Pertumbuha

n ( r )Proyeksi Penduduk

2013 2016 2021 2026 2031 20368 Buniwah 3,431 0.02 3,600 3,900 4,225 4,577 4,9599 Lengkong 4,960 0.02 5,204 5,638 6,108 6,617 7,16810 Batunyana 1,770 0.02 1,857 2,012 2,180 2,361 2,55811 Sangkanayu 1,212 0.02 1,272 1,378 1,492 1,617 1,75212 Gunung Jati 2,336 0.02 2,451 2,655 2,877 3,116 3,37613 Pucang Luwuk 4,334 0.02 4,547 4,926 5,337 5,782 6,26414 Kajenengan 4,654 0.02 4,883 5,290 5,731 6,209 6,72615 Kalijambu 2,407 0.02 2,525 2,736 2,964 3,211 3,47916 Danasari 4,579 0.02 4,804 5,205 5,639 6,109 6,61817 Cikura 4,370 0.02 4,585 4,967 5,381 5,830 6,316

Jumlah 75,292 0.0278,99

7 85,581 92,715100,44

2108,81

4Sumber : Hasil Analisis, 2015

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojong memiliki jangka waktu pelaksanaan 20 tahun, yaitu hingga tahun 2036. Pada akhir tahun perencanaan, proyeksi penduduk untuk wilayah Kecamatan Bojong sebesar 108.814 jiwa dengan distribusi tertinggi berada di Desa Tuwel yaitu sebanyak 13.303 jiwa. Sementara untuk distribusi penduduk terendahnya berada di Desa Sangkanayu yaitu sebanyak 1.752 jiwa.

Distribusi dan kepadatan penduduk di Kecamatan Bojong menggambarkan pemusatan aktivitas dan pola kawasan permukiman. Pemusatan aktivitas permukiman membentuk sistem pusat-pusat permukiman. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat yang cenderung hidup berkumpul dan berkonsentrasi membentuk lingkungan permukiman.

Sementara itu konsentrasi penduduk dicerminkan oleh kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk dalam 1 hektar lahan. Kepadatan kotor penduduk (gross density) di Kecamatan Bojong diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk pada tahun tertentu dengan luas wilayah perencanaan, dan untuk mendapatkan kepadatan bersih (net density) dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk pada tahun tertentu dengan luas wilayah terbangunnya. Menurut besarannya, kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan pada beberapa kelompok berikut :

Kepadatan tinggi : 200 – 400 jiwa/haKepadatan sedang : 100 – 200 jiwa/haKepadatan rendah : 50 – 100 jiwa/haKepadatan sangat rendah : 0 – 50 jiwa/ha


LAPORAN ANTARA

Kepadatan kotor rata-rata pada Kecamatan Bojong pada tahun 2033 diproyeksikan sebesar 8 jiwa/ha dan kepadatan bersih rata-ratanya diproyeksikan sebesar 103 jiwa/ha. Angka kepadatan penduduk dan proyeksi kepadatan penduduk lebih jelas hingga tahun 2033 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.6Proyeksi Kepadatan Penduduk Kecamatan Bojong Tahun 2036

No DesaLuas

Wilayah (Ha)

Luas Pekaranga

n / Bangunan

(Ha)

Jumlah Penduduk Tahun

2036

Kepadatan

Penduduk Bruto

Kepadatan

Penduduk Netto

1 Rembul 434.68 176.88 13,032 30 74

2Dukuh Tengah

184.79179.61 3,985 22 22

3 Kedawung 245.86 213.28 4,158 17 194 Suniarsih 155.36 83.36 3,132 20 385 Karangmulya 342.95 132.30 9,299 27 706 Tuwel 557.60 223.67 13,303 24 597 Bojong 258.07 73.07 12,692 49 1748 Buniwah 166.15 46.25 4,959 30 1079 Lengkong 227.41 39.51 7,168 32 18110 Batunyana 158.93 59.00 2,558 16 4311 Sangkanayu 143.49 83.84 1,752 12 2112 Gunung Jati 158.55 96.03 3,376 21 3513 Pucang Luwuk 245.02 84.52 6,264 26 7414 Kajenengan 200.27 80.87 6,726 34 8315 Kalijambu 175.37 84.17 3,479 20 4116 Danasari 449.82 300.81 6,618 15 2217 Cikura 203.75 103.48 6,316 31 61

Jumlah4308.0

52062.63

108,814 25 53Sumber : Hasil Analisis, 2015

Angka kepadatan penduduk di Kecamatan Bojong tahun 2036 termasuk ke dalam kategori kepadatan penduduk sedang. Hal tersebut masih relatif sesuai dengan kondisi eksisting dan karakteristik kawasan perkotaan ini yang sedikit demi sedikit kawasan terbangun semakin meningkat.

Desa Bojong sebagai desa yang berada di daerah perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya yang mencapai 174 jiwa/ha. Sedangkan Desa Kedawung mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tergolong rendah.

1.3.2 Analisis Perekonomian BWPDalam mengindentifkasi sektor unggulan yang ada di Kecamatan Bojong dapat

digunakan metode LQ (Location Quotient) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialiasai sektor-sektor ekonomi. Analisis ini didasarkan pada kontribusi PDRB Kecamatan untuk sektor tertentu dibangingkan dengan besarnya PDRB secara keseluruhan di Kecamatan Bojong di tahun yang sama. Kemudian dari hasil tersebut dibandingkan dengan kontribusi PDRB Kabupaten Tegal jenis sektor


LAPORAN ANTARA

yang sama terhadap besarnya PDRB secara keseluruhan. Berikut merupakan hasil dari perhitungan LQ pada tahun 2012:

Rumus yang digunakan adalah :

Keterangan:LQ = Location Quotientps = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkal lokal.pl = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkal lokal.PS = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkal regional.PL = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkal regional.Dari perhitungan LQ suatu sektor, kriteria yang digunakan adalah:

Jika LQ>1, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan.

Jika LQ<1, disebut sektor nonbasis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah acuan.

Jika LQ=1, tingkat spesialisasi derah sama dengan tingkat wilayah acuan.

Tabel IV.7Nila LQ Kecamatan Bojong Tahun 2012

No Sektor

Kabupaten Propinsi Tahun

2012 KeteranganPi/Ptotal Pi/Ptotal LQ 2012

1 Pertanian0.14856625

0.168148818 0.88 Non-Basis

2 Pertambangan dan Penggalian0.026433865

0.011228073 2.35 Basis

3 Industri Pengolahan0.298530649

0.327621795 0.91 Non-Basis

4 Listrik dan Air minum0.005705738

0.008844456 0.65 Non-Basis

5 Bangunan0.053546891

0.060285285 0.89 Non-Basis

6 Perdagangan,Hotel dan Restoran0.291336811

0.225054247 1.29 Basis

7 Pengangkutan dan Komunikasi0.044807521

0.054856465 0.82 Non-Basis

8Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan

0.070338965

0.040668918 1.73 Basis

9 Jasa-jasa0.06073331

0.103291944 0.59 Non-Basis

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Penyusunan RDTR Kecamatan Bojong Kabupaten TegalTahun Anggaran 2015

LQ=

piptotP iP tot

IV-13

LAPORAN ANTARA

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor basis yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Bojong setiap tahun didominasi oleh 3 (tiga) sektor yaitu pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Dengan demikian ketiga sektor tersebut memenuhi syarat sebagai sektor basis karena nilai LQ ≥ 1, sehingga dapat menjadi unggulan untuk dikembangkan pada masa yang akan datang oleh Pemerintah Kecamatan Bojong.

4.4 ANALISIS SISTEM JARINGAN PRASARANA4.4.1 Jaringan PergerakanA. Jaringan Jalan

Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain: jembatan, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, saluran air dan seterusnya. Perlengkapan jalan antara lain adalah: rambu-rambu dan marka jalan, pagar pengaman lalu lintas, pagar ruang milik jalan, lampu, dan lain-lain.

Bagian-bagian jalan meliputi: ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. Sedangkan ruang pengawasan jalan meliputi ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang pemanfaatannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Jalan mempunyai suatu sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki. Selanjutnya jalan dapat dibagi lagi dalam sistem jaringan jalan yang mencakup sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sistem Jaringan Jalan Primer adalah adalah sistem jaringan jalan yang bersifat menerus, menghubungkan semua simpul jasa distribusi serta menghubungkan pintu gerbang utama dan ibukota propinsi serta mengikuti ketentuan tata ruang dan struktur pengembangan tingkat nasional.

Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota serta mengikuti ketentuan tata ruang kota.

Berdasarkan sistem jaringan jalan tersebut, maka pengelompokan jalan di wilayah Kecamatan Bojong menurut peranan dan syarat-syaratnya adalah:

Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor di wilayah kecamatan Bojong termasuk jalan kolektor sekunder yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Sedangkan persyaratan teknis jalan kolektor sekunder mengacu pada PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan diuraikan sebagai berikut : Kecepatan rencana minimal 40 km/jam Lebar badan jalan minimal 9 meter Kapasitas lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan

rencana dan kapasitas jalan Tidak terputus walaupun masuk kota

Ruas jalan yang diarahkan dengan fungsi kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan Bumiayu-Tuwel-Moga yang melewati Kecamatan Bojong.


LAPORAN ANTARA

Jalan Lokal, adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi. Jalan lokal di kecamatan Bojong merupakan jalan lokal primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan. Sedangkan persyaratan teknis jalan lokal primer mengacu pada PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan diuraikan sebagai berikut : Kecepatan rencana minimal 10 km/jam Lebar badan jalan minimal 7 meter Jalan yang memasuki kawasan perdesaan tidak bboleh terputus

Ruas jalan yang diarahkan berfungsi sebagai jalan lokal primer di wilayah perkotaan kecamatan Bojong meliputi:

- Ruas jalan Senggang – Bojong yang melewati kecamatan Bojong- Ruas jalan Bojong – Tuwel yang melewati kecamatan Sedan, Bojong- Ruas jalan Dukuhtengah – Kaligayam yang melewati kecamatan Bojong- Ruas jalan Batunyana – Diwung yang melewati kecamatan Bojong- Ruas jalan Tuwel – Guci yang melewati kecamatan Sedan, Bojong- Ruas jalan Simpar – Kajenengan yang melewati kecamatan Bojong- Ruas jalan Bojong – Batunyana yang melewati kecamatan Bojong- Ruas jalan Batunyana – Gunungjati yang melewati kecamatan Bojong- Ruas jalan Bojong – Sokasari yang melewati kecamatan Bojong- Ruas jalan Cerih – Kajenengan yang melewati Kecamatan Bojong- Ruas jalan Karangmulya – Somendot yang melewati Kecamatan Bojong

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Pada wilayah kecamatan Bojong, jalan yang menjadi jalan lingkungan adalah jalan-jalan pada lingkungan permukiman yang menghubungkan permukiman dan menunjang aktivitas penduduk di lingkungan permukiman. Jalan-jalan lingkungan tersebut menghubungkan antar desa dan antar dukuh.

Analisis jaringan jalan bertujuan untuk meneliti kemungkinan pengembangan jaringan jalan dan persimpangan, sampai ke tingkat jalan lokal, dengan mempertimbangkan jalan yang telah ada atau direncanakan oleh rencana diatasnya. Keberadaan pola jaringan jalan menunjang tercapainya struktur tata ruang pada sub wilayah perencanaan agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal sesuai hierarkinya. Pola jaringan jalan di setiap wilayah perencanaan secara umum dapat digolongkan pola jaringan jalan kisi-kisi atau grid. Hal ini dikarenakan mayoritas jaringan jalan yang ada di desa-desa tersebut merupakan jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan itu sendiri (jalan kampung) dan jalan penghubung antar desa. Mayoritas ruas jalan lingkungan di setiap wilayah perencanaan belum memiliki kondisi yang baik dan masih berupa jalan tanah dan paving. Selain itu kondisi jalan yang sudah diperkeras dengan aspal atau semen juga banyak yang rusak dan berlubang. Hal ini juga terlihat pada jalan masuk setiap kawasan industri pembuatan tepung tapioka yang kondisi jalannya masih berupa tanah dan menghambat kendaraan yang keluar masuk di kawasan tersebut. Jaringan jalan juga masih banyak yang belum dilengkapi dengan drainase dan lampu penerangan jalan.

Bagian-bagian jalan meliputi: ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. Sedangkan ruang pengawasan jalan meliputi


LAPORAN ANTARA

ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang pemanfaatannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Ruang manfaat jalan diperuntukkan untuk median jalan, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Ruang milik jalan diperuntukkan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu-lintas di kemudian hari, dan kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sedangkan ruang pengawasan jalan diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.


LAPORAN ANTARA

Gambar IV.2Potongan Jalan Menurut Klasifikasi

Tabel IV.8Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan


LAPORAN ANTARA

Sumber : Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998

B. Jaringan Sirkulasi PedestrianBeberapa prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi pada perencanaan jalur

pedestrian adalah: Asas keterkaitan/ keterhubungan (connections), yaitu bagaimana membuat

jalinan jejaring sirkulasi pedestrian yang saling menghubungkan berbagai area yang dapat dijangkau pejalan kaki;

Azas kemudahan pencapaian (convenience), yaitu bagaimana membuat kemudahan sirkulasi yang dapat secara langsung dicapai, dan dipergunakan oleh publik secara umum dengan mudah;

Azas keselamatan/ keamanan, dan atraktif (convivial), yaitu bagaimana membentuk lingkungan yang menjamin pejalan kaki bergerak dengan terlindungi, dan aman, terutama terhadap sirkulasi kendaraan bermotor di sekitarnya, sekaligus aman terhadap kemungkinan gangguan kriminalitas, serta bagaimana membentuk lingkungan yang kondusif bagi pejalan kaki untuk lebih memilih berjalan kaki dengan menggunakan jaringan sirkulasi pedestrian;

Azas kenyamanan (comfortable), yaitu bagaimana membentuk lingkungan yang nyaman bagi pejalan kaki, dikaitkan dengan penciptaan dimensi besaran ruang gerak yang memenuhi standar kenyamanan pejalan kaki ketika melewatinya;

Azas kejelasan/ kemudahan pengenalan (conspicuousness), yaitu bagaimana menyelesaikan lingkungan pedestrian dengan sistem pergerakan yang mudah diamati dan diikuti, baik rute dan arahnya, serta mudah dikenali keberadaannya di antara jejaring sirkulasi lain.

