bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang masalahrepository.unair.ac.id/94716/4/4. bab 1...

I-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses belajar, ketrampilan dan pemahaman

tentang hal baru yang diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah mengerti

kepada orang yang belum mengerti. Pendidikan juga merupakan proses

pendewasaan dimana manusia mulai berpikir tentang apa yang seharusnya

dilakukan dan tidak dilakukan. Pendidikan tidak selalu belajar dari dalam kelas

tetapi juga lingkungan bermain atau bahkan bisa di dapat secara otodidak. Kita

sebagai manusia membutuhkan pendidikan agar dapat menghadapi situasi dan

kondisi di bumi serta agar kita dapat berkembang menjadi manusia yang lebih

baik lagi. Di dunia ini pendidikan diperlukan agar manusia dapat menjadi manusia

seutuhnya karena pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling

sempurna karena manusia telah diberi akal untuk berpikir oleh Tuhan. Maka

pendidikan merupakan faktor utama yang harus dilalui oleh manusia untuk

menjadikan makhluk yang berkompetensi.

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak

atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya

serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan

sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain.

Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk

mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang

tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan1.

Semua manusia harus mendapatkan pendidikan secara merata dan tidak

boleh ada diskriminasi baik di lingkungan sekolah maupun tempat belajar lainnya.

Karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu

pembelajaran atau pendidikan yang harus diperhatikan dengan baik karena hal ini

dapat berhubungan dengan kelanjutan hidup setiap manusia. Pendidikan identik

1S. Abdi, dkk., Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah,

PusHAM UII, Yogyakarta, 2009, hlm.26.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ZONING SYSTEM DALAM... Aulia Ajeng Syafitri

I-2

dilakukan di sekolah karena dengan bersekolah maka akan mendapatkan

pembelajaran atau pendidikan yang benar.

Pada empat tahun terakhir data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

menunjukkan peningkatan. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencantumkan

peningkatan yang diambil dari IPM yaitu berjumlah 68,9 di tahun 2014 dan

meningkat menjadi 70,81 di tahun 20172. Peningkatan kualitas semua jenjang

sekolah membuat pemerintah dan masyarakat menjadi semakin semangat untuk

terus memperbaiki kualitas pendidikan, ditambah dengan penurunan kesenjangan

semua sekolah di antar wilayah membuat pendidikan di Indonesia semakin

membaik. Pada tahun 2017 awal, Wakil Ketua Komisi DPR RI berharap

pendidikan di Indonesia semakin maju. Kebijakan demi kebijakan telah gencar

ditetapkan dan dilaksanakan salah satunya yaitu Wajib Belajar 12 Tahun bagi

seluruh anak-anak di Indonesia.

Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut karena pada masa sekolah

tingkat SD hingga SMA/SMK adalah masa yang paling baik untuk mendidik anak

agar kelak menjadi manusia yang bermutu. Jika kualitas di level sekolah sudah

membaik, maka untuk kedepannya pun ketika melanjutkan ke perguruan tinggi

juga akan semakin membantu. Hal ini ditujukan untuk membantu mewujudkan

salah satu Nawacita yang pada intinya adalah fokus untuk membangun atau

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dimana

pembangunan itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah

(RPJMN)3.

Pada saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 57 dari 65 negara

berdasarkan urutan peringkat pendidikan di dunia atau World Education Ranking

yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development

2 Perbaikan Kualitas Manusia Melalui Pendidikan Dasar dan Menengah (2018) [Diakses 26 Juni

2019]. https://www.kemdikbud.go.id /main/blog/2018/10/perbaikan-kualitas-manusia-melalui-

pendidikan-dasar-dan-menengah 3 Dwi Murdaningsih (2017) DPR Berharap Kualitas Pendidikan Indonesia Membaik pada 2017.



I-3

(OECD) yang menentukan di posisi mana suatu negara maju dalam segi

pendidikan4.

Tabel 1.1 Pendidikan Indonesia Berada di Peringkat ke 57 Dunia Versi

OECD

Peringkat Negara Nilai

Membaca

Nilai

Matematika

Nilai Ilmu

Pengetahuan

45. Serbia 442 442 443

46. Bulgaria 429 428 439

47. Uruguay 426 427 427

48. Mexico 425 416 416

49. Romania 424 427 428

50. Thailand 421 419 416

51. Trinindad and

Tobago

416 414 410

52. Colombia 413 381 402

55. Brazil 412 386 405

54. Montenegro 400 403 401

55. Jordania 405 387 415

56. Tunisia 404 371 401

57. Indonesia 402 371 383

58. Argentina 398 388 401

59. Kazakhstan 390 405 400

60. Albania 385 377 391

Sumber: theguardian.com

Dunia pendidikan Indonesia patut bangga atas usahanya karena masuk

peringkat pendidikan dunia atau World Education Ranking yang diterbitkan oleh

OECD atau organisasi yang menentukan di posisi mana suatu negara maju dan

atau negara berkembang dalam segi pendidikan mengenai kualitasnya. Belum

lama ini peringkat tersebut menentukan negara mana yang terbaik dilihat dari segi

membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Dimana pada berita tersebut The

Guardian melansir bahwa negara Indonesia dinyatakan menempati urutan ke 57

dari total 65 negara yang bergabung. Peringkat pendidikan tingkat dunia tersebut

berkaitan dengan adanya Program for International Student Assessment (PISA)5.

4Kunto Wibisono, https://www.antaranews.com Peringkat PISA Indonesia Alami Peningkatan, 6

Desember 2016. Diakses 15 Maret 2019 5https://www.kabarrantau.com/pendidikan-indonesia-masuk-peringkat-ke-57-dunia-versi-oecd/



https://www.antaranews.com/

https://www.kabarrantau.com/pendidikan-indonesia-masuk-peringkat-ke-57-dunia-versi-oecd/

I-4

Hal ini di Indonesia masih menjadi masalah karena belum semua

masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak atau merata karena adanya

berbagai macam faktor seperti kurangnya kualitas pendidik, kurangnya fasilitas di

sekolah, kurangnya murid dalam suatu sekolah dan lain sebagainya. Kurangnya

murid biasa terjadi karena adanya lingkungan sekolah yang jauh dari jangkauan

masyarakat dimana semua murid tertuju untuk mendaftarkan diri ke sekolah yang

lebih bagus dalam arti kualitas sehingga sekolah pinggiran tidak ada yang melirik

dan mengakibatkan kekurangan murid yang menjadikan kesenjangan secara

mencolok.

Padahal jika semua sekolah disamaratakan baik dari kualitas murid,

pendidik, fasilitas serta lainnya dapat menjadikan pendidikan di Indonesia

semakin maju. Dengan adanya sistem pendidikan maka dunia akan semakin

sejahtera dan dapat membawa kemakmuran bagi setiap makhluk hidup karena

dengan adanya pendidikan kita dapat mengetahui apa yang bisa kita jadikan

sebagai suatu penemuan atau ilmu yang dapat diimplementasikan dalam

kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan sejahtera. Maka

diperlukan adanya pemerataan pendidikan sampai ke pelosok dan perbaikan

kualitas pendidikan bagi sekolah yang dianggap kurang menarik minat siswa baru

untuk mendaftar.

Dengan adanya masalah tersebut maka pemerintah mengesahkan kebijakan

baru yang ditujukan untuk mengatasi masalah persebaran atau pemerataan

pendidikan di Indonesia sehingga seluruh warga Indonesia dapat mendaftarkan

diri dan mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan serta akses perluasan

pendidikan ditujukan untuk upaya memperlus daya tampung anak didik serta

memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik dari

berbagai macam golongan masyarakat yang berbeda-beda baik secara sosial,

ekonomi, lokasi tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut dibuat

untuk dijadikan sebagai pemecah masalah pemerataan pendidikan agar mampu

meningkatkan kapasitas penduduk negara Indonesia agar dapat belajar sepanjang

waktu.



I-5

Paradigma sistem pendidikan nasional seharusnya mencakup berbagai

faktor diantaranya input, proses dan output pendidikan. Output pendidikan

merupakan fokus dari ikhtiar pendidikan, dan input menjadi masukan yang

penting bagi output, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan

input tersebut yang terkait dengan individu-individu dan sumber-sumber lain yang

ada di sekolah. Faktor proses itulah yang menentukan output pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, masalah se macam kurikulum yang efektif dan

menyenangkan serta manajemen yang menjadi sangat penting dalam proses

pendidikan di sekolah6.

Banyaknya permasalahan pada sistem pendidikan menyebabkan

pemerintah mengambil jalan tengah dengan menciptakan kebijakan yang

diharapkan dapat menyelesaikan masalah dalam pendidikan tersebut. Masalah

yang terdapat pada sistem pendidikan di Indonesia ini ada berbagai macam seperti

rendahnya kualitas, kurangnya sarana dan prasarana, adanya diskriminasi pada

pendidikan maupun sekolah, tidak stabilnya pemerataan pendidikan, kurang

tersebarnya murid dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah mencetuskan

sebuah kebijakan yang bernama Sekolah Zonasi.

Di Indonesia sendiri kebijakan untuk menyelesaikan tentang masalah

pemerataan pendidikan adalah kebijakan Sekolah Sistem Zonasi yang diatur

dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi,

sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon

peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling

sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima7.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi memiliki beberapa

peraturan salah satunya adalah radius zona terdekat dalam sistem zonasi yang

ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan

6 Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola

Pendidikan Secara Komprehensif, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 2-3. 7Desi W, Adelina H & Yubisca M (2018) Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui

Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Jurnal tentang Zonasi Sekolah [Diakses 22 Juni

2019]. http://jurnal.fkip.unila.ac.id/



http://jurnal.fkip.unila.ac.id/

I-6

memperhatikan ketersediaan daya tampung sekolah8. Dimana kebijakan ini

ditujukan dengan maksud mempermudah perluasan pemerataan pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi mengatakan,“Sekolah

Sistem Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan

sistemik dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di

sistem persekolahan”9.

Kebijakan tentang Sistem Zonasi Sekolah merupakan Peraturan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat

pada No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih

menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Dijelaskan pada

pasal 16 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dimana dijelaskan bahwa:

“... sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius

paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan pada alamat Kartu Keluarga

yang terbit paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB...”10.

Gambar 1.1 Sistem Zonasi

Sumber: Aturan Mengenai Sistem Zonasi, www.edukasi.kompas.com

8https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-

zonasi. Diakses 24 Mei 2019. 9https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-

pemerataan-di-sektor-pendidikan 10 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan Zonasi



http://www.edukasi.kompas.com/

https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi

https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan

I-7

Pendaftaran Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi sudah dilakukan,

beberapa yang perlu diketahui yaitu seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah harus dan diwajibkan menerima peserta didik yang berdomisili

pada radius paling dekat tempat tinggalnya dengan sekolah. Hal tersebut dapat

diketahui dari adanya kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lama 6 bulan

sebelum diadakannya pendaftaran PPDB. Radius zona sekolah ditentukan oleh

pemerintah daerah setempat dengan menyesuaikan kondisi daerah dengan

memperhitungkan jumlah lulusan dan ketersediaan sekolah untuk daya tampung

siswa. 11

Adanya kebijakan Sistem Zonasi ini merupakan cara pemerintah dalam

melaksanakan pemerataan pendidikan yang ditujukan untuk memeratakan seluruh

sekolah agar dapat menerima murid sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan

sehingga tidak ada lagi sekolah yang merasa kekurangan murid sehingga

menghambat proses pembelajaran. Juga memberikan kemudahan kepada seluruh

masyarakat agar dapat mendaftarkan anak atau keluarganya ke sekolah yang lebih

dekat dengan rumah sehingga keluarga masih bisa mengawasi siswa-siswi.

Ketentuan tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 1

ayat 1 bahwa:

“....Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang

didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat

berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional...”12.

Demi mengejar target agar mampu bersaing dengan dunia pendidikan di

seluruh dunia, Indonesia mengeluarkan berbagai macam cara agar seluruh

masyarakat Indonesia mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan meyeluruh

11Yohanes Enggar Harususilo, Ini Aturan Mengenai Sistem Zonasi,

https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/16092291/ini-aturan-mengenai-sistem-zonasi, Juni

2018. Diakses 25 Mei 2019 12 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan



https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/16092291/ini-aturan-mengenai-sistem-zonasi

I-8

hingga ke pelosok desa. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Indonesia

memiliki pengetahuan serta ilmu yang luas agar mampu memperbaiki kualitas

sumber daya manusia sehingga dapat bersaing dengan negara di dunia dalam

menghadapi masa depan yang akan datang.

