33

BAB II

HUBUNGAN ANTARA FILIPINA, MALAYSIA DAN KESULTANAN

SULU TERKAIT SERANGAN ROYAL ARMY OF SULU KE SABAH

Sebelum membahas tindakan Royal Army of Sulu yang dikirim oleh

Kesultanan Sulu yang dianggap terorisme oleh Malaysia, penulis ingin membahas

secara singkat status Sabah, Kesultanan Sulu, Federasi Malaysia dan Filipina dalam

penelitian ini.

2.1 Sabah dalam Perspektif Malaysia, Filipina dan Kesultanan Sulu

Status Sabah yang diperebutkan Malaysia dan Kesultanan Sulu memiliki

versinya masing-masing. Sabah dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia pada 16

september 1963 termasuk Singapura, dan Serawak ke dalam bagian federasi

Malaysia.32 Oleh karena itu, Kesultanan Sulu menegaskan bahwa Sabah bukan

milik Malaysia dan mengklaimnya, namun perjuangan Kesultanan Sulu tidak

terlepas dari peran negara induknya yaitu Filipina.

32 Frans Welman. Borneo Trilogy Volume 1: Sabah

Borneo trilogy Series. Booksmango, 2017.hal 152 diakses dalam

https://books.google.co.id/books?id=glG-WBH8hkQC&pg=PA152&lpg=PA152&dq=pre-

colonial+Sabah+to+become+the+13th+country+of+the+Malaysian+Federation.&source=bl&ots=

oKnUqnaJoD&sig=ACfU3U3L2NXZRPGQruPapIZYztOQ1Q5iEw&hl=en&sa=X&ved=2ahUK

EwjynK3S0o3mAhVWeH0KHULXAasQ6AEwC3oECAoQAQ#v=onepage&q=pre-

colonial%20Sabah%20to%20become%20the%2013th%20country%20of%20the%20Malaysian%2

0Federation.&f=false (30/11/2019 01.39 WIB)

34

2.1.1 Sabah dalam Perspektif Malaysia

Administrasi Militer Inggris atas semenanjung Malaya hadir pada akhir

Perang Dunia II hingga Inggris membentuk Uni Melayu pada tanggal 1 April 1946

namun ditentang oleh orang Melayu. Persatuan antara etnis Melayu, Cina dan India

mengarah ke Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 yang

menghasilkan kemerdekaan Malaya pada 31 Agustus 1957. Pada 27 Mei 1961

Abdul Rahman menyarankan penggabungan lima koloni Inggris yaitu Malaya,

Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membentuk sebuah negara baru.33

2.1.1.1 Bergabungnya Sabah ke Malaysia

Sabah bergabung ke dalam Federasi Malaysia di usulkan oleh Perdana

Menteri Federasi Malaya, Tunku Abdul Rahman Putra pada tanggal 27 Mei 1961

bersama Singapura, Brunei, dan Serawak. Kemudian pada 23 Juli 1961 terjadi

Pertemuan Commonwealth Parliamentary Association Cabang Malaya dan Borneo

di Singapura yang sepakat untuk membentuk Komite Konsultasi Solidaritas

Malaysia, yang diketuai oleh Donald Stephen. Yang bertujuan untuk membahas

hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Malaysia dan menjelaskan konsep

Malaysia kepada publik terutama kepada orang-orang Sabah, Serawak dan

Brunei.34 Gambar di bawah menunjukkan foto Tunku Abdul Rahman Putra pada

Perayaan Hari Kemerdekaan di Stadion Kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

33 Ibid. 34 Formation of Malaysia 16 September 1963. National Archives of Malaysia. Diakses dalam

http://www.arkib.gov.my/en/web/guest/penubuhan-malaysia-16-september-

1963?p_p_id=56_INSTANCE_Oj0d&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_

p_col_id=column-inner-3&p_p_col_count=1&page=2 (15/12/2019,03:33 WIB)

35

Gambar. 2.1 Pidato Tunku Abdul Rahman Putra pada 31 Agustus 1957.35

Gambar. 2.2 Tentara Malaya Berbaris merayakan hari kemerdekaan .36

Gambar di atas menunjukkan Tentara Malaysia berbaris di Stadion

Kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Pada 17 Januari 1962 Federasi pemerintah

Malaya melalui Komite Konsultasi Solidaritas Malaysia dan Pemerintah Inggris

pada November 1961 bernegosiasi sehingga menghasilkan pembentukan Komisi

Cobbold. Komisi Cobbold bertugas menyurvei dan mengeksplorasi pandangan

35 https://blog.tourism.gov.my/wp-content/uploads/2016/08/Merdeka-2-990x500.png 36 https://blog.tourism.gov.my/wp-content/uploads/2016/08/Merdeka-3-1024x595.png

36

masyarakat di Serawak dan Sabah tentang gagasan pendirian Federasi Malaysia dan

perlunya pemerintah Federal dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan

keamanan serta Islam sebagai agama resmi yang diterima.37

Sepanjang Februari hingga April 1962, Komisi telah bertemu lebih dari

4.000 orang dan menerima 2.200 memorandum dari berbagai kelompok yang terdiri

dari partai politik, anggota Pemerintah dan Majelis Legislatif, para pemimpin, suku,

pemimpin agama, serikat pekerja dan anggota masyarakat yang memberikan

pandangan mereka dan menunjukkan bahwa 80 persen populasi Serawak dan

Kalimantan Utara mendukung pembentukan Malaysia.38 Gambar di bawah

menunjukkan foto Penandatanganan Laporan Cobbold dari Komisi Penyelidikan.

