annual report of the supreme court

FEBRUARI 2011

LAPORAN TAHUNANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

2 0 1 2

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012iv

iv

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA(1945 - SEKARANG)

v

Visi“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Wewenang1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan

pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;

2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang;

3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012vi

vi

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012viii

viii

Agama

BADILMIL

TUN

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

BADAN

SEKR

ETA

RIS

MA

NO

N Y

UD

ISIA

LYU

DIS

IAL

PAN

ITER

A M

A

ix

BADAN

BADAN

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR

AS KOR K

YUD

ISIA

LN

ON

YU

DIS

IAL

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012x

x

Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.Ketua Mahkamah Agung RI

xi

Wakil Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia

Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Bidang Non Yudisial

H. Abdul Kadir Mappong, SH.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Bidang Yudisial

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xii

xii

Dr. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.Ketua Muda Agama MA RI

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.Ketua Muda Pidana Khusus MA RI

H. Suwardi, S.H., M.H.Ketua Muda Perdata Umum MA RI

A. UNSUR PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG - RI

Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Ketua Muda Pidana Umum MA RI

xiii

Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.Ketua Muda Militer MA RI

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.Ketua Muda Perdata Khusus MA RI

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.Ketua Muda Pembinaan MA RI

Timur P. Manurung, S.H., M.M.Ketua Muda Pengawasan MA RI

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xiv

xiv

NO NAMA JABATAN

1 H. SOEROSO ONO, S.H., M.H. Panitera Mahkamah Agung RI

2 NURHADI, S.H., M.H. Sekretaris Mahkamah Agung RI

3 Dr. H. CICUT SUTIARSO, S.H., M.Hum.

Dirjen Badan Peradilan UmumMahkamah Agung RI

4 Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Dirjen Badan Peradilan AgamaMahkamah Agung RI

5 SULISTYO, S.H., M.H. PLH. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI

6 Dr. Drs. H. ACO NUR, M.H. Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

7 Dr. H. M. SYARIFUDDIN,SH., MH. Kepala Badan PengawasanMahkamah Agung RI

8 Ny. SITI NURDJANAH, SH., MH. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

DAFTAR NAMA ESELON SATU

xv

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG

NO NAMA

1 Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

2 H. ATJA SONDJAJA, S.H.

3 PROF. Dr. RIFYAL KA’BAH, MA

4 PROF. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA

5 H. DIRWOTO, S.H.

6 Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH

7 PROF. Dr. MIEKE KOMAR, SH., MCL.

8 Drs. H. MANSUR KARTAYASA, S.H., M.H.

9 PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.

10 PROF. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

11 PROF. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, S.H.

12 PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP., M.Hum

13 Dr. Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

14 Dr. Drs. H. HAMDAN, S.H.,MH

15 H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

16 H.R. IMAM HARJADI, S.H., M.H.

17 I MADE TARA, SH

18 Dr. H. IMAM SOEBECHI, S.H., M.H

19 MARINA SIDABUTAR, S.H., M.H

20 PROF. Dr. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH

21 Dr. Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH

22 Dr. H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.

23 PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH

24 PROF. Dr. H. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM

25 SAMSYUL MAARIF, SH.,LL.M, Ph.D

26 PROF. Dr. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH

27 H. DJAFNI DJAMAL, SH., M.N.

28 H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum

29 Dr. SALMAN LUTHAN, SH, MH

30 SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH

31 H. YULIUS, S.H., M.H.

32 Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum.

33 PROF. Dr. SURYA JAYA, SH, M.Hum

34 H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H.

35 SRI MURWAHYUNI, SH.,MH

36 Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.,MH

37 SUHADI, S.H., M.H

38 PROF. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.

39 Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

40 Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.Hum.

41 Dr. Drs. DUDU DUSWARA M., S.H., M.Hum.

42 Dr. H.M. HARY DJATMIKO, S.H., M.S.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xvi

xvi

xvii

SEKAPUR SIRIHKETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Memasuki tahun kedua implementasi cetak biru pembaruan peradilan, Mahkamah Agung menemui fakta bahwa tahun 2012 adalah tahun yang sangat dinamis. Pelaksanaan fungsi peradilan menjadi semakin kompleks. Usaha yang dilakukan pun harus berlipat, karena selain tuntutan untuk menghasilkan kinerja yang terus membaik, ada beban konkrit untuk mempertahankan capaian tahun-tahun sebelumnya. Lebih-lebih mengingat dua tahun terakhir cukup banyak produk kebijakan dan regulasi peradilan yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung sebagai pedoman

dan sarana untuk mencapai terwujudnya visi dan misi badan peradilan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Kebijakan pimpinan merupakan ikhtiar, awal dari semua niat baik menuju terwujudnya perbaikan, sedangkan implementasinya menjadi kewajiban semua lini aparatur peradilan. Setiap kebijakan, pelaksanaan, capaian, dan masalah perlu dikomunikasikan secara terstruktur ke seluruh rentang organisasi sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk mencapai target jangka panjang secara konsisten, Mahkamah Agung perlu melakukan proses pembaruan secara berkelanjutan. Satu keberhasilan harus dirangkai dengan keberhasilan lain untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Inisiatif baru harus mempertimbangkan pelaksanaannya hasil kerja sebelumnya. Keberadaan Laporan Tahunan merupakan sarana penting untuk mendokumentasikan capaian, hambatan, dan sisa agenda yang masih perlu dilakukan. Mahkamah Agung berharap agar semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, bisa memahami rangkaian kebijakan, capaian serta masalah yang dihadapi. Bagi internal lembaga peradilan, dokumen ini juga merupakan refleksi terhadap apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Harapannya supaya kita bisa belajar dari apa yang terjadi sepanjang tahun ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xviii

xviii

Selain itu, Laporan Tahunan merupakan bahan penting dalam memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas badan peradilan.

Tahun 2012 merupakan tahun penuh transisi, termasuk transisi kepemimpinan, proses kerja, dan juga transisi menuju peningkatan pelayanan pengadilan serta peningkatan akses publik terhadap informasi pengadilan. Adalah normal bahwa proses transisi tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itu berbagai upaya harus kita kerahkan untuk mengelola transisi tersebut sebaik-baiknya. Dari sini banyak hal yang akan bisa kita pelajari, antara lain bagaimana mengatasi masalah, mengelola aspirasi pemangku kepentingan, serta menangani berbagai eksternalitas yang mungkin akan berulang dalam upaya kita untuk mencapai visi dan misi badan peradilan.

Selaku Ketua Mahkamah Agung R.I saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana atas kerja kerasnya dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Akhir kata, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga pengadilan di Indonesia.

Jakarta, 13 Maret 2013

Dr. HM Hatta Ali, SH, MHKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xx

xx

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xxii

xxii

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xxiv

xxiv

xxv

GEDUNGMAHKAMAH AGUNG RIJl. Medan Merdeka Utara No.9-13

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xxvi

xxvi

xxvii

Daftar IsiVISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG RI

PROFIL MAHKAMAH AGUNG RI

SEKAPUR SIRIH

SELAYANG PANDANG MAHKAMAH AGUNG RI

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAGIAN PERTAMAManajemen Perkara

BAGIAN KEDUAAkses Terhadap Keadilan

BAGIAN KETIGAPengawasan Internal

BAGIAN KEEMPATManajemen SDM, Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Manajemen Aset

BAGIAN KELIMAPenelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

Peradilan

BAGIAN KEENAMReformasi Birokrasi

BAGIAN KETUJUHPeran Serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Forum

Internasional

BAGIAN KEDELAPANPutusan Penting (Landmark Decision)

PENUTUP

LAMPIRAN

Pemetaan Dukungan Negara DonorDaftar Perma dan Sema Mahkamah Agung RI

Foto Pokja Laporan Tahunan 2012Surat Keputusan tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan

Penyusunan Laporan Tahunan 2012Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan

Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012

o

o

o

o

o

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012xxviii

Ringkasan Eksekutif 1

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 20122

MAHKAMAH AGUNG


INGKASAN EKSEKUTIFRRingkasan Eksekutif

Laporan Tahunan Mahkamah AgungTahun Kerja 2012

Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working Together is a success. (Henry Ford).

(Datang bersama adalah suatu awal. Menjaga kebersamaan adalah suatu kemajuan. Bekerja bersama adalah suatu keberhasilan)

1. Menuju Pembaruan Berkelanjutan

Memasuki tahun kedua implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 makin jelas terlihat bahwa jalan yang dihadapi untuk tinggal landas menuju tercapainya visi Mahkamah Agung masih terus perlu disiapkan. Visi Badan Peradilan untuk Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung melalui empat misi, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, dan Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan masih perlu terus dipersiapkan. Sangat baik bahwa pergerakan pembaruan peradilan didasarkan kepada suatu cetak biru pembaruan peradilan sebagai arah bersama pengembangan institusi peradilan. Adanya tujuan bersama akan sangat memudahkan roda gerak organisasi yang terdiri dari 830 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia supaya semua gerak dan langkah yang dilakukan dapat diarahkan ke tercapainya visi dan misi pembaruan peradilan. Proses pembaruan sendiri terus digulirkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menginginkan agar proses pembaruan terus diupayakan untuk menjadi agenda yang didukung sebanyak mungkin oleh sumber daya internal. Namun karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas, maka peran dukungan eksternal dalam bentuk kerjasama dengan negara donor dan mitra-mitra lain seperti pengadilan negara lain dan organisasi internasional terus diupayakan untuk dilakukan untuk mengimbangi kebutuhan riil yang ada untuk melaksanakan pembaruan. Melalui Tim


Pembaruan Peradilan, pada tahun ini kerjasama strategis dengan donor meliputi kerjasama dengan beberapa mitra seperti Australian Agency for International Development melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice, American Agency for International Development melalui program Change for Justice (C4J), United Nation Office for Drugs and Crime (UNODC). Sementara itu kerjasama yang bersifat insidental juga dilakukan dengan dukungan mitra lain, misalnya US Department Of Justice-Office of Overseas Prosecutorial and Development Agency and Training (OPDAT), dan pemerintah negara sahabat lainnya.

Tahun ini merupakan tahun transisi yang cukup fundamental, banyak hal penting terjadi pada tahun 2012 ini. Hal-hal ini akan menjadi batu pondasi wajah peradilan di masa yang akan datang. Secara umum ada beberapa hal penting sepanjang tahun 2012 layak untuk dicatat dalam khazanah sejarah institusi Mahkamah Agung.

Pertama adalah terpilihnya Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H sebagai ketua Mahkamah Agung yang menggantikan Dr. Harifin A Tumpa, S.H. M.H yang memasuki masa purna bakti pada bulan Februari 2012. Dr. HM Hatta Ali, S.H., MH adalah ketua Mahkamah Agung RI yang ke 13 yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Kedua, tahun 2012 merupakan tahun dimana Mahkamah Agung paling banyak kehilangan hakim agungnya, baik sebagai akibat dari tibanya masa purna bhakti, karena mangkat, dan karena alasan lainnya, sehingga tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya. Sepanjang 2012, Hakim Agung yang memasuki masa purna bakti meliputi Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH pada 1 Maret 2012, H. Atja Sondjaja, SH. Ketua Muda Perdata pada 1 Mei, Hakim Agung Prof Dr. Mieke Komar, SH., MCL. pada 1 April, Hakim Agung H.R. Imam Haryadi, SH., MH dan Hakim Agung H. Dirwoto, SH., MH pada 1 Mei, Hakim Agung Dr. Drs. H. Mansyur Kertayasa, SH., MH pada 1 Agustus, Hakim Agung Prof Dr. Ahmad Sukardja, SH., MH pada 1 September, Hakim Agung Prof. Rehngena Purba, SH., MS pada 1 Desember, Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH. MH pada Desember 2012, Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH., MH pada 17 Desember dan Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko, SH., MH pada 1 Januari 2013.


Pada Desember 2012, hanya tersisa 44 orang hakim dari normalnya 51 orang hakim dari posisi 60 kursi yang tersedia. Jumlah ini-pun belum termasuk para hakim agung yang mengalami halangan sementara misalnya karena masalah kesehatan. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2011. Jumlah hakim agung ketika itu berjumlah 54 orang, dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding. Hal ini umumnya disebabkan karena tertundanya pengisian kembali hakim agung yang pensiun sepanjang 2012, dan baru terlaksana pada awal 2013, yang pada intinya menyebabkan terhambatnya Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Ketiga, ini tahun ini adalah tahun dengan tingkat clearance rate yang menurun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana jumlah clearance rate perkara Mahkamah Agung RI tidak mencapai 100%. Clearance rate adalah rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Idealnya dalam waktu tertentu clearance rate harus berada diatas 100%. Ini merupakan kaitan langsung dari situasi diatas, dengan kurangnya hakim agung, maka berkurang pula kapasitas Mahkamah Agung untuk memutus perkara, apalagi dengan diimplementasikannya sistem kamar yang menuntut spesialisasi hakim, tidak sesederhana pada sistem lama, dimana majelis yang pensiun bisa sekedar diganti oleh hakim anggota dari kamar lainnya. Namun, dari sisi produktivitas (rata-rata) perhakim agung, penurunan tersebut hanya sebesar 0,03 %.

Keempat, sektor pemberian akses terhadap keadilan mencatat pengesahan tiga aturan penting yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan yang lebih proporsional, dan memenuhi prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Peraturan-peraturan tersebut adalah, Pertama, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP meredefinisi ulang nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP sehingga batasan kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang berlaku saat ini. Pengaturan ini memungkinkan pengadilan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seraya menghindari kritikan masyarakat akibat proses persidangan yang sering dituding tidak


proporsional, padahal hal ini semata-mata disebabkan oleh telah sudah tidak relevannya produk aturan hukum pidana di negeri ini, dan bukan sekedar absennya hatinurani aparatur peradilan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Peraturan lainya adalah Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat Satu Tahun. Peraturan ini memungkinkan dilakukannya sinergi dengan program prioritas pemerintah yaitu untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak terhadap identitas hukum. Peraturan ini memungkinkan dilakukannya pelaksanaan sidang pengesahan akta kelahiran secara koordinatif dengan pemerintah daerah melalui mekanisme, pengajuan permohonan secara kolektif, pemanggilan secara kolektif, pelaksanaan sidang keliling bekerjasama dengan pemerintah daerah, pembebasan biaya perkara , dan upaya untuk memastikan proses penetapan dan pencatatan dalam satu hari. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 KMA/SK /II/2012 tentang Pelayanan Peradilan, sebagai upaya untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana diketahui, meskipun Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 25/2009 baru disahkan Desember 2012 lalu, namun sejak Februari 2012, Mahkamah Agung telah memiliki sendiri aturan tentang Standar Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik di pengadilan bisa dilaksanakan dengan lebih tertib, efektif dan efiien.

Kelima, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung telah membentuk Tim Penghubung dan Kelompok Kerja, yang kemudian menghasilkan peraturan bersama MA-KY sebagai berikut :

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim

2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.


3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

4. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Keenam, diselesaikannya proses Penjaminan Mutu Reformasi Birokrasi (Quality Assurance) yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim eksternal Quality Assurance Reformasi Birokrasi dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Proses Quality Assurance dilakukan dengan kajian mendalam terhadap seluruh satuan kerja tingkat pusat ditambah dengan uji petik pada pengadilan pada empat lingkungan peradilan di 10 propinsi di seluruh Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dimana 8 diantaranya uji petik hanya dilakukan di ibukota propinsi yaitu di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jambi, Pekan Baru, Samarinda, Makassar, Manado dan Banjarmasin.

Hasil ini sangat penting untuk menentukan apakah remunerasi Mahkamah Agung dapat dinaikkan menjadi 100% atau tetap pada tingkat 70% seperti sejak tahun 2007.

Ketujuh, partisipasi dalam beberapa forum kompetisi nasional dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga. Pada tahun 2012 Mahkamah Agung berpartisipasi dalam kompetisi Open Government Indonesia yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kompetisi dilaksanakan selama empat bulan, mulai April s/d Agustus 2012, dan diikuti oleh 64 layanan publik dari 34 kementerian dan lembaga, pemenang akan mendapatkan penghargaan dan piala dari Presiden Republik Indonesia. Ada dua produk layanan yang diajukan sebagai unggulan Mahkamah Agung RI untuk diajukan, yaitu layanan keperkaraan Mahkamah Agung dan layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Layanan keperkaraan yang diajukan adalah One Day Publish oleh kepaniteraan Mahkamah Agung RI. One Day Publish dalam konteks


publikasi informasi perkara memiliki dua definisi layanan. Pertama, Mahkamah Agung mempublikasikan informasi perkara (amar singkat putusan) pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Kedua, Mahkamah Agung akan mempublikasikan salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Meskipun belum memperoleh hasil yang memuaskan, namun keikut-sertaan Mahkamah Agung dalam kompetisi semacam ini merupakan wujud keseriusan Mahkamah Agung untuk terus mendorong perbaikan pelayanan dan terus memperbaharui diri dengan selalu membandingkan kinerjanya dengan kinerja lembaga lain yang juga memberikan pelayanan publik, untuk memastikan bahwa kinerja pelayanannya adalah setara dengan kualitas layanan serupa yang diberikan lembaga lain.

Pada 2012, bersama dengan 11 Kementerian/Lembaga Negara lain, Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anugrah ini diberikan kepada Kementerian/lembaga yang dipandang menaruh perhatian pada program dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Kedelapan, kemajuan dalam proses penggunaan dan akuntabilitas anggaran. Kinerja keuangan Mahkamah Agung pada tahun 2012 meningkat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp5.057.632.608.000, berhasil dicapai penyerapan sebesar 95,07%, jumlah yang meningkat jauh dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang berturut-turut hanya mencapai penyerapan sebesar 74,71% dan 77,99%. Hal ini menempatkan Mahkamah Agung pada peringkat ke 12, sebagai Kementerian/Lembaga dengan 830 satuan kerja yang berhasil menyerap alokasi anggaran.

Selain itu, terkait dengan upaya untuk meningkatkan status laporan keuangan Mahkamah Agung dari Wajar dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Syarat, maka telah dicapai kemajuan besar. Apabila dilihat,


maka pengecualian pada laporan keuangan MA tahun 2011, terkait dengan hasil inventarisasi dan penilaian kembali (IP) aset tetap di lingkungan satker MA yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, diungkapkan bahwa MA telah melakukan verifikasi dan validasi hasil koreksi IP aset tetap. Verifikasi dan validasi menggunakan data hasil IP MA dibandingkan dengan data satgas IP Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan ada selisih sebesar Rp73,54 miliar. Sepanjang 2012 Sekretariat Mahkamah Agung berupaya untuk menyelesaikan hal ini. Hasilnya, awal 2013 angka selisih ini telah berhasil ditekan menjadi hanya Rp. 233,26 juta. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa.

Diharapkan agar terhadap laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menghasilkan peningkatan dari status Wajar dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian, sesuatu yang sangat diharapkan selama ini.

Kesembilan, Perbaikan kesejahteraan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, serta Hakim Ad Hoc. Pada tanggal 29 Oktober 2012 pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 94/2012, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada dibawah Mahkamah Agung. Peraturan ini kemudian disusul pula dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Patut dicatat bahwa penyusunan dua peraturan ini dilakukan bersama dengan institusi-institusi lain, seperti Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara.

Dengan dua aturan ini, maka agenda peningkatan kesejahteraan hakim akan mulai bergulir. Selain gaji para hakim pengadilan tingkat pertama dan banding akan akan meningkat secara signifikan, dimana selain gaji hakim, maka para hakim akan menerima tunjangan jabatan hakim yang bervariasi antara Rp. 8,5 juta sampai 27 juta untuk hakim pengadilan tingkat pertama, dan maksimum Rp. 40,2 juta bagi hakim pengadilan tingkat banding, diatas gaji pokok hakim yang bervariasi dari Rp. 2 juta


sampai Rp. 4,9 juta. Hakim juga akan menerima tunjangan kemahalan sesuai zona kerja, tunjangan perumahan dan transportasi, dan Hak Pensiun.

Sementara itu belum ada peninjauan pada tingkat gaji hakim agung, yang rencananya akan diikutkan pada gelombang peninjauan gaji pejabat negara.

Rezim perbaikan kesejahteraan hakim ini akan berimbas ke banyak hal, utamanya penganggaran yang perlu ditinjau ulang, karena kebijakan ini berimplikasi pada kenaikan anggaran biaya belanja pegawai, sementara pagu definitif tidak berubah. Selain itu, konsep tunjangan perumahan dan transportasi memerlukan persiapan infrastruktur yang tidak sedikit, mengingat infrastruktur yang ada-pun pada umumnya tidak berada dalam kondisi yang layak pakai.

Kesepuluh, tahun 2012 mencatat untuk pertama kali dalam sejarah peradilan, bahwa atas usulan Mahkamah Agung sendiri, seorang hakim agung diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan diberhentikan dengan tidak hormat pada tanggal 12 Desember 2012 lalu. Majelis dalam amarnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melanggar SKB No. 047/KMA/SKB/IV/2009_No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Peraturan Bersama MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012_No. 02/PB/P.KY/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

Meskipun berat dan mencoreng wajah Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan, namun posisi pimpinan sangat tegas, yaitu tidak ada toleransi terhadap penyimpangan. Dan diharapkan kejadian ini bisa menjadi momentum bagi terwujudnya lembaga peradilan yang lebih transparan dan berintegritas, yang pada akhirnya mampu menghantarkan badan peradilan di Indonesia ke tercapainya visi dan misi badan peradilan yang dicita-citakan.

Kesebelas, ikhtiar penataan ulang proses manajemen perkara pengadilan (business process reengineering) pada Mahkamah Agung dan tingkat pertama/banding. Sudah diketahui bahwa proses yang saat ini berlaku di Mahkamah Agung adalah proses yang sudah berumur lebih dari


30 tahun. Proses ini masih didominasi oleh sistem manual, yang sudah sangat menurun kehandalannya apabila dihadapkan tuntutan zaman dan kompleksitas permasalahan. Penataan ulang dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan proses kerja itu sendiri. Ada dua langkah yang dilakukan, pertama adalah debottlenecking proses-proses yang menghambat efektivitas kinerja, dan selanjutnya peletakan sistem yang lebih permanen di masa yang akan datang.

Beberapa langkah yang telah digulirkan pada tahun 2012 adalah utilisasi dan optimalisasi komunikasi data antara pengadilan tingkat pertama, banding dengan Mahkamah Agung. Implementasi sistem pengiriman softcopy dokumen yang pertama kali digulirkan dengan SEMA Nomor 14 Tahun 2010. Saat ini sudah tercatat 400,000 putusan diunggah ke situs http://putusan.mahkamahagung.go.id oleh semua pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Sistem ini merupakan embrio bagi terwujudnya manajemen sistem manajemen perkara berbasis elektronik di masa datang.

Selanjutnya, untuk mempercepat proses minutasi, penyusunan putusan di Mahkamah Agung sudah menggunakan sistem Template elektronik. Sistem ini, apabila digabungkan dengan sistem informasi yang sudah ada, akan mempercepat proses pengetikan perkara, karena hanya dengan menekan satu tombol, maka putusan pengadilan bisa langsung dicetak. Untuk memastikan template yang sudah disusun dipedomani oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses penyusunan putusan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung, yang menetapkan 6 (enam) jenis template, yaitu:

1. Template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus;2. Template putusan perkara pidana militer;3. Template putusan perkara perdata umum;4. Template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian:

perkara Kepailitan, HAKI, BPSK, PHI, KPPU, dan Parpol);5. Template putusan perkara perdata agama;6. Template putusan perkara tata usaha negara (dengan sub varian:

HUM dan Pajak).


Sebagai persiapan penataan kembali proses penanganan perkara untuk periode yang lebih panjang, Mahkamah Agung telah bekerjasama dengan Federal Court of Australia yang didukung oleh AusAID melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice juga mendukung pelaksanaan program magang manajemen perkara bagi beberapa asisten hakim agung pada pengadilan-pengadilan di Australia, untuk selanjutnya menyusun rekomendasi penyempurnaan proses manajemen perkara di Indonesa untuk periode jangka menengah. Tim ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008/T/PS K/IX/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kertas Kerja Penataan Kembali Proses Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Sehingga diharapkan pelaksanaan penyempurnaan proses manajemen perkara bisa dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Pada pengadilan tingkat pertama dan banding terdapat beberapa inisiatif penting yang layak disinggung, antara lain, pengembangan dan replikasi sistem manajemen perkara bagi pengadilan tingkat pertama dan banding. Pada pengadilan umum solusinya adalah Sistem Pelacakan Perkara (Case Tracking System) yang didukung oleh USAID- C4J, sementara pada Pengadilan Agama, solusinya adalah SIADPA Plus yang dikelola sendiri oleh Ditjen Badilag. Per Desember 2012, CTS tengah diimplementasikan di 130 PN. Desember 2012 sudah diluncurkan CTS versi 2 yang memiliki fitur lebih lengkap, dan mengakomodir penyempurnaan sistem pelaporan. Sementara itu SiadPA Plus telah digunakan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan agama. Di sisi lainnya, Peradilan Militer dan TUN tengah menjajaki opsi aplikasi mana yang terbaik bagi sistem peradilan TUN dan Militer. Diharapkan agar pada akhir 2013, semua pengadilan negeri sudah akan mampu melaksanakan CTS sebagai standar solusi manajemen perkara bagi pengadilan tingkat pertama di peradilan umum.

Penyempurnaan proses juga dimandatkan oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. SEMA memerintahkan tiga hal:

1. semua sidang perkara tipikor dan/atau perkara yang menarik perhatian publik haruslah direkam melalui media audio visual,


2. kewajiban untuk penyimpanan dan pengelolaan, dan 3. kewajiban memasukkannya ke dalam berkas upaya hukum.

SEMA memerintahkan agar proses perekaman audio visual untuk mulai dilakukan pada Desember 2012. Saat ini proses perekaman audio visual masih sedikit terpasang di pengadilan. Hanya di pengadilan tipikor terpasang suatu fasilitas permanen yang dirintis oleh KPK sejak dibentuknya pengadilan tipikor pertama kali tahun 2006. Pada PN Semarang dan PN Surabaya terdapat fasilitas perekaman audio visual, yang juga merupakan kerjasama dengan KPK. Proyek USAID In-ACCE yang berakhir tahun 2009 lalu memang telah mendukung pengadaan Digital Audio Recording (DAR) di lima pengadilan percontohan, yang juga bisa dioptimalkan penggunaannya.

Semua ini merupakan gambaran umum dari dinamika pembaruan yang terjadi selama 2012, disamping hal-hal yang menjadi bagian rutin. Bagian ini hanya akan merangkum beberapa langkah penting yang layak disitir dan dirangkum dalam rangkuman eksekutif capaian kinerja dan pembaruan peradilan Mahkamah Agung pada tahun 2012. Rangkuman mana merupakan pelengkap dari naskah lengkap Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2012 yang diterbitkan terpisah dan diharapkan memberikan gambaran lebih mendalam bagi kinerja Mahkamah Agung selama 2012.

2. Kinerja Penanganan Perkara

a. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung

1. Umum

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 13.412 perkara. Jumlah ini naik 3,24% dari tahun 2011 yang menerima 12.990 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Mahkamah Agung pada tahun 2012 berjumlah 21.107 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini turun 1,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah


21.414 perkara. Meningkatnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung di tahun 2012 ini menguatkan premis bahwa tren perkara masuk ke MA selalu naik dari tahun ke tahun.

Secara umum situasi perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 1 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2012

No. Jenis Kewenangan Sisa 2011

Masuk 2012

Jumlah Beban Putus Sisa

A. Perkara 1 Kasasi 5,847 10,753 16,600 8,816 7,7842 Peninjauan Kembali 1,827 2,570 4,397 2,136 2,2613 Grasi 17 37 54 11 434 Hak Uji Materil 4 52 56 28 28

Jumlah 2012 7,695 13,412 21,107 10,991 10,116

Jumlah 2011 8,424 12,990 21,414 13,719 7,695

Perbandingan 3.25% -1.43% -19.88% 31.46%

B. Non Perkara 1 Permohonan Fatwa 0 22 22 22 0 2 Sengketa Kewenangan 0 0 0 0 0 Jumlah 0 22 22 22 0

Dengan jumlah perkara masuk 13.412 perkara dan pengiriman kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 12.520 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (clearance rate) pada tahun 2012 berada di level 93,35%. Jumlah terendah dalam empat tahun terakhir, yang sebelumnya selalu berada pada tingkat diatas 100%.

Terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara, salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh adalah berkurangnya 10 orang hakim agung karena memasuki masa purna bhakti ataupun meninggal dunia. Menjelang akhir 2012 Mahkamah Agung hanya memiliki 44 orang hakim agung. Dari sepuluh orang hakim agung ini, delapan orang hakim agung diantaranya pensiun sementara


sisanya satu orang meninggal dunia dan satu orang hakim agung diberhentikan. Bagi hakim agung yang pensiun, tiga bulan sebelumnya sudah tidak mendapat distribusi perkara baru. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2011. Jumlah hakim agung ketika itu berjumlah 54 orang, dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding.

Sehingga ada penurunan pada jumlah perkara yang melewati masa aktif sesuai dengan SK KMA Nomor 138 Tahun 2009. Secara umum perkara aktif dapat dipaparkan sebagai berikut.

Pada tahun 2012 produktivitas Mahkamah Agung dibayangi oleh kontraksi produktivitas dibanding tahun sebelumnya. Total perkara yang diputus hanya mencapai 10.991 perkara. Jumlah ini turun 19,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berhasil memutus 13.719 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban kerja di tahun 2012 berada di level 52,07%. Nilai rasio ini turun 11,99% dari tahun 2011 yang mencapai 64,07%. Sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 10.116 perkara. Jumlah ini naik 31,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 7.695

Tabel 2 : Tabel Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2007-2012

Keterangan Desember 2007

Desember 2008

Desember 2009

Desember 2010

Desember 2011

Desember 2012

Total Perkara Beredar 20.319 21.749 19.306 18.780 16.984 17.876

Total perkara Masuk 9.516 11.338 12.540 13.480 12.990 13.412

Total Perkara Dikirim 10.554 9.351 14.483 14.662 15.233 12.520

% Pengembalian VS Masuk 110.91% 82% 115% 108,77% 117% 93,35%

Jumlah Perkara 1-12 Bulan 2.722 5.129 11.417 11.670 10.372 11.709


Jumlah Perkara 24 Bulan ke atas 6.794 5.554 2.878 2.540 2.974 2.600

Jumlah 20.319 21.749 19.306 18.780 16.984 17.876

% Jumlah Perkara 1-12 Blm Vs Beredar 13,40% 23,58% 59,14% 62,14% 61,07% 65,50%


perkara. Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2012 juga mengalami penurunan 23,84% dari jumlah pengiriman tahun 2011 yang berjumlah 15.223.

Selanjutnya, per Desember 2012, dari perspektif aktif-atau tunggakan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 138/2009 maka di Mahkamah Agung jumlah perkara aktif mencapai 17.876, yang terdiri dari perkara belum putus 10.112 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 7.764 perkara. Jumlah perkara aktif ini naik 5,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16.984 perkara. Sementara itu perkara yang sudah melewati masa aktif, atau masuk ke kategori tunggakan mencapai 3,962 perkara.

Namun di sisi lainnya, penurunan jumlah hakim, mengakibatkan melonjaknya beban kerja per hakim, yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3 : Perbandingan Jumlah Hakim Agung dengan Jumlah Beban dan Produktivitas Tahun 2011-2012

No TahunJumlah Hakim Agung

Jumlah Beban

Jumlah Beban

Rata-rata

Jumlah Perkara Putus

ProduktivitasRata-Rata

Hakim Agung

1 2011 54 21.414 396,56 13.719 254,06

2 2012 44 21.107 479,70 10.995 249,89

Meningkatnya perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 ini tidak terjadi di semua jenis perkara. Perkara pidana umum dan pidana khusus mengalami penurunan masing-masing 0,55% dan 3,89%. Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan perkara yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya.


Tabe

l 4

: Pe

rban

ding

an P

erka

ra y

ang

dite

rim

a M

ahka

mah

Agu

ng t

ahun

201

1 da

n 20

12 b

erda

sark

an j

enis

per

kara

dan

ke

wen

anga

n

No.

Jeni

s Pe

rkar

a20

11Ju

mla

h20

12Ju

mla

h%

Jum

-la

h 20

11

vs 2

012

Kasa

siPk

Gra

siH

umKa

sasi

PkG

rasi

Hum

1Pe

rdat

a3,

165

824

3,98

93,

525

799

4,32

48.

40%

2Pe

rdat

a Kh

usus

853

174

1,02

789

720

9

1,

106

7.69

%

3Pi

dana

2,31

014

523

2,

478

2,31

414

010

2,

464

-0.5

6%

4Pi

dana

Khu

sus

2,65

828

141

2,

980

2,52

631

226

2,

864

-3.8

9%

5Pe

rdat

a A

gam

a67

077

747

726

41

76

72.

68%

6M

ilite

r25

819

0

277

253

251

27

90.

72%

7Ta

ta U

saha

Neg

ara

422

1,02

0

501,

492

512

1,04

4

521,

608

7.77

%

Tota

l10

,336

2,54

064

5012

,990

10,7

532,

570

3752

13,4

123.

25%


Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu perkara dalam rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) mendominasi perkara masuk dengan porsi 42,02% dari keseluruhan perkara. Sedangkan perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) hanya 38,91% dari keseluruhan perkara. Pada tahun 2012 terjadi fenomena sebaliknya. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan prosentase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 40,49%. Sementara perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 39,73%. Adapun urutan perkara lainnya, trennya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu: TUN (11,99%), Agama (5,72%) dan Militer (2,08%).

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara selama tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 5 : Produktivitas Mahkamah Agung memutus perkara selama tahun 2012 berdasarkan urutan prosentase putus

No. Jenis Perkara Sisa 2011

Masuk 2012

Jumlah Beban

Putus Sisa % Putus

1 Perdata Khusus 341 1.106 1.447 993 454 68,62%

2 Perdata Agama 164 767 931 620 311 66,60%

3 Militer 95 279 374 225 149 60,16%

4 Pidana 1.473 2.464 3.937 2.154 1.783 54,71%

5 Tata Usaha Negara 1.081 1.608 2.689 1.404 1.285 52,21%

6 Pidana Khusus 1.560 2.864 4.424 2.195 2.229 49,62%

7 Perdata 2.981 4.324 7.305 3.400 3.905 46,54%

JUMLAH 7.695 13.412 21.107 10.991 10.116 52,07%

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tahun 2012 sebanyak 10.753 perkara. Jumlah ini naik 3,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.336 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2011 berjumlah 5.847 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 16.600 perkara (78,65% dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.600 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara. Jumlah ini


turun 19,62% dari tahun 2011 yang memutus perkara kasasi sebanyak 10.968 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2012 berjumlah 7.784 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini naik 33,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 5.847 perkara.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2012, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 53,11%. Nilai rasio ini turun 12,12% dari tahun sebelumnya yang mencapai 65,23%.

2. Keadaan Perkara Kasasi

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tahun 2012 sebanyak 10.753 perkara. Jumlah ini naik 3,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.336 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2011 berjumlah 5.847 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 16.600 perkara (78,65% dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.600 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara. Jumlah ini turun 19,62% dari tahun 2011 yang memutus perkara kasasi sebanyak 10.968 perkara.

Tabel 6 : Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012

Jenis Perkara Sisa Masuk Jml Beban Putus Sisa % putus

Perdata 2.416 3.525 5.941 2.662 3279 44,81%Perdata Khusus 292 897 1.189 830 359 69,81%Pidana 1.374 2.314 3.688 2.014 1674 54,61%Pidana Khusus 1.340 2.526 3.866 2.027 1839 52,43%Perdata Agama 147 726 873 582 291 66,67%Pidana Militer 83 253 336 206 130 61,31%TUN 199 512 711 495 216 69,62%

Jumlah 5.851 10.753 16.604 8.816 7.788


Tabel 7 : Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2012

No Jenis Perkara Jml PutusAmar

KetKabul Tolak Tidak Dapat Diterima

1 Perdata 2.662 377 2.195 902 Perdata Khusus 830 194 592 443 Pidana 2.014 271 1.256 4874 Pidana Khusus 2.027 580 1.189 2555 Perdata Agama 582 76 461 456 Militer 206 19 148 397 Tata Usaha Negara 495 60 377 61

Jumlah 8.816 1.577 6.218 1.021

3. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2012 sebanyak 2.570 perkara. Jumlah ini naik 1,18% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.540 perkara. Perkara peninjauan kembali tahun 2012 yang belum putus berjumlah 1.827 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali selama tahun 2012 berjumlah 4.397 perkara (20,83 %) dari keseluruhan perkara.

Dari jumlah beban 4.397 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara peninjauan kembali sebanyak 2.136 perkara. Jumlah ini turun 19,34% dari tahun 2011 yang memutus perkara sebanyak 2.648 perkara.

Tabel 8 : Jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012

No Jenis Perkara Sisa 2011

Masuk Jumlah Beban

Putus Sisa Akhir

% Putus

1 Perdata 565 799 1,364 738 626 54,11%2 Perdata Khusus 49 209 258 163 95 63,18%3 Pidana 88 140 228 131 97 57,46%4 Pidana Khusus 214 312 526 166 360 31,56%5 Perdata Agama 17 41 58 38 20 65,52%6 Militer 12 25 37 19 18 51,35%7 Tata Usaha Negara 882 1.044 1.926 881 1.045 45,74%

Jumlah 1.827 2.570 4.397 2.136 2.261 48,58%


Tabel 9 : Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali

No. Jenis Perkara JumlahPutusan yang diajukan PK

PK Kasasi Banding Pertama

1 Perdata 799 0 723 43 33

2 Perdata Khusus 209 0 189 0 20

3 Pidana 140 2 113 15 10

4 Pidana Khusus 312 0 259 22 31

5 Perdata Agama 41 0 26 4 11

6 Militer 25 0 24 0 1

7 Tata Usaha Negara 1,044 0 135 18 891

Jumlah 2.570 2 1.469 102 997

Prosentase 0,08% 57,16% 3,97% 38,79%

Dari jumlah 2.136 perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2012 tersebut, pendapat Mahkamah Agung terhadap permohonan tersebut adalah sebagai berikut: menolak permohonan peninjauan kembali sebanyak 1.679 atau 78,60%, mengabulkan, 272 perkara (12,73%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 185 perkara (8,66%). Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2012 berdasarkan jenis perkara adalah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 10 : Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2012

No. Jenis Perkara Jumlah Putus

Amar Ket.

Kabul Tolak No

1 Perdata 738 108 583 47

2 Perdata Khusus 163 15 144 4

3 Pidana 131 5 59 67

4 Pidana Khusus 166 22 110 34

5 Perdata Agama 38 2 31 5

6 Militer 19 0 17 2

7 Tata Usaha Negara 881 120 735 26

Jumlah 2.136 272 1.679 185


4. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil

Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 52 perkara. Jumlah ini naik 4% dari tahun sebelumnya yang menerima 50 perkara.

5. Keadaan perkara Grasi

Jumlah perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 54 perkara. Jumlah ini terdiri dari 37 perkara yang masuk tahun 2012 dan 17 perkara sisa tahun 2011. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 15 perkara. Sehingga sisa perkara grasi pada akhir tahun 2012 berjumlah 39 perkara.

Tabel 11 : Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2012

Jenis Perkara Sisa Masuk Jml Beban

Putus Sisa

Pidana Umum 11 10 21 9 12

Pidana Khusus 6 26 32 6 26

Pidana Militer - 1 1 0 1

Jumlah 17 37 37 15 39

Khusus mengenai perkara Pidana Khusus yang diterima tahun 2012, dari jumlah 26 permohonan grasi yang diterima tahun 2012, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 6 perkara. Dari 6 permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan tersebut, 4 perkara (66,67%) dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk ditolak permohonannya dan 2 perkara (33,33%) dipertimbangkan untuk dikabulkan.

6. Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah


Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selama tahun 2012, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 22 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menjawab langsung permohonan fatwa tersebut sebanyak 22 permohonan sedangkan sisanya didisposisi ke pimpinan.

b. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Perkara yang diterima oleh pengadilan seluruh Indonesia, semua lingkungan dan semua tingkatan, selama tahun 2012 berjumlah 4.058.446 perkara. Sisa perkara tahun 2011 berjumlah 121.748 sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2012 berjumlah 4.180.194. Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 ini mengalami penurunan hingga 22,05% dari tahun 2011 yang menerima 5.206.222 perkara. Dari keseluruhan beban perkara tersebut, pengadilan berhasil memutus sebanyak 3.770.406 atau 90,20 %. 28.345 perkara perdata dicabut oleh para pihak (0,68%), sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 388.443 (9,13%).

Tabel 12 : Keadaan Perkara Pada Pengadilan se Indonesia Tahun 2012

Lingkungan Peradilan

Sisa Masuk Jml Putus Cabut Sisa

Umum

Tk Pertama 37.715 3.628.727 3.666.442 3.375.559 6.549 284.334

Tk Banding 1905 9498 11403 9379 65 1959

Agama

Tk Pertama 72.158 404.968 477.126 371.457 21.711 83.958

Tk Banding 200 2334 2534 2253 20 261

Militer

Tk Pertama 419 2.832 3.251 2.673 - 578

Tk Banding 29 431 460 346 0 114


TUN

Tk Pertama 435 1.540 1.975 1.433 - 542

Tk Banding 171 764 935 753 0 182

Pajak 8.716 7.352 16.068 6.553 - 9.515

Jumlah 121.748 4.058.446 4.180.194 3.770.406 28.345 381.443

Dari jumlah ini, perlu dicatat bahwa perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yang diterima sepanjang 2012 mencapai 3.282.032 perkara, atau (96,51%) dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa hanya mencapai 142.111 perkara (3,47 %) dan perkara pidana singkat, 763 perkara (0,02%).

Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2012 sebanyak 3.171.375 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 31.727 perkara (0,93%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2012 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2012 sebesar 92,60 %.

Terkait dengan situasi perkara di pengadilan-pengadilan khusus yang ada dibawah peradilan umum di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan menerima 23 perkara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima 1.032 perkara, Pengadilan Niaga menerima 166 perkara, dan Pengadilan Hubungan Industrial menerima 764 perkara. Sementara itu pengadilan Hak Asasi Manusia sama sekali tidak menerima perkara.

3. Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI

Masa transisi sistem kamar telah efektif dimulai sejak awal 2012 dan akan berlangsung sampai September 2014 dimana pada waktu tersebut sistem kamar diharapkan untuk dapat berjalan sepenuhnya. Sampai saat ini telah cukup banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diawali dengan SK KMA Nomor 142 tahun 2011 tentang Pedoman Implementasi Sistem Kamar disahkan pada September 2011,


infrastruktur sistem kamar terus disempurnakan dengan antara lain, SK KMA 143 tahun 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 144 tahun 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 164 tahun 2011 Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terakhir SK 142 sendiri disempurnakan melalui SK KMA Nomor 017 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung. Kesemuanya menunjukkan sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan sistem kamar dengan seoptimal mungkin dan berkelanjutan.

Fitur penting implementasi sistem kamar dalam mendorong konsistensi dalam sistem kamar adalah mengenai prosedur pengambilan keputusan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang tidak bisa disatukan. Jika dijumpai kondisi seperi ini, menurut SK KMA tersebut Ketua Kamar menambah 2 orang anggota baru. Jika setelah dilakukan penambahan anggota majelis hakim baru perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda pendapat (minoritas) dapat memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Mekanisme pengambilan putusan seperti ini telah dilakukan dengan cukup efektif.

Perubahan lainnya yang diatur dalam SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 adalah mengenai sistem pembacaan berkas secara serentak atau bersamaan. Sistem ini merubah sistem membaca berkas secara bergiliran dari mulai Pembaca 1, Pembaca 2 dan Pembaca 3. Dalam sistem membaca serentak, berkas digandakan sejumlah hakim agung dalam majelis. Sehingga sejak awal ketua majelis sudah menentukan hari musyawarah untuk perkara tersebut sehingga masing-masing hakim agung mengetahui interval waktu untuk mempelajari berkas. Sistem ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemeriksaan berkas dan peningkatan kualitas putusan. Perubahan sistem pembacaan berkas secara serentak ini hingga akhir tahun 2012 belum berjalan secara efektif, sehingga perlu diefektifkan di tahun 2013.


Meskipun begitu implementasi sistem kamar masih memerlukan waktu panjang. Masih banyak bangunan kebijakan yang perlu dibangun untuk mendorong tercapainya target masa transisi pada September 2014. Beberapa hal penting yang dilakukan adalah, dibentuknya Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI melalui SK KMA Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 tentang. Pokja ini memiliki tiga mandat, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan Sistem Kamar; dan

2. Menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2014;

3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati.

Pembentukan pokja ini dimaksudkan agar pelaksanaan sistem kamar yang dicanangkan sejak awal, bisa sepenuhnya dipetakan pelaksanaannya, dan pada gilirannya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan kita semua.

Kebijakan kedua adalah SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini mengukuhkan bahwa hasil rapat pleno kamar, selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

4. Akses terhadap Keadilan

a. Keterbukaan Informasi : Akses terhadap Putusan Pengadilan

Ketika pertama kali beroperasi pada 2007, situs putusan Mahkamah Agung RI hanya memuat 23.000 putusan Kasasi/PK. Jumlah putusan yang diunggah terus bertambah. Pada akhir tahun 2011, total putusan yang sudah tersedia dan dapat diunduh oleh publik telah naik lebih dari 6 kali lipat dibanding tahun pertama. Pada akhir 2012, maka


jumlahnya telah melampaui 370.000-an putusan. Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung saja, namun seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan.

Hal ini tidak lepas dari diperkenalkannya SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 085/PAN/II/2011tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 14 Tahun 2010. Selain mewajibkan pengiriman naskah elektronik dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, maka sistem ini pada prinsipnya memungkinkan situs database putusan yang telah tersedia pada URL http://putusan.mahkamahagung.go.id untuk juga dapat menerima pengiriman data komunikasi putusan ke server putusan, dalam hal suatu perkara dimintakan upaya hukum kasasi dengan pilihan untuk dapat menyimpan berkas dalam server yang terpusat sebagai backup dan dapat dipublikasikan.

Sehingga proses ini tidak hanya membantu kelancaran minutasi perkara di Mahkamah Agung, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akses publik, sekaligus repository elektronik (pusat data) pertama yang dimiliki oleh badan peradilan.

Sepanjang tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendorong kepatuhan penggunaan prosedur pada SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 seluas mungkin bagi peradilan tingkat pertama dan banding. Berbagai upaya terstruktur telah diupayakan untuk memastikan pengenalan prosedur dan mendorong kepatuhan pengadilan tingkat pertama dan banding, sehingga apa yang pada Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010-2035 diproyeksikan untuk terjadi pada lima tahun ketiga implementasi cetak biru pembaruan, telah dapat dilihat hasilnya pada tahun pertama.

Masih banyak langkah yang harus dilakukan. Setiap tahun badan peradilan memutus sekitar 300.000 perkara dan lebih dari 3 juta putusan perkara ringan. Terlepas dari capaian tahun 2011 yang


memberikan harapan, data di lapangan menyiratkan bahwa tantangan ke depan khususnya terkait akses publik terhadap putusan dan penciptaan centralized repository (pusat data) masih akan melalui jalan panjang nan terjal.

Publikasi putusan merupakan komitmen Mahkamah Agung yang telah dimulai sejak tahun 2007. Dari tahun ke tahun jumlah putusan yang dipublikasikan di website (Direktori Putusan) terus mengalami peningkatan. Puncaknya terjadi pada 2011, ketika Direktori Putusan memuat 122.633 putusan. Jumlah ini naik 21 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya memuat 5.819 putusan. Peningkatan jumlah publikasi putusan yang luar biasa ini terjadi karena Direktori Putusan telah berubah menjadi pusat data putusan nasional sehingga semua putusan pengadilan di publikasikan di Direktori Putusan. Tingkat partisipasi dari pengadilan pun dari waktu ke waktu terus meningkat.

Pada tahun 2012, Direktori Putusan berhasil meng-upload 234.380 putusan. Dengan ter-upload-nya 234.380 putusan maka prestasi yang dicapai pada tahun 2011 tersebut terlampaui. Bahkan meningkat hingga 91,16% atau bertambah 111.787 putusan. Total jumlah putusan yang ter-upload di Direktori Putusan hingga akhir tahun 2012 adalah 378.818 putusan.

Grafik 1 : Perkembangan Publikasi Putusan Periode 2007-2012


Publikasi putusan ini selain menjadi komitmen Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA No. 144/2007 jo SK KMA No. 1-144/2011, juga menjadi bagian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam Inpres ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap 8 sub rencana aksi. Diantaranya adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan) dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

b. Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal

Sejak pengundangan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka tahun 2012 merupakan masa transisi dari rezim bantuan hukum yang semula sepenuhnya dikelola oleh pengadilan, menjadi bantuan hukum yang sebagian komponennya dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun pasal 22 UU Bantuan Hukum mengundang interpretasi yang berbeda tentang masa transisi, namun berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM telah mengirimkan surat No. M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 2011 disepakati bahwa untuk tahun 2012 Mahkamah Agung tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan bantuan hukum, sehingga pada tahun 2012 fokus Mahkamah Agung adalah melaksanakan masa transisi sebaik-baiknya dan menyiapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum pada tahun 2013.

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Sepanjang 2012

Secara umum pelaksanaan bantuan hukum pada 2012 masih melanjutkan rezim SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang pada intinya meliputi pemberian jasa bantuan advokat, Pembebasan Biaya Perkara Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum, pada empat lingkungan peradilan.


Pada 2012 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran operasional Pos Bantuan Hukum bagi 39 Pengadilan Negeri Kelas I.A dan I.A Khusus. Saat ini lebih dari 150 Pengadilan Negeri Kelas I.B dan Kelas II sudah menyediakan ruang Pos Bantuan Hukum. Kegiatan ini bekerja sama dengan 228 lembaga penyedia jasa advokat dan telah melayani 42.505 pencari keadilan. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2012 untuk pelaksanaan program Bantuan Hukum sebesar Rp24.581.267.000 dengan serapan sebesar Rp 9.691.356.000, (39,42 %). Jumlah ini naik dari serapan tahun 2011 yang hanya terpakai Rp. 1.212.350.000 (3%) dengan perkara sejumlah hanya 1,455 perkara.

Di sisi lainnya seluruh Pengadilan Agama (359) telah melaksa-nakan tiga program bantuan hukum berupa Pelayanan Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

Sidang keliling yang dilaksanakan pada 273 lokasi telah memproses 23.675 perkara dengan jumlah penggunaan anggaran sebesar Rp3.682.203.698. Jumlah ini meningkat 27,63% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.549 perkara. Pelaksanaan program prodeo terhadap 12.243 perkara dengan penggunaan anggaran sebesar Rp2.095.664.300. Jumlah ini

Tabel 13 : Kinerja Pelayanan Bantuan Hukum pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2012

TotalPengadilan

Pagu Anggaran SerapanJumlah Layanan

Pengadilan Umum

Jasa Bantuan Hukum 189 24.581.267.000 9.691.356.000 42.505

Pengadilan Agama

Sidang Keliling 273 4.411.970.000 3.682.203.698 23.675

Perkara Prodeo 359 3.184.230.000 2.095.664.300 12.243

Pos Bantuan Hukum 69 4.249.700.000 3.272.146.800 55.860

Pengadilan TUN dan Militer

Jasa Bantuan Hukum 5 250.000.000 - -

Pembebasan Biaya Perkara/ Prodeo

30 225.000.000 - -


meningkat 16,52% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.507 perkara. Pelayanan bantuan hukum menghabiskan biaya Rp3.272.146.800 untuk melayani 55.860 pencari keadilan pada 69 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 59,56% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35.009 orang.

Sementara itu, pelaksanaan program bantuan hukum pada Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dialokasikan di 5 pengadilan, yaitu PTUN Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung, dengan anggaran berjumlah Rp 250.000.000, sedangkan perkara Prodeo dialokasikan di 30 pengadilan anggaran keseluruhan sebesar Rp 225.000.000,-. Pada PTUN Realisasinya, PTUN Jakarta menyerap anggaran Rp 9.600.000 dan PTUN Surabaya tersisa anggaran sebesar Rp 117.000. Sedangkan pada PTUN Medan, PTUN Makassar dan PTUN Bandung, tidak ada satu pun pencari keadilan yang mengajukan gugatan secara cuma-cuma. Untuk perkara prodeo dari 30 PT TUN/PT TUN hanya PTUN Surabaya yang menangani satu perkara sengketa kepegawaian secara prodeo.

Melanjutkan program tahun sebelumnya yang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan pelaksanaan sidang keliling Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka pada tahun 2012 tercatat dua kali pelaksanaan persidangan keliling bagi TKI, yaitu di Tawau, Malaysia dan Kinabalu. Hal ini didasarkan kepada fakta tingginya kebutuhan untuk melaksanakan sidang istbat nikah bagi pasangan suami-isteri WNI yang telah menikah sah secara syariah. Tujuannya sebagai prosedur pengesahan atas perkawinan yang telah berlangsung secara syariah agama Islam namun belum tercatat berdasarkan hukum negara dan sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah.

Sidang Istbat Nikah yang berlangsung di Tawau pada Desember 2012 menerima sebanyak 491 permohonan, sementara itu Istbat Nikah di Kinabalu tercatat menerima 295 permohonan.


2. Transisi Bantuan Hukum 2013

Proses transisi menuju implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 pada akhirnya secara definitif menetapkan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya akan terbatas pada pemberian jasa hukum, sesuai dengan definisi yang diatur oleh Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2011, yaitu hanya terbatas pada jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, yang dalam hal ini hanya meliputi komponen pemberian bantuan jasa advokat. Sementara itu pemberian jasa lain yang sebelumnya merupakan lingkup dari pelaksanaan bantuan hukum pada pengadilan, yang meliputi, Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum masih merupakan kewenangan pengadilan, yang artinya masih perlu dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2013.

Menteri Hukum dan HAM telah mengirimkan surat tertanggal 29 Desember 2012 Nomor M.HH.UM.01.01-55 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan yang berisi :

1. Konfirmasi kewenangan Mahkamah Agung terhadap Posbakum dan oleh karenanya posbakum bisa berjalan seperti biasa.

2. Bahwa seluruh permohonan bantuan jasa advokat terhitung 1 Januari 2013 dapat diteruskan ke Kantor Wilayah Kemhukham yang relevan

Sayangnya surat tersebut keluar sudah sangat terlambat, ketika pembahasan anggaran tahun 2013 sudah final. Akibatnya perlu dilakukan relokasi anggaran yang pastinya akan memakan waktu beberapa bulan. Sehingga tahun 2013 tantangan terbesar adalah memastikan bahwa dukungan anggaran dan kelangsungan tiga jenis layanan bantuan hukum, yaitu Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum bisa tetap bisa terjamin.


5. Kinerja Keuangan Mahkamah Agung

Dari alokasi pagu anggaran 2012 sebesar Rp5.057.632.608.000, Mahkamah Agung berhasil menyerap 95,07% alokasi tersebut, jumlah yang meningkat jauh dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang berturut-turut hanya berhasil menyerap 74,71% dan 77,99%. Hal ini menempatkan Mahkamah Agung pada peringkat ke 12, Kementerian/Lembaga dengan 830 satuan kerja yang berhasil menyerap alokasi anggaran.