Beberapa kriteria dalam penyelesaian jalur pedestrian ini adalah: Jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan

pada kedua sisi jalan pada area daerah milik jalan / damija; Dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini hanya

pada satu sisi saja. Salah satu kondisi khusus tersebut adalah kondisi topografi atau keadaan vegetasi di sepanjang jalur jalan yang tidak memungkinkan menampung volume kendaraan pada jalur jalan yang relatif sempit. Perletakkan jalur yang hanya satu sisi ini memiliki konsekuensi dimana pejalan kaki akan menggunakan jalur jalan sebagai lintasannya. Hal tersebut dimungkinkan dengan persyaratan bahwa kecepatan kendaraan yang melalui jalur jalan relatif rendah (sekitar 15 km/ jam), dan kondisi perkerasan jalan yang tidak terlampau licin. Untuk itu kemungkinan penyelesaian perkerasan adalah menggunakan bahan bukan aspal (misalnya paving block) pada klasifikasi jalan setingkat jalan lokal primer, atau jalan lokal sekunder. Tambahan yang perlu diperhatikan pada kasus khusus ini adalah dianjurkan adanya elemen pembatas sebagai pengaman bagi pejalan kaki sehingga keamanan pejalan kaki dapat terjamin.

Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;

Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya;

Penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya;


LAPORAN ANTARA

Lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,20 m; Jika terdapat jalur sepeda, maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda

minimal 2 m; Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; Tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen

pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan;

Pembatas fisik lain yang bersifat ringan, seperti penggunaan bollards diperlukan sebagai elemen pengaman dan pembatas antara sirkulasi manusia pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan;

Harus dihindari bentukan jalur pejalan kaki yang membentuk labirin yang tertutup dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya karena dapat memicu terjadinya kejahatan;

Dapat diakses oleh golongan difable berkebutuhan khusus; Ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang

bersangkutan.

4.4.2 Jaringan ListrikJaringan listrik disesuaikan dengan kriteria jalan. Jaringan listrik tegangan

menengah akan ditempatkan pada jalan-jalan utama, sedangkan jaringan listrik tegangan rendah (jaringan distribusi) akan dikembangkan di setiap ruas jalan. Pengembangan dititikberatkan pada peningkatan daya terpasang dengan meningkatkan kapasitas gardu yang ada. Jaringan listrik berasal dari gardu induk, untuk selanjutnya disalurkan ke gardu listrik dengan menggunakan saluran listrik tegangan tinggi (250 KV) mengikuti jaringan jalan yang ada. Dari gardu listrik, tegangan diturunkan menjadi 250 V dan disalurkan ke rumah-rumah. Tinggi tiang untuk saluran listrik tegangan tinggi sekurang-kurangnya 15 m dan untuk tiang-tiang ke rumah-rumah tingginya 9 m. Sambungan dari tiang listrik maksimal lima sambungan dan sambungan dari rumah ke rumah lainnya maksimal dua sambungan.

Gardu distribusi yang berfungsi menurunkan tegangan listrik dari tegangan menengah ketegangan rendah direncanakan untuk ditempatkan pada setiap percabangan menuju jaringan tegangan rendah. Lokasi penempatan gardu distribusi diupayakan terletak di depan ;

lokasi fasilitas umum sekitar jalan besar di depan kapilng bangunan yang merupakan bangunan pojok

Gambar IV.3Sistem Jaringan Listrik

Beberapa ketentuan dalam penyediaan jaringan listrik:


LAPORAN ANTARA

- Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;

- Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area rumija (ruang milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;

- Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;

- Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux, dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah;

- Sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan.Kondisi jaringan kelistrikan di daerah sudah tercukupi dengan jaringan listrik

sekunder, jangkauan pelayanan listrik oleh PLN sudah tercukupi di seluruh wilayah Kecamatan Bojong. Untuk proyeksi 20 tahun kebutuhan jaringan listrik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.9Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No Desa

Kebutuha

n Rumah

Tahun

2036 (unit

)

Kebutuhan Daya Listrik

Jumlah

Daya

Kehilangan

Daya

Total Kebutuha

n Daya Listri

k

Kebutuhan

Travo (100 kW)

Rumah (Domesti

k)Penerangan

Komersial Sosial

(Watt) (Watt) (Watt) (Watt) (kW) (kW) (kW) (unit)

1 Rembul 13,032

11,728,490

1,172,849

2,345,698

1,172,849

16,420

1,642

18,062 181

2 Dukuh Tengah 3,985

3,586,054 358,605 717,211 358,605 5,020 502 5,523 56

3 Kedawung 4,158 3,742,139 374,214 748,428 374,214 5,239 524 5,763 58

4 Suniarsih 3,132 2,818,636

281,864 563,727 281,864 3,946 395 4,341 44

5 Karangmulya 9,299

8,368,760 836,876 1,673,752 836,876 11,71

61,17

212,88

8 129

6 Tuwel 13,303

11,973,023

1,197,302

2,394,605

1,197,302

16,762

1,676

18,438 185

7 Bojong 12,692

11,422,824

1,142,282

2,284,565

1,142,282

15,992

1,599

17,591 176

8 Buniwah 4,959 4,462,731

446,273 892,546 446,273 6,248 625 6,873 69

9 Lengkong 7,168 6,451,515 645,152 1,290,30

3 645,152 9,032 903 9,935 100

10 Batunyana 2,558 2,302,254

230,225 460,451 230,225 3,223 322 3,545 36

11 Sangkanayu 1,752

1,576,459 157,646 315,292 157,646 2,207 221 2,428 25

12 Gunung Jati 3,376 3,038,455

303,846 607,691 303,846 4,254 425 4,679 4713 Pucang 6,264 563,727 1,127,45 563,727 7,892 789 8,681 87


LAPORAN ANTARA

Luwuk 5,637,271 414 Kajenengan 6,726

6,053,498 605,350 1,210,70

0 605,350 8,475 847 9,322 94

15 Kalijambu 3,479 3,130,806 313,081 626,161 313,081 4,383 438 4,821 49

16 Danasari 6,618 5,955,945

595,595 1,191,189 595,595 8,338 834 9,172 92

17 Cikura 6,316 5,684,097 568,410 1,136,81

9 568,410 7,958 796 8,754 88


Kebutuhan listrik di wilayah kecamatan Bojong hingga tahun 2036 adalah sebesar 29.379.887 watt yang terdiri dari kebutuhan listrik domestik sebesar 24.483.240 watt dan kebutuhan listrik non domestik sebesar 4.896.648 watt. Jika dilihat dari kondisi eksisting kebutuhan listrik saat ini dengan kebutuhan listrik tahun 2036 terjadi peningkatan kebutuhan listrik.

Kebutuhan listrik haruslah dapat dilayani dengan baik karena jika listrik terganggu maka sektor kehidupan baik ekonomi maupun sosial pemerintahan yang menggunakannya akan terganggu pula. Sektor-sektor yang menggunakan listrik antara lain perindustrian, perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan dan sebagainya. Sektor perekonomian akan merugi sedangkan sektor ekonomi dan pemerintahan tidak akan dapat melakukan aktivitas dan pelayanannya dengan lancar.

4.4.3 Jaringan TelekomunikasiSistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan telepon umum tidak

semua desa di wilayah kecamatan Bojong terlayani. Dalam pengembangannya di tahun perencanaan, perlu perluasan untuk jumlah pelanggan dan fasilitas telekomunikasi lainnya, mengingat pada saat sekarang dan akan datang, komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan bagi perkembangan masyarakat.

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:a) Penyediaan kebutuhan sambungan telepon

1) Tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan tipe rumah sebagai berikut: R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi : 2-3

sambungan/rumah R-2, rumah tangga berpenghasilan menengah : 1-2

sambungan/rumah R-3, rumah tangga berpenghasilan rendah : 0-1 sambungan/rumah

2) Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut;

3) Ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 - 400 m;

4) Penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan; dan


LAPORAN ANTARA

5) Penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.

b) Penyediaan jaringan telepon 1) Tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan

jaringan telepon ke hunian; 2) Jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan

(jaringan jalan) dan jaringan prasarana/ utilitas lain; 3) Tiang listrik yang ditempatkan pada area rumija (ruang milik jalan) pada

sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan

4) Stasiun telepon otomat (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 – 5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan.

5) Guna melayani kebutuhan telekomunikasi masyarakat yang akan semakin maju, diperlukan adanya perbaikan jaringan telekomunikasi berbasis non-kabel. Dengan mudahnya komunikasi diprediksi akan meningkatkan laju aktivitas perekomian masyarakat.

Gambar IV.4Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Bojong

Untuk mengetahui kebutuhan akan jaringan telekomunikasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini hingga tahun 2036:

Tabel IV.10Proyeksi Kebutuhan Telekomunikasi di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No DesaJumlah

Penduduk Tahun

2036

Kebutuhan

Sambungan (SST)

Kebutuhan Sambungan (SST) Telepon Umum (SST) RT Fas Sos Komersi

al

1 Rembul 13,032 65 39

13 13

7

2Dukuh Tengah 3,985 20

12

4 4

2

3 Kedawung 4,158 21 12

4 4

2

4 Suniarsih 3,132 16 9

3 3

2

5Karangmulya 9,299 46

28

9 9

5

6 Tuwel 13,303 67 40

13 13

7


LAPORAN ANTARA

7 Bojong 12,692 63 38

13 13

6

8 Buniwah 4,959 25 15

5 5

2

9 Lengkong 7,168 36 22

7 7

4

10 Batunyana 2,558 13 8

3 3

1

11Sangkanayu 1,752 9

5

2 2

1

12 Gunung Jati 3,376 17 10

3 3

2

13Pucang Luwuk 6,264 31

19

6 6

3

14 Kajenengan 6,726 34 20

7 7

3

15 Kalijambu 3,479 17 10

3 3

2

16 Danasari 6,618 33 20

7 7

3

17 Cikura 6,316 32 19

6 6

3

Jumlah 108,814 544 326 109 109 54Sumber : Hasil Analisis, 2015

Penyebaran jaringan telepon diprioritaskan pada Desa Bojong terutama di kawasan pusat pemerintahan, perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa. Pengembangan jaringan telepon untuk wilayah kecamatan Bojong memerlukan koordinasi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan PT. Telkom selaku penyedia sambungan telekomunikasi.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan jaringan telepon adalah perkembangan fasilitas telepon seluler. Dampak negatif dari perkembangan fasilitas telepon seluler ini adalah pembangunan Radio Base Station (RBS) yang perlu diantisipasi perkembangannya. RBA adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya beserta tower atau menara yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. Persebaran RBS perlu diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Beberapa ketentuan pembangunan RBS adalah:1. RBS dapat didirikan sebagai menara bersama atau menara tunggal. Menara

bersama adalah RBS yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari 1 operator, sedangkan menara tunggal adalah RBS yang penggunaannya hanya dilakukan oleh 1 operator.

2. Lokasi RBS berada pada jarak sekurang-kurangnya 50 m dari tepi jalan kolektor.3. Lokasinya jauh dari permukiman (dipertimbangkan radius radiasi gelombang

elektromagnet yang memberikan dampak negatif terhadap penduduk sekitarnya).4. Peletakkan RBS hanya di permukaan tanah dengan ketinggian maksimal 72 m.


No ANALISIS Satuan Rencana1 Jumlah Penduduk Jiwa n2 Real Kebutuhan Air Bersih * lt/ hari n*120

lt/detik (n*120)/(24*60*60)

2 Target Pelayanan Perpipaan** %3 Target Penduduk Terlayani Jiwa n*(75 %)

4 Kebutuhan DomestikSamb. Rumah (120 lt/hari/jiwa)*** lt/ hari 120*(n*(75 %))Samb. Kran Umum ( 20% ) lt/ hari 0,2*(120*(n*(75 %)))

5 Kebutuhan Non Domestik ( 20%) lt/ hari 0,2*(120*(n*(75 %)))

6 Kehilangan Air ( 20% ) lt/ hari 0,2*(120*(n*(75 %)))

Total Kebutuhan Air lt/ hari jumlah poin 4, 5, 6Perpipaan lt/detik (jumlah poin 4, 5, 6)/(24*60*60)

** 75 % dari jumlah penduduk*** dari Target Penduduk Terlayani

Sumber: DPU, 2004 * Kebutuhan Air Bersih 120 liter/ hari/ jiwa

LAPORAN ANTARA

4.4.4 Jaringan Air BersihArahan penyediaan air bersih perpipaan di wilayah Kecamatan Bojong sampai

2035 mempertimbangkan : Memanfaatkan sumber mata air dan sungai-sungai di wilayah Kecamatan Bojong

sebagai alternatif sumber air. Pengembangan sumber-sumber baru yang bersifat lokal pada setiap satuan

permukiman dilakukan secara terkendali, baik sumur maupun sumber air alami. Penyediaan hidran-hidran umum di sekitar pusat kota dan di bangunan-bangunan

fasilitas umum/sosial.

A. Sistem Non PerpipaanSumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dimanfaatkan dengan

pembuatan sumur bor maupun sumur pompa tangan. Jaringan non perpipaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui sumur gali/bor, pemanfaatan sungai, dan pemanfaatan sumber mata air. Jaringan non perpipaan dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Bojong. B. Sistem Perpipaan

Kebutuhan air tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan akan pemakaian air untuk kegiatan utama sehari-hari, yaitu untuk memasak, mandi, buang air dan cuci. Pemenuhan air bersih sistem perpipaan (PDAM) perlu diantisipasi agar penyediaan prasarana air bersih dapat diperoleh dan dinikmati seluruh masyarakat dengan baik walaupun memerlukan waktu yang bertahap. Target pelayanan kebutuhan air bersih pelayanan perpipaan hingga tahun 2035 adalah 80% masyarakat terlayani. Jaringan induk pelayanan air bersih berada di sepanjang jalan utama kota, kemudian didistribusikan melalui jaringan sekunder ke permukiman penduduk.

Sepanjang jalan utama kota dan pusat-pusat kawasan/lingkungan, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, perkantoran, dan fasilitas umum perlu disediakan hidran umum minimal setiap jarak 200 m di tepi jalan atau berupa tandon air (kolam, sungai, reservoir, dan sebagainya). Selain itu perlu dipertimbangkan pula akses bagi pemadam kebakaran untuk lingkungan permukiman.