Gambar 2.3 Penandatanganan Laporan Cobbold dari Komisi Penyelidikan,

Kalimantan Utara dan Serawak, di Knebworth House, London pada 21 Juni 1962.

dari sebelah kiri Sir David Watherston, Sir Anthony Abell, Lord Cobbold di tengah,

mantan gubernur Bank of England Dato 'Wong Pow Nee, Encik Mohd Ghazali bin

Shafie, mewakili pemerintah Malaya, dibelakang wakil pemerintah Inggris Bapak

H. Harris bertindak sebagai Sekretaris.39

37 Formation of Malaysia 16 September 1963, Op. Cit.. 38 Formation of Malaysia 16 September 1963, Op. Cit.. 39 https://www.britishempire.co.uk/images2/cobboldcommission.jpg

37

Laporan hasil survei Komisi Cobbold diserahkan kepada Pemerintah

Inggris dan Pemerintah Federasi Malaya pada 21 Juni 1962. Pada tanggal 31

Agustus 1963 perwakilan pemerintah Inggris, Federasi Malaya, Sabah, Serawak

dan Singapura menandatangani perjanjian untuk membentuk Federasi Malaysia

namun Brunei tidak ikut menandatangani dan memilih untuk tidak bergabung.

Federasi Malaysia memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 September

1963.40 Gambar di bawah menunjukkan peta negara koloni Inggris yang

diwacanakan menjadi Federasi Malaysia.

Gambar. 2.4 Peta Wilayah kolono Inggris.41

40 Formation of Malaysia 16 September 1963, Op. Cit.. 41 https://2.bp.blogspot.com/-

FpqT7Lzk5Ps/VKjhHKaiDOI/AAAAAAAABEI/l2Dxg_vRlk8/s1600/1946_British_Colonies_of_

Malaya_Singapore_Serawak_North_Boneo_and_Brunei.png

38

2.1.1.2 Polemik Masuknya Sabah kedalam Federasi Malaysia

Ketika Federasi Malaysia didirikan, Indonesia dan Filipina menolak temuan

Komisi Cobbold karena sensus tidak dilakukan secara menyeluruh atau hanya

perwakilan tokoh tertentu saja. Kemudian terjadi Manila Accord 1963 yang

diadakan oleh pertemuan tiga pihak di Manila antara Presiden Sukarno, Presiden

Diosdado Macapagal, dan PM Tunku Abdul Rahman yang menyepakati pengajuan

petisi ke PBB untuk mengirim kembali komisi penyelidikan. Sebagai gantinya,

Indonesia dan Filipina tidak keberatan terhadap pembentukan Federasi Malaysia

jika komisi baru menemukan opini publik yang mendukung federasi.4243 Gambar di

bawah menunjukkan foto berlangsungnya penandatanganan Manila Accord 1963

oleh Presiden Sukarno, PM Tunku Abdul Rahman Putra dan Presiden Diosdado

Macapagal.

Gambar 2.5 Manila Accord 1963 yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno, PM

Tunku Abdul Rahman Putra dan Presiden Diosdado Macapagal.44

42 Teguh Setiawan. M Irwan Ariefyant . Republika. Siapa yang Berhak Atas Sabah? Ini Klaim

Malaysia. Diakses dalam https://www.republika.co.id/berita/mjhlt5/siapa-yang-berhak-atas-sabah-

ini-klaim-malaysia (15/12/2019,21:38 WIB) 43 Philip Mathews, 2014, Chronicle of Malaysia: Fifty Years of Headline News, 1963-2013,