Hal ini tidak lepas dari kerja keras jajaran Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam melakukan penyempurnaan sistem kerja dan akuntabilitas manajemen keuangan. Salah satu yang penting dalam akuntabilitas keuangan adalah ketersediaan dan akurasi data pelaporan dalam waktu yang tepat pula. Untuk itu pada tahun 2012 dalam rangka memudahkan komunikasi dalam laporan keuangan antara Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2012 Mahkamah Agung telah membuat aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas).

Aplikasi Komdanas adalah suatu aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Tujuan dibuatnya sistem komputasi ini tidak lain adalah untuk menciptakan Good Governance, yang menjadi impian semua pihak agar tercipta kesejahteraan dan kestabilan. Syarat-syarat pemerintah pemerintah yang baik adalah responsiveness (cepat tanggap), transparansi, penegakan hukum, berpartisipasi, efektis dan efisien.

Aplikasi ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 680-1/SEK/KU.01/12/2012 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Seluruh Satuan Kerja pada 10 Wilayah. Dalam rangka percepatan pelaporan data aset, keuangan, dan remunerasi pegawai, Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh satker untuk menggunakan Aplikasi Komunikasi Data Nasional dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, pada alamat http://komdanas.mahkamahagung.go.id.

Selain itu, terkait dengan dengan status laporan keuangan Mahkamah Agung, sejak tahun 2010 dan 2011 laporan keuangan Mahkamah Agung


PA

GU

RE

ALI

SA

SI

%S

ISA

AN

GG

AR

AN

%( R

p)( R

p )

RE

ALI

SA

SI

( Rp

)S

ISA

AN

GG

AR

AN

1D

UK

UN

GA

N M

AN

AJE

ME

N D

AN

PE

LAK

SA

NA

AN

TU

GA

S T

EK

NIS

LA

INN

YA3,

743,

113,

178,

000

3,

589,

085,

275,

083

95

.89%

154,

027,

902,

917

4.

11%

2P

EN

ING

KA

TAN

SA

RA

NA

DA

N P

RA

SA

RA

NA

932,

930,

030,

000

883,

928,

815,

047

94.7

5%49

,001

,214

,953

5.25

%3

PE

NYE

LES

AIA

N P

ER

KA

RA

MA

-RI

71,9

73,6

00,0

00

67,2

46,2

51,1

98

93.4

3%4,

727,

348,

802

6.

57%

4P

EN

ING

KA

TAN

MA

NA

JEM

EN

PE

RA

DIL

AN

UM

UM

124,

677,

500,

000

97,2

76,7

10,0

93

78.0

2%27

,400

,789

,907

21.9

8%

5P

EN

ING

KA

TAN

MA

NA

JEM

EN

PE

RA

DIL

AN

AG

AM

A63

,584

,900

,000

61

,400

,167

,849

96

.56%

2,18

4,73

2,15

1

3.44

%6

PE

NIN

GK

ATA

N M

AN

AJE

ME

N P

ER

AD

ILA

N M

ILTU

N20

,300

,000

,000

18

,430

,268

,496

90

.79%

1,86

9,73

1,50

4

9.21

%7

PE

ND

IDIK

AN

DA

N P

ELA

TIH

AN

AP

AR

ATU

R M

A77

,473

,800

,000

68

,550

,147

,473

88

.48%

8,92

3,65

2,52

7

11.5

2%

8P

EN

GA

WA

SA

N D

AN

PE

NIN

GK

ATA

N

AK

UN

TAB

ILIT

AS

AP

AR

ATU

R M

A-R

I23

,579

,600

,000

22

,522

,092

,185

95

.52%

1,05

7,50

7,81

5

4.48

%

5,05

7,63

2,60

8,00

0

4,80

8,43

9,72

7,42

4

95.0

7%24

9,19

2,88

0,57

6

4.93

%

NO

PR

OG

RA

M

JUM

LAH

Tabe

l 14

: Rea

lisas

i Ang

gara

n pe

r Pr

ogra

m K

egia

tan

Tahu

n 20

12


berada pada posisi Wajar dengan Pengecualian, setelah sebelumnya BPK selalu memberi opini Disclaimer atas laporan keuangan Mahkamah Agung. Persoalan yang menjadi pengecualian pada laporan keuangan MA tahun 2011, terkait dengan hasil inventarisasi dan penilaian kembali (IP) aset tetap di lingkungan satker MA yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, diungkapkan bahwa MA telah melakukan verifikasi dan validasi hasil koreksi IP aset tetap. Verifikasi dan validasi menggunakan data hasil IP MA dibandingkan dengan data satgas IP Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan ada selisih sebesar Rp73,54 miliar.

Januari 2013 angka selisih ini telah berhasil ditekan menjadi hanya Rp. 20,622 juta. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Sekretariat Mahkamah Agung untuk memastikan selesainya masalah ini, antara lain ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung - Kementerian Hukum dan HAM, Sertifikasi Tanah Atas Nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung, dan Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) Pada Mahkamah Agung.

Diharapkan agar laporan tahunan 2012 ini, hasil audit BPK akan menghasilkan peningkatan dari status Wajar dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian, sesuatu yang sangat diharapkan selama ini.

6. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengadilan

Per Desember 2012 total komposisi Sumber Daya Manusia peradilan adalah 34,653 orang. Jumlah ini adalah turun 3,71% sejak tahun 2010, yang total mencapai 35,988 orang. Secara umum komposisi sebaran jumlah Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya adalah sebagai berikut :


7. Aktualisasi Peran Mahkamah Agung pada Forum Internasional

Tahun 2012 terdapat dua acara resmi internasional yang melibatkan Mahkamah Agung RI dilaksanakan di dalam negeri. Acara tersebut tersebut adalah Regional Workshop on Judicial Integrity Working Group yang penyelenggaraannya didukung oleh UNODC, dan konferensi ASEAN Law Association di Bali, 16-18 Februari 2012. Konferensi ALA di Bali dibuka oleh Presiden RI Dr Susilo B Yudhoyono. Melalui pertemuan ini diharapkan akan mampu menanggapi isu-isu hukum yang berkembang di kawasan ASEAN dan menemukan solusinya. ALA perlu terus dikembangkan sejalan dengan program-program ASEAN sehingga akan tercipta harmonisasi antara bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum antar negara ASEAN.

a. Forum InternasionalPada tahun 2012 forum internasional penting yang diikuti Mahkamah Agung antara lain :

1. Kehadiran di The World Congress On Justice, Governance And Law Environmental Sustainability, di Brazil, bulan Juni 2012.

2. Kehadiran di International Association Of Court Adminis-tration (IACA), Juni 2012 Di Belanda

Tabel 14 : Sebaran jumlah Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di bawahnya

JABATANMAHKAMAH

AGUNG

PERADILAN UMUM PERADILAN AGAMA PERADILAN MILITER PERADILAN TUNJUMLAHTK.

BANDINGTK.

PERTAMATK.

BANDINGTK.

PERTAMATK.

BANDINGTK.

PERTAMATK.

BANDINGTK.

PERTAMA

Hakim * 68 515 3246 377 3093 12 81 40 268 7780

Panitera /Panitera Pengganti 70 495 4823 267 2931 8 53 73 341 8991

Jurusita 0 30 442 29 360 0 0 4 34 899

Tenaga Non Teknis 1456 1023 8073 736 4903 36 314 45 396 16982

TOTAL 1604 2063 16584 1409 11287 56 448 162 1039 34652

Keterangan :• Jumlah Hakim di Mahkamah Agung tersebut disamping Hakim Agung, juga termasuk Hakim Tinggi dan

Hakim Tingkat Pertama yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yudisial) pada Mahkamah Agung.• Panitera/PP di Mahkamah Agung adalah Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama yang dipekerjakan pada

Mahkamah Agung.


3. Kehadiran di ASEAN–USPTO Roundtable For Judiciary On Intellectual Property Rights Issues And Enforcement di Bangkok di Thailand, Mei 2012.

4. Kehadiran di The Board Of Directors Of The International Association Of Supreme Administrative Jurisdictions Meeting di Abidjan, Pantai Gading.

5. Rountable For Asean Chief Justices On Environmental Law And Enforcement Melaka, Malaysia, Desember 2012

6. Eleventh meeting of the Conference of the Parties (COP 11) to the Convention on Biological Diversity (CBD), Side Events-Judges. Hyederabad, India, Oktober 2012.

7. Konferensi Ketua-Ketua Mahkamah Agung Negara Arab Yang Ketiga, di Khortoum, Sudan, September 2012.

8. Konferensi “Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)” Oktober 2012.

Terkait dengan kerjasama peningkatan kemampuan teknis pada tingkat internasional, maka tahun 2012 mencatat partisipasi Mahkamah Agung pada beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan diluar Indonesia antara lain :

1. Pelatihan Ekonomi Syari’ah Di Sekolah Tinggi Peradilan Al-Imam Mohammed Ibnu Saud Islamic University, Pelatihan ini dilaksanakan pada16 Mei-19 Juni 2012, diikuti oleh 40 hakim agama asal Indonesia ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah yang pertama pada 2008

2. Program Joint-Study Capacity Building Of Indonesia Judges II Di Jepang. Program Joint-Study Capacity Building of Indonesia Judges II di Jepang yang diikuti sebanyak 10 anggota delegasi dalam rangka mencari dan menemukan hukum dengan melakukan dialektika/dialog melalui saling melakukan presentasi sistem hukum perdata masing-masing. Saling presentasi system hukum masing-masing merupakan proses menemukan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

3. Partisipasi dalam perkuliahan di Universitas Gakushuin, Tokyo, Jepang, dimana Universitas Gakushuin Tokyo mengundang beberapa orang hakim pengadilan tingkat


pertama Indonesia untuk memberi perkuliahan di kampus sekaligus memberikan bimbingan bagi mahasiswa untuk acara kompetisi debat hukum.

4. Partisipasi pada The 6th Training Course of the China-ASEAN Legal Training Base, di Nanning, Guangxi Chongqing, china.

Mahkamah Agung mengutus dua orang hakim. Selama mengikuti pelatihan, kedua utusan Mahkamah Agung memperoleh informasi umum terkait sistem hukum China baik hukum sipil maupun ekonomi (bisnis), terutama perkembangan terbaru dari peraturan dan kebijakan mengenai China-ASEAN Free Trade Area

5. OECD Competition Workshop For Judges, Beijing China, November 2012. Workshop ini bertujuan mempertemukan pandangan hukum tentang persaingan usaha yang sulit untuk dipahami baik mengenai isi maupun harapan

b. Kunjungan Kerja

Sepanjang 2012 dilakukan beberapa kunjungan kerja yang meliputi antara lain,

1. Kunjungan Kerja ke Washington DC dan Puerto Rico dalam rangka mempelajari Sistem Peradilan & Pengamanan Persidangan serta Sistem Pemenjaraan di Washington DC dan Puerto Rico, Amerika Serikat

2. Kunjungan kerja standardisasi di bidang sistem administrasi peradilan niaga dan pengembangan tenaga teknis tentang standardisasi tunjangan di peradilan mesir.

3. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung Tentang Hak Kuasa Asuh Orangtua Terhadap Anak Ke Belanda Dan Rumania

4. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pendidikan Sertifikasi Hakim Lingkungan Serta Penegakan Hukum Lingkungan Di Kerajaan Inggris

5. Kunjungan Kerja Ke Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai struktur organisasi, manajemen perkara

c. Kerjasama Internasional

Di sisi lain, sepanjang tahun 2012, kerjasama internasional juga masih tetap didorong. Pada Oktober 2012 Mahkamah Agung RI


kembali menanda tangani perpanjangan lampiran kerjasama yudisial dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia. Kerjasama ini meliputi sektor pembaruan manajemen perkara, dan akses terhadap keadilan yang meliputi penguatan pelaksanaan Mediasi, Mediasi pada hukum keluarga, gugatan kelas (class action) dan kerjasama dalam mengkomunikasikan masalah akses terhadap keadilan.

Selain itu dilakukan juga kunjungan kerja ke Hoge Raad Kerajaan Belanda pada bulan Juni 2012 sebagai bagian dari dialog berkelanjutan antara kedua badan peradilan. Secara umum kerjasama dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda meliputi beberapa asep tentang Hukum Materiil Pidana dan Perdata, serta aspek operasional untuk mendukung implementasi sistem kamar, khususnya dalam membahas transisi manajemen perkara dalam menuju sistem kamar.

Sangat banyak kerjasama dalam bentuk kerjasama langsung pengadilan ke pengadilan, kehadiran pada forum internasional, kunjungan kerja, undangan seminar/lokakarya yang dihadiri perwakilan Mahkamah Agung RI, semuanya akan terus didorong secara proporsional. Tentunya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu dicatat, bahwa sebagian kegiatan internasional ini dilaksanakan atas dukungan organisasi internasional atau negara sahabat, yang memungkinkan intensitas partisipasi Mahkamah Agung sedemikian tinggi, selain beberapa kegiatan yang dipandang prioritas tetap didukung dengan anggaran internal.

8. Reformasi Birokrasi

Melalui Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 Pemerintah telah menggulirkan reformasi birokrasi gelombang kedua. Sebagai lembaga yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi sejak tahun 2007 sudah barang tentu Mahkamah Agung harus terus menyesuaikan diri dan mengikuti tuntutan


reformasi, untuk memastikan bahwa status percontohan yang saat ini ada bisa ditingkatkan menjadi definitif.

Pada tahun 2012, proses Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dilaksanakan pada 2 kuartal pertama 2012. Proses Quality Assurance dilakukan dengan melakukan uji petik pada pengadilan pada empat lingkungan peradilan di 10 propinsi di seluruh Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dimana 8 diantaranya uji petik hanya dilakukan di ibukota propinsi yaitu di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jambi, Pekan Baru, Samarinda, Makassar, Manado dan Banjarmasin.

Dari delapan area peningkatan yang dinilai, Total nilai akhir TQA atas Reformasi Birokrasi di MA adalah 70.59, dengan predikat “Cukup”. Adapun rincian nilai untuk masing-masing area adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir dan budaya kerja = 7.402. Penataan peraturan perundang-undangan = 7.383. Penataan dan penguatan organisasi = 6.824. Penataan tatalaksana = 6.485. Penataan system SDM aparatur = 13.866. Penguatan pengawasan = 7.467. Penguatan akuntabilitas kerja = 6.208. Peningkatan kualitas pelayanan publik = 15.00

Monitoring dan supervisi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Pengadilan. Monitoring dan supervisi, serta evaluasi dilakukan setiap tahun agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan supervisi sudah dimulai sejak awal 2012 dan secara simultan akan terus dilakukan melalui sistem sampel acak (random sampling) mengingat keterbatasan anggaran. Tujuan monitoring dan supervisi adalah mendapatkan data dan informasi secara utuh tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.


9. Pengawasan Internal dan Penegakan Kehormatan Perilaku dan Rekrutmen

a. Pembaruan Pengawasan

Pada tanggal 27 September 2012 yang lalu Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah menandatangani empat Peraturan Bersama terkait dengan seleksi pengangkatan hakim dan kode perilaku hakim, aturan mana telah dijabarkan pada bagian awal publikasi ini,

Dengan selesainya empat peraturan bersama ini, maka mekanisme penegakan kode etik dan perilaku hakim diharapkan akan lebih optimal, dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Khususnya untuk mencapai sinergi dengan Komisi Yudisial dalam penanganan pengaduan Terhadap pelanggaran Kode Perilaku. Dengan adanya Peraturan Bersama Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim, maka sekarang sudah ada acuan yang disepakati bersama tentang sanksi atas setiap pelanggaran kode etik, dan juga yang terpenting adalah kesepakatan atas pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan yang mana yang tidak.

Peraturan Bersama mengenai Majelis Kehormatan Hakim menegaskan mekanisme pemeriksaan oleh MKH, mulai dari pembentukan MKH, siapa saja yang dapat duduk dalam MKH sampai bagaimana putusan MKH dilaksanakan.

Dalam hal seleksi hakim, peraturan bersama ini merupakan peraturan transisi sebelum ditentukannya proses seleksi hakim dengan status pejabat negara, oleh karena itu, masih perlu ditegaskan peranan Komisi Yudisial dalam penentuan calon hakim menjadi hakim. Untuk itu saya minta perhatian kepada Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan agar segera melakukan koordinasi baik internal maupun dengan pihak KY agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.


b. Kinerja Pengawasan

Mahkamah Agung terus melakukan proses rutin pengawasan internal, sekaligus secara berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2012, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima total pengaduan sejumlah 2.376 pengaduan, dimana 294 merupakan pengaduan institusi, dan sebagian lainnya masuk melalui pengaduan online pada URL: http://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp.

Dari seluruh pengaduan tersebut, 780 (32,8%) masuk ke kategori tidak layak proses, 409 (17,21%) ditelaah, 95 (4%) dibentuk tim pemeriksa oleh Badan pengawasan, 354 (14,9%) dijawab dengan surat, 278 (11,7%) didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding, 94 (3,96%) didelegasi ke Pengadilan tingkat pertama, 45 (1,89%) didelegasikan ke satuan kerja di Mahkamah Agung, dan 321 (13,15%)masih berada dalam tahap penyelesaian.

Pada tahun 2012, tercatat 69 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 16 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 75 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan. Dari total 160 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 46% diantaranya adalah hakim, disusul oleh tenaga teknis (panitera dan juru sita) sebanyak 32 % dan staf non teknis 22 %.

Dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 51,25%, disusul oleh perbuatan tercela sebanyak 20%, pelanggaran kode etik dan unprofessional conduct sebanyak masing-masing 14,38 % dan pelanggaran kode etik sebanyak


Grafik 2 : Jenis Pelanggaran Disiplin Pegawai Peradilan

Pada tahun 2012 tercatat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Proses mana telah berujung kepada satu orang hakim dikenakan hukuman disiplin berat berupa dimutasikan ke Pengadilan Tinggi sebagai Hakim non palu dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun, satu orang hakim dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Hakim dan PNS, satu orang hakim dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan satu orang hakim dikenakan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung.

--oOo--


BERKAS PERKARA

Bagian 1 : Manajenem Perkara 47

ANAJEMEN PERKARAMI. AGENDA PEMBARUAN

Segala aktivitas di bidang manajemen perkara merujuk pada arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Pembaruan fungsi teknis bermuara padaterwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan dan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam konteks implementasi Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Jilid II (2010-2035), tahun 2012 merupakan tahun kedua dari fase lima tahun pertama (2010-2015) dari rencana jangka panjang pembaruan peradilan 2010-2035. Sepanjang tahun 2012 ini, rangkaian aktivitas pembaruan di bidang manajemen perkara telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sebagian dari aktivitas pembaruan manajemen perkara yang dilaksanakan tahun 2012, paralel juga dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam Inpres ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap 8 sub rencana aksi. Diantara sub rencana aksi yang terkait dengan manajemen perkara, meliputi: pertama, pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan), dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap; kedua, penguatan dukungan lembaga peradilan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum yang modern dalam sistem peradilan pidana dengan indikator tersedianya produk hukum Mahkamah Agung mengenai tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam mendukung sistem peradilan pidana yang modern.


Aktivitas pembaruan dalam domain pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Kamar di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan dalam sistem penanganan perkara dengan menerapkan sistem kamar melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Pemberlakuan sistem kamar ini menandai berakhirnya sistem Tim yang telah berlangsung sejak berdirinya Mahkamah Agung. Di tahun pertama pemberlakuan sistem kamar, Mahkamah Agung melahirkan sejumlah kebijakan penguatan sistem yang akan menjadi fondasi bagi implementasi sistem kamar. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.

Substansi perubahan yang diatur dalam SK KMA tersebut adalah mengenai prosedur pengambilan keputusan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang tidak bisa disatukan. Jika dijumpai kondisi seperi ini, menurut SK KMA tersebut Ketua Kamar menambah 2 orang anggota baru. Jika setelah dilakukan penambahan anggota majelis hakim baru perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda pendapat (minoritas) dapat memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Mekanisme pengambilan putusan seperti ini telah dilakukan dengan cukup efektif.

Perubahan lainnya yang diatur dalam SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 adalah mengenai sistem pembacaan berkas secara serentak atau bersamaan. Sistem ini merubah sistem membaca


berkas secara bergiliran dari mulai Pembaca 1, Pembaca 2 dan Pembaca 3. Dalam sistem membaca serentak, berkas digandakan sejumlah hakim agung dalam majelis. Sejak awal ketua majelis sudah menentukan hari musyawarah untuk perkara tersebut sehingga masing-masing hakim agung mengetahui interval waktu untuk mempelajari berkas. Sistem membaca berkas secara serentak ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemeriksaan berkas dan peningkatan kualitas putusan. Perubahan sistem pembacaan berkas secara serentak ini hingga akhir tahun 2012 belum berjalan secara efektif, sehingga perlu diefektifkan di tahun 2013.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Isu adanya inkonsistensi putusan Mahkamah Agung terhadap persoalan serupa menjadi salah satu alasan pendorong pemberlakuan sistem kamar. Inkonsistensi putusan ini pula yang disinyalir menjadi penyebab orang untuk “coba-coba” melakukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali sehingga perkara di Mahkamah Agung kian menggunung. Kondisi ini berkontribusi pula terhadap lamanya penyelesaian perkara.

Kenyataan tersebut menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk segera menggelar rapat pleno kamar di semester pertama pemberlakuan sistem kamar. Agenda prioritas yang dibahas dalam pleno ini adalah menjaga kesatuan hukum. Untuk itu, dalam rentang waktu bulan Maret hingga Mei 2011 setiap kamar membahas persoalan hukum yang seringkali memicu adanya perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan Mahkamah Agung terhadap persoalan yang sama. Hasil rapat pleno ini adalah disepakatinya rumusan hukum untuk masing-masing kamar di Mahkamah Agung. Sebagai sebuah kesepakatan kamar, maka rumusan ini pada dasarnya mengikat bagi para anggota kamar.

Oleh karena substansi rumusan hukum tersebut ada yang berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan


banding, maka Ketua Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2012. Dalam sema ini diharuskan kepada pengadilan tingkat pertama dan banding untuk mempedomani hasil rumusan kamar sepanjang berkenaan dengan kewenangannya.

c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 106 KMA/SK/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Sebagai sebuah sistem baru, pemberlakuan sistem kamar benar-benar membutuhkan kerja di atas maksimal. Penyusunan instrumen regulasi, dukungan sistem informasi, penyesuaian alur perkara adalah beberapa hal yang mengiringi pemberlakuan sistem kamar. Untuk itu perlu dibentuk Kelompok Kerja yang berkonsentrasi pada implementasi sistem kamar. Pembentukan Pokja ini didasarkan pada SK KMA No. 106 KMA/SK/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Dalam kaitannya dengan manajemen perkara, khususnya mengenai alur penanganan perkara, Panitera Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja Alur Penanganan Perkara melalui Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 081/PAN/SK/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Alur dan Tata Kerja Penanganan Perkara dalam Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Pada dasarnya SK ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Diktum Ketiga SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 yang memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan perubahan-perubahan administrasi yang diperlukan untuk penanganan perkara sesuai sistem kamar.

2. Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara (Business Process Reengineering) Bagi sebuah organisasi penataan ulang proses bisnis (tata laksana) harus merupakan siklus aktivitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu salah satu agenda dalam arahan pembaruan manajemen perkara


yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah penataan ulang proses manajemen perkara. Agenda ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memudahkan publik dalam mengakses pengadilan. Kedua, efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara sehingga ada peningkatan kinerja Mahkamah Agung. Selama tahun 2012, Mahkamah Agung terus-menerus melakukan penataan ulang proses manajemen perkara. Aktivitas ini sebagian merupakan kelanjutan dari proses yang telah dilakukan tahun sebelumnya dan sebagian lain merupakan inisiatif baru. Kegiatan penataan ulang proses manajemen perkara sepanjang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Mendorong penggunaan Direktori Putusan sebagai media tunggal pengiriman dokumen elektronik untuk perkara yang diajukan Kasasi/Peninjauan Kembali.

SEMA No. 14 Tahun 2010 mengatur alternatif media pengiriman dokumen elektronik, yaitu melalui compact disc (CD), e-mail atau komunikasi data direktori putusan. Kepatuhan pengadilan terhadap SEMA ini dinilai cukup baik. Media yang paling banyak menjadi pilihan pengadilan dalam pengiriman dokumen elektronik ini adalah compact disc. Bahkan SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diidentikkan dengan kewajiban menyertakan CD dalam pengajuan kasasi/peninjauan kembali.

Seiring dengan berjalannya proses, ternyata ada beberapa masalah timbul dalam pengiriman menggunakan CD. Antara lain CD kosong, CD pecah, tidak terbaca atau format file tidak bisa diedit. Menyikapi hal ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung mendorong pengadilan tingkat pertama untuk memanfaatkan fitur komunikasi data direktori putusan Mahkamah Agung. Pengiriman dokumen elektronik menggunakan media ini bisa mengeliminir kendala-kendala pengiriman yang menggunakan media CD.

Upaya kepaniteraan untuk mendorong pengadilan tingkat pertama menggunakan aplikasi komunikasi data direktori


putusan dilakukan melalui berbagai pendekatan. Antara lain sosialisasi melalui website dan sosialisasi tatap muka dengan pengadilan tingkat pertama. Selain atas inisiatif kepaniteraan, sosialisasi model terakhir ini dilaksanakan juga beberapa kali diselenggarakan atas biaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan Pengadilan Tingkat Banding. Daerah hukum pengadilan yang pernah menjadi tempat sosialisasi sepanjang tahun 2012 adalah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT Banjarmasin, PT Medan, PT Jayapura, PT Surabaya, PT Denpasar, dan PT Tata Usaha Negara Makassar.

Untuk efektivitas pengiriman dokumen elektronik, direkomen-dasikan adanya perubahan aturan yang menetapkan aplikasi komunikasi data direktori putusan sebagai media tunggal pengiriman dokumen elektronik.

b. Standardisasi dan Elektronisasi Template Putusan Mahkamah Agung

Penyusunan template putusan merupakan upaya lainnya dari aktivitas penataan ulang proses manajemen perkara. Penyediaan template putusan menjadi salah satu upaya debottlenecking masalah kelambanan proses minutasi putusan di Mahkamah Agung.

Penyediaan template merupakan rekayasa proses untuk mempermudah, mempercepat, dan menstandarkan bentuk dan format putusan Mahkamah Agung.

Untuk memastikan template yang sudah disusun dipedomani oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses penyusunan putusan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan SEMA tersebut ada 6 (enam) jenis template, yaitu:

1. Template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus;2. Template putusan perkara pidana militer;3. Template putusan perkara perdata umum;


4. Template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: perkara Kepailitan, HAKI, BPSK, PHI, KPPU, dan Parpol);

5. Template putusan perkara perdata agama;6. Template putusan perkara tata usaha negara (dengan sub

varian: HUM dan Pajak).

3. Penyederhanaan Proses Berperkara dalam Penerbitan Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif.

Pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kasus ini terutama terjadi di kalangan masyarakat tidak mampu dan marginal. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Untuk mempermudah akses terhadap pengadilan dalam kaitannya dengan penerbitan penetapan bagi pencatatan kelahiran yang melampaui batas satu tahun, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif.

Substansi SEMA ini mengatur penyederhanaan proses berperkara di pengadilan. Dalam cetak biru pembaruan peradilan, penyederhanaan proses berperkara merupakan bagian dari pembaruan fungsi teknis. Tujuannya adalah: meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan menekan biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

Beberapa pengaturan penyederhanaan proses berperkara yang tertuang dalam SEMA No. 06 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan secara kolektif. yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui pada instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan


berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

- Sidang pemeriksaan permohonan dapat dilakukan di luar gedung Pengadilan Negeri (zitting plaats atau sidang keliling).

- Proses pemanggilan bisa dilakukan melalui kepala instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan untuk diteruskan pemberitahuan panggilan tersebut kepada kecamatan dan/atau kelurahan/desa atau relaas panggilan ini juga dapat diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri.

- Bagi Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

4. Bench Learning Manajemen Perkara dengan Pengadilan di Negara

yang Lebih Maju

Saling belajar dan tukar pengalaman (bench learning) merupakan bagian dari siklus perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement cycle). Diantara proses bench learning yang dilakukan Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di bidang manajemen perkara adalah melalui kegiatan magang hakim yustisial Mahkamah Agung di Pengadilan Federal Australia.

Kegiatan magang ini didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) melalui fasilitas Indonesia-Australia Partnership for Justice (AIPJ). Pelaksanaan program magang ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama pada Mei 2012 dan tahap kedua pada Oktober 2012.

Dalam kegiatan magang tahap pertama, diikuti oleh tiga orang hakim yustisial MA yang mewakili peradilan umum (Bambang Heri Mulyono), peradilan agama (Asep Nursobah) dan peradilan tata usaha negara (Subur MS). Sedangkan magang tahap kedua selain diikuti oleh ketiga orang hakim yustisisal tersebut, juga diikutsertakan seorang hakim agung (Prof. Takdir Rachmadi), Kepala Biro Hukum


Gambar 1 : Salah satu aktivitas magang di Federal Court Australia Melbourne

dan Humas (Dr. Ridwan Mansur, SH, MH) dan dua orang hakim yustisial sebagai peninjau (Lucas Prakoso dan Budi Prasetyo).

Program magang tahap pertama dipusatkan di Kepaniteraan FCA Melbourne, sedangkan tahap kedua dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kepaniteraan FCA Brisbane, dan Kepaniteraan FCA Melbourne.

Fokus utama kegiatan magang adalah mengenai business process reengineering manajemen perkara, monitoring beban kerja, template putusan, publikasi informasi, modernisasi manajemen perkara, small claim court dan electronic court. Hasil dari kegiatan magang, para peserta membuat rencana aksi yang dipresentasikan kepada Kelompok Kerja Manajemen Perkara.

Selain kegiatan magang, bench learning juga dilakukan melalui studi banding penerapan sistem kamar di Hooge Raad Belanda. Mahkamah Agung mulai menerapkan sistem kamar sejak 1 Oktober 2011 membutuhkan sharing pengalaman dari pengadilan yang sudah melaksanakan sistem ini terlebih dahulu, seperti Belanda. Studi banding ke Hooge Raad Belanda ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan konferensi IACA.


5. Modernisasi Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara merupakan bagian dari siklus perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement cycle). Oleh karena itu agenda modernisasi manajemen perkara tidak akan pernah berhenti pada satu titik masa. Selama tahun 2012 agenda modernisasi manajemen perkara diarahkan agar sesuai rencana Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Berdasarkan Cetak Biru, fokus modernisasi manajemen perkara ditujukan pada transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara, dan pelaporan perkara berbasis elektronik. Berikut ini kegiatan modernisasi manajemen perkara yang dilaksanakan selama tahun 2012:

a. Penambahan Fitur Quality Control dalam Sistem Informasi Perkara

Upaya keterbukaan informasi perkara telah dilakukan Mahkamah Agung RI sejak 2007 dan dalam tahun-tahun berikutnya selalu dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, update yang dilakukan dalam sistem informasi perkara adalah fitur quality control. Fitur ini menjadikan informasi perkara yang sudah diunggah tidak langsung publish tetapi harus melalui proses approval dari petugas quality control. Fitur ini berhasil mengurangi angka kekeliruan informasi perkara yang dipublikasikan di website. Sedangkan untuk updating informasi, Kepaniteraan Mahkamah Agung membentuk Tim Monitoring Informasi Perkara yang dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan menjadi bagian dari SK Tim Monitoring.

b. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Case Tracking System) di Pengadilan Negeri

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung bekerja sama dengan C4J – USAID mengembangkan aplikasi manajemen perkara berbasis web yang dinamakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Fungsi utama aplikasi CTS adalah untuk melakukan penelusuran (tracking) terhadap


data perkara perdata gugatan, perdata permohonan, dan pidana biasa pada pengadilan negeri.

Pada tanggal 17 Desember 2012 Ketua Mahkamah Agung telah meresmikan peluncuran meluncurkan SIPP/CTS versi 2 di Denpasar. CTS Versi 2 ini merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. SIPP/CTS versi 2 mengakomodir kebutuhan penelusuran perkara gugatan perdata dan perkara-perkara khusus. Dalam SIPP versi 2 ini juga ada kemudahan-kemudahan lain karena sudah dilengkapi dengan dokumen template dan sistem pelaporan yang lebih lengkap dan terpadu untuk kebutuhan Pengadilan Tinggi, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Tujuan utama modernisasi manajemen perkara melalui implementasi aplikasi CTS/SIPP pada pengadilan negeri adalah:

- Terciptanya tertib administrasi perkara yang modern, efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal pengadilan maupun pihak lain yang membutuhkan informasi perkara

- Tersedianya perangkat pendukung (supporting tools) yang memberikan kemudahan administrasi dalam :- Monitoring perkara dengan adanya pengingat (reminder)

setiap tahapan proses perkara;

Gambar 2 : Tampilan Antar Muka Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri


- Cari temu (search & found) data perkara;- Pelaporan otomatis untuk memperoleh gambaran kinerja

pengelolaan perkara di pengadilan;- Analisis bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan

perkara.

Hingga akhir Desember 2012, SIPP/CTS ini telah dikembangkan di lebih dari 130 Pengadilan Negeri. Untuk meningkatkan kepatuhan pengadilan dalam mengimplementasikan CTS, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran No.559/DJU/Hk.00.7/VI/2012 tanggal 12 Juni 2011 tentang Pelaksanaan SIPP di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai arahan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk menerapkan SIPP/CTS dalam proses manajemen perkara.

c. Integrasi Data Perkara Nasional Peradilan Agama

Salah satu bentuk modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan agama adalah penerapan sistem Aplikasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA). SIADPA ini merupakan otomatisasi dari sistem manajemen perkara peradilan yang meliputi: prosedur penyelenggaraan administrasi perkara pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, pola register perkara, pola pelaporan perkara, pola keuangan perkara dan pola kearsipan

Penerapan SIADPA di pengadilan agama telah dimulai sejak awal tahun 2000 dan menjadi program yang berkelanjutan hingga kini. Pada tahun 2011, Ditjen Badan Peradilan Agama melakukan upgrade sistem yang didasarkan pada kebutuhan akan adanya standardisasi template dokumen administrasi perkara, penyesuaian dengan pedoman penyelenggaraan administrasi dan teknis di lingkungan peradilan agama dan adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. SIADPA yang telah diupgrade tersebut diberi nama “SIADPA PLUS”. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen Badilag, tingkat implementasi SIADPA PLUS pada pengadilan agama telah mencapai angka 100%.


Untuk memberdayakan data dan informasi yang tersedia pada SIADPA masing-masing pengadilan agama, pada tahun 2012 Ditjen Badilag membangun sistem berbasis web untuk mengkonsolidasikan data perkara elektronik secara nasional. Sistem ini bisa diakses publik melalui alamat www.infoperkara.badilag.net.

Proses komunikasi data antara pengadilan agama dan sistem informasi perkara nasional ini terjadi antar aplikasi. SIADPA plus akan mengirim data secara periodik ke aplikasi pusat data nasional, selanjutnya dikonsolidasikan dan kemudian dipublikasikan.

Fitur informasi yang tersedia pada Pusat Data Perkara Peradilan Agama Nasional (www.infoperkara.badilag.net) ini, adalah:

1. Informasi PerkaraMenu ini menyajikan informasi perkara pada seluruh pengadilan agama secara online. Untuk mendapatkan ini, publik cukup memasukkan nama atau nomor perkara dan nama pengadilan agama. Setelah memasukkan data-data tersebut, maka didapat informasi mengenai identitas perkara, informasi persidangan, status penyelesaian perkara hingga biaya perkara.

Gambar 3 : Salah satu fitur pada Pusat Data Perkara Peradilan Agama Nasional


2. Statistik PerkaraMenu ini menyajikan informasi rekapitulasi perkara diterima, perkara prodeo, rekap jenis perkara, rekap jenis usia dan rekap perkara diputus dari setiap pengadilan agama di seluruh Indonesia. Dalam menu ini juga disajikan faktor penyebab perceraian secara nasional.

3. Informasi Akta CeraiBagi para pihak yang berperkara, informasi tentang akta cerai ini sangat penting. Hal in karena akta cerai merupakan produk akhir dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang menjadi bukti otentik tentang peristiwa hukum perceraian. Sementara bagi publik menu ini sebagai instrumen verifikasi online bagi otentikasi akta cerai.

4. Data Penyelenggaraan Sidang Keliling dan Perkara ProdeoDalam rangka program access to justice, Pengadilan Agama setiap tahun menyelenggarakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan atau dikenal dengan istilah sidang keliling. Informasi tentang pengadilan agama penyelenggara sidang keliling, pagu dan realisasi anggaran, dan intensitas penyelenggaraannya bisa diakses di sistem ini. Selain sidang keliling, informasi perkara prodeo pun bisa diakses di infoperkara.badilag.net ini.

d. Perekaman Proses Persidangan Perkara Tipikor dan Perkara yang Menarik Perhatian Publik Lainnya

Pada penghujung tahun 2012 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Rekaman audio visual persidangan menjadi bagian dari sistem administrasi perkara. Tak ubahnya sebagai sebuah berita acara, rekaman audio visual persidangan ini menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengadilan (Bundel A). Meski di masa mendatang rekaman persidangan ini menjadi prosedur bagi semua perkara pidana, namun untuk tahap pertama diprioritaskan bagi perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara menarik perhatian lainnya.


SEMA No. 4 Tahun 2012 ini dikeluarkan sebagai wujud peran serta Mahkamah Agung dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011.

6. Meningkatkan Kualitas Layanan Pemberian Informasi ke Publik

a. Peluncuran Maklumat Pelayanan One Day Publish

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi perkara, pada tanggal 12 April 2012 Mahkamah Agung meluncurkan standar layanan ‘One Day Publish’ di Hotel Aryaduta Karawaci Tangerang. Peluncuran maklumat One Day Publish ini bersamaan dengan keikutsertaan layanan website informasi perkara (info perkara dan direktori putusan) dalam ajang kompetisi Open Government Indonesia yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). One Day Publish dalam konteks publikasi informasi perkara memiliki dua definisi layanan. Pertama, Mahkamah Agung mempublikasikan informasi perkara (amar singkat putusan)

Gambar 4 : Berita Peluncuran One Day Publish oleh Kepaniteraan MA yang dilansir oleh website UKP4


pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Kedua, Mahkamah Agung akan mempublikasikan salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Untuk efektivitas layanan One Day Publish, sebelumnya Panitera Mahkamah Agung telah membuat Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Panitera No. 052/PAN/SK/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dibekali Standar Operasional Prosedur yang memastikan informasi yang tersaji sesuai dengan standar One Day Publish.

Peluncuran One Day Publish ini telah berhasil meningkatkan kualitas informasi perkara yang ditandai dengan berkurangnya pengaduan masyarakat terkait updating dan akurasi informasi.

b. Meningkatkan Jumlah Publikasi Putusan

Publikasi putusan merupakan komitmen Mahkamah Agung yang telah dimulai sejak tahun 2007. Dari tahun ke tahun jumlah putusan yang dipublikasikan di website (Direktori Putusan) terus mengalami peningkatan. Puncaknya terjadi pada 2011, ketika Direktori Putusan memuat 122.633 putusan. Jumlah ini naik 21 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya memuat 5.819 putusan. Peningkatan jumlah publikasi putusan yang luar biasa ini terjadi karena Direktori Putusan telah berubah menjadi pusat data putusan nasional sehingga semua putusan pengadilan di publikasikan di Direktori Putusan. Tingkat partisipasi dari pengadilan pun dari waktu ke waktu terus meningkat.

Pada tahun 2012, Direktori Putusan berhasil meng-upload 234.380 putusan. Dengan ter-upload-nya 234.380 putusan maka prestasi yang dicapai pada tahun 2011 tersebut terlampaui. Bahkan meningkat hingga 91,16% atau bertambah 111.787 putusan. Total jumlah putusan yang ter-upload di Direktori Putusan hingga akhir tahun 2012 adalah 378.818 putusan.


Publikasi putusan ini selain menjadi komitmen Mahkamah Agung berdasarka SK KMA No. 144/2007 jo SK KMA No. 1-144/2011, juga menjadi bagian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam Inpres ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap 8 sub rencana aksi. Diantaranya adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan) dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

c. Manfaat Publikasi Putusan Dirasakan Hingga Kalangan Non Hukum

Jumlah publikasi putusan yang kian meningkat menarik minat orang untuk mengakses Direktori Putusan. Berdasarkan data kepaniteraan, Direktori Putusan diakses setiap harinya oleh lebih dari 2.500 pengunjung, 50% diantaranya adalah pengunjung baru. Rata-rata durasi setiap kali kunjungan adalah 8,3 menit.

Grafik 1 : Perkembangan Publikasi Putusan Periode 2007-2012


Sebagian besar pengguna Direktori Putusan adalah komunitas hukum. Namun belakangan ini ada fenomena menarik. Ternyata Direktori Putusan digunakan oleh perusahaan swasta (bagian human resources development) untuk menelusuri rekam jejak pelamar di perusahaannya. Bagian personalia perusahaan tersebut menggunakan fitur pencarian pada Direktori Putusan dengan menuliskan nama pelamar. Langkah ini ternyata membawakan hasil. Berdasarkan informasi Direktori Putusan, diantara pelamar pernah tersangkut kasus pidana. Informasi ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan tersebut untuk proses rekrutmen pegawainya.

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili,

Gambar 5 : Berita di Media Online tentang Pemanfaatan Direktori Putusan oleh Kalangan Swasta


dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah: kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan oleh kesekretariatan Mahkamah Agung.

1. Penerimaan Perkara Tahun 2012

Arus perkara masuk ke Mahkamah Agung melalui pintu Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata sesuai dengan jenis perkara yang bersangkutan. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara ini adalah menelaah kelengkapan berkas perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi oleh Panitera Muda Perkara. Direktorat Pranata akan meneruskan berkas perkara ke Panitera Muda hanya terhadap perkara yang dinyatakan lengkap. Sedangkan bagi berkas yang tidak lengkap penyerahannya ditunda hingga pengadilan pengaju melengkapi kekurangan berkasnya.

Selama tahun 2012, berkas perkara yang diterima Mahkamah Agung melalui Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara berjumlah 13.591 perkara. Dari jumlah tersebut, berkas yang didistribusikan ke panitera muda berjumlah 13.212. Dari data tersebut 379 perkara dinyatakan tidak lengkap sehingga distribusi ke panitera muda ditunda hingga berkasnya dilengkapi. Berikut ini data penerimaan berkas perkara di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara:


Tabel 1 : Data Keadaan Perkara yang Diterima Direktorat Pranata Perkara Tahun 2012

No Jenis Perkara Sisa Tahun 2011

Masuk Tahun 2012

Dikirim ke Panmud Sisa

1 Pidana Umum - 2.265 2.223 42

2 Pidana Khusus - 3.440 3.351 89

3 Perdata - 4.146 4.029 117

4 Perdata Khusus - 1.030 1.026 4

5 Perdata Agama - 782 714 68

6 Militer - 285 274 11

7 TUN - 1.643 1.595 48

Jumlah 13.591 13.212 379

2. Gambaran Umum Penanganan Perkara Tahun 2012

Keadaan penanganan perkara di Mahkamah Agung tahun 2012 berdasarkan jenis kewenangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2012

No. Jenis Kewenangan Sisa 2011

Masuk 2012

Jumlah Beban Putus Sisa

A. Perkara 1 Kasasi 5,847 10,753 16,600 8,816 7,7842 Peninjauan Kembali 1,827 2,570 4,397 2,136 2,2613 Grasi 17 37 54 11 434 Hak Uji Materil 4 52 56 28 28

Jumlah 2012 7,695 13,412 21,107 10,991 10,116

Jumlah 2011 8,424 12,990 21,414 13,719 7,695

Perbandingan 3.25% -1.43% -19.88% 31.46%

B. Non Perkara 1 Permohonan Fatwa 0 153 153 22 131 2 Sengketa Kewenangan 0 0 0 0 0 Jumlah 0 22 22 22 0

Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2012, Mahkamah Agung menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 13.412 perkara. Jumlah ini naik 3,24% dari tahun 2011 yang menerima 12.990


perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Mahkamah Agung pada tahun 2012 berjumlah 21.107 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini turun 1,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 21.414 perkara. Meningkatnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agug di tahun 2012 ini menguatkan premis bahwa tren perkara masuk ke MA selalu naik dari tahun ke tahun.

Grafik 2 : Perkara yang diterima MA tahun 2004-2012

Produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada tahun 2012 berjumlah 10.991 perkara. Jumlah ini turun 19,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berhasil memutus 13.719 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban kerja di tahun 2012 berada di level 52,07%. Nilai rasio ini turun 11,99% dari tahun 2011 yang mencapai 64,07%.

Sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 10.116 perkara. Jumlah ini naik 31,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 7.695 perkara.

Menurunnya produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berdampak pula meningkatnya sisa perkara di akhir


tahun 2012. Salah satunya dikarenakan berkurangnya 10 orang hakim agung, sehingga menjelang akhir 2012 Mahkamah Agung hanya memiliki 44 orang hakim agung. Dari sepuluh orang hakim agung ini, delapan orang hakim agung diantaranya pensiun sementara sisanya satu orang meninggal dunia dan satu orang hakim agung diberhentikan. Bagi hakim agung yang pensiun, tiga bulan sebelumnya sudah tidak mendapat distribusi perkara baru. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2011. Jumlah hakim agung ketika itu berjumlah 54 orang, dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding.

Jika dibandingkan jumlah beban yang ditangani tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah hakim agung pada masing-masing tahun, secara kasar diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3 : Perbandingan Jumlah Hakim Agung dengan Jumlah Beban dan Produktivitas Tahun 2011-2012

No TahunJumlah Hakim Agung

Jumlah Beban

Jumlah Beban Rata-rata

Jumlah Perkara Putus

Produktivitas Rata-Rata Hakim Agung

1 2011 54 21.414 396,56 13.719 254,06

2 2012 44 21.107 479,70 10.995 249,89

Meningkatnya perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 ini tidak terjadi di semua jenis perkara. Perkara pidana umum dan pidana khusus mengalami penurunan masing-masing 0,55% dan 3,89%. Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan perkara yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu perkara dalam rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) mendominasi perkara masuk dengan porsi 42,02% dari keseluruhan perkara. Sedangkan perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) hanya 38,91% dari keseluruhan perkara. Pada tahun 2012 terjadi fenomena sebaliknya. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan prosesntase tertinggi dari


keseluruhan perkara, yakni 40,49%. Sementara perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 39,73%. Adapun urutan perkara lainnya, trennya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu: TUN (11,99%), Agama (5,72%) dan Militer (2,08%).

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara selama tahun 2012 dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 5 : Produktivitas Mahkamah Agung memutus perkara selama tahun 2012 berdasarkan urutan prosentase putus

No. Jenis Perkara Sisa 2011 Masuk 2012 Jumlah Beban

Putus Sisa % Putus

1 Perdata Khusus 341 1.106 1.447 993 454 68,62%

2 Perdata Agama 164 767 931 620 311 66,60%

3 Militer 95 279 374 225 149 60,16%

4 Pidana 1.473 2.464 3.937 2.154 1.783 54,71%

5 Tata Usaha Negara 1.081 1.608 2.689 1.404 1.285 52,21%

6 Pidana Khusus 1.560 2.864 4.424 2.195 2.229 49,62%

7 Perdata 2.981 4.324 7.305 3.400 3.905 46,54%

JUMLAH 7.695 13.412 21.107 10.991 10.116 52,07%

Tabel 4 : Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2011 dan 2012 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

No. Jenis Perkara2011

Jumlah2012

Jumlah% Jumlah 2011 vs

2012Kasasi Pk Grasi Hum Kasasi Pk Grasi Hum

1 Perdata 3,165 824 3,989 3,525 799 4,324 8.40%

2 Perdata Khusus 853 174 1,027 897 209 1,106 7.69%

3 Pidana 2,310 145 23 2,478 2,314 140 10 2,464 -0.56%

4 Pidana Khusus 2,658 281 41 2,980 2,526 312 26 2,864 -3.89%

5 Perdata Agama 670 77 747 726 41 767 2.68%

6 Militer 258 19 0 277 253 25 1 279 0.72%

7 Tata Usaha Negara 422 1,020 50 1,492 512 1,044 52 1,608 7.77%

Total 10,336 2,540 64 50 12,990 10,753 2,570 37 52 13,412 3.25%


3. Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2012 berdasarkan Jenis Kewenangan

Uraian di bawah ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai keadaan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung pada tahun 2012

a. Keadaan Perkara Kasasi

1) Gambaran UmumMahkamah Agung menerima permohonan kasasi tahun 2012 sebanyak 10.753 perkara. Jumlah ini naik 3,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.336 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2011 berjumlah 5.847 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 16.600 perkara (78,65% dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.600 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara. Jumlah ini turun 19,62% dari tahun 2011 yang memutus perkara kasasi sebanyak 10.968 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2012 berjumlah 7.784 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini naik 33,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 5.847 perkara.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2012, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 53,11%. Nilai rasio ini turun 12,12 dari tahun sebelumnya yang mencapai 65,23%.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 6 : Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012

Jenis Perkara Sisa Masuk Jml Beban Putus Sisa % putus

Perdata 2.416 3.525 5.941 2.662 3279 44,81%

Perdata Khusus 292 897 1.189 830 359 69,81%

Pidana 1.374 2.314 3.688 2.014 1674 54,61%

Pidana Khusus 1.340 2.526 3.866 2.027 1839 52,43%

Perdata Agama 147 726 873 582 291 66,67%

Pidana Militer 83 253 336 206 130 61,31%

TUN 199 512 711 495 216 69,62%

Jumlah 5.851 10.753 16.604 8.816 7.788

Dari jumlah 8.816 perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 tersebut, permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya 18% perkara (1.577). Sebagian besar perkara, yaitu 70% (6218 perkara), permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Sedangkan 12% sisanya (1021) dinyatakan tidak dapat diterima.

Tabel 7 : Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2012

No Jenis Perkara Jml Putus

Amar

KetKabul Tolak

Tidak Dapat

Diterima

1 Perdata 2.662 377 2.195 90


3 Pidana 2.014 271 1.256 487

4 Pidana Khusus 2.027 580 1.189 255


6 Militer 206 19 148 39


Jumlah 8.816 1.577 6.218 1.021

Berikut ini adalah figur kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung Tahun 2012.


Grafik 3 : Kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung

2) Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 berjumlah 3.525 perkara. Jumlah ini meningkat 11,37% dari penerimaan perkara tahun 2011 yang berjumlah 3.165 perkara. Dari 3.525 perkara kasasi perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar 1429 perkara (40,53%) merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah. Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 8 : Klasifikasi perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012

No. Klasifikasi Jumlah %

1 Tanah 1.429 40,53%

2 Ganti Rugi 700 19,85%

3 Perikatan 364 10,32%

5 Wanprestasi 267 7,57%

6 Perlawanan 215 6,10%

4 Perbuatan Melawan Hukum 200 5,67%



7 Perceraian 189 5,36%

8 Waris 53 1,50%

9 Class Action 2 0,06%

10 Lain-lain 107 3,03%

Jumlah 3.526 100%

Hingga akhir Desember 2012, perkara kasasi perdata yang berhasil diputus berjumlah 2.662 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2012 berjumlah 3.279 perkara atau 42,12% dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi perdata ini adalah: kabul (14,16%), tolak (82,46%), dan tidak dapat diterima (3,38%).

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara kasasi perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 berjumlah 897 perkara. Jumlah ini naik 5,16 % dari tahun 2011 yang berjumlah 853 perkara. Pada tahun 2012 ini masuk perkara sengketa informasi yang merupakan perkara baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 jo PERMA No. 2 Tahun 2011.

Jumlah terbesar perkara kasasi perdata khusus adalah perkara perselisihan hubungan industrial, 641 perkara (71,46%). Jumlah terbesar berikutnya adalah perkara kepailitan, 89 perkara (9,92%) dan HAKI, 60 perkara (6,69%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:


Tabel 9 : Klasifikasi perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 PHI 641 71,46%

2 Kepailitan 89 9,92%

3 HAKI 60 6,69%

4 Parpol 41 4,57%

5 KPPU 15 1,67%

6 BPSK 27 3,01%

7 Arbitrase 14 1,56%

8 PKPU 6 0,67%

9 Sengketa Informasi 4 0,45%

Jumlah 897 100%

Hingga akhir Desember 2012, perkara kasasi perdata khusus yang berhasil diputus berjumlah 830 perkara. Sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2012 berjumlah 359 atau 4,61% dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi perdata khusus ini adalah: kabul (23,37%), tolak (71,33%), dan tidak dapat diterima (5,30%)

c) Perkara Pidana

Perkara kasasi pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2012 berjumlah 2.314 perkara. Jumlah ini naik 0,17% dari tahun 2011 yang berjumlah 2.310 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana kekerasan menempati urutan teratas, 405 perkara (17,50%). Klasifikasi perkara pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:


Tabel 10 : Klasifikasi perkara kasasi pidana umum yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Kekerasan 405 17,50%

2 Penipuan 373 16,12%

3 Penggelapan 295 12,75%

4 Pencurian 226 9,77%

5 Pemalsuan 176 7,61%

6 Pengrusakan 128 5,53%

7 Nyawa dan Tubuh Orang 123 5,32%

8 Kealpaan 80 3,46%

9 Perbuatan Tidak Menyenangkan 79 3,41%

10 Perzinahan 58 2,51%

11 Perampasan 52 2,25%

12 Perjudian 47 2,03%

13 Keterangan Palsu 38 1,64%

14 Penadahan 36 1,56%

15 Penghinaan 31 1,34%

16 Pemerkosaan 27 1,17%

17 Penyerobotan 24 1,04%

18 Ketertiban Umum 24 1,04%

19 Pencemaran Nama Baik 22 0,95%

20 Akta Palsu 17 0,73%

21 Fitnah 10 0,43%

22 Pra Peradilan 8 0,35%

23 Lain-lain 35 1,51%

Jumlah 2314 100%

Hingga akhir Desember 2012, perkara kasasi pidana yang berhasil diputus berjumlah 2014 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana pada akhir tahun 2012 berjumlah 1.674 perkara atau 21,51% dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana ini adalah: kabul (13,46%), tolak (62,36%), dan tidak dapat diterima (24,18%)


d) Perkara Pidana Khusus

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 berjumlah 2.526 perkara. Jumlah ini turun 4,97 % dari tahun 2011 yang berjumlah 2.658 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2012, sebanyak 879 perkara (34,80%) adalah perkara tindak pidana korupsi. Urutan terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah sebagai berikut: narkotika/psikotropika 756 perkara (29,93%), dan perkara perlindungan anak 454 perkara (17,97%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 11 : Klasifikasi perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Korupsi 879 34,80%2 Narkotika & Psikotropika 756 29,93%3 Perlindungan Anak 454 17,97%4 KDRT 88 3,48%5 Kehutanan 64 2,53%6 Migas 40 1,58%7 Perikanan 31 1,23%8 Perbankan 20 0,79%9 HAKI 19 0,75%

10 Lingkungan Hidup 18 0,71%11 Kepabeanan 17 0,67%12 Pencucian Uang 14 0,55%13 Ketenagakerjaan 14 0,55%14 Perumahan 13 0,51%15 Perdagangan Orang 12 0,48%16 Kesehatan 10 0,40%17 Terorisme 10 0,40%18 Lain-lain 67 2,65%

Jumlah 2526 100%

Hingga akhir Desember 2012, perkara kasasi pidana khusus yang berhasil diputus berjumlah 2.027 perkara.


Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana khusus pada akhir tahun 2012 berjumlah 1.839 atau 23,63 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana khusus ini adalah: kabul (28,66%), tolak (58,75%), dan tidak dapat diterima (12,60%)

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 berjumlah 726 perkara. Jumlah ini naik 8,36% dari tahun 2011 yang berjumlah 670 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara sengketa perkawinan meliputi cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dll yang mencapai 544 perkara (74,93%). Jumlah terbesar berikutnya adalah kewarisan berjumlah 163 perkara (22,45%). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 12 : Klasifikasi perkara perdata agama yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Sengketa Perkawinan 544 74,93%

2 Kewarisan 163 22,45%

3 Hibah 11 1,52%

4 Wakaf 3 0,41%

5 Itsbat Nikah 3 0,41%

6 Bantahan / Perlawanan 2 0,28%

Jumlah 726 100%

Hingga akhir Desember 2012, perkara kasasi perdata agama yang berhasil diputus berjumlah 582 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi perdata agama pada akhir tahun 2012 berjumlah 291 atau (3,74%) dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi perdata agama adalah: kabul (13,06%), tolak (79,21%), dan tidak dapat diterima (7,73%)


f) Perkara Militer

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 berjumlah 253 perkara. Jumlah ini turun 1,94 % dari tahun 2011 yang berjumlah 258 perkara. Diantara jumlah perkara tersebut 9,49 % adalah perkara pidana militer, yakni desersi, 17 perkara (6,72%), dan insubordinasi, 7 perkara (2,77%)

Tabel 13 : Klasifikasi perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Kesusilaan & Kehormatan 63 24,90%

2 Narkotika & Psikotropika 38 15,02%

3 Harta Kekayaan 37 14,62%

4 Desersi 17 6,72%

5 Tubuh & Nyawa 17 6,72%

6 KDRT 15 5,93%

7 Insubordinansi 7 2,77%

8 Senjata Api 4 1,58%

9 Korupsi 2 0,79%

10 Lain-lain 53 20,95%

Jumlah 253

Hingga akhir Desember 2012, perkara kasasi pidana militer yang berhasil diputus berjumlah 206 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2012 berjumlah 130 atau 1,67% dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana militer adalah: kabul (9,22%), tolak (71,84%), dan tidak dapat diterima (18,93%).

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara kasasi Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2012 berjumlah 512 perkara. Jumlah ini naik 21,33% dari tahun 2011 yang berjumlah 422 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 264 perkara (51,56%) adalah perkara yang terkait dengan pertanahan. Perkara


terbesar lainnya adalah klasifikasi kepegawaian, 101 perkara (19,73%), perizinan 67 perkara (19,09%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 14 : Klasifikasi perkara kasasi tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Pertanahan 264 51,56%

2 Kepegawaian 101 19,73%

3 Perijinan 67 13,09%

4 Pemilu 12 2,34%

5 Lelang 11 2,15%

7 Keanggotaan Dewan 10 1,95%

6 Perburuhan 5 0,98%

8 Pemda 3 0,59%

9 lain-lain 39 7,62%

Jumlah 512 100%

Hingga akhir Desember 2012, perkara kasasi tata usaha negara yang berhasil diputus berjumlah 495 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi tata usaha negara pada akhir tahun 2012 berjumlah 212 atau 2,72 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi tata usaha negara adalah: kabul (12.05%), tolak (75.70%), dan tidak dapat diterima (12.25%).


1) Gambaran UmumMahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2012 sebanyak 2.570 perkara. Jumlah ini naik 1,18% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.540 perkara. Perkara peninjauan kembali tahun 2012 yang belum putus berjumlah 1.827 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali selama tahun 2012 berjumlah 4.397 perkara (20,83 %) dari keseluruhan perkara.


Dari jumlah beban 4.397 perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara peninjauan kembali sebanyak 2.136 perkara. Jumlah ini turun 19,34% dari tahun 2011 yang memutus perkara sebanyak 2.648 perkara.

Perkara peninjauan kembali yang belum diputus hingga 31 Desember 2012 berjumlah 2.261 perkara. Angka sisa perkara peninjauan kembali ini naik 23,75% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.827.

Rasio penyelesaian perkara peninjauan kembali tahun 2012, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani tahun ini adalah sebesar 48,58%. Nilai rasio ini turun 10,59% dari tahun 2011 yang berada di level 59,17%.

Keadaan perkara peninjauan kembali berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15 : Jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012

No Jenis Perkara Sisa 2011

Masuk Jumlah Beban

Putus Sisa Akhir

% Putus

1 Perdata 565 799 1,364 738 626 54,11%

2 Perdata Khusus 49 209 258 163 95 63,18%

3 Pidana 88 140 228 131 97 57,46%

4 Pidana Khusus 214 312 526 166 360 31,56%

5 Perdata Agama 17 41 58 38 20 65,52%

6 Militer 12 25 37 19 18 51,35%

7 Tata Usaha Negara 882 1.044 1.926 881 1.045 45,74%

Jumlah 1.827 2.570 4.397 2.136 2.261 48,58%

Berdasarkan tabel di atas, perkara tata usaha negara mengambil porsi terbesar dalam beban perkara peninjauan kembali di tahun 2012, yakni 43,80% (1.926 perkara). Diantara 1.044 perkara peninjauan kembali yang diterima


tahun 2012, sebanyak 888 perkara (85,06%) merupakan perkara pajak.

Dari 2.570 perkara peninjauan kembali yang diterima tahun 2012, sebanyak 1.468 perkara (57,16%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. Sebanyak 997 perkara (38,79%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan 102 perkara (3,97%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan banding. Rincian selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 16 : Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali

No. Jenis Perkara Jumlah Putusan yang diajukan PK

PK Kasasi Banding Pertama

1 Perdata 799 0 723 43 33

2 Perdata Khusus 209 0 189 0 20

3 Pidana 140 2 113 15 10

4 Pidana Khusus 312 0 259 22 31

5 Perdata Agama 41 0 26 4 11

6 Militer 25 0 24 0 1

7 Tata Usaha Negara 1,044 0 135 18 891

Jumlah 2.570 2 1.469 102 997

Prosentase 0,08% 57,16% 3,97% 38,79%

Dari jumlah 2.136 perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2012 tersebut, pendapat Mahkamah Agung terhadap permohonan tersebut adalah sebagai berikut: menolak permohonan peninjauan kembali sebanyak 1.679 atau 78,60%, mengabulkan, 272 perkara (12,73%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 185 perkara (8,66%). Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2012 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai mana pada tabel berikut ini:


Tabel 17 : Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2012

No. Jenis Perkara Jumlah Putus

Amar Ket.

Kabul Tolak No

1 Perdata 738 108 583 47


3 Pidana 131 5 59 67

4 Pidana Khusus 166 22 110 34


6 Militer 19 0 17 2


Jumlah 2.136 272 1.679 185

2) Rincian Keadaan Perkara Peninjauan Kembali berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara peninjauan kembali perdata yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 berjumlah 799 perkara. Jumlah ini turun 3,03% dari penerimaan perkara tahun 2011 yang berjumlah 824 perkara. Sisa perkara tahun 2011 berjumlah 565 perkara sehingga beban perkara peninjauan kembali pada tahun 2012 berjumlah 1.364 perkara. Setengah (54,94%) dari perkara peninjauan kembali perdata adalah mengenai kasus sengketa tanah. Selebihnya perbuatan melawan hukum (20,03%), wanprestasi (12,77%), dan perkara lainnya. Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:


Tabel 18 : Klasifikasi perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Tanah 439 54,94%

2 Perbuatan Melawan Hukum 160 20,03%

3 Wanprestasi 102 12,77%

4 Perceraian 22 2,75%

5 Waris 16 2,00%

6 Perlawanan 15 1,88%

7 Perikatan 12 1,50%

8 Ganti Rugi 9 1,13%

9 Lain-lain 24 3,00%

Jumlah 799 100%

Hingga akhir Desember 2012, peninjauan kembali perkara perdata yang berhasil diputus berjumlah 738 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata pada akhir tahun 2012 berjumlah 626 atau 27,69% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata adalah: kabul (14,63%), tolak (79,00%), dan tidak dapat diterima (6,37%).

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 berjumlah 209 perkara. Jumlah ini naik 20,11 % dari tahun 2011 yang berjumlah 174 perkara. Jumlah terbesar perkara peninjauan kembali perdata khusus adalah perkara perselisihan hubungan industrial, yakni 140 (66,99%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:


Tabel 19 : Klasifikasi perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 PHI 140 66,99%

2 Kepailitan 34 16,27%

3 HAKI 23 11,00%

4 PKPU 5 2,39%

5 KPPU 3 1,44%

6 Parpo 2 0,96%

7 BPSK 1 0,48%

8 Arbitrase 1 0,48%

Jumlah 209 100%

Hingga akhir Desember 2012, perkara peninjauan kembali perdata khusus yang berhasil diputus berjumlah 163 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perdata khusus pada akhir tahun 2012 berjumlah 95 atau 4,20% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata khusus adalah: kabul (9,20%), tolak (88,34%), dan tidak dapat diterima (2,45%).

c) Perkara Pidana

Peninjauan kembali perkara pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2012 berjumlah 140 perkara. Jumlah ini turun 3,45% dari tahun 2011 yang berjumlah 145 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana penipuan menempati urutan teratas, 27 perkara (19,29%). Klasifikasi perkara PK pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:


Tabel 20 : Klasifikasi perkara PK Pidana yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Penipuan 27 19,29%2 Penggelapan 21 15,00%3 Pemalsuan 18 12,86%4 Pencurian 11 7,86%5 Nyawa dan Tubuh Orang 9 6,43%6 Akta Palsu 9 6,43%7 Kekerasan 7 5,00%8 Keterangan Palsu 6 4,29%9 Pra Peradilan 5 3,57%10 Pemerkosaan 5 3,57%11 Kealpaan 3 2,14%12 Pengrusakan 3 2,14%13 Penyerobotan 3 2,14%14 Perbuatan Tidak Menyenangkan 3 2,14%15 Lain-lain 10 7,14%

Jumlah 140 100%

Hingga akhir Desember 2012, peninjauan kembali perkara pidana yang berhasil diputus berjumlah 131 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana pada akhir tahun 2012 berjumlah 97 atau 4,29% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata khusus adalah: kabul (3,82%), tolak (45,04%), dan tidak dapat diterima (51,15%).

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012 berjumlah 312 perkara. Jumlah ini naik 11,03% dari tahun 2011 yang berjumlah 281 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2012 tersebut, 197 perkara (64,14%) adalah perkara tindak pidana korupsi. Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:


Tabel 21 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Korupsi 197 63,14%

2 Narkotika & Psikotropika 40 12,82%

3 Kehutanan 22 7,05%

4 Perlindungan Anak 12 3,85%

5 KDRT 6 1,92%

6 Migas 6 1,92%

7 HAKI 4 1,28%

8 Kesehatan 4 1,28%

9 Ekonomi 3 0,96%

10 Pencucian Uang 2 0,64%

11 Perikanan 2 0,64%

12 Perzinahan 1 0,32%

13 Lain-lain 13 4,17%

Jumlah 312 100%

Hingga akhir Desember 2012, peninjauan kembali perkara pidana khusus yang berhasil diputus berjumlah 166 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana khusus pada akhir tahun 2012 berjumlah 360 atau 15,92% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata khusus adalah: kabul (13,25%), tolak (66,27%), dan tidak dapat diterima (20,48%).

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 berjumlah 41 perkara. Jumlah ini turun 46,75% dari tahun 2011 yang berjumlah 77 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara sengketa perkawinan meliputi cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dll yang berjumlah


25 perkara 60,98%. Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 22 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Sengketa Perkawinan 25 60,98%

2 Kewarisan 15 36,59%

3 Hibah 1 2,44%

4 Wakaf 0 0,00%

5 Ekonomi Syariah 0 0,00%

Jumlah 41 100%

Hingga akhir Desember 2012, peninjauan kembali perkara perdata agama yang berhasil diputus berjumlah 38 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata agama pada akhir tahun 2012 berjumlah 20 atau 0,88% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata khusus adalah: kabul (5,26%), tolak (81,58%), dan tidak dapat diterima (13,16%)

f) Perkara Militer

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 berjumlah 25 perkara. Jumlah ini naik 31,58% dari tahun 2011 yang berjumlah 19 perkara.

Tabel 23 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012

No KLASIFIKASI JML (%)

1 Tindak Pidana Umum 10 40%

2 Tindak Pidana Khusus 11 44%

3 Pidana Militer (Desersi dan Insubordinasi )

4 16%

TOTAL 25


Hingga akhir Desember 2012, peninjauan kembali perkara pidana militer yang berhasil diputus berjumlah 19 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana militer pada akhir tahun 2012 berjumlah 18 atau 0,80% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara militer adalah: kabul (0%), tolak (89,47%), dan tidak dapat diterima (10,53%)

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara peninjauan kembali Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2012 berjumlah 1.044. Jumlah ini naik 2,35% dari tahun 2011 yang berjumlah 1.020 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 888 perkara (85,06%) adalah perkara pajak. Sedangkan klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 24 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2012


1 Pajak 888 85,06%

2 Pertanahan 89 8,52%

3 Perijinan 29 2,78%

4 Kepegawaian 20 1,92%

5 Pilkades 3 0,29%

6 Perburuhan 3 0,29%

7 lain-lain 12 1,15%

Jumlah 1044 100%

Hingga akhir Desember 2012, peninjauan kembali perkara tata usaha negara yang berhasil diputus berjumlah 881 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara tata usaha negara pada akhir tahun 2012 berjumlah 1.045 atau 46,22% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata


khusus adalah: kabul (13,62%), tolak (83,43%), dan tidak dapat diterima (2,95%)


1) Keadaan Perkara Hak Uji Materiil Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 52 perkara. Jumlah ini naik 4% dari tahun sebelumnya yang menerima 50 perkara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25 : Klasifikasi peraturan dan jumlah permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung Tahun 2012

NO JENIS PERATURAN JUMLAH

1 Peraturan Pemerintah 8

2 Keputusan Presiden 3

3 Peraturan Daerah 10

4 Peraturan Menteri 13

5 Keputusan Menteri 3

6 Keputusan KPU 1

7 Peraturan KPU 2

8 Peraturan DPRD 1

9 Peraturan Dirjen Perbendaharaan 1

10 Peraturan Bupati 2

11 Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

1

12 Keputusan Gubernur 1

13 Keputusan Rektor 1

14 Peraturan Kepala Bpn 1

15 Peraturan Walikota 1

16 Peraturan Gubernur 1

TOTAL 50


Hingga akhir tahun 2012, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara hak uji materiil sebanyak 28 perkara. Sisa perkara permohonan hak uji materiil hingga akhir tahun 2012 sebanyak 28 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan hak uji materiil tahun 2012 mencapai angka 53,85%

1) Keadaan Perkara Grasi

Jumlah perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 54 perkara. Jumlah ini terdiri dari 37 perkara yang masuk tahun 2012 dan 17 perkara sisa tahun 2011. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 15 perkara. Sehingga sisa perkara grasi pada akhir tahun 2012 berjumlah 39 perkara.

Tabel 26 : Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2012

Jenis Perkara Sisa Masuk Jml Beban

Putus Sisa

Pidana Umum 11 10 21 9 12

Pidana Khusus 6 26 32 6 26

Pidana Militer - 1 1 0 1

Jumlah 17 37 37 15 39

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diterima tahun 2012, dari jumlah 26 permohonan grasi yang diterima tahun 2012, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 6 perkara. Dari 6 permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan tersebut, 4 perkara (66,67%) dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk ditolak permohonannya dan 2 perkara (33,33%) dipertimbangkan untuk dikabulkan.

2) Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah


diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selama tahun 2012, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 153 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menjawab langsung permohonan fatwa tersebut sebanyak 22 permohonan sedangkan sisanya didisposisi ke pimpinan.

4. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2012

Mahkamah Agung menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Mahkamah Agung dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target minimal clearance rate 100 % ini karena Mahkamah Agung masih memiliki tunggakan perkara.

Kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Mahkamah Agung akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/atau tunggak semakin sedikit dari periode sebelumnya.

a. Pemeriksaan Perkara

Beban pemeriksaan perkara Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 21.107. Beban ini terdiri sisa perkara tahun 2011 berjumlah 7.695 dan perkara yang diterima tahun 2012 berjumlah 13.412. Dari jumlah beban tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 10.995 perkara, atau 52,09%.


Jumlah produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada tahun 2012 ini turun 19,86% dari tahun 2011 yang telah memutus 13.719.

Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2012 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 : Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2012 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan

Jenis Perkara Kasasi PK Grasi Hum Jumlah %

Perdata 2.662 738 3.400 30,92%

Perdata Khusus 830 163 993 9,03%

Pidana 2.014 131 9 2.154 19,59%

Pidana Khusus 2.027 166 6 2.199 20,00%

Perdata Agama 582 38 620 5,64%

Pidana Militer 206 19 225 2,05%

TUN 495 881 28 1.404 12,77%

Jumlah 8.816 2.136 15 28 10.995

% 80,18% 19,43% 0,14% 0,25%

Waktu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 4 : Jumlah Perkara yang diputus Mahkamah Agung RI periode 2004-2012


Tabel 28 : Waktu Penyelesaian Perkara (putus) pada Mahkamah Agung Tahun 2012

No Jenis PerkaraLamanya Proses Pemeriksaan

(dalam tahun) Jumlah< 1 1-2 >2

1 Perdata 1.009 2.021 370 3.400


3 Pidana 1.304 774 76 2.154

4 Pidana Khusus 1.396 747 56 2.199


6 Militer 172 53 0 225

7 Tata Usaha Negara 646 674 84 1.404

Jumlah 5.749 4.656 590 10.995

% 52,29% 42,35% 5,37%

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah perkara (52,29%) yang diputus di tahun 2012 waktu penyelesaiannya tidak lebih dari setahun. Perkara-perkara ini merupakan perkara yang diregister pada tahun 2012. Sedangkan 42,35 % perkara diputus dalam waktu 1-2 tahun, dan 5,37% perkara lainnya diputus dalam waktu lebih dari dua tahun.

Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2012.

Tabel 29 : Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2012

MASUK MASUK PUTUS SISA % PUTUS

Perdata 4.324 1.009 3.315 23,33%

Perdata Khusus 1.106 762 344 68,90%

Pidana 2.464 1.304 1.160 52,92%

Pidana Khusus 2.864 1.396 1,468 48,74%

Perdata Agama 767 460 307 59,97%

Pidana Militer 279 172 107 61,65%

TUN 1.608 646 962 40,17%

Jumlah 13.412 5.749 7.663 42,86%


b. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung menerima perkara sebanyak 13.412 perkara dan mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 12.520 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada tahun 2012 berada di level 93,35%.

Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2012 ini, mengalami penurunan 23,84% dari jumlah pengiriman tahun 2011 yang berjumlah 15.223. Penurunan jumlah perkara yang dikirim ini sebagai rentetan akibat dari berkurangnya jumlah hakim agung di tahun 2011.

Dari keseluruhan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2012, sebagian besar merupakan perkara yang diregister pada tahun 2011, yaitu mencapai jumlah 64,60% (7.100 perkara). Tabel berikut ini menggambarkan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2012 berdasarkan kategori tahun register.

Tabel 30 : Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Minutasi) Tahun 2012 berdasarkan Tahun Register

Tahun RegisterJumlah

Minutasi di tahun 2012

%Durasi Penyelesaian

Perkara ( dalam tahun)

<2006 44 0,40% 6

2007 51 0,46% 5

2008 113 1,03% 4

2009 857 7,80% 3

2010 2.660 24,20% 2

2011 7.100 64,60% 1

2012 1.695 15,42% 0

Jumlah Minutasi 12.520 100%

Rasio penyelesaian perkara (minutasi) dibandingkan dengan jumlah perkara masuk (clearance rate) dalam periode 2007-2012 mencerminkan nilai yang positif. Berikut ini adalah rasio penyelesaian perkara dalam periode 2007-2012.


Tabel 31 : Rasio penyelesaian perkara dalam periode 2007 – 2012

No. Tahun MasukDikirim

ke Pengadilan Pengaju

%

1 2007 9.516 10.554 110,91

2 2008 11.338 9.351 82

3 2009 12.540 14.483 114,68

4 2010 13.480 14.662 108,77

5 2011 12.990 15.223 117,19

6 2012 13.412 12.520 93,35

Gambaran rasio penyelesaian perkara tahun 2012 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 32 : Rasio penyelesaian perkara tahun 2012 berdasarkan jenis perkara

Jenis Perkara Masuk Kirim %Perdata 4.324 4.061 93,92%

Perdata Khusus 1.106 983 88,88%

Pidana 2.464 2.513 101,99%

Pidana Khusus 2.864 2.821 98,50%

Perdata Agama 767 561 73,14%

Pidana Militer 279 169 60,57%

TUN 1.608 1.412 87,81%

Jumlah 13.412 12.520 93,35%

c. Kondisi Sisa dan Tunggakan Perkara

Mahkamah Agung memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan. Berdasarkan SK KMA No. 138 Tahun 2009, jangka waktu penanganan perkara tersebut adalah satu tahun sejak perkara tersebut diregister atau tiga puluh hari bagi perkara tertentu yang atur oleh peraturan perundang-undangan.


Dengan demikian tetapi tidak semua sisa perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara tunggak. Sebailknya, predikat tunggakan perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju dan telah melewati jangka waktu penanganan perkara.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya. Di bawah ini gambaran sisa dan tunggakan perkara pada tahun 2012.

a) Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara pada akhir Desember 2012 sebesar 10.112 perkara. Apabila dibandingkan dengan beban perkara tahun 2012 yang berjumlah 21.107, prosentase sisa perkara tersebut adalah 47,91%. Nilai prosentase sisa perkara tersebut naik 11,98% dari tahun sebelumnya yang berada di level 35,93%. Meningkatnya sisa perkara hingga jumlah 10.112 perkara merupakan yang pertama terjadi sejak tahun 2007. Sebelumnya jumlah sisa perkara selalu menunjukkan tren yang menurun. Berikut ini data sisa perkara akhir tahun sejak tahun 2007:

Tabel 33 : Data Sisa Perkara Periode 2007-2012

No Tahun Jumlah Beban Putus Sisa %

1 2007 21.541 10.714 10.827 50,26%

2 2008 22.165 13.885 8.280 37,36%

3 2009 20.820 11.985 8.835 42,44%

4 2010 22.315 13.891 8.424 37,75%

5 2011 21.414 13.719 7.695 35,93%

6 2012 21.107 10.995 10.112 47,91%


b) Tunggakan Perkara

Perkara Yang Berusia Lebih Satu Tahun Belum Putus

Sisa perkara yang belum putus pada akhir Desember 2012 berjumlah 10.112 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, perkara yang berusia di atas satu tahun (dikategorikan sebagai perkara tunggak) berjumlah 2.449 perkara (24,22%). Sementara 7.663 perkara lainnya (75,78%) berusia di bawah satu tahun yang merupakan sisa perkara yang diregister tahun 2012 yang belum putus. Adapun rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara sebagai berikut:

Tabel 34 : Rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara

No Usia Jumlah Perkara Keterangan

1 1 s/d 2 tahun 1,226 Perdata 446 36,38% (50.06%) Perdata Khusus 78 6,36% Pidana 150 12,23% Pidana Khusus 358 29,20% Perdata Agama 30 2,45% Pidana Militer 33 2,69% TUN 131 10,69% Jumlah 1,226

2 2 tahun keatas 1,223 Perdata 144 11,77% (49.94%) Perdata Khusus 32 2,62% Pidana 473 38,68% Pidana Khusus 382 31,23% Perdata Agama 0 0,00% Pidana Militer 0 0,00% TUN 192 15,70% Jumlah 1,223

Perkara tunggak 2,449

Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun.

Pada akhir Desember 2012, jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berjumlah 5.420 perkara.


Dari jumlah perkara tersebut yang dikategorikan sebagai perkara tunggak (di atas satu tahun) berjumlah 1.513, dengan kategori 1-2 tahun berjumlah 1.020 perkara dan usia 2 tahun ke atas berjumlah 493 perkara. Daftar rinci dari Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagai berikut:

Tabel 35 : Keadaan perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berusia di atas satu tahun

No Usia Jumlah Perkara Keterangan

1 1 s/d 2 tahun 1.020 Perdata 457 44,80% Perdata Khusus 36 3,53% Pidana 145 14,22% Pidana Khusus 210 20,59% Perdata Agama 11 1,08% Pidana Militer 8 0,78% TUN 153 15,00% Jumlah 1.020 100,00%

2 2 tahun keatas 493 Perdata 220 44,62% Perdata Khusus 0 0,00% Pidana 90 18,26% Pidana Khusus 108 21,91% Perdata Agama 0 0,00% Pidana Militer 0 0,00% TUN 75 15,21% Jumlah 493 100,00%

Jumlah 1.513

Berdasarkan data tersebut total tunggakan perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 3.962.

d. Kondisi Perkara yang Masih AktifYang dimaksud perkara yang masih aktif adalah perkara yang belum selesai sehingga masih beredar di Mahkamah Agung dan oleh karenanya menjadi beban tugas bagi Mahkamah Agung. Perkara aktif ini terdiri dari tiga kemungkinan: pertama, perkara belum putus; kedua, perkara sudah putus tetapi belum diminutasi; dan ketiga, sudah diminutasi tetapi pada periode pelaporan belum dikirim ke pengadilan pengaju.


Berdasarkan data laporan akhir Desember 2012, perkara aktif ini berjumlah 17.876, yang terdiri dari perkara belum putus 10.112 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 7.764 perkara. Jumlah perkara aktif ini naik 5,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16.984 perkara.

Tabel 36 : Tabel Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2007-2012

Keterangan Desember 2007

Desember 2008

Desember 2009

Desember 2010

Desember 2011

Desember 2012

Total Perkara Beredar 20.319 21.749 19.306 18.780 16.984 17.876

Total perkara Masuk 9.516 11.338 12.540 13.480 12.990 13.412

Total Perkara Dikirim 10.554 9.351 14.483 14.662 15.233 12.520

% Pengembalian VS Masuk 110.91% 82% 115% 108,77% 117% 93,35%



Jumlah Perkara 24 Bulan ke atas 6.794 5.554 2.878 2.540 2.974 2.600

Jumlah 20.319 21.749 19.306 18.780 16.984 17.876% Jumlah Perkara 1-12 Blm Vs Beredar 13,40% 23,58% 59,14% 62,14% 61,07% 65,50%

5. Kinerja Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian

a. Perkara Pidana Khusus

Perkara Pidana Khusus adalah perkara-perkara yang pengaturan tindak-pidananya diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika/psikotropika, kehutanan, perlindungan anak, lingkungan, dll. Pemisahan perkara-perkara tersebut menjadi jenis perkara tersendiri dilakukan oleh Mahkamah Agung pada 1 Juli 2007. Setelah adanya pemisahan ini, trend jumlah perkara masuk kategori pidana khusus terus naik dan melampaui jumlah perkara pidana.

Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2007 adalah sebagaimana grafik berikut ini:


Pada tahun 2012, perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung berjumlah 2.864. Jumlah ini turun 3,89 % dari tahun 2011 yang berjumlah 2980 perkara. Sementara itu sisa perkara pidana khusus tahun 2011 berjumlah 1.560 perkara, sehingga keseluruhan perkara pidana khusus yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2012 berjumlah 4.424 perkara.

Dari jumlah yang ditangani tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus 2.199 perkara, atau 49,71%. Sehingga prosentase sisa perkara pidana khusus pada akhir tahun 2012 berjumlah 50,29%.

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diregister pada tahun 2012, dari perkara masuk yang berjumlah 2.864, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 1.396 perkara, atau 48,74%. Berikut ini gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2012 berdasarkan tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

Grafik 5 : Perbandingan perkara pidana dan pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung periode 2007-2012


Tabel 37 : Gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2012 berdasarkan jenis kewenangan

No. Jenis Masuk Putus Sisa % putus1 Kasasi 2.526 1.324 1.202 52,41%2 Peninjauan Kembali 312 66 246 21,15%3 Grasi 26 6 20 23,08%

Jumlah 2.864 1.396 1.468 100%

Berdasarkan tabel tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus 52,41% perkara kasasi pidana khusus dalam waktu di bawah 1 tahun. Kualifikasi amar putusan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana khusus tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 : Kualifikasi amar putusan kasasi dalam perkara pidana khusus tahun 2012

No Kualifikasi Jumlah %

1 Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung Tolak/Tidak Dapat Diterima (Terdakwa tetap dihukum)

600 62,11%

2 Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung Kabul (Terdakwa tetap dihukum)

247 25,57%

3 Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung Kabul (Terdakwa Dihukum)

58 6%

4 Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung Kabul (Terdakwa Bebas)

0 0%

5 Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung Tolak/Tidak Dapat Diterima (Terdakwa Bebas)

61 6,31%

JUMLAH 966 100%

Berdasarkan tabel tersebut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi pidana khusus yang berakibat pada pemidanaan terdakwa sebanyak 905 perkara (93,6%). Sebanyak 6% di antara putusan pemidanaan tersebut merupakan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Putusan yang membebaskan terdakwa berjumlah 6,31%. Akan tetapi putusan yang membebaskan Terdakwa tersebut merupakan putusan bebas dari pengadilan negeri yang diajukan kasasi, dan kasasinya ditolak Mahkamah Agung sehingga terdakwa tetap bebas. Sedangkan putusan bebas yang dijatuhkan Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan pemidanaan pengadilan negeri/pengadilan, sepanjang tahun 2012 adalah nihil (0%).


Tabe

l 39

: Je

nis/

lam

anya

pem

idan

aan

perk

ara

pida

na k

husu

s ya

ng d

iput

us d

i tin

gkat

kas

asi t

ahun

201

2

No.

Mas

a H

ukum

an

Klas

ifika

si Pe

rkar

a

Koru

psi

Nar

kotik

a /

Psik

otro

pika

Kehu

-ta

nan

Perli

nd-

unga

n An

ak

Peri-

kana

n

Ling

-ku

ngan

H

idup

HAK

IKD

RTTe

ror-

isme

Penc

u-ci

an

Uan

g

Lain

- la

inJu

mla

h Pr

esen

tase

(%

)Ke

t.

1<

1 Ta

hun

1514

69

53

42

01

1271

7,35

%

21

- 2 Ta

hun

281

120

733

28

01

00

2147

348

,96%

3

3 - 5

Tahu

n 81

100

154

00

00

14

1525

626

,50%

4

6 - 1

0 Ta

hun

938

022

00

02

24

178

8,07

%

5>

10 Ta

hun

012

04

00

00

00

016

1,66

%

6Se

umur

Hid

up0

90

10

00

00

00

101,

04%

7

Mat

i0

10

00

00

00

00

10,

10%

8

Beba

s53

30

10

00

00

04

616,

31%

J u

m l

a h

439

297

1412

47

114

53

953

966

100%

Pr

osen

tase

45,4

5%30

,75%

1,45

%12

,84%

0,72

%1,

14%

0,41

%0,

52%

0,31

%0,

93%

5,49

%96

6


Berdasarkan data tersebut, sebanyak 87,93% perkara korupsi oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dinyatakan terbukti dan pelakunya dijatuhi hukuman pidana, dan 12,07% perkara dinyatakan pelakunya bebas. Putusan bebas tersebut merupakan putusan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan negeri yang dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terdakwa tetap bebas.

Pada tahun 2012, Putusan Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati terhadap 1 orang terpidana kasus narkotika/psiko-tropika. Sedangkan untuk hukuman seumur hidup, dijatuhkan kepada 9 terpidana kasus tindak pidana narkotika/psikotropika.

Selain hukuman badan, dalam perkara pidana khusus juga dikenakan hukuman denda dan uang pengganti yang keseluruhannya berjumlah Rp2.978.490.894.714. Jumlah tersebut terdiri dari uang denda Rp2.800.563.152.304, dan uang pengganti Rp177.927.742.410. Uang tersebut adalah merupakan kontribusi Mahkamah Agung dalam pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi dan kejahatan lainnya.

Tabel 40 : Rincian jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan klasifikasi perkara pidana khusus

No. Klasifikasi Perkara Jumlah Jumlah Uang Denda (Rp.)

Jumlah UangPengganti (Rp.) Ket.

1 Korupsi 439 31.146.261,000 177,927,742,410.00 2 Narkotika/Psikotropika 297 173.544.500,000 3 Kehutanan 14 223.500.000 4 Perlindungan Anak 124 6.972.500.000 5 Perikanan 7 2.650.000.000 6 Lingkungan Hidup 11 7.500.000 7 HAKI 4 0.00 8 KDRT 5 0.00 9 Terorisme 3 0.00 10 Pencucian Uang 9 5.400.000.000 11 Lain - Lain 53 2.580.618.891.304

J u m l a h 966 2.800.563.152.304 177.927.742.410

Jumlah Denda & Uang Pengganti

2.978.490.894.714

Dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah


Sementara itu dalam pemeriksaan peninjauan kembali, dari perkara masuk yang berjumlah 312 Mahkamah Agung berhasil memutus 66 perkara (21,15%). Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung sebagian besar ditolak. Jumlah putusan Peninjauan Kembali yang ditolak ini mencapai 57,58%. Peninjauan Kembali yang dikabulkan hanya 13,64%. Selebihnya, 28,79%, permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedangkan untuk permohonan grasi pidana khusus tahun 2012, dari 20 permohonan yang diterima, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sebanyak 6, dengan rincian: sebanyak 2 perkara (33,33%) dikabulkan, dan 4 perkara (66,67%) ditolak.

III. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2012

1. Gambaran Umum Perkara yang diterima oleh pengadilan seluruh Indonesia, semua lingkungan dan semua tingkatan, selama tahun 2012 berjumlah 4.058.446 perkara. Sisa perkara tahun 2011 berjumlah 121.748 sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2012 berjumlah 4.180.194. Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 ini mengalami penurunan hingga 22,05% dari tahun 2011 yang menerima 5.206.222 perkara. Dari keseluruhan beban perkara tersebut, pengadilan berhasil memutus sebanyak 3.770.406 atau 90,20 %. 28.345 perkara perdata dicabut oleh para pihak (0,68%), sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 388.443 (9,13%). Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 41 : Keadaan Perkara Pada Pengadilan se Indonesia Tahun 2012

TingkatPeradilan

Sisa2011

Masuk 2012 Jumlah Putus Cabut Sisa

Tk. Pertama 119.443 4.045.419 4.164.862 3.757.675 28.260 378.927

Tk. Banding 2.305 13.027 15.332 12.731 85 2.516

Jumlah 121.748 4.058.446 4.180.194 3.770.406 28.345 381.443


a. Peradilan Tingkat PertamaSelama tahun 2012, perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 4.045.419 perkara. Jumlah ini turun 22,08% dari penerimaan tahun 2011 yang berjumlah 5.191.482 perkara. Sementara itu sisa tahun 2011 berjumlah 119.443 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama tahun 2012 berjumlah 4.164.862 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 3.757.675 perkara, atau 90,22 % dari keseluruhan beban perkara. 28.260 perkara perdata dicabut oleh para pihak (0,68%). Sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 378.927 perkara (9,10%).

Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia sebesar 90,10 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan bisa menekan sisa perkara di level 9,26 %.

Tabel 42 : Perbandingan keadaan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011-2012

Tahun Sisa Masuk 2012 Jumlah Putus cabut Sisa

2012 119.443 4.045.419 4.164.862 3.757.675 28.260 378.9272011 110.655 5.191.482 5.302.137 5.152.480 22.495 127.162Rasio

Perbandingan 7,94% -22,08% -21,45% -27,07% 25,63% 197,99%

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2012 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 43 : Rincian keadaan perkara yang diterima masing-masing lingkungan peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia tahun 2012

LingkunganPeradilan Sisa Masuk Jml Putus Cabut Sisa

Umum 37.715 3.628.727 3.666.442 3.375.559 6.549 284.334Agama 72.158 404.968 477.126 371.457 21.711 83.958Militer 419 2.832 3.251 2.673 - 578TUN 435 1.540 1.975 1.433 - 542Pajak 8.716 7.352 16.068 6.553 - 9.515

Jumlah 119.443 4.045.419 4.164.862 3.757.675 28.260 378.927


b. Peradilan Tingkat Banding

Selama tahun 2012, perkara yang diterima pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 13.027 perkara. Jumlah ini turun 13,07% dari tahun 2011 yang berjumlah 14.747 perkara. Sementara itu sisa tahun 2011 berjumlah 2.305 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2012 berjumlah 15.332 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 12.731 perkara (83,04%). Perkara yang dicabut berjumlah 85 (0,55%), sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 2.516 perkara (16,41%).

Tabel 44 : Perbandingan keadaan perkara pada pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011-2012

Tahun Sisa Masuk 2012 Jumlah Putus cabut Sisa

2012 2305 13027 15332 12731 85 2.516

2011 2.633 14.747 17.373 14.300 0 3.073

RasioPerbandingan -12,46% -11,66% -11,75% -10,97% -18,13%

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2012 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 45 : Rincian keadaan perkara tingkat banding masing-masing lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2012

Lingkungan Peradilan Sisa Masuk Jml Putus Cabut Sisa

Umum 1905 9498 11403 9379 65 1959

Agama 200 2334 2534 2253 20 261

Militer 29 431 460 346 0 114

TUN 171 764 935 753 0 182

Jumlah 2305 13027 15332 12731 85 2516


2. Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan

a. Peradilan Umum

1) Perkara Pidana

a) Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri

Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2012 berjumlah 3.400.727 perkara. Sisa perkara tahun 2011 berjumlah 24.179 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2012 berjumlah 3.424.906 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 ini turun 28,58%, dari jumlah yang diterima tahun 2011, yaitu 4.761.797 perkara.

Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 3.282.032 perkara, atau (96,51%) dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 142.111 perkara (3,47 %) dan perkara pidana singkat, 763 perkara (0,02%).

Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2012 sebanyak 3.171.375 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 31.727 perkara (0,93%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2012 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2012 sebesar 92,60 %.

Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2012.


Tabel 46 : Keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri tahun 2012

JENIS PERKARA SISA MASUK JUMLAH PUTUS SISA

PIDANA BIASA 24.091 118.020 142.111 110.464 31.647

PIDANA SINGKAT 88 675 763 683 80

PIDANA CEPAT - 3.282.032 3.282.032 3.282.032 -

JUMLAH 24.179 3.400.727 3.424.606 3.171.375 31.727

Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus

Pengadilan Perikanan

Selama tahun 2012. pengadilan perikanan menerima 23 perkara. Jumlah ini turun 80,51 % dari tahun sebelumnya yang menerima 118 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun ini berjumlah 15 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 11 perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara perikanan sebesar 57,69 %.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Selama tahun 2012 perkara tindak pidana korupsi yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 1.032 perkara. sisa tahun 2011 berjumlah 275 perkara. sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2012 sebanyak 1.307 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2012. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus 642 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 665 perkara (50,88 %).

b) Pengadilan Tingkat Banding Selama tahun 2012 pengadilan tinggi seluruh Indonesia menangani perkara pidana sebanyak 5.754 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 5.109 perkara dan sisa perkara akhir 2011 sebanyak 645. Jumlah perkara pidana dalam tingkat banding di tahun 2012 turun 17,82


% dari tahun 2011 yang menerima 6.217 perkara. Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa, sementara perkara berkategori singkat dan cepat selesai di tingkat pertama.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang putus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan banding. menunjukkan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pidana di tingkat pertama mencapai 95,37%.

Produktivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat banding pada tahun 2012 sebanyak 5.093 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 661 perkara (11,49%).

Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pidana di tingkat banding sebesar 88,51 %.

2) Perkara Perdata

a) Pengadilan Tingkat Pertama

– Pengadilan NegeriPerkara perdata yang ditangani pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2012 berjumlah 238.866 perkara. Jumlah ini terdiri dari 226.015 perkara yang diterima tahun 2012 dan 12.851 perkara yang merupakan sisa tahun 2011. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 30.224 perkara gugatan (12,65 %) dan 208.642 perkara permohonan (87,35 %). Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2012 ini naik 330,51% dari tahun 2011 yang menerima 62.591 perkara. Peningkatan ini terjadi pada perkara permohonan. Tahun 2011 perkara permohonan yang diterima pada pengadilan negeri berjumlah 31.243 perkara. Pada tahun 2012, jumlah perkara permohonan yang diterima


pengadilan negeri se-Indonesia naik 5,5 kali lipat (555,04%), yakni berjumlah 204.635 perkara.

Meningkatnya jumlah perkara perdata ini terjadi sebagai dampak dari penerbitan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif. Setelah SEMA ini diterbitkan, beberapa pengadilan negeri menerima perkara permohonan pencatatan akta kelahiran hingga melampaui angka ribuan.

Jumlah perkara perdata yang berhasil diputus pada tahun 2012 sebanyak 202.832 perkara dan 6.475 perkara dicabut. Sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 29.559 perkara (12,37%). Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 2012 menggambarkan penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama sebesar (84,91 %).

Berikut ini figur keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2012.

Tabel 47 : Keadaan perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri tahun 2012

JENIS SISA MASUK JUMLAH PUTUS CABUT SISA

Gugatan 8.862 21.362 30.224 16.213 2,148 11.863

Permohonan 3.989 204.635 208.642 186.619 4.327 17.696Jumlah 12.851 226.015 238.866 202.832 6.475 29.559

- Perkara Perdata pada Pengadilan Khusus

Pengadilan Niaga (Kepailitan dan HaKI) Selama tahun 2012. perkara yang masuk ke pengadilan niaga berjumlah 166 perkara. Sisa perkara tahun 2011 berjumlah 45 perkara. Sehingga jumlah yang ditangani pengadilan niaga berjumlah 211 perkara. Jumlah perkara yang masuk tersebut


turun 48,13% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 320 perkara.

Dari jumlah perkara niaga yang ditangani selama tahun 2012 tersebut, 96 perkara telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan 6 perkara dicabut oleh para pihak. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara niaga sebesar 45,50 %.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pada tahun 2012, terdapat 764 perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sisa perkara tahun 2011 terdapat 362 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 1.126 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 ini turun 36,23% dari perkara yang diterima pada tahun 2011 yang ber-jumlah 1.198 perkara.

Dari jumlah tersebut. perkara yang berhasil diputus berjumlah 599 perkara dan 68 perkara dicabut. Sisa perkara perselisihan hubungan industrial pada akhir Desember 2012 berjumlah 459 perkara (40,76%).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2012. tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara PHI sebesar 53,20 %.

b) Pengadilan Tinggi

Selama tahun 2012, jumlah perkara perdata yang ditangani pada tingkat banding berjumlah 5.649 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 4.389 perkara dan sisa tahun 2011 berjumlah 1.260 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini, turun (4,17%) dibandingkan tahun 2011 yang menerima banding perkara perdata sejumlah 4.580 perkara.


Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diputus sebanyak 4.286 perkara, 15 perkara selesai karena dicabut. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 1.658 perkara (28%).

Berdasarkan data tersebut di atas, rasio penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding sebesar (71,75 %).

Dari data perbandingan perkara perdata (gugatan) yang diputus di tingkat pertama sepanjang 2012 (16.213 perkara) dan jumlah perkara banding (4.389 perkara), dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan perkara perdata, terdapat 27,07 % pencari keadilan yang tidak puas sehingga menempuh upaya hukum.

b. Peradilan Agama

a) Pengadilan AgamaPada tahun 2012. Pengadilan agama—termasuk Mahkamah Syar’iyah—menangani perkara (perdata) yang menjadi kewenangannya berjumlah 476.961 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2012 sebanyak 404.837 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 72.104. Jumlah perkara masuk tahun 2012 ini naik 11,52 % dari tahun sebelumnya yang menerima 363.041 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani sepanjang tahun 2012 tersebut, jumlah terbesar adalah perkara di bidang sengketa perkawinan, yakni Cerai Gugat 238.666 perakra (58,95%), Cerai Talak 107.780 perkara (26,62%), Itsbat Nikah 31.927 perkara (7,89%). Sedangkan jumlah perkara lainnya yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah sebagai berikut: kewarisan, 1.999 perkara (0,49%), hibah 74 perkara (0,02%), ekonomi syariah 31 perkara (0,01%), wasiat 20 perkara (0,005%), wakaf 16 perkara (0,004%) dan shadaqah 14 perkara (0,003% ).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan agama berhasil memutus sebanyak 361.116 perkara dan


dicabut oleh para pihak sebanyak 21.179 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dicabut tersebut, 3.190 (15,06%) karana keberhasilan proses mediasi. Rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama melalui perbandingan jumlah beban perkara dan jumlah perkara putus berada di level 77,24 %. dan sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 85.216 (18,25%). Prosentase penyelesaian perkara ini turun 1,03% dari tahun sebelumnya yang mencapai 78,27%.

b) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2012 berjumlah 2.533 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2012 berjumlah 2.333 perkara dan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 200 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2012 ini naik 6,53 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.190 perkara.

Perkara yang berhasil diputus pada tahun 2012 berjumlah 2.252 perkara dan 20 perkara dicabut. Angka ini menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tingkat banding di lingkungan peradilan agama tahun 2012 sebesar 88,91 % dan sisa perkara di akhir tahun sebesar 10,30 %. Rasio penyelesaian perkara ini turun 1,77% dari tahun sebelumnya yang mencapai 90,68%.

Dari data perkara pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang diputus selama tahun 2012 sebanyak 371.343 perkara dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (2.333 perkara), menggambarkan bahwa tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan agama mencapai 99,37%.

c) Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar’iyahPerkara Jinayat merupakan perkara khusus pada peradilan agama yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah


di wilayah hukum provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkara jinayat yang saat ini sudah diterima oleh Mahkamah Syar’iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah minum-minuman keras/napza (khamr), perjudian (maisir), dan khalwat. Pada tahun 2012. jumlah perkara jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah kab/kota di provinsi Aceh berjumlah 165 perkara. Terdiri dari perkara masuk tahun 2012 berjumlah 111 perkara dan sisa tahun 2011 berjumlah 54 perkara. Klasifikasi perkara jinayat yang diterima oleh Mahkamah Syar’iyah pada tahun 2012 adalah perkara maisir/perjudian 102 perkara dan khalwat 9 perkara.

Dari jumlah perkara jinayat yang ditangani tersebut. Mahkamah Syar’iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhasil memutus sebanyak 114 perkara, sehingga sisa perkara jinayat pada akhir tahun berjumlah 50 perkara (30,49%). Dari data tersebut juga tergambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara jinayat pada Mahkamah Syar’iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah (69,51 %).

Adapun perkara jinayat yang dimohonkan banding selama tahun 2012 berjumlah 1 perkara dan berhasil diputus di tahun yang sama, sehingga pada akhir tahun 2012 sisa akhir perkara jinayat 0 %.

c. Peradilan Militer

a) Pengadilan Militer

Sepanjang tahun 2012. Pengadilan Militer menangani perkara pidana sebanyak 3.251 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2012 sebanyak 2.832 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 419 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2012 ini turun 3,41 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.932 perkara.


Klasifikasi perkara pidana yang ditangani pengadilan militer selama tahun 2012 tersebut terdiri dari kejahatan sebanyak 2.596 perkara (91,67%) dan pelanggaran sebanyak 236 perkara (8,33%).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan militer berhasil memutus sebanyak 2.673 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 578 perkara atau 21,62%.

Dari data di atas tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara pada pengadilan militer sebesar 82,22 %. Rasio penyelesaian perkara ini turun 5,52 % dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 87,74 %.

b) Pengadilan Militer Tinggi

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding selama tahun 2012 berjumlah 315 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2012 berjumlah 311 perkara dan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 4 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut. Pengadilan Militer Tinggi berhasil memutus sebanyak 269 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 46 perkara (14,16%). Hal ini mengindikasikan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 85,14 %.

Dari data perkara pengadilan militer yang diputus (kategori tindak pidana kejahatan) selama tahun 2012 (2.438. perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (269 perkara). menggambarkan bahwa ada 12,76% yang menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan militer.

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2012 berjumlah 126 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara


masuk tahun 2012 berjumlah 103 perkara dan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 23 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2012 ini naik 71,67 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 60 perkara.

c) Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama menerima perkara selama tahun 2012 berjumlah 24 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2012 berjumlah 22 perkara dan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 2 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut. Pengadilan Militer Utama berhasil memutus sebanyak 14 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 10 perkara atau (41,67 %).

d. Peradilan Tata Usaha Negara

a) Pengadilan Tata Usaha Negara

Sepanjang tahun 2012. Pengadilan Tata Usaha Negara menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 1.975 perkara. Perkara masuk tahun 2012 sebanyak 1.540 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 437 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2012. jumlah perkara masuk tahun 2012 naik 7,54% dari tahun sebelumnya yang menerima 1.432 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil memutus sebanyak 1.433 perkara. Sehingga sisa perkara di akhir tahun 2012 berjumlah 542 perkara (27,44 %).

Dari data tersebut tergambar pula rasio penyelesaian perkara pada pengadilan tata usaha negara pada tahun 2012 sebesar 72,56%, atau turun 3,86 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76,36 %.


a) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menangani perkara banding pada tahun 2012 berjumlah berjumlah 892 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2012 berjumlah 736 perkara dan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 156 perkara.

Perkara banding yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2012 berjumlah 753 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 161 perkara (18,05 %). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2012 sebesar 81,96 %.

Dari data perkara yang diputus oleh PTUN selama tahun 2012 (1.433 perkara) dan perkara yang diterima oleh PTTUN pada tahun yang sama (736 perkara), menggambarkan bahwa terdapat 51,36% yang melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara.

Perkara Gugatan

Perkara gugatan/sengketa tata usaha negara tertentu yang menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama sepanjang tahun 2012 berjumlah 43 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2012 berjumlah 28 perkara dan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 15 perkara.

Perkara gugatan yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2012 berjumlah 22 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 berjumlah 21 perkara (48,84%). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2012 sebesar (51,16%).


e. Pengadilan Pajak

Selama tahun 2012, Pengadilan Pajak menangani 16.068 perkara, yang terdiri dari sisa tahun 2011 berjumlah 8.716 perkara dan perkara yang masuk tahun 2012 berjumlah 7.352 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 ini naik 4,06% dari tahun 2011 yang berjumlah 7.065 perkara.

Klasifikasi jenis perkara yang diangani Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2012 ini adalah gugatan 1.773 perkara dan banding 14.295 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2012 ini. Pengadilan Pajak berhasil memutus 6.553 perkara. Sehingga sisa perkara akhir tahun 2012 berjumlah 9.515 perkara (59,22%). Dengan demikian rasio penyelesaian perkara pada pengadilan pajak pada tahun 2012 sebesar 40,78 %. Nilai rasio ini turun 5,94 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 46,72 %.

Terhadap putusan pengadilan pajak tersebut, diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebanyak 888 perkara atau 13,55%.

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Keuangan Perkara yang dikelola Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya meliputi Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan. uang yang disetor ke negara oleh pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materiil pada Mahkamah


Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sedangkan hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara.

1. Kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya menentukan bahwa jenis PNBP pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;d. Hak Kepaniteraan Peradilan TUN; dane. Hak Kepaniteraan lainnya.

Jenis PNBP kategori hak kepaniteraan disebut dengan biaya pendaftaran yang dipungut dari setiap perkara masuk di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan jenis PNBP hak kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya penyerahan salinan putusan, hak redaksi, penyitaan, lelang atas perintah pengadilan, legalisasi, leges, dan lain-lain.

Selama tahun 2012, jumlah PNBP yang telah disetorkan ke kas negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 berjumlah Rp35,054,350,186,00 (tiga puluh lima milyar lima puluh


empat juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 48 : Jumlah PNBP Tahun 2012 yang bersumber dari Biaya Kepaniteraan

No MAP JENIS PNBP JUMLAH

1 423411 Pendapatan Legalisasi tanda tangan 2,563,985,748

2 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 802,841,408

3 423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 4,114,490,456

4 423414 Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya 1,638,587,207

5 423415 Pendapatan Ongkos Perkara 13,380,609,175

6 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 12,553,836,192

Jumlah 35,054,350,186

2. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

a) Mahkamah Agung Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan kasasi/peninjauan kembali perkara tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lainnya yang diputus pada tahun 2012 berjumlah Rp.2.800.563.152.304,00 (dua trilyun delapan ratus milyar lima ratus enam puluh tiga seratus lima puluh dua tiga ratus empat rupiah). Sedangkan jumlah uang pengganti yang harus dibawakan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus pada tahun 2012 berjumlah Rp. 177.927.742.410,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Tabel 49 : Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali

No Jenis Jumlah

1 Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll

2,800,563,152,304.00

2 Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi 177,927,742,410.00

Jumlah 2,978,490,894,714.00


b) Peradilan Umum

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan tingkat pertama/banding dalam perkara tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus pada tahun 2012 berjumlah Rp45.262.319.317.405 (empat puluh lima trilyun dua ratus enam puluh dua milyar tiga seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus lima rupiah). Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 50 : Jumlah uang denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa melalui putusan pengadilan negeri

Jumlah Perkara Jumlah denda/uang pengganti

(Rp)Korupsi Narkotika Illegal Logging Lalin

316 16345 1359 3.094.869 45.262.319.317.405

c) Peradilan Militer

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana korupsi, narkotika, perlindungan anak, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus pada tahun 2012 berjumlah Rp12.048.812.500,00 (dua belas milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi

Tabel 51 : Jumlah uang denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa melalui putusan pengadilan militer

No Kategori Perkara Jumlah

1 Kejahatan 11.223.815.000

2 Pelanggaran 824.997.500

Jumlah 12.048.812.500


3. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syari’ah Cabang Mahkamah Agung dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2012 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung sesuai dengan perkara masuk pada tahun 2012 adalah sebanyak Rp 11.784.451.036 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah). Saldo awal tahun 2012 sebesar Rp24.905.747.479,00 yang terdiri dari saldo di Bank BNI Syariah Rp24.794.208.693,00 dan Saldo Kas sebesar Rp111.538.786.

Penggunaan biaya proses per 31 Desember 2012 adalah Rp.7.743.176.880,00. Sehingga saldo per 31 Desember 2012 berjumlah Rp28.974.021.635,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Saldo ini terdiri dari:- Saldo di Bank BNI Syariah : Rp 28.389.593.393,00- Saldo Kas : Rp 557.428.242,00

b. Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat BandingBesaran biaya proses penyelesaian perkara bagi tingkat pertama berdasarkan PERMA 02 Tahun 2009 diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding besaran biaya proses tersebut adalah Rp150.000, kecuali untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ditetapkan sebesar Rp250.000.

Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2012 dengan mudah bisa diketahui dari jumlah perkara perdata yang masuk. Berdasarkan data keadaan perkara yang disajikan pada bagian sebelumnya, jumlah biaya


proses pada pengadilan tingkat banding selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 : Jumlah biaya proses dalam perkara perdata yang diterima oleh pengadilan tingkat banding

No Jenis Perkara Jumlah perkara

Biaya Proses Jumlah

1 Peradilan Umum (Perdata) 4580 150.000 687.000.000

2 Peradilan Agama (Perdata) 2190 150.000 328.500.000

3 Peradilan Tata Usaha Negara 785 250.000 196.250.000

Jumlah 1.211.750.000

Sementara itu jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama tidak serta merta dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterimanya. Hal ini karena besaran biaya proses untuk pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan masing-masing. Namun demikian untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaannya. Mahkamah Agung telah menciptakan sistem pelaporan biaya perkara berbasis web dan sms. Sistem pelaporan ini memungkinkan diketahuinya jumlah keseluruhan panjar biaya perkara. jumlah yang digunakan serta jumlah yang dikembalikan ke para pihak. Uraian mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

c. Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perkara

Sejak akhir tahun 2008, Mahkamah Agung telah merintis modernisasi sistem pelaporan biaya perkara dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis short message service (sms) dan situs web. Sistem ini bisa memastikan proses pelaporan biaya perkara dilakukan secara secara efektif dan efisien. Informasi yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik ini meliputi: saldo awal, jumlah panjar, biaya yang digunakan, sisa panjar yang dikembalikan, dan saldo akhir. Informasi pengelolaan keuangan perkara ini bisa diakses oleh publik melalui website di alamat http://sms.mahkamahagung.go.id. Sejak tahun 2012, informasi keuangan ini diperluas untuk laporan perkara prodeo, laporan sidang keliling, laporan posbakum, dan


lain-lain. Selain itu, melalui sistem ini publik bisa mengakses informasi keadaan perkara di empat lingkungan peradilan.

