bab 3 pendekatan dan metodologi

8/18/2019 Bab 3 Pendekatan Dan Metodologi

1/18

PT Ciriajasa Engineering Consultant

3.1. PENDEKATAN TEKNIS DAN METODOLOGI

PNPM-PISEW mempunyai ciri khas/karateristik yang berbeda dengan

program PNPM lainnya, yaitu; i! PNPM-PISEW memandang

pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari pembangunan

daerah, sehingga menempatkan pemerintah daerah sebagai "aktor

utama# pelaksanaan program, ii! keseluruhan proses partisipati$

penentuan kegiatan dalam PNPM-PISEW dilakukan secara

terintegrasi dengan proses Musrenbang se%ak tingkat desa,kecamatan hingga kabupaten mengacu pada && No'()/(**+

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN!,

sehingga tidak ada "dualisme# perencanaan dan sumber

pembiayaan ditingkat ‘grass-root’ , iii! mendudukan amat sebagai

koordinator perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan ealuasi

pembangunan di .ilayahnya' Peran amat adalah

mengkoordinasikan kegiatan oleh masyarakat melalui PNPM-PISEWdengan program-program dari SP0 sehinga tercipta sinergi se%ak

perencanaan, i! PNPM-PISEW mengoperasionalkan arahan

1encana 2ata 1uang Wilayah 121W! abupaten terkait a.asan

Strategis abupaten S! sebagai .ilayah pendorong pertumbuhan

melalui berbagai kegiatan peningkatan nilai tambah ekonomi

berbasis keunggulan .ilayah'

Pada pelaksanaannya,PNPM-PISEW mempunyai strategi pendekatanprogram sebagai berikut3

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - 5


2/18


5' Sinkronisasi antara kebi%akan umum dan program pembangunan

daerah dilaksanakan pada tahap perencanaan yang ter.u%ud

dalam esepakatan Prioritas ebi%akan 6idang Sosial dan Ekonomi

abupaten sesuai 1encana Pembangunan 7angka Menengah0aerah 1P7M0! dan 1encana Strategis 1enstra! ecamatan yang

partisipati$ dan aspirati$ terhadap kebutuhan masyarakat'(' Pengurangan kesen%angan antar-.ilayah dilakukan melalui

penetapan dan pengembangan S'4' Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan

pembangunan sosial ekonomi dilakukan mulai dari tahap

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penga.asan,

pemeliharaan, sampai dengan tahap ealuasi' Penguatan

dilakukan dengan pendekatan kemitraan yang melibatkan seluruh

pelaku pembangunan (stakeholders) melalui serangkaian

pelatihan dan pendampingan (technical assistances)'+' Penguatan %aringan antar pelaku pembangunan dilakukan dengan

membangun kepedulian dan pelibatan akti$ dari masyarakat

pelaku pembangunan melalui serangkaian .orkshop/seminar dan

$orum diskusi'

)' Perencanaan pembangunan .ilayah yang terpadu (integrated

regional planning), dimana berbagai pertimbangan sektor dapat

dengan optimal terakomodasi secara ke.ilayahan, melalui

pendampingan, .orkshop/ seminar, dan $orum diskusi'

0ari buku-buku pedoman dan panduan pelaksanaan PNPM-PISEW

yang didapatkan konsultan, serta pemahaman dari para calon

personil yang akan ditugaskan untuk peker%aan ini, strategipelaksanaan program tersebut diuraikan sebagai berikut3

3.1.1. Sinkronisasi Kebijakan dan ProgramPembangunan Daera dengan As!irasi Mas"araka#

Secara normati$, Pemerintah 0aerah mempunyai ke.enangan untuk

menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan

kondisi .ilayahnya, termasuk di dalamnya melakukan perencanaan

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - (


3/18


pembangunan' 0aerah mempunyai ke.enangan untuk menyusun

perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya,

baik dalam %angka pan%ang 1P7P0!, memengah 1P7M0! maupun

%angka pendek atau tahunan 1P0!' 8al tersebut telah diatur baikdalam && No' 4( tahun (**+ tentang Pemerintah 0aerah maupun

dalam && No' () tahun (**+ tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional'

Pada tataran empirik, kebi%akan dan program pembangunan yang

disusun oleh pemerintah daerah masih menyisakan beberapa

persoalan, diantaranya adalah 3

• ebi%akan pembangunan masih belum merespon secara utuh

kebutuhan masyarakat perdesaan!'

