autentikasi akta partij dalam digital signature

AUTENTIKASI AKTA PARTIJ DALAM DIGITAL SIGNATURE

OLEH NOTARIS

Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, Muhammad Fernando

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik

(Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan

terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi

yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak

lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki

kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah

akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau

diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik

dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan oleh kepastian waktu,

maupun tempat pembuatan akta, dan tempat pelaksanaan akta. Tanda tangan elektronik

dapat diberlakukan apabila peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-

Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah harmonisasikan.

Kata Kunci : Notaris, Akta Partij, Tanda Tangan Elektronik

1. PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi saat ini pertumbuhannya semakin pesat

dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, perkembangan tersebut diantaranya

meliputi segala bidang dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi

dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan manusia akan

semakin meningkat. Kebutuhan manusia hingga saat ini, tentu tidak dapat dipungkiri

dengan adanya teknologi, informasi, dan komunikasi yang merupakan perubahan sangat

pesat untuk kelangsungan hidup setiap manusia. Dalam hal ini, seluruh aspek pada era

globalisasi ini menggunakan teknologi dan semua itu terbukti membawa dampak dalam

segi hal positif, maupun negatif. Perkembangan inilah yang sering tidak terpikirkan oleh

masyarakat, walaupun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi

124

Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021) ISSN: 2684-7310

informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya. Namun Bangsa Indonesia

secara garis besar masih meraba untuk mencari suatu kebijakan publik dalam

membangun infrastruktur yang handal (National Information Infrastructure) dalam

menghadapi infrastruktur informasi global (global Information Infrastructure).1

Teknologi informasi dan komunikasi akan melahirkan suatu hukum baru yang dikenal

dengan hukum siber, istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari cyber

law yang saat ini secara luas digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan

pemanfaatan teknologi informasi,istilah lain juga digunakan adalah hukum mayantara,

istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi berbasis virtual. 2

Kegiatan siber yang bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan,

perbuatan hukum nyata. Secara yuridis terkait dengan ruang siber sudah tidak

dikategorikan sebagai sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum secara konvensional

untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan yang disebabkan apabila cara ini yang

ditempuh tentu akan banyak kesulitan yang dihadapi.3 Bentuk dari kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi yang berbentuk virtual salah satunya dengan adanya kemajuan

dalam teknologi informasi yang disebut dengan Internet. Hal ini yang memberikan

dampak baik secara positif maupun negatif untuk penggunanya, melalui media elektronik

maka seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, dan universal yang

terlepas dari keadaan tempat dan waktu.4 Setiap orang dapat memberikan informasi

dalam segala hal yaitu dalam bidang teknologi, pendidikan, perdagangan, transaksi

elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, apabila seseorang

teknologi informasi dan komunikasi, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik.

Transaksi elektronik bersifat Non Face (tanpa bertatap muka ), Non sign (tidak memakai

tanda tangan asli), dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi

elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan

1 Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar Pembentukan, ( Jakarta: PT

Kanisius,1998 ), hlm 25. 2 Ahmad M Ramli S.H.,M.H,Cyber Law & Haki,( Bandung: PT Refika Aditama 2006) hlm.2 3 Ibid., hlm3 4 Mariam Darus Badrulzaman, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber ( Cyber Law ) di

Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001, hlm.3.

125


menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.5 Dalam hal ini, maka seiring dengan

berjalannya waktu segala aspek baik dalam segi keamanan maupun dalam informasi

sudah mulai diperhatikan. Maka dari itu, apabila informasi ini rusak, atau terjadi

kesalahan akan terdapat resiko, dan menimbulkan kerugian yang harus ditanggung bagi

setiap pengguna yang dapat mengetahui informasi elektronik, dan menggunakan

teknologi informasi. Produk hukum yang memiliki tujuan untuk melakukan keamanan

dari transaksi elektronik ini sangat penting.6

Cyber notary menurut Lawrence Leff menjelaskan bahwa yang dikonsepkan

oleh ABA adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang

hukum komputer. Fungsinya dipersepsikan sebagaimana layaknya Notaris Latin dalam

memfasilitasi suatu transaksi internasional. Dalam konteks PKI, ia akan mengikatkan