Halaman beranda SMS Gateway yang menampilkan keadaan perkara pengadilan di seluruh Indonesia

Pada akhir Desember 2012, kondisi keuangan perkara di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

Tabel 53 : Kondisi keuangan perkara di empat lingkungan peradilan tahun 2012

No Lingkungan Peradilan Saldo Awal Uang Masuk Uang Kembali Uang Keluar Saldo Akhir

1 Peradilan Umum Rp 1.099.803.621.248 Rp 138.229.908.460 Rp 14.018.250.885 Rp 1.109.703.346.054 Rp 114.311.932.769

2 Peradilan Agama Rp 21.507.313.965 Rp 187.207.314.080 Rp 29.449.896.859 Rp 153.061.995.273 Rp 26.202.735.913

3 Peradilan TUN Rp 1.410.599.014 Rp 4.912.089.236 Rp 608.434.564 Rp 4.042.922.375 Rp 1.623.933.049

Rp 1.122.721.534.227 Rp 330.349.311.776 Rp 44.076.582.308 Rp 1.266.808.263.702 Rp 142.138.601.731

128Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2012128

129Bagian 2 : Akses Terhadap Keadilan

KSES TERHADAP KEADILANAI. UPAYA PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN

Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan merupakan salah satu prioritas dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Bagi Mahkamah Agung, prioritas tersebut memiliki tujuan untuk memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin, selain memberikan pelayanan perkara yang berkeadilan.

Melalui upaya peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembaruan dan perubahan peradilan akan lebih bermakna apabila hasilnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama ini Mahkamah Agung telah memetakan permasalahan yang ada sebagai berikut: 1) sebagian masyarakat tidak dapat menjangkau biaya berperkara di pengadilan; 2) sebagian masyarakat sulit menjangkau lokasi pengadilan; 3) proses peradilan memakan waktu lama; 4) informasi pengadilan yang tertutup; serta 5) pelayanan yang tidak ramah bagi pengguna.

Akar persoalan dari berbagai masalah tersebut perlu dicarikan solusinya. Analisis lebih lanjut menemukan akar masalah terkait akses terhadap keadilan antara lain adalah: 1) keterbatasan infrastruktur pengadilan; 2) prosedur hukum yang tidak sensitif terhadap masyarakat miskin dan marginal; 3) masalah pada paradigma pelaksana; serta 4) kurangnya akuntabilitas dan transparansi.

Atas dasar itulah Mahkamah Agung mengembangkan solusi yang dapat mengentaskan keterbatasan akses fisik terhadap keadilan sekaligus solusi untuk mengembalikan kepercayaan dan membangun persepsi masyarakat terhadap pengadilan yang dilaksanakan dengan berbagai kebijakan yang lebih sensitif terhadap masyarakat miskin dan marginal. Sehingga peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai.


II. KEBIJAKAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL DAN MISKIN

A. Bantuan Hukum

Pelaksanaan Bantuan Hukum di pengadilan pada tahun 2012 mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan. Bantuan hukum dalam konteks ini meliputi bantuan hukum perkara pidana dan perkara perdata, pelayanan di pos bantuan hukum, dan sidang zitting plaats atau sidang keliling. Kebijakan Mahkamah Agung tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mengharuskan pengadilan memberikan pelayanan pos bantuan hukum di setiap tingkatan dan jenis pengadilan.

Setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, maka tahun 2012 dianggap sebagai peralihan pengelolaan bantuan hukum yang semula berada dalam wewenang Mahkamah Agung menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada 8 Desember 2011, Menteri Hukum dan HAM telah mengirimkan surat No. M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung.

1. Pelaksanaan pada Badan Peradilan

Pada 2012 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran operasional Pos Bantuan Hukum bagi 39 Pengadilan Negeri Kelas I.A dan I.A Khusus. Saat ini lebih dari 150 Pengadilan Negeri Kelas I.B dan Kelas II sudah menyediakan ruang Pos Bantuan Hukum. Kegiatan ini bekerja sama dengan 228 lembaga penyedia jasa advokat dan telah melayani 42.505 pencari keadilan. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2012 untuk pelaksanaan program Bantuan Hukum sebesar Rp24.681.967.000 dengan serapan sebesar Rp12.591.765.022,- (51,02 %).


Tabel 1 : Pelaksanaan Bantuan Hukum di Peradilan Umum Tahun 2012

Jumlah PN Pagu Anggaran (Rp) Serapan Anggaran (Rp)

Jumlah Layanan (pencari keadilan)

189 24.581.267.000 9.691.356.000 42.505

Pada 2012, seluruh Pengadilan Agama (359) telah melaksanakan tiga program bantuan hukum berupa pelayanan perkara prodeo, sidang keliling dan pelayanan pos bantuan hukum.

Sidang keliling yang dilaksanakan pada 273 lokasi telah memproses 23.675 perkara dengan jumlah penggunaan anggaran sebesar Rp3.682.203.698. Jumlah ini meningkat 27,63% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.549 perkara. Pelaksanaan program prodeo terhadap 12.243 perkara dengan penggunaan anggaran sebesar Rp2.095.664.300. Jumlah ini meningkat 16,52% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.507 perkara. Pelayanan bantuan hukum menghabiskan biaya Rp3.272.146.800 untuk melayani 55.860 pencari keadilan pada 69 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 59,56% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35.009 orang.

Tabel 2 : Pelaksanaan Bantuan Hukum di Peradilan Agama Tahun 2012

Program Pagu Anggaran (Rp)

Serapan Anggaran (Rp) Jumlah Layanan

Sidang Keliling 4.411.970.000 3.682.203.698 23.675

Perkara Prodeo 3.184.230.000 2.095.664.300 12.243

Pos Bantuan Hukum 4.249.700.000 3.272.146.800 55.860

Pelaksanaan program bantuan hukum pada Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dialokasikan di 5 pengadilan, yaitu PTUN Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung, dengan anggaran berjumlah Rp250.000.000, sedangkan perkara Prodeo dialokasikan di 30 pengadilan anggaran keseluruhan sebesar Rp225.000.000,-.


Realisasinya, PTUN Jakarta menyerap anggaran Rp9.600.000 dan PTUN Surabaya tersisa anggaran sebesar Rp117.000. Sedangkan pada PTUN Medan, PTUN Makassar dan PTUN Bandung tidak ada satu pun pencari keadilan yang mengajukan gugatan secara cuma-cuma. Untuk perkara prodeo dari 30 PT TUN/PT TUN hanya PTUN Surabaya yang menangani satu perkara sengketa kepegawaian secara prodeo.

Tabel 3 : Pelaksanaan Bantuan Hukum Badan Peradilan Miltun Tahun 2012

Program Jumlah Pengadilan Pagu Anggaran (Rp)

Pos Bantuan Hukum 5 250.000.000

Perkara Prodeo 30 225.000.000

Sidang Istbat Nikah di Malaysia

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Tawau, Malaysia mencatat ada sekitar 3.000 pasangan suami-isteri yang menikah secara siri di lokasi perkebunan sawit yang tidak dicatatkan berdasarkan hukum negara. Sedangkan berdasarkan hukum yang berlaku di Malaysia, terhadap pernikahan siri antar warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di perkebunan sawit tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak berwenang setempat.Mempertimbangkan hal tersebut, KJRI Tawau dengan dukungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyelenggarakan sidang istbat nikah, yaitu sidang penetapan/pengesahan perkawinan. Sasaran pelaksanaan sidang istbat ini adalah pasangan suami-isteri WNI yang telah menikah sah secara syariah. Tujuannya sebagai prosedur pengesahan atas perkawinan yang telah berlangsung secara syariah agama Islam namun belum tercatat berdasarkan hukum negara dan sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah.

Sidang istbat nikah yang berlangsung di Tawau pada 17-21 Desember 2012 menerima sebanyak 491 permohonan istbat nikah dari pasangan suami-isteri WNI/TKI di wilayah tersebut.


Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan 473 permohonan dan penolak 18 permohonan serta menggugurkan 3 permohonan karena pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Pada waktu yang sama, sidang istbat nikah berlangsung pula di Kota Kinabalu atas dukungan Konsulat Jenderal RI di Kinabalu dan Kementerian Luar Negeri. Penyelenggaraan sidang istbat nikah di KJRI Kota Kinabalu pada 2012 adalah yang kedua kali sejak pertama kali dilaksanakan pada Juni 2011.

Sebanyak 295 pasangan suami-isteri mengajukan permohonan istbat nikah yang berasal dari wilayah Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Pedalaman, Kudat, Lahat Datu dan Sarawak. Terhadap permohonan tersebut, PA Jakarta Pusat mengabulkan 147 permohonan istbat, sedangkan sebanyak 147 permohonan dinyatakan gugur karena pemohon tidak hadir dalam persidangan dan 1 permohonan ditolak.

Tabel 4 : Penyelenggaraan Sidang Istbat Nikah di Malaysia

Lokasi

Jumlah Permohonan Kabul Tolak Gugur

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Tawau - 494 - 473 - 18 - 3

Kinabalu 367 295 335 147 27 1 5 147

Penyelenggaraan sidang istbat nikah di luar negeri yang mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri ini merupakan salah satu bukti komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan peradilan kepada warga negara Indonesia di manapun berada. Program bantuan hukum berupaya menjangkau para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan terkait kondisi geografis maupun faktor ekonomi.

2. Kendala dan SolusiWalaupun sudah dilakukan beberapa pembenahan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat


tapi pada faktanya masih terdapat kendala. Kendala eksternal yang kerap dihadapi pengadilan antara lain:

1. Masih ada masyarakat yang belum mau memanfaatkan program bantuan hukum dengan berbagai pertimbangan. Pada beberapa wilayah tertentu masyarakat enggan mendapat cap orang miskin apabila menikmati layanan bantuan hukum. Hal ini menyangkut budaya setempat dan ada juga persepsi akan mendapat kesulitan dalam proses persidangan apabila mau menerima bantuan hukum.

2. Belum meratanya penyebaran informasi tentang program-program bantuan hukum bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan sehingga masih sedikit masyarakat yang mendapatkan manfaat.

3. Dalam beberapa kali pelaksanaan sidang keliling, faktor geografis juga menjadi penghambat bagi pengadilan. Seperti misalnya hakim dan petugas pengadilan harus melewati pegunungan atau menggunakan transportasi air untuk sampai ke lokasi sidang keliling.

Mahkamah Agung sendiri menyadari bahwa masih terdapat kendala secara internal yang menghambat program bantuan hukum, yaitu antara lain:

1. Pimpinan pengadilan masih kurang cermat dalam memahami SEMA No. 10 Tahun 2010 dan beberapa kebijakan pelaksanaannya seperti misalnya Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum tertanggal 18 Juni 2012 Nomor 3/DJU/SE /VI/2012 tentang Penyerapan Dana Bantuan Hukum.

2. Pengadilan juga belum maksimal memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masih sedikit masyarakat yang mengetahui program bantuan hukum dan manfaat-manfaatnya.

3. Belum meratanya penyebaran anggaran bantuan hukum sehingga tidak semua pengadilan mendapatkannya. Faktor inilah yang menghambat implementasi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dalam skala nasional.

4. Masih adanya keluhan dari masyarakat terkait petugas pos bantuan hukum yang meminta imbalan. Hal ini ditengarai


karena faktor minimnya informasi yang didapat masyarakat pencari keadilan terkait hak-haknya dan bisa juga karena keterbatasan dana yang didapat oleh petugas pos bantuan hukum tersebut.

Solusi penting yang dilakukan untuk menyempurnakan pelayanan bantuan hukum adalah melakukan sosialisasi yang terus menerus dalam berbagai kesempatan. Misalnya dalam kegiatan bimbingan kerja bagi pimpinan pengadilan, forum nasional sosialisasi SEMA No. 10 Tahun 2010, dan pada kesempatan lainnya dalam rapat kerja skala nasional atau daerah. Pengadilan juga didorong untuk terus melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal kepada masyarakat pencari keadilan.

Mahkamah Agung dalam hal ini masing-masing direktorat jenderal badan peradilan perlu memetakan kembali kebutuhan anggaran bagi program pelayanan bantuan hukum ini di pengadilan-pengadilan. Sehingga keluhan keterbatasan anggaran baik yang dilontarkan masyarakat atau warga pengadilan sendiri dapat teratasi. Mahkamah Agung akan terus melakukan monitoring dan evaluasi bagi keberhasilan pelaksanaan program ini.

3. Rencana Strategis Masa Mendatang

Setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan dapat tetap berjalan sebagaimana biasa. Pembebasan biaya perkara/prodeo dapat dijalankan dengan menggunakan acuan HIR pasal 237–241/RBg pasal 273–277, dan amanat peraturan perundang-undangan bidang peradilan.

Selain itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-55 tertanggal 28 Desember 2012 telah menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum di pengadilan akan tetap menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung dan pengelolaannya dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, telah disadari bahwasanya Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 harus dirumuskan ulang. Kendala ketiadaan anggaran untuk pembebasan biaya perkara atau untuk operasional Pos Bantuan Hukum perlu dicarikan jalan keluar. Misalnya membuka kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat melaksanakan persidangan secara probono sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Berbeda dari litigasi, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Inilah kelebihan utama proses mediasi.

Secara yuridis formal, mediasi mulai digunakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang ini kemudian digantikan dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengakomodasi mediasi.

Dalam perkembangannya, sistem peradilan Indonesia mengadopsi mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Cikal bakalnya dapat dirujuk pada SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Damai, yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 2 Tahun 2003, dan terakhir direvisi melalui PERMA No. 1 Tahun 2008. PERMA ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum (Pasal 2 ayat 2 dan 3 PERMA No. 1 Tahun 2008).


Mediasi formal di pengadilan juga mempunyai kelebihan, yaitu kesepakatan yang dicapai mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim dan akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008). Jadi mediasi mempunyai kekuatan yang luar biasa yaitu eksekutorial dan final (tidak bisa banding dan kasasi). Mediasi di pengadilan juga dapat dilakukan untuk sengketa yang berada dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2008).

Mediasi di pengadilan hanya memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan sejak penunjukan mediator sampai mencapai kesepakatan. (Pasal 13 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008). Bandingkan dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus di tingkat pertama/Pengadilan Negeri (SEMA No. 6 Tahun 1992). Belum lagi kalau sebuah kasus mencapai tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali.

Pelaksanaan mediasi di lingkup peradilan umum dan peradilan agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Walaupun demikian perkembangan positif terus meningkat dari tahun ke tahun. Khusus pada peradilan agama, keberhasilan mediasi dinilai relatif kecil. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dilakukan proses mediasi.

C. Restorative Justice

Konsep restorative justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktekkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common law system, karena konsep tersebut relatif baru di Indonesia maka tidak heran apabila penerapan konsep tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara luas.


Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tinggi negara di bidang yudikatif memahami masalah tersebut dengan melihat banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil diancam dengan hukuman 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, hal tersebut tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara tersebut yang masuk pengadilan telah membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Perkara-perkara pencurian ringan harusnya masuk kategori Tindak Pidana Ringan (lichte misdrijven) yang seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan.

Menghadapi masalah tersebut dan menjamin adanya keseragaman dalam implementasi restorative justice di lingkungan peradilan, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk menjamin kesamaan dalam penerapan konsep restorative justice pada penegak hukum pidana, maka Mahkamah Agung RI antara lain mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

D. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

Tahun 2012 ini juga merupakan tahun penting bagi pemberian akses publik terhadap keadilan. Pada bulan Februari 2012, Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pada intinya Perma ini menyesuaikan penafsiran tentang nilai uang dalam definisi pidana ringan pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP yang sudah seetengah abad tidak pernah dirubah dengan mengalikan nilai yang tertulis pada pasal-pasal tersebut dengan 10,000 kali berdasarkan tingkat kenaikan harga emas sejak tahun 1960, ketika aturan-aturan tersebut terakhir kali disesuaikan. Sehingga nilai Rp. 250 akan dibaca menjadi Rp. 2,5 juta.

Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana,


Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Sehingga para hakim yang akan mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban dari tidak efektifnya sistem hukum yang sebenarnya tersedia bagi penyelesaian jenis pidana ringan melalui proses yang lebih cepat, dan berkeadilan serta sesuai dengan bobot tindak pidananya. Selain itu penafsiran baru ini juga bertujuan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan masyarakat, dan juga secara tidak langsung akan menolong keseluruhan sistem peradilan pidana untuk bisa bekerja lebih efektif dan efisien.

Dengan sistem yang baru ini, perkara yang masuk kedalam kategori pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 akan diproses melalui acara singkat, sehingga terdakwa tidak perlu ditahan, melainkan secepat mungkin dilimpahkan ke pengadilan, dan Ketua Pengadilan akan menetapkan acara singkat, dimana perkara cukup disidang oleh hakim tunggal, dan diberi putusan segera. Perma ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pemidanaan penjara bilamana terdakwa telah terbukti bersalah dan sesuai dengan rasa keadilan memang harus dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perma ini, tanggal 17 Oktober 2012 lalu, suatu nota kesepahaman antara keempat lembaga penegak hukum telah ditanda tangani di untuk memastikan operasionalisasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini dan membantu membawa keadilan yang lebih baik bagi masyarakat melalui proses penanganan perkara tindak pidana ringan yang lebih operatif.

E. Pengesahan Pencatatan Kelahiran

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Tahun Secara Kolektif. SEMA ini mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang pencatatan kelahirannya sudah melewati batas waktu.


Penerbitan SEMA ini tak lepas dari permintaan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Dalam Negeri, agar ada jalan keluar terhadap masalah pencatatan kelahiran anak. Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Mengurus ke pengadilan negeri itulah yang selama ini dianggap menjadi salah satu masalah karena akses ke pengadilan yang belum merata. Sebagian warga, terutama yang kurang mampu, menganggap mengurus ke pengadilan memberatkan.

Kebijakan SEMA lahir untuk mempermudah masyarakat mengurus akta kelahiran. Pertama, pengadilan dapat menerima pengurusan akta lahir secara kolektif. Beberapa pemohon bisa mengajukan sekaligus permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Permohonan bisa diajukan melalui instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Kemudahan kedua adalah kemungkinan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling (zitting plaats). SEMA mengatur pengadilan negeri melaksanakan sidang keliling secara berkala sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan sidang keliling, pengadilan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil setempat.

SEMA mengatur bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara perdata sesuai SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Implementasi kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pengadilan Negeri Tabanan berhasil mendapatkan piagam penghargaan atas catatan rekor Pengadilan Negeri yang terbanyak sebagai Penyelenggara Pendukung Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Melampui Batas Waktu Satu Tahun Terbanyak dari Museum Rekor Indonesia (MURI), sebanyak 2.568 perkara yang sudah disidangkan di sidang keliling seluruhnya dari 13 Kecamatan.

Rekor MURI juga telah diberikan kepada PN Simalungun bersama dengan Bupati Simalungun atas rekor “Sidang Pencatatan Akte


Kelahiran di atas Kapal Pertama di Dunia” di Danau Toba dengan jumlah pemohon 1.130 perkara.

Selain apresiasi dari MURI kepada PN Tabanan dan PN Simalungun sebetulnya apresiasi pantas juga pantas diberikan kepada pengadilan-pengadilan negeri lainnya yang telah memproses permohonan akta kelahiran melalui mekanisme sidang keliling.

III. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK & KETERBUKAAN INFORMASI

A. Standar Pelayanan Publik di Pengadilan

Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut. Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai standar

Gambar 1 : Ketua PN Simalungun menerima rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI)


pelayanan publik di pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik, SK KMA ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, antara lain: sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.

Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar sebagaimana telah diatur dalam SK KMA ini. Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merupakan salah satu satuan kerja yang telah mengeluarkan Maklumat Pelayanan “One-Day Publish” yaitu komitmen menayangkan informasi putusan perkara pada hari yang sama ketika perkara diputus. Komitmen lain ditunjukkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara se-Sumatera Utara yang duduk bersama membahas pedoman dan penyusunan standar pelayanan pengadilan pada Juli 2012 lalu. Pengadilan Negeri Sukabumi Kota telah menyediakan informasi Standar & Maklumat Pelayanan Pengadilan pada situsnya yang berdasarkan pada SK KMA tentang Standar Pelayanan Peradilan dan juga pada SK KMA tentang Pedoman Pelayanan Informasi. Pengadilan Agama Pelaihari melakukan kerja sama dengan penyedia jasa keuangan (bank) sebagai bagian dari standar administrasi persidangan yang diatur dalam standar pelayanan pengadilannya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei


2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk menyediakan meja informasi, meja pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat Edaran ini juga untuk menindaklanjuti SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

B. Keterbukaan Informasi Peradilan

1. Publikasi Informasi Perkara & PutusanSebagai badan publik, Mahkamah Agung juga tunduk kepada aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi. Informasi peradilan yang harus dipublikasikan tersebut antara lain informasi perkara dan putusan pengadilan.

Mahkamah Agung sejak tahun 2007 telah mempublikasi putusan melalui Direktori Putusan yang beralamat di http://putusan. mahkamahagung.go.id. Saat ini lebih dari 300.000 dokumen putusan dari 4 lingkungan peradilan serta putusan Mahkamah Agung dapat diakses oleh para pihak maupun masyarakat umum untuk kepentingan akademis dan penelitian.

Para pencari keadilan dapat memantau proses berjalannya perkara di Mahkamah Agung dengan mengakses http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara. Sistem Informasi Perkara ini memuat informasi perkara, antara lain identitas para pihak, proses yang sedang berjalan dan selanjutnya akan memuat tanggal putusan beserta amar singkat putusan perkara tersebut.

Sejak 2012 Mahkamah Agung bekerja sama dengan C4J – USAID telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang dinamakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan penelusuran (tracking) perkara. SIPP/CTS ini telah dikembangkan di lebih dari 130 Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 17 Desember 2012 Ketua Mahkamah Agung telah meluncurkan SIPP/CTS versi 2 yang merupakan penyempurnaan


dari versi sebelumnya. SIPP/CTS versi 2 ini mengakomodir kebutuhan penelusuran perkara gugatan perdata dan perkara-perkara khusus. Dalam SIPP versi 2 ini juga ada kemudahan-kemudahan lain karena sudah dilengkapi dengan dokumen template dan sistem pelaporan yang lebih lengkap dan terpadu untuk kebutuhan Pengadilan Tinggi, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama, juga telah memiliki sistem layanan informasi perkara yang dinamakan SIADPA Plus. Dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada pencari keadilan, seluruh Pengadilan Agama menerapkan aplikasi SIADPA PLUS (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama). SIADPA PLUS yang diterapkan pada tahun 2011 merupakan versi baru Aplikasi SIADPA yang telah diterapkan sejak tahun 2000. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) juga mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama (SIADPTA).

Untuk memaksimalkan implementasi Aplikasi SIADPA Plus pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, Ditjen Badilag MA RI membentuk Tim Nasional Implementasi Aplikasi SIADPA Plus. Tim ini bertugas melakukan pemetaan implementasi aplikasi SIADPA Plus, mengiatkan kembali pemanfaatannya dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan internal yang terjadi pada satuan kerja di daerah. Tim tersebut juga berkoordinasi dengan Tim SIADPA Plus Daerah yang juga dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Banding.

TimNas SIADPA Plus Ditjen Badilag MA RI membuat sebuah aplikasi yang menyatukan data perkara dari seluruh pengadilan agama di Indonesia. Aplikasi tersebut diberi nama Sistem Pelaporan Perkara On Line yang dapat diakses oleh admin satker juga dapat diakses oleh public di http://infoperkara.badilag.net/ Dengan sistem ini, publik dapat mengetahui perkembangan perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan.


Sedangkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang menaungi pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara berupaya mengadopsi beberapa pilihan yang tersedia terkait sistem informasi perkara. Terdapat 5 pengadilan tata usaha negara yang mengimplementasikan aplikasi SIADPTUN yang diadopsi dari SIADPA pada pengadilan agama dan SIADPN di Pengadilan Negeri Kepanjen. Di lain pihak PT TUN mencoba mengadopsi sistem CTS.

2. Pelayanan Meja Informasi

Mahkamah Agung telah meresmikan Meja Informasi pada tanggal 19 Juli 2009. Sejak peresmian tersebut, pengadilan di seluruh Indonesia telah membangun Meja Informasi. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung meja informasi di Mahkamah Agung mencapai 3.934 pengunjung atau 2 kali lebih banyak dibanding pengunjung pada 2011 lalu yang mencapai 1.779.

Grafik 1 : Jumlah Pengunjung Meja Informasi di Mahkamah Agung s/d Desember 2012

Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang “informasi perkara” sebanyak 5.481 pengunjung (73%), “informasi pengaduan perkara” sebanyak 1.154 pengunjung (15%) dan untuk alasan lain-lain sebanyak 857 pengunjung (12%). Catatan menarik adalah meningkatnya jumlah pengaduan perkara di Meja Informasi Mahkamah Agung yang tahun lalu hanya sekitar 11%.

481

21401779

3934

0500

1000150020002500300035004000

Jumlah Pengunjung

2009201020112012


Grafik 2 : Tujuan Pengunjung Meja Informasi MA

Selain Meja Informasi yang terdapat di Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan juga memiliki Meja Informasi sebagai pintu terdepan pelayanan informasi di pengadilan meskipun belum seluruh pengadilan memiliki meja informasi. Tercatat 398 pengadilan telah memiliki Meja Informasi.

Tabel 5 : Keberadaan Meja Informasi di Pengadilan

No PeradilanKeberadaan Meja Informasi

Jumlah PengadilanSudah Ada Belum Ada

1 Peradilan Umum 191 185 376

2 Peradilan Militer 21 2 23

3 Peradilan Agama 171 218 388

4 Peradilan TUN 15 17 32

Jumlah 398 434 819

Selain datang langsung ke meja informasi di pengadilan para pencari keadilan dan masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, misalnya melalui www.badilum.info, www.badilag.net, www.ditjenmiltun.net, dan


lainnya. Lebih dari 90% pengadilan di seluruh Indonesia telah memiliki alamat situs masing-masing sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait peradilan.

Tabel 6 : Keberadaan Situs Pengadilan

No Peradilan

Status Website Peradilan Jumlah

PeradilanKeterangan

Sudah Ada

Belum Ada

1. Peradilan Umum 363 20 383 Website tidak aktif bisa disebabkan oleh serangan Virus, atau masa berlaku domain website tersebut telah habis dan tidak di perpanjang.

2. Peradilan Agama 388 0 388

3. Peradilan TUN 32 0 32

Peradilan Militer 22 1 234. Eselon 1 dan Badan

Peradilan7 0 7

Jumlah Peradilan 833

Bagian 3 : Pengawasan Internal 151

ENGAWASAN INTERNAL

I. UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN APARATUR PENGADILAN TAHUN 2012

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Namun dengan kewajiban untuk mengawasi 842 Satuan Kerja pada Badan Peradilan, maka beban yang harus diselesaikan oleh Badan Pengawasan menjadi sedemikian besar. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan tidak hanya pengawasan terhadap teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum, tetapi juga terhadap pengelola keuangan di lingkungan peradilan. Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan

2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat

5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaaan Fungsi Pengawasan

Pada 2012 Badan Pengawasan lebih fokus pada tiga hal yaitu: penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Fungsi Pengawasan, Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, dan Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaaan Fungsi Pengawasan.

A. Peningkatan Program Anti Korupsi

Pada 2012, Badan Pengawasan telah melaksanakan program anti korupsi yang merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi. Program anti korupsi ini dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut :

P


1. Sosisalisasi Kode Etik

Kegiatan yang sudah dilakukan Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada empat lingkungan peradilan di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dan Pengadilan Pajak Jakarta, yang dapat dirinci:

- Sosialisasi Kode Etik Hakim pada 4 lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Pajak.

- Sosialisasi Draf Kode Etik Panitera - Sosialisasi 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisial yaitu: a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Peraturan 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama

c. Peraturan 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Sosialiasi tiga Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dilaksanakan di empat wilayah yaitu : wilayah I di Batam, wilayah II di Tangerang, wilayah III di Makassar dan wilayah IV di Ambon.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara E-Procurement

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan Peningkatan Program Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan telah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-procurement. Ada perubahan sistem karena dahulu antara calon penyedia barang/jasa langsung bertemu dengan panitia pengadaan yang diindikasikan berpotensi terjadinya


KKN. Sistem pengadaan barang/jasa saat ini dilakukan secara e-procurement, dengan cara pengiriman data secara elektronik sehingga penyedia barang/jasa tidak lagi bertemu secara langsung.

Tahapan kegiatan pengadaan secara e-procurement : - Penyiapan SDM PBJ secara e-procurement melalui kegiatan

studi banding dan Bimtek.- Kerjasama Badan Pengawasan dengan Lembaga Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. - Impelementasi PBJ secara e-procurement - Pengembangan Sistem PBJ secara e-procurement

Pada 2012 Badan Pengawasan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement bekerjasama dengan LPSE Kementerian Keuangan. Ke depan, Badan Pengawasan berusaha untuk dapat memiliki LPSE secara mandiri.

Hasil pengadaan secara e-procurement melalui LPSE, pada 2012 sejumlah 42 paket dengan nilai pagu Rp74,912 miliar dan nilai hasil lelang sebesar Rp69,561 miliar. Dengan demikian pengadaan secara e-procurement ini dapat memberikan penghematan sebesar Rp5,351 miliar (7,14%). (Sumber: Warta E-Procurement Kementerian Keuangan Edisi V Oktober Tahun 2012).

3. Peningkatan Kompetensi Teknis Pengawasan di Bidang Program Anti Korupsi.

Dalam rangka peningkatan kualias SDM Badan Pengawasan Mahkamah Agung, khususnya pejabat struktural dan auditor Badan Pengawasan sebagai aparat pengawasan intern telah menyelenggarakan diklat mandiri bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan BPKP, meliputi:

a. Diklat Audit Kinerja.

Diklat ini dimaksudkan untuk melaksanakan audit rinci (audit substantif/pengembangan temuan), khususnya


berkaitan dengan aspek ekonomis, efektif dan efisien (3E), dan dalam pelaksanaan Tupoksi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dari hasil diklat tersebut Badan Pengawasan telah menyempurnakan Pedoman Audit Kinerja dan Integritas untuk pelaksanaan tahun 2012. Saat ini sedang disusun Pedoman Audit Kinerja untuk Satker Eselon-1 bekerjasama dengan Tim Pembaruan.

b. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa.

Diklat ini dimaksudkan untuk meyakinkan agar pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara efektif, terbuka, bersaing, transparan dan adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Hasil pelaksanaan diklat tersebut telah diaplikasikan pada kegiatan pre-award audit dan post audit Pengadaan Gedung dan Bangunan di Pengadilan Agama Bekasi. Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan erus berusaha lebih intensif melakukan kegiatan serupa dan mengembangkan kegiatan tersebut untuk melaksanakan pre-award audit pengadaan pada satker yang lain.

c. Diklat Audit Investigatif.

Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tugas-tugas investigasi agar mampu menetapkan bukti audit yang dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut hukum, melaksanakan teknik wawancara dan membuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BPAPK), serta mampu menyusun hasil laporan hasil audit investigatif.

Hasil dari Diklat tersebut telah diaplikasikan pada kegiatan audit investigatif di wilayah Jambi, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Audit Investigatif ini dilakukan berdasarkan surat pengaduan yang berasal dari pihak internal dan eksternal berisi potensi adanya kerugian negara. Dari surat pengaduan tersebut, Badan Pengawasan menggunakan pendekatan audit investigatif untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara.


4. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) merupakan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah membangun sistem anti korupsi di instansi masing-masing. Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh KPK sejak 2009. Pada 2012 Badan Pengawasan Mahkamah Agung melihat pentingnya pembangunan inisiatif antikorupsi pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu Badan Pengawasan mengikutsertakan tiga satuan kerja Mahkamah Agung untuk dinilai dalam kegiatan KPK tersebut. Ketiga satuan kerja tersebut Badan Urusan Administasi, Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama. Adapun hasil penilaian dari PIAK ini adalah sebagai berikut pada Tabel 1:

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan Mahkamah Agung yang dapat dikategorikan sebagai inovasi dalam pencegahan korupsi antara lain: program “one day publish” oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, SMS Gateway oleh Badan Peradilan MA, pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) oleh dan Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) oleh Badilag serta tersedianya pelayanan pengaduan online pada website dan adanya meja informasi dan pengaduan.


Tabe

l 1 :

Nila

i Rat

a-R

ata

Indi

kato

r U

tam

a PI

AK

201

2 M

ahka

mah

Agu

ng

Nila

iPI

AK

2012

IND

IKAT

OR

SUB

IN

DIK

ATO

R

6,36

Indi

akto

r U

tam

a(8

5,10

)7,

47

1.

Kode

Etik

Khu

sus

(20,

23)

8,44

Kete

rsed

iaan

Kod

e Et

ik K

husu

s (3

0.24

)10

,00

Kete

rsed

iaan

Mek

anis

me

Pela

pora

n da

n Pe

lem

baga

an K

ode

Etik

(3

1,69

)5,

67

Pene

gaka

n Ko

de E

tik (t

erm

asuk

rew

ard

& p

unis

hmen

t) (3

8,07

)9,

50

2.

Tran

spar

ansi

dal

am M

anaj

emen

SD

M (1

5,9)

6,58

Ters

edia

ya P

rose

s R

ekru

tmen

yan

g te

rbuk

a da

n tr

ansp

aran

(36,

86)

8,43

Ters

edia

nya

Sist

em P

enila

ian

Kin

erja

yan

g O

bjek

tif d

an T

eruk

ur

(33,

44)

3,00

Ters

edia

nya

Pros

es P

rom

osi d

an P

enem

pata

n da

lam

Jaba

tan

yang

Te

rbuk

a da

n Tr

ansp

aran

(29,

69)

8,33

3.

Tran

spar

ansi

Pen

yele

ngga

ra

Neg

ara

(12,

42)

7,56

Mek

anis

me

Pela

pora

n G

ratifi

kasi

(50,

58)

5,67

Pers

enta

se K

epat

uhan

LH

KPN

(49,

42)

9,50

4.

Tran

spar

ansi

dal

am P

enga

daan

(1

2,48

)5,

29Pe

nera

pan

Peng

adaa

n se

cara

Ele

ktro

nik

(57,

46)

1,80

Ada

nya

Mek

anis

me

Kont

rol d

ari E

kste

rnal

(42,

54)

10,0

0

5.

Mek

anis

me

Peng

adua

n M

asya

raka

t (11

,49)

7,19

Kete

rsed

iaan

Sum

ber

Day

a Pe

ngad

uan

Mas

yara

kat (

45)

8,10

Pena

ngan

an T

inda

k La

njut

Pen

gadu

an M

asya

raka

t (55

)6,

44

6.

Aks

es P

ublik

dal

am m

empe

role

h In

form

asi (

9,51

)9,

02Ke

terb

ukaa

n U

nit U

tam

a da

lam

Men

yeba

rkan

Info

rmas

i (49

,08)

8,00

Ting

kat K

eakt

ifan

Uni

t Uta

ma

dala

m m

enye

bark

an In

form

asi (

50,9

2)

10,0

0

7.

Pela

ksan

aan

sara

n pe

rbai

kan

yang

dib

erik

an o

leh

BPK

/ A

PIP

/ K

PK (1

0,26

)

9,43

Res

pon

terh

adap

Rek

omen

dasi

dar

i KPK

/ B

PK /

API

P (5

7,25

)9,

00

8.

Kegi

atan

Pro

mos

i Ant

i Kor

upsi

(7

,71)

6,05

Kegi

atan

Pro

mos

i Int

erna

l (57

,46)

6,50

Kegi

atan

Pro

mos

i Eks

tern

al (4

2,54

)5,

44

(Sum

ber:

Lap

oran

Has

il Pe

nila

ian

Inis

iatif

Ant

i Kor

upsi

Tah

un 2

012

di M

ahka

mah

Agu

ng).


B. Penyusunan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial

Dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, pada tahun 2012 telah ditetapkan tiga peraturan bersama yang menyangkut Tupoksi Badan Pengawasan Mahkamah Agung :

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 Septem-ber 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Gambar 1 : Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan dan Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Hakim Pengadilan Tingkat Banding 4 Lingkungan Peradilan se-wilayah Inspektorat III dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi


Ketiga Peraturan Bersama tersebut merupakan Peraturan Pelaksana ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 sebagai pengganti SK KMA No : 215/KMA/SK/VII/2007 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan terbitnya 3 Peraturan Bersama tersebut telah dilakukan Sosialisasi di 4 (empat) wilayah yaitu : Ambon, Tangerang, Batam dan Makassar.

C. Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan Kementarian/Lembaga untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansinya. Instruksi tersebut dimaksudkan untuk mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. SPI meliputi empat aspek yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pelaksanakaan kegiatan yang efektif, efisien, laporan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di lingkungan Mahkamah Agung, SPI telah dicanangkan sejak tahun 2006 yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Bab IV Surat Keputusan kemudian diamandemen melalui SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seiring dengan penunjukan Mahkamah Agung sebagai instansi percontohan pelaksana program reformasi birokrasi maka SPI di Mahkamah Agung perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Penyesuaian ini dituangkan dalam SK KMA No. 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


Beberapa kegiatam yang dilaksanakan sebagai implementasi SK KMA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan penguatan kualitas pengawasan intern melalui pendampingan BPKP yang dilaksanakan dalam bentuk review dan monitoring, serta kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan di seluruh wilayah sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan BPKP No. 015/SEK/01/I/2011 – MoU – 020/K/D2/2011 Tanggal 13 Januari 2011 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintah yang baik di Lingkungan Mahkamah Agung, jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 466 B-1/SEK/KU.01/09/2012 Hal: Permintaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012, jo Surat Kepala Badan Urusan Administrasi No. 315/BUA/KEU/10/2012 Hal: Pendampingan Penyusunan LK TA. 2012 oleh BPKP, jo Surat Deputi Kepala BPKP No. S-936/D2/02/2012 kepada Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia Hal: Pendampingan Penyusunan LK di Lingkungan Mahkamah Agung.

2. Penyediaan Auditor Badan Pengawasan sebagai narasumber dalam bimbingan teknis penyusunan LK akurasi data tingkat nasional yang diselenggarakan Badan Urusan Administrasi dan Koordinator Wilayah.

3. Penyediaan Auditor Badan Pengawasan sebagai pendamping dalam penyusunan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


D. Penguatan SDM Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Tabel 2 : Penguatan SDM pada Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung

NO NAMA BIMTEK PESERTA PENYELENGGARA TUJUAN

1 Pengembangan SDM Pengawasan dalam rangka Reformasi Birokrasi

Kabawas, Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi Pengawas dan Pejabat Struktural Badan Pengawasan.

Badan Pengawasan Persiapan pelaksanaan audit kinerja dan integritas Tahun 2012.

2 Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 46 Tahun 2012

Pejabat Struktural Badan Pengawasan

Badan Pengawasan bekerjasama dengan BKN

Memberikan pemahaman tentang sistem penilaian prestasi kerja PNS.

3 Sosialisasi Peraturan Bersama MA dan KY

Inspektur Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas.

Badan Pengawasan Memberikan Pemahaman tentang mekanisme penegakan kode etik dan PPH.

4 Pengembangan Kualitas Sekretaris Tim Pemeriksa

Pejabat Struktural dan Staf

Badan Pengawasan Memberikan peningkatan pemahaman berkaitan dengan materi dan norma perilaku pengawasan.

5 Diklat PIM III dan Diklat PIM IV

Pejabat Struktural Balitbang Diklat Meningkatan kapasitas di bidang manajemen kepemimpinan.

6 In House Training Penyusunan Laporan Keuangan

Auditor dan Staf BUA dan Ditjen APK Kemenkeu

Peningkatan kualitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan


II. KINERJA PENGAWASAN APARATUR PENGADILAN TAHUN 2012

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sepanjang tahun 2012 berumlah 2.376 surat. Jumlah pengaduan dirinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tidak layak proses 780

Layak proses 1.596

Ditelaah 409

Diperiksa Bawas (Pembentukan Tim Pemeriksa)

95

Dijawab dengan surat 354

Delegasi Pengadilan Tk. Banding 278

Delegasi Pengadilan Tk. Pertama 94

Delegasi Satuan kerja di Mahkamah Agung

45

Masih proses penyelesaian 321


Tabe

l 4 :

Tind

akla

njut

Sur

at P

enga

duan

Mas

yara

kat y

ang

Dis

ampa

ikan

Mel

alui

Inst

itusi

No

Inst

ansi

Jum

lah

Sura

t M

asuk

Tind

ak L

anju

t

Del

egas

i In

tern

al

Del

egas

i Tk

. Ban

d-in

g

Del

egas

i Tk

. Per

-ta

ma

Tela

ahB

entu

k Ti

mD

iars

ip

kan

Jaw

ab

Sura

t

Mas

ih

Pros

es

Peny

eles

aian

1Ko

mis

i Yud

isia

l 1

64 4

10

110

3

27

46

63

2Ko

mna

s H

AM

17

--

-9

-4

-4

3Se

kret

aria

t N

egar

a63

-8

-39

17

53

4Sa

tgas

Pem

ber-

anta

san

Mafi

a H

ukum

4-

--

-1

3-

-

5B

PK2

--

--

-2

--

6B

PKP

5 -

--

1-

11

2

7O

mbu

dsm

an 1

1-

--

--

47

-

8K

PK5

-1

--

--

13

9Ke

men

-PA

N 6

--

-3

-2

-1

10Ke

men

keu

17

--

--

-6

5 6

Jum

lah

294


Selain direspon melalui, pengaduan juga ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan. Pada 2012 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan berjumlah 95 pengaduan. Pada prinsipnya, penanganan pengaduan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding. Hanya dalam hal tertentu ditangani oleh Badan Pengawasan, yaitu:

a. Terlapor telah pindah tugas dari pengadilan dimana peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan terjadi ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berbeda dari yang semula;

b. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian publik; dan

c. Penanganan pengaduan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dinilai berlarut-larut.

Target anggaran pada DIPA Badan Pengawasan telah ditetapkan sejumlah 210 laporan untuk empat jenis kegiatan. Kegiatan di-maksud meliputi: (i) pemeriksaan kasus, (ii) pemeriksaan reguler, (iii) review dan monitoring, dan (iv) pemeriksaan lainnya.

Grafik 1 : Surat Pengaduan yang Masuk dalam Periode 2009-2012


B. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan selama tahun 2012 telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 160 aparat peradilan. Rincian penjatuhan hukuman disiplin tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 : Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Tahun 2012

No JabatanJenis Hukuman

Jumlah ProsentaseBerat Sedang Ringan

1

Hakim 20 8 36 64 40 %

Hakim Ad Hoc 6 0 2 8 5 %

Hakim Militer 0 0 1 1 1 %

2 Panitera/Sekretaris 7 2 4 13 8 %

3 Wakil Sekretaris 2 0 0 2 1 %

4 Wakil Panitera 2 0 4 6 4 %

5 Panitera Muda 1 0 9 10 6%

6 Pejabat Struktural 3 2 1 6 4 %

7 Panitera Pengganti 7 0 4 11 7 %

8 Staf 14 3 10 27 17 %

9 Juru Sita 4 0 4 8 5 %

10 Juru Sita Penganti 3 1 0 4 2 %

JUMLAH 69 16 75 160 100 %

Grafik 2 : Klasifikasi Pelanggaran Hukuman Disiplin Tahun 2012


C. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, telah dilaksanakan beberapa kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan Hukuman Disiplin yang

Dijatuhkan Tahun 2012

No Nama Peraturan Yang Dilanggar Hukuman Disiplin

1 H Pr, SH, M.HumHakim PN Kab. Md

SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf c butir 1.2.(2), butir 2.1.(1), butir 2.2.(1), butir 5.1.1, butir 5.1.3 dan butir 8.1.

Hukuman disiplin berat berupa dimutasikan ke PT Sb sebagai Hakim non palu dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan

2 Drs Abd, MHHakim PA Jkr Sl

SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C angka 3.(1), huruf C angka 5.1.1 dan huruf C angka 7.1 jo SK KMA No 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 angka 4 jo PP No 53 tahun 2010 pasal 10 angka 9

Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Hakim dan PNS

3 Pt S, SH, MHHakim PN Dpr

SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf c butir 1.2.2, butir 2.1.1, butir, butir 2.2.1, butir 3.2.2, butir 5.1.3, butir 5.1.4 dan butir 7.1.

Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

4 H. A Ym, SH., MH, HA pada Mag

SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C Angka 2 Butir 2.1, huruf C angka 8 dan huruf C angka 10 jo Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 Psl 6 ayat (2) huruf a, Psl 12 ayat (1) dan ayat (2), Psl 14 ayat (1) dan ayat (2).

Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan HA.


Sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, dari tahun 2009 sampai 2012 hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 : Jenis Hukuman Melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim (2009-2012)

NO. JENIS HUKUMANTAHUN

JUMLAH2009 2010 2011 2012

1 Diberhentikan tidak dengan hormat 1 4 1 1 7

2Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

- - 1 2 3

3 Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat 2 - - - 2

4 Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat - 1 - - 1

5 Non Palu dan Dimutasikan - - 2 1 3

6 Teguran tertulis - - 1 - 1

TOTAL 3 5 5 4 17

Gambar 2 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2012


D. Pelaksanaan SPI Mahkamah Agung Tahun 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan berkewajiban melakukan pengawasan intern atas penyelenggaran tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradillan di bawahnya. Pengawasan Intern tersebut dilakukan melalui engawasan reguler, review, evaluasi LAKIP, pemantauan dan pengawasan lainnya. Kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pengawasan RegulerPengawasan reguler merupakan pengawasan preventif yang dilakukan dengan teknik pemeriksaan sekaligus pembinaan. Ruang lingkup pengawasan reguler ini meliputi aspek manajemen dan administrasi peradilan yang sasarannya meliputi : (a) administrasi perkara, (b) administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, (c) administrasi umum, dan (d) kinerja pelayanan publik. Hasil pengawasan memuat temuan dan petunjuk perbaikan. Dalam hal ditemukan banyak kekurangan atau kesalahan yang harus diperbaiki, maka pimpinan dan panitera pengadilan berdasarkan SK KMA No. KMA/080/SK/VIII/2006 diwajibkan untuk menandatangani kontrak kinerja yang berisi pernyataan/komitmen untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sesuai waktu yang ditetapkan.

Pada 2012 dilakukan pengawasan reguler terhadap 85 obyek pemeriksaan. Pada 2011 dilakukan terhadap 61 obyek pemeriksaan, sehingga jelas ada kenaikan 24 obyek pemeriksaan. Penentuan satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan mengacu pada manajemen resiko dan dilihat dari satuan kerja yang belum dapat menyelesaikan kontrak kinerja dan satuan kerja yang belum dilakukan pemeriksaan reguler selama tiga tahun.


Tabel 8 : Jumlah Satker yang Diberikan Kontrak Kinerja Berdasarkan Wilayah Tahun 2012

Lingkungan Peradilan Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV Jumlah

Peradilan Umum 5 1 1 5 12

Peradilan Agama - - 1 1 2

Peradilan Militer - - - - -

Peradilan TUN 1 - - - 1

Total 6 1 2 6 15

Catatan :Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat,

Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa

Timur, dan Bali.Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua

2. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPK Dalam rangka peningkatan kinerja dan opini laporan keuangan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan bekerjasama dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada 36 satuan kerja.

Sehubungan dengan temuan BPK tentang kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pengadaan barang dan jasa dan menyetor ke kas negara, Badan Pengawasan telah menindaklanjuti melalui sistem pengawasan, juga menyiapkan surat peringatan dan teguran Sekretaris Mahkamah Agung pada intansi terkait sesuai rekomendasi BPK. Untuk mencegah agar temuan tersebut tidak terjadi kembali, Badan Pengawasan melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP kepada Kuasa Pengguna


Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Operator Simak dan Sakpa.

Tabel 9 : Monitoring Penyelesaian Temuan BPK

TahunJumlah

RekomendasiTindaklanjut

Telah Sesuai Rekomendasi

Belum Sesuai Rekomendasi

Penyetoran Ke Kas Negara

Belum disetorkan

2011 208 208 120 88 Rp1.173.251.543,87 Rp 605.231.789,83

2012 308 306 179 127 Rp3.340.735.801,61 Rp1.663.973.481,19

Sisa temuan yang masih dalam proses tindak lanjut meliputi menyetorkan ke kas negara atau menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan atas temuan tersebut. Sekretaris Mahkamah Agung telah memberikan peringatan kepada satuan kerja bersangkutan untuk menindaklanjutinya sesuai rekomendasi. Kendala yang dihadapi adalah beberapa satuan kerja memberikan sanggahan atas rekomendasi BPK, dan beberapa rekanan yang seharusnya menyetorkan ke kas negara tidak melakukan penyetoran secara tertib.

b. Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPKP Sisa temuan BPKP yang belum terselesaikan sampai tahun 2012 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 10 : Monitoring Penyelesaian Temuan BPKP

TahunJumlah Kejadian /

Tindak lanjut Nilai

Temuan BPKP

Jumlah Temuan BPKP sampai dengan Tahun 2011

224 1.358.611.593,45

Tindaklanjut Tahun 2012 133 792.552.953,57

Sisa Temuan sampai Tahun 2012 91 566.058.639,88

Keterangan:

Sisa temuan pemeriksaan 91 kejadian (125 Rekomendasi) dapat diperinci: - 74 rekomendasi bersifat administrasi- 51 rekomendasi bersifat kerugian negara senilai Rp457.087.679,88 dalam proses

penyetoran dan Rp108.970.960 dalam proses klarifikasi.


c. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan Reguler.Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan Reguler dilakukan terhadap 13 satuan kerja yang telah memiliki kontrak kinerja pada 2011. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Satuan Kerja tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Terhadap satuan kerja yang belum melakukan tindak-lanjut sesuai dengan kesepatakan kontrak kinerja maka Badan Pengawasan akan melakukan monitoring kembali pada 2013, sehingga akan terlaksana pengawasan yang berkesinambungan.

3. Review atas Laporan Keuangan Mahkamah AgungReview atas laporan keuangan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sampai dengan tahun 2011, Laporan Keuangan Mahkamah Agung masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada 2012, Badan Pengawasan telah melakukan review di seluruh Indonesia pada 34 wilayah kerja pengadilan. Dua belas di antaranya dilaksanakan bersama kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 11 : Pelaksanaan Review Tahun 2012

NO. KEGIATANWILAYAH

I II III IV

1. Review LK Semester II 2011 9 3 2 2

2. Review LK Semester I 2012 1 6 8 3

JUMLAH 10 9 10 5


Secara umum permasalahan yang ditemukan dalam review atas Laporan Keuangan adalah:

1. Penyelanggaran Akuntansi :a) Kebijakan akuntansi terkait 2 (dua) DIPA pada Satker

masih terdapat ketidakseragaman.b) Sistematika penyusunan laporan keuangan belum

sepenuhnya mengacu pada peraturan perbendaharaan No. 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja

c) Masih terdapat Pengelolaan Rekening pada beberapa satker yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penyajian Laporan Keuangana. Laporan Realisasi Anggaran

1) Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak belum Tertib

2) Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan klasifikasinya

b. Neraca1) Penatausahaan dan Pengelolaan BMN belum tertib2) Penatausahaan atas Persediaan belum tertib

c. Catatan atas Laporan Kuangan 1) CaLK belum sepenuhnya mengungkapkan infomasi

substantif dan relevan atas setiap akun dalam LRA dan Neraca

2) Pengungkapan Keuangan Perkara belum memadai

Terhadap temuan hasil Review di atas, Badan Pengawasan telah melakukan koreksi/perbaikan yang dilaksanakan pada saat monitoring dan evaluasi bersama dengan Badan Urusan Administrasi (BUA). Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan bersama-sama dengan BUA telah melakukan langkah-langkah: - Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


- Melakukan kegiatan insurance dan consulting dengan melibatkan instansi terkait: Badan Pengawasan, BUA, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Badan Pengawasan bekerjasama dengan BUA melakukan evaluasi LAKIP eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan sejumlah 74 satker. Pada 2012, satker yang telah melaporkan LAKIP ke Mahkamah Agung berjumlah 68 dari 68 satker, yang berarti sudah 92 %. Hasil evaluasi dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12: Hasil Penilaian Lakip

NO. NILAI PERINGKATJUMLAH SATKER

2011 2012

1. > 85 - 100 AA - -

2. > 75 - 85 A 2 2

3. > 65 - 75 B 2 2

4. > 50 - 65 CC 2 29

5. > 30 - 50 C 17 33

6. 0 - 30 D 44 2

JUMLAH 67 68

Catatan : Pada tahun 2010 hasil penilaian Lakip merupakan tahap uji coba

Secara umum hasil evaluasi LAKIP menunjukkan bahwa pengadilan masih belum memahami komponen manaje-men kinerja pengadilan yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

5. Audit Kinerja dan Integritas Pengadilan;

a. Pelaksanaan Audit Kinerja Dan Audit IntegritasSejak 2010 Badan Pengawasan telah melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Integritas terhadap 4 lingkungan


peradilan khususnya untuk Pengadilan Kelas I. Kegiatan ini merupakan salah satu terobosan peningkatan kinerja. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap modul yang digunakan untuk melakukan penyempurnaan. Pada Audit Kinerja Tahun 2011 Badan Pengawasan telah menggunakan metodologi kerangka Internasional Pengadilan yang Berkualitas (International Framework On Court Excellent) yang disusun oleh konsorsium kelompok organisasi dari berbagai Negara di Eropa, Asia, Australia dan Amerika Serikat, yang disusun sebagai pedoman bagi berbagai Negara dalam melakukan penilaian dan memperbaiki kualitas kinerja Pengadilan mereka. Pada tahun 2012 Audit Kinerja dan Audit Integritas selain mengacu pada kerangka Internasional Framework On court Excellent juga mengacu pada sistem Penilaian Reformasi Birokrasi Jilid 2 yang menggunakan parameter indikator dan proxy-proxy dengan penekanan pada Standar Pelayanan Peradilan. Sedangkan Audit Integritas mengacu pada survei integritas yang dilaksanakan oleh KPK. Indikator dan Proxy Standar Pelayanan Pengadilan untuk Audit Kinerja dapat digambarkan berikut:

Tabel 13 : Indikator dan Proxy Standar Pelayanan Pengadilan

NO AREA PELAYANAN BOBOT SASARAN / TARGET INDIKATOR PROXY

PARAMETER

1 Pelayanan Adm. Persidangan 50 7 51 67

2 Pelayanan Bantuan Hukum 10 7 12 33

3 Pelayanan Pengaduan 10 7 11 28

4 Pelayanan Permohonan Informasi

30 7 52 50

Jumlah 100 28 126 178

b. Hasil Audit Kinerja Penilaian Audit Kinerja Tahun 2011 ditetapkan nilai asumsi tertinggi sebesar 1000, untuk tahun 2012 dirubah menjadi 100. Sedangkan jangkauan penilaian ditingkatkan sebesar


5 % yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan mutu layanan dan kinerja pengadilan yang dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 14 : Tingkatan Penilaian Skor/Hasil Audit Kinerja dan Audit Integritas

Level Score Range 2011 Score Range 2012

Level I 1000 – 801 100 – 86

Level II 800 – 601 85 – 66

Level III 600 – 0 65 – 0

Penentuan level dalam penilaian tersebut di atas dimak-sudkan untuk mengetahui pengadilan mana yang sudah baik (level I), cukup baik (level II), perlu ditingkatkan (level III). Pengadilan yang diberikan skor level III perlu diberikan prioritas untuk dilakukan perbaikan dari segi kepemimpinan dan kinerjanya sehingga masa mendatang kinerja pengadilan yang bersangkutan menjadi lebih baik. Tingkatan penilaian skor/hasil audit kinerja dapat digam-barkan sebagai berikut:

Tabel 15 : Perbandingan Audit Kinerja Tahun 2011 dan 2012 untuk seluruh Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan Level I Level II Level III

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Peradilan Umum 7 4 20 24 18 18

Peradilan Agama 14 7 23 27 4 8

Peradilan TUN 3 - 7 4 1 6

Peradilan Militer 1 - 2 1 4 1

TOTAL 25 11 52 56 27 30

c. Hasil Audit IntegritasAudit integritas dilakukan melalui survei kalangan internal pengadilan dan eksternal pengadilan yang meliputi masyarakat pengguna jasa pelayanan pengadilan dan pihak berperkara dengan berpedoman pada survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas


Korupsi, berupa kuesioner mengenai transparansi dan akuntabilitas, integritas aparatur, serta lingkungan dan budaya organisasi.

