Alasan Alasan hapusnya hapusnya

pidanapidana

Alasan hapusnya Alasan hapusnya pidanapidana

Hilangnya sifat melawan hukum = Hilangnya sifat melawan hukum = alasan pembenar / menghalalkan alasan pembenar / menghalalkan perbuatan yg pd umumnya merupakan perbuatan yg pd umumnya merupakan tindak pidanatindak pidana

Sifat melawan hukum tetap ada, tapi Sifat melawan hukum tetap ada, tapi petindak tidak dapat petindak tidak dapat dipertanggungjawabkan = alasan dipertanggungjawabkan = alasan pemaafpemaaf

1. Menghalalkan 1. Menghalalkan perbuatan / alasan perbuatan / alasan

pembenarpembenar(fait justificatief)(fait justificatief)

Keperluan membela diri / noodweer : Ps Keperluan membela diri / noodweer : Ps 49 (1)49 (1)

Ada peraturan UU yg pelaksanaannya Ada peraturan UU yg pelaksanaannya justru berupa perbuatan ybs : Ps 50justru berupa perbuatan ybs : Ps 50

Bila perbuatan ybs itu dilakukan utk Bila perbuatan ybs itu dilakukan utk melaks perintah jabatan yg diberikan melaks perintah jabatan yg diberikan oleh penguasa yg berwenang : Ps 51 (1)oleh penguasa yg berwenang : Ps 51 (1)

2. Memaafkan pelaku2. Memaafkan pelaku(fait d’excuse)(fait d’excuse)

Tidak mampu bertanggung jawab : Ps 44 Tidak mampu bertanggung jawab : Ps 44 (1)(1)

Paksaan yg tidak dapat dicegah / Paksaan yg tidak dapat dicegah / overmacht : Ps 48overmacht : Ps 48

Melanggar batas membela diri disebabkan Melanggar batas membela diri disebabkan perasaan goyang sbg akibat serangan thd perasaan goyang sbg akibat serangan thd dirinya : Ps 49 (2)dirinya : Ps 49 (2)

Perintah jabatan yg tidak sah : Ps 51 (2)Perintah jabatan yg tidak sah : Ps 51 (2)

Psl 50 KUHP: Psl 50 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan UU, tidak dipidana

1. Ttg apa yang dimaksud dengan ketentuan UU;2. Ttg apa yang dimaksud dengan perbuatan; dan3. Ttg apa yang dimaksud melaksanakan ketentuan UU.

JAWAB:1. Semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah2. Perbuatan adalah suatu Tindak Pidana3. Hoog Raad dlm ARREST 28-10-1895 menyatakan “menjalankan

UU tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh UU, akan tetapi lebih luas lg, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu UU”

Contoh melaksanakan ketentuan Contoh melaksanakan ketentuan UU psl 50 KUHP: UU psl 50 KUHP:

Penyidik diberi kewenangan utk Penyidik diberi kewenangan utk melakukan Penangkapan dan melakukan Penangkapan dan

Penahanan (psl 16 ayat 2 Penahanan (psl 16 ayat 2 KUHAP)KUHAP)

MASUK DALAM ALASAN PEMBENAR

Psl 51 (1): barang siapa melakukan perbuatan Psl 51 (1): barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang untuk melaksanakan perintah jabatan yang

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidanadipidana

Syarat harus ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi

perintahContoh: Penyelidik mendapat perintah dari Penyidik (psl 16 ayat ke 1 KUHAP) untuk menangkap seorang tersangka. Antara penyelidik dan Penyidik mempunyai hubungan publik berdasarkan Undang-Undang

Psl 51 ayat (2): Psl 51 ayat (2): perintah jabatan tanpa wewenang perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali apabila yang pidana, kecuali apabila yang menerima perintah, dengan itikad menerima perintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannyalingkungan pekerjaannya

1. Syarat subyektif, ialah dengan itikad baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah;

2.Syarat obyektif, ialah pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaanya

Selain alasan diatas ada alasan2 Selain alasan diatas ada alasan2 lain sbg penghapus PIDANAlain sbg penghapus PIDANA

A. Terpidana meninggal dunia (psl 83 KUHP)

B. Daluarsa (verjaring)C. AmnestiD. Grasi