Editions Didier Millet, 2014 hal. 29 44 http://3.bp.blogspot.com/-

4SJJ5Xblbp8/UWv37n7B2lI/AAAAAAAACoU/lZ4GkYv941Q/s640/314736_249734445059045

_7635343_n.jpg

39

Pada 15 Agustus 1963 hingga 5 September 1963, PBB segera membentuk

misi ke Kalimantan yang terdiri dari diplomat-diplomat Argentina, Brasil, Sri

Lanka, Cekoslovakia, Ghana, Pakistan, Jepang, dan Yordania. Misi delegasi PBB

mewajibkan menuliskan laporannya langsung ke sekjen PBB. Komisi menemukan

mayoritas mendukung gagasan bergabung dengan Malaysia pada 14 September

1963 dengan hasil yang sama seperti Cobbold Comission. Indonesia dan Filipina

tetap menolak laporan komisi, kemudian Sukarno memicu konfrontasi dengan

Malaysia sedangkan Filipina menyusun rencana menstabilisasi Sabah dengan

memanfaatkan dua suku loyalis Kesultanan Sulu yaitu Tausug dan Sema.45

Pada Inti pada pasal 11 Manila Accord 1963 Indonesia dan Filipina

menyatakan bahwa mereka akan menyambut baik pembentukan Malaysia asalkan

dukungan orang-orang di wilayah Kalimantan dipastikan oleh otoritas independen

dan tidak memihak yaitu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

perwakilannya.46 Pada Penandatanganan Manila Accord 1963 yang terdaftar di

PBB sebagai perjanjian nomor 8029, Perdana Menteri Federasi Malaysia Tunku

Abdul Rahman setuju bahwa klaim Sabah Filipina tidak akan dipadamkan oleh

Federasi Malaysia yang akan dibuat pada 16 September 1963. Klaim Filipina

tertuang pada Paragraf 12 dari Manila Accord 1963 yang disetujui dan

ditandatangani oleh Filipina, Malaysia dan Indonesia. 47

45 Philip Mathews, Op. Cit. 46 No. 8029. Manila Accord1 Between The Philip Pines, The Federation Of Malaya And Indo

Nesia. Signed At Manila On 31 July 1963,United Nation, Diakses dalam:

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20550/volume-550-I-8029-English.pdf

(17/10/2019,23:31 WIB) 47 On Manila Accord of 1963: Malaysia prefers to lose 'national honour' than to lose Sabah,

Defenders Of Philippine Sovereignty, diakses dalam http://defenders-philippine-

40

2.1.1.3 Pentingnya Sabah bagi Malaysia

Selain alasan bahwa Sabah merupakan warisan Malaysia dari Inggris, tentu

terdapat keuntungan lain atau kontribusi Sabah terhadap kemajuan Malaysia.

Ekonomi di Sabah bergantung pada industri ekspor komoditas kayu, sektor

pertanian, pariwisata dan manufaktur. Sedangkan komoditas utama yaitu: minyak

bumi, minyak kelapa sawit dan kakao yang diekspor ke luar negeri. Karena sumber

daya alam yang kaya dari negara, hampir 1/7 dari tanah di daerah Sabah cocok

untuk mengembangkan sektor pertanian.48 Gambar di bawah menunjukkan peta

wilayah negara bagian Sabah.

Gambar 2.6 Peta Wilayah negara bagian Sabah.49

sovereignty.blogspot.com/2013/04/signing-of-manila-accord-1963-on-31st.html

(11/05/2020,02:04 WIB) 48 Kerajaan Negeri Sabah , Ekonomi, Sabah Gov, diakses dalam

http://www.sabah.gov.my/cms/?q=ms/content/ekonomi (12/5/2020,02:09 WIB) 49 http://www.sabah.gov.my/cms/sites/default/files/contents/map_sabah.jpg

41

Tentu dengan berbagai manfaat Ekonomi, legitimasi Politik Malaysia akan

menimbulkan efek berantai dari kemenangan mempertahankan Sabah dari klaim

negara lain. Sabah yang memiliki luas 72.500 kilometer persegi tentu berkontribusi

banyak dalam mempengaruhi kondisi geopolitik di Asia Tenggara khususnya

Indonesia dan Filipina. Luas wilayah sabah mempengaruhi jangkauan wilayah

kekuasaan laut, dan udara karena wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) laut

negara Malaysia dihitung berdasarkan 200 mil dari titik daratan terluar. Di masa

depan Malaysia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan klaim terhadap

wilayah Indonesia maupun Filipina dengan menggunakan strategi dan diplomasi

yang matang.

Kebutuhan militer merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mahal,

tentunya dibutuhkan sokongan dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan

keamanan, militer dan alutsista. Kedaulatan dan keamanan nasional perlu dijaga

dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, teknologi, alutsista dan

dukungan domestik yang mumpuni. Oleh karena itu, jaminan perlindungan negara

akan memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan sehingga negara

akan terkontrol. Rangking kekuatan Militer Malaysia menurut GFP (Global Fire

Power) menempati posisi 41 dengan nilai power indeks 0,6523 pada tahun 2019.50

50 GFP, 2019 Military Strength Rangking, diakses dalam

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (18/1/2020,18:51 WIB)

42

Ketika Negara maju dan kuat secara ekonomi, politik dan sosial maka akan

meningkatkan daya tawar atau Bargaining Power di kancah dunia sehingga

membantunya untuk mempermudah melakukan diplomasi dan negosiasi dengan

negara lain untuk mendapat kepentingan nasional. Oleh karena itulah Malaysia

tidak akan dengan mudah dan akan terus mempertahankan Sabah dari klaim atau

ancaman luar negeri terutama dalam konteks skripsi ini dari kesultanan Sulu.