Tabel 16 : Perbandingan Audit Integritas Tahun 2011 dan 2012 untuk seluruh Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan Level I Level II Level III

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Peradilan Umum 26 25 10 19 6 2

Peradilan Agama 29 35 6 7 3 -

Peradilan TUN 6 4 1 6 3 -

Peradilan Militer 3 1 1 1 2 -

TOTAL 64 65 18 33 14 2

III. TANTANGAN KE DEPAN

1. Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia melalui Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian SKI Mahkamah Agung dan pelaksanaannya.

2. Pelaksanaan Permen PAN an Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Permenpan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online meliputi :

a. Inisiasi Pembentukan Tim Assesor PMPRB di lingkungan Mahkamah Agung melalui draft SK serta penyusunan pedoman pelaksanaan penilaian PMPRB mengakomodasi instrumen spesifik Tupoksi lingkungan Mahkamah Agung.

b. Kompentensi dan kesiapan aparat Badan Pengawasan sebagai koordinator Asesor PMPRB

c. Dukungan Sarana dan prasarana sistem penilaian online PMPRB


3. Kerjasama dengan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) untuk melakukan pengembangan instrumen survei pelayanan peradilan dengan cara :

a. Menyusun instrumen survei pelayanan peradilan;

b. Mengadakan pelatihan-pelatihan penggunaan instrumen survei pelayanan peradilan pada tim survei;

c. Melakukan kunjungan ke pengadilan-pengadilan terpilih sebagai sampel pada survei pelayanan

d. Melakukan wawancara dengan staf pengadilan dan pengguna pelayanan peradilan di pengadilan-pengadilan yang ditentukan oleh Kelompok Kerja.


GEDUNG MAHKAMAH AGUNG LAMA

Bagian 4 : Manajemen SDM, Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Manajemen Aset 181

I. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, baik kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas pegawai di lingkungan Mahkamah Agung harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan sebagai salah satu syarat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Kualitas SDM Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang melaksa-nakan kekuasaan kehakiman perlu secara terus menerus ditingkatkan. Peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan lembaga peradilan tercermin dari perilaku yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, berwibawa dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung telah membuat Profil Kompetensi Inti dan Kompetensi Jabatan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Peningkatkan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung merujuk pada Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, serta pada Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

A. Upaya Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan SDM.

1. Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi (SIMARI)

Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi (SIMARI) diluncurkan dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 27 April 2012. Proses pengembangan Sistem ini telah mencapai 90%, sedangkan proses integrasi database masih terus berjalan sampai saat ini. Ditjen Badilum, Badilag, dan Badilmiltun telah terlebih dahulu mengembangkan dan menggunakan Sistem Aplikasi Simpeg secara

ANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, ALOKASIDAN REALISASI ANGGARAN SERTA MANAJEMEN ASETM


online sampai pada satker daerah. Proses integrasi database terus dilakukan dengan melibatkan kedua pengembang aplikasi SIMARI Terintegrasi dan juga pengembang Simpeg Online. Dengan adanya proses integrasi database ini diharapkan database pada aplikasi Simpeg yang mencakup Ditjen Badilum, Badilag, dan Badilmiltun dan 4 lingkungan peradilan akan terhubung dengan database pegawai MA pusat di bawah Aplikasi SIMARI Terintegrasi.

Biro Kepegawaian telah melakukan proses pemantauan atau quality assurance terhadap data, fungsionalitas fitur, dan ketahanan aplikasi apabila diakses oleh banyak orang. Dalam proses ini Biro Kepegawaian dibantu oleh Biro Hukum dan Humas sebagai pihak yang menjembatani Biro Kepegawaian dan pengembang aplikasi. Proses quality assurance ini dilakukan selama Oktober 2012.

Proses pemutakhiran data pegawai terus dilakukan oleh para operator kepegawaian pada masing-masing eselon I. Untuk meningkatkan keahlian para operator kepegawaian, Biro Hukum dan Humas telah melakukan kegiatan ‘Pelatihan Teknis Aplikasi Kepegawaian pada SIMARI Terintegrasi’ pada 22 Oktober 2012. Melalui pelatihan ini diharapkan setiap operator di tingkat eselon I dapat mahir menggunakan SIMARI Terintegrasi dan tetap melakukan proses update data secara berkala.

Gambar 1 : Tampilan Aplikasi SIKEP Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi


2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang dicetuskan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasu ini diluncurkan BKN pada 19 Juli 2011 dan mulai diterapkan secara nasional pada 25 Juli 2011. Melalui penerapan secara nasional, dapat dipastikan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan pengadaan pegawai dilakukan melalui aplikasi ini secara online.

Mahkamah Agung adalah salah satu instansi yang telah merespon dengan cepat penerapan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi ini. Terbukti pada 2012 Mahkamah Agung telah memproses kenaikan pangkat ribuan pegawai, yang terdiri dari 2546 orang (April), dan 1506 orang (Oktober). Mahkamah Agung juga telah melakukan proses pengajuan NIP untuk CPNS Formasi Tahun 2012 sebanyak 366 orang melalui SAPK.

Dalam melakukan proses pelayanan kepegawaian ini, Mahkamah Agung telah menunjuk operator kepegawaian di masing-masing satker untuk mengoperasikan SAPK. Para Operator inilah yang bertugas memproses data pegawai yang akan naik pangkat dan pensiun. Untuk meningkatkan keahlian para operator dalam mengoperasikan SAPK, pada 2012 Biro Kepegawaian Mahkamah Agung di tingkat pusat telah melaksanakan sosialisasi, workshop, dan pelatihan-pelatihan dengan narasumber dari BKN yang diikuti peserta yang terdiri dari

Gambar 2 : Kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN di Banjarmasin dan Medan


para operator kepegawaian di masing-masing tingkat eselon I. Pelatihan Aplikasi Kepegawaian, dalam hal ini SAPK, juga dilakukan ke satker-satker daerah, yaitu Medan, Banjarmasin, dan Bandung dengan narasumber dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Selain itu Biro Kepegawaian Mahkamah Agung juga menyediakan forum online yang membahas kesulitan teknis dalam pengoperasian SAPK, sehingga setiap operator daerah bebas mendiskusikan berbagai masalah teknis SAPK maupun masalah yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya di forum tersebut.

3. Aplikasi Sistem Informasi Rekruiment CPNS Online

Dalam rangka rekruiment CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita Tahun Anggaran 2012 untuk pertama kali Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung menggunakan

Gambar 3 : Tampilan halaman depan Aplikasi Sistem Rekruiment CPNS Online SI-MARI Terintegrasi


Aplikasi Sistem Rekruiment CPNS secara online melalui alamat situs web: http//cpnsonline.mahkamahagung.go.id. Aplikasi ini menyediakan fasilitas secara online tentang pendaftaran CPNS, pengelolaan CPNS pada pengadilan tingkat banding dan pemberian user id penanggung jawab kegiatan di masing-masing pengadilan tingkat banding. Aplikasi Sistem Seleksi Penerimaan CPNS online ini merupakan salah satu modul sistem informasi yang ada pada SIMARI Terintegrasi yang dikembangkan oleh Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, sistem pengelolaan data pelamar CPNS dapat diproses lebih cepat dan lebih efisien daripada cara manual. Pada masa mendatang kecanggihan aplikasi ini akan terus ditingkatkan agar dapat memuaskan pengguna, baik masyarakat maupun pengelola kepegawaian Mahkamah Agung.

Gambar 4 : Salah satu fitur atau menu aplikasi Sistem Rekruiment CPNS Online SI-MARI Terintegrasi yakni tentang pendaftaran CPNS


4. Rekrutmen Pegawai

Pada 27 September 2012 telah ditetapkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Seleksi Pengangkatan hakim adalah rangkaian proses mulai dari pendidikan calon hakim terpadu, sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi hakim. Pendidikan calon hakim terpadu adalah program pendidikan bagi calon hakin yang telah dinyatakan lulus dalam ujian prajabatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan antara program diklat dan program magang.

Pada 2012 pula Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen untuk

Hakim Ad-Hoc Tipikor dan Penerimaan CPNS calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita. Rekrutmen Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Tahun Anggaran 2012 diperketat karena Mahkamah Agung mengharapkan agar hakim-hakim Ad-Hoc Tipikor yang diterima benar-benar berkualitas sehingga bisa menjunjung harkat dan martabat serta wibawa lembaga peradilan. Pendaftar calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada tahun Anggaran 2012 dapat dirinci sebagai berikut: tingkat pertama 246 orang, yang diterima atau lulus seleksi hanya 3 orang; tingkat banding 169 orang, yang diterima atau lulus seleksi hanya 1 orang. Data ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung.

Rekrutmen untuk CPNS calon Panitera Pengganti dan calon

Jurusita berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berjumlah 366 orang. Pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2012 untuk pertama kali pendaftaran dilaksanakan secara online, sehingga memudahkan bagi pendaftar dan memudahkan pendataan awal untuk pengelolaan kepegawaian. Pelaksanaan rekrutmen CPNS calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita dilaksanakan di 14 pengadilan tingkat banding yakni di wilayah hukum Banda Aceh, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Makassar, Kendari, Kupang, Maluku Utara, dan Jayapura.

01/PB/MA/IX/201201/PB/P.KY/09/2012


Untuk lebih jelasnya pelaksanaan rekrutmen dapat dilaporkan sebagai berikut :

– Rekrutmen atau Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012 c Pendaftaran :

- Peserta Pendaftar Tingkat Pertama : 246 orang

- Peserta Pendaftar Tingkat Banding : 169 orang

JUMLAH : 415 orang

c Lulus Seleksi Administrasi :

- Peserta Lulus Seleksi Administrasi Tingkat Pertama : 228 orang

- Peserta Lulus Seleksi Administrasi Tingkat Banding : 154 orang

JUMLAH : 382 orang

c Lulus Seleksi Ujian Tertulis :

- Peserta Lulus Seleksi Ujian Tertulis Tingkat Pertama : 50 orang

- Peserta Lulus Seleksi Ujian Tertulis Tingkat Banding : 39 orang

JUMLAH : 89 orang

c Lulus Seleksi Profile Assessment dan Wawancara :

- Tingkat Pertama : 3 orang

- Tingkat Banding : 1 orang

JUMLAH : 4 orang

– Rekrutmen CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon JurusitaMahkamah Agung juga melaksanakan penerimaan Calon PNS untuk jabatan yang dikecualikan (khusus dan mendesak sesuai pengumuman yang diterbitkan Sekretaris Mahkamah Agung No: 349-1/SEK/KU.01/7/2012 tanggal 06 Juli 2012, dengan jumlah formasi sebanyak 366 orang. Jumlah itu terdiri atas calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita. Proses pendaftaran peserta rekruitmen CPNS calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita untuk pertama kali dilaksanakan secara online. Para calon peserta rekruiment CPNS dapat mengakses secara langsung situs http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id untuk memperoleh nomor pendaftaran.


Terdapat 3 (tiga) tahapan seleksi yang dilaksanakan Mahkamah Agung, yaitu:

a. Tahap pertama, pendaftaran secara online, dilaksanakan 23 - 28 Juli 2012.– Pada tahapan ini calon pendaftar melakukan registrasi

secara langsung dengan mengakses http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id.

– Calon peserta mengisi data pribadi, data pendidikan dan data lain yang terdapat dalam form pendaftaran.

– Peserta yang telah mengisi form pendaftaran dengan lengkap akan memperoleh bukti pendaftaran online, yang kemudian di print dan digunakan sebagai bukti pendaftaran bagi peserta dan untuk mengikuti tahapan tes berikutnya.

b. Tahap kedua, tes praktek komputer dan seleksi Administrasi, dilaksanakan di 14 (empat belas) wilayah hukum pengadilan tingkat banding, meliputi: – Tes praktek komputer: peserta mengerjakan praktek

komputer yang soal-soalnya sudah ditentukan Mahkamah Agung. Peserta yang lulus tes praktek komputer dapat melanjutkan mengikuti seleksi administrasi

– Seleksi Administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan berkas yang diinput oleh peserta dengan berkas asli.

– Peserta yang dinyatakan lulus tes praktek komputer dan seleksi administrasi akan memperoleh nomor ujian. Nomor ujian di-generate secara langsung dari aplikasi http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id.

c. Tahap ketiga, yakni tes tulis, yang dibagi atas 2 macam, yaitu :

a. Tes Kompetensi Dasar

b. Tes Kompetensi Bidang


Tabel 1 : Jumlah peserta pendaftaran CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Ju-rusita Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

NO WILAYAHUMUM AGAMA

CPP CJS JUM CPP CJS JUM

1 Bengkulu 178 44 222 123 38 161

2 DKI. Jakarta 1196 331 1527 509 110 619

3 Kalimantan Barat 88 27 115 43 22 65

4 Kalimantan Selatan 152 48 200 129 26 155

5 Kalimantan Timur 85 26 111 57 11 68

6 Maluku Utara 47 13 60 12 3 15

7 Nanggroe Aceh Drslm. 167 73 240 273 79 352

8 Nusa Tenggara Timur 176 64 240 42 10 52

9 Papua 66 15 81 12 9 21

10 Riau 365 101 466 217 49 266

11 Sulawesi Selatan 413 116 529 186 46 232

12 Sulawesi Tenggara 144 65 209 37 11 48

13 Sulawesi Utara 133 59 192 50 12 62

14 Sumatera Selatan 353 100 453 173 50 223

JUMLAH 3563 1082 4645 1863 476 2339

6984

Ket : – CPP = Calon Panitera Pengganti– CJS = Calon Jurusita


Berikut adalah pie chart atau grafik lingkaran total jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012, baik melalui Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi Agama.

Grafik 1 : Jumlah Pelamar CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita 6.984 orang

Tabel 2 : Jumlah peserta pendaftaran CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut

No Jabatan Formasi Peradilan Umum

Peradilan Agama Total

1 Calon Panitera Pengganti 3.563 1.863 5.426

2 Calon Jurusita 1.082 476 1.558

Total 4.645 2.339 6.984


Secara grafik lingkaran dapat digambarkan adalah sebagai berikut :

Grafik 2 : Pendaftar CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita

Dari peserta yang mendaftar tersebut yang lulus seleksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Peserta Tes CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita yang dinyatakan lulus seleksi Tahun 2012

No Wilayah Calon Panitera Pengganti Calon Jurusita Jumlah

1 BANDA ACEH 19 4 23

2 PEKANBARU 34 16 50

3 PALEMBANG 30 12 42

4 BENGKULU 30 7 37

5 JAKARTA 43 5 48

6 PONTIANAK 11 7 18

7 BANJARMASIN 27 5 32

8 SAMARINDA 5 5

9 MANADO 14 11 25

10 MAKASSAR 14 9 23

11 KENDARI 13 5 18

12 KUPANG 16 6 22

13 MALUKU UTARA 9 9

14 JAYAPURA 10 4 14

JUMLAH 275 91 366


Setelah peserta dinyatakan lulus, para peserta mengirimkan berkas kelengkapan untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan penetapan NIP dan proses SK Pengangkatan CPNS 80%.

Secara grafik batang peserta yang lulus tes dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3 : Peserta yang lulus seleksi CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita

Gambar 5 : Tes CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Jurusita di Bengkulu

Selanjutnya dapat digambarkan jumlah pejabat dan pegawai yang pensiun pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya lima tahun ke depan.


Tabel 4 : Jumlah Pejabat dan Pegawai yang Pensiun pada Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan peradilan di bawahnya lima tahun ke depan

NO JABATANJUMLAH SDM AKHIR TAHUN

2012

PENSIUNKET

2013 2014 2015 2016 2017

1 Hakim Agung 44 8 3 5 4 3

2 Hakim Tinggi 1015 26 33 28 30 45

3 Hakim Tk. Pertama 6721 42 46 58 56 92

4Panitera / Panitera Pengganti Tk. Banding 843 0 5 34 44 47

5Panitera / Panitera Pengganti Tk. Pertama 8148 97 323 286 359 317

6 Jurusita 836 65 73 97 93 71

7 Tenaga Non Teknis 17045 397 460 480 494 427

JUMLAH 34652 635 943 988 1080 1002

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, batas usia pensiun SDM pada lembaga peradilan adalah sebagai berikut :– Hakim Agung adalah 70 tahun– Hakim Tinggi adalah 67 tahun– Hakim Tk. Pertama adalah 65 tahun– Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Tk. Banding adalah

62 tahun– Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Tk. Pertama adalah

60 tahun– Jurusita adalah 56 tahun– Tenaga Non Teknis Lainnya adalah 56 tahun

Dari data tersebut bisa diketahui bahwa SDM pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya setiap tahun selalu berkurang lebih dari 500 orang karena pensiun dan mencapai puncaknya, paling banyak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1080 orang. Keadaan ini apabila tidak diantisipasi dengan perencanaan pengelolaan SDM yang matang akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja lembaga peradilan.


B. Profil Apartur Peradilan

1. Sebaran Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya Tahun 2010, 2011 dan 2012

Jika dilihat sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 selalu terjadi penurunan jumlah pegawai. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2011 tidak ada rekruitmen atau penerimaan pegawai baik untuk CPNS maupun Calon Hakim (Cakim). Pada 2012 Mahkamah Agung mendapat formasi untuk calon Panitera Pengganti dan calon Jurusita sebanyak 366 orang. Penambahan ini sebenarnya tidak berdampak terhadap penambahan pegawai karena tambahan tersebut untuk formasi pembentukan pengadilan-pengadilan baru. sedangkan tiap tahun pegawai lembaga peradilan selalu ada yang pensiun, meninggal dan berhenti. Sepanjang periode 2010-2011 pegawai mengalami penurunan sebanyak 315 orang karena ada yang pensiun, meninggal, dan berhenti. Jumlah itu terdiri dari Mahkamah Agung 22 orang, Pengadilan tingkat banding 67 orang, dan Pengadilan tingkat pertama 226 orang. Untuk tahun 2011 ke 2012 pegawai mengalami penurunan karena pensiun, meninggal,dan berhenti sebanyak 1021 orang dengan rincian Mahkamah Agung 42 orang, Pengadilan tingkat banding 87 orang, dan Pengadilan tingkat pertama 892 orang.

Adapun sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan berdasarkan golongan/ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Sebaran jumlah Pegawai berdasarkan golongan/ruang pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Peradilan di bawahnya tahun 2010, 2011, dan 2012

No Gol / Ruang 2010 2011 2012

1 IV/e 377 218 320

2 IV/d 497 387 603

3 IV/c 1175 1160 1317

4 IV/b 1427 1374 1273


No Gol / Ruang 2010 2011 2012

5 IV/a 4125 3082 3096

6 III/d 2895 4517 2909

7 III/c 3578 4757 4248

8 III/b 5539 5942 6083

9 III/a 8979 7865 7825

10 II/d 1692 1287 1544

11 II/c 2038 1871 1953

12 II/b 2083 1657 1931

13 II/a 1351 1406 1324

14 I/d 104 56 159

15 I/c 128 94 67

16 I/b - - -

17 I/a - - -

JUMLAH 35988 35673 34652

Dalam bentuk grafik batang sebaran jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya tahun 2010, 2011, dan 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 4 : Sebaran SDM berdasarkan golongan/ruang


2. Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia.

Sebaran SDM berdasarkan kelompok usia baik di Mahkamah Agung, Pengadilan tingakt banding dan Pengadilan tingkat pertama didominasi oleh kelompok usia 41-50 tahun. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, batas usia pensiun untuk hakim pengadilan tingkat pertama adalah 65 tahun, hakim pengadilan tingkat banding 67 tahun, Hakim Agung 70 tahun. Sedangkan untuk Panitera/Panitera Pengganti batas usia pensiun pengadilan tingkat pertama 60 tahun, pengadilan tingkat banding 62 tahun, sedangkan untuk Jurusita dan PNS pada lembaga peradilan, batas usia pensiun adalah 56 tahun.

Tabel 6 : Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Peradilan di bawahnya

Usia (th) Mahkamah Agung Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah

61-70 67 470 143 680

51-60 403 1805 7181 9389

41-50 631 1296 9290 11217

31-40 205 1080 6443 7728

20-30 298 859 4481 5638

TOTAL 1604 5510 27538 34652

Dalam bentuk grafik batang dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 5 : Sebaran SDM berdasarkan kelompok usia


3. Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan.

Sebaran SDM berdasarkan pendidikan sebagaimana tabel di bawah terlihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat signifikan untuk sebaran pegawai berdasarkan pendidikan yaitu untuk lulusan S2 dan S3 baik di Mahkamah Agung, maupun pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Selain karena pengaruh penerimaan pegawai minimal S1, juga karena ada kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui program rintisan gelar dengan biaya dari Mahkamah Agung, maupun beasiswa dan biaya sendiri.

Tabel 7 : Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya

PENDIDIKAN Mahkamah Agung Pengadilan Tingkat Banding


S-3 32 19 15 66

S-2 349 677 2422 3448

S-1 694 3628 15545 19867

D-III 91 161 1275 1527

SMU 380 952 7806 9138

SMP 30 61 441 532

SD 28 12 34 74

JUMLAH 1604 5510 27538 34652

Dalam bentuk grafik batang sebaran SDM berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 6 : Sebaran SDM berdasarkan pendidikan


4. Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.

Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, baik pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut.

Tabel 8 : Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya

JENIS KELAMIN

Mahkamah Agung

Pengadilan Tingkat Banding


Laki-laki 1084 4372 20915 26371

Perempuan 520 1138 6623 8281

Total 1604 5510 27538 34652

Secara grafik batang sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 7 : Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin

5. Sebaran Hakim Agung Tahun 2012.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”. Namun jumlah Hakim Agung sebanyak 60 tersebut


belum pernah bisa dipenuhi. Salah satu penyebab adalah karena sistem rekruitment Hakim Agung yang sangat selektif dan melalui tahap-tahap di Komisi Yudisial dan DPR. Jumlah Hakim Agung pada awal tahun 2012 berjumlah 54 orang, dan pada akhir Desember 2012 tinggal 44 orang. Penurunan jumlah Hakim Agung terjadi karena pensiun (8 orang), meninggal dunia (1 orang), pemberhentian sebagai Hakim Agung (1 orang). Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda adalah juga sebagai Hakim Agung.

Dalam bentuk pie chart komposisi Hakim Agung pada Mahkamah Agung sampai akhir Desember 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

6. Sebaran Jumlah SDM Teknis dan Non Teknis pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.

SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya adalah sebagaimana tabel 9 di bawah. SDM teknis pada lembaga peradilan terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita, sedangkan SDM non teknis adalah pegawai negeri yang mengerjakan tugas-tugas supporting unit pada lembaga peradilan yakni mengerjakan tugas-tugas administrasi umum. Tenaga teknis

Grafik 8 : Sebaran Hakim Agung Tahun 2012


Tabel 9 : Sebaran jumlah Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di bawahnya

JABATAN MAHKAMAH AGUNG

PERADILAN UMUM PERADILAN AGAMA PERADILAN MILITER PERADILAN TUN

JUMLAHTK. BANDING

TK. PERTAMA

TK. BANDING

TK. PERTAMA

TK. BANDING

TK. PERTAMA

TK. BANDING

TK. PERTAMA

Hakim * 68 515 3246 377 3093 12 81 40 268 7780

Panitera /Panitera Pengganti 70 495 4823 267 2931 8 53 73 341 8991

Jurusita 0 30 442 29 360 0 0 4 34 899

Tenaga Non Teknis 1456 1023 8073 736 4903 36 314 45 396 16982

TOTAL 1604 2063 16584 1409 11287 56 448 162 1039 34652

Keterangan :– Jumlah Hakim di Mahkamah Agung tersebut disamping Hakim Agung, juga termasuk Hakim Tinggi dan

Hakim Tingkat Pertama yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (judisial) pada Mahkamah Agung.– Panitera/PP di Mahkamah Agung adalah Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama yang dipekerjakan

pada Mahkamah Agung.

Grafik 9 : Sebaran SDM teknis dan non teknis tahun 2012

dan non teknis pada lembaga peradilan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

.

Secara grafik baris sebaran Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :


7. Perbandingan SDM Teknis dan Non Teknis pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.

Perbandingan SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya tergambar dalam tabel 10 di bawah. Tenaga non teknis di Mahkamah Agung lebih besar dari pada tenaga teknis, karena sejak era penyatuan atap (2004), Mahkamah Agung juga mengelola man, money, dan material lembaga peradilan disamping administrasi teknis peradilan. Tenaga non teknis pada Mahkamah Agung atau lembaga peradilan merupakan supporting unit yang mengerjakan tugas-tugas administrasi umum demi terselenggaranya lembaga peradilan.

Tabel 10 : Perbandingan Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya.

LINGKUNGAN PERADILAN

2011 2012 JUMLAH

TEKNIS NON TEKNIS TEKNIS NON TEKNIS 2011 2012

Mahkamah Agung 144 1676 148 1456 1820 1604

Peradilan Umum 9827 9004 9551 9096 18831 18647

Peradilan Agama 7240 5676 7057 5639 12916 12696

Peradilan Militer 398 487 154 350 885 504

Peradilan TUN 560 661 760 441 1221 1201

TOTAL 18169 17504 17670 16982 35673 34652

Secara grafik batang perbandingan SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 10 : Perbandingan SDM teknis dan non teknis


C. LHKPN Mahkamah Agung Hingga Desember 2012

Berdasarakan data yang tercatat pada Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sampai akhir tahun 2012 tercatat 10.948 pejabat di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya yang termasuk dalam kategori wajib melaporkan harta kekayaan. Dari jumlah tersebut untuk Mahkamah Agung 274 orang wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 250 atau 91,24%. Di lngkungan Peradilan Umum sebanyak 5.035 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 4.259 atau 85,88%. Di Peradilan Agama sebanyak 4.744 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 4.260 atau 89,66%. Di Peradilan Militer sebanyak 80 wajib lapor, yang melaporkan harta kekayaan 79 atau 91,67%. Di Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 423 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 311 atau 73,55%. Di Mahkamah Syari’ah dan peradilan khusus sebanyak 392 wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 368 atau 93,85%. Sehingga dari jumlah 10.948 pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya yang wajib lapor harta kekayaan sebanyak 9.527, yang telah melaporkan harta kekayaannya atau sebanyak 87,02%. Rincian daftar pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabe

l 11

: Daf

tar

Pela

pora

n H

arta

Kek

ayaa

n Pe

jaba

t Mah

kam

ah A

gung

dan

4 L

ingk

unga

n Pe

radi

lan

di B

awah

nya

tahu

n 20

12

Mah

kam

ah A

gung

.

No

Nam

a U

nit

Kerj

aJu

mla

h W

ajib

La

por

Yang

Tel

ah

Mel

apor

kan

Keka

yaan

Jum

lah

Dal

am

Peng

olah

anB

erit

a N

egar

a D

ium

umka

n

Jum

lah

%Ju

mla

h%

Jum

lah

%

1M

AH

KA

MA

H A

GU

NG

274

250

91,2

4087

622

8,02

9222

883

,211

7

Pera

dila

n U

mum

No

Nam

a U

nit

Kerj

aJu

mla

h W

ajib

Lap

or

Yang

Tel

ah M

elap

orka

n Ke

kaya

anJu

mla

h D

alam

Pe

ngol

ahan

Ber

ita

Neg

ara

Diu

mum

kan

Jum

lah

%Ju

mla

h%

Jum

lah

%

1 A

CEH

179

154

86,0

3352

147,

8212

314

078

,212

3

2 B

ALI

153

141

92,1

5686

32

1,30

719

139

90,8

497

3 B

AN

TEN

104

9389

,423

077

32,

8846

290

86,5

385

4 B

ENG

KU

LU92

8491

,304

348

66,

5217

478

84,7

826

5 D

.I. Y

OG

YAK

ART

A11

811

496

,610

169

54,

2372

910

992

,372

9

6 D

KI J

AK

ART

A28

521

575

,438

596

72,

4561

420

872

,982

5

7 G

OR

ON

TALO

2927

93,1

0344

83

10,3

448

2482

,758

6

8 JA

MB

I10

494

90,3

8461

53

2,88

462

9187

,5

9 JA

WA

BA

RAT

382

333

87,1

7277

516

4,18

848

317

82,9

843

10 JA

WA

TEN

GA

H44

539

087

,640

449

245,

3932

636

682

,247

2

11 JA

WA

TIM

UR

572

454

79,3

7062

915

2,62

238

439

76,7

483


12 K

ALI

MA

NTA

N B

AR

AT11

610

893

,103

448

4135

,344

867

57,7

586

13 K

ALI

MA

NTA

N S

ELAT

AN

179

149

83,2

4022

36

3,35

196

143

79,8

883

14 K

ALI

MA

NTA

N T

ENG

AH

124

9576

,612

903

64,

8387

189

71,7

742

15 K

ALI

MA

NTA

N T

IMU

R15

511

876

,129

032

95,

8064

510

970

,322

6

16 K

EPU

LAU

AN

BA

NG

KA

BEL

ITU

NG

6152

85,2

4590

21

1,63

934

5183

,606

6

17 L

AM

PUN

G15

612

882

,051

282

85,

1282

112

076

,923

1

18 M

ALU

KU

5241

78,8

4615

413

2528

53,8

462

19 M

ALU

KU

UTA

RA

7064

91,4

2857

114

2050

71,4

286

20 N

USA

TEN

GG

AR

A B

AR

AT75

7093

,333

333

34

6789

,333

3

21 N

USA

TEN

GG

AR

A T

IMU

R17

614

079

,545

455

2715

,340

911

364

,204

5

22 P

APU

A10

670

66,0

3773

69

8,49

057

6157

,547

2

23 R

IAU

123

102

82,9

2682

97

5,69

106

9577

,235

8

24 S

ULA

WES

I SEL

ATA

N29

922

474

,916

388

144,

6822

721

070

,234

1

25 S

ULA

WES

I TEN

GA

H84

7791

,666

667

1720

,238

160

71,4

286

26 S

ULA

WES

I TEN

GG

AR

A79

7291

,139

241

1012

,658

262

78,4

81

27 S

ULA

WES

I UTA

RA

111

9484

,684

685

54,

5045

8980

,180

2

28 S

UM

ATER

A B

AR

AT15

614

592

,948

718

31,

9230

814

291

,025

6

29 S

UM

ATER

A S

ELAT

AN

169

159

94,0

8284

84,

7337

315

189

,349

1

30 S

UM

ATER

A U

TAR

A28

125

289

,679

715

82,

8469

824

486

,832

7

JUM

LAH

5035

4259

85,8

7525

430

77,

8960

203

3952

77,9

7924


Pera

dila

n A

gam

a

No

Nam

a U

nit

Kerj

aJu

mla

h W

ajib

Lap

or

Yang

Tel

ah M

elap

orka

n Ke

kaya

anJu

mla

h D

alam

Pen

gola

han

Ber

ita

Neg

ara

Diu

mum

kan

Jum

lah

%Ju

mla

h%

Jum

lah

%

1 B

AN

TEN

139

105

75,5

3956

83

2,15

827

102

73,3

813

2 B

ENG

KU

LU52

5096

,153

846

23,

8461

548

92,3

077

3 D

.I. Y

OG

YAK

ART

A13

312

190

,977

444

75,

2631

611

485

,714

3

4 D

KI J

AK

ART

A86

6879

,069

767

00

6879

,069

8

5 G

OR

ON

TALO

3333

100

515

,151

528

84,8

485

6 JA

MB

I92

8693

,478

261

77,

6087

7985

,869

6

7 JA

WA

BA

RAT

404

358

88,6

1386

118

4,45

545

340

84,1

584

8 JA

WA

TEN

GA

H41

738

792

,805

755

143,

3573

137

389

,448

4

9 JA

WA

TIM

UR

597

542

90,7

8727

142,

3450

652

888

,442

2

10 K

ALI

MA

NTA

N B

AR

AT98

9798

,979

592

2424

,489

873

74,4

898

11 K

ALI

MA

NTA

N S

ELAT

AN

181

174

96,1

3259

715

8,28

729

159

87,8

453

12 K

ALI

MA

NTA

N T

ENG

AH

116

100

86,2

0689

74

3,44

828

9682

,758

6

13 K

ALI

MA

NTA

N T

IMU

R12

311

593

,495

935

10,

8130

111

492

,682

9

14 B

AN

GK

A B

ELIT

UN

G55

4174

,545

455

35,

4545

538

69,0

909

15 L

AM

PUN

G90

7886

,666

667

22,

2222

276

84,4

444

16 M

ALU

KU

3534

97,1

4285

79

25,7

143

2571

,428

6

17 M

ALU

KU

UTA

RA

5747

82,4

5614

23,

5087

745

78,9

474


18 N

USA

TEN

GG

AR

A B

AR

AT12

711

388

,976

378

32,

3622

110

86,6

142

19 N

USA

TEN

GG

AR

A T

IMU

R16

811

970

,833

333

52,

9761

911

467

,857

1

20 P

APU

A16

914

082

,840

237

169,

4674

612

473

,372

8

21 R

IAU

174

169

97,1

2643

76

3,44

828

163

93,6

782

22 S

ULA

WES

I SEL

ATA

N62

857

892

,038

217

416,

5286

653

785

,509

6

23 S

ULA

WES

I TEN

GA

H12

011

192

,59

7,5

102

85

24 S

ULA

WES

I TEN

GG

AR

A81

7491

,358

025

89,

8765

466

81,4

815

25 S

ULA

WES

I UTA

RA

7169

97,1

8309

910

14,0

845

5983

,098

6

26 S

UM

ATER

A B

AR

AT19

317

490

,155

448

4,14

508

166

86,0

104

27 S

UM

ATER

A S

ELAT

AN

8682

95,3

4883

71

1,16

279

8194

,186

28 S

UM

ATER

A U

TAR

A21

919

589

,041

096

73,

1963

518

885

,844

7

JUM

LAH

4744

4260

89,6

5903

624

46,

5311

382

4016

83,1

279

Pera

dila

n M

ilite

r

No

Nam

a U

nit

Kerj

aJu

mla

h W

ajib

Lap

or

Yang

Tel

ah M

elap

orka

n Ke

kaya

anJu

mla

h D

alam

Pen

gola

han

Ber

ita

Neg

ara

Diu

mum

kan

Jum

lah

%Ju

mla

h%

Jum

lah

%

1PE

NG

AD

ILA

N M

ILIT

ER T

ING

GI -

I26

2610

03

11,5

385

2388

,461

5

2PE

NG

AD

ILA

N M

ILIT

ER T

ING

GI -

II21

2110

03

14,2

857

1885

,714

3

3PE

NG

AD

ILA

N M

ILIT

ER T

ING

GI -

III

3030

100

26,

6666

728

93,3

333

4PE

NG

AD

ILA

N M

ILIT

ER U

TAM

A3

266

,666

667

00

266

,666

7

JUM

LAH

8079

91,6

6666

78

8,12

2717

571

83,5

4395


Pera

dila

n Ta

ta U

saha

Neg

ara

No

Nam

a U

nit

Kerj

aJu

mla

h W

ajib

Lap

or

Yang

Tel

ah M

elap

orka

n Ke

kaya

anJu

mla

h D

alam

Pen

gola

han

Ber

ita

Neg

ara

Diu

mum

kan

Jum

lah

%Ju

mla

h%

Jum

lah

%

1 JA

KA

RTA

9359

63,4

4086

88,

6021

551

54,8

387

2 M

AK

ASS

AR

114

7969

,298

246

87,

0175

471

62,2

807

3 M

EDA

N76

6382

,894

737

33,

9473

760

78,9

474

4 S

UR

ABA

YA14

011

078

,571

429

75

103

73,5

714

JUM

LAH

423

311

73,5

5131

826

6,14

1765

285

67,4

0955

Mah

kam

ah S

yari

’ah

dan

Pera

dila

n K

husu

s

No

Nam

a U

nit

Kerj

aJu

mla

h W

ajib

Lap

or

Yang

Tel

ah M

elap

orka

n Ke

kaya

anJu

mla

h D

alam

Pen

gola

han

Ber

ita

Neg

ara

Diu

mum

kan

Jum

lah

%Ju

mla

h%

Jum

lah

%

1M

AH

KA

MA

H S

YAR

IYA

H P

RO

VIN

SI

AC

EH19

117

792

,670

157

31,

5706

817

491

,099

5

2PE

NG

AD

ILA

N K

HU

SUS

201

191

95,0

2487

613

768

,159

254

26,8

657

JUM

LAH

392

368

93,8

4751

714

034

,864

9422

858

,982

6

Pela

pora

n LH

KPN

Mah

kam

ah A

gung

dan

4 L

ingk

unga

n Pe

radi

lan

No

Nam

a U

nit K

erja

Jum

lah

Waj

ib

Lapo

r

Yang

Tela

h M

elap

orka

n Ke

kaya

anJu

mla

h D

alam

Pen

gola

han

Berit

a N

egar

a D

ium

umka

n

Jum

lah

%Ju

mla

h%

Jum

lah

%

1M

AHKA

MAH

AG

UN

G d

an 4

Lin

gkun

gan

Pera

dila

n10

948

9527

87,0

2046

747

6,82

316

8780

80,1

973


II. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

A. Kebijakan Umum Mahkamah Agung Dalam Pengelolaan Anggaran.

Guna meningkatkan kinerja secara optimal di tengah keterbatasan anggaran yang diterima, Mahkamah Agung senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, efektif dan efisien. Beberapa kebijakan Tahun 2012, Mahkamah Agung dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2012 yang patut untuk dicermati antara lain:

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan yaitu:a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

2 Januari 2012 No. 001/KMA/SK/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012.

b. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2012 No. 001/Sek/SK/I/2012 tentang Penun-jukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012.

Selanjutnya secara grafik lingkaran atau pie chart pelaporan LHKPN Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 11 : Pelaporan LHKPN Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan


c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2012 No. 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

d. Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2012 No. 1/SK/BU-A/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

2. Revisi DIPA Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 dan percepatan pencapaian kinerja lembaga, maka terhadap revisi anggaran/perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. Per-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012.

3. Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2012 Berpedoman pada Program dan Kegiatan Hasil Restrukturisasi.DIPA Mahkamah Agung tahun 2012 adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan hasil Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang dilakukan tahun 2010 sebagai salah satu langkah reformasi perencanaan dan penganggaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang RKA-K/L, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 40


Tahun 2006 yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditur Framework) dan Sistem Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting).

4. Bantuan HukumDalam rangka mendukung pelaksanaan access to justice, sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum pada Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program Bantuan Hukum sebesar Rp36.668.167.000, yang terdiri atas:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung telah menganggarkan kepada 39 Pengadilan Negeri Kelas I.A untuk mendapatkan Anggaran Operasional Pos Bantuan Hukum, ditambah lebih dari 150 Pengadilan Negeri Kelas I.B dan Kelas II yang sudah menerapkan Pos Bantuan Hukum. Anggaran yang dialokasikan pada 2012 untuk program bantuan hukum sebesar Rp24.581.267.000.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan AgamaDirektorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.836.900.000 untuk Program Bantuan Hukum pada 358 Pengadilan.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha NegaraPelaksanaan Program Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo berdasarkan DIPA Ditjen Miltun untuk Pos Bantuan Hukum dialokasikan di 5 (lima) pengadilan dengan jumlah sebesar Rp250.000.000, sedangkan perkara Prodeo dialokasikan di 30 pengadilan dengan anggaran sebesar Rp225.000.000.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung.Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka Mahkamah Agung telah membuat aturan teknis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Urusan


Administrasi No. 97B/BUA/SK/VIII/2010 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Izin Penggunaan PNBP khusus pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Mahkamah Agung membuat proposal izin penggunaan sebagian dana PNBP yang akan digunakan sebagai acuan dasar untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Penggunaan PNBP diharapkan dapat meningkatkan pelayanan peradilan pada tingkat pertama, banding, kasasi dan PK kepada masyarakat. Sehubungan dengan keterbatasan Pagu Anggaran, melalui Surat No. 359/SEK/01/09/2011 tanggal 15 September 2011 Sekretaris Mahkamah Agung telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Selain itu untuk membiayai peningkatan kualitas SDM dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya.

Tetapi dalam prosesnya tersebut terdapat kendala. Ternyata Mata Anggaran Pendapatan (MAP) yang terdapat di Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tidak tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. Per-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagian Akun Standar. Sehingga Mahkamah Agung mengajukan permohonan kembali atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-80/PB/2011, terutama pada bagian penjelasan penggunaan kode akun pendapatan 423411, 423412, 423415 dan 423419 dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 448A-1/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Permohonan Penetapan Perubahan Kode Akun Pendapatan PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pada 19 November 2012 Mahkamah Agung mendapat undangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sesuai dengan undangan No. UND-607/PB.6/2012 tentang Pembahasan Penetapan Perubahan Kode Akun PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Hingga saat ini Mahkamah Agung masih menunggu hasil penetapan


perubahan kode akun PNBP yang masih dalam proses di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. Pedoman Akuntansi dan Pelaporan KeuanganDalam rangka mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan diterapkan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, serta untuk meningkatkan kualitas, menjamin konsistensi pelaporan keuangan yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu, telah terbit Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

B. Langkah Strategis Bidang Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2012

1. Kebijakan dalam Pelaksanaan RKA-K/L dan DIPA Tahun 2012Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA Mahkamah Agung Tahun 2012 mengikuti beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, antara lain:

a. Penghargaan (reward) Tahun 2012– Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/

KMK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012. Pemberian penghargaan diberikan atas pelaksanaan belanja Mahkamah Agung pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 yang merupakan optimalisasi dari hasil kontraktual. Pemberian penghargaan sebesar Rp2.016.761.000 sebagai tambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan volume keluaran atau untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

– Pada 2012 Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Mahkamah Agung dipandang sebagai salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada program dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

2. Progres Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan di BawahnyaKerugian negara terjadi karena perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lain, serta pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Kepala Satuan Kerja dapat segera melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) setelah mengetahui di dalam Satuan Kerjanya terjadi kerugian negara.

Berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian negara, Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada Tahun 2012 telah melakukan progres sebagai berikut :1. Kegiatan Penyelesaian kerugian Negara2. Penanganan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara

(TLKN)

Bentuk kegiatan progres tersebut adalah dengan cara mendatangi satker-satker yang mempunyai kasus kerugian negara untuk mendapatkan data atas kasus kerugian negara disatker tersebut.Kasus kerugian negara yang terjadi di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Tuntutan Perbendaharaan2. Tuntutan Ganti Rugi3. Tuntutan Pihak Ketiga

Selama 2012 kasus kerugian negara yang diterima dan telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung c.q. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:


Tabe

l 12

: Tab

el R

ekap

itula

si D

ata

Keru

gian

Neg

ara

Sem

este

r II

Tahu

n 20

12

No

STAT

US

KERU

GIA

N

NEG

ARA

TOTA

L KE

RUG

IAN

NEG

ARA

PEM

BAYA

RAN

SISA

Ang

gara

nBe

lum

Dia

ngsu

rLu

nas

Jum

lah

Kasu

sN

ilai (

Rp)

Jum

lah

Kasu

sN

ilai (

Rp)

Jum

lah

Kasu

sN

ilai (

Rp)

Jum

lah

Kasu

sN

ilai (

Rp)

Jum

lah

Kasu

sN

ilai

(Rp)

12

34

56

78

910

1112

1Su

dah

Pene

tapa

n (T

P)1

80,4

98,3

50.0

0-

1,75

0,00

0.00

178

,748

,350

.00

--

--

2Su

dah

Pene

tapa

n (T

GR)

3994

9,86

7,50

0.00

2425

4,46

7,25

7.00

1569

5,40

0,24

3.00

--

--

3Pr

oses

Pen

etap

an (T

P)2

999,

950,

000.

00-

-2

999,

950,

000.

00-

--

-

4Pr

oses

Pen

etap

an (

TGR)

3536

0,41

5,02

4.00

735

,443

,907

.00

2832

4,97

1,11

7.00

--

--

5Lu

nas

(TP

& T

GR)

1721

7,89

4,70

0.00

--

--

1721

7,89

4,70

0.00

--

6In

form

asi I

ndik

asi

Keru

gian

Neg

ara

111

2,76

4,39

9,49

6.19

614

3,86

5,53

5.00

772,

138,

107,

961.

6128

482,

425,

999.

00-

-

TOTA

L20

55,

373,

025,

070.

1943

5,52

6,69

9.00

4,23

7,17

7,67

1.61

700,

320,

699.

58-

-


3. Progres Implementasi Realisasi PNBPSesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada prinsipnya PNBP merupakan penerimaan dari partisipasi masyarakat dalam rangka membiayai pelayanan yang belum mampu sepenuhnya dibiayai oleh negara. Dalam PNBP terdapat penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum diatur dalam lampiran I Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 yang berlaku untuk seluruh K/L. Penerimaan fungsional pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung yang telah disetor ke kas negara pada 2012 adalah sejumlah Rp44.484.337.094. Setiap tahun ada peningkatan dalam penyetoran ke kas negara.

Tabel 13 :

1 423117 Pendapatan dari Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan - 2 423119 Pendapatan dari Penjualan Lainnya - 3 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 30,723,254 4 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 28,788,000 5 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya 327,737,886 6 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 962,249,369 7 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 299,030,086 8 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya 3,151,949 9 423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport - 10 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 6,910,000 11 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan ( Jasa Giro ) 752,410,250 12 423227 Pendapatan Bea Lelang 19,790,333 13 423228 Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 3,587,000 14 423291 Pendapatan Jasa Lainnya 17,094,773 15 423319 Pendapatan Bunga lainnya 10,976,284 16 423411 Pendapatan Legalisasi tanda tangan 2,563,985,748 17 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 802,841,408 18 423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 4,114,490,456 19 423414 Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya 1,638,587,207 20 423415 Pendapatan Ongkos Perkara 13,380,609,175 21 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 12,553,836,192 22 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 1,628,278,214 23 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) 221,191,036 24 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 1,251,901,010 25 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 218,308,041 26 423919 Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL 41,912,477 27 423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 11,297,541 28 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Oleh Negara 323,237,438 29 423931 Pendapatan dari Penutupan Rekening 8,733,269 30 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 2,791,961,225 31 423999 Penerimaan anggaran lainnya 470,717,473

44,484,337,094 JUMLAH ……………………..

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG RI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

Menurut Kementrian Lembaga, Unit Eselon I, Satuan Kerja, Kelompok Akun dan Akun

NO MAP JENIS PNBP JUMLAH


Tabel 14 :

1 423117 Pendapatan dari Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan - 2 423119 Pendapatan dari Penjualan Lainnya - 3 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 30,723,254 4 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 28,788,000 5 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya 327,737,886 6 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 962,249,369 7 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 299,030,086 8 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya 3,151,949 9 423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport - 10 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 6,910,000 11 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan ( Jasa Giro ) 752,410,250 12 423227 Pendapatan Bea Lelang 19,790,333 13 423228 Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 3,587,000 14 423291 Pendapatan Jasa Lainnya 17,094,773 15 423319 Pendapatan Bunga lainnya 10,976,284 16 423411 Pendapatan Legalisasi tanda tangan 2,563,985,748 17 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 802,841,408 18 423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 4,114,490,456 19 423414 Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya 1,638,587,207 20 423415 Pendapatan Ongkos Perkara 13,380,609,175 21 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 12,553,836,192 22 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 1,628,278,214 23 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) 221,191,036 24 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 1,251,901,010 25 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 218,308,041 26 423919 Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL 41,912,477 27 423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 11,297,541 28 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Oleh Negara 323,237,438 29 423931 Pendapatan dari Penutupan Rekening 8,733,269 30 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 2,791,961,225 31 423999 Penerimaan anggaran lainnya 470,717,473

44,484,337,094 JUMLAH ……………………..

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG RI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012



1 423117 Pendapatan dari Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan - 2 423119 Pendapatan dari Penjualan Lainnya - 3 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 30,723,254 4 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 28,788,000 5 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya 327,737,886 6 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 962,249,369 7 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 299,030,086 8 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya 3,151,949 9 423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport - 10 423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 6,910,000 11 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan ( Jasa Giro ) 752,410,250 12 423227 Pendapatan Bea Lelang 19,790,333 13 423228 Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 3,587,000 14 423291 Pendapatan Jasa Lainnya 17,094,773 15 423319 Pendapatan Bunga lainnya 10,976,284 16 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 1,628,278,214 17 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) 221,191,036 18 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 1,251,901,010 19 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 218,308,041 20 423919 Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL 41,912,477 21 423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 11,297,541 22 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Oleh Negara 323,237,438 23 423931 Pendapatan dari Penutupan Rekening 8,733,269 24 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 2,791,961,225 25 423999 Penerimaan anggaran lainnya 470,717,473

9,429,986,908 JUMLAH ……………………..

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN UMUM PNBP MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2012




Selain jumlah setoran yang terus meningkat setiap tahun, pada 2012 Mahkamah Agung telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Mahkamah Agung No. PRJ-02/MK.2/2012 dan No. 664-1/SEK/KU.01/12/ 2012 tentang Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung. Nota kesepahaman ini ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Sekretaris Mahkamah Agung.

Jumlah temuan dari BPK semakin minim. Penurunan ini sejalan dengan program target penilaian laporan keuangan Mahkamah Agung menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012. Salah satu indikatornya adalah dengan seminimal mungkin adanya temuan BPK.

Indikator Jenis Temuan BPK secara umum atas hasil pemeriksaan pada pengelolaan PNBP adalah:1. PNBP tidak disetor tepat waktu/belum disetor.2. PNBP Kurang/belum dipungut.3. PNBP yang disetor salah MAP/akun.4. PNBP yang dipungut tanpa dasar hukum.

Menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK, Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi telah melakukan progres tindak lanjut sebagai berikut:1. Bimbingan Teknis (Bintek) PNBP.2. Pembinaan dan Supervisi PNBP.3. Monitoring dan Evaluasi PNBP.

Tabel 15 :REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN FUNGSIONAL PNBP MAHKAMAH AGUNG RI

TAHUN ANGGARAN 2012Menurut Kementrian Lembaga, Unit Eselon I, Satuan Kerja, Kelompok Akun dan Akun


1 423411 Pendapatan Legalisasi tanda tangan 2,563,985,748

2 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 802,841,408

3 423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan 4,114,490,456

4 423414 Pendapatan Hasil Densa dan Sebagainya 1,638,587,207

5 423415 Pendapatan Ongkos Perkara 13,380,609,175

6 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 12,553,836,192

JUMLAH......................... 35,054,350,186


Bentuk kegiatan progres tersebut adalah dengan cara memanggil dan mendatangi pengelola PNBP pada satker-satker yang mempunyai kendala dan permasalahan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK.

4. Program Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 015/SEK/01/I/2011 – MoU-020/K/D2/2011 tanggal 13 Januari 2011, tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Mahkamah Agung, maka Sekretaris Mahkamah Agung telah berkirim surat kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Politik Sosial Keamanan (Polsoskam) dengan No. 466B-1/SEK/KU.01/2012, tanggal 28 September 2012, tentang Permintaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012. Melalui pendampingan BPKP, kegiatan pelaporan keuangan akan melibatkan BPKP dalam rangka menuju terwujudnya Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012 yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bersinergi dan berkoordinasi diantara Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Badan Pengawasan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Untuk pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012, BPKP telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pedoman Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Sekretaris Mahkamah Agung juga menerbitkan Pedoman tentang Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) serta surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung tentang Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)

5. Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dalam laporan keuangan antara Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan opini


Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2012 adalah membuat aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas). Aplikasi ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 680-1/SEK/KU.01/12/2012 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Seluruh Satuan Kerja pada 10 Wilayah. Dalam rangka percepatan pelaporan data aset, keuangan, dan remunerasi pegawai, Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh satker untuk menggunakan Aplikasi Komunikasi Data Nasional dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, pada alamat http://komdanas.mahkamahagung.go.id.

6. Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung wajib melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut :a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dilakukan dengan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan.b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dilakukan

dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPA dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

Proses rekonsiliasi laporan keuangan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga pada Lampiran IV tentang Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan periode Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Untuk memenuhi jadwal tersebut setiap satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung wajib melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan dengan KPPN setempat. Apabila tidak dipenuhi akan membawa dampak pada pencairan dana selanjutnya.


Grafik 12 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Program

C. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012

1. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Definitif

Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2012 sebesar Rp5.057.632.608.000.

Tabel 16 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Program

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya MA 3.744.717.437.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA 931.325.771.000

3 Penyelesaian Perkara MA 71.973.600.000

4 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 124.677.500.000

5 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 63.584.900.000

6 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN 20.300.000.000

7 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA 77.473.800.000

8 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA 23.579.600.000

5.057.632.608.000

NO

Jumlah

PAGUPROGRAM


-

1.000.000.000.000

2.000.000.000.000

3.000.000.000.000

4.000.000.000.000

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

PAGU 3.138.947.0 979.806.872 938.878.663

Rupi

ah

Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

PAGU( Rp)

1 BELANJA PEGAWAI 3,138,947,073,000 2 BELANJA BARANG 979,806,872,000 3 BELANJA MODAL 938,878,663,000

JUMLAH 5,057,632,608,000

NO JENIS BELANJA

PAGU( Rp)

1 PUSAT 1,554,859,101,000 2 DAERAH 3,502,773,507,000

JUMLAH 5,057,632,608,000

NO SATKER

Tabel 17 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Grafik 13 : Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

Tabel 18 : Alokasi Anggaran berdasarkan Pusat dan Daerah


Grafik 14 : Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

PAGU( Rp)

1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 4,676,043,208,000 - ESELON I PUSAT 1,267,783,701,000 - DAERAH 3,408,259,507,000

2 KEPANITERAAN 71,973,600,000

3 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM 124,677,500,000 - ESELON I PUSAT 54,142,534,000 - DAERAH 70,534,966,000

4 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA 63,584,900,000 - ESELON I PUSAT 44,586,390,000 - DAERAH 18,998,510,000

5 DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN 20,300,000,000 - ESELON I PUSAT 15,319,476,000 - DAERAH 4,980,524,000

6 BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL 77,473,800,000

7 BADAN PENGAWASAN 23,579,600,000

5,057,632,608,000

NO UNIT ESELON I

JUMLAH

Tabel 19 : Alokasi Anggaran berdasarkan Unit Organisasi


2. APBN Perubahan Mahkamah Agung Tahun 2012

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 31 Maret 2012, dan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.02/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran Rp5.057.632.608.000 sebagai pagu definitif tahun 2012.