Tahun 2018 Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud No. 51 Tahun

2018 tentang PPDB Zonasi13. Tujuan kebijakan Sekolah Sistem Zonasi ini adalah

untuk pemerataan pendidikan mulai dari penyebaran murid di setiap sekolah,

pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana agar tidak ada lagi contradiction

antar sekolah yang biasa disebut dengan sekolah favorit atau pilihan dengan

sekolah pinggiran. Adanya peningkatan kualitas tersebut diharapkan mampu

membantu melancarkan proses belajar mengajar menjadi efektif maka dari itu

diperlukan agar mampu mengimbangi pemerataan di setiap zona sekolah.

Pemerataan dilakukan secara menyeluruh dan di setiap daerah diminta

melaksanakan kebijakan sekolah sistem zonasi ini agar dapat membantu

memperbaiki kesenjangan yang ada di tingkat sekolah di seluruh Indonesia.

Sistem zonasi dianggap mampu menyelaraskan kualitas pendidikan karena

persebaran siswa-siswi dan guru terbaik ke seluruh sekolah dan tidak lagi sekolah

dengan image “Terbaik”.

13 https://jdih.kemendikbud.go.id/arsip/ “Permendikbud No 51 Tahun 2018”. Diakses 8

Juli 2018



https://jdih.kemendikbud.go.id/arsip/

I-9

Gambar 1.2 Manfaat Pendidikan Berbasis Zonasi

Sumber: Manfaat Pendidikan Berbasis Zonasi [online] [Diakses 1 Juli 2019],

www.kompasiana.com

Dengan adanya sekolah sistem zonasi berarti lokasi sekolah tersebut lebih

dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa sehingga dapat membantu

meminimalisir beban biaya transportasi yang digunakan menuju sekolah. Untuk

menciptakan banyak sekolah favorit dengan adanya program interfensi dalam

peningkatan pendidikan yang diharapkan seluruh zonasi kelak menjadi pembentuk

bibit unggul yang mampu menjadikan sekolah yang berkualitas14.

Maksud dari adanya kebijakan Sekolah Sistem Zonasi juga untuk

menghilangkan suatu kastanisasi sekolah, dimana tidak ada lagi image sekolah

yang baik dan buruk. Semua sekolah disamaratakan , tidak ada sekolah favorit dan

non favorit juga tidak ada sekolah yang dispesialkan dalam perbaikan kualitas

pendidikan.

Sebelum pemerintah Negara Indonesia menetapkan kebijakan ini, ada

negara lain yang sudah memberlakukan kebijakan Sekolah Sistem Zonasi terlebih

dahulu yaitu Inggris, Amerika, Estonia Finlandia, Australia dan Jepang15. Meski

14Yohanes Enggar H, Ternyata Ini 3 Tujuan Zonasi Selain untuk PPDB,

https://edukasi.kompas.com, Diakses 16 April 2019 15https://www.viva.co.id. “Australia, inggris dan Jepang juga terapkan sistem zonasi sekolah”

Diakses pada 8 Juli 2019



http://www.kompasiana.com/

https://edukasi.kompas.com/

I-10

memiliki kebijakan yang sama mengenai Sistem Zoning atau lebih dikenal dengan

Sekolah Sistem Zonasi, tapi masing-masing negara memiliki kriteria khusus untuk

pelaksanaannya tetapi tetap memiliki beberapa tujuan yang sama diantaranya

pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah akses

menuju sekolah dan lain sebagainya.

Suatu kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat menjadi solusi bagi

permasalahan yang ada agar dapat menghilangkan atau meminimalisir suatu

masalah yang ada di wilayah atau negara. Tetapi meskipun kebijakan adalah

langkah atau cara untuk menghindari masalah, bukan berarti tidak ada kendala

dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ada dampak positif serta negatif

yang muncul dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan. Manfaat atau dampak

positif yang dirasakan dari kebijakan Sekolah Sistem Zonasi ini antara lain:

1. Dengan adanya kebijakan sekolah sistem zonasi ini, siswa bisa mendapatkan

sekolah yang lebih dekat dengan rumah yang memungkinkan siswa berangkat

menggunakan sepeda dan angkot tetapi tetap tidak perlu mengeluarkan biaya

transportasi terlalu banyak. Siswa juga diharapkan tidak datang terlambat ke

sekolah karena dekat dengan rumah dan terkena macet sehingga siswa masih

fresh ketika menerima pelajaran16.

2. Sekolah sistem zonasi memberikan dampak baik bagi siswa siswi karena

mereka mampu menghemat waktu sehingga tidak lagi keteteran. Para

orangtua dan juga siswa merasa semakin mudah mendatangi sekolah karena

tidak terlalu jauh dari sekolah sehingga orangtua lebih mudah dalam

mengontrol anak-anaknya ketika berada di sekolah. Siswa siswi pun semakin

aktif mengikuti berbagai ekstrakurikuler17.

3. Pemberlakuan kebijakan bersekolah di area tempat tinggal juga dipercaya

dapat lebih meningkatkan kualitas akademik dari siswa-siswi, hal ini

dikarenakan oleh berkurangnya intensitas gangguan dari lingkungan luar yang

16Tia Reisha, https://news.detik.com/ “Beri dampak positif zonasi dalam ppdb disambut baik di

SMA ini, 7 Juni 2018 [Diakses pada 8 Juli 2019] 17https://radarlombok.co.id/ “Dampak positif sistem zonasi mulai dirasakan” 18 Oktober 2017

[Diakses 8 Juli 2019]



https://news.detik.com/


I-11

dipercaya sedikit banyak dapat memberikan dampak negatif bagi akademik

siswa. Dengan adanya penerapan sistem zonasi ini dapat menyediakan ruang

pengawasan bagi setiap orangtua kepada anaknya pasca kegiatan kegiatan

belajar mengajar di sekolat telah selesai18.

4. Para orangtua dan siswa diharapkan tidak lagi khawatir dengan adanya sistem

zonasi sekolah ini karena pemerintah pasti akan memberikan pemerataan juga

terhadap kualitas guru dan perbaikan sarana prasarana. Sehingga nanti

fasilitas sekolah akan sama. Guru sekolah favorit akan dirotasi ke sekolah

pinggiran, begitu juga untuk kepala sekolah sehingga sekolah manapun sama

saja19.

5. Mampu meminimalkan adanya image sekolah favorit karena kebijakan

sekolah sistem zonasi ini memang bertujuan untuk menghapuskan

“Kastanisasi” antar sekolah sehingga dapat mengubah sikap mental serta

persepsi masyarakat mengenai anggapan adanya sekolah favorit dan sekolah

non favorit20.

Selain dampak positif ada juga dampak negatif yang dirasakan oleh calon

siswa-siswi dan juga orangtua mereka mengenai adanya kebijakan pendidikan ini.

Tidak sedikit diantara mereka yang beranggapan bahwa kebijakan sekolah sistem

zonasi ini dapat membatasi siswa untuk mengenyam pendidikan. Siswa tidak bisa

bersekolah di sekolah impiannya karena terhalang oleh ketentuan zonasi yang

salah satunya adalah jarak tempat tinggal yang diluar batas zonasi. Dampak buruk

lainnya yang dirasakan oleh siswa dan orangtua antara lain:

1. Kebijakan sistem zonasi menyebabkan masalah baru karena dinilai

masyarakat bahwa pihak sekolah tidak adil. Hal tersebut lantaran ada

segerombolan siswa yang mendaftar di sekolah yang sama, NUN yang tidak

jauh berbeda dan tempat tinggal yang saling berdekatan tetapi pada saat

18Yohanes Enggar H, “Ternyata ada manfaat sistem zonasi bagi orangtua”

https://edukasi.kompas.com 20 Januari 2019 [Diakses 8 Juli 2019] 19Andi Nur A, “Pengamat zonasi ppdb dorong pemerataan pendidikan” https://republika.co.id, 18

Juni 2019 [Diakses 8 Juli 2019] 20Erwin Dariyanto, “Mendikbud zonasi hapus kastanisasi sekolah” https://news.detik.com, 21 Juni

2019 [Diakses 8 Juli 2019]



https://republika.co.id/


I-12

pengumuman hanya satu siswa yang diterima meski ia memiliki NUN yang

lebih rendah dari teman-teman segerombolannya. Hal ini mengakibatkan

kecemburuan sosial bagi siswa dan orangtua yang tidak diterima di sekolah

tersebut21.

2. Dampak kurang baik dari kebijakan ini yang dirasakan oleh masyarakat yaitu

menghilangkan motivasi anak untuk lebih giat belajar. Siswa pun

memerlukan suasana baru dengan bersosialisasi lebih luas guna meningkatkan

perkembangan serta wawasan bagi mereka. Lingkungan sangat

mempengaruhi bagaimana anak dalam perkembangannya ketika belajar. Jika

dari SD hingga SMA berada di lingkungan yang sama, dikhawatirkan siswa-

siswi tidak terpacu belajar hal baru. Lagipula siswa-siswi memerlukan

keberagaman agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan

beragam22.

3. Kebijakan sekolah sistem zonasi ini menekankan pada jarak antara sekolah

dengan tempat tinggal. Tetapi masih banyak warga yang anaknya tidak

diterima meski jaraknya termasuk pada zona yang sama, maka dari itu

banyak orangtua yang kecewa lantaran anaknya tidak diterima di sekolah

yang dituju, dan mereka juga semakin kecewa lantaran pihak sekolah melihat

jarak melalui aplikasi yang lebih banyak tidak cocoknya dengan kenyataan

karena dalam aplikasi jarak itu selalu dilebihkan,dengan begitu banyak murid

yang gagal lolos karena jarak rumah dengan sekolah menjadi terlalu jauh23.

4. Sistem zonasi ini menyebabkan banyaknya calon siswa yang terlantar dan

kebingungan mencari sekolah cadangan ketika mereka tidak diterima di

sekolah yang telah dituju. Hal itu lantaran mereka harus tergeser dari siswa

lain yang terpilih dan lolos dalam sekolah itu. Sistem zonasi tidak

21“Dampak buruk sistem zonasi ppdb bagi kami” https://www.kompasiana.com ,13 Juli 2017

[Diakses 8 Juli 2019] 22“Pengamat ungkap sisi negatif sistem zonasi ppdb bisakah anak sukes pada sekolah bukan

pilihannya” https://pontianak.tribunnews.com, 16 Juni 2019 [Diakses 8 Juli 2019], 23Zainul Arifin, “Wali murid di kota malang kompak protes peta koordinat ppdb sistem zonasi”

https://www.liputan6.com/, 24 Mei 2019 [Diakses 8 Juli 2019]



https://www.liputan6.com/regional/read/3974431/wali-murid-di-kota-malang-kompak-protes-peta-koordinat-ppdb-sistem-zonasi

https://www.liputan6.com/

I-13

mempertimbangkan kepadatan penduduk, jumlah siswa yang lulus dan ingin

melanjutkan sekolah serta daya tampung sekolah yang kurang24.

5. Dampak buruk lainnya juga dirasakan oleh siswa-siswi yang memiliki NUN

tinggi dan mendaftar ke sekolah yang menjadi tujuannya, tetapi mereka kalah

dengan sisa lain yang NUN nya rendah tetapi bisa lolos sekolah idaman hanya

bermodal jarak rumah yang lebih dekat. Hal itu menyebabkan sistem zonasi

ini dinilai tidak adil karena mereka yang memiliki nilai baik merasa tidak

dihargai. Belum meratanta pembangunan sekolah negeri yang memiliki

fasilitas dan infastruktur yang baik membuat orangtua siswa ragu untuk

mengambil langkah lain dalam mendaftarkan anaknya25.

6. Sosialisasi mengenai PPDB sistem zonasi tidak merata sehingga masih

banyak orangtua yang berebut mendaftar ke sekolah favorit meski jarak

tempat tinggal dengan sekolah terbilang jauh. Hal itu diakibatkan karena

pemerintah belum sepenuhnya bekerjasama dengan seluruh sekolah di daerah

dalam pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan sehingga masyarakat masih

menganngap remeh sekolah pinggiran sehingga mengakibatkan kekurangan

murid di sekolah pinggiran tersebut yang selama ini dianggap sekolah non

favorit yang kualitasnya kurang bagus sehingga tidak banyak diminati26.