Tabel IV.11Standar dan Asumsi Kebutuhan Air Bersih


LAPORAN ANTARA

Kebutuhan akan air bersih di wilayah kecamatan Bojong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.12Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No DesaJumlah

Penduduk Tahun 2036

Real Kebt AB (lt/detik)

Target Penduduk Terlayani

(Jiwa)

Kebutuhan Domestik Kebutuhan Non

Domestik (lt/hari)

Kehilangan Air

(lt/hari)

Jumlah Kebutuha

n Air (lt/hari)

Perpipaan

(lt/detik) Sambungan Rumah (lt/hari)

Sambungan KU

(lt/hari)

1 Rembul 13,032 18 7,819 1,172,849 234,570 234,570 234,570

1,876,558

22

2Dukuh Tengah 3,985 6 2,391 358,605 71,721 71,721 71,721 573,769 7

3 Kedawung 4,158 6 2,495 374,214 74,843 74,843 74,843 598,742 7 4 Suniarsih 3,132 4 1,879 281,864 56,373 56,373 56,373 450,982 5

5Karangmulya 9,299 13 5,579 836,876 167,375 167,375 167,375

1,339,002

15

6 Tuwel 13,303 18 7,982 1,197,302 239,460 239,460 239,460

1,915,684

22

7 Bojong 12,692 18 7,615 1,142,282 228,456 228,456 228,456

1,827,652

21

8 Buniwah 4,959 7 2,975 446,273 89,255 89,255 89,255 714,037 8

9 Lengkong 7,168 10 4,301 645,152 129,030 129,030 129,030 1,032,242

12

10 Batunyana 2,558 4 1,535 230,225 46,045 46,045 46,045 368,361 4 11 Sangkanayu 1,752 2 1,051 157,646 31,529 31,529 31,529 252,233 3 12 Gunung Jati 3,376 5 2,026 303,846 60,769 60,769 60,769 486,153 6

13Pucang Luwuk 6,264 9 3,758 563,727 112,745 112,745 112,745 901,963

10

14 Kajenengan 6,726 9 4,036 605,350 121,070 121,070 121,070 968,560 11

15 Kalijambu 3,479 5 2,087 313,081 62,616 62,616 62,616 500,929 6

16 Danasari 6,618 9 3,971 595,595 119,119 119,119 119,119 952,951 11

17 Cikura 6,316 9 3,789 568,410 113,682 113,682 113,682 909,456 11

Jumlah 108,814 151 65,289 9,793,296 1,958,659 1,958,659 1,958,65915,669,27

3 181


Realisasi kebutuhan air bersih di wilayah kecamatan Bojong hingga tahun 2035 adalah sebesar 181 liter/detik, yang digunakan untuk melayani 108.814 jiwa dengan standar 1 orang membutuhkan 120 liter/hari. Jumlah kebutuhan air bersih per hari pada tahun 2036 adalah sebesar 15.669.273 liter/hari, dengan rincian sebagian besar untuk melayani kebutuhan rumah tangga. Perhitungan kebutuhan air bersih di atas masih mempertimbangkan jumlah kehilangan air bersih selama didistribusikan yaitu sebesar 12,5%. Namun diharapkan jumlah kehilangan air bersih tersebut dapat berkurang seiring dengan peningkatan pelayanan distribusi air bersih oleh PDAM.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyediaan jaringan air bersih adalah keterbatasan penyediaan air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Keterbatasan penyediaan air bersih tersebut disebabkan karena peningkatan kebutuhan air bersih yang semakin meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk


LAPORAN ANTARA

maupun semakin kompleksnya aktivitas yang dilakukan masyarakat. Selain itu kebutuhan air minum dan bersih di wilayah kecamatan Bojong diperlukan adanya pemerataan pelayanan PDAM untuk masing-masing wilayah sub BWP. Oleh karena itu penyediaan sumber air bersih dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:- Memanfaatkan sumber mata air, embung-embung dan sungai-sungai di sekitar

wilayah perencanaan kecamatan Bojong sebagai alternatif sumber air.- Pengembangan sumber-sumber air baru yang bersifat lokal pada setiap satuan

permukiman dilakukan secara terkendali, baik sumur maupun sumber air alami. - Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait perlu antisipasi

dengan penjadwalan distribusi air atau menyediakan unit-unit tangki air minum yang menjangkau beberapa kawasan permukiman yang mungkin kekurangan air di musim kemarau panjang.

- Penyediaan hidran-hidran umum di sekitar pusat kegiatan dan di bangunan-bangunan fasilitas umum/sosial.

4.4.5 Jaringan DrainaseJaringan drainase yang terdapat pada wilayah kecamatan Bojong berupa

jaringan primer, sekunder, dan tersier.a. Jaringan primer berupa sungai atau jaringan yang menampung air dari jaringan

sekunder. b. Jaringan sekunder berupa jaringan drainase yang terdapat dan mengikuti pola jalan

raya di kanan atau kirinya yang menampung air hujan dan air limbah (buangan) rumah tangga dialirkan secara gravitasi ke tempat yang lebih rendah menuju saluran pembuangan (sungai).

c. Jaringan tersier berupa jaringan drainase yang terdapat di dalam lokasi jalan dalam permukiman penduduk.

Berdasarkan tipenya, sistem drainase ini di kecamatan Bojong memiliki sistem drainase alami berupa sungai-sungai yang melintasi kecamatan Bojong. Keberadaan sungai-sungai ini berperan sebagai drainase alami yang menampung air limpasan dari daerah di sekitarnya. Selain sistem drainase alami, di wilayah kecamatan Bojong terdapat pula sistem drainase buatan yang berupa saluran di tepi-tepi jalan maupun di area permukiman. Sistem ini memanfaatkan topografi wilayah yang beragam, sehingga aliran air mengikuti topografi kawasan.

Berdasarkan konstruksi, sistem drainase terdiri dari dua yakni sistem saluran tertutup, dan sistem saluran terbuka. Pengertian saluran tertutup ialah bahwa aliran air masih bersifat gravitasi hanya konstruksi di atasnya dibuat tertutup sehingga dapat dimanfaatkan untuk bangunan lain. Sistem ini biasanya bagus diterapkan di daerah perkotaan yang padat dengan lahan yang terbatas. Konstruksi saluran bisa menggunakan pasangan beton maupun konstruksi tanah. Sebagian besar sistem drainase di wilayah kecamatan Bojong berupa sistem terbuka. Untuk sistem saluran terbuka biasanya dirancang untuk menampung dan mengalirkan air hujan sekaligus pembuangan. Saluran drainase terbuka banyak terdapat di sekitar permukiman penduduk dan tepi jalan utama. Saluran terbuka ini dibangun dengan perkerasan hanya pada sisi kanan kiri saluran dengan tujuan untuk meresapkan sebagai air ke dalam tanah dan untuk meminimalisis penyumbatan dengan mengacu pada jalan kemudian dialirkan ke sungai dengan kemiringan saluran minimal 2% agar air dapat mengalir. Saluran pengumpul ditempatkan di daerah terendah untuk menampung seluruh limpasan dari tapak. Air buangan disalurkan dengan pola kisi-kisi mengikuti pola jalan dengan pipa kolektor di jalan-jalan kolektor kemudian bermuara di sungai.


LAPORAN ANTARA

Berdasarkan analisis ketersediaan jaringan drainase di wilayah kecamatan Bojong tersebut masih berupa jaringan drainase dengan sistem terbuka dan tunggal serta bangunan saluran drainase permanen. Seiring dengan pertumbuhan penduduk wilayah kecamatan Bojong yang semakin meningkat dan adanya pembangunan perumahan – perumahan baru, ketersediaan jaringan drainase dengan sistem jaringan dan bentuk bangunan yang memadai sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan perumahan baru tersebut. Tingkat kebutuhan yang tinggi akan jaringan drainase tersebut, memerlukan adanya pengembangan jaringan drainase yang memadai dan mampu menunjang aktivitas sehari-hari penduduk wilayah kecamatan Bojong.

Secara umum permasalahan drainase di kawasan kecamatan Bojong sebagai berikut :1) Masih terdapat beberapa saluran yang belum memiliki perkerasan2) Belum tercukupinya panjang saluran dan dimensi drainase dibandingkan dengan

keperluan debit air yang akan dibuang. Dan sebagian besar tidak memenuhi persyaratan teknis, dengan kata lain saluran drainase kota belum terstruktur dengan baik (primer, sekunder, tersier). Selain itu pembangunan drainase umumnya dibangun dengan tidak memenuhi syarat, sehingga saluran yang menjadi outlet saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, hal ini memperparah terjadinya genangan air dijalan maupun didaerah permukiman;

3) Kesadaran masyarakat yang sangat rendah hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai (saluran alam) dan saluran drainase kota sehingga mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan.

4.4.6 Air LimbahPrasarana air limbah bertujuan memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana

yanq berfungsi mengalirkan adalah air limbah domestik (air limbah rumah tangga) yang berasal dari perumahan dan permukiman, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Air limbah domestik ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:a. Black Water, yaitu air limbah manusia (human waste) yang berasal dari

toilet/jamban;b. Gray Water, yaitu air buangan rumah tangga yang berasal dari kamar mandi, dapur,

dan tempat cuci (sullage).

Sistem pengolahan jaringan air limbah di wilayah kecamatan Bojong ini digunakan dengan 2 sistem pengelolaan, yaitu :1) Sistem Drainase dan Limbah Cair

Perencanaan sistem jaringan pematusan (drainase) di wilayah kecamatan Bojong umumnya menjadi satu dengan sistem buangan limbah cair rumah tangga. Kondisi permukiman dengan pola aktifitas seperti wilayah kecamatan Bojong saat ini masih memungkinkan adanya penggabungan sistem ini. Namun demikian pada permukiman yang terdapat sentra industri kecil atau produsen limbah lainnya, perlu dilakukan pemisahan sistem, dalam Rencana Tata Ruang ini, akan diberikan arahan umum pengembangan sistem drainase dan limbah, yaitu : Ancaman yang perlu diwaspadai adalah besarnya erosi lahan pertanian akibat

aliran air hujan dan gangguan sistem buangan pada kawasan permukiman yang padat penduduk. Hal ini menyebabkan terjadinya genangan secara sporadis yang perlu diantisipasi.

Arahan pengembangan jaringan saluran drainase yang mempertimbangkan sebaran permukiman, sistem jaringan jalan, topografi kawasan, dan keberadaan sungai dan saluran air.


Saluran Air Hujan

Saluran Air Hujan

Saluran Air Hujan

A

A

A

B

B

Sumur Resapan

LAPORAN ANTARA

Pemanfaatan saluran alamiah sebagai saluran-saluran buangan utama pematusan kota.

Saluran sekunder adalah saluran-saluran yang berada di sepanjang sisi jalan, baik berupa embrio (saluran tanah) maupun pasangan yang kuantitasnya sangat sedikit. Saluran sekunder perlu dikembangkan hingga menjangkau kawasan pusat kota, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, lokasi pengembangan industri kecil, dan kawasan permukiman padat, guna meningkatkan kualitas permukiman dan memelihara kondisi jalan atau bangunan yang ada.

Setiap anggota masyarakat perlu berpartisipasi aktif menyediakan saluran primer yang menghubungkan saluran sekunder dengan rumah atau tempat kegiatannya.

Sebagai wilayah kota yang masih dikelilingi kawasan pertanian dan ruang terbuka yang luas, maka kelestarian lingkungan bagi daerah terbuka hijau perlu dipertahankan untuk mendukung sistem drainase alami dan keseimbangan tata air. Secara teknis pengembangan sistem saluran kota perlu memperhatikan hal-hal : Sistem jaringan pematusan pada kawasan permukiman padat dan pada

kawasan pembangunan rumah-rumah baru, agar mewujudkan prasarana saluran sekunder yang terpadu dengan sistem jaringan kota secara keseluruhan.

Setiap pembangunan jalan harus dilengkapi saluran buangan yang secara dimensional sesuai dengan lebar jalan dan kapasitas air buangan yang ditampung saluran tersebut.

Pemeliharaan dan peningkatan kualitas secara kontinyu terhadap saluran-saluran yang ada.

Berdasarkan standart pengelolaan limbah dapat menggunakan Tangki Septik. Sistem ini dapat digunakan secara individu maupun komunal dengan kapasitas pelayanan maksimum 5 keluarga, dan untuk melengkapi kapasitas tersebut perlu ditambah dengan truk tinja kapasitas 2,5 m3 (lengkap dengan pompa, slang dan suku cadang). Sistem jaringan air kotor yang ada saat ini terdiri dari jaringan air limbah/air

pembuangan dan jaringan air hujan yang menyatu dialirkan ke saluran kota/sungai. Sebagai salah satu fasilitas akan kebutuhan kesehatan maka kebersihan sangat diutamakan. Untuk perencanaan pengembangan perlu pemisahan saluran untuk air hujan dan air kotor. Pembuangan air kotor memerlukan penanganan yang baik mengingat limbah cair ini membawa berbagai macam kuman penyakit termasuk penyakit menular. Dengan melihat jenis limbah cair yang dihasilkan, maka mutlak diperlukan pemisahan antara jaringan pembuangan air hujan dan limbah.