Grafik 15 : Alokasi Anggaran per Unit Eselon I


1D

ukun

gan

Man

ajem

en d

an P

elak

sana

an T

ugas

Lai

nnya

MA

3.51

0.99

9.70

0.00

0

3.76

2.68

0.60

9.00

0

63.0

07.0

00.0

00

2.

016.

761.

000

43.0

27.0

67.0

00

3.74

4.71

7.43

7.00

0

2Pe

ning

kata

n Sa

rana

dan

Pra

sara

na A

para

tur

MA

1.06

3.19

9.00

0.00

0

963.

199.

000.

000

31.8

73.2

29.0

00

-

-

93

1.32

5.77

1.00

0

3Pe

nyel

esai

an P

erka

ra M

A71

.073

.600

.000

71

.973

.600

.000

-

-

-

71.9

73.6

00.0

00

4Pe

ning

kata

n M

anaj

emen

Per

adila

n U

mum

124.

233.

300.

000

124.

677.

500.

000

-

-

-

12

4.67

7.50

0.00

0

5Pe

ning

kata

n M

anaj

emen

Per

adila

n A

gam

a51

.624

.100

.000

63

.584

.900

.000

-

-

-

63.5

84.9

00.0

00

6Pe

ning

kata

n M

anaj

emen

Per

adila

n M

ilite

r dan

TU

N20

.300

.000

.000

20

.300

.000

.000

-

-

-

20.3

00.0

00.0

00

7Pe

ndid

ikan

dan

Pel

atih

an A

para

tur M

A67

.040

.000

.000

77

.473

.800

.000

-

-

-

77.4

73.8

00.0

00

8Pe

ngaw

asan

dan

Pen

ingk

atan

Aku

ntab

ilita

s A

para

tur M

A21

.324

.000

.000

23

.579

.600

.000

-

-

-

23.5

79.6

00.0

00

4.93

0.49

3.70

0.00

0

5.10

7.46

9.00

9.00

0

94.8

80.2

29.0

00

2.

016.

761.

000

43.0

27.0

67.0

00

5.05

7.63

2.60

8.00

0

PRO

GRA

M

Jum

lah

PAG

U S

EMEN

TARA

A

LOKA

SI A

NG

GA

RAN

PEM

OTO

NG

AN

(A

PBN

-P)

REW

ARD

TAM

BAH

AN

BEL

AN

JA

PEG

AW

AI (

APB

N-P

)JU

MLA

H P

AG

U

DEF

INIT

IFPA

GU

IND

IKA

TIF

Tabe

l 20

: Pag

u A

ngga

ran

Mah

kam

ah A

gung


3. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012

Dalam rangka mempercepat program/kegiatan APBN dan penyerapan anggaran pada DIPA Kementerian/Lembaga tahun 2012, sebagaimana arahan Presiden dalam acara penyerahan DIPA Tahun 2012 pada tanggal 20 Desember 2011 dan arahan Presiden RI dalam acara Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan tentang Peningkatan Kualitas Penyerapan Anggaran pada tanggal 30 April 2012 serta arahan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) tentang Pentingnya percepatan pelaksanaan APBN 2012 agar setiap Kementerian/Lembaga betul-betul memperhatikan:a. Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran (disbursement plan)

dengan mengacu pada pola normal (minimal 25% setiap triwulan), dan menghindari penumpukan penarikan anggaran pada akhir tahun.

b. Menyusun rencana pengadaan (procurement plan).c. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan apabila

diperlukan.

Memperhatikan pula arahan Wakil Presiden dalam rapat koordinasi dengan para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama dan Sekretaris pada setiap Kementerian/Lembaga pada tanggal 24 Januari 2012 dalam Open Government of Indonesia (OGI), bahwa 2012 adalah tahun kinerja dan tahun prestasi. Oleh karena itu para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama dan Sekretaris Kementerian/Lembaga merupakan kunci yang sangat menentukan dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan kinerja sebagai penentu pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah.

Mahkamah Agung telah menyikapi dan menindaklanjuti arahan Presiden, Wakil Presiden serta Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dengan langkah-langkah konkrit, antara lain arahan Sekretaris Mahkamah Agung dalam berbagai kegiatan sosialisasi pelaksanaan APBN 2012 dan dalam reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung tentang pentingnya percepatan realisasi anggaran 2012.

Realisasi Anggaran Mahkamah Agung telah mancapai kemajuan yang cukup menggembirakan dalam penyerapan anggaran dan berada pada urutan ke-12 dari 95 Kementerian/Lembaga.


a. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 Pusat dan Daerah (dalam Rupiah)

-1,000,000,000,000 2,000,000,000,000 3,000,000,000,000 4,000,000,000,000 5,000,000,000,000 6,000,000,000,000

PUSAT DAERAH JUMLAHPAGU 1,554,859,1 3,502,773,5 5,057,632,6

REALISASI 1,453,784,1 3,354,655,6 4,808,439,7

% 93.50% 95.77% 95.07%

Rupi

ah

PAGU

REALISASI

%

PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN %( Rp) ( Rp ) REALISASI ( Rp ) SISA ANGGARAN

1 PUSAT 1.554.859.101.000 1.453.784.105.920 93,50% 101.074.995.080 6,50%2 DAERAH 3.502.773.507.000 3.354.655.621.504 95,77% 148.117.885.496 4,23%

JUMLAH 5.057.632.608.000 4.808.439.727.424 95,07% 249.192.880.576 4,93%

NO SATKER


1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 4,676,043,208,000 4,473,014,090,130 95.66% 203,029,117,870 4.34% - ESELON I PUSAT 1,267,783,701,000 1,191,006,889,603 93.94% 76,776,811,397 6.06% - DAERAH 3,408,259,507,000 3,282,007,200,527 96.30% 126,252,306,473 3.70%

2 KEPANITERAAN 71,973,600,000 67,246,251,198 93.43% 4,727,348,802 6.57%

3 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM 124,677,500,000 97,276,710,093 78.02% 27,400,789,907 21.98% - ESELON I PUSAT 54,142,534,000 46,867,826,050 86.56% 7,274,707,950 13.44% - DAERAH 70,534,966,000 50,408,884,043 71.47% 20,126,081,957 28.53%

4 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA 63,584,900,000 61,400,167,849 96.56% 2,184,732,151 3.44% - ESELON I PUSAT 44,586,390,000 43,804,585,903 98.25% 781,804,097 1.75% - DAERAH 18,998,510,000 17,595,581,946 92.62% 1,402,928,054 7.38%

5 DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN 20,300,000,000 18,430,268,496 90.79% 1,869,731,504 9.21% - ESELON I PUSAT 15,319,476,000 13,786,313,508 89.99% 1,533,162,492 10.01% - DAERAH 4,980,524,000 4,643,954,988 93.24% 336,569,012 6.76%

6 BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL 77,473,800,000 68,550,147,473 88.48% 8,923,652,527 11.52%

7 BADAN PENGAWASAN 23,579,600,000 22,522,092,185 95.52% 1,057,507,815 4.48%

5,057,632,608,000 4,808,439,727,424 95.07% 249,192,880,576 4.93%

NO UNIT ESELON I

JUMLAH

Tabel 21 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Pusat dan Daerah

b. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Tabel 22 : Laporan Realisasi Anggaran per Unit Eselon I Tahun 2012

Grafik 16 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 Pusat dan Daerah


Grafik 17 : Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Eselon I

c. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

Tabel 23 : Laporan Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2012


1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 3,743,113,178,000 3,589,085,275,083 95.89% 154,027,902,917 4.11%

2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 932,930,030,000 883,928,815,047 94.75% 49,001,214,953 5.25%3 PENYELESAIAN PERKARA MA-RI 71,973,600,000 67,246,251,198 93.43% 4,727,348,802 6.57%

4 PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM 124,677,500,000 97,276,710,093 78.02% 27,400,789,907 21.98%

5 PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA 63,584,900,000 61,400,167,849 96.56% 2,184,732,151 3.44%6 PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILTUN 20,300,000,000 18,430,268,496 90.79% 1,869,731,504 9.21%7 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA 77,473,800,000 68,550,147,473 88.48% 8,923,652,527 11.52%

8 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA-RI 23,579,600,000 22,522,092,185 95.52% 1,057,507,815 4.48%

5,057,632,608,000 4,808,439,727,424 95.07% 249,192,880,576 4.93%

NO PROGRAM

JUMLAH


-

1,000,000,000,000

2,000,000,000,000

3,000,000,000,000

4,000,000,000,000

5,000,000,000,000

6,000,000,000,000

PAGU REALISASI %DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS

TEKNIS LAINNYA 3,743,113,178,000 3,589,085,275,083 95.89%

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 932,930,030,000 883,928,815,047 94.75%

PENYELESAIAN PERKARA MA-RI 71,973,600,000 67,246,251,198 93.43%

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM 124,677,500,000 97,276,710,093 78.02%

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA 63,584,900,000 61,400,167,849 96.56%

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILTUN 20,300,000,000 18,430,268,496 90.79%

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA 77,473,800,000 68,550,147,473 88.48%

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA-RI 23,579,600,000 22,522,092,185 95.52%

JUMLAH 5,057,632,608,000 4,808,439,727,424 95.07%

Rupi

ah

Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

-1,000,000,000,000 2,000,000,000,000 3,000,000,000,000 4,000,000,000,000

PAGU REALISASI %BELANJA PEGAWAI 3,138,947,073,000 3,051,241,117,849 97.21%

BELANJA BARANG 979,806,872,000 865,512,367,291 88.33%

BELANJA MODAL 938,878,663,000 891,686,242,284 94.97%

Rupia

h

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 per Jenis Belanja

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL


1 BELANJA PEGAWAI 3,138,947,073,000 3,051,241,117,849 97.21% 87,705,955,151 2.79%2 BELANJA BARANG 979,806,872,000 865,512,367,291 88.33% 114,294,504,709 11.67%3 BELANJA MODAL 938,878,663,000 891,686,242,284 94.97% 47,192,420,716 5.03%

JUMLAH 5,057,632,608,000 4,808,439,727,424 95.07% 249,192,880,576 4.93%

NO JENIS BELANJA

Grafik 18 : Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

d. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Grafik 19 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 per Jenis Belanja

Tabel 24 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 per jenis belanja


e. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2010-2012

Tabel 25 :

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

1 2

I Pusat 2.665.810.315.000 1.503.619.605.179 56,40% 2.602.604.466.000 1.474.720.813.703 56,66% 1.554.859.101.000 1.453.784.105.921 93,50%

- BUA 2.366.225.209.000 1.255.995.116.141 53,08% 2.283.066.702.000 1.206.732.344.956 52,86% 1.267.783.701.000 1.191.006.889.603 93,94%

- Kepaniteraan 87.549.088.000 69.867.937.667 79,80% 93.056.600.000 75.057.106.576 80,66% 71.973.600.000 67.246.251.198 93,43%

- Badilum 56.886.616.000 46.387.802.245 81,54% 61.457.600.000 50.293.368.125 81,83% 54.142.534.000 46.867.826.050 86,56%

- Badilag 35.775.463.000 35.018.194.559 97,88% 45.868.786.000 44.673.282.108 97,39% 44.586.390.000 43.804.585.903 98,25%

- Badimiltun 12.837.928.000 12.197.308.219 95,01% 14.259.500.000 13.458.832.884 94,39% 15.319.476.000 13.786.313.509 89,99%

- Balitbangdiklat 74.653.493.000 61.635.835.306 82,56% 78.690.000.000 63.615.883.148 80,84% 77.473.800.000 68.550.147.473 88,48%

- Pengawasan 24.158.520.000 22.517.411.042 93,21% 26.205.278.000 20.889.995.906 79,72% 23.579.600.000 22.522.092.185 95,52%

II Daerah 2.554.137.915.000 2.396.191.778.862 93,82% 3.454.234.435.000 3.248.911.045.005 94,06% 3.502.773.507.000 3.354.655.621.503 95,77%

5.219.948.230.000 3.899.811.384.041 74,71% 6.056.838.901.000 4.723.631.858.708 77,99% 5.057.632.608.000 4.808.439.727.424 95,07%

3

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RIPUSAT DAN DAERAH PADA 4 ( EMPAT ) LINGKUNGAN PERADILAN

TAHUN ANGGARAN 2010 Sampai Dengan 2012

TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012NO SATKER

54

TOTAL

III. MANAJEMEN ASET

A. Perkembangan Laporan Barang Milik Negara Mahkamah AgungDalam kurun waktu 2007-2012 BPK mengakui adanya peningkatan dalam akuntabilitas dan kehandalan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara (BMN) Mahkamah Agung. Indikasinya dapat dilihat dari semakin berkurangnya temuan pemeriksaan BPK dalam laporan keuangan dan laporan BMN tahun 2012 serta adanya perubahan opini BPK dari Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010 dan 2011.

Langkah perbaikan laporan BMN terus dilaksanakan Mahkamah Agung dengan menindaklanjuti segala rekomendasi yang menjadi temuan pemeriksaan BPK dalam laporan keuangan dan laporan BMN tahun 2011, serta langkah prefentif dengan melakukan evaluasi data laporan BMN guna menghindari dan memperbaiki permasalahan yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan BPK, sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap kesalahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset dalam laporan BMN sebelum periode laporan tahun 2012.


Peningkatan laporan BMN merupakan hasil tindak lanjut terhadap kebijakan pengelolaan aset yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung dalam rangka perubahan opini BPK menuju “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” pada tahun 2012. Tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK meliputi empat point yang menjadi dasar atas opini BPK pada tahun 2011 disamping tindak lanjut lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, antara lain sebagai berikut:1) Melaksanakan verifikasi dan validasi perbedaan data koreksi hasil

inventarisasi dan penilaian BMN.2) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Nota Kesepakatan

Bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM3) Melaksanakan percepatan pengurusan bukti kepemilikan atas tanah

berupa sertifikat atas nama Pemerintah cq. Mahkamah Agung pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.

4) Melaksanakan penetapan status penggunaan terhadap aset pada seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung.

1. Invetarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP-BMN)Sesuai dengan data Satuan Tugas penertiban BMN yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan, pada seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung telah dilaksanakan penertiban aset yang dimiliki dan tercatat dalam laporan BMN pada masing-masing satuan kerja. Hasil penertiban aset itu dituangkan dalam Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP-BMN). Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terdapat perbedaan nilai koreksi hasil IP-BMN dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung dengan nilai koreksi berdasarkan data Satgas Penertiban BMN sebesar Rp806.864.801.913 yang terdapat pada 32 wilayah, dan terdiri dari 788 satuan kerja.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaksanakan pembahasan selisih nilai koreksi IP-BMN dengan seluruh instansi terkait termasuk Mahkamah Agung. Fokus bahasan adalah pelaksanaan penelusuran dan evaluasi data koreksi IP-BMN melalui kegiatan verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN dengan menghadirkan seluruh KPKNL konkrit Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung diwakili Biro Perlengkapan Badan Urusan Adminstrasi selaku penyusun laporan BMN Mahkamah Agung.


Kegiatan verifikasi dan validasi nilai koreksi IP-BMN dilaksanakan secara simultan pada tanggal 17 Pebruari 2012 dengan teknis pelaksanaan Mahkamah Agung bersama dengan KPKNL melakukan penelusuran data koreksi hasil penertiban BMN dalam laporan SIMAK-BMN pada masing-masing satuan kerja dengan data koreksi IP-BMN pada KPKNL setempat. Verifikasi dan validasi menghasilkan penurunan selisih nilai koreksi IP-BMN Mahkamah Agung menjadi sebesar Rp. 110.223.567.303, yang terdapat pada 29 wilayah, dan terdiri dari 439 satuan kerja.

Dalam rangka menurunkan selisih nilai koreksi IP-BMN, Mahkamah Agung melaksanakan tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN terhadap satuan kerja yang masih terdapat selisih dengan mengumpulkan seluruh satuan kerja pada setiap Koordinator Wilayah untuk melakukan sinkronisasi dan penelusuran nilai koreksi IP-BMN berdasarkan Berita Acara Hasil Penertiban BMN dengan laporan SIMAK-BMN pada masing-masing satuan kerja.

Sesuai dengan LHP BPK Tahun 2011 sampai dengan penyusunan laporan BMN Tahun 2011 Audited, terdapat pengurangan selisih nilai koreksi IP-BMN dari hasil evaluasi dan tindak lanjut penelusuran data koreksi IP-BMN pada 4 wilayah menjadi sebesar Rp73.533.687.254. Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK, maka tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN secara terus menerus dilaksanakan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2012 (hingga 10 Desember 2012) telah menghasilkan penurunan terhadap selisih data koreksi IP menjadi sebesar Rp652.617.631. yang terdapat pada 13 wilayah dengan jumlah satker sebanyak 24 satuan kerja.

Sebagai persiapan penyusunan laporan BMN tahun 2012 Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada setiap satker yang masih memiliki selisih nilai koreksi IP-BMN untuk tetap melaksanakan penyelesaian perbedaan nilai koreksi IP-BMN dengan koordinasi KPKNL setempat. Dari hasil verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN yang diterima Mahkamah Agung hingga 19 Januari 2013, terdapat penurunan selisih nilai koreksi IP menjadi sebesar Rp233.261.184 yang terdapat pada 7 wilayah, terdiri dari 16 satuan kerja.


Melalui upaya penyelesaian selisih nilai koreksi IP-BMN baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun dengan koordinasi antara Satuan Kerja dengan KPKNL setempat, ada kemungkinan perkembangan pengurangan selisih nilai koreksi IP sampai dengan penyusunan laporan BMN Mahkamah Agung tahun 2012.

Perkembangan tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6 : Perkembangan tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN


Tabe

l 26

: Per

kem

bang

an T

inda

k La

njut

Ver

ifika

si d

an V

alid

asi D

ata

Kore

ksi I

P-B

MN

NOW

ILAYA

H

PERB

EDAA

N AW

ALKO

REKS

I IP-

BMN

(30 J

UNI 2

011)

VERI

FIKAS

I DAN

VALI-

DASI

IP SE

BELU

M TI

NDAK

LA

NJUT

(17 P

EBRU

ARI 2

012)

VERI

FIKAS

I DAN

VA

LIDAS

I IP A

U-DI

TED

TH. 2

011

(30 A

PRIL

2012

)

TIND

AK LA

NJUT

VERI

FIKAS

I DAN

VALID

ASI T

H. 20

12(1

0 DES

EMBE

R 20

12)

TIND

AK LA

NJUT

VERI

FIKAS

I DAN

VALID

ASI A

WAL

TH

. 201

3(1

9 JAN

UARI

2013

)

SELIS

IHSA

T-KE

RSE

LISIH

SAT-

KER

SELIS

IHSE

LISIH

NE

TTO

SELIS

IH

ABSO

LUT

SAT-

KER

SELIS

IH

NETT

OSE

LISIH

AB

SOLU

TSA

T-KE

R

1PR

OVIN

SI DK

I. JAK

ARTA

--

--

--

--

-

2KA

NTOR

PUSA

T-

--

--

--

--

3PR

OVIN

SI JA

WA

BARA

T63

.598.3

5427

63.59

8.354

--

--

--

4PR

OVIN

SI JA

WA

TENG

AH19

.056.6

95.09

060

3.214

.909.8

8619

2.220

192.2

201

--

-

5PR

OVIN

SI D.

I. YOG

YAKA

RTA

-72.6

39.24

91

-72.6

39.24

9-5

6.020

.000

56.02

0.000

1-

--

6PR

OVIN

SI JA

WA

TIMUR

-18.6

41.27

9.074

53-1

8.641

.279.0

74-

--

--

-

7PR

OVIN

SI D.

I. ACE

H13

.247.8

62.67

121

10.28

8.564

.581

--

--

--

8PR

OVIN

SI SU

MAT

ERA

UTAR

A3.8

17.24

9.013

163.8

17.24

9.013

--

--

--

9PR

OVIN

SI SU

MAT

ERA

BARA

T79

5.363

.776

2479

5.363

.776

101.9

48.97

910

1.948

.979

110

1.948

.979

101.9

48.97

91

10PR

OVIN

SI RI

AU4.2

42.28

2.929

144.2

42.28

2.929

--

--

--

11PR

OVIN

SI JA

MBI

--

--

--

--

-

12PR

OVIN

SI SU

MAT

ERA

SELA

TAN

-197

.847.2

867

-197

.847.2

86-

--

--

-

13PR

OVIN

SI LA

MPU

NG13

.001.3

76.29

919

13.00

1.376

.299

-270

.000

270.0

001

--

-

14PR

OVIN

SI KA

LIMAN

TAN

BARA

T16

.239.5

43.27

06

16.23

9.543

.270

--

--

--

15PR

OVIN

SI KA

LIMAN

TAN

TENG

AH8.6

13.84

5.909

98.6

13.84

5.909

--

--

--

16PR

OVIN

SI KA

LIMAN

TAN

SELA

TAN

2.984

.107.6

699

2.984

.107.6

69-4

.589.9

994.5

89.99

91

-4.58

9.999

4.589

.999

1

17PR

OVIN

SI KA

LIMAN

TAN

TIMUR

-18.9

82.90

1.739

13-1

8.982

.901.7

39-2

40.50

224

0.502

1-

--

18PR

OVIN

SI SU

LAW

ESI U

TARA

-333

.738.9

857

-333

.738.9

85-

--

--

-


19PR

OVIN

SI SU

LAW

ESI T

ENGA

H-2

5.406

.696

4-2

5.406

.696

--

--

--

20PR

OVIN

SI SU

LAW

ESI S

ELAT

AN15

.969.5

47.79

635

-478

.931.5

18-9

.614.5

229.6

14.52

21

--

-

21PR

OVIN

SI SU

LAW

ESI T

ENGG

ARA

6.904

.525.7

6311

6.904

.525.7

63-3

0.000

30.00

01

-30.0

0030

.000

1

22PR

OVIN

SI BA

LI-1

.121.6

90.03

213

-1.12

1.690

.032

--

--

--

23PR

OVIN

SI NU

SA TE

NGGA

RA

BARA

T3.5

67.94

3.022

152.1

78.85

0.581

-11.4

97.12

731

.196.8

994

-11.4

97.12

731

.196.8

994

24PR

OVIN

SI NU

SA TE

NGGA

RA

TIMUR

6.266

.090.2

5918

6.266

.090.2

59-

--

--

-

25PR

OVIN

SI IR

IAN

JAYA

10.13

1.237

.985

1510

.131.2

37.98

576

.042.9

5228

3.657

.048

4-5

.100.0

035.1

00.00

32

26PR

OVIN

SI BE

NGKU

LU1.4

92.58

1.854

101.4

92.58

1.854

-17.9

02.01

181

.004.2

616

-17.9

02.01

181

.004.2

616

27PR

OVIN

SI M

ALUK

U UT

ARA

2.380

.296.5

707

2.380

.296.5

70-

--

--

-

28PR

OVIN

SI BA

NTEN

615.8

00.14

14

615.8

00.14

1-

--

--

-

29PR

OVIN

SI BA

NGKA

BEL

ITUNG

573.5

96.88

34

573.5

96.88

31

11

--

-

30PR

OVIN

SI GO

RONT

ALO

3.746

.800.7

772

3.746

.800.7

77-

--

--

-

31PR

OVIN

SI KE

PULA

UAN

RIAU

(B

ATAM

)14

.960.7

84.61

18

14.96

0.784

.611

--

--

--

32PR

OVIN

SI IR

IAN

JAYA

BAR

AT87

6.714

.723

687

6.714

.723

83.55

3.200

83.55

3.200

1-9

.391.0

43-9

.391.0

431

33PR

OVIN

SI SU

LAW

ESI B

ARAT

--

--

--

--

-

Gran

d Tot

al80

6,864

,801,9

1378

811

0.223

.567.3

0343

973

.533.6

87.25

416

1.188

.751

652.6

17.63

124

53.43

8.796

233.2

61.18

416


2. Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung - Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama No. A.PL.02.01-67 dan MA/SEK/157/SK/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur mengenai :- Pengalihan status penggunaan BMN berupa barang bergerak

dan barang tidak bergerak yang selama ini dipergunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM diserahkan ke Mahkamah Agung, kecuali tanah dan bangunan (tempat sidang tetap) pada 267 lokasi di 111 pengadilan.

- Penetapan tanah dan gedung kantor lama kantor pengadilan yang sudah tidak dimanfaatkan pada 93 lokasi, bahwa apabila dalam waktu 6 bulan tidak dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung akan diminta kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan LHP BPK tahun 2011 masih terdapat ketidaksesuaian Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMN berupa:a) Tanah dan Bangunan Lama Pengadilan Negeri b) Tanah dan Gedung Tempat Sidang Tetap

Sehubungan hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti perbedaan data pengalihan aset antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama, maka dilaksanakan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:1. Melakukan inventarisasi terhadap tanah dan bangunan yang

dikecualikan penyerahannya ke Mahkamah Agung oleh Kementerian Hukum dan HAM namun akan digunakan Mahkamah Agung, serta terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan Mahkamah Agung.

2. Melaksanakan verifikasi dan koreksi data pada masing-masing wilayah terkait pengalihan aset berdasarkan BAST dengan koordinasi antara Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat.

3. Melaksanakan revisi terhadap BAST yang belum sesuai dengan realisasi pemanfaatan dan penggunaan pada masing-masing wilayah untuk selanjutnya melakukan penyesuaian data aset dalam laporan BMN.


Tabe

l 27

: Tin

dak

Lanj

ut N

ota

Kese

paha

man

Mah

kam

ah A

gung

den

gan

Kem

enku

mha

m

PERI

HA

LTE

MU

AN

BPK

WIL

AYA

HLO

KASI

HA

SIL

TIN

DA

K LA

NJU

TKE

TERA

NG

AN

Peny

erah

an d

ari

dari

Kanw

il Ku

mha

m k

e M

ah-

kam

ah A

gung

.

Tida

k ad

a bu

kti p

enye

raha

n G

edun

g da

ri Ka

nwil

Kum

ham

ke

Mah

kam

ah A

gung

.

Bant

en2

Revi

si B

AST

No.

W29

.UM

.03.

02-5

26,

tang

gal 2

2 N

opem

ber 2

011

Suda

h di

terim

a da

ri Ka

nwil

Kum

ham

Jaw

a Te

ngah

14Re

visi

BA

ST N

o. W

12.U

/88/

UM

.01/

IX/2

012

tang

gal 1

6 Se

ptem

ber 2

012

Suda

h di

sera

hkan

ke

Kanw

il Ku

mha

m

Jaw

a Ti

mur

19Re

visi

BA

ST N

o. W

.10.

PL.0

4.01

-101

, tan

g-ga

l 1 M

ei 2

012

Suda

h di

terim

a da

ri Ka

nwil

Kum

ham

Papu

a 2

Aka

n di

tinda

klan

juti

-

Sula

wes

i Te

ngah

1A

kan

ditin

dakl

anju

ti-

Sum

ater

a Ba

rat

2Re

visi

BA

ST N

o. W

3.PL

.04.

01-2

3Su

dah

dite

rima

dari

Kanw

il Ku

mha

m

Ti

dak

ada

bukt

i pen

yera

han

Tem

-pa

t Si

dang

Tet

ap (

TST)

dar

i Ka

nwil

Kum

ham

ke

Mah

kam

ah

Agu

ng.

Beng

kulu

3Re

visi

BA

ST N

o. W

21.P

L.02

.01-

28 d

an

W8-

U/3

2/PL

.02.

04/II

/201

1Su

dah

dite

rima

dari

Kanw

il Ku

mha

m

Gor

onta

lo1

Revi

si B

AST

No.

W28

.PL.

02.0

1-14

58Su

dah

dite

rima

dari

Kanw

il Ku

mha

m

Jaw

a Te

ngah

3Re

visi

BA

ST N

o. W

9.PL

.04.

01-9

30Su

dah

dite

rima

dari

Kanw

il Ku

mha

m

Papu

a 1

Aka

n di

tinda

klan

juti

-

Sula

wes

i Se

lata

n1

Dal

am p

rose

s pe

mbu

atan

BA

ST-

Sum

ater

a Ba

rat

8Re

visi

BA

ST N

o. W

3.PL

.04.

01-2

3Su

dah

dite

rima

dari

Kanw

il Ku

mha

m

Tern

ate

1Re

visi

BA

ST N

o. W

28.P

L.05

.01-

1152

ta

ngga

l 16

Apr

il 20

12a

Suda

h di

terim

a da

ri Ka

nwil

Kum

ham


Peny

erah

an d

ari

dari

Mah

kam

ah A

gung

ke

Kanw

il Ku

mha

m

Tida

k ad

a bu

kti p

enye

raha

n G

e-du

ng d

ari M

ahka

mah

Agu

ng k

e Ka

nwil

Kum

ham

Beng

kulu

3Re

visi

BA

ST N

o. W

21.P

L.02

.01-

28 d

an

W8-

U/3

2/PL

.02.

04/II

/201

1Su

dah

dise

rahk

an k

e Ka

nwil

Kum

ham

Jaw

a Ba

rat

2Re

visi

BA

ST W

11.U

/.../U

M.0

2.02

/XI

I/201

2, ta

ngga

l 14

Des

embe

r 201

2Su

dah

dise

rahk

an k

e Ka

nwil

Kum

ham

Sula

wes

i Ten

g-ga

ra1

Aka

n di

tinda

klan

juti

-

Tida

k ad

a bu

kti p

enye

raha

n Te

mpa

t Si

dang

Tet

ap (

TST)

da

ri M

ahka

mah

Agu

ng k

e Ka

nwil

Kum

ham

Beng

kulu

1Re

visi

BA

ST N

o. W

21.P

L.02

.01-

28 d

an

W8-

U/3

2/PL

.02.

04/II

/201

1Su

dah

dise

rahk

an k

e Ka

nwil

Kum

ham


Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung sesuai dengan rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK pada 65 lokasi pengadilan, maka pada tahun 2012 telah dilaksanakan penyelesaian terhadap 61 lokasi dengan melakukan revisi BAST dan masih terdapat empat lokasi yang akan ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Laporan BMN 012.

3. Sertifikasi Tanah Atas Nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung

Berdasarkan LHP BPK atas laporan BMN Mahkamah Agung, ternyata masih terdapat tanah yang belum jelas status kepemilikannya serta bukti kepemilikan belum atas nama Pemerintah RI cq Mahkamah Agung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah dalam penguasaan atas tanah sampai dengan pengakukan kepemilikan oleh pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melaksanakan berupa melakukan penyelesaian sesuai dengan rekomendasi BPK, antara lain sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengumpulan data sertifikat melalui surat edaran kepada seluruh wilayah atau pada setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.

2) Melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung yang sudah memiliki bukti kepemilikan maupun belum serta bukti kepemilikan atas nama Pemerintah cq Mahkamah Agung.

3) Melaksanakan pendataan sertifikat yang belum atas nama Pemerintah cq. Mahkamah Agung untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat segera disertifikasi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN No. 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa tanah.

4) Mempercepat proses pengurusan sertifikat melalui Surat Edaran KABUA No. 144/BUA/PL/V/2010 tanggal 06-05-2010, perihal Pensertifikatan Aset BMN Berupa Tanah.

Pensertifikatan tanah di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan provinsi lokasi tanah dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 28 : Pensertifikatan Tanah pada Setiap Provinsi di Lingkungan Mahkamah Agung

NO. PROVINSI SUDAH SERTIFIKAT

BELUM SERTIFIKAT

1 BANTEN 30 13

2 BENGKULU 29 18

3 D.I. ACEH 25 32

4 DENPASAR 17 52

5 DKI. JAKARTA 1 35

6 GORONTALO 9 35

7 IRIAN JAYA 7 5

8 JAMBI 7 78

9 JAWA BARAT 70 154

10 JAWA TENGAH 57 91

11 JAWA TIMUR 35 29

12 KEPULAUAN RIAU (BATAM)

1 -

13 LAMPUNG 3 61

14 MALUKU 22 73

15 MALUKU UTARA 1 1

16 NUSA TENGGARA BARAT 46 16

17 NUSA TENGGARA TIMUR 7 56

18 RIAU - 8

19 SULAWESI SELATAN - 246

20 SULAWESI TENGAH - 61

21 SULAWESI TENGGARA 32 29

22 SULAWESI UTARA - 48

23 SUMATERA BARAT 100 3

24 SUMATERA SELATAN 34 24

25 SUMATERA UTARA 35 35

26 YOGYAKARTA 48 9

Grand Total 616 1212

Grafik 20 : Pensertifikatan Tanah Pada Setiap Provinsi di Lingkungan Mahkamah Agung

4. Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) Pada Mahkamah Agung

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,


Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, maka dalam rangka tertib pengelolaan BMN Mahkamah Agung telah melaksanakan proses penetapan status BMN sesuai dengan langkah-langkah dan kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan proses pengurusan penetapan status pada satuan kerja konkrit Mahkamah Agung, maka ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang pelimpahan pendelegasian wewenang permohonan persetujuan status penggunaan BMN dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 29 : Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) Pada Mahkamah Agung

No. Pelimpahan Wewenang Batasan Nilai Aset

1 Penetapan KABUA - BMN Lainnya nilai s/d 25 Juta

2 Penetapan ke KPKNL - Tanah/Bangunan nilai s/d 1 M

- Kendaraan nilai s/d 250 Juta

- BMN Lainnya > 25 Juta s/d 250 Juta

3 Penetapan ke Kanwil. DJKN - Tanah/Bangunan nilai > 1 M s/d 2,5 M

- Kendaraan nilai > 250 Juta s/d 1 M

- BMN Lainnya nilai > 250 Juta s/d 1 M

4 Penetapan ke DJKN - Tanah/Bangunan nilai > 2,5 M

- Kendaraan nilai > 1 M

- BMN Lainnya nilai > 1 M

2. Membuat surat edaran kepada seluruh satuan kerja konkrit Mahkamah Agung untuk segera mengajukan penetapan status penggunaan BMN pada tingkat banding masing-masing.


Penetapan status penggunaan BMN oleh pengadilan tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30 : Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengadilan Tingkat Banding

NO. WILAYAH PROPINSI TINGKAT BANDING/PEMOHON

PENETAPAN STATUS Grand TotalSK. KPKNL SK. KABUA

1 MAHKAMAH AGUNG BRR-NAD-NIAS 1 1

2 BALI PT. DENPASAR 4 4

3 BANDA ACEH BRR -NIAS 2 2

4 BANTEN PTA BANTEN 14 10 24

5 BENGKULU PTA. BENGKULU 3 3

6 DKI JAKARTA BIRO PERLENGKAPAN BUA 3 3

7 GORONTALO PTA. GORONTALO 9 9

8 JAMBI PT. JAMBI 1 1

9 JAWA BARAT PT. BANDUNG 7 7

PTA. BANDUNG 1 1

10 JAWA TENGAH PT. SEMARANG 1 1

11 JAWA TIMUR PT. SURABAYA 3 3

PT. TUN. SURABAYA 2 2

PTA. SURABAYA 27 13 40

12 KALIMANTAN BARAT PTA . PONTIANAK 10 10

13 KALIMANTAN SELATAN PT BANJARMASIN 1 1

PTA. BANJARMASIN 7 2 9

14 KALIMANTAN TIMUR PT. SAMARINDA 2 2

PTA. SAMARINDA 5 4 9

15 MALUKU PT. MALUKU 2 2

PTA. AMBON 5 5

16 NUSA TENGGARA BARAT PTA. MATARAM 20 2 22

17 PAPUA PTA. JAYAPURA 3 3

18 RIAU PTA PEKANBARU 9 9

19 SAMARINDA PTA. SAMARINDA 1 1

20 SULAWESI TENGGARA PT KENDARI 1 1

PTA. KENDARI 2 2

21 SULAWESI UTARA PTA. MANADO 2 2

22 SUMATERA SELATAN PT. PALEMBANG 2 2

PTA. PALEMBANG 1 1

23 SUMATERA UTARA PTA. MEDAN 21 21

24 YOGYAKARTA PTA. YOGYAKARTA 10 10

Grand Total 178 35 213


IV. SARANA DAN PRASARANA MAHKAMAH AGUNG

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Seiring dengan perkembangan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana bertambah. Oleh karena itu, dalam penyusunan angggaran, dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas.

Sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan cara kerja dan kemampuan melayani kepentingan masyarakat, Mahkamah Agung terus mengembangkan dan memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Pengembangan tersebut antara lain meliputi pembangunan berbagai sarana fisik seperti gedung pengadilan, dan penyediaan sarana pendukung bagi proses kerja yang lebih baik seperti fasilitas teknologi informasi. Mahkamah Agung juga terus meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana yang ada, seperti penertiban barang-barang milik negara di tingkat Korwil dan eselon I.

Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus meningkat, seperti peningkatan berbagai kelas pengadilan. Pembangunan dan peningkatan juga terus dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yakni pembangunan pengadilan Tipikor di semua ibu kota provinsi di Indonesia.

Pembangunan berbagai fasilitas teknologi informasi juga terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Fasilitas teknologi informasi tersebut mulai dari penyediaan komputer, pembangunan jaringan komunikasi, maupun penyediaan aplikasi. Salah satu aspek penting yang juga perlu menjadi catatan adalah penyiapan sumber daya manusia dan penyesuaian proses kerja untuk mendukung operasionalisasi fasilitas teknologi informasi.


A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang tahun 2012, antara lain meliputi:1. Pengadaan tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas2. Pembangunan gedung kantor pengadilan3. Perluasan dan rehab gedung kantor4. Pembangunan dan rehab rumah dinas

5. Pengadaan kendaraan operasional

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan pada gedung kantor dan rumah dinas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Pada Gedung Kantor dan Rumah Dinas

NO. BENTUK SARANA DAN PRASARANA

LINGKUNGAN PERADILAN JUMLAH

UMUM AGAMA MILITER TUN2011 2012

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

1 Tanah/ lahan untuk Gedung Kantor 5 2 36 5 - - - 1 41 8

2 Tanah/ lahan untuk Rumah Dinas - - 4 2 1 - - - 5 2

3 Pembangunan Gedung kantor 29 24 38 42 3 - 2 2 72 68

4 Pembangunan lanjutan Gedung Kantor 26 28 29 45 6 2 1 1 62 76

5 Rehab Gedung Kantor 33 24 6 10 - 1 3 3 42 38

6 Rehab Lanjutan Gedung Kantor 88 17 30 - - 1 10 3 128 21

7 Pembangunan Rumah Dinas4 3 28 5 2 - 1 - 35 8

8 Rehab Rumah Dinas 36 1 14 1 - - 1 - 51 2


Grafik 20 :

Tabel Grafik

NO LINGKUNGAN PERADILAN

GEDUNG KANTOR

RUMAH DINAS

2011 2012 2011 2012

1 Umum 5 2 - -

2 Agama 36 5 4 2

3 Militer - - 1 -

4 TUN - 1 - -

Berikut perincian peningkatan sarana dan prasarana pada tahun 2011 sampai dengan 2012 dengan tabel dan grafik sebagai berikut :

1. Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor dan Rumah Dinas


2. Pembangunan Gedung Kantor

Tabel Grafik


PEMBANGUN-AN BARU

PEMBANGUN-AN LANJUTAN

2011 2012 2011 2012

1 Umum 29 24 26 28

2 Agama 38 42 29 45

3 Militer 3 - 6 2

4 TUN 2 2 1 1

3. Rehab Gedung Kantor

Tabel Grafik


REHAB REHABLANJUTAN

2011 2012 2011 2012

1 Umum 33 24 88 17

2 Agama 6 10 30 -

3 Militer - 1 - 1

4 TUN 3 3 10 3

4. Pembangunan dan Rehab Rumah Dinas

Tabel Grafik


PEMBANGUN-AN BARU

PEMBANGUN-AN LANJUTAN

2011 2012 2011 2012

1 Umum 4 3 36 1

2 Agama 28 5 14 1

3 Militer 2 - - -

4 TUN 1 - 1 -

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2007 s.d. 2012 secara keseluruhan terjadi peningkatan pembangunan sarana prasarana khususnya pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut.


Peningkatan Sarana Gedung Kantor Pengadilan (2007 – 2012)

Tabel :

NO. WILAYAH PERADILAN

TAHUN ANGGARANJUMLAH

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Peradilan Umum 26 7 38 28 29 4 132 lokasi

2 Peradilan Agama 81 22 48 22 38 21 232 Lokasi

3 Peradilan Militer 3 5 1 5 3 - 17 Lokasi

4 Peradilan TUN 1 1 4 2 2 1 11 Lokasi

TOTAL PER-TAHUN 111 35 91 57 72 26

Grafik :

5. Peningkatan Kendaraan Operasional

Selain sarana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung RI telah mengadakan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)

Tabel :

NO KENDARAAN OPERASIONAL



2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

1 Kendaraan Bermotor Roda 4 135 24 153 31 20 - 30 4 338

unit59unit

2 Kendaraan Bermotor Roda 2 81 45 41 78 1 12 11 4 134

unit139unit


Grafik

6. Peningkatan Kendaraan OperasionalSelain sarana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung telah mengadakan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)

Tabel 32 : Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)

NO KENDARAAN OPERASIONAL



2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

1 Kendaraan Bermotor Roda 4 135 24 153 31 20 - 30 4 338

unit59

unit

2 Kendaraan Bermotor Roda 2 81 45 41 78 1 12 11 4 134

unit139unit


B. Prototype Gedung PengadilanSesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung mengenai keseragaman gedung peradilan maka tampak depan setiap bangunan gedung pengadilan harus sesuai dengan prototype yang telah ditentukan. Berdasarkan data sampai tahun 2012 tercatat jumlah gedung peradilan sebagai berikut:

Prototype Gedung Pengadilan

Tabel 33 : Prototype Gedung Pengadilan

NO. WILAYAH PERADILAN JUMLAH PERADILAN

SESUAI PROTOTYPE

BELUM PROTOTYPE

1 PERADILAN UMUM 382 175 207

Pengadilan Tipikor 33 15 18

2 PERADILAN AGAMA 389 216 173

3 PERADILAN MILITER 23 9 14

4 PERADILAN TUN 32 18 14

JUMLAH 859 433 426

Grafik 21 : Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2011-2012)


Bentuk Gedung Pengadilan (Umum, Agama, TUN dan Militer) Sesuai Dengan Prototype

C. Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam upaya meningkatan tata kelola dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung juga melakukan berbagai langkah, antara lain penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara. Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012) Mahkamah Agung telah melakukan penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara sebagaimana tercermin dalam diagram berikut.

Grafik 22 : Prototype Gedung Pengadilan

Gambar 7 : Prototype Gedung Pengadilan (Umum, Agama, TUN dan Militer)


C. Langkah-Langkah Strategis Manajemen Aset

Dalam upaya terus meningkatkan pengelolaan administrasi Barang Milik Negara, tantangan selanjutnya adalah keselarasan antara anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang dimiliki. Sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, ke depan Mahkamah Agung perlu melakukan langkah-langkah dalam penatausahaan BMN, antara lain:

1) Melaksanakan evaluasi dan verifikasi data laporan BMN sebagai upaya preventif dalam menghindari temuan pemeriksaan BPK sehingga dapat segera dilaksanakan perbaikan laporan BMN sebelum periode laporan semesteran dan tahunan.

2) Melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset pengadilan konkrit Mahkamah Agung baik jumlah maupun kondisi aset dalam rangka perencanaan kebutuhan anggaran dari masing-masing pengadilan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan dari masing-masing satker.

3) Melakukan penyusunan pedoman kebijakan pengelolaan aset konkrit Mahkamah Agung sehingga terdapat keseragaman dalam melaksanakan penatausahaan BMN pada masing-masing satuan kerja konkrit Mahkamah Agung.

4) Melaksanakan sosialisasi kebijakan penatausahaan aset konkrit Mahkamah Agung serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya pada masing-masing satker.

Laporan BMN yang handal dan akurat dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan

Penghapusan Aset Barang Milik Negara (2009-2012)

Tabel 34 : Penghapusan Aset Barang Milik Negara (2009-2012)

NO. SK PENGHAPUSAN2009 2010 2011 2012

SK NILAI (Rp) SK NILAI (Rp) SK NILAI (Rp) SK NILAI (Rp)

1 Bangunan Gedung 12 149.576.327 18 107.747.106 36 887.112.961 19 485.427.020

2 Rumah Dinas 4 326.000 5 10.358.360 2 15.013.200 1 20.985.600

3 Peralatan Kantor 47 88.496.695 69 90.426.610 81 176.824.923 88 203.323.882

4 Kendaraan Dinas 38 195.149.572 30 49.435.328 40 151.230.806 51 292.116.360

Jumlah 101 433.451.594 122 257.967.404 158 1.230.181.890 159 1.001.852.862


tanggung jawab selaku pengelola laporan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah perbaikan laporan BMN merupakan upaya Mahkamah Agung dalam rangka menuju terciptanya opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2012.

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja organisasi, dewasa ini merupakan suatu keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan proses kerja organisasi akan lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya terus berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatan layanan peradilan, sebagai upaya untuk memujudkan misi organisasi yaitu peradilan yang agung. Peningkatan pemberian layanan bagi para pencari keadilan terus dilakukan, baik dalam hal percepatan proses berperkara, layanan informasi perkara, maupun pemberian informasi bagi masyarakat luas tentang informasi lainnya, yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak akan terwujud tanpa adanya pembangunan maupun peningkatan infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Oleh karenanya Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan infrasturuktur teknologi informasi yang tepat guna, sesuai anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi InformasiSampai tahun 2012 tercatat telah dilakukan beberapa kegiatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang bersama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti:- Penyediaan media penyimpanan (server) aplikasi-aplikasi yang

dimiliki Mahkamah Agung.- Penyediaan media penyimpanan (storage) data putusan yang

telah disidang.- Penyediaan media penyimpanan (storage) sistem cadangan (back

up) data website dan data lainnya di Data Center Mahkamah Agung.


- Penyediaan sarana untuk pengaduan ketidakpuasan masyarakat terhadap perkara yang diputus.

- Penyediaan media penyimpanan (storage) untuk fasilitas e-mail dengan domain @mahkamahagung.go.id.

- Penyediaan media penyimpanan (storage) fasilitas pengiriman data biaya perkara melalui SMS.

- Penyediaan media penyimpanan (storage) untuk pelaporan data putusan bagi pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.

- Penyediaan media penyimpanan (server dan storage) untuk Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung.

- Peningkatan besaran kapasitas saluran (bandwith) Internet untuk Mahkamah Agung sehingga diharapkan akses akan semakin cepat.

- Penyediaan infrastruktur data center untuk sistem perangkat utama teknolgi informasi Mahkamah Agung.

- Penyediaan fasilitas aplikasi monitoring dan pengelolaan sistem secara lebih terpadu untuk semua sistem teknologi informasi dari perangkat pada ruang Data Center hingga perangkat jaringan end user sehingga dapat meminimalkan gangguan pada sistem teknologi informasi yang di miliki Mahkamah Agung.

- Penyediaan titik-titik jaringan (LAN) baru bagi user yang membutuhkan sesuai dengan beban kerja sehari-hari.

- Penyediaan perangkat keras untuk data base peraturan perundang-undangan dalam lingkup Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dengan demikian informasi tentang kebijakan Mahkamah Agung seperti SEMA, PERMA, SK KMA, dan peraturan perundang-undangan lain seperti UU, PP dan yang lainnya dapat di akses secara cepat oleh kalangan internal maupun eksternal.

- Penyediaan infrastruktur lelang secara elektronik (e-procuretment) seperti yang diatur dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai sarana pemberian informasi lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung. Diharapkan sistem ini akan mulai aktif pada awal tahun 2013 dapat dipergunakan oleh semua satuan kerja di Mahkamah Agung.


Sepanjang tahun 2012 juga terdapat berbagai inisiatif teknologi informasi yang berlangsung di berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan, seperti pengembangan dan pemeliharaan aplikasi kepegawaian, tata persuratan, dan laporan perkara di Ditjen Badilum, pengembangan sistem email dan pemanfaatan Google Apps di Ditjen Badilmiltun, penyempurnaan sistem kepegawaian serta pengembangan laboratorium Sistem Informasi Administrasi Perkara di Ditjen Badilag dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Sementara itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga mengembangkan berbagai aplikasi seperti aplikasi SMS Pengaduan, aplikasi Persuratan, aplikasi Kearsipan, aplikasi Database Kepegawaian dan aplikasi Database Pemeriksaan Aset Tetap. Selain itu berbagai satuan kerja tersebut masing-masing juga terus melakukan peningkatan infrastruktur perangkat keras sesuai kebutuhan masing-masing. Sedangkan di Badan Urusan Administrasi sampai tahun 2012, tercatat telah mengadakan berbagai perangkat dan sarana prasarana seperti: server 39 unit, storage 7 unit, server email 2 unit, yang bertujuan untuk menambah media penyimpanan untuk berbagai aplikasi serta databasenya. Sedangkan untuk peningkatan ruang data center diadakan penambahan 2 buah AC presisi yang bersifat redundant (cadangan otomatis). Peningkatan perangkat kelistrikan Data Center yang di dukung dengan UPS berkapasitas besar dan Generator Cadangan (Genset), perangkat khusus pemadam untuk Data Center dengan gas FM-200, sistem keamanan Data Center yang meliputi Fingerprint Access Control, sistem CCTV dengan Infra Red, Smoke Detector, Sistem Alarm, Storage Blade Tape, Web Application Server, console monitor unit, jaringan serat optik antar gedung, sistem anti virus jaringan, serta perangkat jaringan seperti core switch, access switch, distribution switch, software monitoring. Dan untuk mendukung agar lalu lintas data antar satuan kerja dapat berjalan lebih cepat maka diadakan bandwidth internet sebesar 100 Mbps IIX dan 100 Mbps IX.

2. Network Monitoring System (NMS)

Pemanfaatan teknologi informasi harus dapat mendorong suatu institusi untuk meningkatkan layanan informasi, yang merupakan


bentuk perwujudan dari keterbukaan informasi di sebuah institusi. Sejak dikeluarkannya SK 144/ KMA/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya terus meningkatkan layanan informasi peradilan melalui pengembangan situs web pengadilan dan satuan-satuan kerja yang ada.

Pengembangan situs web oleh pengadilan-pengadilan terus dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan layanan informasi. Untuk mengetahui perkembangan pengembangan dan aktivitas web-web pengadilan tersebut, saat ini Mahkamah Agung telah membangun Network Monitoring System (NMS) yang berfungsi memonitor jaringan LAN yang ada di Mahkamah Agung dan web-web satuan kerja-satuan kerja di bawahnya. Melalui aplikasi ini adalah dengan membaca alamat situs pengadilan yang telah terdapat pada sistem tersebut. Oleh karenanya, agar dapat berfungsi dengan baik dalam memonitor website satuan-satuan kerja, satuan kerja harus mendaftarkan nama websitenya dengan benar, sehingga

Gambar 8 : Tampilan Aplikasi NMS

Kiri : Statistik dan status situs web di lingkungan Mahkamah Agung. Kanan : tampilan sistem pemantauan kelistrikan di Data Center Mahkamah Agung.


bisa dikenalai dengan tepat aktivitasnya, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. Alat bantu ini mampu memeriksa kondisi website dengan kategori: Website Aktif, Tidak Aktif, dan Belum Ada.

Tabel 35 : Status Web Pengadilan

No PeradilanStatus Website Pengadilan Jumlah

Pengadilan KeteranganSudah Ada Belum Ada

1. Peradilan Umum 363 20 383 Website tidak aktif bisa disebabkan oleh serangan virus, atau masa berlaku domain website tersebut telah habis dan tidak di perpanjang.

2. Peradilan Agama 388 0 388

3. Peradilan TUN 32 0 32

Peradilan Militer 22 1 23

4. Eselon 1 dan Badan Peradilan 7 0 7

Jumlah Peradilan 833

3. Pembangunan Disaster Recovery Center (DRC)

Ketergantuan organisasi yang semakin tinggi terhadap teknologi informasi, mengindikasikan bahwa teknologi informasi bukan lagi sekedar alat, namun telah menjadi perangkat strategis bagi keberhasilan dalam memberikan layanan yang juga ikut menentukan tingkat kinerja organisasi.

Tingkat kebutuhan terhadap pemberian informasi yang tinggi dan tingginya nilai informasi menyiratkan agar informasi akan diberikan harus tersimpan dalam suatu sistem yang keamanannya terjamin dari segala gangguan.

Kerugian yang dialami oleh organisasi bila informasi yang dimiliki hilang, bukan saja kerugian finasial, namun juga citra organisasi, yang tentunya memiliki potensi nilai kerugian yang lebih besar.

Data Center merupakan pusat penyimpanan aplikasi dan data yang dimiliki organisasi yang telah menerapkan teknologi informatika. Sebagai pusat data, keamanan dan fungsi data center harus menjadi perhatian agar fungsi dan sistem pada data center tetap terjaga.


Layanan Data Center merupakan suatu proses penting yang harus selalu dijaga kinerjanya. Hal ini dilakukan agar fungsi-fungsi dan sistem data center dapat terlindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan sumber-sumber yang berasal dari kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami dan lain-lain. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bila hal-hal tersebut terjadi adalah dengan membangun sebuah sistem back up bagi aplikasi dan data yang dimiliki bila terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa perangkat, agar proses produksi dan layanan informasi tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menyadari hal tersebut, di tahun 2012 Mahkamah Agung telah membangun Disaster Recovery Center (DRC) yaitu dengan menempatkan data center cadangan yang terpisah dari gedung Mahkamah Agung, yang bertujuan bilamana terjadi bencana/kerusakan misal akibat gempa bumi yang mengakibatkan pula kerusakan pada Data Center maka secara otomatis website Mahkamah Agung beserta data lainnya seperti putusan akan tetap terjaga karena letak Data Center cadangan ini terpisah dari gedung Mahkamah Agung. DRC ini akan terasa berfungsi pada saat Data Center di Mahkamah Agung tidak bisa diakses, karena akan terjadi pengalihan secara otomatis ke server DRC. Secara rinci tujuan dibangunnya DRC adalah untuk:

1) Tersedianya alih fungsi Data Center jika terjadi kerusakan pada system maupun perangkat keras yang ada;

2) Terwujudnya back-up system (redundant) untuk software maupun hardware;

3) Meningkatnya stabilitas pelayanan akses publik mengenai keterbukaan informasi perkara dan administrasi di lingkungan Mahkamah Agung;

4) Terjaminnya proses alur perkara dan administrasi yang menggunakan sistem aplikasi di Mahkamah Agung tetap stabil.

Bagian 5 : Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 261

I. AGENDA PEMBARUAN

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Mahkamah Agung telah mengembangkan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu sejak tahun 2010. Program yang merupakan hasil kerjasama dengan NLRP adalah reformulasi sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim dengan tujuan menghasilkan para hakim yang siap bertugas (court readiness). PPC Terpadu adalah suatu program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstruktur, konsisten dan terintegrasi antara diklat di Pusdiklat dan magang pada pengadilan tempat magang dengan menganut konsep pembelajaran orang dewasa (adult learning), serta belajar sambil melakukan (learning by doing).