Kebijakan ini juga menuai banyak kontroversi dan permasalahan, dimana

banyak sekali aspek-aspek yang menjadikan sistem zonasi ini perlu dievaluasi

karena banyak menimbulkan permasalahan bagi calon peserta didik baru. Tidak

hanya di Indonesia, tetapi disemua negara yang melaksanakan kebijakan ini juga

mengalami permasalahan yang cukup pelik dimana banyak faktor yang belum bisa

diselesaikan dengan adanya Sistem Zonasi Sekolah.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalisir masalah pemerataan

atau masalah keadilan bagi sekolah favorit dan pinggiran agar seluruh sekolah dan

24 Puspo Wardoyo, “Dampak buruk zonasi ppdb banyak smp negeri di karanganyar kekurangan

siswa banyak siswa terancam tak dapat sekolah”, https://joglosemarnews.com , 3 Juli 2019

[Diakses 9 Juli 2019] 25 Juni Armanto, “sistem zonasi ppdb 2019 suksesmu diukur dari lokasi rumahmu”

https://www.indopos.co.id 20 Juni 2019 [Diakses 9 Juli 2019] 26Mochamad Zhacky, “ini kelemahan penerapan ppdb dengan sistem zonasi menurut ombusdman”

https://news.detik.com 19 Juni 2019 [Diakses 14 Juli 2019]



https://news.detik.com/berita/d-4592437/ini-kelemahan-penerapan-ppdb-dengan-sistem-zonasi-menurut-ombusdman

I-14

calon siswa mendapatkan fasilitas yang baik sehingga mampu menghasilkan

prestasi yang diinginkan. Maka dari itu Indonesia mengikuti jejak negara maju

yang telah melaksanakan kebijakan Sekolah Sistem Zonasi yang diharapkan

mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dan diharapkan pendidikan di Indonesia

semakin merata dan berkembang sehingga mampu bersaing dengan sekolah-

sekolah di luar negeri.

Gencarnya perbaikan mutu pendidikan diharapkan menjadi daya saing

suatu negara secara baik dan kompeten yang bertujuan untuk melahirkan generasi

penerus bangsa yang mempu membawa dunia kearah yang lebih baik lagi. Setelah

kebijakan tersebut berlaku bukan tidak ada lagi masalah, tetapi muncul masalah

baru yang menyebabkan Pro dan Kontra dari kalangan calon siswa dan orangtua

beserta pihak penyelenggara pendidikan maupun pihak penerima siswa baru.

Kebijakan Sekolah Sistem Zonasi tentu saja menjadi kebijakan Nasional

karena diberlakukan di seluruh Indonesia agar terwujud keseimbangan dan

pemerataan sekolah sehingga tidak ada diskriminasi lagi. Hal tersebut menjadi

sorotan karena kebijakan yang diharapkan dapat menanggulangi masalah

pendidikan yang sebelumnya, tetapi justru menghadirkan masalah baru.

Masalah tersebut juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia

dimana wilayah tersebut juga telah memberlakukan kebijakan Sekolah Sistem

Zonasi. Seperti yang terjadi di wilayah Tanjung Pinang, salah seorang warga yang

juga merupakan orangtua siswa menemukan kejanggalan karena ada siswa yang

dengan nilai rendah tetapi bisa masuk ke sekolah yang sama-sama mereka tuju,

akan tetapi anak dari warga tersebut malah tidak diterima padahal jarak rumah

mereka sama-sama masih ada di lingkungan sekolah hanya beda beberapa meter

saja.

Kisruh mengenai kebijakan Sekolah Sistem Zonasi tidak hanya sampai

disitu saja di wilayah Pontianak, ratusan orangtua calon siswa mendatangi dan

menggeruduk posko pengaduan bidang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, mengenai sistem aplikasi

zonasi yang digunakan pihak sekolah mengalami banyak gangguan. Karena jika



I-15

dilihat dari aplikasi sistem zonasi maka jarak rumah mereka menjadi lebih jauh

sekitar satu hingga dua kilo meter, padahal kenyataannya tidak sejauh itu27.

Hal tersebut juga terjadi Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana banyak

sekali orangtua murid yang melakukan aksi demo karena kebijakan Sekolah Sisem

Zonasi ini. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut telah menghambat

pendidikan anak. Bahkan murid yang jarak rumahnya kurang dari 100 meter dari

sekolah yang dituju akan tetapi tetap saja tidak diterima28. Padahal ada siswa yang

berasal dari luar kecamatan dan berjarak lebih jauh dari sekolah (SMA 3) tetapi

mereka justru mendapatkan kuota dan diterima masuk ke sekolah tersebut.

Di wilayah Semarang banyak protes muncul karena orangtua merasa

kecewa lantaran anaknya terlempar dari kuota zonasi yang padahal jarak tempat

tinggaln ya dengan sekolah hanya sekitar 1 km. Sedangkan jika harus mendaftar di

sekolah lain pasti lebih jauh lagi jarak zonasinya sedangkan banyak siswa siswi

yang tidak memiliki sertifikat prestasi dan juga bukan tergolong siswa yang ikut

pindah tugas kedua orangtuanya. Hal tersebut memicu kegaduhan dan siswa serta

orangtua pun terpaksa pasrah dan mau tidak mau masuk ke sekolah swasta29.

Tidak sampai disitu, permasalahan tentang PPDB Sistem Zonasi juga

terjadi di Tangerang, dimana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

sistem zonsi dilakukan masih banyak warga yang mengeluhkan adanya beberapa

masalah. Diantaranya yaitu ada warga yang bertempat tinggal di zona kosong

yang tidak bisa didaftarkan ke sekolah negeri manapun, padahal di wilayah tempat

tinggalnya ada 3 sekolah negeri. Salah satu warga bernama Wandi, yang

merupakan penduduk Poris Plawad Utara Kabupaten Tangerang mengadu ke

posko PPDB akibat permasalahan tersebut. Dia mengadu bahwa data

27Hendra Cipta, Aplikasi Zonasi Eror, Orangtua Murid Geruduk Posko PPDB Kalbar,

https://regional.kompas.com, 26 Juni 2019 (Diakses 18 Juli 2019) 28Sigiranus Marutho, “Sistem Zonasi PPDB Dinilai Hambat Pendidikan Anak”

https://regional.kompas.com , 11 November 2018 (Diakses 20 Juli 2019) 29Stefi T, “PPDB di jateng bermalam di sekolah protes orangtua hingga skd aspal”

https://www.beritasatu.com/5 Juli 2019 [Diakses 14 Juli 2019)



https://www.beritasatu.com/nasional/562821/ppdb-di-jateng-bermalam-di-sekolah-protes-orangtua-hingga-skd-aspal

I-16

pendaftaranatas nama anaknya tidak terdaftar di 3 SMP tersebut yaitu SMP 10,

SMP 18 dan SMP 2630.

Masalah PPDB sistem zonasi juga menuai kecaman di sebagian wilayah

Surabaya Jawa Timur, dimana aksi penolakan tersebut disuarakan oleh ratusan

wali murid di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya31. Aksi demo tersebut

terjadi lantaran banyak wali murid yang kecewa karena anaknya tidak terdaftar di

sekolah yang dituju padahal jarak rumah dengan sekolah tidak ada 1 kilo meter.

Sedangkan jika harus bersekolah di SMP Swasta, banyak diantara mereka juga

tidak mampu karen masalah ekonomi yang tidak mencukupi.

Diluar Kota Surabaya, kericuhan mengenai PPDB dengan sistem zonasi ini

terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto, puluhan wali murid mendatangi Dinas

Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk aksi protesnya karena merasa telah

dirugikan dan dicurangi dengan adanya ketentuan zonasi ini. Mereka beranggapan

bahwa peraturan PPDB sistem zonasi ini berubah-ubah secara mendadak sehingga

membuat wali murid merasa tertekan ketika melihat nama anaknya yang semula

terdaftar di sekolah yang diinginkan tetapi keesokan harinya sudah tersingkir

dengan yang lain, padahal sebelumnya masih berada jauh di posisi aman32.

Permasalahan zonasi juga terjadi di SMPN 2 Trawas Kabupaten

Mojokerto, dimana sekolah tersebut mengalami kekurangan murid yang cukup

drastis karena adanya kebijakan ini. Salah satu panitia di sekolah tersebut yaitu

Ibu Siti Marfuah menuturkan bahwa pihak sekolah merasa Sistem Zonasi ini

menyebabkan calon murid dari luar zonasi tidak bisa bersekolah di SMP tersebut

sehingga banyak berkurang jumlah siswa di sekolah tersebut karena tidak bisa

menerima siswa dari Prigen yang biasa daftar di SMPN 2 Trawas. Padahal selama

ini sebelum adanya kebijakan tersebut, SMPN 2 Trawas menerima banyak sekali

30Hasan Kurniawan, Warga Keluhkan Input Data PPDB Online Tingkat SMP di Tangerang”

https://metro.sindonews.com 1 Juli 2019 (Diakses 18 Juli 2019 31Endro Yuwanto, “Penolakan PPDB sistem zonasi di surabaya terus mengalir”

https://republika.co.id, 20 Juni 2019 [Diakses 2 Juli 2019] 32 Enggran EB, “Merasa dicurangi sistem zonasi puluhan wali murid di mojokerto protes”

https://news.detik.com 27 Juni 2019 [Diakses 3 Juli 2019]



I-17

murid dari luar wilayah yaitu Pandaan dan sekitarnya karena sekolah ini berdiri di

perbatasan Trawas Mojokerto dengan Pandaan33.

Kekurangan murid setelah adanya kebijakan Zonasi ini juga terjadi di

SMPN 1 Kutorejo dan SMPN 2 Pacet yang juga terletak di Kab. Mojokerto. Hal

itu menjadi pertanyaan karena kedua sekolah tersebut berada tidak jauh dari

pemukiman warga. Adanya kekurangan tersebut dipicu karena kurangnya minat

siswa untuk mendaftar di sekolah tersebut. Siswa-siswa lebih memilih mendaftar

di SMP incarannya sejak lama meski jauh dari rumah tetapi memiliki fasilitas

yang mampu menunjang kemajuan pendidikan bagi siswa-siswi tersebut.

Kurangnya murid itu menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi

tidak efektif. Di SMPN 1 Kutorejo sendiri mengalami kekurangan murid karena

banyaknya sekolah swasta yang beredar. Di Kutorejo saja ada 15 SMP sederajat

swasta dan telah membuka pendaftaran sebelum jadwal SMPN, akibatnya banyak

lulusan SD/MI yang sudah mendaftar terlebih dahulu ke sekolah swasta34.

Gambar 1.3 Pembagian Kuota PPDB Zonasi

Sumber: Pembagian Kuota PPDB Zonasi www.kompasiana.com

33 “ppdb smp pakai zonasi begini nasib sekolah pinggiran di kabupaten mojokerto yang

kekurangan siswa” https://surabaya.tribunnews.com, 11 Juli 2018 (Diakses pada tanggal 2 Juni

2019 34 Mochamad C, “minim siswa dua kelas di smpn negeri terancam dikosongkan”

https://radarmojokerto.jawapos.com , 12 Juli 2018 [Diakses 3 Juli 2019]



http://www.kompasiana.com/

https://surabaya.tribunnews.com/

https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/12/87367/minim-siswa-dua-kelas-di-smpn-negeri-terancam-dikosongkan

I-18

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi telah

dilaksanakan di sekolah tingkat Menengah yaitu SMP di Mojokerto. Di hari

pertama dimana kebijakan tersebut diberlakukan, sudah banyak masalah yang

terjadi. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi tersebut menggunakan jarak kedekatan

rumah siswa dengan sekolah dengan kuota 90% total pagu sementara 10 persen

lainnya dibagi mejadi dua yaitu 5% untuk jalur prestasi dan 5% lainnya untuk

jalur perpindahan tugas orangtua35.