LAPORAN ANTARA

Keterangan : A . Bak kontrol B . Saluran badan air (saluran kota atau sungai)

Gambar IV.5Skema Sistem Pengolahan Limbah Cair

Skema Sistem Pengolahan Limbah CairPerencanaan jaringan air hujan dilakukan mulai dari tritisan atap ke saluran

pertama sampai pada saluran kota. Perencanaan saluran harus mencakup semua tritisan atap dan cathment area air lainnya (jalan dan lapangan terbuka) sehingga tidak menimbulkan genangan air. Sistem ini direncanakan secara grafitasi dengan kemiringan saluran menyesuaikan pada kondisi tapak. Saluran pembuangan utama akan diletakkan disebelah kanan dan kiri tapak yang menerus dari belakang ke depan. Bentuk saluran ini direncanakan terbuka, agar mudah perawatannya, kecuali pada persilangan drainage yang harus di buat dengan saluran tertutup (dengan gril besi). Terdapat dua sistem pengolahan limbah yaitu:a) Penggunaan Tangki Septik

Tangki septik tanpa bidang resapan untuk kawasan yang mempunyai kepadatan relatif tinggi dan pada kawasan yang mempunyai kepadatan sedang. Sedangkan untuk cubluk untuk kawasan yang kepadatan yang rendah. Sistem ini dapat digunakan secara individu maupun komunal dengan kapaistas pelayanan maksimum 5 keluarga, dan untuk melengkapi kapasitas tersebut perlu ditambah dengan truk tinja kapasitas 2,5 m3 (lengkap dengan pompa, slang dan suku cadang).

b) Sistem RiooleringSistem ini dapat diterapkan pada kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang bervariasi dari yang rendah sampai yang tinggi dimana air buangan domestik disalurkan melalui saluran perpipaan menuju ke instalasi pengolahan air buangan secara grafitasi yang lebih jelasnya dinamakan dengan IPLT (Instalasi Pengolah Limbah Tinja) guna mengelola limbah permukiman secara lebih baik.

2) Limbah PadatJenis limbah padat yang perlu diantisipasi adalah limbah tinja dan limbah industri kecil. Penanganan masalah limbah ini berkaitan erat dengan penyediaan prasarana sanitasi lingkungan dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Pola masyarakat agraris dengan pemahaman kesehatan dan perilaku hidup sehat yang masih rendah merupakan permasalahan utama pada aspek ini. Karena itu upaya pengenalan pembangunan prasarana sanitasi merupakan metode yang cukup efektif untuk mengubah perilaku masyarakat.Secara umum penanganan limbah dan sanitasi meliputi limbah dan sanitasi rumah tangga dan industri. Penanganan limbah dan sanitasi perlu dilaksanakan sejak dini agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan (air, udara, estetika) yang akan mengganggu kesehatan manusia. Gangguan kesehatan yang akan mudah


LAPORAN ANTARA

muncul antara lain muntaber, diare, disentri, malaria, dan juga penyakit degeneratif. Pembudayaan perilaku sehat dan bersih merupakan kebutuhan serius. Diharapkan tahun 2035 kebutuhan terhadap jamban akan mampu terlayani hingga mencapai 100% penduduk (baik keluarga dan komunal dapat lebih diperhatikan). Konstruksinya pun harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi perembesan yang mencemari sumber-sumber air (sumur atau sungai). Pola penyediaan yang perlu dikembangkan (terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu) adalah :- Proyek jambanisasi melalui bantuan pemerintah.- Program jamban komunal melalui bantuan desa atau bantuan pemerintah

lainnya.- Kegiatan pembangunan jamban bergulir- Penyediaan MCK Umum pada beberapa lingkungan permukiman yang padat,

baik melalui bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat.Sedangkan untuk limbah industri penghasil limbah harus ada pengolahan limbah yang memenuhi standar baku mutu lingkungan, yaitu limbah yang dibuang ke lingkungan harus aman bagi lingkungan dan kesehatan.Pembudayaan perilaku sehat dan bersih dapat dilakukan dengan penanganan sanitasi yang baik. Diharapkan tahun 2035 kebutuhan terhadap jamban akan mampu terlayani hingga 100% penduduk, baik oleh jamban keluarga, jamban komunal, maupun fasilitas MCK. Konstruksinya pun harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi perembesan yang mencemari sumber-sumber air (sumur atau sungai). Sedangkan untuk limbah industri penghasil limbah harus ada pengolahan limbahPerhitungan kebutuhan penanganan sanitasi di wilayah kecamatan Bojong hanya terdiri dari penyediaan jamban keluarga, mengingat sebagian besar kebutuhan sanitasi di wilayah kecamatan Bojong telah dipenuhi dengan penyediaan jamban keluarga (90% penduduk telah memiliki jamban keluarga). Penduduk yang belum memiliki jamban keluarga memanfaatkan sungai yang mengalir atau memanfaatkan jamban komunal atau MCK umum untuk kebutuhan sanitasi. Diharapkan pada tahun 2035, seluruh penduduk wilayah kecamatan Bojong telah memiliki jamban keluarga di tiap rumah yaitu sebanyak 8.949 unit jamban keluarga. Jamban keluarga dapat dipenuhi dengan cara proyek jambanisasi. Rencana sistem jaringan pematusan atau pembuangan air hujan dan air limbah, merupakan rencana sektoral yang harus direncanakan secara terpadu dan saling menunjang dengan rencana pengembangan tata ruang kota yang memenuhi standar, yaitu limbah yang dibuang ke lingkungan harus tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan. Kebutuhan penanganan sanitasi di wilayah kecamatan Bojong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.13Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sanitasi di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No. Desa

Jumlah

Penddk Th 2036

Jamban Keluarga Jamban Komunal MCK

Asumsi

PelyPend Kebthn

Asumsi

PelyPend Kebthn

Asumsi

PelyPend Kebthn

50% Trlayani

(5 jw/unit

)20% Trlaya

ni(4

jw/unit)

30% Trlayani

(5 jw/unit)

1 Rembul 13032 50% 6516 1303 20% 2606 652 30% 3909 7822 Dukuh 3985 50% 1992 398 20% 797 199 30% 1195 239


LAPORAN ANTARA

No. Desa

Jumlah

Penddk Th 2036

Jamban Keluarga Jamban Komunal MCK

Asumsi

PelyPend Kebthn

Asumsi

PelyPend Kebthn

Asumsi

PelyPend Kebthn

50% Trlayani

(5 jw/unit

)20% Trlaya

ni(4

jw/unit)

30% Trlayani

(5 jw/unit)

Tengah3 Kedawung 4158 50% 2079 416 20% 832 208 30% 1247 2494 Suniarsih 3132 50% 1566 313 20% 626 157 30% 940 1885 Karangmuly

a 9299 50% 4649 930 20% 1860 465 30% 2790 5586 Tuwel 13303 50% 6652 1330 20% 2661 665 30% 3991 7987 Bojong 12692 50% 6346 1269 20% 2538 635 30% 3808 7628 Buniwah 4959 50% 2479 496 20% 992 248 30% 1488 2989 Lengkong 7168 50% 3584 717 20% 1434 358 30% 2151 43010 Batunyana 2558 50% 1279 256 20% 512 128 30% 767 15311 Sangkanay

u 1752 50% 876 175 20% 350 88 30% 525 10512 Gunung Jati 3376 50% 1688 338 20% 675 169 30% 1013 20313 Pucang

Luwuk 6264 50% 3132 626 20% 1253 313 30% 1879 37614 Kajenengan 6726 50% 3363 673 20% 1345 336 30% 2018 40415 Kalijambu 3479 50% 1739 348 20% 696 174 30% 1044 20916 Danasari 6618 50% 3309 662 20% 1324 331 30% 1985 39717 Cikura 6316 50% 3158 632 20% 1263 316 30% 1895 379

Jumlah10881

4 54407 10881 21763 5441 32644 6529


4.4.7 Jaringan PersampahanSistem pengolahan sampah adalah suatu kegiatan penanganan sampah yang

ditinjau dari beberapa aspek terkait seperti: institusi, teknik operasional, pembiayaan, pengaturan dan peran serta masyarakat. Lingkup program peningkatan pengelolaan sampah adalah peningkatan manajemen, peningkatan pengelolaan sampah (3 R: Reduce, Reuse, Recycle) dan peningkatan kualitas Tempat Pemprosesan Akhir (TPA). Sumber sampah yang ditimbulkan pada wilayah kecamatan Bojong berasal dari :

Permukiman/perumahan dengan jenis sampah basah maupun sampah kering Kegiatan komersil dan fasilitas umum yang mencakup pasar, pertokoan, rumah

makan/restoran, kantor, bengkel, fasilitas kesehatan, institusi dan lain-lain, dengan jenis sampah basah, sampah kering dan kadang berbahaya

Areal terbuka yang mencakup jalan, tempat parkir, open space dengan jenis sampah basah dan kering

Arahan pengelolaan sampah yang perlu dikembangkan antara lain: Antisipasi/pengangkutan sampah yang lancar akan sangat berarti bagi

pencegahan terjadinya genangan akibat terganggunya sistem drainase kewilayahan oleh sampah dan timbulnya penyakit yang sampah.

Perlunya penyediaan TPA yang memiliki jarak jangkauan yang lebih pendek (pelayanan se-Kecamatan Bojong), sehingga penanganan dan pengolahan sampah akan lebih cepat. Namun hal ini perlu dipikirkan lebih lanjut, karena TPA


LAPORAN ANTARA

memiliki dampak pencemaran yang tinggi bila lokasi dan sistem pengolahannya tidak memenuhi standar baku pengolahan sampah.

Adanya gambaran tersebut, maka perlu dikembangkan sistem pengangkutan dan pengolahan sampah akhir di wilayah kecamatan Bojong. Pengelolaan sampah untuk setiap karakteristik kawasan adalah sebagai berikut:

Sampah dari rumah tangga (permukiman kepadatan rendah), dikelola oleh penduduk secara mandiri dengan menimbun dan membakarnya (on site). Metode komposting secara on site merupakan sistem yang paling tepat bagi kawasan permukiman yang masih memiliki pekarangan yang luas. Selain efektif juga membantu memelihara kesuburan tanah.

Sampah dari rumah tangga (permukiman kepadatan tinggi), dikelola secara kolektif dengan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan di suatu lokasi yang aman dan memungkinkan proses komposting atau metode land fill.

Sampah dari pasar, pertokoan dan kantor pemerintah yang brada di pusat kota dikelola secara off site (pengangkutan) agar tercipta lingkungan pusat kegiatan dan keramaian yang bersih, rapi dan sehat.

Sampah dari industri kecil dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha, baik sistem on site maupun off site. Apabila sampah yang dihasilkan banyak berupa sampah organik dengan volume yang kecil, dapat disatkan dengan sistem off site permukiman. Apabila volumenya besar dan atau berupa bahan anorganik, maka perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan hidup perkotaan. Termasuk kemungkinan penyediaan instalasi sederhana pengolah limbah (khusus kimia/anorganik lainnya).

Untuk mendukung sistem off site diperlukan sarana angkutan sampah, meliputi tong/ bin sampah, gerobak sampah, dan atau truk sampah. Selain itu diperlukan tenaga kerja khusus pengelola sampah. Secara instansional, penanganan pesampahan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan atau Dinas PU Kabupaten. Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui lembaga/kelompok masyarakat, pemerintahan desa atau kecamatan, LKMD dan PKK. Agar sistem pengelolaan dapat bejalan dengan baik, perlu adanya retribusi pengelolaan sampah bagi rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan persampahan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Rencana tempat pembuangan akhir sampah merupakan rencana jangka panjang

yang perlu dialokasikan guna mengantisipasi perkembangan kota di masa mendatang. Lokasi TPA harus memenuhi beberapa persyaratan utama, yaitu:

Jauh dari permukiman ( minimal 500 m ). Jauh dari hutan dan jauh dari sumber air. Memungkinkan pengolahan dengan sistem yang ditentukan (sanitary landfill).

Selanjutnya terdapat beberapa ketentuan operasional pengelolaan sampah yaitu: Pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dari toko/perusahaan,

hotel/rumah makan, rumah sakit, pabrik, perkantoran, dan tempat pariwisata dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dari rumah tinggal ke TPS dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk RT/RW masing-masing.


LAPORAN ANTARA

Pengambilan dan pembuangan sampah dari kendaraan umum ke TPS dilaksanakan oleh pengemudi atau kenek kendaraan yang bersangkutan.

Pengambilan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh petugas dari DKP.

Permasalahan yang saat ini perlu dicermati berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah antara lain adalah:

Antisipasi terhadap sampah perkotaan akan sangat berarti bagi pencegahan terjadinya genangan akibat terganggunya sistem drainase oleh sampah.

Sistem pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat (komposting), perlu digalakkan pada kawasan permukiman, sehingga sinergis dengan upaya pengendalian pelestarian lahan pertanian.

Sistem pembakaran sampah secara on site jika memiliki lokasi yang memungkinkan (lahan kosong) dan tidak mengganggu aktivitas penduduk tidaklah bermasalah, namun hal ini perlu diperhatikan karena sistem pembakaran tersebut menghasilkan asap yang mengganggu kebersihan udara (polusi udara) yang berarti juga akan dapat merugikan kesehatan masyarakat.