antara private key dari pihak pengirim dengan public key dari pihak penerima yang

dibawah satu payung kepercayaan (umbrella of trust). Cyber notary akan melakukan

autentikasi dokumen secara elektronik, bahkan cybernotary juga diharapkan dapat

melakukan verifikasi kapasitas hukum, dan tanggung jawab terkait dengan keuangannya,

sehingga dapat memberikan solusi bahwa persyaratannya adalah seorang pengacara

(attorney). Cyber Notary dapat berperan dalam transaksi elektronik seiring dengan

perkembangan teknologi yang ditemukan dalam setiap negara yang menganut Common

Law maupun Civil Law. Sehubungan dengan Hague Agreement tahun 1961 tentang

Apostille, International Forum on E-Notarization, E-Apostilles and Digital Evidence,

telah dilakukan berbagai upaya harmonisasi yang terkait peranan Notaris dalam transaksi

elektronik global, sehingga Cybernotary dan E-Notarization telah menjadi kata kunci

demi terwujudnya E-Apostille untuk transaksi yang berskala internasional. Cybernotary

di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan

Notaris dapat dilakukan secara online dan remote, namun secara hukum hal tersebut

seolah-olah tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam

konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar

5 Indonesia.,Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,UU nomor 11 Tahun

2008. 6 Laurence Leff (ed.), "Notaries and Electronic Notarization", (Western Illinois

University.,2002).

126


Notaris Indonesia dapat berperan secara global berbagai hambatan yuridis berkaitan

dengan kewenangan Notaris tersebut.7

Cybernotary ataupun E-Notary secara umum dapat diterapkan di Indonesia,

maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini seringkali

dipersepsikan mempunyai nilai pembuktian yang lemah akan menjadi lebih kuat

kedudukannya, karena dapat dipahami sebagaimana layaknya akta autentik. Hal tersebut

akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi

elektronik. Meskipun peluang Notaris untuk berperan secara elektronik seakan tak

terlihat dalam Undang-Undang Notaris, namun ada peraturan perundang-undangan lain

yang memberikan peluang itu.8 Dalam era modern, berbagai upaya digitalisasi sudah

dilakukan salah satunya adalah dengan penggunaan tanda tangan pada umumnya

mempunyai arti yang lebih luas, yaitu suatu kode atau tanda yang kegunaanya sebagai

alat legalisasi dokumen yang ditandatangani sedangkan tanda tangan elektronik atau

Digital Signature memiliki arti yang lebih sempit yaitu penerapan sekumpulan teknik

komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen.

Dalam hal ini, tanda tangan elektronik bertujuan untuk memudahkan transaksi elektronik

atau transaksi bisnis. Tanda tangan elektronik dipakai untuk mengesahkan dokumen.

Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pengertian tanda tangan

yang terdiri atas informasi elektronik dan komunikasi yang dilekatkan, terasosiasi atau

terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentifikasi.9

Perjanjian/kontrak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik, menyatakan sebagai berikut:

7 Edmon Makarim,”Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap

Kemungkinan Cybernotary di Indonesia”.

8 Ibid., 9 Lyta Berthallina Sihombing, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris”vol 8,

(Februari .,2020.)

127


1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau

bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para

pihak.

2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

A. Terdapat kesepakatan para pihak.

B. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang

mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Terdapat hal tertentu.

D. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan, dan ketertibaan umum.