Tidak hanya di Kabupaten Mojokerto, tetapi di semua wilayah yang

memberlakukan kebijakan tersebut juga memiliki kuota yang sama yang telah

diinstruksikan dari Kementerian Pendidikan. Kebijakan sekolah sistem zonasi di

mojokerto adalah instruksi dari pusat, yang diturunkan ke provinsi yang kemudian

disebarkan ke seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Hanya saja

pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto lebih ekstra dalam

mensosialisasikan hingga ke seluruh wilayah kabupaten hingga ke pelosok

perbatasan karena Sekolah Menengah Pertama di Kabupaen Mojokerto banyak

yang berada di daerah perbatasan. Pelaaksanaan kebijakan sekolah dengan sistem

zonasi ini sudah 3 tahun dilakukan di Kabupaten Mojokerto. Kebijakan sekolah

sistem zonasi ini menyebabkan hampir seluruh sekolah harus merombak peraturan

dan juga kriteria dalam menerima peserta didik.

Pasalnya, untuk kebijakan kali ini pemerintah menginstruksikan

bagaimana cara sekolah untuk lebih memprioritaskan siswa yang rumahnya

berdekatan dengan jarak sekolah dibandingkan dengan melihat hasil nilai belajar.

Dalam penelitian ini, ada beberapa sekolah tingkat SMP yang berada di wilayah

pinggiran/perbatasan dimana wilayah tersebut susah dijangkau oleh masyarakat

sehingga mengalami ketertinggalan yang cukup jauh dari segi prestasi, fasilitas

dan juga tenaga pengajar. Definisi siapa saja yang menyalah guna kan sistem

kebijakan dengan menyimpang dari peraturan kebijakan sistem zonasi maka akan

diberi saksi tertulis atau bahkan dengan tegas oleh pemerintah pusat. Pemetaan

dalam pelaksanaan pendidikan berbasis zonasi di Kabupaten Mojokerto yaitu:

35Mochamad Chariris, “baru simulasi ppdb sistem zonasi smp negeri sudah panen pengaduan”

https://radarmojokerto.jawapos.com, 21 Juni 2019 [Diakses 2 Juli 2019]



https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/06/21/142536/baru-simulasi-ppdb-sistem-zonasi-smp-negeri-sudah-panen-pengaduan

https://radarmojokerto.jawapos.com/

I-19

Tabel 1.2 Pemetaan Wilayah Dalam Satu Zonasi Sekolah

Zona Wilayah Terdiri dari Kecamatan

Ke 1 Kecamatan Dawar Blandong, Kecamatan Kemlagi,

Kecamatan Jetis, Kecamatan Gedeg

Ke 2 Kecamatan Ngoro, Kecamatan Trawas , Kecamatan

Pungging, Kecamatan Mojosari

Ke 3 Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan

Kutorejo, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Dlanggu

Ke 4 Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan

Bangsal, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Puri

Sumber: https://suaramojokerto.com

Jika membicarakan keadilan mengenai kebijakan sekolah sistem zonasi ini

maka tentu ada pro dan kontra. Kebijakan ini merupakan usaha pemerintah dalam

menanggulangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat dalam hal pemerataan

akses pendidikan. Keadilan lainnya yaitu anak-anak bisa mendapatkan sekolah

yang dekat dengan tempat tiggal masing-masing sehingga tidak perlu lagi

membuang waktu ketika mendaftar karena akses yang jauh dari rumah. Kebijakan

sekolah zonasi ini dilakukan untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas

kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Jika selama ini sekolah yang bagus diisi oleh anak dari kalangan

berprestasi dan orangtua kaya meskipun rumahnya jauh dari sekolah, sedangkan

ana-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara finansial dan juga

akademik yang berada di sekitar sekolah tersebut tidak bisa mendapatkan sekolah

yang bagus. Maka dengan adanya sistem zonasi ini hal seperti itu sudah mulai

berkurang sehingga telah mampu memberi kesempatan bagi masyarakat yang

kurang mampu untuk memiliki akses dan mendapatkan sekolah bagus seperti yang

mereka idam-idamkan36.

Tapi masih menjadi masalah tersendiri untuk mengatasi “keadilan” dalam

pemerataan pendidikan ini. Masyarakat merasa bahwa keadilan yang dimaksud

tersebut masih tidak jelas bentuknya. Terutama pada saat banyak orangtua dan

calon siswa yang merasa tertekan dan gelisah ketika apa yang mereka harapkan

36 “Kebijakan zonasi ppdb ciptakan keadilan sosial”, https://www.antaranews.com, 18 Juni 2019

[Diakses 14 Juli 2019]



https://www.antaranews.com/

I-20

tidak menjadi kenyataan hanya karena masalah jarak yang banyak kekeliruan

dalam penghitungan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Impact dari kebijakan sekolah sistem zonasi ini menjadi masalah terbesar

karena banyak sekali orangtua murid yang menghalalkan segala cara demi untuk

menyekolahkan anaknya di sekolah impiannya, hal tersebut orangtua lakukan

dengan cara pindah domisili atau menumpang ke Kartu Keluarga orang lain yang

rumahnya lebih dekat dengan jarak sekolah tersebut. Orangtua murid yang

jaraknya tidak termasuk dalam zonasi memilih untuk menitipkan anaknya ke

orang lain yang berdomisili di area zonasi dengan cara meminjam KK (Kartu

Keluarga) untuk memenuhi syarat pendaftaran37.

Penerapan sekolah sistem zonasi berdampak pada tidak meratanya

distribusi atau penerimaan peserta didik baru di berbagai sekolah. Tidak

meratanya persebaran siswa baru tersebut diakibatkan karena adanya sekolah yang

terlalu jauh jaraknya dari pemukiman warga, kurangnya jumlah siswa lulusan SD

dan lain sebagainya sehingga ada sekolah yang kelebihan murid tapi disisi lain ada

yang juga masih kekurangan murid. Pemerataan kualitas guru atau pendidikan

juga mempengaruhi bagaimana siswa-siswi tersebut dalam menghasilkan prestasi

belajar. Jika memang persebaran siswa berprestasi dilaksanakan dengan dalih

pemerataan penerimaan peserta didik maka perbaikan dan persebaran tenaga

pendidik juga sangat perlu digencarkan38.

Aspek lain yang juga menjadi masalah pada PPDB sistem zonasi kali ini

yaitu adanya manipulasi jarak. Adanya manipulasi tersebut diakibatkan

menghitung jarak tempat tinggal dengan sekolah melalui aplikasi Google Maps

dimana tidak semua jarak yang dilihat pada aplikasi tersebut itu benar-benar cocok

dan sesuai dengan jarak asli sehingga menyebabkan panitia mengalami kesalahan

dalam menginput jarak. Contohnya yaitu ada 2 orang murid yang memiliki asal

kelurahan yang sama tetapi berbeda dalam perhitungan jarak, yaitu siswa A

37“ppdb sistem zonasi syarat domisili diakali demi sekolah favorit” https://www.jpnn.com 7 Juli

2019 [Diakses 6 Agustus 2019] 38“sistem zonasi sekolah distribusi siswa tak merata”, https://nasional.republika.co.id , 26 Juni

2019 [Diakses 6 Agustus 2019]



I-21

dihitung 400 meter sedangkan siswa B dihitung 1,4 meter dan hal tersebut

membuat banyak wali murid yang tidak terima dengan kebijakan ini39.

Keadilan bagi siapakah sistem zonasi ini diperuntukkan, pada saat banyak

calon siswa yang sesungguhnya sangat membutuhkan untuk masuk sekolah negeri

karena ketidakmampuan ekonomi orangtua, tetapi mereka tidak mendapatkannya.

Karena sesungguhnya tidak sedikit masyarakat yang sangat membutuhkan tetapi

tidak mendapatkan apalagi disebabkan karena “manipulasi jarak zonasi” yang

membuat calon siswa menjadi jauh dari harapan keadilan. Keadilan dari sistem

zonasi yang dirasa masyarakat ini tidak jelas, dihapusnya sekolah favorit sebagai

cara untuk pemerataan pendidikan belum meyakinkan bahwa hal tersebut adalah

pertimbangan yang baik40.

Berdasarkan ulasan diatas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan

kebijakan sekolah sistem zonasi ini masih banyak menuai pro dan kontra karena

kegelisahan peserta didik beserta orangtua yang kesusahan mencari sekolah dan

masih ada sekolah pinggiran yang mendapatkan peserta didik sesuai dengan target

yang telah ditentukan.

Adapun studi terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu

pertama, milik Dani Satria dengan judul Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Bandar lampung.41 Penelitian

Dani Satria tersebut membahas topik yang hampir sama yaitu program Sekolah

Zonasi namun memiliki lokus dan fokus yang berbeda yaitu di SMA Negeri 2

Lampung. Selain itu dalam penelitian tersebut tidak membahas evaluasi dampak

yang ditinjau dari aspek yang rinci seperti aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam penelitian tersebut hanya membahas mengenai dampak positif dan negatif

pelaksanaan program Sekolah Zonasi di SMA 2 Lampung saja.42 Hasil pada

penelitian tersebut yaitu memaparkan beberapa dampak positif dan negatif adanya

39“sistem zonasi sisakan masalah” , http://jabarekspres.com , 13 Juli 2018 [Diakses 6 Agustus

2019] 40https://www.kompasiana.com/ “Keadilan Sistem Zonasi PPDB yang Tidak Adil”. [Diakses 14

Juli 2019] 41 Dani Satria, 2019. Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di

SMA Negeri 2 Lampung. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 2. No. 17, hal. 100 42 Ibid, hal. 116-117



I-22

pelaksanaan kebijakan Sekolah Zonasi diantaranya mampu membantu memajukan

sekolah non favorit dan memberikan kesempatan siswa yang kurang mampu

secara akademis tetapi ingin menambah wawasannya di sekolah yang sudah bagus

dengan fasilitas yang baik.

Penelitian terdahulu kedua yang menjadi rujukan peneliti yaitu milik Elga

Andina dengan judul Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta

Didik.43 Dalam penelitian tersebut mengungkapkan konsep yang hampir sama

yaitu dampak psikososial dimana terjadi hubungan antara kondisi mental dan

emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Dalam berlakunya kebijakan

Sekolah Sistem Zonasi ini menyebabkan berkumpulnya peserta didik dengan

kemampuan yang beragam dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas. Hal ini

dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, karena prestasi murid

tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri tetapi juga pada lingkungannya. Hasil

pada penelitian tersebut yaitu PPDB Zonasi menimbulkan berbagai permasalahan

dalam pelaksanaannya.44 Beberapa hal yang menjadi kendala yaitu masih

kurangnya fasilitas yang memadai, kapasitas sekolah tidak mencukupi dan kurang

sosialisasi. Adanya kebijkan sekolah zonasi ini cenderung mempengaruhi prestasi

mereka yang sudah baik karena merasa tidak lagi harus belajar lebih giat karena

tidak merasa bersaing dengan temannya.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu milik Dhani Arba dengan judul

Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan

Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Kabupaten Kebumen.45 Penelitian

tersebut menuliskan bahwa sistem zonasi berbasis PPDB masih menimbulkan

berbagai permasalahan yaitu tidak terpenuhinya kuota siswa di beberapa sekolah

padahal sudah ditentukan dengan rayonisasi. Permasalahan itu salah satunya

mencakup tentang jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah,

perbedaan penafsiran di daerah mengenai aturan zonasi dan penyalahgunaan surat

43Elga Andina, 2017. Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Jurnal

Kesejahteraan Sosial. Vol. 9. No. 14, hal. 9. 44 Ibid, hal. 11 45Dhani Arba, 2018. Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan

Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Kabupaten Kebumen. Vol. 1. No. 15, hal. 10