Pada saat ini pengelolaan sampah di wilayah kecamatan Bojong terdiri dari dua sistem, yaitu on site dan off site. Apabila dilihat dari luasnya pekarangan yang ada di wilayah kecamatan Bojong, maka sistem on site atau komposting masih layak dilakukan di wilayah kecamatan Bojong karena masih memenuhi syarat ekologis. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian disini adalah tentang kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah secara benar, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, tempat-tempat pembuangan sampah yang tidak benar ( di sungai dan selokan ) akan menyebabkan bahaya banjir bagi daerah hilir dan muara sungai ataupun selokan tersebut. Kebutuhan akan jaringan persampahan di wilayah kecamatan Bojong hingga tahun 2036 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.14Proyeksi Kebutuhan Jaringan Persampahan di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

Potensi Timbulan Sampah (m3)

Pelayanan

Sarana Pengangkut dan Pengumpul

Domestik

Komersial Sosial

Jumlah

Lain-lain Jumlah

Becak Sampah

TPS

dump truck

Container

20% 10% 10% Total 65% 0,6 m3

6 m3

6,5 m3

6 m3

1 Rembul 13,032 26.06

5.21

2.61

33.88

3.39

37.27

24.23

13 4 4 4

2Dukuh Tengah 3,985

7.97

1.59

0.80

10.36

1.04

11.40

7.41

4 1 1 1

3 Kedawung 4,158 8.32

1.66

0.83

10.81

1.08

11.89

7.73

4 1 1 1

4 Suniarsih 3,132 6.26 1.25

0.63

8.14

0.81

8.96

5.82

3 1 1 1

5Karangmulya 9,299

18.60

3.72

1.86

24.18

2.42

26.59

17.29

10 3 3 3


LAPORAN ANTARA

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

Potensi Timbulan Sampah (m3)

Pelayanan

Sarana Pengangkut dan Pengumpul

Domestik

Komersial Sosial

Jumlah

Lain-lain Jumlah

Becak Sampah

TPS

dump truck

Container

20% 10% 10% Total 65% 0,6 m3

6 m3

6,5 m3

6 m3

6 Tuwel 13,303 26.61

5.32

2.66

34.59

3.46

38.05

24.73

14 4 4 4

7 Bojong 12,692 25.38

5.08

2.54

33.00

3.30

36.30

23.59

13 4 4 4

8 Buniwah 4,959 9.92

1.98

0.99

12.89

1.29

14.18

9.22

5 2 1 2

9 Lengkong 7,168 14.34

2.87

1.43

18.64

1.86

20.50

13.33

7 2 2 2

10 Batunyana 2,558 5.12

1.02

0.51

6.65

0.67 7.32

4.76

3 1 1 1

11 Sangkanayu 1,752 3.50

0.70

0.35

4.55

0.46

5.01

3.26

2 1 1 1

12 Gunung Jati 3,376 6.75

1.35

0.68

8.78

0.88

9.66

6.28

3 1 1 1

13Pucang Luwuk 6,264

12.53

2.51

1.25

16.29

1.63

17.91

11.64

6 2 2 2

14 Kajenengan 6,726 13.45

2.69

1.35

17.49

1.75

19.24

12.50

7 2 2 2

15 Kalijambu 3,479 6.96

1.39 0.70

9.04

0.90

9.95

6.47

4 1 1 1

16 Danasari 6,61813.24 2.65 1.32 17.21 1.72 18.93 12.30

7 2 2 2

17 Cikura 6,316 12.63

2.53

1.26

16.42

1.64

18.06

11.74

7 2 2 2

Jumlah 108,814 217.63 43.53 21.76 282.92 28.29 311.21 202.29 112 34 31 34

Sumber : Hasil Analisis. 2015

4.5 Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas4.5.1 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang untuk mencerdaskan masyarakat,sehingga penyebaran pelayanannya memerlukan pengaturan yang cermat dan sesuai dalam suatu ruang wilayah. Analisis sarana pendidikan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pelayanan sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Bojong serta perkiraan kebutuhan sarana pendidikan dimasa yang akan datang.

Penyediaan sarana pendidikan di di wilayah kecamatan Bojong masa mendatang akan semakin penting. Peningkatan jumlah murid tersebut untuk masa mendatang perlu dipikirkan penambahan penyebaran fasilitas pendidikan, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dengan menggunakan perpaduan standar Nasional Indonesia, dan standar Depdikbud, maka standar kebutuhan fasilitas pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Taman Kanak-kanakPengadaan 1 Sekolah Taman Kanak-Kanak memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

Untuk melayani 1.250 Penduduk pendukung Radius pelayanan 500 meter


LAPORAN ANTARA

Luas lahan yang dibutuhkan 500 m2

1 TK terdiri dari 2 kelas (1 kelas untuk 35 - 40 murid)

b) Sekolah DasarKebutuhan fasilitas ini pada prinsipnya hanya melayani penduduk yang ada di wilayah Kota itu sendiri, hal tersebut mengingat akan radius pelayanan fasilitas Sekolah Dasartidak boleh terlalu jauh. Dengan melihat standar fasilitas SD yang ada yaitu :

Untuk melayani 1.600 penduduk pendukung Radius pelayanan 1.000 meter Luas lahan yang dibutuhkan 2.000 m2

1 SD terdiri dari 6 kelas (1 kelas untuk 40 murid)

c) Sekolah Lanjutan Tingkat PertamaStandart yang digunakan dalam memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan SLTP adalah sebagai berikut :

Untuk melayani 4.800 penduduk pendukung Radius pelayanan melayani satu kecamatan Luas lahan yang dibutuhkan 9.000 m2

1 SLTP terdiri dari 12 kelas (1 kelas untuk 40 murid)

d) Sekolah Lanjutan Tingkat AtasFasilitas pendidikan tingkat SLTA saat ini belum ada. Standar yang digunakan dalam memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan SLTA adalah sebagai berikut :

Untuk melayani 4.800 penduduk pendukung Radius pelayanan melayani satu kecamatan Luas lahan yang dibutuhkan 12.500 m2

1 SLTA terdiri dari 12 kelas (1 kelas untuk 40 murid) bisa ditingkatkan dengan pengembangan vertikal

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, fasilitas penddidikan yang ada di Kecamatan Bojong bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.15Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

TK

Standar Eksisting Tahun 2015 Kebutuhan Tahun 2036

Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lantai Minim

al (m2)

Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan (Ha)

Unit

Luas Lantai Minim

al (m2)

Luas Lahan Minim

al (m2)

1 Rembul 13,0321250 216 500

3 10 2,160

5,000

2 Dukuh 3,985 1


LAPORAN ANTARA

Tengah 3 648 1,500

3 Kedawung 4,158 2 3

648

1,500

4 Suniarsih 3,132 2 2

432

1,000


7

1,512

3,500

6 Tuwel 13,303 5 10 2,160

5,000

7 Bojong 12,692 6 10 2,160

5,000

8 Buniwah 4,959 2 3

648

1,500

9 Lengkong 7,168 4 5

1,080

2,500

10 Batunyana 2,558 1 2

432

1,000

11 Sangkanayu 1,752 1 1

216

500

12 Gunung Jati 3,376 1 2

432

1,000


5

1,080

2,500


1,080

2,500

15 Kalijambu 3,479 2 2

432

1,000

16 Danasari 6,618 2 5

1,080

2,500

17 Cikura 6,316 3 5

1,080

2,500

Jumlah 108,814 43 0 8017,28

040,00

0

No Desa


2036

SD


Penduduk Pendukung (Jiwa)

Luas Lantai Minimal (m2)

Luas Lahan Minimal (m2)

UnitLuas

Lahan (Ha)

Unit

Luas Lantai Minim

al (m2)


1 Rembul 13,032

1600 633 2000

4 8 5,064 16,000

2Dukuh Tengah 3,985 1 2 1,266 4,000

3 Kedawung 4,158 2 2 1,266 4,000 4 Suniarsih 3,132 2 1 633 2,000

5Karangmulya 9,299 4 5 3,165 10,000

6 Tuwel 13,303 8 8 5,064 16,000 7 Bojong 12,692 7 7 4,431 14,000 8 Buniwah 4,959 3 3 1,899 6,000


LAPORAN ANTARA

9 Lengkong 7,168 5 4 2,532 8,000 10 Batunyana 2,558 1 1 633 2,000 11 Sangkanayu 1,752 1 1 633 2,000 12 Gunung Jati 3,376 1 2 1,266 4,000

13Pucang Luwuk 6,264 3 3 1,899 6,000

14 Kajenengan 6,726 4 4 2,532 8,000 15 Kalijambu 3,479 3 2 1,266 4,000 16 Danasari 6,618 3 4 2,532 8,000 17 Cikura 6,316 3 3 1,899 6,000

Jumlah 108,814 55 0 60 37,980120,00

0

No Desa


2036

SMP



Luas Lantai Minim

al (m2)

Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan (Ha)

UnitLuas

Lantai Minimal (m2)

Luas Lahan

Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

4800 2282 9000

0 2 4,564

18,000

2Dukuh Tengah 3,985 0 - -

-

3 Kedawung 4,158 0 - - -

4 Suniarsih 3,132 1 - - -


1 2,282

9,000

6 Tuwel 13,303 2 2 4,564

18,000

7 Bojong 12,692 1 2 4,564

18,000

8 Buniwah 4,959 0 1 2,282

9,000

9 Lengkong 7,168 0 1 2,282

9,000

10 Batunyana 2,558 0 - - -

11 Sangkanayu 1,752 0 - - -

12 Gunung Jati 3,376 0 - - -


1 2,282

9,000

14 Kajenengan 6,726 0 1 2,282

9,000

15 Kalijambu 3,479 0 - - -

16 Danasari 6,618 1 1 2,282

9,000

17 Cikura 6,316 0 1 2,282

9,000


LAPORAN ANTARA

Jumlah 108,814 6 0 13 29,666117,00

0

No Desa


2036

SMAStandar Eksisting

Tahun 2015 Kebutuhan Tahun 2036


Luas Lantai Minim

al (m2)

Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan (Ha)

Unit

Luas Lantai Minim

al (m2)

Luas Lahan

Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

4800 3835 12500

0 2

7,670 25,000

2Dukuh Tengah 3,985 0 - - -

3 Kedawung 4,158 0 - - - 4 Suniarsih 3,132 0 - - -


1

3,835 12,500

6 Tuwel 13,303 1 2

7,670 25,000

7 Bojong 12,692 0 2

7,670 25,000

8 Buniwah 4,959 0 1

3,835 12,500

9 Lengkong 7,168 0 1

3,835 12,500

10 Batunyana 2,558 0 - - - 11 Sangkanayu 1,752 0 - - - 12 Gunung Jati 3,376 0 - - -


1

3,835 12,500


3,835 12,500

15 Kalijambu 3,479 0 - - -

16 Danasari 6,618 0 1

3,835 12,500

17 Cikura 6,316 0 1

3,835 12,500

Jumlah 108,814 1 0 13 49,855162,50

0

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

Taman BacaanStandar Eksisting Tahun

2015 Kebutuhan Tahun 2036

Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lantai Minim

al (m2)

Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan (Ha)

Unit

Luas Lantai Minim

al (m2)

Luas Lahan Minim

al (m2)

1 Rembul 13,0322500 72 150

5 360 750

2 Dukuh Tengah

3,985 1

72

150


LAPORAN ANTARA

3 Kedawung 4,158 1

72 150

4 Suniarsih 3,132 1

72 150

5Karangmulya 9,299

3 216 450

6 Tuwel 13,303 5 360 750

7 Bojong 12,692 5 360 750

8 Buniwah 4,959 1

72 150

9 Lengkong 7,168 2 144 300

10 Batunyana 2,558 1

72 150

11 Sangkanayu 1,752 - - -

12 Gunung Jati 3,376 1

72 150

13Pucang Luwuk 6,264

2 144 300

14 Kajenengan 6,726 2 144 300

15 Kalijambu 3,479 1

72 150

16 Danasari 6,618 2 144 300

17 Cikura 6,316 2 144 300

Jumlah 108,814 0 0 35 2,520 5,250Sumber : Hasil Analisis. 2015

Berdasarkan analisis hasil proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan pada tahun 2036 terhadap kondisi saat ini diperlukan penambahan jumlah TK, SD, SMP dan SMA. Untuk kebutuhan pada tahun 2036 diperlukan 80 unit TK dengan total luas 40.000 m2, 60 unit SD dengan total luas 120.000 m2, 13 unit SMP dengan total luas 117.000 m2 dan 13 unit SMA dengan total luas 162.500 m2.

4.5.2 Fasilitas PeribadatanJenis dan besaran kebutuhan akan sarana peribadatan sangat tergantung pada

kondisi kehidupan beragama masyarakat setempat. Standar yang digunakan dalam menentukan perkiraan kebutuhan fasilitas peribadatan di wilayah kecamatan Bojong adalah:

• 1 unit musholla melayani ± 250 umat islam• 1 unit masjid melayani ± 2.500 umat Islam• 1 unit Gereja Katolik melayani ± 250 umat Katolik• 1 unit Gereja Kristen Protestan melayani ± 250 umat Kristen• 1 unit Pura melayani ± 150 umat Hindu• 1 unit Vihara melayani ± 150 umat Budha.

Perkiraan jumlah sarana peribadatan di wilayah kecamatan Bojong pada tahun 2036 adalah sebagai berikut :


LAPORAN ANTARA

Tabel IV.16Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Peribadatan Di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

Musholla

Standar Eksisting

Tahun 2015 (unit)

Kebutuhan Tahun 2036

Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lahan Minim

al (m2)

Unit

Luas Lahan Minim

al (m2)

1 Rembul 13,032

250 100

35 52 5,200

2Dukuh Tengah 3,985 11 15

1,500

3 Kedawung 4,158 10 16 1,600

4 Suniarsih 3,132 4 12 1,200

5Karangmulya 9,299 16 37

3,700

6 Tuwel 13,303 27 53 5,300

7 Bojong 12,692 27 50 5,000

8 Buniwah 4,959 15 19 1,900

9 Lengkong 7,168 16 28 2,800

10 Batunyana 2,558 5 10

1,000

11 Sangkanayu 1,752 4

7

700

12 Gunung Jati 3,376 10 13

1,300

13

Pucang Luwuk 6,264 15 25

2,500


2,600

15 Kalijambu 3,479 10 13

1,300

16 Danasari 6,618 21 26

2,600

17 Cikura 6,316 15 25

2,500

Jumlah 108,814 257 42742,70

0

No Desa


2036

Masjid

StandarEksistin

g Tahun



LAPORAN ANTARA

2015 (unit)

Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

2,500 600

7 5 3,000

2Dukuh Tengah 3,985 4 1 600

3 Kedawung 4,158 3 1 600 4 Suniarsih 3,132 1 1 600

5Karangmulya 9,299 5 3 1,800

6 Tuwel 13,303 5 5 3,000 7 Bojong 12,692 2 5 3,000 8 Buniwah 4,959 2 1 600 9 Lengkong 7,168 2 2 1,200

10 Batunyana 2,558 1 1 600 11 Sangkanayu 1,752 2 - - 12 Gunung Jati 3,376 2 1 600

13Pucang Luwuk 6,264 2 2 1,200

14 Kajenengan 6,726 3 2 1,200 15 Kalijambu 3,479 2 1 600 16 Danasari 6,618 2 2 1,200 17 Cikura 6,316 2 2 1,200

Jumlah 108,814 47 35 21,000Sumber: Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan perkiraan kebutuhan fasilitas peribadatan sampai tahun perencanaan 2036, secara umum ketersediaan sarana peribadatan yang ada sekarang ini belum dapat dapat melayani aktivitas peribadatan di wilayah kecamatan Bojong. Dari hasil proyeksi kebutuhan fasilitas peribadatan sampai tahun 2036, jumlah kebutuhan untuk musholla sebanyak 427 unit dan untuk masjid sebanyak 35 unit. Penyebaran fasilitas peribadatan juga telah tersebar dengan jangkauan pencapaian lokasi yang relatif dekat.