UU ITE, terdapat ketentuan dalam pasal 10 ayat (6) Undang-Undang no 40

tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur tentang penanda

tanganan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM terhadap oengesahan badan

hukum secara elektronik. Dinyatakan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang

dimaksud dengan tanda tangan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang

membuktikan keautentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan

pejabat yang berwenang tersebut dibuat melalui media komputer.10Mencermati

penjelasan Pasal 10 ayat (6) jelas terlihat bahwa paradigma yang dianut dalam

pengertian tanda tangan elektronik hanya digantungkan kepada bentuk virtual suatu

tanda tangan saja. Dengan kata lain adalah bentuk scanned dari tanda tangan pejabat

yang bersangkutan. Tanda tangan elektronik sesungguhnya yaitu suatu cara ataupun

metode teknis untuk melakukan verifikasi dan autentifikasi atas validasi suatu Informasi

Elektronik.11

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang “

Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008.

Berdasarkan pada pada pasal 18 juncto pasal 7 juncto pasal 11 undang-undang nomor 11

tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani

dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat

10 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU mo 40 tahun 2007,Psl 10 ayat

(6). 11 Edmon Makarim., “ Notaris dan Transaksi Elektronik”( Depok: Rajawali Pers,2020) hlm 85

128


oleh pejabat umum yang berwenang.12Notaris berasal dari sebuah nama “notarius” yaitu

nama seorang pengabdi dalam suatu lembaga yang memiliki kemampuan untuk menulis

cepat. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam

diri Notaris saat ini, yakni:

1. Diangkat oleh penguasa umum.

2. Untuk kepentingan masyarakat umum.

3. Menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.13

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta

autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (10

UUJN dapat diketahui bahwa:

1. Notaris adalah pejabat yang diberikan kepercayaann oleh pemerintah (negara)

untuk melaksanakan Sebagian fungsi pemerintahan.

2. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik.

3. Semua perbuatan yang berkaitan dengan perjanjian dan ketetapan diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan harus dinyatakan dalam akta autentik.

4. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah. Notaris

berkewajiban untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

akta,memberikan grosse,salinan,kutipannya dan.

5. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau di

kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang.14

Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang dengan syarat-syarat tertentu

memperoleh kewenangan dari negara secara atributif untuk melaksanakan Sebagian

fungsi publik dari negara khususnya dalam bidang hukum perdata untuk membuatnya

akta bukti autentik. Notaris dalam menjalankan Sebagian fungsi publik dari negara untuk

12 Ibid, 13 G.H.S. Lumban Tobing., “Peraturan jabatan Notaris,” (Jakarta: Erlangga,1996),hlm.3. 14 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor ., UU no 30 Tahun 2004.

129


membuat akta autentik sebagai alat bukti.15Adapun yang dimaksud dengan alat bukti

berdasarkan pasal 1866 KUHperdata yaitu :

1. Bukti Tulisan.

2. Bukti dengan saksi-saksi.

3. Persangkaan-persangkaan.

4. Pengakuan.

5. Sumpah.16

Pembuktian merupakan salah satu dari serangkaian proses beracara di

pengadilan yang memiliki fungsi penting dalam membantu hakim untuk menemukan

hukum dan menjatuhkan putusan. KUHperdata telah menentukan jenis-jenis alat bukti

yang sah dengan kekuatan pembuktiannya masing-masing.Adapun alat-alat bukti yang

sah tersebut diatur dalam pasal 1866 KUHperdata dengan menyebutkan sebagai berikut

: alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.17dalam hal pembuktian

menurut Stephen Mason memperhatikan adanya perbedaan bobot nilai pembuktian

terhadap tanda tangan elektronik (weight of evidence)dimana kekuatan pembuktian akan

sangat ditentukan oleh karakteristik teknologi pengamannya semakin penuh dalam

menjalankan prinsip tersebut (CIAANA) maka akan semakin kuat nilai

pembuktiannya.18 Pasal 1867 KUHperdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan

tulisan dilakukan dengan tulisan autentik dan tulisan dibawah tangan. Akta autentik

merupakan suatu alat bukti yang sempurna apabila akta autentik diajukan sebagai alat

bukti dalam suatu persidangan, maka diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan

bahwa akta autentik tersebut benar. Hal ini dikarenakan suatu akta autentik telah dapat

dipastikan kebenarannya. Akta tersebut autentik setelah Notaris menjadi pejabat umum

yaitu berarti telah diangkat dan disumpah, barulah akta yang dibuatnya autentik. Notaris