• ebi%akan dan pelaksanaan pembangunan masih belum

men%alankan pendekatan sistem yang utuh dan terukur masih

bersi$at sektoral dan parsial!'

6erangkat dari kenyataan tersebut, PNPM-PISEW mengembangkan

sistem perencanaan yang berupaya mensinkronkan antara

kebi%akan dan program yang dikembangkan oleh pemerintah daerah

dengan aspirasi masyarakat' Sinkronisasi ini dilaksanakan baik

pada tahap perencanaan, pelaksanan maupun pada ealuasinya' 0i

sinilah terlihat prinsip 0ari, 9leh, dan &ntuk Masyarakat 09&M!

diterapkan'

Pada tingkat perencanaan, aspirasi masyarakat di%aring melalui

metode perencanaan partisipati$ di tingkat kecamatan' Potensikecamatan sebagai basis pengembangan .ilayah! diidenti:kasi

secara partisipati$ oleh masyarakat' Identi:kasi potensi ekonomi

.ilayah kecamatan, menggunakan metode pe.ilayahan yakni

mendelineasi ka.asan-ka.asan yang homogen dari sisi kegiatan

ekonominya yang diistilahkan dengan hamparan seperti hamparan

pertanian, hamparan perkebunan dan lain-lain'

egiatan identi:kasi ini dilakukan melalui .adah elompok 0iskusi



4/18


Sektor 0S! yang beranggotakan masyarakat yang sepro$esi di

tingkat kecamatan dari berbagai desa, seperti kelompok tani,

perkebunan, industri kecil dan sebagainya' 0S dibentuk

didasarkan atas hamparan-hamparan yang ada, dan selan%utnyamelakukan analisis ekuatan-elemahan-Peluang-ncaman atas

hamparannya sehingga dihasilkan solusi dan kegiatan pendukung

dalam rangka pengembangan hamparannya' emudian dilakukan

analisis keterkaitan antar kegiatan serta analisis prioritas

menggunakan beberapa kriteria sehingga didapatkan kegiatan-

kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan diprioritaskan oleh

masyarakat' sebagai bahan masukan untuk

Musrenbang 2ahunan abupaten di ecamatan'

Sinkronisasi antara kebi%akan dan program pemerintah daerah

dengan aspirasi masyarakat ter.u%ud dalam esepakatan Prioritas

ebi%akan 6idang Sosial dan Ekonomi tingkat abupaten' Secara

skematis, sinkronisasi antara kebi%akan dan program pembangunan

daerah dengan aspirasi masyarakat dapat dilihat dalam Gambar

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - +


5/18


3.1'

Gambar 3. 1

Sinkronisasi Kebijakan dan Program Pembangunan

Daeradengan As!irasi Mas"araka#

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat desa dilibatkan dalam

pelaksanaan pembangunan kostruksi :sik melalui .adah ?embaga

emasyarakatan 0esa ?0!' ?0 ini merupakan organisasi yang

sudah ada dan tumbuh berkembang di masyarakat setempat,

seperti arang 2aruna, dan lain-lain'

Sedangkan pada tahap peman$aatan dan pemeliharaan, masyarakat

digerakkan untuk dapat memelihara hasil-hasil pembangunan agar

dapat berman$aat secara lestari dengan penuh kesadaran'