2.1.2 Sabah dalam Perspektif Filipina

Posisi Filipina sesuai dengan Manila Accord 1963 Paragraf 12 yang

disetujui dan ditandatangani oleh Filipina, Indonesia dan Malaysia menyatakan

bahwa Filipina menegaskan posisinya mengeklaim Sabah tentang dimasukkannya

North Borneo di Federasi Malaysia. Para Menteri mencatat klaim Filipina dan hak

Filipina untuk terus mengejar hal itu sesuai dengan hukum internasional dan prinsip

penyelesaian perselisihan pasif. Filipina setuju bahwa dimasukkannya Kalimantan

Utara ke dalam Federasi Malaysia tidak akan mengurangi klaim Filipina. Dalam

konteks hubungan dekat antar negara, ketiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan

Malaysia sepakat mengerahkan upaya mereka untuk membawa klaim ke solusi

yang adil dan cepat dengan cara-cara damai, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrasi,

atau penyelesaian yudisial.51

51 On Manila Accord of 1963: Malaysia prefers to lose 'national honour' than to lose Sabah,

Defenders Of Philippine Sovereignty, diakses dalam http://defenders-philippine-

sovereignty.blogspot.com/2013/04/signing-of-manila-accord-1963-on-31st.html

(11/05/2020,02:04 WIB)

43

Setiap presiden yang terpilih dan menjabat di awal-awal pelantikannya,

Kesultanan Sulu mengirimkan delegasinya untuk menyampaikan pesan bahwa

Kesultanan Sulu menyerahkan perjuangan Sabah kepada Pemerintah Pusat Filipina.

Terakhir Kesultanan Sulu mengirim pesan kepada Presiden Benigno Aquino.

Jamalul Kiram III mengirim surat melalui Agbimuddin Kiram kepada Presiden

Aquino pada 28 Juni 2010, dua hari sebelum Aquino mengambil sumpahnya

sebagai Presiden. Dalam Surat itu, Jamalul Kiram III menyatakan pendirian

klannya atas klaim Filipina yang mengklaim negara bagian Sabah di Malaysia timur

dan proses perdamaian di Muslim Mindanao.52

2.1.3 Sabah dalam Perspektif Kesultanan Sulu

Kesultanan Sulu memandang Sabah sebagai wilayahnya berdasarkan

sejarah karena Sabah yang terletak di Kalimantan Utara dulu oleh Kesultanan Sulu

disewakan kepada perusahaan Inggris. Berikut sejarah Sabah yang di pegang teguh

Kesultanan Sulu dalam Klaimnya terhadap Sabah Sabah dari Malaysia.

2.1.3.1 Berpisahnya Sabah dari Kesultanan Sulu

Kedatangan Spanyol ke Filipina yang dipimpin oleh Miguel López de

Legazpi pada tahun 1565 mendirikan koloni San Miguel di pulau Cebu mencoba

menaklukkan kelompok-kelompok Muslim di Filipina Selatan dan melakukan

pertempuran yang dikenal dengan perang Moro yang berlangsung mulai dari tahun

1578 hingga tahun 1898 antara pemerintah kolonial Spanyol dan kaum Muslim di

Mindanao.53

52 Arlyn dela Cruz, What’s inside Kiram’s lost letter to Aquino, Philippine Daily Inquirer, diakses

dalam https://newsinfo.inquirer.net/366817/whats-inside-kirams-lost-letter-to-aquino 53 Ibid.

44

Pada awal abad ke-17, Sultan Kudarat dari Maguindanao membentuk

Konfederasi yang terdiri dari Maranao, Maguindanao, Tausug (Kesultanan Sulu)

dan kelompok Muslim lain yang wilayahnya membentang dari Teluk Davao ke

Dapitan di semenanjung Zamboanga Filipina Selatan. Beberapa serangan Spanyol

terhadap Konfederasi Kesultanan Islam selalu gagal, namun pada 1 Januari 1638

Spanyol dengan 80 kapal dan 2000 tentara berhasil mengalahkan Tausug dan

menduduki Jolo hingga tahun 1646. Pada 1737 Sultan Alimud Din I

menandatangani perjanjian damai permanen dengan Spanyol.54

Gambar. 2.7 Peta Wilayah Persekutuan Kesultanan dan Spanyol.55

Karena Spanyol sudah mengalahkan Kesultanan Sulu, maka seluruh

wilayah Kesultanan Sulu di klaimnya. Namun klaim kedaulatan Spanyol tidak

pernah diakui oleh Britania Raya dan Jerman. Pada tahun 1878 terjadi perjanjian

54 Ibid. 55https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Moro_Sultanates_%28Philippines

%29.png/1024px-Moro_Sultanates_%28Philippines%29.png

45

British North Borneo Treaties 1878 yang intinya berisikan Kesultanan Sulu melalui

Sultan Mohamet Jamal Al Alam memberikan wilayahnya di Kalimantan Utara

untuk Perusahaan Inggris dengan imbalan membayar biaya kompensasi kepada

Sultan Sulu berjumlah jumlah uang 5000$ per tahun dengan syarat tidak akan

pernah dialihkan ke negara atau perusahaan asing lain.56

Gambar 2.8 Alrfed Dent, Pendiri British North Borneo.57

Kesultanan Sulu mencoba melindungi Kalimantan Utara melalui British

North Borneo Treaties 1878 dengan menyewakan Sabah kepada perusahaan Inggris

supaya tidak jatuh ke tangan Spanyol Gambar di atas menunjukkan Foto salah satu

tokoh perwakilan perusahaan Inggris yang berperan dalam perjanjian antara Inggris

dengan Kesultanan Sulu dalam penyewaan wilayah Kalimantan Utara.

