assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. selamat...

KETUA RAPAT (H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat para Anggota Dewan; danHadirin sekalian yang saya muliakan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kita semua pada siang hari ini bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wa’afiat.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 300 dari 548 Anggota Dewan dan dihadiri oleh seluruh Fraksi yang ada di Dewan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golongan Karya

= 67 dari 129 orang Anggota

2. Fraksi PDI Perjuangan = 65 dari 108 orang Anggota

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan


4. Fraksi Partai Demokrat = 42 dari 57 orang Anggota

5. Fraksi Partai Amanat Nasional


6. Fraksi Kebangkitan Bangsa = 27 dari 52 orang Anggota

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera


8. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi


9. Fraksi Partai Bintang Reformasi


10. Fraksi Partai Damai Sejahtera


Maka sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 99 ayat (1) kuorum telah tercapai, dan dengan mengucap :

"Bismillaahirrohmaanirrohiim"

perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-12 Masa Sidang II Tahun Sidang 2005-2006, hari ini Senin, tanggal 14 November 2005, dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.35 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat;

Sesuai dengan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2005-2006 berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 22 September 2005 dan 27 Oktober 2005, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

1. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II dan Komisi VII DPR RI menjadi RUU DPR RI, yaitu:a. RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;b. RUU tentang Energi.

2. Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan.

3. Penetapan Departemen Komunikasi dan Informasi menjadi Pasangan Kerja Komisi I DPR RI.

INTERUPSI F-PDS (RETNA RUSMANITA SITUMORANG, MBA) :

Interupsi, Pimpinan.

Retna Rusmanita Situmorang dari Fraksi Partai Damai Sejahtera. Mengenai Poso, Pak.

KETUA RAPAT :Lain kali saja, itu saya sudah mengerti, biar nanti kita tampung.


Sebelum memulai acara, perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 12/P Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang ditetapkannya pengangkatan 5 (lima) orang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 2005.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI bahwa “Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan diumumkan dalam Rapat Paripurna setelah dilantik”, maka kami mengumumkan kelima Anggota Pergantian Antar Waktu DPR RI dimaksud, yaitu:

1. Saudara SONI SOEMARSONO, Anggota No. 312 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Saudara Dr. SUKOWALUYO, SH.

2. Saudara SABAM SIRAIT, Anggota No. 317 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Saudara ROY B.B. JANIS, SH.

3. Saudara ANDREAS H. PAREIRA, Anggota No. 323 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Saudari Dra. NOVIANTIKA NASUTION.

4. Saudari Dra. S.B. WIRYANTI SUKAMDANI, Anggota No. 345 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Saudara TJIANDRA WIDJAJA.

- 2 -

5. Saudara M. JUNAEDI, SE. Anggota No. 163 dari Partai Amanat Nasional menggantikan Saudara Dr. FUAD BAWAZIER, MA.

Kami selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota Dewan mengucapkan selamat datang kepada para Anggota yang baru dan selamat bertugas sebagai wakil rakyat dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.


Sebelum memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan, perlu kami beritahukan pula bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 3 (tiga) pucuk surat dari Presiden RI Nomor R.89/Pres/10/2005, tertanggal 23 Oktober 2005, dan surat Nomor R.92 dan R.93/Pres/11/2005, tertanggal 10 November 2005, perihal Permohonan Pertimbangan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia. Sesuai dengan mekanisme Dewan, surat tersebut kita tugaskan kepada pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi I, dan Pimpinan Fraksi-fraksi secara rahasia.


Sekarang marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

“ Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II dan Komisi VII DPR RI menjadi RUU DPR RI, yaitu:a. RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;b. RUU tentang Energi “.

Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR-RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing Fraksi yang akan menyampaikan Pendapat Fraksinya, dengan urutan secara bergiliran, sebagai berikut:

1. Yang terhormat Saudara DRS. H.A. MUJIB ROHMATAnggota Nomor: 485, sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Golkar.

2. Yang terhormat Saudara IR. BAMBANG WURYANTO, MBA Anggota Nomor: 344, sebagai juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan.

3. Yang terhormat Saudara H. SUHARSO MONOARFAAnggota Nomor: 70, sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

4. Yang terhormat Saudara IGN. MULYONOAnggota Nomor: 103, sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat.

5. Yang terhormat Saudara IR. SAYUTI ASYATRYAnggota Nomor: 152, sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

- 3 -

6. Yang terhormat Saudara DRS. SAIFULLAH MA’SHUMAnggota Nomor: 221, sebagai juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

7. Yang terhormat Saudara ABOE BAKAR AL-HABSYAnggota Nomor: 279, sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

8. Yang terhormat Saudara IR. NIZAR DAHLAN, M.Si. Anggota Nomor: 04, sebagai juru bicara dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

9. Yang terhormat Saudara H. YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.Anggota Nomor: 296, sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Bintang Reformasi.

10. Yang terhormat Saudara DRS. HASURUNGAN SIMAMORAAnggota Nomor: 408, sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Damai Sejahtera.

Sidang yang kami hormati;

Berapa menit? Karena ada 2 (dua) RUU, maka masing-masing 5 (lima) menit, sehingga jumlahnya 10 (sepuluh) menit, dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

INTERUPSI F-PDS (RETNA RUSMANITA SITUMORANG, MBA) :

Interupsi, Pimpinan.Masalah Poso, Pak.

Sudah terjadi kejadian yang sangat sadis di Poso, pemenggalan kepala, penembakan misterius, pemboman. Mohon supaya Tim Pemantau Poso DPR segera dibentuk. Sudah ada surat dari Ketua DPRD ke DPR Pusat untuk memantau pelaksanaan atas rekomendasi Pansus Poso DPR ke Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Bu Retna, seharusnya Saudari masih ingat dahulu ada Pansus Poso, sudah dilaporkan ke Pleno DPR. Oleh karena itu, kalau ada masalah lain saya rasa nanti bisa dibicarakan lagi. Untuk itu, terima kasih telah diingatkan dan kami teruskan sekarang.

Kini tiba saatnya kami persilahkan juru bicara pertama dari Fraksi Partai Golkar, yang terhormat Saudara DRS. H.A. MUJIB ROHMAT, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

- 4 -

F-PG (DRS. H.A. MUJIB ROHMAT) :

PENDAPATFRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI

TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI MENGENAI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

ENERGI

Disampaikan Oleh : Drs. H. A. Mudjib RochmatAnggota DPR-RI : No. A-485

Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPR-RI;Yang terhormat Para Anggota Dewan; dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan yang terhormat ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam suasana lebaran ini, untuk mendengarkan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Rancangan Undang-Undang tentang Energi.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan penyampaian RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka setelah mempelajari draft yang disampaikan para anggota komisi II DPR-RI dalam hal ini sebagai pengusul, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa sebagai upaya untuk membentuk institusi penyelenggara Pemilu yang lebih baik adalah hal yang tepat.

Dalam rangka penerapan amanat konstitusi terhadap Penyelenggara Pemilu, yakni bersifat nasional, tetap dan mandiri, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa hal tersebut harus termuat dengan jelas pada naskah RUU. Khususnya tentang kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemandirian harus diartikan sebagi sikap dan integritas yang menjaga institusi

- 5 -

dan anggota KPU untuk bersikap objektif, netral dan tidak terpengaruh terhadap tekanan dalam bentuk apapun.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang berbahagia,

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa catatan penting tentang substansi naskah RUU tentang Penyelengara Pemilu sebagai berikut;

Pertama, aspek kemandirian terhadap KPU tidak saja terhadap institusi tetapi person keanggotaannya. Kemandirian tidak boleh diartikan sebagai suatu sikap yang sekedar netral apalagi apriori terhadap Partai Politik. Hal ini penting, mengingat bahwa seluruh peserta pemilu terkait dengan Partai Politik. Jadi kemandirian harus lebih dipertegas sebagai suatu sikap yang tidak mudah dipengaruhi atau terpengaruh.

Kedua, aspek nasional dan tetap, harus tertuang secara tegas tentang cakupan wilayah dan periode dan kerja. Sehingga Penyelenggara Pemilu dapat merancang dan membangun suatu sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Ketiga, Perlu dipertimbangkan suatu upaya memperpendek rentang kendali dalam Penyelengaraan Pemilu, khususnya penghitungan suara sehingga jenjang dan prosedurnya menjadi tidak panjang dan sangat “birokratis”. Padahal dari segi penyelenggaraan, rentang yang pendek memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan Pemilu. Sedangkan terhadap penghitungan suara lebih cepat berlangsung lebih baik, sehingga tidak perlu dilakukan penundaan proses penghitungan suara.

Keempat, Perlu dirumuskan dalam RUU ini tentang kewenangan peserta Pemilu untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU yang dipandang tidak benar dan merugikan peserta Pemilu. Akan tetapi, hal ini tentu tidak boleh menjadi gangguan terhadap proses dan tahapan Pemilu.

Kelima, Dalam hal keanggotaan dan mekanisme, hendaknya ditegaskan dalam RUU ini tentang kualifikasi dari jumlah keanggotaannya sehingga KPU dapat terhindar dari suatu beban yang sangat teknis dari suatu penyelengaraan Pemilu.

Keenam, Hubungan dan kedudukan Sekretariat KPU, perlu diperjelas sebagai administrative supporting. Perlu dipertegas posisi kesekretariatan KPU sebagai suatu sistem kepegawaian tersendiri, sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekretariat KPU di daerah, tidak memposisikan tugas di KPU sebagai “tambahan belaka”. Berkaitan dengan itu, maka Kepala Sekretariat KPU maupun KPU di daerah haruslah berasal dari PNS, sebagai bagian dari upaya membangun sistem kepegawaian tersendiri. Namun perlu juga dimuat suatu

- 6 -

ruang/kewenangan bagi KPU untuk merekruit Tenaga Ahli (expert) untuk membantu tugas sekretariat.

Ketujuh, Pengawasan, yang tertulis dalam RUU ini, harus dirinci kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap institusi KPU maupun proses penyelenggaraan Pemilu. Perlu pula dipertimbangkan kewenangan Bawaslu dalam memberhentikan sementara/membebastugaskan terhadap Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU sampai KPPS apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Pemilu. Harus diperjelas posisi Bawaslu di daerah adalah ad hoc saja, agar Bawaslu tidak merupakan suatu institusi pesaing bagi KPU dengan status dan birokrasinya.

Kedelapan, Perlu diperjelas posisi DPRD dalam rekruitmen anggota KPU di daerah dengan keputusan akhir tetap oleh KPU setingkat diatasnya. Dalam pandangan Fraksi partai Golkar, DPRD menetapkan 2 x jumlah anggota KPUD yang dibutuhkan, sedangkan Kepala Daerah mengusulkan 3 x jumlah untuk diserahkan kepada DPRD.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Usul Inisiatif Para Anggota Komisi VII DPR-RI mengenai RUU tentang Energi maka Fraksi Partai Golkar memandang, bahwa :

- Pengaturan Energi melalui sebuah Rancangan Undang-Undang merupakan suatu gambaran tentang adanya kehendak masyarakat untuk memberi kepastian hukum bahwa Energi sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, oleh karena itu penyediaan dan pemanfaatannya harus dioptimalkan.

- Melihat sumberdaya energi, baik Energi tak terbarukan yang semakin terbatas, maupun Energi terbarukan (Energi non fosil) seperti : Panas Bumi, Tenaga Air, Matahari, Angin, Arus dan Gelombang serta Tenaga Nuklir, yang dapat diperbaharui sangat bermanfaat, maka tentu saja dalam merumuskan RUU ini diharapkan tidak mematikan kreatifitas masyarakat di daerah dalam mengembangkan kehidupannya. Fraksi Partai Golkar justru berharap, bahwa RUU tentang Energi ini dapat menggambarkan kejelasan dan kepastian Hukum, dalam rangka optimasi penyediaan energi nasional, dan ini perlu diatur dalam Undang-Undang tentang Energi.


Pada kesempatan ini Fraksi partai Golkar ingin mengajak Fraksi-Fraksi di dalam Lembaga Legislatif di dalam menyusun produk hukum baru untuk menyepakati prinsip-prinsip Umum sebagai berikut :

1. Menjadikan Sistem Hukum sebagai Instrumen yang efektif untuk Pembangunan secara holistik. Hal ini berarti bahwa:

- 7 -

- Hukum bukan hanya kepentingan hukum;- Hukum atau Regulasi yang mengatur Energi harus dilakukan

secara terpadu dari Hulu (up stream) hingga ke hilir (down stream).

2. Undang-Undang tentang Energi berisi mengenai makna tentang bagaimana penyediaan dan pemanfaatan Energi; dimana penyediaan energi diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka peningkatan ketahanan nasional; sedangkan pemanfaatan Energi dilakukan dengan memperhatikan seluruh potensi sumberdaya energi dengan menitikberatkan pada aspek teknologi, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip konservasi, dan diversifikasi energi.

3. Undang-Undang tentang Energi, perlu diperjelas tentang konsep energy, policy, diversifikasi energi, agar energi benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, menjadi simpul dan bingkai pemersatu bangsa, memelihara dan mengangkat harkat/martabat kemanusiaan serta menjadi wahana memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kulitas sumber daya manusia Indonesia.


Fraksi Partai Golkar mengharapkan kiranya RUU tentang Energi bisa menjadi Undang-Undang Energi yang berfungsi sebagai “Payung” bagi Undang-Undang lain di bidang Energi.Untuk itulah, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang berupa panas,

cahaya, mekanik dan elektromagnetik; artinya bahwa sumber energi baik baru maupun terbarukan harus dikelola dengan menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable-development). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Esensi dari penjelasan tersebut adalah adanya kebutuhan dan keterbatasan. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa pada tingkat yang minimum, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung seluruh kehidupan di muka bumi.