Sebagai pejabat umum bukan berarti notaris sebagai pegawai negeri/ Walaupun menurut

definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum(openbare

ambtenaar) ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (openbare

15 ibid. 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetboek), (selanjutnya KUHPER)

diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka,2017), psl.1866. 17 Dinni Sukma Listyana, et.al., kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat

bukti yang sah dalam perspektif hukum acara di Indonesia dan belanda,, vol 2 ( 2014). 18 Stephen Mason, "Electronic Signatures in Law", (Lexis-nexis UK 2003), hlm. 274-329.

130


ambtenaar).ia bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan tetapi menerima

honorium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.19

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik,

Disamping kewenangan untuk membuat akta autentik, Notaris juga mempunyai

kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJN, antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

3. Membuat kopi dan asli surat bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian

sebagaiman situlis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli.

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pembuatan akta.

7. Membuat akta risalah lelang.20

Akta dibagi menjadi 2 bagian, ada yang disebut akta autentik dan akta partij.

Akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta autentik adalah akta

yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta dibuatnya.21Dalam hal

ini akibatnya terjadi suatu pertentangan aturan tersebut maka apabila salah satu pihak

mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan

tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.22Akta partij merupakan akta yang dibuat oleh

dan dihadapan notaris dimana dalam hal ini jika dikaitkan dengan digital signature

maka ke autentikan akta tersebut masih dapat di pertanyakan karna banyaknya

kelemahan terkait aspek-aspek yang mengenai digital signature yang ada pada notaris.

Syarat atau akta merupakan salah satu alat bukti untuk mendukung proses

pembuktian suatu perkara didalam persidangan diperlukan suatu alat bukti maka dari itu

harus diketahui apa itu alat bukti. Pengertian alat bukti yang dalam Bahasa Belanda

disebut Bewijsmiddle adalah bermacam-macam bentuk dan jenis, yang dapat memberi

19 Komar Andasasmita., Notaris I., (Bandung:Sumur Bandung 1981), hlm 45. 20 Ibid., 21 Ibid., 22 Arrianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce,

(Jakarta: Caplin. 1999), hlm. 3.

131


keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti

diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan, dimana

berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim akan

melakukan penilaian, penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim akan melakukan

penilaian, pihak mana yang paling sempurna dan meyakinkan pembuktian atas dalilnya.23

Para pihak yang berperkara di pengadilan hanya dapat membuktikan kebenaran dalil

gugatan atau dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis

atau bentuk alat bukti tertentu, hukum pembuktian di Indonesia berpegang kepada jenis

alat bukti tertentu saja, diluar itu tidak di benarkan diajukan alat bukti lain adalah alat

bukti di luar yang ditentukan dalam Undang-Undang.24 Tanda tangan pada saat ini tidak

hanya tertulis, namun juga dapat berupa cap jempol yang dipersamakan dengan tanda

tangan, sesuai yang ditegaskan oleh pasal 1874 ayat 2 KUHperdata. Dalam perkara

perdata soal pembuktian diketahui suatu yang amat penting seperti seorang hakim yang

mesti memikirkan pertanyaan dasar yang diutarakan oleh penggugat didapat bukti atau

tidak didapat bukti.25Maka dari itu dalam hal ini peneliti mengangkat tema terkait

autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik digital signature,dimana hal ini

terdapat kelemahan yang dilakukan oleh notaris dalam Akta Partij dimana para

penghadap harus berhadapan langsung dengan notaris, Sedangkan dalam pelaksanaan

Digital Signature oleh notaris dianggap tidak dapat dilakukan karena batas ketentuan

dalam Pasal 4 PP PSTE bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi syarat

minimum yaitu “dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan,

dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik

tersebut.” Batas autentikasi Notaris yang menggunakan Digital Signature terbatas pada

Pasal 4 PP PTSE dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.26

2. PEMBAHASAN

23 Asri Diamitri Lestari, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam

Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman, (Jakarta: Ghahas Media, 2010),

hlm.9. 24 Ibid. 25 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm.