56 British North Borneo Treaties, 1878, diakses dalam:

http://www.lawnet.sabah.gov.my/Lawnet/SabahLaws/Treaties/GrantBySultanOfSuluOfTerritories

AndLandsOnTheMainlandOfTheIslandOfBorneo.pdf (20/10/2019,00:59 WIB) 57 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/AlfredDent.jpg/170px-

AlfredDent.jpg

46

Gambar di bawah menunjukkan logo perusahaan Inggris dan peta wilayah

Sabah yang dikelolanya..

Gambar 2.9 Logo British North Borneo.58

Gambar 2.10 Peta Wilayah British North Borneo.59

58 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/BNBCC-Logo.png 59 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/BritishNordBorneo-

AreaOfTheCharteredCompanysProperty.PNG/800px-BritishNordBorneo-

AreaOfTheCharteredCompanysProperty.PNG

47

Gambar dibawah menunjukkan Sultan Sulu yang menyewakan Kalimantan

Utara kepada perusahaan Inggris pada tahun 1878.

Gambar 2.11 Sultan Mohamet Jamal Al Alam pada 1881.60

60 https://www.alamy.com/thumbsImages.aspx?url=https://c7.alamy.com/comp/P74K54/the-late-

mahomet-jemalal-alam-sultan-of-the-sulu-islands-digital-improved-reproduction-from-an-original-

print-from-the-year-1881-P74K54.jpg&imageref=P74K54

48

Gambar 2.12 Kekalahan Kesultanan Sulu atas Spanyol.61

Gambar di atas menunjukkan rentetan serangan Spanyol untuk

mengalahkan Kesultanan Sulu. Kemudian terjadi Protocol Madrid 1885 di Madrid

Spanyol yang berisikan tentang perjanjian antara Inggris, Jerman dan Spanyol

untuk mengakui kedaulatan Spanyol atas Kepulauan Sulu dan sebaliknya Spanyol

menghentikan klaim atas wilayah Kalimantan, semua klaim kedaulatan Kesultanan

Sulu di Kalimantan dan yang terdiri dari pulau Balambangan, Banguey, dan

Malawali, telah menjadi wilayah yang dikelola oleh British North Borneo Company

yang menjadi awal dari terpisahnya status administratif kesultanan Sulu atas

Sabah.62

61 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/1848-1899_sulu_ph.jpg/880px-

1848-1899_sulu_ph.jpg 62 British North Borneo, 1885.Protocol Of 1885, diakses dalam:

http://www.lawnet.sabah.gov.my/Lawnet/SabahLaws/Treaties/Protocol%28Madrid%29.pdf

(20/10/2019,01:02 WIB)

49

2.1.4 Klaim Sabah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu

Berdasarkan Hukum Internasional

Menurut hukum internasional, ada beberapa cara perolehan teritorial antara

lain melalui penaklukan, resolusi dan penyerahan. Penaklukan atau aneksasi diakui

sebagai metode akuisisi teritorial di masa lalu tetapi telah dianggap ilegal di bawah

hukum internasional sejak Piagam PBB diberlakukan pada tahun 1945. Oleh karena

itu, metode yang paling memungkinkan untuk Sabah yaitu melalui penyerahan dan

resolusi. Penyerahan dan resolusi yaitu negara dapat memperoleh kedaulatan atas

suatu wilayah tertentu jika kedaulatan tersebut ditransfer atau diserahkan

kedaulatannya kepada pihak lain. Jika Perjanjian British North Borneo 1878

diadopsi maka jelas bahwa kedaulatan atas Sabah dialihkan pada tahun 1878 oleh

Kesultanan Sulu ke Inggris yang kemudian dilanjutkan diserahkan ke Malaysia.63

Dalam hukum internasional, resolusi mengacu pada perolehan kedaulatan

melalui pelaksanaan kedaulatan yang sebenarnya, dipertahankan untuk jangka

waktu yang wajar dan berlaku tanpa keberatan dari negara mana pun. Oleh karena

itu pada Komisi Cobbold dan Komisi PBB pada 1963, Kesultanan mungkin tidak

dapat mengklaim kedaulatan atas Sabah karena Malaysia sejak 1963 menerapkan

resolusi dan mengelola Sabah dengan konsistensi tanpa keberatan dari anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).64

63 Mohd Hazmi bin Mohd Rusli, Muhamad Azim bin Mazlan, CO13043 Sultan of Sulu’s Sabah

Claim: A Case of ‘Long-Lost’ Sovereignty?, RSIS, diakses dalam https://www.rsis.edu.sg/rsis-

publication/rsis/1933-sultan-of-sulus-sabah-claim/#.X5BYVdAzbIV (21/10/2020 22:50 WIB) 64 Ibid.