2. Seperti pada pengusahaan minyak dan gas bumi, kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan Energi adalah Padat Biaya, padat Teknologi, dan beresiko tinggi. Bagaimanapun juga pengusahaan Energi sisi hulu dan hilir menjadi satu kesatuan usaha terpadu, khususnya untuk keperluan pembangkitan tenaga listrik. Untuk menarik investasi usaha Energi, perlu diatur dalam RUU Energi, agar diadakan subsidi silang (antara Energi fosil dan non fosil).

3. Untuk daerah non kompetisi, perusahaan listrik berkewajiban mengalokasikan sebagian produknya dari pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.

4. Dalam rangka pelaksanaan konservasi energi, pemerintah menetapkan program konservasi energi nasional, memberikan kemudahan bagi produsen hemat energi dan pengguna sumber energi dan energi yang berhasil melaksanakan konservasi energi.

- 8 -

5. Pemerintah mendorong dan mengembangkan mekanisme pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi energi serta memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan energi.


Atas dasar pandangan dan catatan berkaitan dengan RUU tentang Penyelengara Pemilu, yang berguna untuk penyempurnaan RUU dimaksud, dan dengan memperhatikan penjelasan dan pertimbangan berkaitan dengan RUU tentang Energi maka dengan ini Fraksi Partai GOLKAR dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, menyetujui RUU tentang Penyelenggara Pemilu sebagai Usul Inisiatif DPR-RI dan menyetujui RUU tentang Energi sebagai Usul Inisiatif DPR-RI.

Demikian tanggapan Fraksi Partai Golkar terhadap Usul Inisitaif mengenai RUU tentang Penyelenggara Pemilu dan RUU tentang Energi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan Rahmat-Nya kepada usaha kita semua. Amien.

Billahittaufiq Wal Hidayah,Wassalamu’alaikum Warahmatullah Hi Wabarakatuh

Jakarta, 14 November 2005

Pimpinan Fraksi Partai Golongan KaryaDewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia

Andi Mattalatta, SH.MH. M. Yahya Zaini, SH. Ketua Sekretaris

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Golkar.

Berikutnya kami persilahkan juru bicara kedua dari Fraksi PDI Perjuangan, yang terhormat Saudara IR. BAMBANG WURYANTO, MBA., untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

- 9 -

F-PDIP (IR. BAMBANG WURYANTO, MBA.) :

PENDAPATFRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILU

Disampaikan Oleh : Ir. Bambang Wuryanto, MBAAnggota Nomor : A - 344

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

MERDEKA !!!

Yang Terhormat Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua;Yang Terhormat Anggota Dewan dan Sidang Dewan yang Kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karuni-Nya, kepada kita bersama segenap masyarakat Bangsa Indonesia, terlebih lagi bagi kita anggota Dewan sehingga kita pada hari ini dapat bertemu dan melaksanakan Sidang Dewan yang mulia ini, dengan agenda penyampaian Pendapat Fraksi atas RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, untuk selanjutnya diambil keputusan.

RUU yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, merupakan salah satu RUU yang sangat dibutuhkan dalam kerangka negara demokrasi. Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka proses Pemilu menjadi sangat penting untuk diatur pelaksanaannya, sehingga penyelenggaraan Pemilu menjadi tertib, dan benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dengan tetap memperhatikan peranan Partai Politik Peserta Pemilu.

Saudara Ketua Sidang; serta

- 10 -

Hadirin yang berbahagia,

Penyelenggaraan pemilu merupakan konsekuensi yuridis dari adanya amandemen terhadap UUD 1945. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sedangkan peserta Pemilu adalah: partai politik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan perseorangan untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan iklim politik yang lebih demokratis, serta adanya tuntutan untuk melakukan Pemilu yang sesuai dengan amanat rakyat, maka UU Pemilu yang telah ada, diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai demokratis yang diinginkan oleh masyarakat, melibatkan aspirasi masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan tetap memperhatikan peranan Partai Politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kami Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Sistem Pemilu yang dipergunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta sesuai dengan asas keterbukaan, menjadi fokus yang tak dapat diabaikan dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.Dalam rangka pembahasan undang-undang ini, pelembagaan demokrasi yang diwujudkan melalui penetapan standarisasi prosedur dan nilai harus mampu kita ciptakan bersama. Prinsip paling elementer dalam demokrasi yakni One Person One Vote One Value (OPOVOV) dan keterwakilan politik harus ditegakkan dan dilembagakan.

RUU ini harus dapat menciptakan suatu sistem Pemilu yang nanti dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara “fair”, menetapkan calon-calon rakyat sesuai dengan aspirasi para konstituennya.

2. Undang-undang pemilu harus dapat mendorong terciptanya sistem kepartaian yang efektif untuk menjamin bekerjanya mekanisme demikrasi perwakilan. Untuk itu rasionalisasi sitem kepataian merupakan suatu keharusan. Terdapat banyak cara untuk merasionalisasi sistem kepartaian, tetepi kami berpendapat rasionalisasi sistem kepartaian harus dilakukan secara demokratis dan alamiah. Pengalaman di berbagai negara demokrasi yang sudah stabil menunjukkan bahwa cara yang paling demokratis dan alamiah adalah dengan pemberlakuan threshold. Selain itu Fraksi kami juga tidak memberlakukan stembus accord agar mekanisme perwakilan benar-benar dapat berjalan.

3. Selain sistem Pemilu, pelaksana Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga harus mendapatkan perhatian. KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu, yang bersifat nasional, tetap, mandiri, serta independen, diharapkan mampu menyelenggarakan Pemilu, yang menjadi tugas utamanya. Keberadaan KPU Nasional, dibantu pula dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang bersifat tetap serta PPK, PPS, dan KPPS yang memiliki sifat ad hoc, sehingga Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik

- 11 -

dan lancar. Guna memperlancar tugas KPU, diperlukan pula suatu lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilu. Lembaga inilah yang nantinya bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh KPU.

4. Daerah Pemilihan serta Penghitungan Suara, juga tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian. Daerah Pemilihan menjadi sangat penting untuk menentukan wakil-wakil dari para konstituen, sehingga dimasa mendatang akan dihindari terpilihnya wakil-wakil yang mewakili daerah pemilihan tetapi tidak dikenal oleh konstituennya.

5. Sistem penghitungan suara yang dianut dalam Pemilu, harus menghindari kemungkinan terjadinya suara-suara yang hilang ataupun suara-suara yang diberikan kepada Partai lain. Dengan demikian maka kelebihan suara yang diperoleh partai di setiap daerah pemilihan, akan tetap dihitung secara nasional dan tetap berfungsi untuk partai itu sendiri.

Demikian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan atas RUU inisiatif tentang Penyelenggaraan Pemilu. Fraksi PDI Perjuangan menerima rumusan RUU untuk selanjutnya menjadi RUU inisiatif untuk kemudian dibahas bersama-sama.

Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Dewan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

MERDEKA !!!

Jakarta, 14 November 2005PIMPINAN FRAKSI

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

PANDA NABABAN ZAINAL ARIFIN A – 326 A - 325

PENDAPATFRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PENDAPAT FRAKSI Terhadap

USUL INISIATIF PARA PENGUSUL RUU tentang E N E R G I

Disampaikan oleh : Ir Bambang Wuryanto, MBANomor Anggota : A - 344

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

- 12 -

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yang Terhormat Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua;Yang Terhormat Saudara Anggota Dewan yang kami muliakan,

Merdeka ! ! !

Mengawali kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji Syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Sidang Paripurna pada hari ini.

Saudara Peserta Sidang yang Kami muliakan,

Patut kiranya dihargai upaya para Anggota DPR RI yang dengan bersemangat telah berinisiatif untuk mengusulkan satu rancangan tentang UU Energi agar dapat dibahas oleh DPR dengan Pemerintah. Namun, sebelum draft RUU ini dibahas lebih lanjut, maka menurut perkenankan kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal berikut ini untuk dapat kita dalami bersama.

Pertama, dengan telah dilakukannya uji final melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI terhadap beberapa Pasal di dalam UU No. 22 Thn 2001 tentang MIGAS, dan putusan MK juga yang pada intinya mengharuskan adanya revisi terhadap UU No. 20 Thn 2002 tentang KETENAGALISTRIKAN, maka topic-topik soal yang berkaitan dengan pertimbangan putusan MK itu terhadap kedua UU tersebut, patutlah kita cermati dengan seksama dan teliti kembali. Dalam pada itu, UU No. 27 Thn 2003 tentang PANAS BUMI, sudah diberlakukan pada saat ini, sehingga beberapa substansi yang saling terkait di dalamnya dengan RUU Enerji ini, patutlah untuk disinkronkan dan diharmoniskan antara yang satu dengan yang lain.

Kedua, dalam relevansi yang kami kemukakan di atas itu, secara umum tampak bagi bahwa pada intinya draft RUU Enerji ini sudah cukup bagus dan memadai untuk dapat diteruskan ke tingkat pembahasan. Tetapi tentu saja dengan pesan kuat dari kami, agar hal-hal yang hormonis dan sinkron dengan berbagai UU yang sudah diberlkukan sebelumnya, dan RUU lain yang sedang dibahas sekarang ini dapat kita konstruksi ke dalam satu konsep kebijakan regulasi dalam RUU Enerji ini. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa konstruksi kebijakan regulasi yang sinkron dan harmonis menyangkut kaidah-kaidah normatif dan teknokratis, adalah wajib kita lakukan secara paralel dan horisontal. Sehingga dengan itu kita dapat menghindarkan adanya tumpang tindih normatif dan teknokratis, yang pada gilirannya akan menjadi soal praktis implementasi antar sektor-sektor di lingkungan Eksekutif. Kami hendak menegaskan hal itu, supaya jangan sampai terjadi akibat regulasi yang timbul dari RUU ini. Karena kelak akan dapat menimbulkan persoalan serius bagi Presiden dalam memimpin penyelenggaraannya dan juga bagi para pelaku enerji, dan khususnya rakyat yang akan menjadi konsumen bisa jadi stagnan dan dilemmatis. Pengalaman bangsa ini yang sudah beberapa kali menderita masalah enerji listrik dan BBM, ingin kami tekankan disini, supaya jangan sampai pernah menjadi nyata berubah sebagai krisis enerji nasional. Sebab,

- 13 -

bilamana krisis nasional terjadi, maka pengalaman kita sudah mengajarkan, ternyata krisis bisa merambat liar ke krisis yang lain-lain.

Ketiga, sebagaimana kita tahu dan sadar bahwa cakupan enerji itu sendiri seyogianya mengandung pemahaman definitif yang sangat luas. Di dalamnya meliputi enerji hasil alam dan buatan manusia, yang terbarukan maupun tak-terbarukan, yang diantaranya termasuk minyak dan gas bumi serta panas bumi, listrik, batu bara, bahkan sampai enerji matahari dan gelombang lautan, dsb. Maka, bukankah seharusnya RUU tentang Energi ini dibuat sebagai payung kebijakan regulasi bagi seluruh bangsa ini, bukan hanya dalam rangka agenda politik reaktif sporadis jangka pendek, sekedar ingin menghindarkan harga minyak yang sedang meninggi saat ini. Tetapi bagaimana bangsa kita merancang satu desain enjineering makro, yang berimplikasi mikro dengan melahirkan berbagai kreasi dan inovasi cerdas, untuk secara substansial masuk ke dalam pokok soal rancang bangun, misalnya teknologi industri dan otomotif hemat bahan bakar, ramah lingkungan, tidak tunggal melulu tergantung kepada enerji migas. Multiplier effects dari rancang-bangun makro yang demikian ini, seyogianya kita sadari benar bahwa itu jauh lebih urgen dan mendesak untuk bangsa ini daripada sekedar agenda politik jangka pendek dan menengah yang berkutat di sekitar harga BBM dan listrik. Untuk makasud itulah, kami hendak memesankan agar deretan ketentuan di dalam Pasal-pasal dan Ayat-ayat RUU ini, kelak harus dapat berlaku legal binding dalam pengelolaan dan pemanfaatan enerji nasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalamnya terkait regulasi kebijakan untuk menciptakan akomodasi kondusif bagi domestifikasi aspek riset teknologi industri dan otomotif di darat, laut dan udara, juga capacity and competence building para personalia pendukung dari sumber daya kemanusiaan dengan kearifan local Indonesia, dukungan sosial kultural ekonomis, dan sebagainya yang terkait.

Ketiga, untuk mencapai maksud di atas itu maka tampak betapa pentingnya kita posisikan fungsi dan peranan lembaga otoritas public, yang tampak tampak bagi kami di dalam draft RUU Enerji ini masih belum cukup terfokus untuk diarahkan kepada yang kami maksudkan di atas. Sebaliknya kami merasakan kuat kesan dari RUU ini terlalu banyak bertumpu seakan-akan hanya terhadap pentingnya pengaturan mengenai imperatif teknis di dalam pengelolaan dan pengaturan enerji. Sebagaimana lazim di dalam setiap UU, haruslah sangat jelas dan tegas bagaimana fungsi dan peranan Negara, pemerintah, dan otoritas publik lainnya di dalam setiap pengaturan yang akan berlaku secara umum dan yang ditujukan untuk mengatur hal yang menjadi kepentingan umum (public interest) serta lagi pula memiliki fungsi sangat strategis dan vital, yang dalam hal ini kami maksudkan sebagai Kebijakan Enerji Nasional (KEN) untuk rancang-bangun makro dengan implikasi mikro seperti di atas itu. Selain daripada itu, jangan sampai kita abaikan pula fokus dari fungsi dan peranan itu, supaya sejalan dengan kewajiban asasi Negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan sosial masyarakat dan menjamin perlindungan atas ketersediaan energi (security supply) bagi masyarakat dalam jangka panjang. Sebab, bagaimana pun juga, fungsi dan peranan Negara itu tidak akan tergantikan oleh para pelaku usaha di alam pasar bebas, terutama dalam bidang usaha yang mengutamakan padat modal dan teknologi tinggi. Antara lain ada hal-hal yang dapat dan boleh dilaksanakan sendiri oleh

- 14 -

Pemerintah, tetapi ada juga prinsip normatif yang harus tidak boleh dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pelaku usaha tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan dari DPR-RI atau Lembaga Legislatif Daerah. Maka menurut hemat kami, pokok-pokok soal mengenai hal-hal itu, masih perlu dan harus kita dalami lagi dengan sangat seksama dan teliti di dalam tahap pembahasan yang selanjutnya.