76. 26 Indonesia.,Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Elektronik..PP Nomor 71

tahun 2009., ps. 16 (1).

132


2.1 Keabsahan dokumen/atau Akta Partij yang dibuat melalui tanda yang dibuat

melalui tanda tangan elektronik (Digital Signature) oleh Notaris sebagai alat bukti.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik menjelaskan definisi dari tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi

Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan

elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi terkait dengan identitas dari

penandatangan, maupun keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Tanda tangan elektronik menggunakan algoritma-algoritma, serta teknik-teknik

komputer yang diatur dalam penerapannya yang dapat mencegah adanya perubahan isi

dokumen. Tanda tangan dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang tertuang dalam

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pasal

11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tanda tangan

elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan

elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu

penandatanganan dapat diketahui.

4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan

elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa

penandatangannya.

6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukan bahwa penandatangan telah

memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.27

27 Indonesia, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN

No 58, TLN No 4843, Ps 11 ayat (1).

133


Hukum materiil dalam dokumen elektronik menjadi sarana atau media dalam

melakukan tanda tangan elektronik. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 menjelaskan pengertian dari dokumen elektronik sebagaimana yang

berbunyi :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya.”28

Dalam kedudukannya, dokumen elektronik dapat juga dikatakan sebagai alat

bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang

sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila

menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang ini.

4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat

akta.29

Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) mensyaratkan bahwa suatu

informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen

28 Indonesia, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN

No 58, TLN No 4843, Ps 1 angka 4. 29 Indonesia, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN

No 58, TLN No 4843, Ps 5.

134


elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga

menerangkan suatu keadaan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

kewenangan lainnya, jadi pembuatan akta merupakan salah satu dari kewenangan

Notaris. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang mengandung peristiwa-

peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak awal dengan

sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan merupakan suatu hal penting dalam

pembuatan suatu akta, karena menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam

akta tersebut atau bertanggungjawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu. Akta

Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk, dan

tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam akta Notaris diperlukan pengaman yang disebut sebagai barcode. Barcode

dapat digunakan pada minuta akta dan salinan akta Notaris yang memiliki kekuatan

hukum, dan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga kedudukannya seimbang dengan

mahalnya teknologi yang terdapat dalam barcode tersebut. Tujuan penggunaan barcode

digunakan sebagai pengaman dalam minuta akta, dan salinan akta, dimana tujuan dari

pembuatan akta Notaris agar terciptanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum

terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris.

Selain penggunaan barcode untuk menjamin keamanan dari minuta akta, dan

salinan akta dalam perkembanganya, maka terdapat penggunaan tanda tangan elektronik

(Digital Signature) yang menurut UU ITE, dan Peraturan Pemerintah dapat berlaku

secara sah maupun mengikat tanpa melihat profesi dan jabatan seseorang. Menurut

ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata menjelaskan :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan

kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti

lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli

warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871

berlaku terhadap tulisan itu.”30

Sehingga suatu tanda tangan dapat merubah kedudukanya dari akta dibawah

tangan menjadi akta autentik bagi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya.

30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], (selanjutnya KUHPER) diterjemahkan

oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Bandung: Balai Pustaka, 1992), Ps. 1875.