4.5.3 Fasilitas Ruang Terbuka HijauSalah satu permasalahan utama di wilayah Kecamatan Bojong adalah

kurangnya ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi sebagai ruang publik, fasilitas sosial untuk berinteraksi antar masyarakat, dan juga dapat difungsikan sebagai sarana mengekspresikan seni dan budaya, serta sarana olahraga. Penyediaan ruang untuk sarana olah raga dan rekreasi di wilayah Kecamatan Sarang sangat diperlukan sebagai sarana pelengkap bagi masyarakat.

Dari perhitungan di atas tampak bahwa sangat diperlukan RTH bagi penduduk wilayah Kecamatan Sarang. Dalam skala lokal, RTH bisa disediakan oleh masyarakat secara mandiri, dalam lingkup RT maupun RW. Dalam skala kota, yang menjadi perhatian adalah taman yang sekaligus dapat berfungsi sebagai lapangan olahraga.


LAPORAN ANTARA

Tabel IV.17Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

Taman RTStandar Eksisti

ng Tahun 2015 (unit)


Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lahan Minim

al (m2)

Unit

Luas Lahan Minim

al (m2)

1 Rembul 13,032

250 250

52 13,000

2Dukuh Tengah 3,985 15

3,750

3 Kedawung 4,158 16 4,000

4 Suniarsih 3,132 12 3,000


9,250

6 Tuwel 13,303 53 13,250

7 Bojong 12,692 50 12,500

8 Buniwah 4,959 19 4,750

9 Lengkong 7,168 28 7,000

10 Batunyana 2,558 10

2,500

11 Sangkanayu 1,752

7

1,750

12 Gunung Jati 3,376 13

3,250

13

Pucang Luwuk 6,264 25

6,250

14 Kajenengan 6,726 26

6,500

15 Kalijambu 3,479 13

3,250

16 Danasari 6,618 26

6,500

17 Cikura 6,316 25

6,250

Jumlah 108,814 0 427106,75

0

No

Desa Jumlah Pendud

uk

Taman RWStandar Eksistin

g Kebutuhan Tahun 2036


LAPORAN ANTARA

Tahun 2036

Tahun 2015 (unit)


Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

2,500 1,250

5 6,250

2Dukuh Tengah 3,985 1 1,250

3 Kedawung 4,158 1 1,250 4 Suniarsih 3,132 1 1,250 5 Karangmulya 9,299 3 3,750 6 Tuwel 13,303 5 6,250 7 Bojong 12,692 5 6,250 8 Buniwah 4,959 1 1,250 9 Lengkong 7,168 2 2,500

10 Batunyana 2,558 1 1,250 11 Sangkanayu 1,752 - - 12 Gunung Jati 3,376 1 1,250

13Pucang Luwuk 6,264 2 2,500

14 Kajenengan 6,726 2 2,500 15 Kalijambu 3,479 1 1,250 16 Danasari 6,618 2 2,500 17 Cikura 6,316 2 2,500

Jumlah108,81

4 0 35 43,750

No Desa


2036

Taman KelurahanStandar Eksistin

g Tahun 2015 (unit)



Luas Lahan

Minimal (m2)

UnitLuas

Lahan Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

30,000 9,000

- -

2Dukuh Tengah 3,985 - -

3 Kedawung 4,158 - - 4 Suniarsih 3,132 - -

5Karangmulya 9,299 - -

6 Tuwel 13,303 - - 7 Bojong 12,692 - - 8 Buniwah 4,959 - - 9 Lengkong 7,168 - - 10 Batunyana 2,558 - - 11 Sangkanayu 1,752 - - 12 Gunung Jati 3,376 - -

13Pucang Luwuk 6,264 - -

14 Kajenengan 6,726 - - 15 Kalijambu 3,479 - - 16 Danasari 6,618 - - 17 Cikura 6,316 - -

Jumlah 108,814 0 0 0


LAPORAN ANTARA

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

Pemakaman

Standar Eksisting Tahun 2015 (unit)



Luas Lahan

Minimal (m2)

UnitLuas

Lahan Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

4,000 10,000

3 30,000

2Dukuh Tengah 3,985 - -

3 Kedawung 4,158 1 10,000

4 Suniarsih 3,132 - -

5 Karangmulya 9,299 2 20,000

6 Tuwel 13,303 3 30,000

7 Bojong 12,692 3 30,000

8 Buniwah 4,959 1 10,000

9 Lengkong 7,168 1 10,000

10 Batunyana 2,558 - -

11 Sangkanayu 1,752 - - 12 Gunung Jati 3,376 - - -

13Pucang Luwuk 6,264 1 10,000

14 Kajenengan 6,726 1 10,000

15 Kalijambu 3,479 - -

16 Danasari 6,618 1 10,000

17 Cikura 6,316 1 10,000

Jumlah 108,814 0 18180,00

0Sumber: Hasil Analisis, 2015

4.5.4 Fasilitas KesehatanUntuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan masyarakat, wilayah kecamatan

Bojong membutuhkan kebutuhan akan fasilitas kesehatan. Bila dikaitkan dengan standar yang ada, maka ketentuan akan jenis sarana kesehatan yang ada dalam suatu kota dapat dikemukakan sebagai berikut :a. Puskesmas dan Balai Pengobatan


LAPORAN ANTARA

Fungsi utama sarana ini adalah memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidangkesehatan baik penyembuhan, pencegahan maupun pendidikan. Pendukung penduduk sarana ini sebanyak 30.000 jiwa.

b. Rumah BersalinFungsi utama dari sarana kesehatan ini adalah untuk melayani ibu-ibu sebelum, padawaktu dan sesudah melahirkan serta melayani anak-anak usia sampai dengan 6 tahun. Penduduk pendukung sarana ini sebanyak 10.000 jiwa.

c. ApotekFungsi utama sarana ini adalah untuk melayani penduduk dalam bidang obat-obatan.Penduduk pendukung sarana ini sebanyak 10.000 jiwa.

d. Rumah Sakit UmumFungsi utama adalah memberikan pelayanan medis untuk pasien tetap atau tidak yang dikoordinir oleh RSU pusat. Penduduk pendukung 240.000 jiwa.

Berikut ini merupakan tabel kebutuhan ruang untuk fasilitas kesehatan di wilayah kecamatan Bojong tahun 2036:

Tabel IV.18Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bojong

Tahun 2036

No Desa

Jumlah Pendu

duk Tahun 2036

PosyanduStandar

Eksisting Tahun 2015 (unit)



Luas Lahan

Minimal (m2)

Unit

Luas Lahan Minim

al (m2)

1 Rembul 13,032

1,250 60

10 600

2Dukuh Tengah 3,985 3 180

3 Kedawung 4,158 3 180 4 Suniarsih 3,132 2 120 5 Karangmulya 9,299 7 420

6 Tuwel 13,303 10 600

7 Bojong 12,692 10 600

8 Buniwah 4,959 3 180 9 Lengkong 7,168 5 300

10 Batunyana 2,558 2 120 11 Sangkanayu 1,752 1 60 12 Gunung Jati 3,376 2 120

13Pucang Luwuk 6,264 5 300

14 Kajenengan 6,726 5 300 15 Kalijambu 3,479 2 120 16 Danasari 6,618 5 300 17 Cikura 6,316 5 300

Jumlah108,81

4 0 80 4,800

N Desa Jumlah Balai Pengobatan Warga


LAPORAN ANTARA

oPendu

duk Tahun 2036

Standar Eksisting Tahun 2015 (unit)




UnitLuas

Lahan Minimal

(m2)1 Rembul 13,032

2,500 300

1 5 1,500

2Dukuh Tengah 3,985 0 1 300

3 Kedawung 4,158 0 1 300 4 Suniarsih 3,132 1 1 300 5 Karangmulya 9,299 0 3 900 6 Tuwel 13,303 1 5 1,500 7 Bojong 12,692 0 5 1,500 8 Buniwah 4,959 0 1 300

9 Lengkong 7,168 0 2 600

10 Batunyana 2,558 0 1 300 11 Sangkanayu 1,752 0 - - 12 Gunung Jati 3,376 0 1 300

13Pucang Luwuk 6,264 1 2 600

14 Kajenengan 6,726 1 2 600 15 Kalijambu 3,479 1 1 300 16 Danasari 6,618 0 2 600 17 Cikura 6,316 0 2 600

Jumlah108,81

4 6 35 10,500

No Desa


2036

Puskesmas Pembantu (Pustu)Standar Eksistin

g Tahun 2015 (unit)


Penduduk Pendukung

(Jiwa)

Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan Minimal

(m2)1 Rembul 13,032

30,000 300

1 - -


3 Kedawung 4,158 0 - - 4 Suniarsih 3,132 1 - -

5Karangmulya 9,299 0 - -

6 Tuwel 13,303 0 - - 7 Bojong 12,692 0 - - 8 Buniwah 4,959 0 - - 9 Lengkong 7,168 0 - - 10 Batunyana 2,558 0 - - 11 Sangkanayu 1,752 0 - - 12 Gunung Jati 3,376 1 - -

13Pucang Luwuk 6,264 0 - -

14 Kajenengan 6,726 0 - - 15 Kalijambu 3,479 0 - - 16 Danasari 6,618 0 - - 17 Cikura 6,316 0 - -

Jumlah 108,814 3 0 0


LAPORAN ANTARA

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

PuskesmasStandar Eksisting

Tahun 2015 (unit)


Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lahan

Minimal (m2)

UnitLuas

Lahan Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

120,000 1,000

0 - -


3 Kedawung 4,158 0 - - 4 Suniarsih 3,132 0 - - 5 Karangmulya 9,299 0 - - 6 Tuwel 13,303 0 - - 7 Bojong 12,692 1 - - 8 Buniwah 4,959 0 - - 9 Lengkong 7,168 0 - - 10 Batunyana 2,558 0 - - 11 Sangkanayu 1,752 0 - - 12 Gunung Jati 3,376 0 - -



Jumlah 108,814 2 0 0

No Desa


2036

Tempat Praktek Dokter/BidanStandar Eksisting

Tahun 2015 (unit)




UnitLuas

Lahan Minimal

(m2)1 Rembul 13,032

5,000 -

0 2 -


3 Kedawung 4,158 0 - - 4 Suniarsih 3,132 0 - - 5 Karangmulya 9,299 0 1 - 6 Tuwel 13,303 0 2 - 7 Bojong 12,692 3 2 - 8 Buniwah 4,959 0 - - 9 Lengkong 7,168 0 1 - 10 Batunyana 2,558 0 - - 11 Sangkanayu 1,752 0 - - 12 Gunung Jati 3,376 0 - -

13Pucang Luwuk 6,264 0 1 -

14 Kajenengan 6,726 0 1 - 15 Kalijambu 3,479 0 - - 16 Danasari 6,618 0 1 - 17 Cikura 6,316 0 1 -

Jumlah 108,814 3 12 0Sumber: Hasil Analisis, 2015


LAPORAN ANTARA

Untuk kebutuhan fasilitas kesehatan di Kecamatan Bojong membutuhkan penambahan fasilitas kesehatan baru berupa praktik dokter, posyandu dan balai pengobatan warga. Dari hasil proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan, untuk fasilitas kesehatan berupa praktek dokter sebanyak 12 unit, posyandu sebanyak 80 unit dan balai pengobatan warga sebanyak 35 unit.

4.5.5 Fasilitas Perdagangan dan JasaUntuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat, wilayah kecamatan

Bojong telah memiliki beberapa sarana perdagangan dan niaga diantaranya warung/toko/kios. Dalam menghitung perkiraan jumlah sarana perdagangan dan niaga, standar yang digunakan adalah:

Warung/ toko melayani 250 jiwa; Pertokoan melayani 6.000 jiwa; Pasar melayani 30.000 jiwa; Pusat perbelanjaan dan niaga melayani 120.000 jiwa;

Berikut ini merupakan tabel kebutuhan ruang untuk fasilitas perdagangan dan niaga di wilayah kecamatan Bojong tahun 2035:

Tabel IV.19Perkiraan Jumlah Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kecamatan

Bojong Tahun 2036

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

Warung/KiosStandar Eksisti

ng Tahun 2015 (unit)


Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lahan Minim

al (m2)

Unit

Luas Lahan Minim

al (m2)

1 Rembul 13,032 250 100 52 5,200

2Dukuh Tengah 3,985 15 1,500

3 Kedawung 4,158 16 1,600 4 Suniarsih 3,132 12 1,200

5Karangmulya 9,299 37 3,700

6 Tuwel 13,303 53 5,300 7 Bojong 12,692 50 5,000 8 Buniwah 4,959 19 1,900 9 Lengkong 7,168 28 2,800 10 Batunyana 2,558 10 1,000 11

Sangkanayu 1,752 7 700

12 Gunung Jati 3,376 13 1,300 13

Pucang Luwuk 6,264 25 2,500

14 Kajenengan 6,726 26 2,600 15

Kalijambu 3,479 13 1,300


LAPORAN ANTARA

16 Danasari 6,618 26 2,600 17 Cikura 6,316 25 2,500

Jumlah 108,814 0 42742,70

0

No Desa

Jumlah Pendud

uk Tahun 2036

PertokoanStandar Eksistin

g Tahun 2015 (unit)


Penduduk

Pendukung (Jiwa)

Luas Lahan Minim

al (m2)

UnitLuas

Lahan Minimal (m2)

1 Rembul 13,032

6,000 3,000

0 2 6,000


3 Kedawung 4,158 0 - - 4 Suniarsih 3,132 0 - - 5 Karangmulya 9,299 0 1 3,000 6 Tuwel 13,303 1 2 6,000 7 Bojong 12,692 4 2 6,000 8 Buniwah 4,959 0 - - 9 Lengkong 7,168 0 1 3,000 10 Batunyana 2,558 0 - - 11 Sangkanayu 1,752 0 - - 12 Gunung Jati 3,376 0 - -

13Pucang Luwuk 6,264 0 1 3,000

14 Kajenengan 6,726 0 1 3,000 15 Kalijambu 3,479 0 - - 16 Danasari 6,618 0 1 3,000 17 Cikura 6,316 0 1 3,000

Jumlah 108,814 5 12 36,000

No Desa


2036

Pasar LingkunganStandar Eksistin

g Tahun 2015 (unit)



Luas Lahan Minim

al (m2)

Unit

Luas Lahan Minim

al (m2)

1 Rembul 13,032

30,000 13,500

0 - -


3 Kedawung 4,158 0 - - 4 Suniarsih 3,132 1 - - 5 Karangmulya 9,299 0 - - 6 Tuwel 13,303 1 - -


LAPORAN ANTARA

7 Bojong 12,692 1 - - 8 Buniwah 4,959 0 - - 9 Lengkong 7,168 0 - - 10 Batunyana 2,558 0 - - 11 Sangkanayu 1,752 0 - - 12 Gunung Jati 3,376 0 - -



Jumlah 108,814 3 0 0 Sumber: Hasil Analisis, 2015

Dari tabel di atas, jumlah warung/took/kedai yang dibutuhkan sebanyak 427 unit dan pertokoan sebanyak 12 unit hingga tahun 2036.