Saudara Peserta Sidang yang Kami muliakan,

Pokok-pokok soal di atas itu dan yang terkait dengannya, perlu serius untuk kita dalami untuk dapat dilaksanakan oleh satu Lembaga atau Badan yang menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai Komite Energi Nasional, yang produknya mengikat semua pihak. Maka hal itu memang tidak akan memadai jika hanya berupa satu bentuk hokum di bawah Undang-undang, sehingga Fraksi kami setuju agar untuk itu perlu diatur dengan Undang-undang, bukan sekedar bentuk hukum lain di bawah UU seperti selama ini. Aturan mengenai prosedur pembentukannya dan keanggotaannya, sebagai lembaga professional yang misalnya terdiri dari Badan Pengatur dan Badan Pelaksana, perlu kita dalami lebih seksama. Badan atau Komite yang seperti ini sudah berjalan dengan baik di beberapa Negara, yang bahkan di India telah menjadi satu Kementerian Enerji yang tersendiri.

Dengan mengingat hal-hal yang tersebut di atas itu dan seraya mempertimbangkan pentingnya kita memiliki satu UU Enerji di masa depan, maka menurut pertimbangan Fraksi kami, memang perlu agar DPR RI dan Pemerintah segera dapat meneruskan untuk mendalami dan membahas lebih jauh mengenai draft RUU yang sudah diajukan oleh para Pengusul ini. Tetapi bersamaan dengan itu, kami mengharapkan kiranya pokok-pokok soal yang antara lain kami sampaikan seperti di atas itu, patut kita pertimbangkan sungguh-sungguh dengan lebih seksama untuk dapat diintegrasikan ke dalam draft RUU ini.

Maka dalam menanggapi usulan para Pengusul mengenai RUU Enerji ini, pada prinsipnya kami dari Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui untuk meneruskan pendalaman dan pembahasannya. Dan tentu saja, Fraksi kami pun terbuka untuk menerima semua masukan dari masyarakat dan bekerja-sama dengan berbagai pihak dalam pembahasan RUU tentang Enerji ini.

Demikianlah Pendapat Fraksi PDI Perjuangan ini kami sampaikan, semoga RUU yang kita bahas nantinya ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum Wr.Wb.

MERDEKA !!!

Jakarta, 14 Nopember 2005

PIMPINAN FRAKSIPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ketua,

PANDA NABABAN A – 326

Sekretaris,

ZAINAL ARIFIN A - 325

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya kami persilahkan juru bicara ketiga dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang terhormat Saudara H. SUHARSO MONOARFA, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PPP (H. SUHARSO MONOARFA) :

TANGGAPANFRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI

TERHADAPRANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF KOMISI II

TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMDAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF KOMISI VIITENTANG ENERGI

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI Senin 14 November 2005Juru Bicara Fraksi PPP DPR-RI : H. Suharso MonoarfaAnggota DPR-RI Nomor : A-70

Bismillahirrohmaanirrohiim.Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Dewan.Dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita hadir di siding paripurna ini. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan rahmat dan kekuatan untuk mengikuti jejak Rasulullah. Amin.

Masih dalam suasana Syawal ini, perkenankan kami, atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan, “Selamat Iedul

- 16 -

Fitri 1426 H, taqabballahu minna wa minkum, minal aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin”.

Selanjutnya kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Para Pengusul khususnya rekan-rekan di Komisi II dan Komisi VII, yang telah bekerja keras menyusun dan mempersiapkan kedua RUU ini hingga beberapa saat lagi akan dimintakan persetujuannya menjadi RUU DPR. Semoga kerja keras tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara, serta menjadi amal soleh yang diterima disisi Allah SWT.


Penyelenggaraan Pemilihaan Umum di tanah air yang telah berlangsung pada tahun 2004 lalu mendapatkan pujian tidak saja dari dalam negeri, bahkan juga masyarakat internasional. Indonesia kemudian disebut sebagai salah satu dari hanya 3 (tiga) – kami ulangi 3 (tiga) – Negara besar di dunia yang berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan dengan jumlah pemilih di atas 100 juta orang, dengan tingkat partisipasi pemilih mendekati 90 persen. Bahkan kalau dilihat dari sudut pandang geografis dengan infrastruktur yang terbatas, kita boleh berbangsa bahwa kita adalah satu-satunya Negara kepulauan (archipelago) di dunia yang dinilai sukses melaksanakan salah satu proses demokrasi : pelaksanaan Pemilu.

Sejarah Pemilu kita berawal pada perhelatan akbar nasional di tahun 1955. sebagai sebuah Negara muda, kita untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilu pada 1955. dalam berbagai literature sejarah politik kontemporer Indonesia, penyelenggaraan Pemilu 1955 diungkapkan dengan kontras terhadap penyelenggaraan Pemilu semasa Orde Baru. Penyelenggaraan Pemilu 1955 dinilai lebih Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) dibandingkan penyelenggaraan Pemilu semasa Orde Baru – yang memang tanpa Jurdil.

Baik Pemilu 1955, maupun Pemilu semasa Orde Baru diselenggarakan bukan atas perintah konstitusi melainkan lebih didasarkan pada konsesus nasional yang di masa Orde Baru diakomodasikan ke dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penyelenggara Pemilu 1971 s/d 1997 adalah pemerintah dengan membentuk Lembaga Pemilihan Umum yang dikontrol secara ketat. Babak baru penyelenggaraan Pemilu dimulai pada 1998 dengan dibentuknya Panitia Pemilihan Indonesia sebagai pelaksana Pemilu yang independent terhadap pemerintah, kecuali dalam hal dukungan administratif tetap memerlukan dukungan pemerintah.

Barulah di tahun 2001, di dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tentang Pemilu dimasukkan sebagai bagian dari konstitusi. Yakni, sebagaimana dirumuskan dalam Bab VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E. Selengkapnya, teks konstitusi tentang Pemilihan Umum itu berbunyi :

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 17 -

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.


Ketentuan konstitusi tentang Pemilihan Umum tersebut memang tidak dengan tegas menyebutkan tentang sistem Pemilu. Tetapi unsur-unsur lain di dalam electoral laws disebutkan secara definitif, seperti asas-asas Pemilu (Luber dan Jurdil), lembaga-lembaga negara yang ditentukan melalui Pemilu, peserta Pemilu – yaitu Partai Politik dan perseorangan, dan penyelenggaraan dalam pengertian pengorganisasian.

Memang, di dalam ketentuan itu tidak termasuk pemilihan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) disebutkan di dalam Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 4 UUD Negara RI tahun 1945, yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Sehingga seakan mengikuti logika linier, pengaturan derivatif lebih lanjut tentang Pilkada diakomodasikan kedalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hal ini kemudian mengundang penafsiran konotatif bahwa Pilkada boleh jadi tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu tetapi dikategorikan ke dalam ranah Pemerintahan Daerah. Padahal meskipun wilayah dan pemilih di dalam Pilkada terbatas di daerah, ini tidak berarti menghilangkan sifat intrinsik Pilkada sebagai sebuah “election”.

Hal di atas ikut membuktikan bahwa pengaturan Pemilu masih terpisah-pisah. Undang-undang No. 12 tahun 2003 mengatur pemilu anggota DPR. DPRD dan DPD. Undang-undang No. 23 tahun 2003 mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara seperti telah disebutkan di atas, pemilihan kepala daerah diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain menimbulkan penafsiran konotatif atas persoalan pengaturan pemilihan yang terpisah-pisah, ketentuan konstitusi juga tidak dengan tegas menyebutkan siapa penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 23E UUD Negara RI tahun 1945 “hanya” menyebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Subyek komisi pemilihan umum tidaklah ditulis dengan huruf kapital sebagaimana digunakan dalam penyebutan lembaga-lembaga negara di dalam Undang-undang Dasar, termasuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

- 18 -

Ditulis dengan bukan huruf kapital mengartikan bahwa komisi pemilihan umum adalah sebuah nama generik. Sekalipun itu sebuah nama generik, apakah suatu komisi pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga negara. Pertanyaan ini antara lain dapat dijawab bahwa dari perspektif negara modern yang menganut sistem demokrasi, lembaga serupa itu disebut sebagai sebuah auxliary state institution. Karena itu, boleh jadi yang dimaksudkan oleh konstitusi kita terhadap “suatu komisi pemilihan umum” mengacu kepada pengakuan eksistensi sebuah lembaga di luar pemerintahan dan di luar lembaga-lembaga negara yang disebutkan di dalam konstitusi kita mengenal rezim Pemilu, yang bahkan diberi sifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu, di kemudian hari perlu dipertegas posisi “suatu komisi pemilihan umum” sebagai “juga” sebuah lembaga negara.

Maka, jika kita sepakati bahwa Pilkada adalah sebuah proses pemilu atau salah satu dari jenis Pemilu, sudah seharusnya penyelenggaraan Pilkada juga dilaksanakan oleh “suatu komisi pemilihan umum”. Dengan demikian, kita hanya akan mengenal satu penyelenggara pemilu yang berdedikasi untuk menyelenggarakan semua jenis Pemilu. Manakala pandangan ini dapat diterima, maka pengaturan pelaksanaan Pilkada tidak lagi berada di dalam domain Pemerintah Daerah, melainkan masuk ke dalam katagori Pemilihan Umum.

Dalam praktiknya, subyek komisi pemilihan umum menjadio sebuah nama lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga ditulis dengan huruf capital : Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, Pilkada yang telah, sedang dan akan berlangsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU-Daerah) dengan supervisi peraturan pemerintah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah, termasuk perubahannya yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 dan No. 005/PUU-III/2005. Padahal KPU-Daerah adalah bagian dari struktur KPU-Pusat termasuk garis pertanggungjawabannya. Hal ini, menegaskan bahwa de-facto Pilkada adalah salah satu jenis pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dalam hal ini KPU-Daerah.


Penyelenggaraan pemilihan umum pada dasarnya adalah pengorganisasian Pemilu yang meliputi sistem pelaksanaan Pemilu dan termasuk di dalamnya Penyelenggaraan Pemilu. Dalam sistem pengorganisasian yang menganut asas check and balances, Penyelenggara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang didalamnya melekat sistem pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud dengan Penyelenggara adalah pelaksana dan pengawas. Sementara di dalam sistem organisasi KPU saat ini, organisasi pengawas merupakan organisasi yang dibentuk oleh KPU, sehingga ia lebih bersifat internal auditor, tetapi cakupan tugasnya meluas hingga menyerupai external auditor. Akibatnya, KPU berjalan bagaikan sebuah organisasi yang super-body yang seakan untouchable oleh siapapun. Pada gilirannya kemudian, KPU terlibat lebih jauh ke dalam proses manajemen pelaksanaan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan domain organisasi administrasi pendukung.

- 19 -

Karena itulah, dan dengan mencermati perkembangan penyelenggara Pemilu, yang de-facto dan de-jure saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan suatu terobosan peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki, mengubah dan menyempurnakan organisasi Penyelenggaran Pemilu yang lebih kredibel dan akuntabel. Terobosan itu juga dimaksudkan untuk menjadikan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan semua jenis Pemilu termasuk Pilkada.

Perubahan yang diharapkan terhadap Penyelenggara Pemilu dengan sendirinya termasuk pembaharuan tata laksana dan manajemen internal Penyelenggara Pemilu. Khususnya, agar sebagai pembuat kebijakan (policy maker), Penyelenggara tidak terlibat langsung dalam execuitng action. Tentu, Penyelenggara Pemilu memerlukan dukungan administrasi dan pelaksana langsung (administrative & management supporting) yang professional dan berintegritas serta memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya masing-masing termasuk kapabilitas dalam hal teknologi informasi. Karena itu, perlu dipikirkan pola rekrutmen tenaga-tenaga professional pendukung termasuk apakah harus Pegawai Negeri Sipil, atau terbuka bagi mereka yang memiliki keahlian khusus dan terbatas populasinya.

Idealisasi Penyelenggara Pemilu dengan format baru haruslah menjadi titik awal dari pembahasan atas perubahan peraturan perundang-undangan, agar tidak terulang lagi kesalahan elementer yang tidak sepatutnya terjadi. Apalagi terkait dengan tuntutan moralitas yang tinggi terhadap para aparaturnya. Sebagaimana sebuah kelaziman harapan senantiasa digantungkan pada perubahan yang lebih baik lagi.

Berikutnya kami sampaikan Tanggapan Fraksi PPP terhadap RUU Usul Inisiatif tentang energi.


Sektor energi memegang peranan penting dalam perekonomian. Sulit dibayangkan masyarakat hidup tanpa energi. Pesatnya perkembangan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan permintaan kebutuhan energi mengharuskan penyediaan energi bagi kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang memadai.