135


Tanda tangan elektronik saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur, tetapi jika

dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan dari Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik berdasarkan cyber

notary, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik sangat dimungkinkan dalam akta

Notaris. Akta Notaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu akta partij, dan akta relaas

Akta Partij artinya akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa

yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.31

Tanda tangan elektronik saat ini belum dapat digunakan dalam akta partij, hal

dikarenakan masih terkendala dalam tersedianya suatu Digital Signature yang dibuktikan

dengan Digital Certificate yang terpercaya, terkait dengan kepastian waktu, maupun

tempat pembuatan akta, dan tempat pelaksanaan akta, sehingga selama ketiga hal tersebut

belum terpenuhi, maka tanda tangan elektronik masih belum dapat diberlakukan.32

Akta Relaas artinya menceritakan suatu kejadian, dan Notaris yang

menandatanganinya. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta relaas

kemungkinan dapat digunakan, misalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

yang diadakan melalui video conference.33 Hal ini dimungkinkan Notaris dapat terlibat

langsung dan hadir menyaksikan RUPS tersebut. Dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu RUPS dapat

juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media

elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.34

2.2 Pengaturan terkait autentikasi dokumen Akta Partij melalui Digital Signature

oleh Notaris dalam waktu yang akan datang.

31 “Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris.”

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-

dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/. Diakses 2 Januari 2021. 32 Lyta Berthalina Sihombing,”Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris,” Jurnal

Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol 8. No 1, (Februari 2020) hlm. 135-

138 33 “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris.”

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-

elektronik-oleh-notaris/. Diakses 2 Januari 2021. 34 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No 13, TLN No

3587, Ps 77 ayat (1).

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/

136


Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan tanda tangan elektronik

(Digital Signature) dalam penggunaan akta partij kemungkinan dapat direalisasikan

dalam waktu yang akan datang.

Pada saat ini, untuk menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum perlu

dilakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Notaris tentu tidak akan mengalami

permasalahan yuridis apabila membubuhkan tanda tangan elektronik dalam akta partij.35

Digital Signature adalah suatu sistem pengamanan yang menggunakan public key

cryptography system. Tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen adalah untuk

memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu digital signature sebenarnya adalah

bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang

berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga ia tidak

hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari

dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu digital signature

didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Terdapat dua macam cara dalam melakukan

enkripsi yaitu dengan menggunakan kriptografi simetris (symetric crypthography/secret

key crypthography) dan kriptografi simetris (asymetric crypthography) yang kemudian

lebih dikenal sebagai public key crypthography.36Kriptografi adalah suatu cabang ilmu

matematika terapan yang digunakan untuk mengubah pesan ke dalam bentuk yang tidak

dapat dibaca secara langsung dan kembali kepada bentuk awalnya. Tujuan penerapan

kriptografi adalah untuk menjada kerahasian,integrity,keutuhan, autentikasi. Dengan

kriptografi, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara rahasia, sehingga

orang lain tidak mengetahui atau mencuri informasi yang dipertukarkan.37

Suatu tanda tangan digital (Digital Signature) akan menyebabkan data elektronik

yang dikirimkan melalui open network tersebut menjadi terjamin. Dengan memberikan

digital signature pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan

darimana data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan

35 Tiska Sundani,”Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”

(Maret 2019) hlm. 15 36 Arrianto Mukti Wibowo, “Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce” (Juni

1999) hlm. 4 37 Joshua Sirompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw. (Jakarta: Tatanusa, 2012) Hlm.90

137


tersebut bisa terjadi karena keberadaan dari Digital Certificate. Digital Certificate

diperoleh atas dasar aplikasi kepada Certification Authority oleh user/subscriber. Dengan

keberadaan dari digital certificate ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan

pemegang digital certificate tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan/massages

adalah benar berasal dari user tersebut. Pesan dalam bentuk data elektronik yang

dikirimkan tersebut bersifat rahasia/confidential, sehingga tidak semua orang dapat

mengetahui isi data elektronik yang telah di-sign dan dimasukkan dalam digital envelope.