50

Namun yang lebih menarik adalah Malaysia setiap tahun masih rutin

membayar sewa Sabah ke Kesultanan Sulu walaupun bukan berarti Malaysia

mengakui Kesultanan Sulu memiliki Sabah. Menurut penulis, hal ini dilakukan

sebagai usaha resolusi konflik untuk menghindari konflik di masa mendatang demi

menjaga keamanan dan kestabilan regional sebagaimana sikap umum negara-

negara ASEAN menyelesaikan konflik selalu menggunakan status Quo.

Malaysia sejak Komisi Cobbold dan Komisi PBB pada 1963 telah

membentuk pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola Sabah dan juga dengan

pengakuan masyarakat internasional sebagai bagian dari Malaysia.65 Pemerintah

Filipina berturut-turut telah mengangkat masalah klaim atas Sabah dengan

pemerintah Malaysia di berbagai forum regional dan internasional. Filipina juga

membawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag untuk arbitrase, namun

pemerintah Malaysia tetap menolak dengan alasan Sabah telah menjadi bagian

integral dari Malaysia melalui proses konstitusional dan demokratis.66

Pada 3 Maret 2013 setelah bentrokan terjadi, Presiden Aquino ingin Royal

Army of Sulu untuk kembali ke Filipina karena tindakan Terorisme kelompok

Jamalul Kiram III melanggar Konstitusi dan kejahatan menghasut untuk

memberontak. Presiden Aquino tetap mematuhi sumpah jabatannya bahwa dia akan

membela Konstitusi dan menerapkan hukum negara dengan mengejar klaim

teritorial kita atas Sabah. Pada Undang-undang Republik No. 5446 yang disahkan

65 Ibid. 66 G James, How Philippines will eventually take Sabah, Malaysia Kini, diakses dalam

https://www.malaysiakini.com/letters/ (22/10/2020 16:05 WIB)

51

pada tahun 1968 tidak pernah dicabut, dan Bagian 2 menyatakan: Pengertian garis

pangkal laut teritorial Kepulauan Filipina sebagaimana diatur dalam Undang-

undang ini dengan tidak mengurangi penggambaran garis pangkal laut teritorial di

sekitar wilayah Sabah, yang terletak di Kalimantan Utara, di mana Republik

Filipina memiliki memperoleh kekuasaan dan kedaulatan.67

Pengadilan Internasional PBB (ICJ) mengasumsikan yurisdiksi atas

sengketa wilayah tertentu hanya jika kedua pihak setuju untuk melakukannya atau

jika kedua negara memiliki perjanjian yang mengharuskan mereka untuk

menyetujui yurisdiksi ICJ.68 Leila de Lima seorang sekretaris di Departemen

Kehakiman Filipina (DOJ) mengatakan bahwa pemerintah tidak mengesampingkan

untuk membawa sengketa teritorial Sabah ke Mahkamah Internasional di Den

Haag, sebelum itu pemerintah butuh waktu untuk mempelajarinya dengan cermat

dan tidak ingin merusak persahabatannya dengan Malaysia.69

2.2 Hubungan Sulu dengan Malaysia dan Filipina di Era Modern

Kesultanan Sulu dalam posisinya di Filipina sebagai negara otonomi khusus,

oleh karena itu Kesultanan Sulu pada awalnya menyerahkan perjuangan Sabah ke

Filipina sebagai negara yang menaunginya. Berikut adalah posisi hubungan

Kesultanan Sulu dengan Filipina dan Malaysia di era modern.

67 Bring Sabah issue to the International Court of Justice now , Rigoberto Tiglao, Diakses dalam

https://rigobertotiglao.com/2013/03/03/bring-sabah-issue-to-the-international-court-of-justice-

now/ (26/10/2020 01:56 WIB) 68 Ibid. 69 Manila may take Sabah claim to ICJ, Daily Express, diakses dalam

http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=84480 (26/10/2020 01:47 WIB)

52

2.2.1 Hubungan Kesultanan Sulu dengan Filipina

Kesultanan Sulu termasuk daerah otonomi pada konstitusi Filipina bersama

dengan daerah Islam lainya pada August 1, 1989 ke dalam Autonomous Region in

Muslim Mindanao (ARMM). Pada Undang-undang Eighth Congress Republic Act

No. 6734, 1 August 1989, An Act Providing For An Organic Act For The

Autonomous Region in Muslim Mindanao membahas bahwa Masyarakat Daerah

Otonom Muslim Mindanao membentuk Pemerintahan Daerah Otonom yang

mencerminkan cita-citanya dalam kerangka konstitusi, kedaulatan bangsa serta

keutuhan wilayah Republik Filipina dan untuk mengamankan diri mereka sendiri

dan keturunan mereka berkat otonomi, demokrasi, perdamaian, keadilan dan

kesetaraan dan mengumumkan Undang-undang Organik ini melalui Kongres

Filipina.70

Pada Pasal I bagian 1 membahas terkait Nama Daerah Otonomi di Muslim

Mindanao sedangkan pada Bagian 2 membahas tujuan pembentukan Daerah

Otonomi di Muslim Mindanao untuk memberikan struktur dasar pemerintahan

dalam kerangka Konstitusi dan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Republik

Filipina, dan untuk memastikan perdamaian dan persamaan di depan hukum semua

orang di Daerah Otonomi.71

70 An Act Providing For An Organic Act For The Autonomous Region In Muslim Mindanao,

Lawphil, Diakses dalam https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6734_1989.html

(22/10/2020 10:50 WIB) 71 Ibid.