Sementara itu, minyak dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak terbarukan sehingga peranannya dimasa mendatang akan terbatas seiring dengan semakin menipisnya cadangan yang kita miliki. Masyarakat juga sudah sangat tergantung pada sumber daya energi minyak dan gas bahkan telah dinina bobo dengan harga yang murah karena disubsidi sehingga konsumsi meningkat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki sensitivitas terhadap kelangsungan pasokan sumber energi meningkatnya resiko dan ketidakpastian bahkan seringkali menyulut terjadinya krisis energi, sehingga perlu dipikirkan kebijakan energi alternatif, terutama mencari berbagai terobosan untuk memecahkan kendala tersebut.

Salah satu upaya mengatasi ancaman krisis ini adalah menggeser ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan minyak dan gas bumi dan

- 20 -

melakukan diversifikasi penggunaan energi alternative menjadi program nasional. Pergeseran penggunaan energi alternatif juga akan memangkas subsidi BBM yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun sehingga kita dapat berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan indeks kesehatan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan yang langsung menyentuh bagian terbesar rakyatIndonesia.

Selain itu, keberhasilan dalam mendorong pemasyarakatan penggunaan energi alternatif sangat tergantung pada sejauh mana penyediaan energi alternatif yang murah dan mudah diperoleh serta menguntungkan dan tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Demikian pula, pengelolaan sektor ini juga melibatkan banyak peran sektor-sektor lain dan pengaturannya juga bisa bersifat lintas sektoral. Dengan demikian kesadaran semua pihak untuk dapat saling bekerjasama dan melakukan koordinasi dalam upaya membangun sektor energi menjadi sangat penting dan tidak terhindarkan.


Sektor energi merupakan komoditas strategis. Untuk itu, Pemerintah sebagai pemegang regulasi harus tetap memperhatikan pengelolaan sektor energi sebagai sebuah cadang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Acuannya adalah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun demikian, peran swasta dalam penyediaan energi sangat penting dan diperlukan dalam ikut memberikan kontribusi penyediaan energi dan penggunaan energi alternatif. Terbukanya peluang investasi dibidang energi terutama untuk menjamin ketersediaan pasokan sumber energi yang memadai dan efisien serta merta di seluruh tanah air, termasuk pelayanan yang baik dan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pada sisi lain, sistem energi yang baru dapat menjamin stabilitas dan kelangsungan dunia usaha dimasa mendatang.

Selain itu, terbukanya peluang swasta dalam bidang energi harus tetap mengemban fungsi dari tujuan pokok yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, kebijakan energi sebagai tujuan otonom dengan sasaran-sasaran tersendiri lepas dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dimasa mendatang perlu cara laind ari bentuk campur tangan pemerintah yakni melalui regulasi. Untuk itu, isi regulasi energi, baik langsung maupun tidak langsung, harus dapat melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen energi. Hal ini untuk menghindari agar penyediaan energi tidak dikuasai oleh beberapa orang atau kelompok orang saja atau hanya kelompok tertentu saja yang terlayani.

Menyadari peran penting sumber daya energi bagi kepentingan nasional tersebut, maka penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber energi

- 21 -

untuk kepentingan nasional harus dilaksanakan secara memadai dengan memberikan suatu kepastian hukum, agar pemanfaatan penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber energi bisa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuaran rakyat sebagai diamanatkan dalam konstitusi kita.

Pimpinan Sidang yang terhormat;Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat; danHadirin sekalian yang berbahagia,

Akhirnya, berdasarkan catatan dan harapan yang telah kami kemukakan di atas, seraya berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuannya atas RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR-RI tentang RUU Penyelenggara Pemilihan Umum dan RUU Usul Inisiatif Komisi VIII DPR-RI tentang RUU Energi menjadi RUU DPR-RI. Semoga dalam pembahasannya dapat berjalan dengan lancar, sesuai jadwal dan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Demikianlah Tanggapan Fraksi PPP atas kedua RUU Usul Inisiatif tersebut disampaikan. Atas perhatian dan kesabaran rekan-rekan Anggota Dewan dan saudara-saudara sekalian dalam mendengarkan tanggapan kami, diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullhai Wabarakatuh.


PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN


Ketua,

DRS. H. ENDIN AJ. SOEFIHARA,MMA

Sekretaris,

DRS. H. LUKMAN HAKIEM

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

- 22 -

Berikutnya kami persilahkan juru bicara keempat Fraksi Partai Demokrat, yang terhormat Saudara IGN. MULYONO, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PD (IGN. MULYONO) :

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRATMENGENAI

USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RIT E R H A D A P

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIATENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DANRANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI

Dibacakan Oleh : IGNATIUS MULYONO Nomor Anggota : A-103

Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSalam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,Yang terhormat Para Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya kita sekalian dapat menghadiri rapat yang penting ini dalam keadaan sehat wal afiat dan penuh kebahagiaan.

Pada kesempatan yang baik ini, ijinkanlah Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat atas usaha yang keras telah berhasil menyusun usul inisiatif Rancangan Undang-undang ini.

Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna menghasilkan suatu pemilihan umum yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yang terwujud dalam azas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibutuhkan institusi penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional dan akuntabel serta bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Kita bangga, karena bangsa Indonesia telah berhasil membuktikan dirinya sebagai bangsa yang mampu menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung dalam pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan sukses, sehingga mendapat penghargaan dari berbagai negara, bahkan mampu memunculkan kekaguman dari berbagai tokoh internasional, meskipun pada kelanjutan terjadi “kecelakaan internal” yang sungguh kita sesalkan bersama, bak susu sebelanga rusak oleh nila setitik. Kita menghargai setinggi-tingginya prestasi bangsa Indonesia umumnya dan para penyelenggara pemilu khususnya, meskipun sekali lagi

- 23 -

kita juga menyesalkan atas kasus yang terjadi, yang saat ini masih dalam proses di pengadilan.

Demokrasi semakin berkembang, dengan penyelenggaraan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung, hal mana semakin membuktikan kematangan dan kedewasaan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tekadnya menghasilkan pimpinan secara langsung, transparan dan tentunya lebih berkualitas, meskipun disana-sini masih ditemukan berbagai kejadian yang tidak diharapkan, namun kita bersama tentunya sadar bahwa semuanya masih relatif baru dan masih membutuhkan perbaikan.

Kita sangat berkeinginan peningkatan dari aspek efisiensi dan efektifitas dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan di negara kita, oleh sebab itu kita menyambut baik gagasan untuk mengoptimalkan peran penyelengara pemilu dalam lingkup Pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Saat ini peraturan yang mengatur Penyelenggara Pemilu termuat dibeberapa Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini sungguh kurang menguntungkan, terutama dalam penataan penyelenggara pemilu sebagai suatu institusi yang harus memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri, apalagi juga harus memiliki integritas, profesional dan akuntabilitas, maka sudah saatnya kita harus mampu mewadahi pengaturan tersebut dalam satu Undang-undang.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,

Setelah mendalami sungguh-sungguh terhadap konsep Rancangan Undang-undang yang diajukan, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan kita, antara lain :

1. Penyusunan Rancangan Undang-undang ini yang diambil melalui pencabutan Bab IV Penyelenggara Pemilu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 perlu diantisipasi pengaruh keterikatannya sebagai akibat pencabutan tersebut.

2. Pemilihan anggota Penyelenggara Pemilu di Daerah harus mendapatkan seleksi yang ketat mengingat akar permasalahan munculnya sebagian besar masih berasal dari daerah.

3. Guna menjamin akurasi perhitungan dan kecepatan pengumpulan hasil serta menghindarkan atau meminimalisir kecurangan yang mungkin timbul, perlu dipertimbangkan digunakannya peralatan teknologi maju yang saat ini terus berkembang.

- 24 -

4. Perlu perumusan yang jelas, pihak mana saja yang diberikan kepercayaan untuk penyelenggaraan audit dan pengawasan terhadap para pelaksana, serta aspek mana saja yang tepat untuk menerima pelaporan pertanggung jawaban penyelengaraan pemilihan umum.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tentang Energi sebagai berikut :

1. Pada saat ini belum ada undang-undang yang menjadi acuan kebijakan terhadap energi, sedangkan undang-undang yang ada seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 sudah tidak relevan lagi dengan semangat otonomi daerah, Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibatalkan serta Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk direvisi.

2. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penggunaan sumber daya energi yang merupakan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perlunya pemanfatan dan pengembangan energi secara terpadu perlu diatur di dalam suatu undang-undang, hal ini disebabkan hampir semua energi primer (minyak bumi, gas bumi, batu bara, panas bumi tenaga air, tenaga surya dan lain sebagainya) adalah merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara, agar dapat pemanfaatnnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian juga dengan sumber energi yang langsung di konsumsi oleh masyarakat seperti minyak tanah dan listrik hingga saat ini subtitusinya belum tersedia secara memadai.

Pada bagian lain peta tentang kebijakan energi nasional belum tampak begitu jelas, baik jenis-jenis sumber energi baik yang sumber energi yang dapat diperbaharui maupun sember energi yang tidak dapat diperbaharui, jumlah/kapasitas maupun perencanaan terhadap penggunaan energi tersebut ke depan. Hal ini adalah salah satu sebab terjadinya kelangkaan energi BBM dan terjadinya black out listrik pada beberapa waktu belakangan yang lalu yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kebijakan yang terpadu di bidang energi diperlukan juga mengingat adanya keterkaitan yang erat antara sumber daya primer dengan energi final (listrik dan BBM) yang secara langsung dibutuhkan masyarakat. Keterkaitan tersebut terlihat dari adanya hubungan tingkat harga yang saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemakaian dan alokasi dari setiap jenis energi, misalnya minyak bumi sering dijadikan bench mark untuk menentukan harga dari jenis energi lainnya. Secara ekonomi keterkaitan tersebut bisa bersifat substitisional (misalnya gas, dan panas bumi

- 25 -

dapat mengurangi peran minyak bumi di sektor pengakitan listrik) maupun komplemeter (misalnya BBM dan tenaga surya untuk jenis kendaraan hybrid).

Di samping memberikan pemanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat, secara fisik proses kegiatan penambangan dan pengembangan dari semua jenis sumber daya energi primer selalu mempunyai dampak terhadap kegiatan lingkungan hidup, demikian juga dalam proses pemanfaatan dan konsumsi dari semua jenis energi, selalu menghasilkan polutan yang dapat merugikan masyarakat. Dampak negative terhadap lingkungan harus ditangani secara terencana agar kerugiannya seminimal mungkin.


Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat :

“Menyetujui dengan perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tentang Penyelenggara Pemiihan Umum dan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tentang Energi untuk menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR-RI”.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Demokrat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya kepada kita semua, agar dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI

KETUA

H. SOEKARTONO HADIWARSITONo. A-105

SEKRETARIS

Drs. H. SUTAN BHATOEGANA, MMNo. A - 85

KETUA RAPAT :

- 26 -

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat.

Berikutnya kami persilahkan juru bicara kelima dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat Saudara IR. SAYUTI ASYATRY, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PAN (IR. SAYUTI ASYATRY) :

PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF ANGGOTA DPR RI

TENTANG PENYELENGGARA PEMILUDAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-

RI TENTANG ENERGI

Dibacakan Oleh : Ir. Sayuti Asyathri Nomor Anggota: A-152

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadlirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, semoga kita memiliki kekuatan dan memperoleh kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Hari ini kita masih dalam suasana ‘Idul Fithri. Karena itu, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyampaikan Selamat ‘Idul Fithri 1426H, taqabbalallaahu minnaa wa minkum, minal aidin wal faizin. Semoga puasa ramadlan melahirkan spirit pengendalian diri, kesadaran sosial, dan kesederhanaan hidup yang memantul dalam pelaksanaan tugas-tugas kita semua sebagai wakil rakyat. Amin Yaa Rabbal alamin.


Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilihan tersebut juga sekaligus berkaitan dengan kesepakatan untuk menjadi negara demokratis, negara dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konstruksi konstitusi yang disepakati tersebut kekuasaan ditata dalam suatu bentuk yang berimbang dan saling mengontrol satu terhadap yang lainnya (yang dikenal dengan prinsip checks and balances) demi menjaga agar kedaulatan rakyat tetap terpelihara dan kekuasaan yang dilaksanakan oleh cabang-cabang

- 27 -

kekuasaan tidak terjerembab dalam bias yang merubah wataknya menjadi otoritarian maupun fasis.

Pilihan sebagai negara demokratis tersebut dari pemilu ke pemilu telah memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Kita telah mengalami masa ketika pemilu dilaksanakan sekedar sebagai fornialitas demi kelangsungan kekuasaan status quo belaka. Pelajaran itu menyadarkan kita betapa demokrasi formalistik dimasa lalu tidak dapat menjawab tantangan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yaitu melembaganya suatu sistem penyelenggaraan negara yang efektif melayani kebutuhan individu dan masyarakat bangsa sedemikian rupa sehingga meniscayakan bangkitnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan bermartabat.


Dalam Pasal 22E ayat 5) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa; Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pesan konstitusi tersebut harus dijabarkan secara konsisten dan konsekwen dimana salah satu aspek yang paling menentukan adalah kemandirian penyelenggara pemilu. Dalam pengertian yang sederhana, sebuah komisi pemilihan umum tersebut harus memiliki integritas sedemikian rupa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Kemandirian dan integritas tersebut hanya bisa terpelihara apabila ia bebas dari intervensi segala bentuk kekuatan di luar dirinya baik dari kekuatan politik maupun kekuasaan eksekutif dan yudikatif selain dari yang diamanatkan oleh UU untuk kepentingan checks and balances. Dengan demikian KPU tidak menjadi sebuah institusi yang bersifat super body yang tidak bisa dikontrol dan ditindak bila melakukan kesalahan.

