KY Panggil Ahli Balistik

KOMISI Yudisial (KY) dalam waktu dekat akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dalam ge-lar perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Setelah penga-cara Antasari dan ahli forensik yang dipanggil KY, giliran berikut yang dipanggil ialah ahli balistik, Maruli Simanjuntak.

“KY akan panggil ahli balistik. Sudah kita sepakati waktunya, tanggal 4 Mei 2011,” ucap Komisioner KY Taufi qorachman Syahuri, saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (01/05).

Pemanggilan ahli balistik, menurut Taufi qo-rachman, ingin mendapatkan keterangan yang jelas mengenai peluru yang dipakai pelaku ketika menembak Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnen. “Ini termasuk alat bukti yang diabaikan,” tutupnya. (*/P-4)

Supervisi Absen, DOB Gagal

HASIL pemekaran daerah yang saat ini lebih banyak mengecewakan disebabkan oleh tidak dijalankannya instrumen supervisi dan evaluasi. Tanpa indikator yang jelas, daerah otonom baru (DOB) langsung mendapat vonis gagal.

“Kegamangan dalam pemekaran daerah hari ini karena instrumen evaluasi tidak berjalan. Supervisi tidak dilakukan, mereka (daerah pe-mekaran) diperlakukan sebagai daerah otonomi biasa,” tutur mantan Ketua Komisi II DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, usai diskusi di Jakarta, kemarin.

Menurut Ferry, ketiadaan grand design bukan menjadi akar persoalan dalam pemekaran. Se-harusnya, sejak awal diadakannya pemekaran daerah, diatur pula penggabungan kembali untuk daerah yang gagal. (Wta/P-4)

SISKA NURIFAH

KASUS Sekretaris Ke-menterian Pemuda dan Olahraga (Ses-kemenpora) Wafid

Muharam yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima tiga lembar cek senilai Rp3,2 miliar yang diduga merupakan dana suap, pada 22 April lalu, terus bergulir.

Pihak Kemenpora memban-tah pernyataan Wafi d melalui kuasa hukumnya, Adhyaksa Dault, yang menyebut bahwa cek tersebut merupakan bagian dari dana talangan untuk pem-biayaan venue-ve nue SEA-Games XXVI 2011 di Palembang, Suma-

tra Selatan. Termasuk untuk membiayai Wisma Atlet SEA-Games di Palembang.

Pelaksana Harian (Plh) Ses-kemenpora Djoko Pekik me-negaskan bahwa wisma atlet sama sekali tidak membutuh-kan dana talangan. “Karena pembangun an Wisma Atlet tersebut masuk ke anggaran di tahun 2010. Dana itu pun sudah cair dan sudah ada di Palembang,” kata Djoko Pekik saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (30/4).

Sebelumnya, kuasa hukum Wafid Muharram, Adhyak-sa Daud, mengatakan bahwa tiga lembar cek senilai Rp3,2 miliar yang ditemukan saat penangkap an kliennya meru-pakan dana talangan atas pro-gram-program di Kemenpora.

Pernyataan itu dibenarkan Mirdo Rosalina Manulang (Rosa), salah seorang ter-sangka kasus duga an suap pembangun an wisma atlet.

“Dana talangan itu sudah biasa. Saya kira bukan hanya Kemenpora yang mengguna-kan dana talangan, tapi juga

kementerian lainnya,” kata Adhyaksa.

Adhyaksa menjelaskan peng-gunaan dana talangan terka-dang dilakukan ketika anggar-an yang diberikan pemerintah pusat terbatas. Misalnya saat memasuki masa transisi tahun anggaran baru.

Bantahan KemenporaDjoko Pekik membenarkan

bahwa dana talangan biasa digunakan untuk keperluan-keperluan yang mendesak, seperti dana INASOC (panitia SEA Games).

“Untuk INASOC dananya rada terlambat, sedangkan mereka yang di dalamnya su-dah bekerja lama. Ini biasanya menggunakan dana talangan dulu,” terangnya.

Namun, Djoko memastikan untuk pembangunan Wisma Atlet tidak dibutuhkan dana talangan.

Penasihat hukum Wafi d lain-nya, Erman Umar, menilai Djoko Pekik kurang memahami detail persiapan SEA Games.

“Pak Adh yaksa sudah benar.

Mungkin dia (Djoko Pekik) tidak mengetahui detail ka rena dia orang baru dan dengan ada kejadian ini semuanya menutup diri. Info yang saya dapat, staf-stafnya juga sudah memberi tahu dana talangan diperlukan.”

Wafi d ditangkap KPK pada 21 April di ruang kantornya di Lantai III Kemenpora terkait kasus dugaan suap pemba-ngunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang.

Wafi d diduga menerima suap dari Mochammad El Idris dari PT Duta Graha Indah de ngan Rosa selaku perantara.

Dalam penangkapan itu, KPK menyita tiga lembar cek senilai Rp3,2 miliar serta se-jumlah uang tunai sebesar US$128.148, A$13.070, 1.955 euro, dan Rp73,171 juta.

Mantan penasihat hukum Ro-salina, Kamaruddin Simanjun-tak sempat mengatakan Rosalina juga diduga menghubungkan Wafi d dengan bendahara umum partai berkuasa. (SZ/*/X-7)

siska@mediaindonesia.com

Saling Elak soal Wafi dWafid mengaku uang yang ia terima adalah dana talangan SEA Games. Namun, Kemenpora membantahnya.

FUNGSI Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di dalam mengawasi pelaksanaan pemi-lihan umum kepala daerah (pemilu kada) menjadi keharus-an. Dengan demikian, kualitas pemilu bisa membaik.