53

Pada Pasal II membahas Area dan Kursi Pemerintah Daerah Otonomi.

Bagian 1 pada poin 1 membahas bahwa Daerah Otonomi di Muslim Mindanao

yang akan terdiri dari provinsi dan kota yang memberikan suara dengan baik dalam

pemungutan suara. Sedangkan pada poin 2 membahas wilayah Otonomi yaitu di

Provinsi Sulu, Basilan, Cotabato, Davao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur,

Maguindanao, Palawan, Cotabato Selatan, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, Zamboanga

del Norte, dan Zamboanga. del Sur, dan kota Cotabato, Dapitan, Dipolog, General

Santos, Iligan, Marawi, Pagadian, Puerto Princesa, dan Zamboanga. Pada Bagian 2

membahas Majelis Legislatif Daerah pada pemerintahan Daerah Otonomi Muslim

Mindanao.72

2.2.1.1 Jenis Otonomi Daerah Kesultanan Sulu

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Otonomi

Daerah Kesultanan Sulu yaitu Otonomi Material yang berarti kewenangan daerah

otonom itu dibatasi dan terperinci apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Jadi

apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah

pusat, maka pemerintah daerah pada hakikatnya tidak akan mampu

menyelenggarakan urusan tersebut.73

72 Ibid. 73 Dewi Kartika Sari, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal, Universitas Muhamadiyah Purwakarta, Diakses

Dalam

Http://Repository.Ump.Ac.Id/2360/3/Bab%20ii_Dewi%20kartika%20sari_Hukum%2711.Pdf

(02/11/2020 22:23 Wib)

54

Struktur politik dan sistem peradilan ARMM memiliki bentuk kesatuan

pemerintah dan tidak memiliki Parlemen sendiri untuk membuat Undang-undang.

Di ARMM, penduduk memilih gubernur dan wakil gubernur daerah mereka.

Gubernur daerah memiliki Kabinet dan dewan penasihatnya sendiri. Kekuasaan

legislatif terletak pada majelis legislatif daerah yang terdapat 24 anggota dan dipilih

oleh rakyat. Pada hukum dan Peradilan, ARMM memberikan yurisdiksi pengadilan

syariah atas kasus-kasus yang melibatkan umat Islam di wilayah tersebut. Namun

hukum kesukuan masih berlaku untuk sengketa masyarakat adat di wilayah

tersebut.74

Pejabat pemerintah daerah di bawah ARMM masih mengandalkan bantuan

dari pemerintah Filipina yang mengakibatkan ketergantungan ARMM pada

pemerintah nasional dalam anggaran tahunannya. ARMM mencakup lima provinsi

utama yakni Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi.

Pemerintah pusat Filipina akan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan

ARMM. Polisi Nasional Filipina juga akan mengatur, memelihara, dan mengawasi

Kantor Regional Polisi untuk menegakkan hukum.75

Pada 12 September 1962 yaitu masa pemerintahan Presiden Diosdado

Macapagal, pemerintah Filipina mengklaim wilayah Kalimantan Utara, karena

kedaulatan penuh, hak milik dan kekuasaan atasnya "diserahkan" oleh ahli waris

Sultan Sulu, Muhammad Esmail E. Kiram I ke Filipina sebagai suatu negara yang

74 Pizaro Gozali, Sejumlah Perbedaan Otonomi Barmm Dan Armm Pada Bangsamoro, Anadolu

Agency, Diakses Dalam Https://Www.Aa.Com.Tr/Id/Dunia/Sejumlah-Perbedaan-Otonomi-

Barmm-Dan-Armm-Pada-Bangsamoro/1374488 (02/11/2020 22:23 WIB) 75 Ibid.

55

menaungi kesultanan Sulu. 76 Sultan Mohammad Esmail Kiram bertemu dengan

Wakil Presiden sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina Emmanuel Pelaez untuk

menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan atas Sabah kepada Pemerintah Filipina.

Kesepakatan serupa juga ditandatangani tahun 1969 dilakukan dan ditujukan

kepada Pemerintah Filipina yang kemudian secara resmi memperjuangkan

kembalinya Sabah dari Malaysia.77

Pada 28 Juni 2010, dua hari sebelum Aquino mengambil sumpahnya

sebagai Presiden, Jamalul Kiram III mengirim surat melalui Agbimuddin Kiram

kepada Presiden Aquino. Dalam Surat itu, Jamalul Kiram III menyatakan pendirian

klannya atas klaim Filipina yang mengklaim negara bagian Sabah di Malaysia timur

dan proses perdamaian di Muslim Mindanao.78 Jamalul Kiram III mengatakan

dukungan klannya untuk pemerintahan Aquino yang baru dan rencananya terkait

pembentukan Dewan Pemerintahan Kerajaan Tertinggi Sementara (ISRRC) di

bawah kesultanan Sulu dan Kalimantan Utara sebagai hasil dari serangkaian

konsultasi di Simunul, Tawi- Tawi, Sulu dan Kawit pada 20, 25 dan 26 Juni 2010.79