Harus diakui bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa kita mengalami kemajuan yang cukup berarti.. Pemilu tahun 2004 mendapat pujian sebagai pemilu yang lebih demokratis dengan ekses kekerasan yang sangat minim. Namun demikian kita semua sadar babwa pemilu tersebut tidak serta merta bersih dari catatan yang menuntut penyempurnaan.

Tuntutan penyempurnaan yang cukup prinsipil adalah berkenaan dengan kenyataan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2004 memiliki mekanisme kontrol yang sangat lemah. Sejumlah temuan penyimpangan pelaksanaan pemilu tidak dapat ditinndak lanjuti akibat lemahnya eksistensi pengawas pelaksana pemilu dalam sistem kelembagaan pemilihan umum.

Penyelewengan perhitungan suara seakan berada diluar jangkauan otoritas KPU, sementara lembaga pengawas yang diharapkan memiliki kemampuan menindak dan menyelesaikan kasus tidak dapat berfungsi baik karena posisi strukturalnya yang merupakan subordinat dari KPU dan tidak memiliki hak dan kewenangan yang memadai untuk mengawasi KPU dan penyelenggaraan pemilu secara umum. Dalam konteks tersebut, KPU seakan hanya menjadi pembuat kebijakan yang bersifat super body tetapi menjadi penonton dari pelaksanaan pemilu yang rawan terhadap berbagai bentuk penyelewengan. Anggota KPU seakan tidak diposisikan memiliki kemampuan

- 28 -

profesional untuk melakukan kerja-kerja eksekusi sebagaimana ditugaskan oleh konstitusi tetapi nampak lebih pada kompetensi untuk membuat kebijakan dan mengembangkan wacana pembelaan diri.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa telah terjadi kesimpangsiuran fungsi dan wewenang antara KPU dan Sekretaris Jenderal KPU. Kesimpangsiuran tersebut tidak saja terjadi di tingkat pusat akan tetapi sampai pada jenjang-jenjang di bawahnya hingga ke tingkat otoritas penghitungan suara dii TPS-TPS.

Lemahnya posisi independensi dan integritas KPU juga nampak sangat mencolok dalam sistem penganggaran. Pemerintah masih saja memiliki kekuasaan dominan dan superior dalam mengatur anggaran KPU yang sekaligus mengatur berbagal hal yang seharusuya secara otonom dilaksanakan oleh KPU. Indikasi kelemahan tersebut terlihat ketika KPU harus berulangkali melakukan tawar-menawar pencairan anggaran dari pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah sehingga menciderai sistem penjadwalan dan perencanaan penyelenggaraan pemilu.


Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar dalam RUU ini dapat ditemukan suatu rumusan yang memasukkan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu. Pengaturan tersebut harus tetap menjaga agar tidak menimbulkan masalah tafsir konstitusi yang mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis (UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 4) yang berarti tidak membatasi bahwa pemilihan tersebut bersifat langsung ataupun tidak langsung. Persoalannya apakah dengan memasukkan pilkada dalam rezim pemilu tidak berarti membatasi tafsir amanat konstitusi tersebut bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis hanya dilakukan secara langsung dalam pemilu. Betapapun kita menyadari bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung lebih sesuai dengan semangat demokratisasi pada tingkat lokal.

Mengingat bahwa akan berakhirnya periode keanggotaan KPU pada bulan Maret 2006 ini sebagaimana ketentuan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka diharapkan pengangkatan anggota KPU yang baru sudah mengacu pada sebuah UU baru yang mengatur tentang KPU yang lebih sempurna yang diselesaikan jauh hari sebelum pengangkatan tersebut.


Fraksi PAN mengharapkan kiranya pembahasan UU ini hendaknya dilakukan secara terbuka, transparan serta bersedia mendengar dan mempertimbangkan seluruh masukan dari semua pihak. Sehingga hasil perumusan dapat memperoleh apresiasi publik yang menghendaki hadirnya suatu lembaga penyelenggara pemilu yang dapat menjamin berlangsungnya pemilu yang bukan hanya langsung,, umum, bebas, dan rahasia (luber), tetapi juga aman. Suatu pemilu yang adil dan jujur akan melahirkan kepemimpinan penyelenggara negara yang juga jujur dan adil.

- 29 -

Semoga Allah SWT Tuhan Maha Esa membimbing kita sekalian untuk bersama-sama, tolong menolong melahirkan sebuah pemilu yang bersih untuk melahirkan kepemimpinan yang dapat diandalkan membawa bangsa ini menuju kejayaan. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Selanjutnya Kami bacakan :

PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAPRANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI

TENTANG ENERGI

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Saat ini kita benar-benar berada dalam ancaman kesulitan energi yang diakibatkan salah urus di masa lalu, sumber minyak kita yang luar biasa itu, pada masa lalu telah dihambur-hamburkan untuk menggenjot devisa dan dipergunakan secara sangat tidak efisien. Menurut data, kita hanya tinggal memiliki ”cadangan terbukti” (proven reserves) sekitar lima milyar barel minyak. Kemampuan produksi minyak mentah sekitar 1,5 juta barel per hari, berarti akan habis sekitar sembilan tahun lagi, apabila tidak ada penemuan yang signifikan. Selain itu menurut studi dan prediksi yang dilakukan berbagai ahli ekonomi energi dan perminyakan dunia, harga minyak pada tahun 2010 akan sangat mahal karena sebagian besar sumur-sumur minyak di luar Timur Tengah, termasuk di Amerika Serikat, Laut Utara, Amerika Latin, dan Indonesia, akan mengering, sementara tingkat permintaan minyak sangat tinggi (sekitar 90-100 juta barel per hari, bandingkan dengan tingkat permintaan pada tahun 2000 ini yang besarnya sekitar 75 juta bph). Padahal di lain pihak, saat ini Indonesia mempunyai cadangan batu bara dan gas yang cukup untuk waktu masing-masing sekitar 50 dan 30 tahun pada tingkat produksi sekarang. Itu pun dengan asumsi tidak ada penemuan baru.

Dengan persediaan minyak nasional dan prediksi ketersedian di tingkat global, hal tersebut di masa yang akan datang akan mengakibatkan kemampuan energi kita akan semakin tertekan, mengingat selama ini pemenuhan energi nasional masih mengandalkan sumber energi tak terbarukan. Padahal energi tak terbarukan, minyak dan gas akan menemui titik kering pada masanya dalam waktu yang relatif tidak lama lagi.

Sidang Dewan yang Kami hormati,

Fraksi PAN menemukan adanya inefisiensi dan mismanagement energi yang sekarang masih terus berjalan yaitu: Pertama, kebijakan transportasi kita masih bertumpu pada penggunaan energi minyak dengan meletakkan hampir sebagian besar transportasi barang dan kontainer di sektor jalan raya. Padahal, kita telah memiliki jaringan infra struktur perkeretaapian cukup baik yang jika dioptimalkan pemanfaatannya akan dapat mengurangi kepadatan jalan dan pemborosan minyak. Kita juga menemukan tidak adanya aturan pembatasan kendaraan yang beroperasi di jalan yang mengakibatkan peningkatan secara sangat cepat jumlah kendaraan yang ber-bahan bakar minyak. Kedua, kebijakan desain dan konstruksi pembangkit listrik untuk

- 30 -

pemenuhan kebutuhan pabrik dan sektor industri masih mengandalkan minyak solar. Kebijakan ini telah menciptakan ketergantungan kepada bahan bakar minyak yang harganya semakin mahal dan dari jenis energi yang tak terbarukan, sehingga kurang merangsang kebijakan diversifikasi energi. Dengan demikian, dari sisi perencanaan produksi BBM, pemerintah masih menunjukkan sikap kurang peka terhadap konservasi energi tak terbarukan. Pemerintah tidak pernah melakukan sensus kebutuhan riil BBM dalam negeri, sehingga selama ini produksi yang terus bertambah, tidak menyediakan BBM dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.


Cetak biru atau panduan makro kebijakan energi nasional perlu didesain ulang. Paling tidak, kalau memang sudah ada, perlu penyempurnaan dan konsistensi implementasinya di lapangan, sehingga mampu merangsang pengembangan atau diversifikasi jenis sumber energi nonminyak secara wajar yang dimiliki bangsa ini. Adalah kurang bijaksana untuk menempatkan BBM sebagai sumber pemenuhan energi nasional secara tidak proporsional, sehingga menggiring masyarakat, industri, dan kegiatan ekonomi untuk tergantung pada BBM secara total. Kalau model kebijakan ini diteruskan, maka yang akan rugi adalah masyarakat kita sendiri, terutama generasi yang akan datang, pada saat cadangan minyak sudah kering, sementara pola kehidupan mereka sudah telanjur terdesain untuk menggunakan BBM.


Atas dasar kenyataan di atas, F-PAN menanggapi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Energi sebagai berikut :

Pertama, Mengenai Sistem Keamanan Energi Nasional (National Security Energy System)

Undang-undang tentang Energi nantinya harus dapat mengatur dan mewadahi pentingnya ketersediaan energi secara nasional dengan memberikan peran serta aktif kepada semua pihak untuk melakukan diversifikasi energi terbarukan. Selain itu hal ihwal yang berkaitan dengan ketersediaan energi terbarukan maupun energi alternatif lainnya harus dilindungi oleh undang-undang dengan merangsang pertumbuhan, sosialisasi, dan penggunaannya. Pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan pembangkit listrik yang merupakan opsi energi paling efektif dan efisien, kami pandang perlu untuk diberikan satu bab khusus dalam Undang-undang agar pengembangannya dapat dipacu. Keamanan energi nasional harus memberikan dua unsur keamanan. Pertama, Keamanan akan ketersediaan energi bagi transportasi, industri, dan masyarakat. Kedua, keamanan distribusi energi harus ditopang dengan sistem yang handal, stabil, merata, dan adil.

Kedua, Energi Baru dan Terbarukan

- 31 -

Krisis minyak dan gas sebagai energi tidak terbarukan, harus dipecahkan dengan menemukan energi baru yang sesuai dengan potensi yang kita miliki, baik potensi yang ditimbulkan oleh letak geografis maupun ketersediaan moda energi terbarukan lainnya, misalnya air, angin, dan lain-lain. Dalam upaya ini, Undang-Undang tentang Energi harus mampu memberikan ruang dan insentif bagi munculnya inovasi penggunaan energi baru dan terbarukan.

Ketiga, Harga Energi

Harga energi yang diberlakukan kepada masyarakat hendaknya ditetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan penyediaan energi yang biaya produksinya berlaku surut. Subsidi yang diperlukan masyarakat miskin adalah subsidi energi itu sendiri, tidak diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai.

Keempat, Perencanaan Energi

Perencanaan energi harus diikuti dengan sosialisasi. Perencanaan yang hanya diketahui oleh pengambil kebijakan saja, sering mendapat penolakan di masyarakat. Kita memerlukan Pusat Sosialisasi Energi yang diperuntukkan kepada masyarakat luas. Dunia pendidikan kita harus juga dilibatkan secara aktif dalam upaya ini.

Kelima, Kepemimpinan Energi Nasional

Kepemimpinan Energi nasional adalah faktor yang sangat penting dalam menerapkan kebijakan yang konsisten dan bervisi jangka panjang. Kepemimpinan tersebut juga harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi energi yang kita miliki, sehingg dapat dirancang strategi dan langkah pemanfaatannya secara berkesinambungan.


Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Energi untuk disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang DPR-RI. Akhirnya atas segala perhatian yang diberikan, Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih banyak.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh


PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Wakil Sekretaris,

- 32 -

Abdillah Toha Arbab Paproeka

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Berikutnya kami persilahkan juru bicara keenam dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang terhormat Saudara DRS. SAIFULLAH MA’SHUM, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

F-KB (DRS. SAIFULLAH MA’SHUM) :

TANGGAPANFRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

TERHADAPRANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI

Dibacakan Oleh: Drs. H. Saifullah Ma'shum. Nomor Anggota: A-221

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang;Yang terhormat Anggota Dewan; dan Hadirin yang berbahagia,

Puji Syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Adil dan Maha menentukan segalanya, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Tanggapan Fraksi-fraksi atas usul inisiatif Dewan RUU tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan RUU tentang Energi. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasul Muhammad, nabi yang mengajak umatnya untuk senantiasa bertakbir, bertasbih dan bertahmid.

Pimpinan Sidang, dan hadirin yang terhormat,

Sebelum menyampaikan tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan RUU tentang Energi, terlebih dahulu perkenankan fraksi kami menyampaikan perasaan kebahagiaan berkenaan dengan dirayakannya Hari Kemenangan, hari Raya Idul Fitri 1426 H. Dan dari lubuk hati paling dalam, kami atas nama Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1426 H, mohon maaf yang sebesar-besamya kepada Pimpinan dan selumh anggota Dewan, jika selama setahun perkhidmatan dan interaksi politik kami

- 33 -

dengan seluruh komponen dan elemen politik di Dewan, secara tidak disengaja ada kekhilafan. Kami menyadari bahwa dinamika politik sehari-hari di Dewan selama ini banyak menimbulkan kesalahpahaman, perbedaan pandangan dan bahkan gesekan-gesekan yang pada tingkat tertentu mungkin mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan sikap saling curiga di antara kita. Kami berdoa semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah, dan nilai Ramadhan menjadi pengiring agar kiprah politik kita di Dewan di masa-masa mendatang bisa lebih dewasa, lebih bermoral dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan di hadapan Allah SWT.

Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat,

Terkait dengan diajukannya RUU tentang Penyelengara Pemilihan Umum ini lebih cepat dari berakhirnya periode keanggotaan KPU pada bulan April 2006. Fraksi kami menyambut baik dan dalam pandangan kami, diajukannya RUU ini bukan semata-mata karena kepentingan untuk segera mengganti keanggotaan KPU yang dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang telah sukses menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, sehingga mengantarkan kita duduk di Dewan saat ini. Diajukannya lebih awal RUU ini memiliki nilai signifikansi yang sangat besar.

Pertama, jika RUU ini bisa dirampungkan pada akhir tahun 2005 atau awal tahun 2006, berarti kita meletakkan persiapan dan perencanaan penyelenggaraan Pemilu 2009 secara lebih awal dan lebih memadai, sehingga Pemilu 2009 diharapkan bisa diselenggarakan secara lebih baik lagi.

Kedua, sebagai perbaikan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005. Sebagaimana kita ketahui, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung selama ini, antara lain diakibatkan oleh ketidakjelasan posisi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, apakah ia masuk dalam domain dan rejim KPU, ataukah masuk dalam domain dan rejim Pemerintah Daerah?

Menyimak draft RUU yang telah dipersiapkan oleh Komisi II, Fraksi kami mendapatkan beberapa point penting dan strategis yang diatur dalam RUU ini. Point-point tersebut antara lain mengenai disatukannya pengertian pemilihan umum, yang di dalamnya adalah Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah; pengejawantahan secara lebih konkret terhadap pengertian Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 22 E ayat 5); hadirnya lembaga pengawas pemilu yang kuat dan mandiri serta tidak berada di bawah bayang-bayang KPU; keberadaan sekretariat KPU di semua tingkatan yang posisinya ditegaskan semata-mata sebagai fasilitasi dan aparatur yang berfungsi memberikan dukungan dan pelayanan terhadap kelancaran kinerja KPU; serta proses dan mekanisme rekruitmen anggota KPU, lembaga pengawas Pemilu dan sekretariat KPU, yang pengaturannya diarahkan untuk mendapatkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang terbaik dan berada di tempat yang tepat.

- 34 -

Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI menyampaikan beberapa catatan singkat dan merupakan sikap politik kami, terhadap naskah RUU tentang Penyelenggara Pemilu ini, sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan disatukannya pengertian pemilihan umum, yang di dalamnya adalah Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, FKB berpandangan bahwa langkah ini merupakan bentuk penafsiran dan ijtihad politik yang berani terhadap teks hasil amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan tentang pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah yang seakan-akan ditampilkan tidak dalam satu nafas pengertian. Kenyataan ini melahirkan implikasi terhadap sistem ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu adanya perbedaan antara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam UU yang berbeda. Dengan disatukannya pengertian tentang pemilihan umum dalam RUU ini, maka diharapkan tidak terjadi lagi silang pandangan dan keraguan tentang Pemilihan Kepala Daerah berada di bawah domain dan rejim siapa.

2. Tentang pengejawantahan secara lebih konkret terhadap pengertian Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, hal ini merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi, terutama menyangkut soal kemandirian. Kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu jelas menjadi prasyarat bagi terwujudnya proses dan hasil Pemilu yang demokratis dan kredibel. Kita pernah merasakan betapa getirnya melaksanakan beberapa kali Pemilu di masa lampau, di mana lembaga yang menyelenggarakan Pemilu sangat tidak mandiri dan tidak lebih dari alat Pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Baru pada Pemilu Tahun 1999 dan Tahun 2004 kita bisa mewujudkan penyelenggara Pemilu yang relatif lebih mandiri. Kita menginginkan sosok KPU yang kuat dan KPU yang mandiri, tetapi bukan KPU yang bisa semena-mena dan KPU yang tidak bisa dikontrol oleh kekuatan lain. Menurut Fraksi kami, kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu harus tercermin setidak-tidaknya dari dua aspek. Pertama, aspek struktural dan hubungan kelembagaan antara KPU dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luarnya. Kedua, prinsip-prinsip dan makenisme rekrutmen sumber daya manusia yang akan terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, serta persyaratan keanggotaannya. Menurut kami, di Republik ini cukup tersedia banyak sumber daya manusia yang cakap dan bisa mandiri ketika diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu. Untuk mendapatkan figur calon anggota KPU yang mandiri, sumbemya tidak terbatas hanya pada kampus-kampus, tetapi juga bisa dicari di luar kampus. la juga berada di tempat lain, seperti lembaga pendidikan pesantren, dunia usaha, LSM, media massa, ormas-ormas, dan kelompok-kelompok strategis lain. Masalah kemandirian bukan identik dengan mensterilkan segala sesuatu dari kekuatan sosial politik. Kemandirian adalah menyangkut

- 35 -

sikap moral, integritas, kepribadian yang kokoh, riwayat dan pengalaman hidup seseorang.

3. Tentang lembaga pengawas pemilu yang kuat dan mandiri serta tidak berada di bawah bayang-bayang KPU, Fraksi kami menyambut baik gagasan yang sudah dituangkan dalam draft RUU ini. Lembaga pengawas Pemilu memang harus didisain sebagai suatu kekuatan yang bisa secara efektif mengawasi penyelenggaraan Pemilu, serta memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak mana pun yang melanggar ketentuan Pemilu.

4. Keberadaan sekretariat KPU di semua tingkatan, posisinya harus ditegaskan semata-mata sebagai fasilitasi dan aparatur yang berfungsi memberikan dukungan dan pelayanan terhadap kelancaran kinerja KPU. Keberadan sekretariat KPU di semua tingkatan, hendaknya diposisikan sebagai elemen fasilitasi dan kekuatan birokrasi yang melayani kegiatan politik dalam proses pemilu. Bukan sekretariat yang menjadi 'agen' instansi atau depertemen tertentu untuk mencampuri urusan penyelenggaraan pemilu. Bukan sekretariat yang memiliki loyalitas ganda atau loyalitas tunggal kepada pihak di luar KPU. Juga bukan sekretariat yang menjelma sebagai kekuatan birokrasi yang mempengaruhi atau bisa menyeret-nyeret anggota KPU untuk terlibat dalam praktek-praktek yang tidak semestinya dilakukan.

5. Dalam RUU ini juga harus ditegaskan adanya pemisahan pelaksanaan kegiatan yang benar-benar bersifat teknis dan bisa didistribusikan kepada pihak lain, atau dilaksanakan secara desentralisasi, terutama dalam pengadaan barang-barang logistik Pemilu.

6. RUU tentang Penyelenggara Pemilu ini nantinya harus bisa menjawab kebutuhan bangsa ini terhadap kehadiran lembaga penyelenggara Pemilu yang lebih baik dibanding lembaga penyelenggara Pemilu yang lalu. Agar KPU nantinya bisa bersikap mandiri dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu, maka landasan hukum yang menjadi pijakan bagi pembentukan KPU tersebut juga harus terhindarkan dari kesan diskriminatif, termasuk memberikan kesempatan yang besar kepada keterlibatan kaum perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.

Saudara Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat,

Selanjutnya terkait dengan adanya Usul inisiatif Rancangan Undang-undang tentang energi menurut Fraksi kami merupakan langkah positif yang perlu didukung oleh semua pihak, RUU ini juga pernah diajukan oleh DPR priode 1999-2004 pada bulan Juli 2004, dan yang lebih penting lagi mengingat begitu urgennya Undang-undang ini, karena selama ini bangsa kita belum memiliki payung hukum yang kuat tentang energi, disamping sudah ada Undang-undang nomor : 22 tahun 2001 tentang Migas, undang-undang nomor : 22 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan dan Undang-undang nomor : 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, mudah-mudahan dengan adanya RUU ini

- 36 -

beberapa hal yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah energi mamapu menjadi payung hukum, sekaligus sebagai landasan terhadap peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Fraksi Kami berpandangan bahwa dalam rangka memasuki era industrialisasi, kebutuhan energi akan terus mengalami peningkatan dan masalah kebutuhan energi merupakan masalah serius yang harus dipikirkan, agar energi primer yang ada tidak terkuras habis hanya "sekedar dibakar" untuk menghasilkan tenaga listrik. Mengingat akan banyaknya kebutuhan energi yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan khususnya dalam bidang industri. Persoalannya adalah bagaimana penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi dimasa depan. Untuk mengatasi hal ini kiranya perlu dipikirkan penambahan energi melalui pemilihan energi alternatif yang ramah terhadap lingkungan.

Selain itu, pengelolaan sumber daya energi untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional akan sulit dicapai, apabila sumber-sumber energi yang kita miliki begitu melimpah, tidak mampu dikelolah secara bertanggung jawab dan professional serta pemanfaatannya tidak memperhitungkan jangka panjang atau generasi yang akan datang. Dengan kata lain, tidak bisa hanya atas dasar kepentingan ekonomi jangka pendek, energi yang ada (khususnya migas) dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga jumlahnya menjadi makin menipis atau bahkan habis. Akibatnya, generasi yang akan datang akan mengalami krisis energi.

Begitu juga dalam pengelolaannya, hendaknya jangan sampai mendatangkan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan, sebagai akibat dari kerusakan lingkungan dan ekosistem, yang disebabkan oleh pengelolaan energi yang tidak atau kurang ramah lingkungan.

Saudara Pimpinan Sidang dan Hadirin yang terhormat,

Oleh karena itu, dalam pandangan Fraksi kami, pembangunan dan pemanfaatan energi, haruslah didasarkan pada 3 (tiga) hal, yakni: (1) Peningkatan efisiensi sektor energi; (2) Memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap penggunaan energi; dan (3) pemahaman yang lebih komprehensif atas implikasi dari produksi dan konsumsi energi terhadap lingkungan. Artinya paradigma pengelolaan sumber energi yang ada haruslah dapat menjawab masalah pengentasan kemiskinan, ketertersediaan dan terbangunnya manajemen lingkungan yang baik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sumber-sumber energi yang ada dan tersedia.

Dan yang lebih penting lagi menurut Fraksi kami adalah dalam RUU ini nantinya dapat menjadi landasan fundamental terhadap masalah energi nasional, karena akan diatur bagaimana pengusahaan energi, usaha penyediaan energi yang akan dilakukan oleh badan usaha maupun koperasi, pemanfaatan energi, perizinan, konservasi energi, krisis energi dan yang lebih penting lagi adalah diatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah tentang energi yang selama ini kadang menimbulkan masalah di tengah masyarakat kita.

- 37 -

Saudara Pimpinan Sidang; Saudara Anggota Dewan; dan Hadirin yang terhormat,

Demikian tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap kedua RUU usul inisiatif DPR RI, Akhirnya dengan memohon ridlo dan Petunjuk Allah SWT Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan mendukung RUU usul inisiatif ini untuk ditingkatkan menjadi usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya Fraksi kami siap membahas RUU ini bersama Pemerintah dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan keterbukaan.

Akhirnya atas perhatian para anggota dewan, para rekan-rekan wartawan dan hadirin kami mengucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamit ThorieqWassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


PIMPINANFRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

Drs. H. Ali Masykur Musa, M. Si. Ir. A. Helmi Faisal Zaini Ketua Sekretaris

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Berikutnya kami persilahkan juru bicara ketujuh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang terhormat Saudara ABOE BAKAR AL-HABSY untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PKS (ABOE BAKAR AL-HABSY) :

PENDAPAT FRAKSIPARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR-RI

TERHADAPRUU USUL INISIATIF DPR-RI

TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUMDAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG

- 38 -

ENERGI Disampaikan oleh : Aboe Bakar Al-Habsy Nomor Anggota : A – 279

Bismillahirrahmanirrahiim.Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang terhormat; sertaHadirin yang berbahagia,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia, kekuasaan dan kemuliaan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad shallalahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Sebelum menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan RUU tentang Energi menjadi RUU DPR-RI, perkenankanlah kami mengemukakan pandangan sebagai berikut :

RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepemimpinan negara yang adil, para wakil rakyat yang berwibawa dan tatanan Pemerintah yang kuat, maka praktek pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus disertai dengan asas integritas, professional dan akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2) ditegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menetapkan para pejabat negara dari lembaga legislatif maupun eksekutif, tingkat nasional maupun daerah, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 6A mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (3) mengatur pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat (1) mengatur pemilihan Anggota DPR oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 22C ayat (1) mengatur pemilihan Anggota DPD oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) juga menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, adanya institusi penyelenggaraan Pemilu yang kuat, berwibawa, tetap dan mandiri merupakan keniscayaan. Institusi penyelenggaraan Pemilu harus independent, bebas dari intervensi dan kepentingan pragmatis serya partisan. Catatan pelaksanaan pemilihan umum

- 39 -

tahun 2004 yang berjalan lancar ternyata masih memiliki kekurangan, kelemahan dan praktik yang carut marut, terutama yang berkenaan dengan penanganan tender atau pengadaan logistic Pemilu, sehingga melahirkan tindakan kolusi dan korupsi yang mencoreng citra dan nama baik institusi Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, format penyelenggara Pemillu masa depan harus meliputi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Pemilu (Kowaslu), dan Sekretariat KPU.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum masa depan, penting juga memperhatikan pemilahan kewenangan antara pembuat aturan; pelaksana dan pengawas; adanya struktur kelembagaan yang efektif dan efisien; kejelasan tugas dan fungsi yang definitif dan terpadu; peningkatan partisipasi masyarakat; efisiensi anggaran; mekanisme penjaringan dan penentuan calon Anggota KPU dan Komisi Pengawas yang benar-benar independen, kredibel dan kapabel, optimalisasi, maksimalisasi dan penguatan serta pemberdayaan keberadaan posisi Komisi Pengawas Pemilu juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Komisi Pengawas mesti mendapat tempat yang sejajar dengan KPU, jelas, legal, independen, professional, terbuka dan akuntabel, sehingga Komisi Pengawas Pemilu lebih memiliki nyali dan keberanian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah mengatur secara umum tentang Pemilihan Umum. Kita juga telah memiliki UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang telah ada belum memasukkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemilihan umum, walaupun secara substansiseluruh asas dan proses penyelenggara pemilihan umum masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang yang memiliki sejumlah kelemahan dan kekurangan. Karena itu diperlukan Undang-Undang tersendiri yang utuh, integral, terpadu dan komprehensif untuk mengatur lebih rinci tentang hakikat sebenarnya penyelenggara pemilihan umum.

Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum tentu bukanlah satu-satunya solusi untuk mewujudkan demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di negara Indonesia tercinta ini, akan tetapi juga membutuhkan upaya integral dan kerja keras secara komprehensif dan holistic yang melibatkan berbagai elemen-elemen terkait dan bidang serta sumber daya manusia yang memiliki semangat juang tinggi, integritas, moralitas, profesionalitas dan akuntabilitas untuk membangun demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, paling tidak Undang-Undang ini akan menjadi entry point yang signifikan bagi iupaya integral dan komprehensif tersebut.

RUU tentang Energi

Secara khusus kami menyampaikan rasa simpati sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang sedang dilanda depresi berat karena kesulitan ekonomi oleh harga-harga dan biaya transportasi yang terus meningkat sebagai akibat kenaikan harga BBM yang meningkat secara tajam serta pengangguran yang bertambah. Semoga melalui amal ibadah ramadhan yang lalu Allah SWT menunjuki jalan-jalan keluar dari semua kesulitan ini.

- 40 -

Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang terhormat; sertaHadirin ang berbahagia,

Krisis energi yang menimpa bangsa-bangsa Eropa dan Amerika sebagai embargo minyak bumi oleh negara-negara Timur Tengah pada tahun 70-an telah menyadarkan mereka akan kelemahannya. Kejadian-kejadian di atas jelas menjadi pelajaran bagi suatu bangsa yang berpikiran maju. Mereka kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat proaktif dengan cara menguasai sumber-sumber energi dunia, usaha-usaha diversifikasi energi dan tidak kalah pentingnya usaha-usaha penghematan energi, Jepang juga tidak ketinggalan, mereka terus melakukan usaha diversi energi pada produk-produk transportasi mereka, sehingga pada akhirnya bangsa-bangsa di atas dapat terus leading dalam percaturan politik dan ekonomi dunia.

Kita sebagai bangsa yang besar, yang telah merdeka selama 60 tahun, dikaruniai Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang melimpah. Semua itu disadari betul oleh para the founding father bangsa ini, sehingga mereka menuangkannya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “, sehingga secara normatif bangsa ini telah memiliki frame yang jelas dan gamblang untuk mengelola dan mengoptimalikan sumber daya alamnya, yang sebagian darinya adalah berupa sumber daya energi. Namun realita yang ada menunjukkan hal yang berbeda secara diametral dari frame yang mumpuni di atas. Problema ekonomi yang terjadi sekarang, dimana inflasi yang tinggi, rendahnya daya beli rakyat, pengangguran yang terus meningkat adalah jelas akibat kesalahan dalam mengelola sumber daya alam dan energi secara khusus dalam mengelola sumber energi minyak bumi, gas dan batubara.

Ketika jumlah penduduk Indonesia maupun dunia terus meningkat, sarana dan prasarana teknologi yang juga semakin meningkat dalam jumlah dan variasinya serta semakin canggih, globalisasi yang terus bergulir, persaingan antara bangsa dan negara semakin ketat, pembangunan yang tidak boleh berhenti, maka untuk keberlangsungan semua ini memerlukan dukungan sumber daya energi yang semakin besar pula. Sementara itu, cadangan sumber energi unrenewable (sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas dan batubara) yang terus menipis. Sumber energi renewable (sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti sumber energi angina, sinar matahari, biodisel dan biometanol dan lain-lain) yang belum dioptimalkan. Oleh karenanya, sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi bangsa yang besar ini untuk menata ulang pengelolaan sumber daya energinya yang terserak di persada Republik Indonesia ini melalui suatu institutional frame yang solid dan efektif.

Sebagai sebuah bangsa yang besar, kita bangsa Indonesia dan anak cucu kita, tidak ingin seperti ayam yang mati di lumbung padi karena ketidakmampuan atau terlambat dalam mengelola sumber daya energi yang melimpah. Sudah saatnya kita berdiri di atas tanah air dan kaki kita sendiri melalui pengelolaan sumber dan sumber daya energi yang dimiliki sendiri,

- 41 -

sebagai karunia besar dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945 dalam mukadimahnya.

Satu hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah ketika bangsa yang besar ini mampu memanfaatkan sumber daya energi untuk berbagai keperluan kita, maka kita harus mampu melakukannya secara efisien dan efektif melalui suatu cara konversi energi yang andal melalui kewajiban “audit energi” bagi setiap pengguna energi, karena kalau tidak maka kita akan mengelola sumber daya energi secara boros itu. Sementara itu perilaku boros itu adalah perilaku syetan : “ Innal mubadziriina kanuu ikhwanasyayatiin “ (QS Al –Isra, 17 : 27).

Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan yang terhormat; sertaHadirin yang berbahagia,

Maka, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta’ala seraya memohon ampun kepada-Nya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahiim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi VII dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang RUU Penyelenggara Pemilihan Umum dan RUU Energi menjadi Rancangan Undang-Undang usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tidak lupa kami sangat berterima kasih kepada semua pihak terutama kepada teman-teman Anggota Komisi VII dan Komisi II yang telah mengajukan RUU tersebut. Selanjutnya apabila sudah disetujui sebagai RUU Usul DPR-RI, maka kami serahkan kepada Badan Musyawarah DPR-RI untuk menetapkan alat kelengkapan mana yang akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah.

Kami berharap dengan sangat, RUU ini dapat segera dibahas antara DPR-RI bersama dengan Pemerintah. Karena lahirnya Undang-Undang tersebut sangat dinanti-nantikan untuk menjadi pedoman dalam upaya menghadirkan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat.

Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa melindungi, membimbing serta memberkati bangsa dan negara Indonesia.

Billahi Taufiq Wal Hidayah,Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 12 Syawal 1426 H 14 November 2005 M

- 42 -

PIMPINAN FRAKSIPARTAI KEADILAN SEJAHTERA


Ketua,

Ir. UNTUNG WAHONO, M.SiNo. ANGG : A - 259

Sekretaris,

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M,SiNo. ANGG : A - 265

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Berikutnya kami persilahkan kepada Juru bicara kedelapan dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, yang terhormat Saudara IR. NIZAR DAHLAN, M.Si., untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

Berdasarkan Tata Tertib hanya sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Saya mohon persetujuan dari Bapak-bapak, bagaimana kalau acara ini diselesaikan terlebih dahulu? Kita selesaikan saja sampai selesai, setelah itu nanti dapat kita rundingkan.

Terima kasih.

F-BPD (IR. NIZAR DAHLAN, M.Si.) :

PENDAPATFRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

TERHADAP2 (DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG

USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RITENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

- 43 -

DAN TENTANGENERGI

Disampaikan oleh :Ir. Nizar Dahlan, M.Si. – Anggota No. A – 04

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Saudara Ketua;Saudara Wakil-wakil Ketua;Anggota-anggota Dewan yang kami hormati,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Perkenankan dalam Rapat Paripurna untuk penyampaian Pendapat Fraksi ini kami mengawalinya dengan mengucapkan “ Selamat Hari Raya Idul Fitri – mohon maaf lahir batin dan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami, serta menghaturkan puji syukur – Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas ridho-Nya yang senantiasa dikaruniakan kepada kita selama mengemban amanah rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran. Semoga amanah yang kita jalankan dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan cita Negara – masyarakat adil, makmur, tertib – aman dan sejahtera – senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Amin.

Yth. Sdr. Pimpinan Sidang dan Rekan-rekan Anggota Dewan;Para hadirin sekalian yang kami hormati,

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi setelah menelaah substansi 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan tentang Energi, memandang perlu dalam Pendapat Fraksi kami ini menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam negara demokratis, dua hal penting sebagai instrument dan mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat adalah system pemilihan umum (Pemilu) dan representasi politik melalui terjaminnya pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Karena itu diperlukan adanya suatu organisasi penyelenggaran Pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri dan akuntabel. Dan sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebagai konsekuensinya diperlukan adanya organisasi penyelenggara Pemilu tersebut. Berpijak pada realita penyelenggaraan Pemilu selama ini, terdapat masalah utama yang menyangkut : pertama, struktur organisasi termasuk wewenang, tugas, tanggung jawab; kedua, integritas personal; ketiga, keterbukaan dan akuntabilitas. Karena itu, masalah tersebut perlu kita kaji secara seksama dalam pembahasan RUU ini guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam hal manipulasi hasil suara. Untuk itu, dengan merujuk rumusan naskah RUU ini, maka Fraksi BPD mengusulkan :

- 44 -

a. Perlu adanya rumusan ulang tentang kriteria “mandiri” untuk dimasukkan pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dalam RUU ini, sehingga memberi ruang bagi partai politik peserta Pemilu ter-representasikan sebagai unsur dalam keanggotaan organisasi penyelenggaran Pemilu selaku anggota tidak tetap, baik di KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, di Panitia Pemilihan semua tingkatan (PPI, PPD Provinsi, PPD Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS). Keanggotaan tidak tetap dalam organisasi penyelenggara Pemilu ini sejalan dengan rumusan naskah RUU yang mengatur tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keanggotaan tidak tetap sebagai representasi unsure partai politik peserta Pemilu dalam organisasi penyelenggaran Pemilu perlu dan penting diadakan guna check and balance, sehingga terhindarkan dari tindakan manipulatif dan koruptif dalam penyelenggaraan Pemilu seperti masa yang lalu.

b. Berkenaan dengan integritas personal, syarat keanggotaan dan masa bakti perlu dibedakan antara anggota tetap dan anggota tidak tetap. Namun untuk hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab sama dan dirumuskan dalam RUU ini, mengingat pengaturannya belum dirumuskan dalam RUU Penyelenggaran Pemilu ini, antara lain meliputi KPU, Panitia Pemilihan.

c. Untuk keterbukaan dan akuntabilitas, perlu diatur pertanggungjawaban KPU, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang meliputi antara lain mekanisme pertanggungjawabannya. Selain itu perlu diatur pula pertanggungjawaban dari Panitia Pemilihan, Bawaslu, karena hal tersebut belum dirumuskan dalam naskah RUU ini. Sejalan dengan pengaturan tentang pertanggungjawaban ini, perlu juga dirumuskan dalam RUU ini tentang hubungan dan tata kerja antar organisasi yang satu dengan yang lainnya.

2. RUU tentang EnergiSebagaimana kita sadari bersama bahwa persoalan energi

sesungguhnya inti persoalan pembangunan kita. Perubahan atas soal ini akan menyentuh sendi-sendi lain kehidupan berbangsa. Mari belajar dari beberapa waktu lalu, saat Pemerintah menaikkan harga BBM, salah satu bentuk energi. Kita saksikan dampak yang sampai saat ini belum dapat sepenuhnya diatasi oleh Pemerintah.

Berangkat dari persoalan di atas, bagi Fraksi BPD memberikan penekanan pada beberapa kata kunci dalam membahas RUU tentang Energi ini, antara lain sikap dan cakupan UU, materi dan aspek terkait atasnya serta asas komprehensif.

Perlu disadari bahwa RUU energi ini akan menjadi paying hukum atas UU terkait dengan energi dan saat ini telah asa, antara lain UU tentang Ketenagalistrikan, UU tentang Migas, UU tentang Panas Bumi, UU tentang Sumber Daya Air, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai paying hukum atas semua produk UU terkait di atas, perlu dicermati secara mendalam agar terjamin harmonisasi dan terhindar tumpang tindih atasnya.

- 45 -

Selanjutnya sebelum lebih jauh, secara sederhana RUU tentang Energi ini cukup memadai. Namun, perlu diperhatikan agar istilah daerah kompetisi dan daerah non-kompetisi sebagaimana tertuang dalam Bab IB Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) RUU tentang Energi ini diperjelas / dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.

Dari sisi materi dan aspek terkait atasnya, F-BPD cukup banyak mempunyai catatan. Catatan-catatan itu antara lain istilah-istilah yang sebenarnya telah diterangkan dalam Penjelasan dalam RUU dalam RUU tentang Enerfi yang diajukan namun masih dalam tataran normatif yang perlu mendapat penekanan.

DIVERSIFIKASI. Diversifikasi pada gilirannya harus pula berarti pembelajaran bagi masyarakat. Pembelajaran public adalah tugas Pemerintah. Konkretnya, perlu memberi insentif kepada masyarakat agar mereka mampu mengubah pola piker kea rah yang sesuai dengan pola pikir kebijakan bidang energi yang akan diterapkan Pemerintah.

Dalam hal soal kebijakan, F-BPD sampai sejauh ini mengamati bahwa Pemerintah belum mampu melahirkan kebijakan yang komprehensif, dalam arti kebijakan yang mampu memadukan apa yang kita miliki sebagai asset. Seharusnya kebijakan hulu dan hilir energi berorientasi pada nilai ekonomis yang pada gilirannya tertuju pada kepentingan dan kemaslahatan bangsa.