I-23

keterangan tidak mampu bagi calon siswa yang mencari celah untuk bisa

mendaftar diluar zona.46 Hasil dari penelitian tersebut yaitu belum terpenuhinya

kuota peserta didik usia sekolah (15-19 tahun) di Kabupaten Kebumen dan kurang

memperhitungkan persebaran jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penerapan sekolah

sistem zonasi terhadap pemerataan sekolah menengah pertama di daerah pinggiran

Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu

mengetahui dan menggambarkan secara rinci bagaimana implementasi kebijakan

pemerintah dalam penerapan sekolah sistem zonasi terhadap pemerataan sekolah

menengah pertama di pinggiran Kabupaten Mojokerto?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep kebijakan

publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir sekolah

dengan image favorit dan non favorit dimana kebijakan tetsebut menekankan

bahwa masyarakat bisa mendaftarkan sekolah untuk anaknya sesuai dengan zonasi

yang telah dibagi. Dengan adanya sistem zonasi tersebut, diharapkan mampu

memeratakan persebaran siswa tanpa terkecuali yaitu siswa pandai maupun belum

pandai berhak mendaftar di sekolah yang mereka inginkan selama sekolah

tersebut berada pada zona domisili yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti adalah penelitian

yang dilakukan oleh Dian Purwanti, Ira Irawati, Josy Adiwisastra dimana

penelitian dilakukan terhadap kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan

pada tahun ajaran 2017/2018 dan tahun juga pada tahun ajaran 2018/2019

diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 jika

diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan,

46 Ibid, hal. 29



I-24

meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa dirasa

lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi pada

tahun 2017/2018. Namun tetap tidak efektif jika diukur dari segi indikator untuk

mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit/unggulan dan

menurunkan angka masyarakat tidak melanjutkan sekolah47.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

berlakunya kebijakan pemerataan pendidikan berbasis Zonasi bagi

masyarakat

b. Menyajikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai program

kebijakan sekolah sisem zonasi untuk pemerataan pendidikan

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

1.5.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian yang terdiri dari

perencanaan program, aktivitas, keputusan untuk bertindak maupun tidak

bertindak yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai tahapan yang digunakan

untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Menurut (Iskandar, 2012) ia juga

menambahkan bahwa, menetapkan suatu kebijakan adalah faktor yang penting

bagi suatu organisasidalam mencapai tujuannya.48 Selanjutnya, kebijakan

publik mempunyai dua aspek (Thoha, 2012) yaitu:49

a. Kebijakan adalah praktik sosial dan bukan tunggal. Dengan demikian,

kebijakan adalah suatu hal yang diciptakan pemerintah yang berdasarkan

kejadian di masyarakat dan tumbuh dalam kegiatan sehari-hari di

masyarakat serta bukan peristiwa yang berdiri sendiri, asing dan terisolir

bagi masyarakat.

47 Dian P, Ira I , & Josy A (2019) The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System

Policy for Students Prone to Continue Education [Diakses 25 Juni 2019] p.5. 48 Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga 49 Thoha M, 2012. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja

Grafindo Perkasa



I-25

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi untuk

menciptakan harmoni dari pihak yang memiliki konflik, serta menciptakan

insentif atas tindakan bersama kepada pihak yang diperlakukan secara

tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dinyatakan sebagai cara untuk mencapai

tujuan tertentu yang dijadikan sebagai upaya memecahkan masalah yang

terjadi di masyarakat dengan menggnakan sarana atau cara terrtentu dengan

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan pada umumnya bersifat

mendasar, dikarenakan bahwa kebijakan hanya memberikan garis pada

pedoman umum yang dijadikan sebagai landasan ketika bertindak dalam usaha

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan kebijakan adalah kegiatan lanjutan dari proses perumusan

serta penetapan kebijakan, sehingga dalam melaksanakan kebijakan dapat

dimaknai sebagai tindakan yang telah dilakukan oleh individu atau kelompok

pemerintah yang diorientasikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

telah digariskan dalam putusan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan tidak

menyangkut pada pemerintah dimana pemerintah memiliki tanggung jawab

dalam melaksanakan program saja tetapi juga menyangkut pada kekuatan

ekonomi, sosial dan juga politik yang secara langsung ataupun tidak langsung

dapat mempengaruhi stakeholder. Ketidaksempurnaan suatu kebijakan

biasanya dapat dievaluasi ketika kebijakan tersebut telah dilaksanakan.

penilaian kebijakan terdiri dari pelaksanaan kebijakan, isi kebijakan,

pelaksanaan dan dampak kebijakan.50

Menurut Thomas R. Dye (1992) menuturkan bahwa “Public Policy is

whatever the government choose to do or not to do” atau bisa diartikan bahwa

kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah mengenai apapun yang akan

dilakukan atau tidak akan dilakukan. Dye berpendapat bahwa, jika pemerintah

memilih untuk menjalankan sesuatu maka ada tujuannya yang ingin dicapai

karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Dan apabila

50 Abdullah R & M. Ali R (2017) Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Vol. 11; No.

1:1412-7083



I-26

pemerintah tidak melakukan sesuatu, hal itu pun juga menjadi kebijakan yang

pasti juga ada tujuannya.51

Sementara itu, Said Zainal Abidin (2004:23) kebijakan publik tidak

bersifat spesifik, tetapi memiliki jangkauan yang luas serta berada di strata atau

tungkatan yang strategis. Maka dari itu, kebijakan berfungsi sebagai pedoman

dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mengatur kehidupan

bersama dan mencapai visi misi.

Kebijakan publik sebagai manajemen untuk mencapai tujuan yang

dapat diukur. Riant Nugroho D (2004: 52) berpendapat bahwa kebijakan

publik itu bukan berarti mudah dibuat, mudah dikendalikan serta mudah

dilaksanakan hal itu dikarenakan bahwa kebijakan publik menyangkut politik.

Pemaparan kebijakan publik secara sederhana yaitu keputusan yang

didasarkan dengan adanya hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik

guna menentukan tujuan serta mendapatkan hasil dengan berdasarkan

pertimbangan situasi tertentu. Michael Hill, 1994: 34 berpendapat bahwa

kebijakan publik merupakan:

“ A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of

actors concerning the selection of goals and the means of achieving

them within a spesified situation where these decision should, in

principle, be within the power of these actors to achieve.”52

Maka dengan demikian, kebijakan publik tentu berkaitan dengan

administrasi negara dimana public actor memberikan koordinasi ke seluruh

kegiatan yang berkaitan dengan tugas untuk memenuhi berbagai kebutuhan

masyarakat melalui adanya berbagai kebijakan publik, maka diperlukan adanya

administrasi yang disebut dengan “administrasi negara”.

1.5.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pembuatan kebijakan dapat

diartikan sebagai serabgkaian tatanan atau tahap yang didalamnya saling

51 Abdullah R & M. Ali R (2017) Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Vol. 11; No.

1:1412-7083. 52Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policyi. Singapore: Longman



I-27

berkaitan dan bergantung dimana telah diatur urutannya yaitu: penyusunan

agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan

penilaian/evaluasi kebijakan. Berikut ini contoh gambar dari tahapan dalam

proses pembuatan kebijakan publik:

Bagan 1.1 Tahap Pelaksanaan Pembuatan Kebijakan

Sumber: Ripley, Randall B (1985).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan

adanya variabel dan proses yang kompleks karena harus dikaji terlebih dahulu.

Karena itu beberapa ahli politik yang memiliki minat dalam mengkaji kebijakan

publik membagi bagaimana proses penyusunan kebijakan dalam beberapa

tahapan yang telah terstruktur. Adanya pembagian tahapan tersebut memiliki

tjuan yakni untuk memudahkan dalam mengkaji suatu kebijakan publik.

Tahapan kebijakanpublik menurut William Dunn seperti yang dikutip oleh Budi

Winarno (2007: 32-34) sebagai berikut:53

kebijakan tidaklah selalu mendapat hasil peraturan eksekutif atau aturan

administrasi yang telah diusulkan.

Untuk menetapkan suatu kebijakan diantara pilihan merupakan proses

untuk menentukan kebijakan publik yang terbaik, yang mana dalam hal ini

adalah bagian inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi ini

53 Winarno, Budi. 2016. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Caps Publishing



I-28

perlu diperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan prosesnya seperti aspek

publik, aspek politis, dan aspek teknokritis. Pada perumusan kebijakan masing-

masing alternatif telah bersaing untuk dapat dijadikan sebagai kebijakan yang

akan diambil dalam memecahkan masalah. Dalam tahan formulasi kebijakan

inilah masing-masing aktor bersaing dan berusaha mengusulkan pemecahan

masalah terbaik.

a) Adopsi kebijakan

Legitimasi kebijakan adalah langkah lebih lanjut setelah formulasi

kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dalam proses dasar

pemerintah. Suatu tindakan legitimasi atau adopsi kebijakan dalam suatu

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara juga mengikuti

arahan dari pemerintah dan warga negara harus meyakini bahwa tindakan

yangdilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan yang sah. Proses adopsi

kebijakan memerlukan kepercayaan guna menentukan kebijakan seperti apa

yang akan diambil dan kemudian di sah kan oleh pemerintah. Tahap ini

merupakan akhir dari suatu keputusan pemilihan kebijakan yang kemudian

secara kekal diambil kepastiannya dan ditetapkan kebijakannya.

b) Implementasi kebijakan

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana

implementasinya, karena implementasi kebijakan adaah tindakan dalam proses

pembuktian atau pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana

proses implementasi suatu kebijakan maka dilakukan beberapa pendekatan yaitu

salahsatunya adalah top-down, diana pendekatan tersebut memiiki titik balik

dariperspektifyang menyebutkanbahwa keputusan atau kebijakan yang telah

disah kan oleh pembuat kebijakan haruslah dilaksanakan oleh seluruh pihak

atau aparatur, atau birokrat di seluruh tingkatan teratas hingga tingkatan bawah.

Pendekatan ini berfokus pada masalah-masalah dalam pencapaian tujuan formal

kebijakan yang telah ditentukan.

Setiap tahapan implementasi kebijakan akan dievaluasi oleh setiap pihak

sehingga dapat diketahui bagaimana potensi, kelebihan serta kekurangan dalam



I-29

pengimplementasian kebijakan sehingga dapat segera diperbarui dengan

perbaikan agar segera mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dengan

demikian, tujuan implementasi kebijakan diformulasikan pada program aksi

serta proyek khusus yang telah dirancang dan diberikan biaya agar program

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c) Evaluasi kebijakan

Legitimasi kebijakan adalah langkah lebih lanjut setelah formulasi

kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dalam proses dasar

pemerintah. Suatu tindakan legitimasi atau adopsi kebijakan dalam suatu

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara juga mengikuti

arahan Evaluasi dalam kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan yang

berhubungan dengan penilaian tentang kebijakan terdiri dari substansi,

implementasi serta dampak. Evaluasi tidak hanya dilakukan ditahap akhir saja

akan tetapi juga dilakukan di semua proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat

meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program penyelesaian masalah

kebijakan, implementasi serta tahap dampak kebijakan. Pelaksanaan evaluasi

kebijakan harus memperhatikan tiga hal pokok diantaranya: 1) Evaluasi kebijakan

berfungsi untuk memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, 2)

Evaluasi kebijakan diharapkan mampu menilai kepantasan tujuan serta target

dengan masalah yang dihadapi, 3) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi

sumbangan terhadap kebijakan lainnya terutama dari segi metodologi.

Dalam konteks kebijakan sekolah sistem zonasi memiliki tujuan untuk

memeratakan persebaran peserta didik dalam penerimaan siswa baru, yang

mana sebelumnya dalam konteks ini masyarakat mengeluh bahwa tidak

meratanya peersebaran siswa dan terbatasnya akses masuk ke sekolah yang

siswa inginkan. Dengan adanya kebijakansekolah sistem zonasi yang awalnya

mendapat penolakan karena dianggap menciptakan ketidak adilan baru bagi

siswa yang merasa haknya tidak terpenuhi, maka dengan adanya tahap-tahap

kebijakan yang di dalamnya disebutkan point- point implementasi, pemerintah

Kabupaten Mojokerto melalui instansi yang terkait melakukan penanganan dini



I-30

dengan sosialisasi kepada masyarakat dan memperluas zonasi sehingga mampu

memberikan kesempatan bagi siswa-siswi memilih sekolah yang diinginkan

dengan syarat masuk ke dalam zona yang telah ditentukan.

kebijakan tidaklah selalu mendapat hasil peraturan eksekutif atau aturan

administrasi yang telah diusulkan Untuk menetapkan suatu kebijakan diantara

pilihan merupakan proses untuk menentukan kebijakan publik yang terbaik,

yang mana dalam hal ini adalah bagian inti dari proses formulasi kebijakan

publik. Dalam formulasi ini perlu diperhatikan aspek-aspek yang berkaitan

dengan prosesnya seperti aspek publik, aspek politis, dan aspek teknokritis.

Pada perumusan kebijakan masing-masing alternatif telah bersaing untuk dapat

dijadikan sebagai kebijakan yang akan diambil dalam memecahkan masalah.