4.6 ANALISIS TATA BANGUNAN4.6.1 Intensitas Pemanfaatan Lahan

Analisis intenssitas pemanfaatan ruang terdiri dari Analisis Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Analisis Lantai Bangunan (KLB), Ketinggian Bangunan Maksimum, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Untuk dapat menghitung besar nilai intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan Kecamatan Bojong harus diketahui data sebagai berikut:

- Luas area ( A ) = 4308,05 Ha- Luas area terbangun ( A ) = 2062.63 Ha- Koefisien infiltrasi ( C ) adalah 1,7 (Cukup tanah terbuka, 50 % hijau, infiltrasi

sedang)- Data infiltrasi pada daerah perencanaan ( I ) diasumsikan 7,678. 10-8 m/detik- Data koefisien penyimpanan air ( S ) diasumsikan 0,0011

A. Analisis Perpetakan BangunanPerpetakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi I (di atas 2.500

m2) Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi II (1.000-2.500

m2) Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi III (600-1.000

m2) Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi IV (250-600 m2) Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi V (100-250 m2) Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VI (50-100 m2) Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VII (di bawah 50

m2)


LAPORAN ANTARA

Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VIII (rumah susun)

Perpetakan bangunan di wilayah Kecamatan Bojong yang telah tumbuh akan sulit diatur karena secara alamiah perpetakan yang ada akan berubah sesuai dengan perkembangan penduduk dan kebutuhannya serta pemanfaatannya. Perpetakan bangunan lebih diarahkan untuk perizinan atau pengembangan baru.

B. Analisis Koefisien Dasar Bangunan ( KDB )KDB adalah prosentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai

dasar bangunan gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan. Angka KDB diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu:

- Peruntukan dengan koefisien dasar bangunan sangat tinggi (lebih besar dari 60%)

- Peruntukan dengan koefisien dasar bangunan menengah (20 - 50%)- Peruntukan dengan koefisien dasar bangunan rendah (5 - 20%)- Peruntukan dengan koefisien dasar bangunan sangat rendah (> 5%)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Kecamatan Bojong adalah:

- Untuk kawasan pemukiman KDB maksimal ditetapkan bervariasi antara 50-60%. Untuk kawasan permukiman padat KDB ditetapkan maksimal 60%, sedangkan untuk kawasan permukiman kepadatan rendah KDB maksimal ditetapkan 50%.

- Untuk kawasan campuran (permukiman, perdagangan dan perkantoran), KDB maksimal yang diijinkan sebesar 60%.

- Untuk kawasan perkantoran dan fasilitas sosial KDB maksimal ditetapkan 60%, kecuali untuk fasilitas pendidikan KDB maksimal ditetapkan sebesar 50%. Hal ini mengingat pada fasilitas pendidikan membutuhkan ruang terbuka (untuk upacara, olahraga, taman, parkir dan lain-lain).

- Untuk kawasan perdagangan dan jasa KDB ditetapkan maksimal 80% mengingat nilai ekonomis lahannya. Namun tetap harus menyediakan area penghijauan dan parkir di setiap bangunan.

- Untuk lahan non terbangun ditetapkan dengan KDB 0.

Secara keseluruhan penentuan nilai KDB juga mempertimbangkan lokasi kawasan terhadap status jalan yang melintas kawasan tersebut. Kawasan atau bangunan yang telah dibangun dengan KDB tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan maka perlu menyediakan dan mempertahankan ruang-ruang terbuka yang ada serta melakukan penghijauan bangunan sebagai area tangkapan air. Sehingga dengan membandingkan antara luas lahan terbangun dengan luas setiap kawasan perkotaan maka dapat diketahui koefisien dasar bangunan (KDB) pada setiap kawasan perkotaan.Berikut ini merupakan hasil perhitungan KDB pada kawasan perkotaan wilayah perencanaan. Berikut adalah perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di Kecamatan Bojong:

KDB Terbangun


LAPORAN ANTARA

- Pengambilan air tanahI inf = S . A

= 0,0011 x 1727581 m2= 1900,3391 liter/menit = 31,672 liter/detik

- Debit InfiltrasiDebit infiltrasi dihitung dengan rumus seperti dibawah ini dengan intensitas

infiltrasi (I) sebesar 7,678 . 10-8 m/detik dengan koefisien infiltrasi (C) sebesar 1,7 yang disesuaikan dengan kemiringan tanah kawasan perencanaan.

Q inf = C .I . A= 1,7. 7,678 .10-8 .1727581 m2= 0,2254 m3/detik = 225,4 liter/detik

- Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 HaQ 1Ha = 1 Ha . Q inf

A= 1 Ha .225,4

172,7581Ha= 1,304 liter/detik/Ha

- Open SpaceMerupakan perhitungan untuk mengetahui luas open space atau daerah

resapan dimana tidak terdapat perkerasan.OS = I inf

Q 1Ha

= 31,672liter/detik1,304 liter/detik/Ha= 24,28 Ha

Berdasarkan perhitungan diatas, maka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kawasan perencanaan dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

KDB = (A - OS) . 100% A

= (172,7581– 24,28) . 100%


LAPORAN ANTARA

172,7581= 0,85 . 100% = 85 % >>80%

Luas lantai dasar = KDB x total luas lahan = 80% x 24,71

Ha = 19,76Ha

FAR = total luas lantai / luas lantai dasar = 24,71 Ha/ 19,76 Ha= 1,25

KDB Non Terbangun- Pengambilan air tanah

I inf = S . A= 0,0011 x 1727581 m2= 1900,3391 liter/menit = 31,672 liter/detik

- Debit InfiltrasiQ inf = C .I . A

= 1,7. 7,678 .10-8 .1727581 m2= 0,2254 m3/detik = 225,4 liter/detik

- Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 HaQ 1Ha = 1 Ha . Q inf

A= 1 Ha .225,4

172,7581Ha= 1,304 liter/detik/Ha

- Open SpaceOS = I inf

Q 1Ha

= 31,672liter/detik1,304 liter/detik/Ha


LAPORAN ANTARA

= 24,28 Ha

Berdasarkan perhitungan diatas, maka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kawasan perencanaan dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

KDB = (A - OS) . 100% A = (172,7581– 24,28) . 100%172,7581= 0,85 . 100% = 85 % >>80%

Luas lantai dasar = KDB x total luas lahan = 80% x 24,71 Ha = 19,76Ha

FAR = total luas lantai / luas lantai dasar = 24,71 Ha/ 19,76 Ha= 1,25

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa dikawasan perkotaan kecamatan Bojong memiliki KDB yang tinggi. Untuk itu peruntukan lahan pada masing-masing wilayah perkotaan masih mempertahankan batasan peraturan yang ada. Dengan kata lain luasan ruang ruang terbuka dengan lahan terbangun memiliki luasan perbandingan sekitar 80% : 20%. kawasan perkotaan kecamatan Bojongmerupakan wilayah yang sedang berkembang oleh karena itu diperlukan adanya batasan KDB untuk pemanfaatan ruang yaitu untuk kawasan permukiman padat ditetapkan maksimal 80% dan permukiman kepadatan rendah maksimal ditetapkan 50%. Kawasan campuran KDB maksimal yang diijinkan sebesar 80% dan untuk fasilitas pendidikan KDB maksimal 50% karena membutuhkan ruang terbuka. Sedangkan untuk lahan non terbangun ditetapkan KDB 0.

C. Analisis Koefisien Lantai Bangunan (KLB)Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka perbandingan jumlah luas

seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana daerah. Angka perbandingan ini merupakan indikator bagi guna lahan dan luasan lantai yang diperbolehkan serta terkait dengan ketinggian maksimal suatu bangunan. Koefisien lantai bangunan juga terkait dengan harga lahan dan pemanfaatan yang dimaksud agar dapat seefisien mungkin tanpa mengabaikan persyaratan bangunan dan lingkungan.

Kondisi ketinggian bangunan di Kecamatan Bojong secara umum, untuk kawasan permukiman rata-rata adalah 1 lantai. Demikian juga untuk fungsi fasilitas


LAPORAN ANTARA

pelayanan umum berupa fasilitas kesehatan dan peribadatan adalah 1 lantai. Sedangkan pada fungsi pendidikan, perkantoran serta perdagangan dan jasa bervariasi antara 1-2 lantai. Secara lebih detail besaran KLB yang ada di Kecamatan Bojong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.20Koefisien Lantai Bangunan dan Ketinggian Bangunan Kawasan Perkotaan

Kecamatan Bojong

No Desa Zona KDB

(Maksimal)KLB

Far keterangan

1 Perkotaan Bojong Terbangun 80% 1,25 maksimal ketinggian 2 lantai2 Perkotaan Bojong Non Terbangu 80% 1,25 maksimal ketinggian 2 lantai


Adapun beberapa pertimbangan lain yang digunakan dalam menentukan besaran KLB, berikut penjelasannya :

- Analisis Harga LahanHarga lahan yang pada setiap kawasan tertentu akan berbeda sesuai dengan

fungsi kawasan serta tingkat layanan prasarana yang terdapat di dalamnya. Harga lahan memegang pengaruh yang cukup kuat terhadap penetuan batasan luasan lahan terbangun dan ketinggian maksimum suatu bangunan. Semakin mahal harga lahan, maka kecenderungan pembangunan akan memaksimalkan lahan terbangun dan mengurangi luasan lahan terbuka.

- Analasis Ketersediaan dan Tingkat Prasarana (Jalan)Perbedaan fungsi dan jenis jalan juga menjadi pengaruh dalam perbedaan

koefisien dasar bangunan dan lantai bangunan. Jenis jalan ini dibedakan menjadi kolektor primer dan jalan lokal primer. Berikut ini merupakan perbedaan KDB dan KLB berdasarkan fungsi kawasan sesuai dengan jenis jalan yang membatasinya. Kawasan perkotaan Kecamatan Bojongterdiri dari bangunan yang berada pada ruas jalan kolektor primer dan jalan lokal primer didominasi oleh permukiman penduduk dengan tinggi bangunan yang tidak melebihi batas maksimal.

- Analisis Dampak/Kebutuhan Prasarana TambahanMunculnya berbagai aktivitas baru di Kawasan perkotaan Kecamatan

Bojongseperti peningkatan permukiman baru dan lainnya di Kawasan perkotaan Kecamatan Bojongsecara tidak langsung akan menambah kebutuhan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut, seperti sistem jaringan jalan, listrik, drainase, dan lainnya. Penambahan prasarana ini juga akan menambah kebutuhan luasan lahan. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan yang mengatur masalah batasan luasan dasar bangunan pada setiap fungsi kawasan.

D. Analisis Koefisien Dasar Hijau Salah satu cara untuk mengurangi genangan air melalui pendekatan urban

design adalah melalui penerapan KDH yang dikategorikan sebagai pengendalian genangan secara non teknis (Kodoatie; 2002). Walaupun rencana tata ruang pada tingkat RTRK dan RTBL telah menetapkan besaran KDH pada wilayah tertentu, tetapi sulit diimplementasikan karena perhitungannya belum disesuaikan dengan kondisi wilayah bersangkutan.Agar dapat diterapkan perlu mempertimbangkan kondisi tanah dan hidrologi setempat. Ada tiga hal yang harus dilakukan agar implementasi KDH


LAPORAN ANTARA

menjadi efektif, yaitu : (1) mengidentifikasi lokasi berdasarkan jenis tanah, (2) menetapkan besaran KDH, dan (3) menetapkan strategi penerapan KDH.

KDH = I InfiltrasiQ1Ha

= 31,672 liter/detik1,304 liter/detik/Ha= 24,28Ha

Berdasarkan perhitungan tersebut berarti luasan lahan open space di kawasan perkotaan Kecamatan Bojong harus seluas 24,28 Ha yang berarti lahan tersebut tidak boleh didirikan bangunan dan dapat dimanfaatkan untuk sektor – sektor pertanian. Selain itu, untuk menghindari konversi lahan yang berlebihan di kawasan perkotaan Kecamatan Bojong yang dapat merusak daya dukung lahan wilayah perencanaan sendiri.

Ruang Terbuka Hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan/ penanaman di atas tanah dengan tujuan untuk meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTH sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah/ container kedap air. KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap peruntukan fungsi. Arahan penataan KDH di Kecamatan Bojong, yaitu:

Kawasan strategis dengan kepadatan tinggi, nilai KDH minimal 5%. Kawasan dengan kepadatan sedang, nilai KDH minimal dimungkinkan dan

direncanakan 30%. Kawasan dengan kepadatan rendah, nilai KDH minimal 50%.

Jenis RTH yang dapat dikembangkan di Kecamatan Bojong dapat berupa taman–taman kota dan tanaman peneduh serta pengarah yang diarahkan pada sepanjang jalan utama kawasan. Pertimbangan-pertimbangan atau indikator dalam perhitungan KDH ini adalah:

a. Tingkat pengisian atau peresapan air (water recharge); b. Besar pengaliran air (kapasitas drainase); danc. Rencana tata ruang yang telah ditetapkan berkaitan dengan RTH.

Berikut merupakan penetapan KDB, KLB, KDH pada masing-masing fungsi bangunan.