Penggerakkan masyarakat dalam pemeliharaan dilakukan melalui

.adah elompok Peman$aat dan Pemelihara PP!' Pengalaman

pada pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat

menun%ukkan bah.a dengan adanya PP ini, kegiatan peman$aatan

dan pemeliharaan men%adi e$ekti$ karena lebih teroganisir, adanya

pembekalan/pelatihan pemeliharaan serta dapat digunakan oleh

LMA Provinsi Sulawesi Selatan

Aspirasi

Masyarakat

PNPM-

PISEW

Pemrograman

Eksisting

Renstra

Kecamatan

PerumusanAspirasi

Paket

Kawasan

Kawasan

Strategis

Prioritas

Sektor dan

Kawasan

Prioritas Programdan Kegiatan

Memorandum

Program

Koodinatif

(MPK)

Kesepakatan

Anggaran

Implementasi&

Pengelolaan

Paket

KegiatanImplementasi

& Pengelolaan

RAPBD

Implementasi

& Pengelolaan

RPJM

KaupatenRKPD

Kerangka Pemberdayaan Masyarakat

PrioritasKei!akan

RPJPKaupaten

SinkronisasiProgram Dinas

dan aspirasi

masyarakat

4 - )

Program dan


6/18


pemerintah daerah untuk memelihara prasarana yang lebih luas'

Selain itu dengan adanya masyarakat terlibat langsung dalam

pelaksanaan, maka rasa memiliki masyarakat lebih tinggi sehingga

mereka bertekad untuk memeliharanya'

3.1.$. Pengembangan %i&a"a

Pendekatan pengembangan .ilayah dalam PNPM-PISEW dilakukan

melalui upaya pemberian dukungan terhadap kebutuhan sosial

dasar masyarakat perdesaan serta pengembangan potensi .ilayah

dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan,

dengan mensinkronkan ( dua! basis pengembangan .ilayah, yaitu

community ased dan sectoral ased' !ommunity ased

maksudnya adalah pengembangan .ilayah yang berdasarkan pada

aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan/desa' Sedangkan

sectoral ased maksudnya adalah pembangunan .ilayah yang

berdasarkan kebi%akan/program daerah di tingkat kabupaten'

Selain itu, pengembangan .ilayah %uga dilakukan melalui penetapan

a.asan Strategis abupaten S!'

Pengembangan .ilayah yang dilakukan berbasis .ilayah kecamatan

sebagai satuan .ilayah perencanaan' ecamatan dianggap tingkat

yang ideal untuk mempertemukan aspirasi masyarakat desa

dengan kebi%akan pemerintah daerah kabupaten' egiatan ekonomi

masyarakat yang dikembangkan adalah berbasis potensi ekonomi

kecamatan, yang secara cakupan .ilayah adalah optimal' Seiring

dengan perkembangan kabupaten sebagai .ilayah otonom, maka

potensi yang dikembangkan adalah berskala kabupaten, artinya

bah.a harus ter%adi integrasi antar kecamatan khususnya ka.asan-

ka.asan yang merupakan potensi kabupaten tanpa melihat batas

administrasi kecamatan' Inilah yang disebut integrasi secara spasial

ke.ilayahan!' ondisi inilah yang akan dikembangkan pada PNPM-

PISEW, bah.a kabupaten merupakan satu kesatuan .ilayah yang

utuh dalam pembangunan daerah'

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - @


7/18


3.1.3. Pene#a!an Ka'asan S#ra#egis Kabu!a#en (KSK)

0ilihat dari aspek pengembangan .ilayah, PNPM-PISEW mendorong

pengembangan S sebagaimana diamanatkan dalam && No' (@

2ahun (**A' a.asan Strategis abupaten/ota dalam && No'(@/(**A tentang Penataan 1uang adalah .ilayah yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkungan kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial,

budaya dan/atau lingkungan'

S PNPM-PISEW bertu%uan untuk mempercepat pertumbuhan dan

perkembangan ekonomi lokal dengan sasaran meningkatkan

pertumbuhan ekonomi ka.asan agar tersedia lapangan ker%a untukmasyarakat perdesaan dalam rangka mengurangi pengangguran di

perdesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan untuk

mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi

ka.asan sebagai upaya mengurangi kesen%angan antar .ilayah'