Dalam tahan formulasi kebijakan inilah masing-masing aktor bersaing dan

berusaha mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari pemerintah dan warga

negara harus meyakini bahwa tindakan yangdilakukan oleh pemerintah

merupakan tindakan yang sah. Proses adopsi kebijakan memerlukan

kepercayaan guna menentukan kebijakan seperti apa yang akan diambil dan

kemudian di sah kan oleh pemerintah. Tahap ini merupakan akhir dari suatu

keputusan pemilihan kebijakan yang kemudian secara kekal diambil

kepastiannya dan ditetapkan kebijakannya.

d) Implementasi kebijakan

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana

implementasinya, karena implementasi kebijakan adaah tindakan dalam proses

pembuktian atau pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana

proses implementasi suatu kebijakan maka dilakukan beberapa pendekatan yaitu

salahsatunya adalah top-down, diana pendekatan tersebut memiiki titik balik

dariperspektifyang menyebutkanbahwa keputusan atau kebijakan yang telah

disah kan oleh pembuat kebijakan.



I-31

1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Pembahasan implementasi kebijakan pada penelitian kali ini merupakan

hal yang sanga pentng, karena menjadi salah satu kunci dari keberhaslan sebuah

kebijakan ditentukan dati proses implementasii dari kebijakan tersebut. Untuk

itu kita perlu mengetahui apaa tu implementasi.

Agar dapat memaahami impleentasi secara lebih jelas maka akan

diuraikan beberapa definis dari konsep implementasi kebijakan publik menurut

beberapa ahli. Ripley & Franklin (dalam Winarno,2012:148) berpendapat

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undangundang ditetapkan

yang memberikan otoritas programm, kebijakan, keuntungan atau ssuatu jenis

keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-

tindakan (tanpa tindakan-tindakan0 oleh beberapa aktor, khususnya para

birokrat untuk membuat program berjalan. Sabatier &Mazmanian menegaskan

bahwa imiplementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan

kebijakan yang memiliki legalitas hukum - bisa berbentuk undang – undang,

peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dll dalam bentuk program-

program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sabatier & Mazmanian.54

“The process normally runs through a number of stages beginning with

passage the basic statute, followed by policy outputs (decisions) of the

implementing agencies, the compliance of target groups with those

outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important

revisions (or attempted revisions) in the basic statute” (1983 : 20).

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah

(tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undangundang (ability of

statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory

variables affecting implementation).55

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi

54 Triana, Rochyati Wahyuni.2011. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Hlm:22 55 Subarsono, 2011.Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar.

Yogyakarta. Hlm:94



I-32

oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan

implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup:

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat

dalam isi kebijakan;

2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target group;

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

4. Apakah letak dari sebuah program sudah tepat;

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan

rinci; dan

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.56

Keunikan dari model Grindle yaitu terletak pada pemahamannya yang

komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi

di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya

implementasi yang diperlukan.57

Program-program kerja yang telah di bentuk selanjutnya dilakukan

penyusunan cara dan strategi pengimplementasiannya agar menghasilkan

perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Sebagai

bagian dari proses kebijakan, hasil dari implementasi kebijakan akan

memperoleh umpan balik, apakah perlu kebijakan direvisi atau tidak sesuai

dengan pernyataan Sabatier dan Mazmanian berikut.58

“The process normally runs through a number of stages beginning with

passage the basic statue, followed by policy outputs (decisions) of the

implementing agencies, the compliance of target groups with those

outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important

revisions (or attempted revisions) in the basic statue”.

Dari sudut pandang sistem, hasil akhir dari implementasi kebijakan

merupakan perubahan-perubahan yang mencakup 2 keluaran yakni outputs dan

outcomes. Output adalah hasil langsung dari pengimplementasian kebijakan

56 Ibid, hlm :93 57 http://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf hlm :13-14, Diakses pada tanggal 19 April 2018, Pukul:10.09 AM 58 Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Hlm:50-51



http://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf

I-33

(programmes performance) sedangkan outcomes (impact/effects) adalah

dampak perubahan yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.59

Jadi, dapat disimpulkam bahwa implementassi addalah suaatu suatu

yang terjadi setelah munculnya peraturan, kebijakan, program, pedoman atau

kesepakatan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah

keluaran/dampak nyata yang dilakukan berdasarkan proses dalam pencapaian

tujuan.

Lebih lanjut perlu diketahui maksud dari definisi implementasi

kebijakan publik.. Purwanto, (2012:66) menjelaskan bahwa Implementasi

kebijakan publik menjadi ‘jembatan” karena mekakyi tahapan ini dilakukan

delivery mechanism, yaitu berbagai policy output yang dikonversikan dari

policy input disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk

mencapa tujuan kebijakan.

Jadi, implementasi kebijakan merupakan proses tindak lanjut atau pelaksanaan

kebijakan/keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi tindakan dan

penyediaan sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

1.5.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari

suatu proses pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Dalam menjelaskan

variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan publik serta

untuk menyederhanakan pemahaman, maka akan diuraikan model- model dari

implementasi kebijakan.

Berikut ini dijelaskan beberapa model implementasi yang dikemukakan

oleh para ahli:

1. Model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III

Menurut Edwards III (dalam Tahir, 2014: 61-71), “In our approach to

the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are

the precondition for succsesfull policy implementation? What are primary

obstacles to succsesfull policy implementation?”.

59 Ibid, Hlm:51



I-34

Edward III mengatakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi

kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk

susksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan

kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan penting tersebut, maka model

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat

variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.

Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur organisasi (Indiahono, 2009: 31- 32).

a. Komunikasi

Edward III (dalam Tahir, 2014: 62-64) menyatakan bahwa dalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan, harus disampaikan informasi secara

jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang akan melaksanakan

kebijakan tersebut. Setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika

terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok

sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dapat

disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari aadanya

ketidaktahuan atas kebijakan. (indiahono, 2009:31)

b. Sumber Daya

Sumber daya yang mendukung setiap kebijakan harus memadai, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Menurut Edward III

(dalam Indiahono, 2009:31) Sumber Data Manusia adalah kecukupan baik

kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh

kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal

investasi atas sebuah kebijakan

Kedua sumber daya tersebut harus diperhatikan dalam proses implementasi

kebijakan. Sebab jika tanpa adanya kehandalan implementor, kebijakan akan

berjalan dengan lamban dan seadanya. Sedaangkan sumber daya finansial akan

menjamin keberlangsungan suatu kebijakan. Jika tanpa adanya dukungan

finansial yang memadai, suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif dan

efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Faktor ketiga yang menjadi pertimbangan dalam mengimplementasikan

suatu kebijakan menurut Edward III adalah disposisi. Edward III (dalam Tahir



I-35

2014:68-70) menegaskan bahwa sikap dari pelaksana menjadi faktor penting

ketiga dalam pendekatan studi implementasi kebijakan publik. Jika

implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki

kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai

keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi berarti menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada

implementor kebijakan. Karakter penting yang harus dimiliki oleh implementor

adalah kejujuran, komitmen dan demoktratis.

Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam aras

program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen

kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap

program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan

baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap

ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya

dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan

program/kebijakan.60

d. Struktur Organisasi/Birokrasi

Struktur organisasi / birokrasi sangat penting bagi proses implementasi

kebijakan. Aspek ini terbagi menjadi dua yal penting, yaitu mekanisme dan

struktur organisasi dari pelaksana itu sendiri.

Mekanisme implementasi program biasanya sudah diterapkan melalui SOP

yang telah divvantumkan dalam kebijakan. SOP yang baik akan mencantumkan

kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah untuk dipahami

oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam pelaksanaan implementasi.

Sedangkan struktur organisasi pelaksana sejauh mungkin menghindari hal yang

berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat

menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam

program secara cepat.61

Keempat variabel di atas pada model implementasi kebijakan yang

dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam

60 Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik – Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta60: Gaya 61 Ibid.



I-36

mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semua faktor di atas saling

bersinergi dalam mencapai tujuan. Salah satu variabel tidak bisa dihilangkan

atau ditiadakan, jika hal itu terjadi maka kebijakan yang ada bisa disebut tidak

terlaksana dengan baik.

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan ini merupakan model yang disebut dengan

istilah a model of the policy implementation process (model proses

implementasi kebijakan). Dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen

bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh

sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Model ini mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik,

implementor, dan kinerja kebijakan publik62

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengemukakan variabel-variabel

yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mereka maksud

sebagai berikut:

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-

kegiatan pelaksanaan.

5. Sikap para pelaksana.

3. Model Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle

Model ini dikenal dengan Implementation as A Political and

Administrative Process. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat

diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau

tidaknya tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementassi dapat

dilihat dari dua hal yakni:

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada

aksi kebijakan.

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat

62 Wahab. 2012. Analisis Kebijakan-dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan

publik. Jakrta. PT Bumi Aksara. Hlm: 164



I-37

dua faktor, yaitu dampaknya terhadap masyarat secara individu atau

kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi. Keberhasilan

implementasi kebijakan publik juga menurut Grindle dalam Agustino

(2008:154).

c. ditentukan juga oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang

terdiri atas konten dan konteks kebijakan: Komunikasi Implementasi

Sumberdaya Disposisi Struktur Birokrasi .

d. Konten kebijakan, terdiri dari kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai,

letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya

yang digunakan.

e. Konteks kebijakan, terdiri dari kekuasaan, kepentingan- kepentingan

dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang

berkuasa serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.63

4. Model Implementasi Kebijakan oleh Mazmanian &Sabatier

Model implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier

lebih dikenal sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (A Framework for

Implementation Analysis). Mazmanian dan Sabatier

mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel

(Nugroho, 2008: 169-170).

Variabel yang pertama adalah variabel independen, yaitu yang

berkaitan dengan mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan

indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, perubahan

seperti apa yang dikehendaki dan persentase totalitas penduduk yang tercakup

dalam kelompok sasaran.

Variabel yang kedua adalah variabel intervening, yaitu variabel

kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan

indikator yaitu adalah kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori

kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga

pelaksana; aturan pelaksana dari lembaga pelaksana; perekrutan pejabat

pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan

63 Model Implementasi Grindle dalam http://digilib.unila.ac.id/11188/16/BAB%20II.pdf diakses pada

tanggal 6 Januari 2018, Pukul 15:21 WIB



http://digilib.unila.ac.id/11188/16/BAB%20II.pdf

I-38

yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator

kondisi sosio- ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari

konstittuen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas

kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Variabel yang ketiga adalah variabel dependen, yaitu tahapan dalam

proses implementasi dengan melalui lima tahapan, yaitu pemahaman dari

lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunya kebijakan pelaksana,

kebutuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan

akhirnya mengarah kepadarevisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan

tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

5. Model Implementasi Kebijakan oleh G. Shabbir Chemma & Dennis

A. Rondinelli

Model implementaasi kebijakan yang dikemukakan oleh G. Shabbir Chemma &

Dennis A. Rondinelli (1983) menunjukkan kerangka konseptual yang

digunakan untuk menganalisis implementasi program yang dikeluarkan oleh

pemerintah yang bersifat desentarilasi. Terdapat empat kelompok variabel yang

dapat mempengaruhi kinerja dan dampak dari suatu program menurut mereka

(dalam Subarsono, 2008:101), yakni :

a. Kondisi Lingkungan

b. Hubungan Antar Organisasi

c. Sumber daya organisasi

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

1.5.2.2 Karakteristik dan Kemampuan Implementor

Dalam implementasi kebijakan publik yang ada terdapat juga

karakteristik agen pelaksana/implementor yang dapat membantu proses

implementasi kebijakan publik. Karakteristik agen pelaksana ini akan

menyesuaikan dengan kebijakan publik yang akan diterapkan kepada

kelompok sasarannya.

Menurut Van Metter dan van Horn pusat perhatian pada agen

pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan

terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena

kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh



I-39

ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya,

implementasi kebijakan publik yang berusaha merubah perilaku atau tindak

laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah

berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan

bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka

dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak

setegas pada gambaran pertama (Agustino, 2006:143).