Keberadaan digital envelope yang termasuk bagian yang integral dari digital signature

menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang

berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari

panjang kunci/key yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

Digital Signature ssat ini sangat mempengaruhi untuk mempermudah dalam

segala bidang, salah satunya dalam notaris dalam pembuatan akta notaris yang dilakukan

secara elektronik. Namun dalam pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan dengan

ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 ayat (9) UUJN, tetapi persoalan yang lebih urgen

muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akata notaris secara elektronik

dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.Maka masih diperlukan pengkajian lebih lanjut terkait dibuatnya akta notaris

dengan menggunakan media elektronik dengan berbagai macam pendekatan, baik dalam

pendekatan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Hukum Perdata,Udang-

Undang ITE. Kitab Undang-Undang Hukum perdata merupakan suatu ketentuan umum

dari aturan hukum yang mnegatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik,

sedangkan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elketronik

sebagai aturan khusus (lex specialis) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara

konvensional yang diatur dalam KUHperdata. Dengan demikian menganalisis tentang

konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris

oleh pihak ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c dan m yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

138


2. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2

orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah

tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, notaris. 38

Berdasarkan pasal tersebut sangat tidak dimungkinkan apabila menerapkan teknologi

informasi dalam pembuatan akta noatris secara elektronik karena apabila merujuk dalam

pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam

bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan atau dokumen

elektronik. Sehingga akata notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh

kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan

makna dari informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diatur dalam pasal 5 ayat

(4) huruf a dan b, maka akata autentik yang dibuat seara eleektronik oleh notaris dianggap

tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga keautentikan dari akta yang dibuat oleh

notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. 39 Sifat dari akta autentik adalah mengikat dan

sempurna, dan harus dianggap benar, dipercaya oleh hakim selama ketidakbenaranya

tidak dibuktikan dan tidak memerlukan tambahan pembuktian dalam hal ini ada 3

pembuktian akta autentik :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, karena akata itu sendiri mampu membuktikan sendiri

keabsahannya

2. kekuatana pembuktian formal karena akata tersebut dijamin kebenanran formalnya

oleh pejabat sebagaimana diuraikan dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian material karena akata tersebut menurut substansi atau isisnya

yang lengkap dan dianggap kebenarannya (kepastian sebagai yang sebenarnya) untuk

diberlakukan kepada setiap orang atau pihak ketiga. 40

Menurut R. Subekti, akata merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja

dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. 41Suatu akta

resmi (autentik) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs)

apabilasuatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan

38 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor ., UU no 30 Tahun 2004. 39 Tiska Sundani, “Analsis hukum atas penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik”,hlm 14. 40 G.H.S. Lumban Tobing, ―Peraturan Jabatan Notaris‖, Cet. 2 (Jakarta: Erlangga, 1983), hal.

55- 59. 41 R. Subekti, ―Pokok-Pokok Hukum Perdata‖, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hal. 178.

139


menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi,

sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.42namun perlu

juga dipahami bahwa psal 1869 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa

suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas,

atau karena suatu cacad dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik,

ia hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan jika akta

tersebut ditandatangani oleh para pihak.43selanjutnya, pada paasal 1877 KUHperdata

juga dinyatakan bahwa jika suatu akta autentik, yang berupa apa saja dipersangkakan

palsu,maka kekuatan eksekutorialnya dapat ditangguhkan menurut ketentuan dalam

Reglement Acara Perdata44. Meskipun demikian untuk menciptakan kepastian hukum

dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan

perundang-undangan terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara

elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE. Sehingga dalam hal ini notaris tidak lagi

mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta

secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jasa notaris

sebagai pihak yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan

secara elektronik dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam

pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Selain itu seluruh permasalahan

hukum menyangkut kewenangan notaris dalam permbuatan akata secara elektronik,

maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi

elektronik yang dilakukan. Lawrence M Friedman menyatakan bahwa berhasil atau

tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum atau

pranata hukum dan budaya hukum. Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan

akata autentik secara elektronik oleh notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori

system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M, Friedman. Hambatan pembuatan

Akta Notaris Secara Eektronik, yaitu :

1. Hambatan pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Substansi Hukum.

2. Hambatan pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum.

42 R.Subekti, ―Hukum Pembuktian‖, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hal. 7. 43 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ―Hukum Acara Perdata dalam Teori

dan Praktek‖, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hal. 69 44 Ibid.