Pelaksanaan pembangunan in$rastruktur PNPM-PISEW di .ilayah

S diorientasikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat

khususnya masyarakat perdesaan, dengan harapan pembangunan

Pengembangan .ilayah yang dikembangkan dalam PNPM-PISEW

%uga dilakukan melalui penetapan suatu a.asan Strategis

abupaten S!' S merupakan ka.asan prioritas yang dinilai

strategis untuk didukung dalam periode %angka menengah ber%alan

untuk mencapai Misi PSE, karena S memiliki 3

• daya akomodasi pemerintah daerah yang paling tinggi

terhadap aspirasi masyarakat dalam penetapan program PSE'

• daya dukung .ilayah yang paling tinggi dalam memberikan

kontribusi pencapaian yang paling besar terhadap seluruh Misi

PSE abupaten

Wilayah prioritas tersebut pada akhirnya diharapkan dapat

mempercepat pencapaian Misi PSE abupaten serta memberikan

dampak kepada .ilayah lainnya di kabupaten' arena hubungan

S tersebut tidak hanya berorientasi ke dalam sa%a tetapi ke

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - A


8/18


regional pasar! di tingkat proinsi bahkan nasional' 0i sini peran

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan ka.asan sangat

strategis sehingga dapat menggalang inestasi sektor s.asta untuk

pengembangkan potensi daerah' Skema S dapat dilihat padaGambar 3.$'

a.asan yang ditetapkan sebagai S akan terdiri dari beberapa

kecamatan antara 5 sampai 4 kecamatan!, yang secara ekonomi

harus mempunyai potensi untuk dikembangkan men%adi komoditas

unggulan' Selain itu, kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam

S tersebut secara geogra:s harus berdekatan sehamparan!'

Penetapan S bukan sa%a ditu%ukan untuk mengembangkanekonomi lokal dalam .ilayah kabupaten yang bersangkutan, tetapi

lebih %auh lagi diharapkan dapat mengembangka ekonomi dalam

skala yang lebih luas antar-kabupaten atau proinsi!'

Gambar 3. $ Skema KSK

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - B

Kawasan

Prioritas -C

Prioritas-C

KawasanPrioritas-A

KDS

KDS

Outlet

Orientasi

Pasar

KDS

KDS

KDS

KDS

KDS KDS

KDS

Kelompok Komoditas

KDS

Kabupaten Y

IndustriPengelolaK Kawasan

Prioritas-B

(Lintas Kecamatan)

Wilayah

ProvinsiKabup

aten X

Lingkungan

Pasar

Nasional


9/18


Pengembangan konsep diarahkan untuk memberikan dukungan

pencapaian e$ekti:tas pengelolaan S PNPM-PISEW sebagai bentuk

kontribusi pemberian nilai tambah "alue Added! pada komoditas

unggulan masyarakat melalui peman$aatan 22


10/18


pertumbuhan ekonomi'

0engan demikian S PNPM-PISEW diarahkan pada sistem

agribisnis, sehingga merupakan sistem yang mencakup ka.asan

kecamatan, perdesaan, atau ka.asan yang ber$ungsi sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan

pembangunan perdesaan dan desa-desa penyangga hinterland!

atau .ilayah sekitarnya' Pengembangan ekonomi tersebut

di$okuskan pada komoditas unggulan di sektor pertanian'

3.1.*. Pengua#an Ka!asi#as Ke&embagaan

Penguatan apasitas elembagaan ini dilakukan berdasarkan

perumusan dan isu kondisi kelembagaan yang ter%adi saat ini' 0alam

upaya mempersiapkan kemandirianPemerintah 0aerah dalam

pengelolaan program lebih lan%ut' &ntuk itu diperlukan berbagai

tahapan penguatan dengan pendekatan bertumpu pada3

5' Sistem yang dikembangkan dalam PNPM-PISEW 9rganisasi

pengelolaan kegiatan dengan program dan %adual yang %elas

baik di S maupun di ecamatan reguler di semua 2ingkatan

daerah!' Sasaran yang diharapkan adalah terbentuknya sistem

ker%a yang e$ekti$ yang terkait dengan pemberdayaan

masyarakat'