LAPORAN ANTARA

Tabel IV.21Penetapan KDB, KLB dan KDH Kawasan Perkotaan Kecamatan Bojong

No Desa Zona KDB

(Maksimal)KDH

(Maksimal)

KLBFar keterangan

1 Perkotaan Bojong Terbangun 80% 20% 1,25 maksimal ketinggian 2 lantai2 Perkotaan Bojong Non Terbangun 80% 20% 1,25 maksimal ketinggian 2 lantai


Tabel IV.22Penetapan KDB, KLB dan KDH Kawasan Perkotaan Kecamatan Bojong

Menurut Fungsi JalanNo. Fungsi Jalan KDB KDH

KLB1 2 3 4

1 Jalan Kolektor 80% 20%0,8

1,6

2,4

3,2

2 Jalan Lokal 70% 30%0,7

1,4

2,1

3Jalan Lingkungan 60% 40%

0,6

1,2


4.6.2 Tata Massa BangunanA. Analisis Penetapan Garis Sempadan1. Garis Sempadan Bangunan

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah tata letak bangunan berdasarkan pada fungsi jalan sebagai ruang pengawasan jalan. Hal ini dillakukan karena dikaitkan dengan tingkat kecepatan dari kendaraan yang diperbolehkan berdasarkan pada fungsi jalan tersebut (arteri, kolektor atau lokal). Dengan kecepatan minimal yang ditentukan maka dibutuhkan keleluasaan pandangan dari pengemudi. Standar garis sempadan bangunan dapat ditetapkan pada masing-masing kota/ kabupaten tanpa menyimpang dari ketetapan yang ada. Perletakan bangunan terhadap jalan di Kecamatan Bojong tergantung dari fungsi jalan tersebut. Dari hasil pengukuran di lapangan dapat diketahui garis sempadan bangunan adalah:

Tabel IV.23Lebar Garis Sempadan Jalan di Kecamatan Bojong

No. Nama JalanKelas

Jalan

Lebar

Jalan

Kecepatan T (detik

)

Lebar GSJ

Km/jam Mil/jam

1 Bumiayu-Tuwel-Moga Kolektor Primer

M 40 25 1,00

2 Senggang-Bojong Lokal Primer M 20 12,5 0,9


LAPORAN ANTARA

3 Bojong-Tuwel Lokal Primer M 20 12,5 0,94 Dukuhtengah-

KaligayamLokal Primer M 20 12,5 0,9

5 Batunyana-Diwung Lokal Primer M 20 12,5 0,96 Tuwel-Guci Lokal Primer M 20 12,5 0,97 Simpar-Kajenengan Lokal Primer M 20 12,5 0,98 Bojong-Batunyana Lokal Primer M 20 12,5 0,99 Batunyana-

GunungjatiLokal Primer M 20 12,5 0,9

10 Bojong-Sokasari Lokal Primer M 20 12,5 0,911 Cerih-Kajenengan Lokal Primer M 20 12,5 0,912 Karangmulya-

SimendotLokal Primer m 20 12,5 0,9


Rumus perhitungan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah sebagai berikut:

Da = 0,063. Va2 + 1,47.t.Va + 16Vb = (Db-16) . Va

DaDb = (a1+a2) . Da

Da – (b1+b2)

Besaran GSB di Kecamatan Bojong cukup bervariasi. Adapun Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kecamatan Bojong dilakukan untuk mewujudkan keteraturan bangunan, memperkecil resiko penjalaran kebakaran, memperlancar aliran udara segar dan pengaturan cahaya matahari. GSB minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika. Selain itu penetapan pengaturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) harus disesuaikan dengan peruntukan lahannya, dan ditentukan berdasarkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

a. Jarak garis sempadan bangunan dikaitkan dengan garis sempadan jalan (daerah milik jalan) yang direncanakan;

b. Garis sempadan bangunan dipertimbangkan terhadap bidang terluar bangunan yang saat ini ada di tiap unit lingkungan/blok peruntukan; dan

c. Penentuan garis sempadan bangunan dikaitkan dengan ketinggian bangunan yang dapat dibangun di atas suatu persil.


LAPORAN ANTARA

2. Garis Sempadan Sungai

Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Bojong dikelompokkan berdasarkan pada sungai tidak bertanggul dan bertanggul serta letak sungai tersebut berada di kawasan terbangun atau di kawasan non terbangun. Sungai yang melewati Kecamatan Bojong termasuk dalam kategori sungai tidak bertanggul yang berada di luar kawasan perkotaan sehingga di sempadan sungai tidak terdapat bangunan.

Berdasarkan data pengamatan di lapangan, maka arahan dalam menentukan GSB di Kecamatan Bojong harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

Garis sempadan sungai mempertimbangkan fisiologis sungai; Garis sempadan sungai bertanggul diukur dari sisi terluar kaki tanggul; Garis sempadan sungai bertanggul diukur dari tepi sungai pada waktu

ditetapkan; Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai diperkirakan

cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 m.

B. Analisis Ketinggian BangunanKetinggian bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan

dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi. Sedangkan tinggi bangunan merupakan jarak dari lantai sampai puncak atap suatu bangunan yang dinyatakan dalam meter. Tujuan pengaturan tinggi bangunan ini adalah :

a. Menciptakan skyline (garis langit) yang baik dari suatu kawasan.b. Menciptakan view (pandangan) yang baik terutama dari tempat-tempat

umum.c. Menjaga hubungan jarak antar bangunan dan ruang terbuka atau jalan agar

tetap memiliki skala manusia, cukup pengudaraan dan pencahayaan.d. Menjaga keserasian antara lingkungan/ bangunan baru dengan bangunan

lama.e. Memberikan karakter yang berbeda antara pusat kota dan kawasan pinggiran.

Wilayah kawasan perkotaan Kecamatan Bojong yang mayoritas permukimannya mencirikan karaktersitik pedesaan didominasi dengan ketinggian bangunan 1 - 2 lantai dengan rata-rata tinggi bangunan 4 meter. Di Kawasan perkotaan Kecamatan Bojong khususnya di jalan-jalan utamanya pada layer pertama yaitu di sekitar jalur pantura Jawa ketinggian bangunan didominasi bangunan dengan ketinggain 1-2 lantai dengan fungsi perdagangan dan jasa, perkantoran, serta fasilitas umum. Hal tersebut karena nilai ekonomis lahan di sepanjang jalan utama ini sehingga pengguna memaksimalkan ketinggian bangunan. Dengan kondisi ini bangunan pada layer kedua dan ketiga tidak terlihat dari jalan utama. Perbandingan faktor setback bangunan dan ketinggian bangunan masih memenuhi prinsip view horisontal dan vertikal jalan.

Berdasarkan data dan analisis maka ditetapkan arahan pertimbangan ketinggian bangunan di Kecamatan Bojong adalah :


LAPORAN ANTARA

Kawasan perdagangan dan jasa diperkenankan 1 - 2 lantai untuk mendukung fungsi dan optimalisasi nilai lahan.

Daerah permukiman disarankan agar memiliki ketinggian 1 – 2 lantai agar tercipta keharmonisan dan keserasian sesuai dengan karakter pedesaan.

Daerah campuran perdagangan dan jasa diperkenankan 1 - 2 lantai untuk menunjang aktivitas tersebut.

Bangunan pendidikan dan perkantoran pemerintah diperbolehkan 1 - 2 lantai. Tinggi puncak atap suatu bangunan satu lantai maksimum 8 meter dan untuk

dua lantai maksimum 12 meter.

C. Selubung BangunanPenentuan selubung bangunan dengan memperhatikan komposisi masa

bangunan, orientasi lingkungan sekitar dan jenis material yang digunakan. Bentuk massa bangunan dapat berupa massa tunggal atau berkelompok, dengan mempertimbangkan jarak antar bangunan, kerapatan bangunan dan jenis-jenis bentuk dasar selubung. Faktor keamanan dan keserasian terhadap lingkungan sekitar menjadi prioritas penentuan selubung bangunan di Kecamatan Bojong.

Selubung bangunan atau yang sering disebut dengan amplop bangunan (building envelope) merupakan arahan pokok bentuk bangunan secara utuh, yang menggambarkan ketentuan maksimum bagian terluar dari bangunan yang melingkupi atau menutupi seluruh stuktur bangunan. Selubung bangunan ini dibentuk oleh elemen-elemen berikut :

Building coverage (KDB) KLB Jarak antar bangunan GSB

Selain elemen diatas, bentuk desain selubung bangunan rumah tinggal tidak lepas dari pertimbangan kondisi iklim tropis dan lingkungan sekitar, serta aspek fungsi dan visual.

Bentuk dasar bangunan gedung yang ada di Kecamatan Bojong sebagian besar adalah persegi. Tata bangunan yang berada di sepanjang jalan utama ( jalan lokal primer ) memanfaatkan kapling hampir secara optimal dengan penggunaan KDB 60%. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang / koridor pejalan kaki, dimana seringkali jalur pejalan kaki termanfaatkan juga sebagai ruang usaha, bahkan banyak kanopi / tritisan bangunan yang menjorok ke jalur pejalan kaki. Kondisi ini menyebabkan susahnya pengaturan selubung bangunan yang sehingga arah curahan air hujan antar bangunan menjadi tidak tertata dengan baik. Fasade bangunan yang berderet dan tidak sinkron menyebabkan hilangnya linkage visual/ kontinuitas fasade bangunan yang ditonjolkan pada suatu koridor jalan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka selubung bangunan di Kecamatan Bojong dapat dibagi dalam bangunan satu lantai dan dua lantai.

D. Analisis Tampilan BangunanTampilan bangunan ditetapkan dengan melihat karakter budaya setempat dan

perkembangan sosial ekonomi masyarakat, seperti penentuan wajah bangunan, gaya bangunan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan sekitar. Tampilan bangunan


LAPORAN ANTARA

erat pula kaitannya dengan arsitektur bangunan. Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Gaya arsitektur bangunan di Kecamatan Bojong masih dipengaruhi oleh budaya jawa dengan bentuk atap rumah limasan dan joglo di pendoponya. Pada perkembangan saat ini pertumbuhan bangunan umumnya mengacu pada keinginan dan kepentingan masing-masing pemilik site (urban design as private display) yang pada akhirnya membuat dampak persaingan antar bangunan (bentuk dan visual) serta tidak memerhatikan lagi keserasian (harmoni) lingkungan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakserasian antara bangunan lama dengan bangunan modern dalam satu kawasan. Dengan melihat kecenderungan yang ada dan kondisi wilayah, maka arahan pengembangan tampilan bangunan di wilayah Kecamatan Bojong yaitu :

Penyeragaman desain fasade bangunan dengan melihat aspek lintasan matahari pada setiap sisi barat, timur, selatan, atau utara karena berpengaruh pada orientasi bangunan.

Pelestarian bangunan rumah yang masih mengadaptasi rumah khas jawa. Perwujudan desain arsitektur untuk bangunan yang berwawasan lingkungan,

atau green building guna mengurangi efek rumah kaca. Dalam hal ini bangunan lama diharapkan dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Penyeragaman desain tampilan bangunan perdagangan dan jasa, khususnya pada kawasan berpotensi wisata agar terjadi keserasian antar bangunan, baik perdagangan dan jasa tersebut maupun dengan permukiman (home industry).

4.6.3 Kualitas BangunanKondisi bangunan di wilayah perencanaan Kecamatan Bojong cukup beragam.

Hal ini terlihat dengan terdapatnya bangunan yang sudah bersifat modern dan memiliki kualitas yang cukup baik. Biasanya bangunan jenis ini sebagian besar berada di daerah jalan lokal primer. Bangunan tersebut berupa sarana perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana peribadatan, serta permukiman. Sebagian besar permukiman yang kondisinya masih kurang tersebut berada di Kecamatan Bojong bagian dalam. Sedangkan untuk permukiman di Kecamatan Bojong yang berada di sepanjang jalan lokal primer kondisi permukimannya sudah lebih baik.

Arahan mengenai kondisi bangunan di wilayah perencanaan Kecamatan Bojong adalah dengan meningkatkan kualitas bangunan yang terdapat di Kecamatan Bojong terutama untuk bangunan permukiman. Peningkatan tersebut antara lain berupa peningkatan kualitas bangunan mulai dari lantai maupun tembok. Peningkatan kualitas bangunan permukiman tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan manusia dan kenyamanan hunian. Namun demikian peningkatan kualitas bangunan permukiman di Kecamatan Bojong tidak serta merta dapat dilakukan secara serentak. Hal ini terkait juga dengan tingkat kesejahteraan warganya. Karena dalam usaha peningkatan kualitas bangunan juga dibutuhkan biaya yang besar. Berdasarkan hal tersebut maka peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan bantuannya kepada warga dalam usaha peningkatan kualitas bangunannnya melalui berbagai program bantuan dari pemerintah.

4.7 ANALISIS KELEMBAGAAN


LAPORAN ANTARA

Kelembagaan merupakan wadah aktivitas masyarakat, baik dalam hal pembangunan maupun sebagai media aktualisasi anggotanya. Kelembagaan juga merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi dan mengatasi permasalahan tentunya yang terkait dengan tata ruang dan pembangunan. Dikatakan untuk menyalurkan aspirasi karena dengan adanya kelembagaan keinginan-keinginan masyarakat bisa disampaikan secara baik dan dengan media yang benar. Kelembagaan selain bersifat menyalurkan aspirasi juga sebagai media untuk perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan terutama yang terkait penataan ruang. Kelembagaan yang ada di Kecamatan Bojong diidentifikasi sebagai berikut:a. Kelembagaan pemerintah, kelembagaan ini meliputi kelembagaan di tingkat desa

yaitu Pemerintah Desa. Kelembagaan pemerintah desa ini biasanya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, seksi-seksi dan perangkat umum lainnya. Kelembagaan pemerintahan desa terdapat di masing-masing desa di wilayah Kecamatan BojongLembaga pemerintah desa bertugas untuk menjalankan pemerintahan dan melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan terkait administrasi kependudukan dan juga pembangunan lingkungan.

Gambar IV.6 Kelembagaan Pemerintah di Kecamatan Bojong

Sumber : Hasil Survey, 2015

b. Kelembagaan non pemerintah, kelembagaan ini meliputi kelembagaan ditingkat masyarakat desa dan juga berfungsi untuk mendukung pemerintahan desa. Kelembagaan ini diantaranya BPD, PKK, KUA, PMI, Karang Taruna, LPM, BKM dan Babinsa.

Gambar IV.7 Kelembagaan Non Pemerintah di Kecamatan Bojong

Sumber : Hasil Survey, 2015


bab 4 antara bojong

Documents