140


3. Hambatan pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Budaya Hukum.45

Berbagai kendala yang telah dijelaskan dalam hal tersebut diatas, merupakan

langkah konkrit yang dapat diimplementasikan dalam perkembangan teknologi dan

informasi dalam pembuatan akata autentik. Secara yuridis langkah yang ditempuh adalah

melakukan revisi terhadap UUJN dan UUITE yang kemudian dilakukan harmonisasi

hukum anatara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam

Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN harus

dilakukan perubahan (revisi). Oleh sebab itu pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang

menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik.46

3. PENUTUP

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Notaris memiliki kewenangan

untuk membuat akta autentik berdasarkan cyber notary, sehingga penggunaan tanda

tangan elektronik sangat dimungkinkan terjadi di dalam akta Notaris. Tanda tangan

elektronik saat ini belum dapat digunakan dalam akta partij, hal dikarenakan masih

terkendala dalam tersedianya suatu Digital Signature yang dibuktikan dengan Digital

Certificate yang terpercaya, terkait dengan kepastian waktu, maupun tempat pembuatan

akta, dan tempat pelaksanaan akta, sehingga selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi,

maka tanda tangan elektronik masih belum dapat diberlakukan.

Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan tanda tangan elektronik

(Digital Signature) dalam penggunaan akta partij kemungkinan besarnya dapat

direalisasikan dalam waktu yang akan datang. Pada saat ini, perlu adanya untuk

menciptakan suatu kepastian dan kemanfaatan hukum yang dilakukan dengan melakukan

harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang

Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Notaris tentu tidak akan mengalami permasalahan

yuridis apabila membubuhkan tanda tangan elektronik dalam akta partij.

45 Ibid. 46 Ibid.

141


DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun

2004. TLN No. 4432.

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU nomor 11

Tahun 2008.

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106

Tahun 2007. TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. PP Nomor

71 tahun 2009.

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11

Tahun 2008, LN No 58 TLN No 4843.

BUKU

Andasasmita, Komar. Notaris I. Bandung: Sumur Bandung. 1981

Badrulzaman, Mariam Darus. Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (cyber law) di

Indonesia. Medan: Pidato Purna Bhakti 13 November 2001.

Ibrahim, Johny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Cet.2. Malang:

Bayumedia Publishing. 2005.

Lestari, Asri Diamitri. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris

Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Jakarta:

Ghahas Media. 2010.

142


Makarim, Edmon. Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap

Kemungkinan Cybernotary di Indonesia.Makarim, Edmon. Notaris dan

Transaksi Elektronik. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Mamudji, Sri, et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2006.

Ramli, M Ahmad. Cyber Law & HAKI. Bandung: PT Refika Aditama. 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI Press. 2007.

Soepapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Pembentukan.

Jakarta: PT Kanisius. 1998.

Sundani, Tiska. Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara

Elektronik. 2019.

Tobing,G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.

Wibowo, Arrianto Mukti. Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic

Commerce. Jakarta: Caplin. 1999.

JURNAL

Leff, Laurence. Notaries and Electronic Notarization. Western Illinois University. 2002.

Listyana, Dinni Sukma, et. al. Kekuatan Pembuktian Tandatangan elektronik sebagai

alat bukti yang sah dalam perspektif hukum acara di Indonesia dan belanda. Vol

2. 2014.

Mason, Stephen. Electronic Signatures in Law. United Kingdom: Lexis-Nexis. 2003.

Sihombing, Lyta Berthalina Sihombing. ”Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

dalam Akta Notaris,” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan

Tapanuli Selatan, Vol 8. No 1, (Februari 2020)

143


Sihombing, Lyta Berthalina Sihombing. ”Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam

Akta Notaris,” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli

Selatan, Vol 8. No 1, (Februari 2020)

INTERNET

“Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris.”

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-

penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/. Diakses 2 Januari 2021.

“Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan

Notaris.” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-

yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/. Diakses 2

Januari 2021.

autentikasi akta partij dalam digital signature

Documents