76 Sultan Mohammad Esmail Kiram Sultan Of Sulu, Cession and Transfer of the Territory of

North Borneo by His Highness, Sultan Mohammad Esmail Kiram, Sultan of Sulu, Acting with the

Consent and Aprroval of the Ruma Bechara, in Council Assembled, to the Republic of the

Philippines, officialgazette, diakses dalam https://www.officialgazette.gov.ph/1962/04/24/cession-

and-transfer-of-the-territory-of-north-borneo-by-his-highness-sultan-mohammad-esmail-kiram-

sultan-of-sulu-acting-with-the-consent-and-aprroval-of-the-ruma-bechara-in-council-assembled-to/

(22/10/2020, 15:43 WIB) 77Egidius Patnistik, Liku-liku Sejarah Klaim Sabah, Kompas, diakses dalam

https://money.kompas.com/read/2013/03/06/08064895/liku-liku.sejarah.klaim.sabah?page=all

(11/05/2020,22:02 WIB) 78 Arlyn dela Cruz, What’s inside Kiram’s lost letter to Aquino, Philippine Daily Inquirer, diakses

dalam https://newsinfo.inquirer.net/366817/whats-inside-kirams-lost-letter-to-aquino 79 Ibid.

56

2.2.2 Hubungan Kesultanan Sulu dengan Malaysia

Tidak ada hubungan khusus antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu

kecuali terkait dengan Sabah. Malaysia mewarisi Sabah dari Inggris dan

mewajibkannya untuk membayar ke Kesultanan Sulu setiap tahun dalam jumlah

5.300 Malaysia ringgit sesuai dengan Perjanjian Perusahaan Inggris 1987. Duta

besar Malaysia untuk Manila Mohamed Taufik pada tahun 2003 bahkan pernah

mengkonfirmasi pengaturan negosiasi ulang bahwa telah membayar 5.000 ringgit

ke keluarga Kiram, sewa masih dibayar tetapi itu tidak berarti Malaysia mengakui

kepemilikan Kesultanan Sulu atas Sabah. Hingga tahun 2013, Kedutaan Malaysia

di Manila masih memberikan pembayaran tahunan 5.300 ringgit.80

Pada 2010, Dr Ebrahim Sa'ad, mantan duta besar Malaysia untuk Filipina

pergi ke Sulu menemui Jamalul Kiram III di Desa Maharlika dan menawarkan

untuk negosiasi ulang dengan menyewa Sabah selama 100 tahun dengan menaikkan

tawaran dari 70.000 peso atau 5300 ringgit ke harga 300,000 peso atau 27,000

ringgit per tahun. Sultan Jamalul Kiram III menolak tawaran Malaysia untuk sewa

jangka panjang Sabah dan mengatakan bahwa “Sabah tidak untuk dijual” kata Dr

Fatima Celia Kiram istri kedua sultan Jamalul Kiram III.81

80 Web Master, Op. Cit. 81 Barbara Mae Dacanay, Op. Cit.

57

2.2.3 Kesimpulan Hubungan Kesultanan Sulu dengan Filipina

dan Malaysia atas Klaim Sabah

Kesultanan Sulu termasuk daerah otonomi pada konstitusi Filipina maka

hubungan Internasional Kesultanan Sulu menjadi tanggung jawab dan juga

diwakilkan oleh Filipina sebagai negara Induknya. Klaim Kesultanan Sulu atas

Sabah diserahkan ke Pemerintah Filipina kepada Presiden di setiap periodenya dan

Kesultanan Sulu terus Mendukung Klaim Filipina atas Sabah. Hubungan antara

Malaysia dengan Kesultanan Sulu hanya sebatas Negara yang membayar sewa

Sabah kepada Kesultanan Sulu namun bukan berarti Malaysia mengakui Sabah

adalah milik Kesultanan Sulu. Walaupun secara kedaulatan dan Hukum

Internasional, jelas Sabah adalah wilayah kedaulatan Malaysia yang diakui oleh

dunia Internasional.

Filipina dalam memperjuangkan Sabah masih memperhitungkan hubungan

internasional dengan Malaysia supaya tidak terjadi gangguan politik, ekonomi dan

militer antar negara Filipina dan Malaysia. Filipina masih mengedepankan resolusi

konflik melalui jalur diplomasi, negosiasi dan hukum internasional yang damai

untuk menghindari konflik dengan Malaysia. Malaysia dalam upayanya untuk

mencegah terjadinya konflik di masa depan masih membayar uang sewa dan juga

berusaha untuk memperbarui perjanjian dengan memperpanjang biaya sewa. Hal

ini dilakukan Malaysia untuk menjaga supaya Kesultanan Sulu tidak menyerang

Sabah atau terciptanya wilayah yang aman dan stabil di Sabah.