(' Institusi pengelola PNPM-PISEW 2upoksi 2im Pengarah, 2im

oordinasi, 2im Sekretariat dan Pok%a di semua 2ingkatan

0aerah' Sasaran penguatan ini adalah semakin kuat/baiknya

mana%emen tatalaksana dalam mencapai tu%uan pemberdayaan

masyarakat'

4' S0M para anggota 2im Sekretariat / 2im oordinasi / Pok%a di

2ingkat Proinsi dan abupaten / ecamatan!' Pada tataran

indiidu, sasarannya adalah meningkatkan kapasitas personil

dalam men%alankan tugas-tugasnya'

&paya tersebut dilakukan melalui proses kegiatan PNPM- PISEW

secara terus menerus, baik di 2ingkat Proinsi, abupaten, sampai di

2ingkat ecamatan, serta melalui metoda pelatihan seperti

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - 5*


11/18


pengembangan teknik pelatihan, kurikulum, modul dan dengan

peman$aatan unsur pendukung lainnya seperti pendanaan, Sistem

In$ormasi Mana%emen, maupun peran $asilitasi konsultan'

0alam implementasinya, untuk dapat mengealuasi hasil kiner%adaerah dalam rangka pengelolaan PNPM-PISEW tersebut dilengkapi

dengan indikator kiner%a dan Pengukuran iner%a 0aerah pada semua

tingkatan'

esiapan 0aerah untuk Mandiri akan tercermin dari status hasil

pengukuran kiner%a serta potret daerah hasil ealuasi' &ntuk

keperluan semua hal tersebut diatas, data dasar, baik yang berupa

kondisi kelembagaan maupun isu strategis yang berkembang akansangat menentukan keberhasilan dari upaya penguatan kapasitas

penguatan kelembagaan daerah'

&ntuk memahami kerangka pemahaman penguatan ,kelembagaan

daerah bisa dilihat dalam#owchart


12/18


A. Tingka# Pengua#an Ka!asi#as

Penguatan kelembagaan yang dilakukan dalam PNPM-PISEW akan

meliputi tingkatan sistem, lembaga dan indiidu' etiga tingkatan

ini tidak berada dalam posisi yang terpisahkan antara satu dengan

yang lainnya, tetapi berada pada posisi yang saling berhubungan'

0engan demikian, penguatan kelembagaan tidak bisa hanya

dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan pada seluruh

tataran tersebut' dapun yang men%adi perhatian program pada

setiap tingkatan adalah sebagai berikut3

5' 2ingkat Sistem,Memberikan suatu kerangka ker%a kebi%akan dan

pengaturan bagi perangkat pengambil keputusan Pemerintah

0aerah Eksektuti$ dan ?egislati$! dalam upaya melaksanakan

tugas-tugas yang terkait dengan pembangunan .ilayah'(' 2ingkat ?embaga/Institusi,Memberikan suatu kerangka ker%a

pengelolaan mana%emen! bagi perangkat pelaksana sesuai

dengan tugas dan $ungsinya terkait dengan pembangunan

.ilayah dan sektor daerah'

4' 2ingkat Indiidu,Memberikan suatu kerangka pengembangan

etos dan kemampuan ker%a serta kompetensi personil utamanya

para aparatur! di dalam melaksanakan tugas-tugasnya'

Secara skematis, perhatian program pada setiap tingkatan dapat

dilihat dalam Gambar 3.* berikut'

Gambar 3. * Pers!ek#i, -aku!an Kegia#an

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - 5(

Sistem

Institusi

Individu

Tingkat I - Sistem Kerja, Efektitas sistem dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan

TIngkat II - Lembaga/Institusi, Peningkatan kinerja

institusi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

Tingkat III - Indiidu, Kemampuan pers!nil dalam

mema"ami dan melaksanakan tugas dengan baik

Aspek Perencanaan Aspek Pelaksanaan Aspek Pemanfaatan


13/18


B. Po&aMe#ode Peningka#an Ka!asi#as

Pada setiap tingkatan tersebut, PNPM-PISEW akan melakukan

interensi yang berbeda' arena bagaimanapun ketiga tingkatan

yang disebutkan sebelumnya memiliki karakteristik yang berbeda'

2ingkatan sistem memiliki kebutuhan penanganan yang lebih luas

dan kompleks %ika dibandingkan dengan tingkat lembaga dan

indiidu' 9leh karena itu diperlukan metode penangan yang sesuai

di setiap tingkatan' 6entuk interensi yang akan dilakukan oleh

program adalah sebagai berikut3

• Mendukung;

Pola ini memberikan masukan berupa dukungan terhadap proses-

proses penyusunan kebi%akan dan pengambilan keputusan'

PISEW memberikan masukan-masukan materi serta dukungan

yang bersi$at strategis agar proses tersebut dapat ber%alan

dengan baik dan lancar' PISEW tidak terlibat di dalam prosesnya

sendiri, karena hal tersebut menyangkut keputusan-keputusan

normati$ dan kadangkala bersi$at politis'

• Mediasi/asilitasi;

Pola ker%a Mediasi menitikberatkan kepada keterlibatan ker%a

dalam rangka melaksanakan $ungsi dan tugas lembaga/instansi

perencanaan' arena itu, pola ker%a mediasi $asilitasi!

mengarahkan kegiatannya kepada hal-hal yang bersi$at

$strenghtening activities work process prior to its %unction and

role& ' 0alam hal ini, PISEW akan turut terlibat pada beberapa

kegiatan ker%a untuk meningkatkan kiner%a $ungsi dan tugas

instansi perencanaan tersebut'



14/18


• 6antuan;

Pola ker%a pembantuan ini merupakan pola yang lebih akti$ dan

mempunyai sasaran langsung kepada indiidu atau personil yang

terkait dengan tugas-tugas perencanaan' 0alam hal ini, programmemberikan bantuan yang berupa ker%a bersama langsung

kepada indiidu-indiidu terkait sehubungan dengan penyelesaian

tugas-tugasnya' arena itu, pola ker%a terakhir ini mengarahkan

kegiatannya lebih kepada trans$er pengetahuan, keahlian, dan

sikap kepada setiap indiidu dalam memperbaiki kiner%a mereka'

etiga pola penanganan tersebut hubungannya dengan tiga

tingkatan sistem, lembaga dan indiidu! dapat dilihat dalamGambar 3./ berikut'

Gambar 3. /

Tingka# Ke#er&iba#an Menuru# Sasaran

-. Sasaran Peningka#an Ka!asi#as

Setiap interensi yang dilakukan oleh PNPM-PISEW dalam

melakukan peningkatan kapasitas pada setiap tingkatan,

mempunyai sasaran yang berbeda-beda' Sasaran pada tingkatan

sistem, akan berbeda dengan sasaran pada tingkatan lembaga dan

indiidu'

Pada tingkatan Sistem, sasaran yang diharapkan adalah

terbentuknya sistem ker%a yang e$ekti$ yang terkait dengan

pemberdayaan masyarakat' Pada tingkatan institusi, sasarannya


APARATLEMBAGA SISTEM

Sasara

nKerja

TingkatKeterlibata

nMENDUKUNG

MEDIASI

MEMBANTU

output

output

output

4 - 5+


15/18


adalah semakin kuatnya/baiknya mana%emen tatalaksana dalam

mencapai tu%uan pemberdayaanmasyarakat' Sementara itu, pada

tingkatan indiidu, sasarannya adalah meningkatnya kapasitas

personil dalam men%alankan tugas-tugasnya' Secara skematis,sasaran dari peningkatan kapasitas di setiap tingkatan dapat dilihat

dalam Gambar 3.0 berikut'

Gambar 3. 0

Ke&uaran Akir !ada se#ia! Tingka#an

Selan%utnya, %ika digambarkan keterkaitan antara tiga pola

penanganan ker%a dan tiga tingkatan sasaran ker%anya akan terlihat

seperti pada Gambar 3. dihalaman berikut'