Sejak penerapan pembaruan sistem Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim melalui Program PPC Terpadu tahun 2011, kelanjutan proses pelaksanaan program PPC Terpadu di tahun 2012 semakin tinggi intensitas penyelenggaraannya. Tahapan pelaksanaan Program PPC Terpadu masih terus berlanjut, khususnya Calon Hakim Angkatan VI yang memasuki fase lanjutan Magang II, Diklat III dan Magang III serta diselingi pelaksanaan Montoring dan Evaluasi oleh Tim Tutor dan Pengelola pada setiap pelaksanaan magang. Tidak hanya itu, di tahun yang sama, pada bulan April 2012, PPC Terpadu angkatan VII bagi calon hakim hasil seleksi penerimaan calon hakim tahun 2010 yang berjumlah 205 orang, mulai dilaksanakan. Sampai akhir tahun 2012 Calon Hakim Angkatan VII telah memasuki fase Magang II, setelah sebelumnya mengikuti Diklat I Orientasi, magang I dan Diklat II..

2. Continuing Judicial Education II (CJE II)Program pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan atau Continuing Judicial Education (CJE), dimaksudkan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada

ENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILANP


(calon) hakim dan aparatur peradilan yang merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan disesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan. Harapannya melalui CJE pendidikan hakim akan berkesinambungan dan berjenjang dengan menyeimbangkan tingkatan pengalaman para hakim. Tujuannya agar CJE dapat menghasilkan hakim yang berkualitas. Saat ini, Badan Litbang Diklat Kumdil telah memiliki Program Pendidikan Berkelanjutan I (CJE I) bagi Hakim dengan masa kerja 1-5 tahun yang telah berjalan sejak tahun 2007. Kesinambungan dari pelatihan CJE I adalah pelatihan hakim berkelanjutan II bagi Hakim dengan masa kerja 6–10 tahun yang kini memasuki tahap implementasi. Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dengan USAID – Project Changes for Justice (C4J) di tahun 2010 dalam pengembangan CJE II, telah membuahkan Analisas Kebutuhan Pelatihan (AKP) dan menetapklan 3 (tiga) topik utama Pelatihan yaitu: 1. Manajemen Alur Perkara, 2. Kualitas Putusan, dan 3. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Memasuki tahun 2012, kerjasama yang telah dijalani selama dua tahun terus menggeliat, melalui tindak lanjut berbagai kegiatan, mulai dari Trainers Convention, penyusunan Materi Ajar, dengan melibatkan berbagai kalangan meliputi para hakim, praktisi dan narasumber lainnya akhirnya menghasilkan Modul dan Kurikulum Pelatihan Hakim Berkelanjutan II. Diawali Training of Trainers di beberapa daerah, CJE II pun mulai dimplementasikan. Sebanyak 96 orang hakim peradilan umum dengan masa kerja 6-10 tahun, telah mengikuti Pelatihan CJE II ini.

II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT

1. Penerapan Program Pendidikan Calon Hakim Angkatan VIMemasuki tahun 2012, para calon hakim yang berjumlah 200 orang melanjutkan pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Angkatan VI sebagai berikut:


a. Magang II di Pengadilan sebagai Panitera Pengganti. Lanjutan pelaksanaan Magang II tahun 2012, para calon hakim menjalani masa magang sebagai Panitera Pengganti di pengadilan magang, selama 24 minggu. Pada fase tersebut, calon hakim menjalankan tugas panitera pengganti dan sudah mulai berkecimpung dalam substansi perkara. Tugas panitera pengganti dan hakim selalu berdampingan dan saling mendukung. Panitera pengganti bertugas untuk menghasilkan berita acara persidangan yang membantu hakim dalam membuat putusannya.Setelah menjalani fase tersebut, cakim dapat: - memahami dan melakukan tugas panitera pengganti dengan baik; menjelaskan tugas panitera pengganti; membuat berita acara sidang dengan baik dan benar; menggambarkan hukum acara yang baik dan benar; menilai persidangan yang berlangsung; - mengenal perilaku hakim yang baik dan benar; dan mulai menganalisis perkara yang ditugaskan kepadanya. Dari hasil pemantauan melalui Monev yang dilakukan, seluruh peserta telah menangani Perkara

Gambar 1 : Peserta Program PPC Terpadu Angkatan VI sedang memberiklan presentasi.


b. Diklat III Selepas mengikuti fase Magang II, calon hakim kembali

mengikuti Diklat III di Pusdiklat dalam kurun waktu 13 minggu untuk dipersiapkan sebagai asisten hakim. Pada fase ini, calon hakim diberikan pemahaman yang mendalam atas tugas Hakim khususnya dalam merumuskan putusan dan mempersiapkan calon hakim menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai asisten hakim.

c. Magang III. Pada fase ini, selama kurun waktu 30 minggu, calon hakim

bertugas sebagai asisten hakim dan membantu hakim senior untuk menganalisa dan merumuskan putusan. Calon hakim sebagaimana telah diatur dalam Magang II harus menangani perkara dengan jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam PPC dan tingkat kesulitan perkara-perkara tersebut akan meningkat, seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan calon hakim.

2. Penerapan Program Pendidikan Calon Hakim Angkatan VII.

Hasil seleksi pada akhir tahun 2010, telah menghasilkan 205 orang calon hakim yang kemudian ditempatkan di berbagai pengadilan tingkat pertama di wilayah Indonesia. Setelah menjalani 1 tahun masa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan setelah menjalani Diklat Prajabatan. Para Cakim mulai memasuki fase Program PPC Terpadu, yang kemudian disebut dengan Program PPC Terpadu Angkatan VII (2012). Saat ini para calon hakim telah memasuki Magang II sebagai Panitera Pengganti di berbgai Pengadilan Magang yang ditunjuk. Sebelumnya, kurang lebih selama 2 minggu, para calon hakim dipersiapkan saat Diklat I Orientasi untuk dapat menjalankan tugas magang I sebagai administrator. Kemudian dalam kurun waktu 22 minggu, calon hakim menjalani tugas sebagai administrator di berbagai bagian dan kepaniteraan saat Magang I. Setelah melalui prgoses Magang I inilah, fase berikutnya yang dijalani adalah Diklat II untuk dipersiapkan sebagai Panitera Pengganti selama 13 minggu.


Daftar Pengadilan Magang PPC Terpadu Angkatan VII (2012), berdasarkan Surat Keputrusan Ketua Mahkamah Agung No. 16/KMA/SK/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, PN. Serang, PN. Depok, PN. Karawang, PN. Bogor, PN. Kudus, PN. Semarang, PN. Gampingrejo (Kab. Kediri), PN. Malang, dan PN. Sungguminasa.

b. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi Pengadilan Agama (PA). Medan, PA. Serang, PA. Cianjur, PA. Depok, PA. Kudus, PA. Kab. Kediri, PA. Kepanjen (Kab. Malang), PA. Makassar

c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Medan, PTUN. Jakarta, dan PTUN. Makassar.

3. Training of Mentor.Tahun 2012, pembekalan bagi tenaga Mentor Program PPC Terpadu juga menjadi perhatian, karena tanpa dukungan mentor maka seluruh pelaksanaan magang oleh para Calon Hakim akan menjadi sia-sia. Sebab mentor adalah pembimbing serta panutan para Calon Hakim selama masa magang. Melalui kegiatan Training of Mentor yang diikiuti sebanyak 126 orang, dilaksanakan sebanyak 3 kali bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme khususnya kewibawaaan dan dekdikasi.

4. Pelatihan Sertifikasi Hakim LingkunganKerjasama Mahkamah Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan International Center for Environmental Law (ICEL) tentang penegakan Hukum Lingkungan, telah menghasilkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum bagi pengembangan sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada tahun 2011 yang lalu, Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pelaksana Seleksi Hakim Lingkungan Hidup dengan tugas untuk menyelenggarakan proses rekruitmen calon hakim lingkungan hidup bersertifikat, yang kemudian diikuti


dengan pelaksanaan Training of Trainers I sebagai upaya menyaring calon tenaga pengajar sertifikasi hakim lingkungan.

Setelah proses implementasi di tahun 2011, sebagai persiapan pelaksanaan pelatihan sertifikasi lingkungan hidup, pada tahun 2012 telah dilakukan berbagai kegiatan penyusunan kurikulum dan materi ajar melalui focus group discussion, workshop serta trainers convention yang melibatkan kelompok kerja hakim lingkungan hidup serta narasumber para pakar hukum dan teknis lingkungan hidup.

Setelah berbagai proses persiapan tersebut, maka pada bulan Nopember 2012 telah dilakukan Pelatihan Sertikasi Hakim Lingkungan Hidup dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 33 orang.

5. Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan KepemimpinanPemberian akreditasi merupakan prestasi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan dalam pembinaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Mahkamah Agung. Prestasi ini tentunya dapat dicapai setelah cukup lama Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan berjuang keras menata diri, mengembangkan kapasitas kemampuannya sebagai lini terdepan dalam peningkatan kualitas PNS dan pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung.

Gambar 2 : Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Negara Lingkungan Hidup foto bersama dengan peserta Pelatihan seusai pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 26 Nopember 2012 Megamendung – Bogor,


Sejak memperoleh akreditasi dengan predikat “C” tahun 2010, upaya mempertahankan dan meningkatkan predikat akreditasi merupakan hal yang mutlak untuk tetap dijaga dan terus menerus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelengaraan pemusatan pendidikan dan pelatihan prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV secara mandiri oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung pada 2011 dan 2012. Begitu pula dengan peningkatan kapasitas bagi pengelola dan penyelenggara kediklatan, dengan menyelenggarakan Diklat Management of Training (MOT) dan Training Officer Course (TOC) semakin memperkokoh kelangsungan pengakuan akreditasi tersebut.

Setelah melalui proses re-akreditasi atau evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV menyangkut sarana dan prasarana, tenaga kediklatan atau program-program diklat yang ada pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung oleh Lembaga Administrasi Negara, maka pada tanggal 18 Desember 2012, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung memperoleh penghargaan akreditasi dengan Predikat “A” yang diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Mahkamah Agung.

Gambar 3 : Ketua Mahkamah Agung, Menerima Sertifikat Akreditasi “A” dari Kepala Lembaga Administrasi Negara.


Penghargaan akreditasi ini berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2811/K.I/PDP.10.4/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan:

1. Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kategori Akreditasi untuk masa berlaku lima tahun

2. Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori Akreditasi untuk masa berlaku lima tahun

Pemberian Akreditasi ini adalah salah satu bentuk pengakuan pemerintah atas terpenuhinya standar yang seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga Diklat Aparatur Negara. Disamping itu, Pemberian Akreditasi ini juga merupakan salah satu bentuk penjaminan kualitas atau quality assurance yang dipercayakan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil.

6. Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen PelatihanMenindaklanjuti rekomendasi laporan tahunan 2011 menyusul terakreditasinya Badan Litbang Diklat Kumdil, khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai lembaga penyelenggara Diklat yang mandiri, menuntut upaya pembenahan dan perbaikan dalam berbagai aspek terkait manajemen pengelolaan diklat dan peningkatan kompetensi para penyelenggara diklat. Oleh karena itu, pimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil pada tahun 2012 telah menetapkan langkah strategis untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola dan penyelenggara diklat berupa TOC dan MOT seperti uraian di bawah ini:

a. Training officer Course (TOC)Agar penyelenggaran Diklat memiliki kualitas profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dibidang kediklatan, salah satu pendekatan untuk meningkatkan kompetensi SDM penyeleng-gara Diklat adalah melalui kegiatan bagi penyelenggara Diklat atau Training Officers Course (TOC). Tujuannya


agar para penyelenggara Diklat mampu mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan menyiapkan serta menetapkan sarana dan prasarana diklat dalam penyelenggaraan Diklat, mengkomunikasikan secara efektif, melakukan monitoring dan evaluasi, bekerjasama secara tim untuk memberikan pelayanan secara prima dan membuat laporan hasil pelaksanaan diklat secara akuntabel.

b. Management of Training (MOT)Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, menjelaskan bahwa unsur penilaian akreditasi lembaga diklat meliputi tenaga kediklatan, program diklat, dan fasiltas diklat. Salah satu unsur penilaian tenaga kediklatan adalah penilaian terhadap komponen pengelola lembaga diklat yang meliputi kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat, kompetensi penyelenggara Diklat, pengalaman menyelenggarakan program diklat, dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Penilaian terhadap kompetensi pimpinan penyelenggara diklat yang memiliki sertifikat Diklat Management of Training. Dalam rangka itulah, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung melaksanakan Management of Training agar para pengelola mampu mengelola Diklat secara Profesional.

7. Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Penelitian.Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung diharapkan mampu memainkan peran dan tanggung jawab sebagai ujung tombak dalam melaksanakan upaya pembaharuan hukum dan peradilan. Peran itu bisa dilakukan melalui laporan hasil penelitian atau hasil pengkajian masalah-masalah yang dipandang penting dan strategis untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Mahkamah Agung dalam merumuskan suatu kebijakan atau keputusan. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi kalangan hakim dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, guna meningkatkan kedudukan dan peran Puslitbang Kumdil sebagai supporting unit bagi Mahkamah Agung pada tahun 2012 perlu


diselenggarakan kegiatan upgrading segenap sumber daya manusia di lingkungan Puslitbang Kumdil. Sebagai kelanjutan pelaksanaan up grading tahun 2011, pada 2012 kembali diselenggarakan peningkatan kapasitas SDM Puslitbang Kumdil melalui tiga kegiatan sebagai berikut:1. Peningkatan kapasitas SDM Puslitbang “Pelatihan Manajemen

Penelitian”;2. Penguatan Kompetensi Peneliti dan Pembantu Peneliti3. Pengelolaan Jurnal Penelitian.

8. Pelaksanaan Program Magister Hukum dengan Fakultas Hukum UI didukung oleh C4JSebagai tindak lanjut penjajakan pelaksanaan program beasiswa Program Magister Hukum antara Mahkamah Agung, USAID-C4J dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bagi Hakim Pengadilan Negeri dengan masa kerja 6 sampai dengan 15 tahun, yang diikuti oleh 20 orang dari lingkungan peradilan umum dan 4 orang memperoleh predikat cumlaude.

III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, ada dua fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil), yaitu: (1) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili; dan (2) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Kedua fungsi tersebut dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan (knowledge-based organization); berupa pengelolaan pengetahuan (knowledge management) yang merupakan modal penting menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar.

Dengan demikian, Puslitbang harus dapat mengelola sumber pengetahuan, untuk kemudian menyediakan referensi yang memadai dalam proses pembuatan putusan. Selain sebagai referensi bagi putusan, sumber pengetahuan yang dikelola oleh Litbang juga akan bermanfaat


untuk digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan. Demikian juga dengan fungsi pengembangan dan pembaruan kebijakan, Litbang bertanggungjawab memantau perkembangan pelaksanaan fungsi manajemen dan administrasi. Hasil dari pemantauan dan penelitian terkait aspek tersebut, akan dijadikan masukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung sebagai dasar perubahan kebijakan di kemudian hari.

Sebagai bagian yang integral dari Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Puslitbang Kumdil merupakan salah satu institusi yang bersifat supporting unit dan memiliki peran strategis untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi Disamping, dengan memainkan peran dan tanggungjawab sebagai ujung tombak pembaharuan peradilan dalam menyediakan bahan kaji dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pimpinan Mahkamah Agung.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan, berupa: (a) pengkajian meliputi segala jenis kegiatan penelitian literatur ataupun penelitian lapangan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk menemukan solusi terbaik yang bermanfaat bagi dunia hukum dan peradilan, (b) Uji kelayakan rencana kebijakan yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji implementasi suatu rencana kebijakan yang akan dibuat, dan (c). Pengembangan model/produk dibidang hukum dan peradilan, yaitu untuk mempersiapkan atau mengkaji suatu standar, prosedur ataupun mekanisme ataupun mekanisme yang akan diterapkan dibidang hukum dan peradilan.

Pada 2012, Puslitbang telah melaksanakan 6 kegiatan penelitian lapangan, 3 kegiatan penelitian kepustakaan, 1 kegiatan seminar hasil penelitian, 3 kegiatan upgrading SDM Puslitbang, penerbitan 3 edisi jurnal, 1 kali rapat evaluasi kegiatan dan 2 kegiatan penelitian ke luar negeri (studi banding) dengan subyek/materi penelitian seperti di bawah ini, serta menghadiri 10 (sepuluh) undangan rapat kordinasi dengan instansi lain, menerima 1 (satu) audiensi dari organisasi mahasiswa hukum, juga menerima sejumlah buku atau majalah hasil publikasi dari instansi lain dalam rangka tukar menukar hasil publikasi maupun sebagai bentuk komunikasi antar lembaga.


1. Penelitian/Pengkajian 2012

a. Penelitian Lapangan

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan

Pemberian hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung telah menimbulkan polemik di masyarakat maupun di kalangan ahli hukum. Polemik mengenai kedudukan hukum jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali semakin kontroversial ketika terdapat perbedaan putusan dari beberapa majelis hakim agung peninjauan kembali dalam menyikapi diterima atau tidak dapat diterimanya pengajuan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum secara formal. Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali mempunyai 2 bentuk putusan yaitu pengajuan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan diterima (contoh: Putusan No.55/PK/Pid/1996, Putusan No.3 PK/Pid/ 2001, Putusan No. 15 PK/Pid/2006, Putusan No. 109 PK/Pid/2007, Putusan No.12PK/Pid.Sus/ 2009, dll), dan pengajuan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima (contoh: Putusan No. 84 PK/Pid/2006 dan Putusan No. 57 PK/Pid/2009).

2. Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba : Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek dan Peneraonnya Dalam Putusan Pengadilan.

Perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk pengedar Narkoba sesuai UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan UU Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997) serta praktik peradilan adalah sistem perumusan komulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana denda. Pemidanaan terhadap pengedar haruslah dijatuhkan pemidanaan yang relatif berat mulai dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana selama 15-20 tahun. Kemudian terhadap pengguna narkoba yang sifatnya selaku pelaku (daders) dan sekaligus korban (victims) kejahatan narkoba hendaknya selain dijatuhkan pemidanaan juga dijatuhkan pidana rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 bagi pecandu narkotika.

3. Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata, Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya.

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: Dalam prakteknya, eksekusi putusan peradilan perdata tidak selalu berjalan dengan baik, seringkali timbul hambatan. Hambatan eksekusi terkadang berupa gangguan keamanan dari pihak tereksekusi. Selain itu hambatan eksekusi dapat juga terjadi disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan amar atau diktum putusan yang dimohonkan eksekusi, atau ketidakjelasan batas-batas tanah obyek eksekusi serta adanya adanya pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) disertai permohonan penundaan eksekusi.


4. Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Peradilan Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

Terdapat dua bentuk pengawasan aparatur peradilan yaitu pengawasan internal yang dijalankan oleh Badan Pengawasan dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kedudukan Badan Pengawas di bawah Sekretaris belum cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Masyarakat yang dirugikan oleh perilaku hakim peradilan kurang percaya untuk menyerahkan urusan kepada pihak yang mereka ragukan karena menurut pandangan mereka tidak dapat diharapkan akan bertindak independen menangani keluhan yang disampaikan mereka karena berhubungan terlalu dekat dengan Terlapor. Meskipun rekomendasi pengawasan Mahkamah Agung banyak yang telah dilaksanakan. Namun ada juga rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Terperiksa yang terbukti bersalah justru dipromosi ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun mekanisme pengawasan oleh Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim telah memenuhi syarat pelaksanaan penyelidikan yang memadai atau memenuhi unsur power of investigation. Sistem pengawasan atau pengendalian dalam merespon atau menangani pelaporan atau pengaduan pengaturan telah menggunakan proses penemuan fakta yang dapat dipercaya, berdasarkan kekuasaan menyelidik yang memadai. Selain itu telah memenuhi pula instrumen jurisdiksi yang memadai.

5. Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” Terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan

Lembaga itsbat nikah masih tetap dibutuhkan masyarakat, karena masih banyak suami istri yang belum mempunyai akta nikah dan atau belum tercatat perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN). Itsbat nikah berdasarkan penetapan Peradilan Agama yang telah berkuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut, termasuk warisan apabila salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia.

6. Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara “ W a n p r e s t a s i ” Dengan “Penipuan” : Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan

Perbedaan yang mendasar antara perkara gugatan wanprestasi dan penipuan adalah terletak pada good will atau niat baik antara para pihak atau itikat baik. Itikat baik tersebut dituangkan dalam perjanjian saling menguntungkan baik dihadapan pejabat umum atau dibuat oleh pejabat umum ditanda tangani kedua belah pihak. Sejak dari awal tercermin motivasi para pihak untuk bekerja sama. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat atau melakukan kejahatan. Dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum, sehingga orang lain menderita kerugian materiil maupun immaterial.


b. Penelitian Kepustakaan

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum Pidana “Ilegal Logging” : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur illegal logging haruslah berdayaguna dan melingkupi berbagai bentuk kejahatan illegal logging. Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur illegal logging masih memiliki ruang lingkup yang sempit. UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tidak meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (omission). UU tersebut tidak mengatur tindak pidana penebangan di luar wilayah konsensi (over cutting) atau yang melanggar Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu koordinasi antar penegak hukum dalam sistem penegakan hukum terpadu tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas merupakan kendala dalam penanggulangan illegal logging. Kondisi itu tetap berlanjut meski sekarang sudah dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat perbedaan atau disparitas putusan pengadilan atara satu majelis dengan majelis yang lain maupun antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam memutus perkara tindak pidana illegal logging. Demikian juga perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan pengadilan. Pendekatan administrasi atau kesalahan administrasi lebih banyak digunakan dalam menangani tindak pidana illegal logging ketimbang aspek pidananya sehingga banyak kasus illegal logging yang divonis bebas.

2. Penegakan Hukum Pidana “Ilegal Fishing” : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan

Banyak faktor yang masih harus dibenahi dalam rangka penegakan pidana illegal fishing seperti kurangnya koordinasi antar instansi yaitu Pol Air Polda, TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari dinas perikanan, yang terkadang saling klaim dalam menghadapi satu kasus pencurian ikan di suatu wilayah, yang pada akhirnya membuat blunder penanganan kasus itu sendiri. Pada tingkat pengadilan pun masih terjadi kontroversi persoalan kewenangan relatif dalam mengadili perkara-perkara perikanan antara pengadilan negeri dengan pengadilan khusus (ad hoc perikanan). Selain itu penindakan dan pengenaan pidana yang tercermin pada proses akhir pemidanaan di pengadilan, terbukti tidak ditujukan pada hukum fisik/badan berupa penjara/kurungan, melainkan lebih diarahkan pada hukuman denda, dengan harapan dapat sebanyak-banyaknya memperoleh pemasukan/ pengembalian kekayaan negara yang hilang karena dicuri dalam skala besar, berupa penangkapan ikan dengan kapal-kapal asing dan alat-alat yang terlarang menurut undang-undang namun hasil yang dicapai tidak/belum sesuai harapan dan keinginan undang-undang karena faktanya hampir semua vonis/pidana denda yang dikenakan ternyata tidak terpenuhi, dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku illegal fishing.


3. Penegakan Hukum Pidana “Ilegal Mining” : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan

Terjadinya kejahatan illegal mining disebabkan karena lemahnya peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan lemahnya penegakan hukum oleh penyidik sehingga tidak ada perkara illegal mining yang sampai disidangkan di pengadilan. Dari segi peraturan perundangan yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum singkron dengan UU No. 32 Tahun 2009, karena dalam implementasinya justru melemahkan. Izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tanpa kontrol dan terlalu mudah diberikan tanpa adanya pengawasan. Eksploitasi dibidang tambang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai izin yang sah dan faktanya kerusakan lingkungan telah terjadi tanpa diketahui secara hukum siapa yang harus bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dibuktikan tidak adanya perkara illegal mining yang sampai disidangkan di pengadilan.

2. SeminarPuslitbang Kumdil telah melaksanakan 1 kegiatan seminar di Jakarta, dan melibatkan para Hakim Tinggi dan Hakim di wilayah Jabodetabek sebagai peserta, dengan judul “Kemandirian Hakim”. Kegiatan seminar ini dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Rabu, 18 Oktober 2012, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH sekaligus sebagai keynote speaker, yang bertindak sebagai narasumber/pembahas adalah Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL., dan DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH. Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 400 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, dari 4 lingkungan Peradilan se-Jabodetabek.

Seminar Kemandirian Hakim ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Independensi hakim mutlak untuk dijaga dan diupayakan agar tetap terjaga. Karena Independensi hakim bukan hanya milik diri hakim itu sendiri akan tetapi adalah milik pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial. Oleh karena itu harus ada keberanian untuk menolak setiap upaya yang mereduksi kemandirian hakim dalam mengadili dan mereduksi fungsi kekuasaan yudisial, termasuk yang berupa pengaruh politik dan pengaruh keuangan ataupun pengaruh kesejahteraan hakim. Secara kongkrit, forum seminar mengharapkan kepada segenap pimpinan Mahkamah Agung untuk


melawan segala upaya reduksi terhadap kemandirian hakim baik melalui rancangan undang-undang maupun undang-undang yang telah diundangkan.

Selain itu diperlukan Undang-undang contempt of court sebagai salah satu upaya untuk memperkokoh kemandirian hakim dari upaya negatif yang akan mereduksi kekuasaan kehakiman. Dengan adanya undang-undang tersebut maka kewibawaan dan martabat hakim dan peradilan dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu sangat perlu dan penting Undang-undang contempt of court untuk dijadikan agenda tetap dan khusus sebagai resolusi dalam hasil rakernas dan agenda kegiatan Mahkamah Agung lainnya.

Sebagai upaya preventif dalam menjaga kemandirian hakim, maka diperlukan langkah kongkrit berupa penguatan integritas dari dalam diri institusi badan peradilan sesuai dengan apa yang ada pada court of conduct atau kode etik hakim atau pedoman perilaku hakim. Dan dari luar juga diperlukan penguatan terhadap persepsi publik dari media, namun itu bukanlah hal yang lebih penting daripada penguatan dari penguatan integritas dari dalam itu sendiri. Demikian juga pemberdayaan eksternal seperti pers penting, akan tetapi masih lebih penting lagi pemberitaan dari dalam lembaga Mahkamah Agung.

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN PERADILAN

1. Program Prioritas Menurut cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, salah satu

aspek untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung perlu mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)” melalui konsep pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan atau Continuing Judicial Education (CJE). Dengan konsep ini, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang


sebelumnya telah mereka dapatkan. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat; dan bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan, kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Berdasarkan cetak biru, Badan Litbang Diklat Kumdil telah menerapkan konsep CJE. Pembaharuan Diklat Calon Hakim melalui Program PPC Terpadu, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan dengan masa kerja 1-5 tahun serta 6-10 tahun adalah wujud penerapan konsep pembaruan Diklat tersebut. Kelanjutan dari prsoes CJE adalah program pelatihan bagi hakim khusus atau hakim bersertifikat. Tujuan dari pelatihan sertifikasi hakim khusus ini, disamping memenuhi amanat undang-undang, juga menyiapan hakim yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara tertentu. Pimpinan Mahkamah Agung saat ini mempunyai kebijakan untuk meningkatkan kualitas hakim dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan keahlian khusus seperti tindak pidana korupsi, niaga, hubungan industrial, perikanan, dan HAM melalui pola sertifikasi. Sertifikasi hakim diharapkan dapat menghasilkan hakim yang memiliki kualitas dan integritas. Untuk itu dibutuhkan sistem rekrutmen peserta sertifikasi yang dapat memastikan bahwa hanya hakim yang memenuhi persyaratan yang akan mengikuti proses sertifikasi tersebut. Program Pelatihan Sertifikasi Hakim khusus meliputi:

a. Sertifikasi Hakim TipikorPelatihan Sertifikasi Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan pengetahuan tehadap segala sesuatu yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan etika profesi hakim serta kode etik yang terangkum dalam Pedoman Perilaku Hakim.


Tabel 1 : Peserta Sertifikasi Hakim Tipikor Tahun 2012

Pengadilan Hakim Karier Hakim Ad Hoc Jumlah Ket.

Angkatan XII

Tingkat Banding 30 - 30

Tingkat Pertama 90 - 90

Jumlah 120 - 120

Angkatan XIII

Tingkat Banding 22 22 25 orang HT Ad Hoc mengikuti pendalaman materi lanjutan

Tingkat Pertama 44 4 48

Jumlah 66 4 70

Total Angkatan XII & XIII 186 4 190

Sejak dimulainya sertifikasi Hakim Tipikor tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, jumlah Hakim Tipikor yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat berjumlah 1398 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2 : Jumlah Sertifikasi Hakim Tipikor tahun 2007-2012

Hakim Pengadilan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

Tingkat Banding 27 85 31 60 40 52 295

Tingkat Pertama 73 375 259 178 80 138 1103

Jumlah 100 460 290 238 120 190 1398

b. Sertifikasi Hakim NiagaPengadilan Niaga berfungsi memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan. Sampai dengan tahun 2012 jumlah yang telah mengikuti sertifikasi hakim niaga berjumlah 522 orang.

Tabel 3 : Jumlah Sertifikasi Hakim Niaga tahun 2007-2012

Hakim Pengadilan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

Sertifikasi Hakim Niaga 41 *) 42 *) 70 116 100 153 522

Ket: *). Kerjasama dengan In-ACCE (Indonesia Anti Corruption and Commercial Court Enhacement)


c. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; (b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pada 2013 akan dilakukan Diklat Sertifikasi Hakim PHI dengan target jumlah peserta sebanyak 291 orang

Tabel 4 : Jumlah Sertifikasi Hakim PHI tahun 2008-2012

Hakim Pengadilan 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

Sertfikasi Hakim PHI 58 87 55 51 40 291

d. Sertifikasi Hakim Perikanan Dalam rangka penegakkan hukum di bidang perikanan, berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009 telah dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pelatihan-pelatihan sertifikasi maupun pelatihan-pelatihan khusus termasuk yang berkesinambungan.

Tabel 5 : Jumlah Sertifikasi Hakim Perikanan tahun 2008-2012

Hakim Pengadilan 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

Hakim Perikanan - 45 51 50 39 185


2. Program Rutin

Pusdiklat Teknis Peradilan Disamping secara rutin/setiap tahunnya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita. Tahun 2012 target jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis peradilan termasuk PPC Terpadu dan sertifikasi sebanyak 1.430 orang, Realisasi tercapai sebanyak 1.509 orang, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 6 : Kegiatan rutin Pusdiklat Teknis Peradilan tahun 2012

No Program Pelatihan Klasifikasi PesertaLama

PelatihanJumlah Peserta

1. Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan VI (2011), terdiri dari kegiatan Diklat dan Magang, yaitu :

1.1. Magang II (lanjutan)

1.2. Diklat III1.3. Magang III

(berlanjut sd 2013

a. Calon Hakim Peradilan Umum

b. Calon Hakim Peradilan Agama

c. Calon Hakim Peradilan TUN

26 minggu13 minggu13 minggu

200 orang

2. Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan VII (2012), terdiri dari kegiatan Diklat dan Magang, yaitu :

1.1. Diklat I Orientasi1.2. Magang I 1.3. Diklat II1.4. Magang II (berlanjut

sd 2013)

a. Calon Hakim Peradilan Umum

b. Calon Hakim Peradilan Agama

c. Calon Hakim Peradilan TUN

2 minggu22 minggu13 minggu26 minggu

205 orang

3. Pelatihan Hakim Berkelan-jutan (Continuing Judicial Education I (CJE-I)) Hakim dengan Masa Kerja 1 – 5 tahun

a. Hakim Peradilan Agama

b. Hakim Peradilan TUN

6 hari 84 orang


4. Diklat Kekhususan atau Sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan dengan masa kerja 10 tahun ke atas, terdiri dari :

5.1. Sertifikasi Ekonomi Syariah

Hakim Peradilan Agama 6 hari 40 orang

5.2. Sertifikasi Mediator Hakim Peradilan Umum & Hakim Peradilan Agama

6 hari 46 orang

5.3. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Hakim Peradilan Umum 6 hari 40 orang

5.4. Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan


5.5. Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga (dilaksanakan sebanyak 2 kali)


5.6. Sertifikasi Hakim dalam Perkara Korupsi (TIPIKOR) 2 angkatan: Angkatan XII dan Angkatan XIII

a. Hakim Karierb. Hakim Ad Hoc

18 hari 215 orang

5.7. Setifikasi Hakim Lingkungan (Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan hidup dan ICEL)

a. Hakim Peradilan Umum

b. Hakim Peradilan TUN

33 orang

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim

a. Hakim Peradilan Umum

b. Hakim Peradilan Militer

6 hari 46 orang

30 orang

6. Training of Mentor Magang I & II Program PPC Terpadu Angkatan VII

Hakim (Mentor) Pengadilan Magang PPC Terpadu Angkatan VII

5 hari 63 orang

7. Training of Mentor Magang III Program PPC Terpadu Angkatan VI

Hakim (Mentor) Pengadilan Magang PPC Terpadu Angkatan VI

5 hari 61 orang

8. Pelatihan Panitera/Panitera Pengganti

a. Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan TUN

6 hari 58 orang60 orang29 orang30 orang

9. Pelatihan Jurusita/Jurusita Pengganti

a. Jurusita Peradilan Umum

b. Jurusita Peradilan Agama

5 hari 38 orang

39 orang

TOTAL JUMLAH PESERTA 1509 orang


3. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

a. Kerjasama Mahkamah Agung dengan International Labour Organization (ILO), dalam menyelenggarakan Working Group review of draft curicculum Industrial Relation Court di Jakarta, dengan jumlah peserta 17 orang, dan pada Badan Litbang Diklat Kumdil, dengan jumlah peserta 17 orang, serta menyelenggarakan Final Training of Trainers Industrial Relation Court dilaksanakan di Jakarta dengan jumlah peserta 17 orang.

b. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) dalam rangka program peningkatan peradilan strategi I dan II, terdiri dari dua angkatan: dengan jumlah Hakim yang diutus sebanyak 11 orang hakim serta pelatihan Penyidikan pencucian uang di Indonesia diikuti oleh 3 orang hakim.

c. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung, perihal Penyelenggaraan Diklat Gabungan Aparatur Hukum Jaksa dan Hakim) Tahun 2012, dalam dua angkatan. Masing-masing angkatan 30 orang Hakim. (60 hakim)

d. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dalam rangka menambah wawasan para hakim mengenai perbankan, masing-masing di Balikpapan (peserta: 30 Hakim), Makassar (peserta: 40 Hakim), Pekanbaru (peserta: 30 Hakim) dan surabaya (peserta: 30 Hakim).

e. Kerjasama Mahkamah Agung dengan USAID Changes For Justice (C4J) 2012. dalam rangka implementasi Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan (Continuing Judicial Education II (CJE II)),

f. Kerjasama Disamping dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan Trainers Convention pada bertempat di Tangerang, dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang.

g. Kerjasama Disamping dengan Kementerian Keuangan RI Cq Pengadilan Pajak. tentang Sosialisasi Hakim Baru Pengadilan Pajak, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kode


Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim baru Pengadilan Pajak

h. Kerjasama Disamping dengan Kementerian Lingkungan HidupKerjasama Disamping dengan Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Pelatihan Training Of Trainers (TOT) dalam Sertifikasi Hakim Lingkungan bagi Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Kedelapan kegiatan kerjasama peradilan teknis dengan berbagai lembaga itu, jumlah hakim dan aparat peradilan yang berpartisipasi mengikuti pelatihan mencapai 312 orang. Ke depan, jumlah peserta akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga melibatkan lebih banyak pengadilan dan lembaga. Komposisi jumlah peserta untuk setiap kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 : Kegiatan Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan dengan Lembaga Lainnya

No. LembagaJumlah Hakim yang terlibat

Ket.

1. International Labour Organization (ILO). 51 orang

2. Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)

14 orang

3. Kajaksaan Agung RI 60 orang 2 angkatan

4. Bank Indonesia 130 orang

5. USAID Changes For Justice (C4J)– Training of Trainers CJE II– Pelatihan CJE II

?96 orang

6. United Nation Office on Drugs and Crime (UN-ODC)

57 orang

7. Kementerian Keuangan RI Cq Pengadilan Pajak - Hakim Pajak

8. Kementerian Lingkungan Hidup & ICEL - Jumlah peserta masuk kegiatan rutin

JUMLAH 408 orang


V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

1. Program Prioritas

a. Workshop Manajemen Resiko Manajemen risiko dalam manajemen pemerintahan merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. Menerapkan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan adalah hal yang penting. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Pasal 13 - 17 bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi dan analisis risiko.

Hasil uji petik Tim Quality Anssurance Reformasi Birokrasi Nasional, merekomendasikan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan inventarisasi dari analisis risiko terhadap area-area kritis yang resisten terhadap perubahan, namun belum

Gambar 4 : Workshop Manajemen Risiko di Auditorium Badan Litbang Diklat Kumdil, Desember 2012


melakukan pemetaan terhadap risiko baik risiko organisasi maupun risiko operasional yang menjadi kendala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program Reformasi Birokrasi. Melalui rekomendasi itu diharapkan Mahkamah Agung sudah harus mengidentifikasikan dan memetakan berbagai risiko yang dihadapi, melakukan analisis seberapa mungkin risiko tersebut bakal terjadi, sekaligus melakukan action plan untuk mengatasi jika risiko tersebut benar-benar terjadi.

Menindaklanjuti rekomendasi dimaksud Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan telah melaksanakan Workshop Manajemen Resiko selama 3 hari bagi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Disamping, dengan materi: Gambaran Umum SPIP, Lingkup Pengendalian, Penilaian Resiko, kegiatan Pengendalian dan Informasi Komunikasi.

b. Pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat PertamaDalam upaya meningkatkan etos kerja, memantapkan semangat pengabdian dan kerjasama; kemampuan administratif dan managerial skill; serta mewujudkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas dalam pelaksanaan tugas merupakan materi-materi yang sangat ditekankan dalam pelatihan manajemen bagi pimpinan pengadilan yang telah diselenggarakan sebanyak 2 angkatan. Mengapa? karena pimpinan pengadilan tingkat pertama atau pejabat yang melaksanakan tugas Yudisial adalah SDM yang sangat potensial bagi pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen). Pimpinan pengadilan harus memberikan kontribusi yang dibutuhkan bagi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan begitu pelayanan yang diberikan dapat berjalan dan terlaksana secara maksimal dan prima.

c. Pelatihan Manajemen bagi Sekretaris Pengadilan Proses pembaharuan Mahkamah Agung memiliki implikasi pula pada perubahan Tata Laksana Administrasi pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu,


sebagai respon terhadap perubahan tersebut secara positif seiring dengan tumbuhnya demokrasi, HAM dan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik, maka Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksankan Pelatihan Manajemen bagi Sekretaris/Wakil Sekretaris pengadilan tingkat pertama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keahliandan ketrampilan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan manajemen administrasi pengadilan. Beberapa muatan Diklat terkait manajemen perubahan, manajemen konflik, manajemen pengawasan pengadilan serta Reformasi Birokrasi sangat ditekankan dalam pelatihan tersebut.

d. Program Beasiswa Rintisan Gelar S.2 dan S.3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyelenggarakan program rintisan gelar S.2 dan S.3 bagi pejabat dan pegawai Disamping dan empat lingkungan Peradilan, dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Pada Tahun 2012 aparat peradilan yang mengikuti program Rintisan Gelar S.2. dan S.3 sebanyak 58 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8 : Program Rintisan Gelar S2 dan S3

No. Perguruan TinggiJumlah Peserta Rintisan Gelar

JumlahS.2 S.3

1. Universitas Gadjah Mada 4 4

2. Universitas Padjadjaran 2 2

3. Iniversitas Islam Jakarta 28 28

4. Universitas Muhamadiyah Jakarta 17 17

5. Universitas Islam Bandung 2 2 4

6. Universitas Trisakti 1 1

7. Universitas Pancasila 1 1

8. Universitas Jayabaya 1 1

Total Peserta 49 9 58

Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S.2 dan S.3, sebagai berikut:


Tabel 9 : Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S2 dan S3

No. Program Studi Jumlah Ket.

1. Magister Ilmu Hukum 28 orang

2. Magister Ilmu Manajemen 18 orang

4. Magister Manajemen Pendidikan 2 orang

5. Magister Akutansi 1 orang

6. Doktor Bidang Hukum 9 orang

Jumlah 58 orang

2. Program RutinPelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan tahun 2011, target peserta sebanyak 1870 orang termasuk pelaksanaan rintisan gelar S2 maupun S3. Namun realiasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target yaitu sebanyak 1.905 orang sebagai berikut:

No. Nama Pendidikan dan PelatihanLama

PelatihanJumlah Peserta

Ket.

1. Diklat Prajabatan Golongan II 19 hari 227 orang 4 angkatan

2. Diklat Prajabatan Golongan III 24 hari 1.098 orang 30 angkatan

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 6 minggu 40 orang 1 angkatan

4. Diklat Kepemimpinan Tingkat III 7 minggu 40 orang 1 angkatan

5. Diklat Kepemimpinan Tingkat II 10 minggu 3 orang LAN RI

6. Diklat Manajemen bagi Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

10 hari 44 orang 2 angkatan

7. Diklat Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama

10 hari 47 orang 2 angkatan

8. Workshop Manajemen Resiko (SPIP) 3 hari 42 orang

9. Diklat. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 4 hari 187 orang 3 gelombang

10. Diklat Pranata Komputer 18 hari 25 orang Pusdikjlat BPS

11. Training Officer Course 2 minggu 25 orang

12. Management of Training 3 minggu 30 orang

13. Training Of Trainers Bahasa Inggris 3 hari 22 orang

14. TOT Substansi (LAN-RI) 17 orang LAN

Total Peserta 1.847 orang

Jumlah Peserta Rintisan Gelar S.2. S.3 58 orang

Jumlah Keseluruhan 1.905 orang


VI. TANTANGAN KE DEPAN

1. Akreditasi Pusdiklat Teknis Peradilan Hasil uji petik Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung khsusunya pada area penataan organisasi menyebutkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Disamping belum mendapatkan akreditasi atau sertifikat dari lembaga yang berwenang. Menindaklanjuti rekomendasi ini, merupakan suatu kewajiban bagi Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung untuk merealisasikannya, melalui pembenahan dan penataan organisasi agar ke depan pengakuan dari berbagai lembaga terkait kelayakan lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dalam menjalankan program diklatnya dapat terpenuhi.

Mencermati geliat Pusdiklat Teknis Peradilan dalam menghasilkan program kerjanya saat ini, sangat jelas terlihat bahwa Pusdiklat teknis peradilan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaharui sistem kediklatan. Pembaruan sistem kediklatan bagi tenaga teknis peradilan yang permanen dan berjenjang dengan konsep pelatihan yang berkelanjutan merupakan sistem yang mulai dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Pelaksanaan Program Pelatihan Calon Hakim Terpadu, pelatihan hakim berkelanjutan bagi hakim dengan masa kerja 1-5 tahun, yang kemudian diikuti dengan pelatihan hakim dengan masa kerja 6-10 tahun serta pelatihan sertifikasi bagi hakim tertentu merupakan contoh dari pembaruan sistem kediklatan tersebut serta menjadi modal bagi upaya memperoleh akreditasi. disamping modal dasar yang telah dimiliki yaitu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang telah dilatih secara khusus melalui pelatihan TOT, TOC maupun MOT.

2. Penambahan Ruang KelasPeriode 2011 dan 2012 adalah tahun-tahun dimana Badan Litbang Diklat Kumdil tak henti-hentinya melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terpusat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Disamping di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hampir sepanjang periode tersebut tidak seharipun ruang kelas maupun asrama kosong.


Silih berganti pihak pengelola sarana dan prasarana menjadualkan kelas-kelas dan asrama yang harus digunakan. Para pengelolapun cukup kewalahan dalam penjadualan penggunaan ruang kelas dan asrama saat kegiatan bersamaan. Tidak hanya itu, banyaknya penggunaan sarana dan prasarana oleh berbagai institusi lain, turut menambah daftar penggunaan ruang kelas dan asrama.

Padatnya frekwensi penggunaan ruang kelas dan asrama tersebut sebagai implikasi ter-akreditasinya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai lembaga terakreditasi dengan predikat B dan C, yang mengharuskan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV dilaksanakan secara mandiri. Begitu juga dengan diselenggaranannya program PPC Terpadu saat diklat di Pusdikat dengan beberapa fase diklat (Diklat I, Diklat II dan Diklat III) dengan total durasi sebanyak 6 bulan 3 minggu, serta jumlah peserta PPC Terpadu sebanyak 405 orang.

Memperhatikan semakin tingginya intensitas kebutuhan akan ruang kelas, adalah hal yang sangat memungkinkan apabila penambahan ruang kelas perlu segera diadakan, disamping pengadaan sarana dan prassarana lainnya seperti ruang arsip beserta sistem pengelolaannya.

Bagian 6 : Reformasi Birokrasi 293

Reformasi di bidang peradilan pada dasarnya sudah berlangsung sejak 2004 sejalan dengan program peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Melalui peradilan satu atap, maka pembinaan teknis peradilan, administrasi peradilan dan administrasi umum yang meliputi man, money, dan material dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Reformasi birokrasi Mahkamah Agung dimulai sejak 2007 yang ditandai dengan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja. Mahkamah Agung dijadikan pilot project dalam rangka reformasi birokrasi yang dikaitkan dengan Tunjangan Khusus Kinerja yang dibayarkan mulai bulan September 2007. Restrukturisasi organisasi peradilan dengan menggunakan metode one road system telah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun demikian masih banyak hal yang perlu terus menerus diadakan perbaikan. Mahkamah Agung juga sudah dilakukan penilaian oleh Tim Quality Assurance (TQA) pada September 2012, dengan mengambil sampel 11 daerah yakni Jakarta, Medan, Pekanbaru, Jambi, Makassar, Manado, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Hasil akhir penilaian TQA adalah sebesar 70,59 dari 8 Area Perubahan. Kedelapan Area Perubahan tersebut adalah: Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung mencapai 70,59 atau kategori “CUKUP”. Rincian nilai per Area Perubahan dapat dilihat sebagai berikut:

No. Area Perubahan Bobot Score Nilai Akhir

1 Pola Pikir dan Budaya Kerja 10 74.03 7.40

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 10 73.75 7.38

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 10 68.18 6.82

4 Penataan Tatalaksana 10 64.78 6.48

5 Penataan Sistem SDM Aparatur 20 69.30 13.86

6 Penguatan Pengawasan 10 74.58 7.46

7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 62.00 6.20

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 20 75.00 15.00

Jumlah 100 70.59

EFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNGR


Dari hasil penilaian yang dilakukan TQA ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki di lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan terus mengadakan sosialisasi, monitoring dan supervisi, serta evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sasaran monitoring dan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung adalah:

1) Prioritas pertama ialah pengadilan tingkat banding di 4 lingkungan peradilan. Monitoring dan supervisi dilaksanakan di 30 provinsi sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

2) Pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama yang akan dijadikan pilot project monitoring dan supervisi adalah pengadilan yang di wilayahnya terdapat empat lingkungan peradilan.

3) Jika melalui cara pengambilan sampel tersebut pada butir 1 dan 2, target monitoring dan supervisi belum tercapai, program ini akan dilanjutkan terus menerus (multiyears). Pelaksanaan monitoring dan supervisi setiap tahun akan memantapkan pelaksanaan program.

Waktu pelaksanaan supervisi reformasi birokrasi adalah 5-7 Desember 2012 dan 10-12 Desember 2012. Biaya yang diperlukan dalam kegiatan supervisi reformasi birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp901.217.894.

Hasil monitoring dan supervisi reformasi birokrasi pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berdasarkan area perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja Supervisi yang dilaksanakan di semua satuan kerja wilayah pengadilan

tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia menghasilkan data sebagai berikut: sebanyak 54% belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja, baru 46% yang sudah memahami dan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Oleh karena itu masih diperlukan pembinaan dan supervisi.


2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Hasil supervisi terhadap semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat

banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: sebanyak 57% belum melaksanakan, dan 43% sudah melaksanakan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi Supervisi semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan

pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menghasilkan data mayoritas sudah melaksanakan, yakni 86%. Tinggal 14% yang belum melaksanakan.

4. Penataan Tatalaksana Supervisi di semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding

dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menghasilkan data mayoritas (83%) sudah melaksanakan. Hanya 17% lagi yang belum melaksanakan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Supervisi semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan

pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menghasilkan data berikut: sudah 57% melaksanakan, dan 43% lagi belum melaksanakan.

6. Penguatan Pengawasan Supervisi semua satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan

pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menunjukkan 56% sudah melaksanakan, dan 44% belum melaksanakan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Hasil supervisi di satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan

pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: 75% sudah melaksanakan, dan 25% belum melaksanakan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil supervisi satuan kerja wilayah pengadilan tingkat banding dan

pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: 55% sudah melaksanakan, dan 45% belum melaksanakan.


Adapun outcome yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:1. Para pencari keadilan akan lebih mudah mendapat atau mengakses

informasi peradilan.2. Terwujudnya administrasi proses perkara yang sederhana, cepat,

tepat waktu, serta berbiaya ringan dan proporsional.3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung

lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan

4. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

5. Adanya transparansi informasi putusan.

RekomendasiTim monitoring dan supervisi reformasi birokrasi merekomendasikan kepada pimpinan Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Masih diperlukan pembinaan, monitoring dan supervisi reformasi

birokrasi secara terus menerus, terutama untuk daerah-daerah terpencil.

2. Rata-rata belum memahami dan melaksanakan Reformasi Birokrasi terutama pada area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

3. Diperlukan anggaran yang memadai untuk kegiatan monitoring dan supervisi reformasi birokrasi.

4. Diperlukan anggaran yang memadai untuk kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka reformasi birokrasi.

5. Diperlukan pola rotasi dan mutasi bagi pegawai non yudisial.

Bagian 7 : Peran Serta Mahkamah Agung RI dalam Forum Internasional 301

Aktivitas berskala internasional telah memberikan manfaat positif bagi Mahkamah Agung. Pertama, Mahkamah Agung dapat belajar dari negara-negara lain yang memiliki sistem peradilan sebagai pembanding. Kedua, Mahkamah Agung dapat memperkenalkan program-program pembaharuan yang telah dilakukan ke forum internasional. Ketiga, kegiatan berskala internasional yang kerap dilakukan di Indonesia membuktikan bahwa Mahkamah Agung dipercaya oleh komunitas internasional.

I. KONFERENSI

A. REGIONAL WORKSHOP ON JUDICIAL INTEGRITY IN SOUTH-EAST ASIA.

Pada 26 Januari 2012, di Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia dilaksanakan konferensi Judicial Integrity Group yang merupakan entitas independen, otonom, non profit, dan bersifat sukarela yang memiliki kebulatan tekad untuk memperdalam dan memperluas kualitas administrasi peradilan dengan cara-cara yang tepat. Anggota group ini terdiri dari pimpinan-pimpinan peradilan, hakim senior di negaranya masing-masing, atau di tingkat regional dan internasional.

B. ASEAN LAW ASSOCIATION.

Indonesia telah mengikuti beberapa kali pertemuan ASEAN LAW ASSOCIATION (ALA). Bahkan Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan ALA yang diselenggarakan pada 16-18 Februari 2012. Acara yang berlangsung di Bali tersebut, dibuka oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Melalui pertemuan ini diharapkan akan mampu menanggapi isu–isu hukum yang berkembang di kawasan ASEAN dan menemukan solusinya. ALA perlu terus dikembangkan sejalan dengan program–program ASEAN sehingga akan tercipta

ERAN SERTA DAN PARTISIPASI MAHKAMAH AGUNG RI DALAM FORUM INTERNASIONALP


harmonisasi antara bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum antar negara ASEAN.

C. THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SUPREME ADMINISTRATIVE JURISDICTIONS MEETING.

Mahkamah Agung menugaskan Hakim Agung Dr. Imam Subechi, SH., MH. dalam konferensi tersebut pada tanggal 23-25 April 2012

Gambar 1 : Pembukaan ASEAN LAW ASSOCIATION (ALA) oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono


yang diselenggaran di Abidjan, Pantai Gading. Konferensi dihadiri oleh 14 Badan Peradilan dari 27 negara anggota. Pertemuan ini mendiskusikan proposal yang berkaitan dengan perubahan dalam struktur dan fungsi Association of Supreme Administrative Jurisdictions dan dipersiapkan oleh Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pendiri.

D. ASEAN–USPTO ROUNDTABLE FOR JUDICIARY ON INTELLEC-TUAL PROPERTY RIGHTS ISSUES AND ENFORCEMENT

Keanggotaan Indonesia dalam ASEAN otomatis membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam berbagai forum ASEAN. Salah satunya dalam bidang perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan ini dimotori dan didanai oleh Amerika Serikat, dalam hal ini diwakili oleh United States Patent and Trademark Office (USPTO). Acara ini bertujuan untuk melakukan suatu overview atas perlindungan yang memadai dan efektif terhadap HKI di kawasan regional ASEAN.

Acara yang diselenggarakan pada 21-24 Mei 2012 di Bangkok Thailand ini menyepakati bahwa setiap permasalahan HKI tetap merujuk pada compliance with the agreement on trade-related aspects


of intellectual property rights (TRIPs), yang pada pokoknya mengatur pemberian perlindungan yang memadai dan efektif terhadap HKI sesuai minimum standards yang ditentukan dalam TRIPs.

E. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL TERORGANISASI

Kecenderungan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan transnasional terorganisir, memerlukan kerjasama antara negara-negara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral pada tataran regional dan global untuk mengatasinya. Dilandasi kesadaran tersebut, sejumlah 200 peserta yang berasal dari 30 negara Asia Pasifik, menyelenggarakan Konferensi Internasional Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Nusa Dua, Bali, Indonesia pada 11–14 Juni 2012.

Konferensi ini berusaha menyamakan persepsi dan tujuan bersama mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam mengungkap sebuah kejahatan. Surat Edaran Mahkamah Agung


(SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator di dalam Tindak Pidana Tertentu mendapat apresiasi positif dari forum internasional. Melalui SEMA ini perlakuan terhadap korban sekaligus saksi menjadi lebih jelas sehingga bentuk kejahatan, khususnya tidak pidana yang terorganisasi, dapat terungkap.

F. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COURT ADMINISTRATION (IACA) 2012 DI BELANDA.

Ketua Mahkamah Agung beserta delegasi yang terdiri dari pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan beberapa hakim pengadilan menghadiri konferensi International Association of Court Administration (IACA) di Den Haag, Belanda pada 13-15 Juni 2012. Pada tahun 2011 lalu Mahkamah Agung menjadi tuan rumah konferensi IACA regional yang diselenggarakan di Bogor. IACA adalah organisasi yang bertujuan untuk membantu pengembangan administrasi pengadilan dengan menyusun standar kinerja modern dan efisiensi pada administrasi pengadilan.

Konferensi dilaksanakan di Peace Palace (vredeispeleis), tempat kedudukan International Court of Justice (ICJ), satu-satunya organ utama PBB yang tidak berkedudukan di New York. ICJ berwenang

Gambar 2 : Konferensi IACA di Den Haag Belanda


untuk menyelesaikan sengketa, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara dan untuk memberikan nasihat atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan-badan yang diakui oleh PBB dan lembaga-lembaga khusus. Delegasi RI dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Ketua Muda TUN, Ketua Muda Pidana Khusus, Ketua Muda Perdata, serta beberapa Hakim Agung, dan Panitera Mahkamah Agung. Turut mendampingi delegasi adalah Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Wakil Ketua PTUN Makassar. Hadir juga dalam kesempatan ini mantan Ketua Muda Perdata Bapak Atja Sondjaja dan juga Tim Asistensi Pembaruan Peradilan yang memberikan dukungan teknis terhadap pertemuan-pertemuan ini.