Dalam kaitannya dengan globalized society (ekonomi global), mau tidak mau regulasi ini nantinya mengikuti rule of the game dari pasar internasional, terkait supply and demand. Pemerintah tidak bias berpikir local Indonesia. Karenanya, pandangan yang menyebut bahwa kita memenuhi kebutuhan kita dan tidak peduli terhadap situasi di luar negeri, tidak bias dipertahankan. Pemerintah harus membangun iklim berenergi yang secara cultural memahami gejolak dunia internasional dengan tetap fokus pada kepentingan rakyat.

Disamping itu, dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata kunci lainnya adalah memberdayakan. Pemberdayaan rakyat berarti pula lahirnya kebijakan yang pro-rakyat dan mengurangi dominasi elit. Perlu ditumbuhkembangkan social participation. Karenanya, daya beli rakyat harus ditingkatkan, ekonomi rakyat harus tumbuh dan berkembang. Semua ini harus benar-benar dapat dilingkupi oleh UU tentang Energi ini nantinya, karena seperti kami sebutkan sebelumnya, ini merupakan Undang-Undang yang memayungi banyak Undang-Undang terkait persoalan energi.

Yth. Sdr. Pimpinan Sidang dan Rekan-rekan Anggota Dewan; sertaHadirin yang kami muliakan,

Pendapat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ini disampaikan untuk menjadi bahan masukan bagi seluruh Anggota Dewan, sehingga 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Anggota DPR-RI ini dalam pembahasan selanjutnya dapat

- 46 -

menghasilkan sebuah UU yang tidak multi tafsir dan dapat dilaksanakan sebagai landasan hukum yang memberi jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Yth. Sdr. Pimpinan Sidang dan Rekan-rekan Anggota Dewan; sertaHadirin yang kami muliakan,

Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi memandang bahwa 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tentang Penyelenggara Pemilu dan Rancangan Undang-Undang tentang Energi ini sangat penting dan strategis untuk tertib hokum dan tertib masyarakat, sehingga cukup alas an untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, fraksi kami menyetujui 2 (dua) Rancangan Undang-Undang ini disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR-RI.

Akhirul kata, fraksi kami menghaturkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat.


PIMPINANFRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

DPR-RIKetua,

ttd.

JAMALUDDIN KARIM, SH.

Sekretaris,

ttd.

DRS. IDEALISMAN DACHI

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Berikutnya kami persilakan Juru bicara kesembilan dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, yang terhormat Saudara H. YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH., untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PBR (H. YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

PENDAPAT FRKASI PARTAI BINTANG REFORMASI

TERHADAP

- 47 -

RUU USUL INISIATIF KOMISI II TENTANGPENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

MENJADI RUU DPR RI

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RITanggal : 14 November 2005Juru Bicara : Yusuf Fanie Andin Kasim, SHNomor Anggota : A-296

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Salam bahagia bagi kita semua.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat;Segenap hadirin yang kami cintai,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanawataalla yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang tiada terbatas kepada kita semua.

Salah satu kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan Pemilu adalah dasar pemikiran, dan tujuan dari penyelenggaraannya seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 12/2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Undang-undang No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dasar pemikiran itu antara lain adalah harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi.

Dilihat dari perspektif di atas, maka penyelenggaraan Pemilu 2004 boleh dikatakan merupakan Pemilu yang berhasil. Pengakuan terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilu 2004 itu tidak saja datang dari publik nasional, tapi juga disampaikan oleh masyarakat Internasional. Apalagi, Pemilu 2004 mengandung berbagai hal baru seperti rakyat memilih secara langsung wakilnya di parlemen, memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu 2004 berlangsung dengan aman dan lancar meski sebelumnya sempat diwarnai berita-berita mengenai kurang beresnya persiapan logistik.

Memang banyak dinamika yang tejradi dalam pelaksanaan Pemilu 2004 lalu. Mulai dari soal waktu persiapan yang sangat terbatas, sistem baru yang sangat rumit, pengucuran anggaran yang tidak stabil hingga tercorengnya success story keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2004 oleh kasus KKN yang melibatkan beberapa anggota KPU dan staf sekretariat jenderal KPU.

Dilihat dari hasilnya, Pemilu 2004 merupakan Pemilu yang demokratis dan legitimate. Kelemahan di sana-sini tentu ada, terkait proses elektoralnya. Itulah yang harus menjadi bahan evaluasi.

Berkaitan dengan evaluasi penyelengggaraan Pemilu, Fraksi Partai Bintang Reformasi menyambut baik keinginan Komisi II DPR RI yang saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Substansi RUU ini mencakup tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu

- 48 -

(Panwaslu), Sekretariat KPU, serta bagaimana pola hubungan dan batas kewenangannya dalam satu sistem yang baik.

Prakarsa Komisi II DPR RI tersebut merupakan sebuah upaya yang konstruktif sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik ke depan. Gagasan itu sangat tepat karena saat ini memang sangat dibutuhkan sebuah Undang-undang yang mengonsolidasikan seluruh proses pelaksanaan Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan komisi II DPR RI, dalam upaya menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik di masa mendatang, Fraksi Partai Bintang Reformasi menyetujui RUU USUL INISIATIF KOMISI II TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM MENJADI RUU DPR. Fraksi Bintang Reformasi mengimbau agar segera mengingat akan berakhirnya masa tugas KPU pada tanggal 7 April 2006.

Demikianlah pendapat dari Fraksi Partai Bintang Reformasi. Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang tiada terbatas.

Billahittaufiq Walhidayah,Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Nopember 2005

Bursah Zarnubi, SE / A-292 Dr. Diah Defawati Ande / A-298 Ketua Sekretaris

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Bintang Reformasi.

Berikutnya kami persilakan Juru bicara terakhir dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, yang terhormat Saudara DRS. HASURUNGAN SIMAMORA, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilahkan.

F-PDS (DRS. HASURUNGAN SIMAMORA) :

PENDAPATD A N

- 49 -

PENGAMBILAN KEPUTUSANFRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERADEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I

TERHADAP RUU USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RIUNTUK MENJADI RUU DPR-RI

MENGENAIRANCANGAN UNDANG-UNDANG

T E N T A N G PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Disampaikan Oleh : Drs. Hasurungan SimamoraNomor Anggota : A - 408

“Salam Damai Sejahtera, Shalom”

Yang Terhormat : Yth. Saudara Pimpinan Sidang;Yth. Saudara-saudara Anggota Dewan;Serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama ijinkanlah kami Fraksi Partai Damai Sejahtera untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1426 Hijriah, Mohon Maaf Lahir Dan Bathin, sekaligus marilah kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI telah mencermati isi dan substansi dan kebutuhan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) serta penjelasannya mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut, Maka Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI berpendapat, sebagai berikut :

1. Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu diseleraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan proses demokrasi yang sementera ini terus berlangsung ke arah yang lebih baik, guna memotivasi partisipasi masyarakat seluas-luasnya, dan pemilihan umum dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan, agar lebih profesional pengelolaannya. Sejak KPU dibentuk dan dilantik April 2001 sebagai penyelenggara Pemilu 2004 lalu, dimana anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum akan

melaksanakan tugasnya sampai masa kerjanya be rakhir pada bulan Maret 2006, sehingga pada bulan Desember 2005 Presiden sudah harus mengajukan Calon Anggota KPU yang baru untuk dipilih oleh DPR-RI.

2. Pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung, tak hanya menjadi fenomena perintah undang-undang namun telah menjadi suatu realita dari dambaan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, berpihak pada masyarakat, aspiratif, dan memiliki

- 50 -

legitimasi. Pilkada diharapkan mampu menjadi media peralihan kekuasaan secara konstitusional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

3. Berkaca kepada Pemilihan kepala daerah dalam semangat otonomi daerah yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana KPU Daerah belum sepenuhnya mejalankan aturan main sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Kasus-kasus pilkada harus disikapi dalam rumusan pemaknaan perundang-undangan agar lebih selaras dengan situasi sosial kemasyarakatan di daerah sehingga tidak terjadi penafsiran dan implementasi yang berbeda terhadap Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu penyempurnaan peraturan tentang KPU yang ada tetap berpegang pada pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan Mandiri.

Berkaitan dengan pendapat dan tanggapan di atas maka Fraksi Partai Damai Sejahtera berpendapat dan memutuskan SETUJU RUU Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tersebut agar disyahkan menjadi RUU DPR-RI dan segera dibahas untuk menjadi Undang-Undang. Dengan catatan pembahasan RUU tersebut harus melibatkan dan meminta masukan dari masyarakat.

Demikian Pendapat dan sikap Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua.

Damai Negeriku, Sejahtera Bangsaku,

Jakarta, 14 November 2005PIMPINAN

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERADEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I

Ketua,

Constant M Ponggawa, SH, L.LMNo. Anggota A-412

Sekretaris,

Drs. Hasurungan SimamoraNo. Angota A-408

PENDAPATDAN

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 51 -

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERADEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I

TERHADAP RUU USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RIUNTUK MENJADI RUU DPR-RI

MENGENAIRANCANGAN UNDANG-UNDANG

T E N T A N G E N E R G I

Disampaikan Oleh : Drs. Hasurungan SimamoraNomor Anggota : A - 408

“Salam Damai Sejahtera, Shalom”

Yang Terhormat : Yth. Saudara Pimpinan Sidang;Yth. Saudara-saudara Anggota Dewan;Serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama ijinkanlah kami Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1426 Hijriah, Mohon Maaf Lahir Dan Bathin sekaligus marilah kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk mendengar Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Energi.Setelah mempelajari dan menela’ah Rancangan Undang-Undang serta penjelasannya mengenai Energi tersebut, Maka Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI berpendapat, sebagai berikut :

1. Kebijakan energi secara nasional belum menggambarkan tentang manajemen energi secara keseluruhan. Hal ini terlihat setelah 60 tahun Indonesia merdeka masih juga terjadi adanya keresahan di kalangan masyarakat berkenaan dengan masalah kelanggkaan BBM misalnya.

Hingga kini tingkat ketergantungan kita terhadap energi tak terbarukan/fosil masih sangat tinggi 60 persen baik untuk transportasi, rumah tangga dan listrik. Demikian halnya di sektor kelistrikkan. Sementara itu, dengan semakin meningkatnya harga batubara di pasar internasional, menyebabkan kemampuan PLN untuk membeli batubara bagi pembangkit listrik sesuai standar yang telah ditetapkan menjadi berkurang, hal mana dapat memperpendek usia pembangkit yang ada.

2. Belum dilakukan pemetaan terhadap potensi energi secara keseluruhan baik mengenai jumlah/volume, penggunaan, konservasi serta alternatif penggunaan terhadap energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin dan lain-lain.

3. Pemerintah kurang mendorong penggunaan energi alternatif seperti untuk rumah tangga pada rumah tangga pedesaan.

4. Dari sisi legal, masalah energi masih lemah, hal ini dapat terlihat dari:

- 52 -

• UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan Umum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan semangat otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

• UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang oleh Mahkamah Konstitusi telah diputuskan untuk dilakukan revisi.

• UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Kelistrikkan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

• UU Nomor 10 tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran• UU Nomor 27 tahun 2003 Tentang Panas Bumi.

Terkait dengan keberadaan kondisi dari Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, perlu kiranya dilakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi sebagai acuan bagi Undang-Undang Sektoral Bidang Energi, mengingat masalah manajemen energi sudah sangat mendesak dilakukan guna menciptakan iklim investasi yang baik bagi masuknya para pemodal.

Yth. Saudara Pimpinan Sidang dan Peserta Sidang Paripurna yang Kami hormati,

Berkaitan dengan pendapat dan tanggapan diatas maka Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI berpendapat dan memutuskan SETUJU RUU Usul Inisiatif anggota DPR-RI tersebut agar disyahkan menjadi Rancangan Undang-Undang DPR-RI dan segera di bahas untuk menjadi Undang-Undang. RUU Energi ini perlu disosialisasikan dengan memberikan suatu informasi yang benar dan akurat sehingga masyarakat tahu dengan benar apa yang seharusnya dilakukannya dan diputuskannya, tentunya dengan segala konsekuensi yang harus diterima baik untuk dirinya maupun untuk anak-cucu dan generasi berikutnya.

Yth. Saudara Pimpinan Sidang dan Peserta Sidang Paripurna yang Kami hormati,

Demikian Pendapat dan sikap Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua.

Damai Negeriku, Sejahtera Bangsaku,


PIMPINANFRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERADEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I

Ketua,

Constant M Ponggawa, SH, L.LMNo. Anggota A-412

Sekretaris,

Drs. Hasurungan SimamoraNo. Angota A-408

KETUA RAPAT :

- 53 -

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Damai Sejahtera.

Sidang Dewan yang saya muliakan,

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan RUU tentang Energi dapat disetujui menjadi RUU DPR RI?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.


Sekarang kami uji kesabarannya. Kita harus membacakan sekitar 550 orang, dengan Badan-badan ada sekitar 700 orang. Jadi kalau ini dibacakan, maka baru akan selesai pada Pukul 18.00. Untuk itu, kami mohon persetujuan apakah ini dibacakan dengan Bapak-bapak sabar menanti? Karena semuanya sudah atas usul dari masing-masing fraksi, apakah kiranya Pleno dapat menyetujui Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, sesuai dengan konsensus kemarin, tolong agar nanti diselesaikan sendiri.

Kemudian mengenai masalah Departemen Komunikasi dan Informasi, apakah Penetapan Departemen Komunikasi dan Informasi menjadi Pasangan Kerja Komisi I DPR RI dan BUMN yang termasuk ruang lingkup tugas Departemen Komunikasi dan Informasi berada dalam pengawasan Komisi I DPR RI, dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.


Dengan selesainya Sidang ini, maka akhirnya kami tutup dengan ucapan Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.50 WIB)

- 54 -

assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. selamat...

Documents