“Panwaslu itu harus bekerja sebaik-baiknya dalam mena-ngani pelanggaran-pelang-garan pemilu kada. Sehingga mengurangi perkara di Mah-kamah Konstitusi (MK). Kalau Panwaslu bekerja dengan sa-ngat baik, harusnya tidak perlu perkara sampai ke MK,” beber Hakim konstitusi Hamdan Zoelva, saat menutup acara Temu Wicara MK dan Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Ia mengilustrasikan pelang-garan politik uang dalam pemi-lu kada. Panwaslu, kata Ham-dan, seharusnya mampu me-rekomendasikan penghitung an suara ulang ataupun melapor-kan pelanggaran kepada aparat berwenang.

Sehingga, tidak sampai diper-karakan ke MK. “Teorinya, se-suai konstruksi UU, permasalah-

an tersebut dapat diselesaikan di daerah,” tutur Hamdan.

Namun, Ketua Badan Peng-awas Pemilu (Bawaslu) Bam-bang Eka Cahya Widodo me-ngatakan, untuk keperluan itu Panwaslu membutuhkan kewenangan eksekusi. “Kami lebih ke pelaksana UU. Ka-lau tidak punya kewenangan eksekusi, sampai kapan pun susah,” tukas dia.

Ia menyadari posisi Bawas-lu sebagai puncak struktur kepengawasan pemilu sangat penting.

PermanenSementara itu, hakim MK

lainnya, Akil Mochtar, meng-usulkan Panwaslu perlu per-manen layaknya Bawaslu, un-tuk menguatkan kewenangan tersebut.

“Dalam pemilu itu tidak hanya persoalan pemilu kada, tetapi masih ada pemilu le-gislatif dan pilpres. Jadi, kalau diberikan permanen selama lima tahun, dirasa akan sangat wajar daripada harus sebentar-

sebentar dilantik,” cetusnya.Acara, yang berlangsung 29

April dan ditutup kemarin itu, diikuti 263 orang perwakilan Panwaslu seluruh Indonesia. Temu wicara itu merupakan kegiatan MK untuk menyosiali-sasikan pemahaman konstitusi dan hukum acara MK.

Saat membuka acara itu, Sekjen MK Janedjri M Ghaffar mengingatkan keberhasilan kualitas pemilu sebagai ajang demokrasi tergantung dari sikap penyelenggara pemilu yang independen, profesional, pengawasan andal, dan per-adilan yang fair atas sengketa hasil pemilu.

Bawaslu sendiri menyam-but positif acara pembekalan itu lantaran banyak anggota Panwaslu yang masih baru. “Saya jadi lebih paham bahwa UUD 1945 dan asas pemilu (luber dan jurdil) adalah dasar MK menyelesaikan masalah pemilihan,” ujar Heri Joko Setio, anggota Panwaslu Kota Yogyakarta saat memberikan testimoni. (SZ/*/P-4)

PENGUATAN fungsi penga-wasan Komisi Yudisial (KY) terhadap para hakim dihadang para hakim yang enggan kehi-langan kekuasaan absolutnya.

Penolakan itulah yang mem-buat pembahasan revisi Un-dang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang KY sempat me-nemui jalan buntu dan akan dilanjutkan pada masa sidang yang dimulai 9 Mei.

“Pemerintah minta agar di-pending, sedangkan DPR setuju penyadapan dengan berbagai ketentuan,” ungkap anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari, ketika

dihubungi, kemarin.Usulan penyadapan itu diten-

tang Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakim an tertinggi.

Eva menilai penolakan itu karena hakim tidak ingin kekuasaan absolut yang se-lama ini dinikmati, kemudian dipenggal. “Ada kepentingan hakim-hakim untuk menolak,” imbuhnya.

Di sisi lain, Eva menyatakan kebutuhan mekanisme penya-dapan ini mencuat karena adanya keluhan dan preseden buruk terhadap kinerja hakim selama ini. Di samping itu,

menurut Eva, MA sebenarnya tetap dilibatkan dalam pe-nyadapan tersebut.

“Dalam pelaksanaannya pun meminta izin atas pengadilan negeri setempat. Jadi masih me-libatkan MA,” pungkasnya.

Hakim Agung Syamsul Muarif dalam suatu diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Unibraw di Jakarta, Sabtu (30/4), mengatakan, pemberian kewenangan pe-nyadapan bagi KY hanya akan memunculkan masalah.

“UU KY tidak memfasilitasi KY sebagai penegak hukum, tapi sebagai pengawas kode

etik hakim,” terangnya.Selain itu Syamsul men-

jelaskan, tidak ada aturan un-tuk menyadap. “KY selain mengawasi kode etik, peran-nya adalah menyeleksi hakim. Tidak bisa kode etik disadap,” tegasnya.

Wakil Ketua KY Imam An-shori Saleh menyambut baik jika dalam revisi UU KY me-mungkinkan KY melakukan penyadapan. Yang penting, kewenangan itu harus tidak bertentangan dengan UU Pe-nyadapan. Ia meminta hakim tidak perlu khawatir KY semba-rang sadap. (Wta/*/P-4)

Penguatan Panwaslu Menjadi Keharusan

Hakim Takut Kehilangan Power

PEMAHAMAN BERKONSTITUSI: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (layar) menjadi pembicara pada hari terakhir Temu Wicara Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK Bagi Panwaslu di lingkungan Bawaslu di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, kemarin.

MI/PANCA SYURKANI

MI/M IRFANANTARA

SENIN, 2 MEI 2011 3POLKAM

DINAMIKA

Wisma Atlet tidak

membutuhkan dana talangan karena pembangunannya masuk APBN

2010.”

Dana talangan itu sudah

biasa. Saya kira bukan hanya Kemenpora yang menggunakan dana talangan.”

Djoko PekikPlh Sekretaris Kemenpora

Adhyaksa DaultKuasa hukum Wafid Muharram