Karakteristik agen pelaksana ini menyesuaikan dengan kebijakan

publik yang akan diterapkan kepada kelompok sasarannya. Kinerja

implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-

ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya,

implementasi kebijakan publik yang berusaha merubah perilaku atau tindak

laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah

berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan

bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka

dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak

setegas pada gambaran pertama (Agustino, 2006: 143).\

terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur

keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu

implementasi yang baik pula. Namun seringkali yang terjadi dalam penyaluran

komunikasi adalah terdapat salah pengertian, salah persepsi yang diterima

oleh berbagai pihak. Sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar apa yang

telah disampaikan dapat diterima dengan baik dan sejalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh implementor haruslah jelas dan tidak

membingungkan. Ketidak jelasan peran kebijakan tidak selalu menghalangi

implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhka fleksibilitas

dalam melaksanakan kebijakan. Namun pada tataran yang lain harl tersebut

justu akan membuat penyelewengan tujuan yang ingin diapai oleh munculnya

suatu kebijakan.



I-40

c. Konsistensi

Komunikasi dalam pemberian perintah kepada implementor haruslahh

konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah

yang diberikan berubah-ubah, maka akan dapat menimbulkan kebingungan

bagi implementor (Agustino, 2006:150).

1.5.3 Kebijakan Pendidikan

Menurut Hasbullah (2015:37), kebijakan pendidikan atau educational

policy memiliki arti yang sama dengan suatu kebijakan pemerintah dalam bidang

pendidikan. Kebijakan ini hasil prosuk dari satuan/seseorang yang terpilih, suatu

produk hasil dari pemberian masukan dari semua pihak untuk perbaikan mutu

pendidikan.64

Kebijakan pendidikan adalah konsep hukum yang mendasari ketetapan

suatu peraturan yang terdapat dalam bidang pendidikan agar

tercipta keserasian antara kebutuhan dengan kondisi dalam proses pelaksanaan

pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah rumusan dari bermacam cara untuk

mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional yang dijabarkan dalam berbagai

kebijakan pendidikan yang telah dibuat.

H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho (2008:140) berpendapat melalui kajian

yang mendalam di bidang pendidikan bahwa:65

“Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil

perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan melalui

visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya

tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu”.

Menurut Arif Rohman (2012:86) kebijakan pendidikan yaitu, kepuusan

berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks baik

umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui

proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu

dalam menyelenggarakan pendidikan”.66

Definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu kebijakan pendidikan adalah

kunci keunggulan yang menyangkut keberadaan bangsa dalam persaingan global

64 Hasbullah, M. 2015. Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif

Pendidikan di Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada 65 Abd Madjid, 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta: Samudra Biru 66 Ibid, hal 10



I-41

sehingga kebijakan pendidikan harus menjadi prioritas dalam era globalisasi.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang memuat

perencanaan jangka panjang dan menengah serta langkah-langkah strategis untuk

mencapai tujuan pendidikan.

1.5.3.1 Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi

Riant Nugroho (2008: 14) berpendapat bahwa indikator dalam

pemerataan pendidikan bisa dilihat dari banyaknya jumlah persebaran sekolah di

suatu daerah, perpenduduk usia sekolah, jumlah siswa persekolah, jumlah guru,

jumlah buta huruf dan jumlah putus sekolah.67

Sedangkan menurut Ace Suryadi & H.A.R. Tilaar (1993: 31) memiliki

pandangan bahwa studi Coleman menuliskan dalam bukunya yaitu Equality of

Educational Opportunity secara konsepsional pemerataan lebih pada adanya

penekanan pada kesamaan untu memperoleh kesempatan untuk mendaftar di suatu

sekolah, dan memberi kesempatan pada murid terdaftar agar memperoleh hasil

belajar yang baik.68

Kebijakan sekolah dengan sistem zonasi atau dikenal dengan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi sebenranya telah diterapkan

sejak tahun 2016, akan tetapi baru benar-benar disahkan pada tahun 2017 dan

disempurnakan pda tahun 2018 melalui adanya Permendikbud Nomor 14 Tahun

2018, dimana telah disebutkan bahwa69:

“Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima

calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona paling dekat dari sekolah

paling sedikit sebanyak 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang

diterima”.

1.5.3.2 Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Menurut Carter V, Good (1959) (dalam Imron, 20012:18) berpendapat

bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai

dan juga faktor-faktor kebutuhan situasional yang digunakan dalam suatu

lembaga sebagai perencanaan dan panduan dalam mengambil keputusan agar

67 Riant N, (2008). Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 68 Ace S dan Tilaar (2003). Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung: Pt. Remaja

Rosdakarya



I-42

pendidikan yang diimpikan segera terwujud.69

Menurut Rijal 09 (2016) mengemukakan bahwa Kebijakan pendidikan

memiliki karakteristik tertentu, yakni:70

1) Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan terarah guna

memberikan kontribusi pada kemajuan pendidikan.

2) Memenuhi aspek legal formal

Kebijakan pendidikan memerlukan adanya pemenuhan pra-syarat yang harus

dipenuhi agar suatu kebijakan pendidikan diakui secara sah dan berlaku untuk

sebuah wilayah. Maka kebijakan pendidikan haruslah memenuhi syarat

konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di suatu wilayah

sehingga ia dinyatakan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga dapat

dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3) Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya

memiliki manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan hal ini adalah

sebuah kewajiban untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang

ingin dicapai. Apalagi mengingat kebutuhan akan kebijakan pendidikan

merupakan fungsi pendukung adanya pengambilan keputusan.

4) Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh ahli di bidangnya yang memiliki

kekuasaan atau wewenang untuk itu. Sehingga tidak sampai menimbulkan

kerusakan atau konflik pada pendidikan dan lingkungan diluar pendidikan.

Para administrator pendidikan merupakan unsur minimal pembuat kebijakan

pendidikan.

5) Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan tentunya tak lepas dari keadaan yang sesungguhnya

untuk ditindaklanjuti. Jika baik maka akan dipertahankan, namun jika

mengalami kegagalan atau hambatan maka harus segera diperbaiki sehingga

kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi

terhadapnya secara mudah dan efektif.

69 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 14 Tahun 2018

70 Imron A, 2012. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depannya.



I-43

6) Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan dulunya adalah hanya merupakan sebuah sistem, maka

harus memiliki sistematika yang jelas karena menyangkut seluruh aspek yang

ingin diatur olehnya. Sistematika dituntut untuk memiliki efektifitas, efisiensi

dan suistainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan tidak bersifat

pragmatis, diskriminatif bahkan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor

yang saling berbenturan satu dengan lainnya. Hal tersebut harus diperhatikan

dengan cermat agar pelaksanaan kebijakannya kelak tidak menimbulkan

kecacatan hukum secara internal. Kemudian secara eksternal pun keijakan

pendidikan harus berkesinambungan dengan kebijakan lainnya seperti;

kebijakan politik, kebijakan moneter, dan lain-lain.

1.5.3.3 Komponen Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi

Pengertian komponen menurut Aminuddin (2008) yaitu keseluruhan

makna yang terdiri berdasarkan sejumlah elemen, dimana elemen-elemen

tersebut memiliki ciri khusus yang berbeda. Komponen- komponen dalam

pendidikan meliputi tiga kategori. Salah satunya yaitu input atau masukan

pendidikan, dimana hal itu mengatur tentang peserta didik sebagai Raw Input,

ada juga guru -uru dan sarana prasarana sebagai Instrumental Input dan

Environmental Input yang menyangkut tentang sosial, ekonomi, budaya dan

keadaan alam atau lingkungan.

Menurut Abdul Rahman Saleh (2004), komponen pendidikan senantiasa

mempengaruhi proses belajar diantaranya yaitu kompetensi dasar dan bahan ajar,

fasilitas serta sumber belajar dan juga pendidik yang mengelola pembelajaran71.

Sedangkan menurut Ungguh Muliawan (2005) komponen pendidikan yaitu

murid, materi pendidikan, tujuan pendidikan, metode, lingkungan dan ilmu

penhetahuan dan teknologi.72 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

pendapat yang telah dijabarkan diatas yaitu komponen pendidikan meliputi

peserta didik dan staff pendidik atau guru, kurikulim, sarana prasarana, media

serta lingkungan sekolah.

71 Abdul Rahman S (2004), Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa. Jakarta: Raja Grafindo

Perkasa. 72 Ungguh Muliawan, J. (2005), Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali

Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



I-44

Komponen kebijakan sistem zonasi ini menyebutkan bahwa dengan

kebijakan ini maka sekolah tingkat menengah pertama atau SMP sederajat

memberikan keleluasaan bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah yang

dekat dengan domisili atau tempat tinggalnya. Meski banyak calon siswa yang

tidak sesuai dengan sekolah yang diharapkan, mereka masih memiliki pilihan

lainnya. Hal tersebut dilakukan agar penerimaan peserta didik terlaksana merata

dan staff pendidik memiliki inovasi dalam memberikan pelajaran.

1.5.3.4 Tujuan Kebijakan Pendidikan sistem Zonasi

Adanya rancangan kebijakan diperlukan rumusan kebijakan dalam

pendidikan untuk menyelaraskan arahan mengenai pandangan-pandangan yang

sesuai dengan kebijakan, yaitu tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat

dimana proses pendidikan merupakan penyempurnaan untuk mencapai harkat

dan martabat manusia dengan upaya yang dilakukan secara terus menerus

sehingga pendidikan memiliki nilai-nilai yang dalam.73

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 menuliskan bahwa

tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan

manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan,

sehat, memiliki budi pekerti yang luhur serta bertanggung jawab menjadi warga

negara yang demokratis.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai

sistem pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi siswa-siswi

agar menjadi manusia yang berilmu dan mandiri. Pada Tap MPRS No. 02 Tahun

1960 menuturkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk anak memiliki

jiwa Pancasalia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dari itu, untuk membentuk pendidikan yang sesuai dengan

kemauan masyarakat dengan penuh kebhinekaan. Sekalipun pendidikan tidak

bebas nilai tetapi lebih diarahkan pada pembentukan warga negara. Yang ke dua

yaitu tujuan kebijakan pendidikan dilihat dari tingkatan

politisi dimana tidak dapat dipungkiri sumbangan pendidikan terhadap

perkembangan politik berbeda dengan tingkatan perkembangan sosial. Pada

tingkat individual, kontribusi pendidikan dapat membantu perkembangan untuk

73 Abd Madjid, 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta: Samudra Biru hal 15-16



I-45

sikap dan ketrampilan kewarganegaraan yang baik dan benar-benar bertanggung

jawab. Yang terakhir yaitu tujuan kebijakan pendidikan dilihat dari tingktan

ekonomi, bahwa pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang yang

merupakan alat untuk membantu perkembangan ekonomi.

Dengan demikian, adanya kebijakan PPDB Sistem Zonasi pasti memiliki

tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia seperti:

1. Dengan adanya kebijakan sekolah sistem zonasi ini, siswa bisa mendapatkan

sekolah yang lebih dekat dengan rumah yang memungkinkan siswa berangkat

menggunakan sepeda dan angkot tetapi tetap tidak perlu mengeluarkan biaya

transportasi terlalu banyak. Siswa juga diharapkan tidak datang terlambat ke

sekolah karena dekat dengan rumah dan terkena macet sehingga siswa masih

fresh ketika menerima pelajaran74.