G. THE WORLD CONGRESS ON JUSTICE, GOVERNANCE AND LAW ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.

The World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability (Kongres Dunia tentang Keadilan, Tata Kelola dan Hukum untuk Lingkungan Berkelanjutan) diadakan di Brasil, 17-20 Juni 2012, dengan tujuan untuk berkontribusi pada dukungan para

Delegasi Mahkamah Agung RI di Konferensi WSSD di Rio De Janiero 2012 lalu, dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial.


Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Auditor Negara (BPK) dan ahli hukum lainnya menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan untuk memberikan masukan kepada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan Rio +20 (The United Nations Conference on Sustainable Development Rio +20).

Delegasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, beberapa Hakim Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dan Hakim Yustisial Mahkamah Agung.

H. KONFERENSI KETUA-KETUA MAHKAMAH AGUNG NEGARA ARAB YANG KETIGA.

Konferensi ini diselenggarakan pada 23-25 September 2012 di Khortoum, Sudan. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Konferensi ini membahas konsep pengadilan berkeadilan seperti yang telah digariskan oleh syariah Islam dalam mewujudkan prinsip equality before law. Hadir dalam acara konferensi ini pimpinan Mahkamah Agung dari 14 negara Arab, yaitu: Sudan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yaman, Maroco, Tunisia, Lebanon, Yordania, Muritania, Algeria, Qatar, Kuwait, Lybia dan Palestina. Mahkamah Agung Republik Indonesia hadir dalam acara ini karena masuk ke dalam jajaran tamu kehormatan, seperti halnya Mahkamah Agung Pakistan dan Malaysia. Hadir juga dalam acara ini kurang lebih 70 pakar hukum dari negara-negara Arab.

I. KONFERENSI “PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)” – SUBORDINATE COURT OF SINGAPORE AND LAW SOCIETY OF SINGAPORE.

Mahkamah Agung diundang oleh Subordinate Court of Singapore untuk hadir dalam Konferensi Penyelesaian Sengketa Alternatif yang diadakan di Gedung Supreme Court of Singapore pada 4–5 Oktober 2012. Mahkamah Agung diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat didampingi Tim Asistensi Pembaruan. Konferensi bertemakan


“the 5Cs of ADR: Collaboration, Communication, Consensus, Co-operation, Conclusion”, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait proses Penyelesaian Sengketa Alternatif serta menjadi ajang bertukar ilmu dan pengalaman bagi para praktisi Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, pengacara, anggota parlemen, akademisi, mediator, arbiter dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam sesi “ADR and the Criminal Justice System”, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkesempatan untuk membagi pengalaman Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru. Berdasarkan Undang-Undang ini, mediasi penal merupakan kewajiban pada setiap tahapan pemeriksaan perkara anak, mulai dari penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan untuk mewujudkan Restorative Justice (keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku, korban dan lingkungan masyarakat) melalui diversi di setiap tahapan.


J. OECD COMPETITION WORKSHOP FOR JUDGES, BEIJING CHINA.

Atas undangan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/Korea Policy Centre 2 (dua) orang hakim Indonesia menghadiri Competition Law Workshop for Judges in Asia-Pacific Countries, yang dilangsungkan pada 28-29 November 2012 di Sofitel Wanda Hotel Beijing, China. Topik dari workshop adalah Mengenali Penyalahgunaan Posisi Dominan. Pembahasan tentang Undang-Undang Persaingan Usaha dan Kebijakan bahwa undang-undang persaingan sekarang ini sudah berlaku di lebih dari 120 Negara. Workshop bertujuan mempertemukan pandangan hukum tentang persaingan usaha yang sulit untuk dipahami baik mengenai isi maupun harapan.

K. COP-11 SIDE EVENT JUDGES.

Konferensi ke-11 sedunia yang melibatkan pihak-pihak dalam Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada 13 Oktober 2012 di Hyderabad India yang memberikan kontribusi untuk pertukaran pengalaman dan informasi tentang Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Keanekaragaman Hayati. Dalam konferensi ini Mahkamah Agung memaparkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), Undang-


Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora sebagai bahan perbandingan. Selain itu dipresentasikan pula status perkara yang relevan dengan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Keikutsertaan Mahkahmah Agung dimanfaatkan untuk saling tukar pengalaman dan informasi dalam penyelesaian perkara-perkara tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.

II. KERJA SAMA.

A. KERJASAMA YUDISIAL ANTARA HOGE RAAD KERAJAAN BELANDA DAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama yudisial, Hoge Raad Kerajaan Belanda mengadakan rapat kerja dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam rapat kerja yang berlangsung pada 12 Juni 2012 di Den Haag itu, delegasi Mahkamah Agung dipimpin

Gambar 3 : Foto bersama Delegasi Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan Hoge Raad Kerajaan Belanda Didampingi oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda.


langsung Ketua Mahkamah Agung RI, dan delegasi Hoge Raad yang dipimpin President Hoge Raad MR HGJ Corstens.

Sementara itu delegasi Hoge Raad dipimpin oleh President Corstens sendiri, Hakim Agung Marc Loth, Registrar Storm, dan Direktur Administrasi Perkara Mr AJ Rotschad. Bergabung dengan delegasi Mahkamah Agung RI adalah Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno LP Marsudi. Kerjasama kedua pengadilan sangatlah penting, dan telah dirintis sejak era Ketua MA Bagir Manan, yang terus berkembang pada masa Ketua MA Harifin Tumpa. Beliau berharap agar pada periode ini kerjasama bisa diteruskan secara lebih konkrit melalui suatu kesepakatan formal yang meliputi jangka lebih panjang dan topik-topik yang spesifik.

Kedua pihak berharap ke depan akan dilakukan pertemuan rutin antar kedua pengadilan yang akan membahas perkembangan kerjasama yang tengah berjalan. Ketua Mahkamah Agung RI berharap agar apa yang dibicarakan bisa dikonkritkan segera. Pertemuan juga menyepakati pembentukan semacam forum yang akan menjadi sekretariat bersama untuk kerjasama ini. Ketua Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI akan mewakili Mahkamah Agung sementara dari sisi Hoge Raad akan ditunjuk Registrar Storm dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kerjasama internasional.

B. KETUA MAHKAMAH AGUNG TANDATANGANI NOTA KESEPA-HAMAN YUDISIAL DENGAN FEDERAL COURT DAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA.

Bertempat di Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, Gedung FCA, Brisbane, Queensland, Australia pada 3 Oktober 2012 Ketua Mahkamah Agung RI, melakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman (MoU Annex) dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA)

Kerjasama yang dipayungi MoU ini mengusung isu akses terhadap keadilan yang meliputi penguatan mediasi pada hukum keluarga, class action dan small claim court. Kerjasama yang terjalin tak


sebatas di atas kertas karena kerja sama ini langsung ditindaklanjuti dengan program magang tiga orang hakim di FCA sebagai langkah yang positif untuk mendukung business process reengineering yang diamanatkan oleh cetak biru Mahkamah Agung.

C. MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI THE 6TH TRAINING COURSE OF THE CHINA-ASEAN LEGAL TRAINING BASE, DI NANNING, GUANGXI CHONGQING, CHINA.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 21 Oktober–17 November 2012 ini adalah untuk memenuhi deklarasi Nanning dalam upaya mendorong saling pengertian dan kerjasama antara praktisi hukum China dan negara-negara anggota ASEAN. Khususnya dalam rangka meningkatkan perdagangan, sosial, dan hubungan para praktisi hukum antara China dan negara-negara ASEAN, serta memberikan dukungan intelektual atas kerjasama China dan ASEAN.

Untuk mengikut pertemuan ini Mahkamah Agung mengutus dua orang hakim. Selama mengikuti pelatihan, kedua utusan Mahkamah Agung memperoleh informasi umum terkait sistem hukum China

Gambar 4 : Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama yudisial dengan Federal Court dan Family Court of Australia


baik hukum sipil maupun ekonomi (bisnis), terutama perkembangan terbaru dari peraturan dan kebijakan mengenai China-ASEAN Free Trade Area. Kedua perwakilan juga mengikuti acara tambahan berupa lokakarya akademik dan diskusi dengan para peneliti di Pusat Penelitian Hukum China-ASEAN. Mereka juga mengunjungi berbagai lembaga seperti pengadilan dan kejaksaan, Asosiasi Pengacara Chongqing, Universitas Ilmu Politik & Hukum Southwest dan Southwest China Sub-Commission of China International Economic and Trade Arbitration Commission.

III. KUNJUNGAN KERJA

A. Kunjungan Kerja ke Washington DC dan Puerto Rico dalam rangka mempelajari Sistem Peradilan & Pengamanan Persidangan serta Sistem Pemenjaraan di Washington DC dan Puerto Rico, Amerika Serikat

Atas undangan Department of Justice United States of America–US Marshall Office, Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dan Puerto Rico dalam rangka mempelajari Sistem Peradilan dan Pengamanan Persidangan serta Sistem Pemenjaraan di dua Negara tersebut pada 14-30 April 2012. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin Ketua Muda Pidana Khusus dan beranggotakan beberapa orang Hakim

Photo bersama pada acara pembukaan pelatihan


Agung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk saling bertukar informasi dalam menanggulangi masalah terorisme, pengamanan persidangan berdasar pengalaman-pengalaman penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara peserta.

B. KUNJUNGAN KERJA STANDARDISASI DI BIDANG SISTEM ADMINISTRASI PERADILAN NIAGA DAN PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS TENTANG STANDARDISASI TUNJANGAN DI PERADILAN MESIR.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada 1-5 Oktober 2012 diikuti oleh 10 orang peserta Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tentang sistem peradilan di Mesir. Sistem peradilan Mesir terbagi dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Pengadilan Tingkat Pertama (disebut Court of The First Instance) Misalnya: Pengadilan Umum, Pengadilan Ekonomi, Pengadilan

Keluarga


2. Pengadilan Tingkat Banding (disebut Court of Appeal)3. Pengadilan Tingkat Kasasi (disebut Casation Court)

C. KUNJUNGAN KERJA MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK KUASA ASUH ORANGTUA TERHADAP ANAK KE BELANDA DAN RUMANIA.

Mahkamah Agung menugaskan Ketua Pengadilan Negeri Stabat didampingi pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan kunjungan kerja ke Negeri Belanda dan Rumania pada 3-14 November 2012. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan mengenai pelaksanaan proses penanganan perkara gugatan perceraian yang diikuti dengan pembagian hak kuasa asuh orang tua terhadap anak dapat terlaksana dengan adil, damai dan secara manusiawi. Kunjungan ini juga mempelajari sistem hukum Belanda dan Rumania mengenai penerapan hak kuasa asuh orangtua terhadap anak, alimentasi anak, nafkah istri, dan pembagian harta gono gini (harta bersama).

Gambar 5 : Foto Bersama Duta Besar RI untuk Rumania


D. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PENDIDIKAN SERTIFI-KASI HAKIM LINGKUNGAN SERTA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KERAJAAN INGGRIS.

Kunjungan ini dilaksanakan pada 19-20 November 2012, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan.

Kunjungan ini juga menjadi salah satu tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Hal yang pertama kali dilakukan adalah dibentuknya Tim Pelaksana Seleksi Hakim Lingkungan Hidup dengan tugas untuk menyelenggarakan proses rekruitmen calon hakim lingkungan hidup bersertifikat. Saat ini penyusunan kurikulum silabi dan modul serta sistem seleksi peserta pelatihan sertifikasi lingkungan telah memasuki tahap finalisasi. Penyempurnaannya masih memerlukan konsultasi dan bertukar pikiran dengan institusi terkait yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan hukum lingkungan, termasuk sistem rekruitmen, seleksi serta pendidikan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan.

Kerajaan Inggris dipilih karena negara tersebut telah berpengalaman dalam penegakan hukum lingkungan. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung beserta tiga orang pejabat Badan Litbang Diklat Kumdil.

E. KUNJUNGAN KERJA KE MAHKAMAH AGUNG KOREA SELATAN

Kunjungan ini dilaksanakan pada 25-28 November 2012 bertujuan untuk saling bertukar pengalaman mengenai struktur organisasi, majemen perkara dan yang lainnya. Sebagai contoh Mahkamah Agung Korea Selatan merupakan puncak peradilan (pengadilan tertinggi) yang membawahi 5 Pengadilan Tinggi (High Court) dan 1 Pengadilan HAKI (Patent Court). Terdapat 18 Pengadilan Tingkat Pertama (District Court) dan 5 Pengadilan Keluarga (Family Court) dan


1 Pengadilan Administrasi (Administrative Court) serta 40 Pengadilan cabang (Branch Courts). Manajemen peradilan (The National Court Administration) pada Mahkamah Agung Korea Selatan secara keseluruhan berada di bawah unit yang bernama Minister of National Court Administration dipimpin oleh Vice Minister of National Court Administration. Jabatan ini dipegang oleh Hakim Agung. Kunjungan ini diikuti oleh 7 orang peserta dari Mahkamah Agung dan dipimpin oleh Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

F. KUNJUNGAN KERJA PROGRAM AKSES TERHADAP KEADILAN KE SUBORDINATE COURTS SINGAPORE.

Pengadilan di Singapura adalah contoh pengadilan yang memberikan akses terhadap keadilan yang inovatif bagi warga negaranya melalui solusi sistem informasi dan teknologi informasi. Mahkamah Agung merasa perlu mendalami terobosan-terobosan yang dilakukan dan menjajaki kemungkinan aplikasinya di peradilan Indonesia. Selain penggunaan IT, dalam kunjungan kerja ini Mahkamah Agung RI juga mempelajari proses mediasi, dan small claims court yang dilakukan oleh Subordinate Court Singapore.

Kegiatan yang berlangsung pada 27 November –1 Desember 2012 ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, dan diikuti oleh sejumlah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Diharapkan melalui kunjungan ini diperoleh banyak informasi yang mungkin bisa diterapkan pada pengadilan tingkat pertama Indonesia sesuai situasi dan kondisi yang ada.

G. ROUNTABLE FOA ASEAN CHIEF JUSTICES ON ENVIRONMENTAL LAW AND ENFORCEMENT MELAKA, MALAYSIA.

Forum ini dilaksanakan pada 7-10 Desember 2012 dihadiri oleh para Ketua Mahkamah Agung di wilayah ASEAN. Forum ini membahas pertukaran informasi dan pengalaman lembaga peradilan di lingkungan ASEAN dalam perngembangan kapasitas Hakim di bidang lingkungan hidup. Mahkamah Agung menyajikan pengalaman dalam


pengembangan program sertifikasi hakim lingkungan yang dimulai sejak tahun 2011 dan penerapan mediasi di pengadilan. Forum ini diselenggarakan tiap tahun berkat kerjasama lembaga-lembaga peradilan negara-negara ASEAN dengan ADB. Mahkamah Agung menjadi tuan rumah pada pertemuan pertama pada Desember 2011 di Jakarta. Delegasi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dan beberapa Hakim Agung.

IV. PELATIHAN

A. PELATIHAN EKONOMI SYARI’AH DI SEKOLAH TINGGI PERADILAN AL-IMAM MOHAMMED IBNU SAUD ISLAMIC UNIVERSITY.

Berkat hubungan baik antara Mahkamah Agung dengan pemerintah Arab Saudi, hakim-hakim peradilan agama mendapatkan kesempatan berharga untuk menimba ilmu di Arab Saudi, seperti pelatihan

Gambar 6 : Peserta pelatihan sedang mengikuti ceramah tentang Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Peradilan “Al-Imam Mohammed Ibnu Saud Islamic University”. Riyadh – Arab Saudi


bidang ekonomi syari’ah. Pelatihan tentang ekonomi syari’ah diselenggarakan di Sekolah Tinggi Peradilan “Al-Imam Mohammed Ibnu Saud Islamic University”, Riyadh Arab Saudi. Pelatihan ini dilaksanakan pada16 Mei-19 Juni 2012.

Pelatihan yang diikuti 40 hakim agama asal Indonesia ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah yang pertama pada 2008. Seluruh hakim yang menjadi peserta diseleksi langsung oleh Dr. Abdurrahman Al-Muzayyini, dekan Al-Ma’had al-‘Ali li al-Qadha.

Banyak manfaat yang diperoleh oleh para peserta. Mereka mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang pelaksaan ekonomi syari’ah di Arab Saudi. Wawasan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah yang menjadi salah satu wewenang peradilan agama. Mahkamah Agung dan Pemerintah Arab Saudi telah berkomitmen untuk tetap melanjutkan pelatihan tersebut di masa yang akan datang.

Putusan Penting (Landmark Decision) 321


UTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)PDAFTAR PUTUSAN PENTING MAHKAMAH AGUNG RI

No. Nomor Putusan Jenis Perkara Sub Bidang

1. 183 PK/Pid/2010 Pidana Surat Palsu

2. 2239K/Pid.Sus/2012 Pidana Khusus Perpajakan

3. 329K/Ag/2011 Agama Pembatalan Perkawinan

4. 2078/K/Pdt/2009 Perdata Perjanjian Penitipan

5. 155K/Pdt/2012 Perdata Tanah

6. 1048K/Pdt/2012 Perdata Sengketa Waris Adat

7. 1 P/Khs/2013 Perdata Khusus Permohonan Uji Pendapat

1. 183 PK/Pid/2010

No. Perkara : 183 PK/Pid/2010

Terdakwa : Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim

Jenis Perkara : Pidana / Mempergunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan

Kaidah Hukum : Hak atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Terakhir Harus Diberikan Kepada Terpidana atau Ahli Warisnya

Majelis Hakim : 1. Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM2. Dr. Salman Luthan, SH, MH3. Sri Murwahyuni, SH, MH

Ringkasan Putusan

Putusan ini merupakan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PK dalam perkara pidana dimana dalam PK sebelumnya permohononan PK diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dalam putusan PK atas PK ini walaupun dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 24 ayat (2) diatur bahwa terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali, namun oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini dikecualikan. Mahkamah Agung memandang


bahwa pada esensinya PK merupakan Hak Terpidana atau Ahli Warisnya, namun dalam praktek ternyata Jaksa/Penuntut Umum (JPU) dimungkinkan juga untuk mengajukan permohonan PK. Saat ini belum terdapat aturan bagaimana jika PK diajukan oleh JPU, apakah permohonan PK oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut menggugurkan hak PK Terpidana atau Ahli Warisnya atau tidak. Dalam putusan ini Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa jika JPU mengajukan PK maka Terpidana atau Ahli Warisnya tetap berhak untuk mengajukan PK.

Pokok perkara yang ada dalam putusan ini sendiri pada dasarnya merupakan perkara penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan. Terdakwa didakwa menggunakan Surat Hibah atas tanah yang dipalsukan. Atas dakwaan tersebut PN Bandung memutus dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti. JPU kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun oleh MA dinyatakan JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan pembebasan tersebut merupakan pembebasan tidak murni. JPU kemudian mengajukan permohonan PK dengan novum putusan Kasasi atas sengketa perdata antara Terdakwa dengan Pelapor. Permohonan PK tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Namun tak lama setelah itu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Terpidana dalam perkara perdatanya tersebut. Karena permohonan PK dalam perkara perdata tersebut dikabulkan, Terpidana kemudian mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana ini yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Kutipan Sebagian Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Secara esensial menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Pemberian Hak PK kepada terpidana atau ahli warisnya didasarkan kepada pemikiran bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara pidana adalah warga negara yang bila ditinjau secara hukum dan politik adalah pihak yang lemah berhadapan dengan pihak Negara yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena didukung oleh institusi-institusi hukum negara dan para aparaturnya. Karena adanya ketidakseimbangan kekuatan tersebut, maka hak Peninjauan Kembali diberikan kepada Terpidana


atau ahli warisnya untuk membela hak-hak dan kepentingannya dan sekaligus untuk menjaga agar negara melalui institusi-institusi dan para aparaturnya tidak merugikan kepentingan warga negara. Walaupun dalam praktek Jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali, namun sesuai dengan esensi peninjauan kembali yang menjadi hak terpidana atau ahli warisnya, maka hak peninjauan kembali yang terakhir harus diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya. Artinya, jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka terpidana atau ahli warisnya berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

2. Alasan peninjauan kembali yang diajukan terpidana dapat dibebarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut....(dst)

2. 2239 K/Pid.Sus/2012

No. Register : 2239 K/Pid.Sus/2012

Terdakwa : Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak

Jenis Perkara : Tindak Pidana Perpajakan

Majelis Hakim Agung : 1. Djoko Sarwoko, SH, MH2. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH3. Sri Murwahyuni, SH, MH

Resume Putusan

Dalam perkara ini Terdakwa yang merupakan Tax Manager dari Asian Agri Group didakwa melakukan tindak pidana pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG).

Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum Terdakwa, karena dianggap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum prematur. Putusan ini diputuskan pada putusan akhir, sementara itu pada saat putusan sela eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah ditolak. Atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum


mengajukan banding, namun putusan tingkat pertama tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Di tingkat Kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan bisnis yang menguntungkan ke 14 perusahaan terkait, maka tidak adil jika tanggung jawab hanya dibebankan pada Terdakwa. Namun oleh karena ke 14 perusahaan tersebut tidak didakwa juga oleh Jaksa/Penuntut Umum maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana bersyarat khusus, dimana Terdakwa tidak perlu menjalani hukumannya dengan syarat ke 14 perusahaan terkait membayar denda 2 kali lipat dari pajak terhutang. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung juga mempertimbangkan agar Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda khususnya terkait tindak pidana pajak badan atau korporasi. Kutipan Sebagian Pertimbangan Putusan:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Secara formal permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan yang dimohon kasasi adalah putusan akhir, sekalipun putusan a quo substansinya terkait Eksepsi yang sebelumnya telah diputuskan di dalam putusan sela dengan amar ditolak tetapi kemudian dalam putusan akhir setelah pokok perkaranya diperiksa ternyata diputuskan kembali lagi ke amar putusan sela No. 234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 30 Maret 2011 ; (...dst)

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

(...dst)

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;


Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tax Manager Asean Agre Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asean Agre Group (AAG) yaitu : 1. PT. Dasa Anugerah Sejati, 2. PT. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT. Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kecana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari, 7. PT. Tunggal Junus Estate, 8. PT. Riguna Agre Utama, 9. PT. Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT. Hari Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Perbuatan dari Terdakwa a quo berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.752,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta senam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena ”mensrea” dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau ”mensrea” dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana ”Individual Liability” dengan corporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin ”Vicarious Liability” diterapkan pertanggungan jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi


tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan;

Namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungan jawab seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diterapkan sistim pemidanaan Pasal 14 a, 14 b dan 14 c sekalipun difahami mungkin dipandang tidak tepat, namun hal tersebut mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana lebih pada ketentuan pemidanaan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan tidak pada pendekatan retributif kepada pelaku individualnya tetapi lebih bertitik berat pada rasa keadilan khususnya pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari 14 (empat belas) korporasi tersebut ; ...(dst)


3. 329K/Ag/2011

No. Perkara : 329K/Ag/2011

Para Pihak : 1. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Semarang Timur (Tergugat I)

2. Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II) Melawan1. Ratna Kusuma binti Hartanto Kusuma2. Yuliani Kusuma binti Hartanto Kusuma3. Hermanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma4. Haryanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma5. Rubianto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma6. Arni Kusuma Dewi binti Hartanto Kusuma(Para Penggugat)

Jenis Perkara : Perdata Agama

Isu Kunci : Pembatalan Perkawinan

Majelis Hakim : 1. Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH (Ketua Majelis)2. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum (Hakim Anggota I)3. Abdul Manan, SH, S.IP (Hakim Anggota II)

Resume Perkara

Dalam perkara ini, para Penggugat merupakan saudara-saudara dari almarhumah istri dari Tergugat II yang telah meninggal dunia tahun 2007 dan dikremasi secara Buddha. Tergugat II dan almarhumah menikah secara Islam sejak tahun 1995. Akta pernikahan keduanya bernomor dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur (Tergugat I).

Setalah Ina Kusuma Dewi meninggal dunia, saudara-saudaranya (para Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan pernikahan yang terjadi antara Tergugat II dan almarhumah istrinya yang dicatatkan oleh Tergugat I. Alasan para Tergugat adalah meskipun pernikahan dilakukan secara Islam di hadapan KUA Kec. Semarang Timur, namun sebenarnya Tergugat II dan Ina Kusuma Dewi keduanya tidak beragama Islam. Menurut Para Penggugat, Tergugat II beragama Katolik dan Ina Kusuma Dewi beragama Buddha, serta tidak ada sertifikat atau tanda bukti yang menyatakan keduanya telah masuk Islam. Sehingga akta pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Di tingkat pertama gugatan para penggugat ditolak oleh Pengadilan Agama Semarang, namun putusan tersebut dibatalkan ditingkat banding


oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Pengadilan Tinggi Semarang kemudian mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menyatakan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan almarhumah istrinya, serta menyatakan akta nikah yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak berkekuatan hukum. Di tingkat kasasi putusan banding tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung.

Kutipan Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan TInggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, bukti-bukti yang merupakan fakta bahwa para pihak yang disebutkan dalam kutipan akta nikah bukanlah orang yang beragama Islam, sehingga kutipan akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak ada sertifikan masuk Islam dari masing-masing pihakm dan alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan sudah dipertimbangkan judex facti tingkat banding, lagipula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan… (dst)

4. 2078/K/Pdt/2009

No. Perkara : 2078/K/Pdt/2009

Para Pihak : Sumito Y Viansyah (Penggugat/Pemohon KasasiII/Termohon Kasasi I)MelawanPT Securindo Packatama Indonesia (Tergugat/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II)

Jenis Perkara : Perjanjian, Perjanjian Penitipan

Isu Kunci : Hubungan hukum antara pengelola perparkiran dengan pemilik kendaraan sebagai perjanjian penitipan, bukan sekedar perjanjian sewa penyewa lahan parkir

Majelis Hakim : 1. H.M. Imron Anwari, SH, SpN, MH (Ketua Majelis)2. H. Suwardi, SH, MH (Anggota Majelis)3. Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH, DEA (Anggota Majelis)

Resume Perkara

Perkara ini merupakan perkara sengketa antara pemilik kendaraan (Sumito Y Viansyah) dengan penyedia jasa perparkiran (PT Securindo Packatama


Indonesia). Sumito sebagai pemilik motor menggugat ganti kerugian kepada PT SPI karena hilangnya motor miliknya yang diparkir tempat parkir yang dikelola oleh PT SPI. Penggugat mendalilkan bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena pihaknya telah lalai menjaga motor miliknya, tidak melakukan pemeriksaan atas keluar masuknya kendaraan di tempat parkir yang dikelolanya, terbukti dengan masih adanya karcis parkir, STNK serta kunci motor dipihak penggugat.

Sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, Penggugat telah meminta pertanggungjawaban Tergugat, namun oleh Tergugat ditolak dengan alasan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur bahwa kehilangan barang-barang atau kendaraan selama dalam petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Tidak puas dengan tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengadukan Tergugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oleh BPSK permasalahan ini kemudian dimediasikan namun tidak terjadi kesepakatan, oleh karena pihak Tergugat hanya bersedia membayar ganti kerugian sebesar Rp 7 juta yang menurut Penggugat nilai tersebut jauh dibawah nilai yang diharapkannya. Karena mediasi di BPSK tidak mencapai kata sepakat, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di tingkat pertama PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat membayar sejumlah ganti kerugian, serta menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang terdapat pada tiket parkir yang mengalihkan tanggung jawab kepada pemakai tempat parkir. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh PT Jakarta pada dasarnya gugatan tetap dikabulkan sebagian, namun besaran ganti kerugiannya dikurangi serta hukuman untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku dibatalkan oleh PT.

Atas putusan judex facti tersebut Tergugat kemudian mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya Tergugat/Pemohon Kasasi mendalilkan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena apa yang dianggap sebagai klausula baku dalam tiket parkir didasarkan pada Pasal 36 ayat 2 Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang


Perparkiran yang menyatakan bahwa kehilangan barang atau kendaraan atau rusaknya kendaraan selama dalam petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Selain itu menurut Tergugat Judex Facti juga telah keliru dalam menafsirkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Judex Facti menafsrikan hubungan hukum tersebut sebagai ‘Perjanjian Penitipan’ bukan ‘Sewa Menyewa’. Tergugat berpendapat bahwa seharusnya hubungan hukum yang terjadi adalah sewa menyewa oleh karena jika dilihat dari tarif yang ditetapkan yang mana (pada saat itu) hanyalah Rp 1.000,- per jam dan Rp 500 untuk tiap jam berikutnya nilai tersebut terlalu kecil untuk ditafsirkan sebagai tarif dalam hubungan Perjanjian Penitipan yang mana dalam hubungan Perjanjian Penitipan tanggung jawab pihak yang dititipkan akan menjadi besar. Untuk menunjukkan bahwa hubungan hukum perparkiran ini merupakan hubungan sewa menyewa Tergugat juga menunjukkan beberapa ketentuan terkait, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaran Perparkiran di Daerah yang dalam pasal 1 butir 12 nya secara tegas menyatakan bahwa sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung menyatakan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangannnya MA tetap menyatakan bahwa sesuai yurisprudensi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah “Perjanjian Penitipan”.


Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :§ Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding dapat

mengambi l alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

§ Bahwa putusan Pengadi lan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri kecuali mengenai besarnya ganti rugi dan amar putusan ke 4 yang berbuny i: “ Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir


yang berisi: ” Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir) ” karena tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian maka harus di tolak ;

§ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah “Perjanjian Penitipan ”, yang jika dihubungkan dengan Pasal -Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) dan Pemohon Kasas III : SUMITO Y Viansyah tersebut;

5. 155K/Pdt/2012

No. Perkara : 155K/Pdt/2012

Para Pihak : Para Pemohon Kasasi/Tergugat:1. Sringah2. Senni3. Ngaliyem4. Subur dan Umi5. Saiful Hannan dan Anjar6. Sutik7. B. Siwo

MelawanTermohon Kasasi/Penggugat: Sendur Diah alias Sendur alias Suminah

Jenis Perkara : Perdata Tanah


Isu Kunci : Dalam putusan ini, MA mempertimbangkan asas “kemanfaatan, keadilan” serta ketenteraman masyarakat dan kemudharatan yang akan terjadi di tengah masyarakat. Bila melihat memori kasasi hal ini merujuk pada bangunan dan rumah yan sudah terlanjur berdiri di atas tanah sengketa.

Majelis Hakim : 1. Prof. Rehngena Purba, SH, MS (Ketua Majelis)2. Soltoni Mohdally, SH, MH (Anggota Majelis)3. Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH, MH (Anggota Majelis)

Resume Perkara

Perkara ini merupakan perkara sengketa kepemilikan tanah. Penggugat/Termohon mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah haknya. Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1976 (33 tahun sebelum gugatan diajukan) ayah tiri Penggugat telah memecah tanah yang menjadi obyek sengketa kepada 5 (lima) pihak, yaitu kepada dirinya dan sebagian Tergugat yang juga merupakan adik tirinya. Pembagian tanah tersebut menurutnya tidak sah karena ayah perbuatan ayah tirinya tersebut dilakukan tanpa persetujuannya. Atas dasar hal tersebut Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa tanah yang dipersengketakan merupakan miliknya, dan memerintahkan agar para Tergugat tidak lagi menguasai tanah tersebut.

Di tingkat pertama PN Banyuwangi menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Di tingkat Banding Pengadilan Tinggi membatalkan putusan PN Banyuwangi tersebut dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dimana pada intinya diputuskan penggugat merupakan penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa dan para Tergugat sejak tahun 1976 dianggap telah menguasai tanah tersebut secara tidak sah, serta memerintahkan agar para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat.

Atas putusan Banding tersebut para Tergugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan dengan pertimbangan bahwa penguasaan para Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1976 secara terus-menerus dan di daftar secara terang pada pencatatan daftar desa setempat. Penguasaan yang telah


lebih dari 30 tahun tersebut dianggap bahwa penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (rechtsverwerking). Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :• Bahwa penguasaan para Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1976

“terus menerus” didaftar secara “terang” pada pencatatan daftar Desa setempat, dasar perolehannya juga “benar/halal” berupa “pembagian harta peninggalan yang sudah disepakati antara pihak Penggugat dengan Tergugat” yaitu masing-masing mendapatkan tanah seluas “1.255 M²” bahkan untuk Penggugat + 350 M²;

• Adalah tidak “logis dan tidak relevan” secara nalar sehat “kalau nama Penggugat yang aslinya Suminah, baru diketahui sekarang kalau namanya juga Sendur/atau Sendur Diyah, sementara yang bersangkutan “telah” menerima juga “pembagian tanah objek sengketa pada tahun 1976” tanpa protes/keberatan apapun selama ± 33 tahun (sampai gugatan diajukan);

• Bahwa penguasaan selama lebih dari 30 tahun tersebut, dapat dipandang bahwa pihak Penggugat “telah melepaskan haknya secara diam-diam” (rechtsverwerking);

• Bahwa pertimbangan ini adalah didasarkan pada “kemanfaatan, keadilan” serta ketenteraman masyarakat pemakai/pemilik tanah agar dapat menikmatinya secara tenang, serta lebih besar mudharatnya apabila gugatan dikabulkan karena akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat khusus ini di desa objek sengketa;

• Bahwa tidak ada bukti surat yang kuat yang menerangkan bahwa Suminah/ Penggugat/Termohon Kasasi adalah juga Sendur Diah;

• Bahwa bukti P.2 yang menerangkan Suminah adalah juga Sendur Diah telah dibantah oleh bukti T.I.IX.2 yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang sama;

• Bahwa buku nikah juga tidak menyebut Suminah dengan alias Sendur Dijah;


6. 1048K/Pdt/2012

No. Perkara : 1048K/Pdt/2012

Para Pihak : Pemohon Kasasi/Penggugat:Ny. Jance Faransina Mooy-Ndun MelawanTermohon Kasasi/Tergugat:1. Junus Ndoy2. Johanis Mesah3. Anderias Tau4. Eduard Ndoi5. Orias Tau6. Felipus Tasi7. Thobias Ndolu8. Nehema Seli9. Yonathan Tau10. Yunus Tau

Jenis Perkara : Sengketa Waris Adat –Tanah

Isu Kunci : Hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan

Majelis Hakim : 1. Prof. Rehngena Purba, SH, MS (Ketua Majelis)2. Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH, MH (Anggota Majelis)3. Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH (Anggota Majelis)

Resume Perkara

Pada intinya perkara ini merupakan sengketa tanah waris antara Penggugat dan Para Tergugat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Penggugat mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh para tergugat adalah tanah miliknya yang diwariskan dari ayahnya. Dalam gugatannya Penggugat memutuskan agar menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayahnya, serta menyatakan tanah yang disengketakan merupakan tanah miliknya yang sah yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya tersebut.

Di tingkat pertama Pengadilan Negeri Rote Ndao mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, khususnya mengenai permohonan agar pengadilan menyatakan penggugat adalah ahli waris dari ayahnya, sementara itu untuk tuntugan yang lainnya tidak dikabulkan. Putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan hukum adat setempat yang masih berdasarkan sistem kewarisan Patrilineal Murni, dengan pertimbangan sebagai berikut:


“walaupun Penggugat adalah ahli waris dari orang tuanya yang bernama JERMIAS NDOEN tersebut, akan tetapi menurut kewarisan hukum adat di Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dikenal Sistem kewarisan Patrilineal Murni yang berarti yang berhak mewaris atau menerima warisan adalah anak laki-laki dan apabila dalam satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut untuk melanjutkan keturunannya harus mengangkat anak laki-laki saudaranya yang dikenal dengan “DENDI ANAK KELAMBI” dan dalam perkara ini Penggugat adalah seorang perempuan maka berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan tanah warisan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut penggugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dibatalkan, dengan pertimbangan yang intinya menyatakan bahwa hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, yang tidak mengakui kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki tidak dapat dipertahankan lagi. Mahkamah Agung kemudian dalam putusan ini memutuskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari ayahnya.


Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan;

Penutup 341

Laporan Tahunan ini merupakan Laporan Tahunan yang ke-9 dalam tradisi pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI di hadapan publik. Setiap tahun selalu ada kemajuan yang dicapai oleh Mahkamah Agung RI. Dari paparan Bagian I sampai dengan Bagian VIII adalah gambaran dari derap langkah pembaruan peradilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung RI dalam kurun waktu 1 tahun.

Apabila dari tahun ke tahun kemajuan tersebut dirangkai akan nampak benang merah langkah pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Benang merah tersebut menuju satu titik yaitu Peradilan yang Agung.

Ini merupakan refleksi kinerja Mahkamah Agung yang manfaatnya bukan semata-mata dirasakan oleh Mahkamah Agung saja tetapi juga dirasakan oleh publik akan bisa memberikan pandangan yang objektif terhadap Mahkamah Agung, sehingga “Social Control” yang diperankannya bisa berdampak positif terhadap kemajuan lembaga tercinta ini.

Capaian positif yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini tidak terlepas dari adanya Cetak Biru Jilid Kedua 2010-2035 yang merupakan jembatan untuk mencapai Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Kerja keras tiada henti-henti yang dilakukan oleh seluruh unsur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga tidak lepas dari peran serta masyarakat madani baik nasional maupun internasional.

Terima kasih dan penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada lembaga-lembaga seperti AusAID melalui AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice), USAID melalui program C4J (Change for Justice), The Asia Foundation, The Netherland Embassy, UNODC (United Office on Drugs and Crime), ILO (International Labour Organization), dan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melalui Office of Overseas Prosecutorial and Development Agency and Training (OPDAT), serta semua mitra dari negara sahabat yang mungkin tidak dapat saya ucapkan satu per satu.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari universitas, masyarakat sipil, dan seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan

ENUTUPP


terwujudnya peradilan yang agung di Indonesia. Sumbangsih yang diberikan sangat bernilai untuk memberikan dorongan dalam melakukan pembaruan peradilan.

Masukan dan kritikan konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Tahunan, baik dari segi akurasi data, tampilan, layout yang menarik maupun dari segi-segi yang lain.

Ucapan terima kasih kepada seluruh tim penyusun yang telah berbaik hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyusun buku Laporan Tahunan sehingga dapat terwujudnya buku Laporan Tahunan ini.

Akhir kata, semoga apa yang dilakukan satu tahun terakhir dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha lebih keras demi kemajuan Mahkamah Agung dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Penutup 343Lampiran

L A M P I R A NPemetaan Dukungan Negara Donor

Daftar Perma dan Sema Mahkamah Agung RI

Foto Pokja Laporan Tahunan 2012

Surat Keputusan tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2012

Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012

o

o

o

o

o


LAMPIRAN 1

Lampiran 345

Lampiran 347

Lampiran 349

Lampiran 351

Lampiran 353

Lampiran 355


LAMPIRAN 2

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

No NOMOR PERMA TANGGAL TENTANG

1 01 Tahun 2012 30/1/2012Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

2 02 Tahun 2012 27/2/2012Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

3 03 Tahun 2012 10/4/2012

Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.

4 04 Tahun 2012 30 Juli 2012 Perintah Penangguhan Sementara

5 05 Tahun 2012 30 Juli 2012 Penetapan Sementara

6 06 Tahun 2012 28 November 2012Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG RI

No NOMOR PB TANGGAL INSTANSI TENTANG

1 01/PB/MA/IX/2012 27/9/2012 Mahkamah Agung RI Komisi Yudisial RI

Seleksi pengangkatan Hakim


Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim


Tata Cara Pemeriksaan Bersama


Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2012

No NOMOR SE TANGGAL TENTANG

1 01 Tahun 2012 28/6/2012 Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

2 02 Tahun 2012 2/7/2012 Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 357

No NOMOR SE TANGGAL TENTANG

3 03 Tahun 2012 7/8/2012 Penandatanganan Pakta Integritas

4 04 Tahun 2012 27/8/2012 Perekaman Proses Persidangan

5 05 Tahun 2012 27/8/2012 Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi

6 06 Tahun 2012 6/9/2012 Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif

7 07 Tahun 2012 12/9/2012 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

FATWA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

No NOMOR SURAT TANGGAL DITUJUKAN PERIHAL

1 02/KMA/HK.01/I/2012

17/02/2012 Rektor Universitas IndonesiaKampus UI Depok

Permohonan pendapat hukum

2 07 /KMA/HK.01/I /2012

24/1/2012 Baho Jalang, SH dan Rumasyah (Kuasa hukum ahli waris Baidong bin Nanrang)Jl. Harimau No. 2 di Makassar

Permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 60 PK/TUN/2001 tanggal 28 Desember 2004

3 018/KMA/HK.01/II/2012

27/2/2012 MENTERI DALAM NEGERI RIdi Jakarta

Permohonan fatwa atas ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 125 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005

4 019/KMA/HK.01/II/2012

28/2/2012 MENTERI DALAM NEGERI RIdiJakarta

Mohon fatwa hukum, atas putusan PK No. 186 PK/Pid.Sus/2011 yang menyatakan “memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

5 021/KMA/HK.01/II/2012

28/2/2012 KETUA DPRD KOTA BOGORJl. Kapten Muslihat 21 di BOGOR

Permohonan pendapat hukum tentang pembentukan Fraksi Gabungan Baru dan perpindahan anggota



6 023 /KMA/HK.01/II/2012

28/2/2012 KH. M. NURUL HUDA dan M. GHOFAR (Mantan Ketua dan Wakil Ketua Walikota Demak) d/a. Pesantren At TaslimJl. Kalijajar No. 9 RT. 08 RW. 08 Bintoro, Demak JAWA TENGAH

Permohonan fatwa, atas anggaran dan realisasinya yang sudah melalui prosedur bisa dikatakan selesai (tutup buku) clossing book

7 035/KMA/HK.01/III/2012

22/3/2012 MENTERI NEGARA APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI

Penjelasan tentang Hakim Agung Ad Hoc Tipikor sebagai Pejabat Negara atau bukan Pejabat Negara

8 043 /KMA/HK.01/V /2012

10/5/2012 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Jl. RTA. Milono No. 1 Palangkaraya

Mohon diberikan fatwa terkait penolakan DPRD terhadap pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kota Waringin Barat

9 044/KMA/HK.01/V /2012

10/5/2012 KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASONAL KABUPATEN BUTON Jl. Poros Lasalimu, Pasar Wajo, Desa Kancinaa, Kec. Pasar Wajo Buton

Mohon pertimbangan hukum pendapat hukum atas pencalonan Samsu Umar Abdul Samiun, SH dan La Bakri M.Sr dalam pemilukada Kab. Buton

10 058 /KMA/HK.01/VI/2012

7/6/2012 KETUA DPP PARTAI GOLONGAN KARYA / GOLKAR Jl. Anggrek Nelli Murni XII di Jakarta 11480

Permintaan fatwa tentang kewenangan KPU. Kabupaten Buton Utara dalam membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Kewajiban DPRD Kab. Buton Utara dan Kewajiban Menteri Dalam Negeri

Lampiran 359


11 059/KMA/HK.01/VI/2012

7/6/2012 DPD. PARTAI HANURA PRV. SUMATERA SELATAN Jl. Dharmapala No. 1, Bukit Besar PALEMBANG 30139

Mohon fatwa atas kewenangan untuk membentuk Fraksi Gabungan

12 061/KMA/HK.01/VII/2012

4/7/2012 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Mohon petunjuk fatwa atas permohonan Penetapan Perampasan Asset atas nama HESHAM TALAAT MOHAMED BESHER ALWARAq DAN RAFAT ALI RIZVI (hongkong)

13 062/KMA/HK.01/VII/2012

6/7/2012 KAPOLRI di Jakarta

Permohonan fatwa tentang pelantikan Perwira Polri

14 068/KMA/HK.01/VIII/2012

27/7/2012 KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI / KETUA BPK RI di Jakarta

Permohonan penerbitan fatwa Mahkamah Agung tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan

15 074/KMA/HK.01/VIII/2012

15/8/2012 Sdr. SUGIONO (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 9Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta

Permohonan fatwa, atas putusan No. 41 P/HUM/2011

16 076/KMA/HK.01/VIII/2012

24/8/2012 Ir. RIZAL ABDI Jl. Denai/Rawa No. 18 di - MEDAN

Permohonan fatwa penyelesaian Perselisihan Industrial antara Ir. Rizal Abdi dengan PT. Kertas Nusantara (d/h. PT. Kiani Kertas)



17 077/KMA/HK.01/VIII/2012

29/8/2012 MENTERI KEUANGAN RI Jl. Lapangan Banteng Timurdi Jakarta

Permintaan fatwa hukum terkait pelaksanaan putusan No. 426 PK/Pdt/2007 (adanya perubahan mata uang Mal.$ menjadi RM. (Ringgit Malaysia)

18 080/KMA/HK.01/VIII/2012

30/8/2012 BUPATI NIAS BARAT Onolimbu, Lahomi di NIAS - BARAT

Penetapan yang menyatakan terhadap perkara tidak dapat diajukan kasasi, atas putusan No. 20/G/2011/PTUN. Mdn jo 161/B/2011/PT.TUN. Mdn

19 082/KMA/HK.01/VIII/2012

30/8/2012 KETUA DPRD KOTA PADANGSIDEM-PUANJl. Sutan SoripadaMulia No. 16,Padangsidempuan

Mohon keputusan hukum, atas permasalahan perpindahan anggota salahsatu fraksi ke fraksi lain sesuai Pasal 31 ayat (9) PP No. 16 Tahun 2010

20 086/KMA/HK.01/IX/2012

7/9/2012 Sdr. DARIANUS LUNGGUK SITORUS d/a. Lembaga pemasyarakat Banceuy, Bandung

Mohon fatwa kepastian hukum terhadap 2 putusan yang sudah inkrach yaitu putusan pidana dan putusan PTUN atas nama Darianus Lungguk Sitorus No. 06 PK/TUN/2008 No. 39 PK/Pid.Sus/2007

21 111/KMA/HK.01/ /2012

30/11/2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DI Jakarta

Pendapat hukum atas ptusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst

22 113/KMA/HK.01/XII/2012

04/12/2012 BUPATI BANYUASIN, BUPATI EMPAT LAWANG, DAN BUPATI LAHAT

Mohon penjelasan hukum / fatwa

Lampiran 361

POK

JA L

APO

RA

N T

AH

UN

AN

201

2


LAMPIRAN 3

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARISMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 783.A/SEK/SK/XI/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNANLAPORAN TAHUNAN 2012 MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2012 selambat-lambatnya pada bulan April 2013.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas telah dibentuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data; menyusun narasi, data, dan grafik; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

c. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan

Lampiran 363

Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai tim teknis finalisasi yang membantu Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009;

4. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;

5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

6. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator : Tri Diana Widowati, SH., M.Pd. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)

Sekretaris I : Sri Kuswahyutin, SH., MH. (Kepala (Pelaksanaan) Bagian Kesekretariatan Pimpinan B

Mahkamah Agung RI)

Sekretaris II : Rahmat Arijaya, SH (Hakim, Staf Khusus (Substansi/ Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI) Penulisan)

Bendahara : Ardaning Sandrawati, SH., MH (Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro keuangan, Mahkamah Agung RI)

Anggota : 1. Zarof Ricar, SH., S.Sos, M.Hum Bagian Keadaan (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI) 2. Drs. H. Hidayatullah M.S., MH (Direktur

Pranata dan Tata Laksana Perkara Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)

3. Kol. Yan Akhmad Mulyana, SH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)

4. M. Yulie Bartin Setianingsih, SH., MM (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)

Lampiran 365

5. Asep Nursobah, S.Ag., MH (Koordinator Entry Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

6. Ahmad Hakir, SH., MH (Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)

7. Setyo Budiarso, SH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badimiltun, Mahkamah Agung RI)

8. Amir Basuki, SH (Kepala Seksi Administrasi Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)

9. Yefni Delfitri, SH, MH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda TUN Mahkamah Agung RI)

10. Arif Fadillah, S.Kom. (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

Bagian Akses : 1. Mursali, A.Md (Kepala Seksi Tata terhadap Persidangan Ditjen Badilum, Keadilan Mahkamah Agung RI) (Bantuan 2. Roslina Napitupulu, SH (Kepala Sub Hukum, Sidang Bagian Kelembagaan & Pelaporan, Keliling, Ditjen Badilum, Mahkamah Agung RI) Keterbukaan Informasi)

Bagian : 1. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Pengawasan Bidang Organisasi dan Tatalaksana, Peradilan Badan Pengawasan Mahkamah Agung

RI) 2. R. Lucky Permana, SH (Kepala Sub

Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)


Bagian : 1. Drs. Erwin Widanarko, MPd. (Kepala Manajemen Bagian Administrasi Jabatan Sumber Daya Fungsional, Biro Kepegawaian Manusia Badan Urusan Administrasi, Mahkamah

Agung RI) 2. Rosni, S.Sos, M.Pd (Kabag Mutasi

I Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

Bagian Alokasi : 1. Nursani, SH (Kepala Bagian Rencana dan Realisasi dan Program Biro Perencanaan dan Anggaran Organisasi Badan Urusan Administrasi,

Mahkamah Agung RI) 2. Agus Purnomo, SH, MSi (Kepala Bagian

PNBP, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

3. Drs. Abu Tholhah, M.Pd (Kabag Ortala Tala Laksana Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)

Bagian Sarana : 1. Zainal Arifin, SH.,MH (Kepala Bagian Prasarana Tatalaksana Pengadaan Barang I, Biro (Manajemen Perlengkapan Badan Urusan Aset & Fasilitas Administrasi, Mahkamah Agung RI) Teknologi 2. Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Bagian Informasi) Pemeliharaan Sarana dan Informasi,

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

3. Herry Ernawan (Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

4. Supriyadi Gunawan, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

Lampiran 367

Bagian : 1. H. Mohammad Amirullah, SH (Kepala Pendidikan dan Bidang Program dan Evaluasi, Balitbang Latihan, Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI) Penelitian dan 2. Andre Tatengkeng (Staf Balitbang Diklat Pengembangan Kumdil Mahkamah Agung RI)

Bagian Peran : 1. M.E.R. Herki Artani R. SH (Kepala Serta Mahkamah Bagian Perpustakaan dan Layanan Agung dalam Informasi, Biro Hukum dan Humas Forum dan Badan Urusan Administrasi, Kerjasama Mahkamah Agung RI) Internasional 2. Nur Azizah, S.S (Staf Biro Hukum dan

Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

3. Ifah Athur, S.Kom (Staf Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

Tim Teknis : 1. Elvina Lumban Radja, SH.,MH (Kepala Penyelenggaraan Bagian Kesekretariatan Pimpinan E, Biro

Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

2. Kusnadi, SH (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Pencetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

3. Nurhidayati, SH (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

4. M. Yasin

Tim Pendamping : 1. Aria Suyudi, SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

2. Desita Sari, SH, MKn (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)


3. Fifiek Mulyana SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

4. Haemiwan Fathony, S.Kom (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

5. Ida Oktavia Nasrul (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

KEDUA : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI bertugas:

1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan, dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;

2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI pada bulan April 2013;

3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja terkait;

4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI bertugas terhitung mulai bulan November 2012 sampai dengan April 2013 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah

Lampiran 369

Agung RI, dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Penanggungjawab, Koordinator I, Koordinator II, dan Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Keseluruhan Susunan Anggota dan Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI; 2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non

Yudisial; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Penanggungjawab Laporan Tahunan 2012 Mahkamah

Agung RI; 4. Koordinator I Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung

RI; 5. Koordinator II Laporan Tahunan 2012 Mahkamah

Agung RI;


6. Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI;

7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 20 November 2012SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

N U R H A D INIP. 19570619 198703 1 001

Lampiran 371

LAMPIRAN 4

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

Nomor : 147/KMA/SK/XI/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAANLAPORAN TAHUNAN 2012 MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI periode Tahun 2012 selambat-lambatnya April 2013.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data; menuliskan narasi, data; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini :

KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan November 2012 sampai dengan April 2013 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lampiran 373

KEEMPAT : Panitia Pengarah :

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Non Yudisial 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Yudisial 3. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung

RI 4. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung

RI 5. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah

Agung RI 6. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah

Agung RI 7. Ketua Muda Urusan Peradilan Tata

Usaha Negara Mahkamah Agung RI 8. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI 9. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer

Mahkamah Agung RI 10. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah

Agung RI 11. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah

Agung RI

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan :

Penanggungjawab Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI

Koordinator I Sekretaris Mahkamah Agung RI Koordinator II Panitera Mahkamah Agung RI Wakil Koordinator Kepala Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI Sekretaris Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

Mahkamah Agung RI


Tim Penyusun : A. Narasi, Data dan 1. Panitera Mahkamah Agung RI Grafik Keadaan 2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Perkara MA dan Agung RI Empat Lingkungan 3. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 4. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI 6. Seluruh Panitera Muda Mahkamah Agung RI 7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI 10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI 11. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

B. Narasi, Data dan 1. Kepala Badan Pengawasan Grafik Status Mahkamah Agung RI Pengaduan 2. Sekretaris Badan Pengawasan Masyarakat dan Mahkamah Agung RI Pengawasan Internal

Lampiran 375

C. Narasi, Data dan 1. Panitera Mahkamah Agung RI Grafik Akses 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Masyarakat terhadap Mahkamah Agung RI Informasi (Progress 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Teknologi Informasi) Umum Mahkamah Agung RI 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI 7. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung RI 8. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung RI.

D. Narasi, Data dan 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Grafik Manajemen Umum Mahkamah Agung RI SDM (rekruitmen, 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Mutasi, promosi, Agama Mahkamah Agung RI dan statistika 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan pegawai) Militer dan TUN Mahkamah Agung RI 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI. 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI


9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

E. Narasi, Data dan 1. Kepala Badan Pendidikan dan Grafik Penelitian, Pelatihan dan Pengembangan, Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Pendidikan dan Agung RI Pelatihan MA RI 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI.

F. Narasi, Data dan 1. Kepada Badan Urusan Administrasi Grafik Perencanaan Mahkamah Agung RI Anggaran, Realisasi 2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Anggaran dan Agung RI Laporan 3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran, Akuntabilitas Organisasi dan Tata Laksana Keuangan Mahkamah Agung RI 4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI 5. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI

Lampiran 377

Tim 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Penyelenggara : Mahkamah Agung RI 2. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI 3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI 4. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI 5. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI 6. Kepala Bagian Keamanan Mahkamah Agung RI 7. Kepala Bagian Urusan Dalam Mahkamah Agung RI 8. Kepala Bagian Rumah Tangga Mahkamah Agung RI 9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI 10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 11. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung RI 12. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung RI 13. Kepala Sub Bagian Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI 14. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Mahkamah Agung RI 15. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Mahkamah Agung RI

Tim Asistensi : 1. Wiwiek Awiati, SH.,M.Hum. 2. Aria Suyudi, SH., LLM.


3. Desita Sari, SH., MKn. 4. Fifiek Mulyana, SH., LLM. 5. Haemiwan Fathony, S.Kom. 6. Yudit Yuhana, MA. 7. Yunani Abiyoso, SH., MH. 8. Ida Oktavia Nasrul, SH.

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI.

KEENAM : Untuk keperluan teknis penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Tahunan 2012 Mahkamah Agung RI dapat dikeluarkan peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan ini.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa perubahan akan dilakukan bilamana diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 22 November 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung RI

annual report of the supreme court

Documents