D. 2aringan Kemi#raan

Pelaksanaan PNPM-PISEW tidak hanya men%adi tanggung%a.ab

pemerintah, melainkan tanggung%a.ab seluruh pelaku

pembangunan baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah,

legislati$, masyarakat, ?SM, maupun kalangan s.asta' 9leh karenaitu, seluruh stakeholder tersebut harus beker%asama mulai dari

tahap perencanaan hingga tahap ealuasi program melalui

penciptaan %aringan kemitraan dan pembagian peran yang %elas'

Pen%elasan tentang peran dan keterlibatan setiap stakeholder dapat

dilihat dalam pen%elasan tentang mekanisme ker%a' Secara

sistematis, peran dan keterlibatan setiap stakeholder dapat dilihat

pada Gambar /. dihalaman berikut'


Terbentuknya Sistem Kerja yang

Efektif terkait dengan Upaya

Pemberdayaan Masyarakat

Sistem

Institusi

Individu

Semakin baiknya Manajemen Tata

Laksana dalam Mencapai Misi/

Tujuan PM

Meningkatnya KapasitasPersnil dalam Menjalankan

Tugasnya

Peningkatan

Kapasitas dalam

Perencanaan dan

pelaksanaan

Pemangunan

Daera"

4 - 5)


16/18


Gambar 3. Peningka#an Kinerja !ada se#ia! Tingka#an

Gambar 3.

Pembagian Peran dan Kemi#raan dian#ara Pe&aku

Pembangunan da&am PNPM4PISE%


Keluaran :

Pemahaman Personil akan

tugasnya dan mampu

melaksanakannya denganbaik

SIS!M

Keluaran :

Mekanisme Manajemen

Pemberdayaan

Masyarakat yang efektif

dan berkesinambungan

Keluaran :

Pelaksanaan program

kerja di bidang

Pemberdayaan

Masyarakat yang

transparan dan

akuntabel

L!MBA"AI#$I%I$&

SIKL&SP!#I#"KAA#KAPASITAS

DUKUNGAN DUKUNGAN

MEDIASI

MEDIASI

MEDIASI

BANTUAN

BANTUAN

BANTUAN

DUKUNGAN

(Supporting)

(Facilitating)

(Assisting)

4 - 5@

PSE

PerencanaanPenganggaranPenga.asanEaluasi

Legislatif

Masyarakat

LS

M

Swasta

Eksekutif

PerencanaanPelaksanaanPenga.asan

Ealuasi

Pemeliharaan

Penga.asan

PerencanaanPenganggaranPelaksanaanPenga.asanEaluasiPemeliharaan

InestorImplementor


17/18


E. Penga'asan Program

5' udit

Pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW diaudit oleh 6adan Pemeriksa

euangan dan Pembangunan 6PP!, dan dilakukan 5 satu! kali

dalam setiap tahun terhadap unit pelaksana sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(' Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan secara teratur

oleh pemerintah daerah dan Sekretariat Nasional PNPM-PISEW'

Pengembangan sistem mana%emen pengaduan masyarakat di

ba.ah &PM di semua tingkatan pemerintahan harus

dilaksanakan di ba.ah penga.asan 0it%en PM0, ementerian

0alam Negeri, yang berkoordinasi dengan 2im koordinasi PNPM-

PISEW pada setiap tingkat pemerintahan'Pengaduan masyarakat

yang tidak dapat diselesaikan di &PM, akan dilaporkan ke 2im

oordinasi Penanggulangan emiskinan 0aerah 2P0! untuk

penyelesaian masalah'

6agan alir proses penganduan program PISEW selengkapnya dapat

dilihat pada Gambar 3.5 berikut'

Gambar 3. 5 6agan A&ir Proses Pengaduan

LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - 5A


18/18


LMA Provinsi Sulawesi Selatan 4 - 5B

bab 3 pendekatan dan metodologi

Documents