2. Sekolah sistem zonasi memberikan dampak baik bagi siswa siswi karena mereka

mampu menghemat waktu sehingga tidak lagi keteteran. Para orangtua dan juga

siswa merasa semakin mudah mendatangi sekolah karena tidak terlalu jauh dari

sekolah sehingga orangtua lebih mudah dalam mengontrol anak-anaknya ketika

berada di sekolah. Siswa siswi pun semakin aktif mengikuti berbagai

ekstrakurikuler.75

3. Pemberlakuan kebijakan bersekolah di area tempat tinggal juga dipercaya dapat

lebih meningkatkan kualitas akademik dari siswa- siswi, hal ini dikarenakan oleh

berkurangnya intensitas gangguandari

lingkungan luar yang dipercaya sedikit banyak dapat memberikan dampak

negatif bagi akademik siswa. Dengan adanya penerapan sistem zonasi ini dapat

menyediakan ruang pengawasan bagi setiap orangtua kepada anaknya pasca

kegiatan kegiatan belajar mengajar di sekolat telah selesai.76

4. Para orangtua dan siswa diharapkan tidak lagi khawatir dengan adanya sistem

zonasi sekolah ini karena pemerintah pasti akan memberikan pemerataan juga

terhadap kualitas guru dan perbaikan sarana prasarana. Sehingga nanti fasilitas

74 Tia Reisha, “Beri dampak positif zonasi dalam ppdb disambut baik di sma ini” https://news.detik.com, 7 Juni 2018 [Diakses pada 8 Juli 2019] 75 Dampak positif sistem zonasi mulai dirasakan” https://radarlombok.co.id , 18 Oktober 2017 [Diakses 8

Juli 2019] 76 Yohanes Enggar H, “Ternyata ada manfaat sistem zonasi bagi orangtua”

https://edukasi.kompas.com , 20 Januari 2019 [Diakses 8 Juli 2019]




I-46

sekolah akan sama. Guru sekolah favorit akan dirotasi ke sekolah pinggiran,

begitu juga untuk kepala sekolah sehingga sekolah manapun sama saja.77

1.5.3 Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan kesempatan untuk mendapatkan

pendidikan, ada dua aspek yaitu equality dan juga equantity. Dimana pengertian

dari equality yaitu persamaan yang mengandung arti kesempatan dalam

memperoleh pendidikan, sedangkan equity berarti keadilan dalam memperoleh

kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Mendapatkan akses pendidikan yang sama rata berarti seluruh

penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan dan menikmati

pendidikan yang sama. (Eka, R. 2007).78

Pemerataan menurut (Sismanto, 1993:31) yaitu pemerataan aktif dan

pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang menekankan pada

persamaan dalam memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah,

sedangkan pemerataan aktif adalah berarti kesamaan dalam memberi kesempatan

kepada murid-murid yang terdaftar agar memperoleh nilai dari hasil belajar

dengan setinggi-tingginya.

1.6 Definisi Konsep

Konsep merupakan instrumen yang memiliki peranan penting dalam kegiatan

penelitian. Definisi lain mengenai konsep adalah sebuah fenomena yang menjadi

pusat perhatian di dalam penelitian. Definisi konsep diambil dari hasil suatu

penarikan kesimpulan dari masing-masing teori atau konsep yang telah diutarakan

diatas, konsep-konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang

telah direncanakan dengan baik. Tak hanya sekedar pelaksanaan, suatu

implementasi merupakan kegiatan yang sudah disusun dan diatur dalam

Undang-Undang serta harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok

77 Andi Nur A, “Pengamat zonasi ppdb dorong pemerataan pendidikan” https://republika.co.id, 18 Juni

2019 [Diakses 8 Juli 2019] 78 Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, http://edu-articles.com,diakses 22 Juni 2019



https://republika.co.id/

I-47

sasaran yang bertujuan untuk dmensosialisasikan kebijakan dengan baik

sehingga dapat menghindari adanya ketidaktahuan atas kebijakan yang telah

dilaksanakan.

3. Sumber daya

Sumber daya yang mendukung setiap kebijakan harus memadai, baik sumber

daya manusia maupun sumber daya finansial agar mampu menunjang

keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

4. Disposisi

Pelaksana menjadi faktor penting ketiga dalam pendekatan studi

implementasi kebijakan publik agar berlangsung efektif, para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan

memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya.

5. Struktur Organisasi/Birokrasi

Implementor menyusun SOP yang baik agar kerangka kerja sistematis, tidak

berbelit dan mudah untuk dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi

acuan dalam pelaksanaan implementasi dan sebisa mungkin menghindari hal

yang berbelit, panjang dan kompleks.



I-48

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang

membahas tentang cara melaksanakan penelitian hingga cara menyusun penelitian

berdasarkan fakta atu gejala secara ilmiah. Metode penelitian berfungsi sebagai

faktor pendukung guna memperoleh data serta mengungkap fenomena yang

terjadi di lapangan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode

penelitian kualitatif. Sugiyono (2017:2) berpendapat bahwa meode penelitian

adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu79.

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu tata cara atau

prosedur penelitian yang bersifat subyektif dimana seorang informan adalah

ahlinya, bersifat natural, dan penelitian yang melibatkan emosi karena peneliti

sungguh-sungguh melakukan interaksi dengan cara berdialog dengan informan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, memahami, serta mengamati

bagaimana dampak dari kebijakan sekolah sistem zonasi dalam pemerataan

sekolah pinggiran di Kabupaten Mojokerto.

1.7.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka

tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif yang

dimaksudkan untuk mengetahui secara faktual dan detail mengenai adanya fakta-

fakta hubungan antara fenomena yang sedang diamati. Sugiyono (2009)

berpendapat bahwa suatu penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang

digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis hasil kegiatan penelitian,

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum80.

Penelitian deskriptif akan menghasilkan suatu gambaran yang akurat mengenai

sebuah situasi, mekanisme dari suatu proses atau hubungan yang dilakukan oleh

subyek yang telah diteliti.

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan

pendekatan kualitatif. Menurut Danial dan Nanan (2009:60) berpendapat bahwa

79 Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. 80 Sugiyono (2009) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta



I-49

pendekatan kualitatif berdasarkan penomenologis menuntut pendekatan yang

holistik yang berarti menyeluruh, mendudukkan suatu kajian dalam suatu

konstruksi ganda serta melihat suatu objek dalam konteks ‘natural’ dan alamiah

apa adanya bukan parsial. Umumnya, mekanisme tipe pendekatan penelitian ini

yaitu dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap informan untuk

memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian

tersebut.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Moleong mengungkapkan bahwa cara terbaik yang harus ditempuh dalam

memilih lokasi untuk penelitian adalah dengan mempertimbangkan teori subnatif,

dimana peneliti diharuskan untuk menjajaki lokasi penelitian81. Sesuai dengan

pendapat yang telah dikemukakan oleh Moleong diatas, mana penelitian ini akan

dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang menjadi

pelaksana kebijakan sekolah sistem zonasi dan di lingkungan sekolah pinggiran

yang mana terdapat masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian.

1.7.3 Teknik Pemilihan Informan

Peran informan dalam sebuah kegiatan penelitian sangat penting

sebagai sumber pemberi informasi serta data yang dibutuhkan mengenai obyek

yang diteliti. Untuk memperoleh keabsahan data, penentuan informan yang

menjadi sumber data dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada

penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key informan dan

secondary informan. Key informan sebagai informan utama yang lebih

mengetahui situasi fokus penelitian dan secondary informan sebagai informan

penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Pada penelitian ini, peneliti

memilih informan yaitu informan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto,

pihak sekolah pinggiran yang mengalami ketidak merataan murid dan masyarakat

di lingkungan zona yang merasakan dampak tidak meratanya zona sekolah,

adapun tabel instrumennya sebagai berikut:

81Moleong, Lexy J., (2010) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya



I-50

Tabel 1.3 Data Informan

No. Lembaga Jabatan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Mojokerto

- Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Mojokerto

- Kepada Bidang Pendidikan Dasar

2. Pihak Sekolah - Kepala SMPN 1 Kutorejo

- Kepala SMPN 2 Pacet

- Kepala SMPN 2 Trawas

3. Masyarakat 15 Responden

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam

penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data82. Dalam

rangka memperoleh data dan informasi yang memadai, maka peneliti akan

menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1) Observasi

Mengadakan pengamatan langsung dan membuat catatan yang sistematis

terhadap persebaran zona sekolah. Kemudian, dilihat juga bagaimana reaksi

masyarakat terhadap implementasi program tersebut. Pengamatan dapat

diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan cara

tidak berperan serta (non-partisipan).

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi ono-partisipan karena

dalam penelitian ini tidak terlibat untuk membantu pekerjaan Dinas Pendidikan di

Kabupaten Mojokerto dalam menangani permasalahan tidak meratanya

penerimaan peserta didik serta tidak terlibat dalam kegiatan penyuluhan program

Sekolah sistem zonasi. Agar observasi ini mencapai hasil yang maksimal,

digunakan alat penelitian yang berupa catatan-catatan, menyiapkan alat elektronik

82 Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung Alfabeta, 2008) Hal 54.



I-51

seperti kamera digital, recorder, dengan memusatkan perhatian pada data-data

yang relevan dan mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat83.

2) Wawancara

Mengadakan wawancara dengan berbagai pihak terkait kebijakan Sekolah

sistem zonasi. Para pihak disini tidak hanya pemberi tetapi juga penerima.

Harapannya hasil wawancara ini dapat melengkapi dan menguji kebenaran data

lainnya. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terpimpin.

Tujuan wawancara ini jelas adalah agar pertanyaan yang diajukan menjadi

sistematis sehingga mudah diolah kembali dan dianalisis secara kualitatif dan

kesimpulan yang diperoleh lebih reliable84.

Pada penelitian ini, peneliti telah menyusun pedoman wawancara

mengenai hal-hal yang nantinya akan ditanyakan kepada pada informan untuk

mendapatkan informasi yang akurat. Proses penyunusunan disesuaikan pada

dimensi keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori

Mazmanian dan Sabtier yang dimensinya terdiri dari karakteristik kebijakan,

masalah dan lingkungan kebijakan.

3) Dokumentasi

Upaya untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang

memuat data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPDB sistem

zonasi. Dokumen-dokumen yang dimaksud berupa buku, laporan penelitian

terkait, berita dan artikel dalam media cetak. Disamping itu, dokumen internet

dalam bentuk berita dan artikel merupakan pilihan yang sangat penting mengingat

kualitas datanya85.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperlukan terkumpul, guna menjawab rumusan

permasalahan, maka data tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan teknik

kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai berikut:

83 Sukandarrumidi. Mtodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. (Yogyakarta,

Gadjah Mada University Press, 2012) Hal 69. 84 Haris Herdiansyah. Wawancara, Observasi, dan Fokus Grups Sebagai Instrumrent Pengendalian

Data Kualitatif. Hal 27. 85 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D. Hal 240



I-52

1) Reduksi data

Memilih dan memilah data mentah yang masih beragam untuk dikelompokkan

dalam pokok-pokok persoalan sesuai fokus penelitian. Tujuannya agar data

yang sama segera terkelompok pada bagian yang relevan dan mudah ditelusur

bilamana diperlukan.

2) Penyajian Data

Penampilan data sistematis yang sudah diolah. Data-data yang display dapat

berupa table, matriks, charst atau grafik dan lain sebagainya. Dengan

demikian, peneliti dapat mempelajari data dengan mudah.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap pengambilan keputusan atas pertanyaan penelitian. Data-data yang

telah disusun sedemikian rupa dikaitkan dengan pola, model, hubungan sebab

akibat dan persamaan dengan pendapat lain yang muncul kesimpulan dari apa

yang telat ditelit. Seandainya kesimpulan tersebut yang dihasilkan akan

diadakan verifikasi dengan mencari data-data baru yang relevan86.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaikan suatu

kegiatan penelitian. Tujuan dari analisis data yaitu untuk meringkas data dalam

bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga mudah dipelajari87. Setelah

keseluruhan data yang diperlukan terkumpul, guna menjawab rumusan

permasalahan, maka data tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan teknik

kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai berikut:

1) Reduksi data

Memilih dan memilah data mentah yang masih beragam untuk dikelompokkan

dalam pokok-pokok persoalan sesuai fokus penelitian. Tujuannya agar data

yang sama segera terkelompok pada bagian yang relevan dan mudah ditelusur

bilamana diperlukan.

2) Display Data

86 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004) 87 Moh. Kasiram. Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan

Metodolgi Penelitian. (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010). Hal 119



I-53

Penampilan data sistematis yang sudah diolah. Data-data yang display dapat

berupa table, matriks, charst atau grafik dan lain sebagainya. Dengan

demikian, peneliti dapat mempelajari data dengan mudah.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap pengambilan keputusan atas pertanyaan penelitian. Data-data yang

telah disusun sedemikian rupa dikaitkan dengan pola, model, hubungan sebab

akibat dan persamaan dengan pendapat lain yang muncul kesimpulan dari apa

yang telat ditelit. Seandainya kesimpulan tersebut yang dihasilkan akan

diadakan verifikasi dengan mencari data-data baru yang relevan88.

88 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Hal 247-252



bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang masalahrepository.unair.ac.id/94716/4/4. bab 1...

Documents