Analisis MengenaiUndang-Undang

Penanggulangan BencanaNo.24/2007

Lembaran Negara No 66, 2007

Sumber:

UU No.24/2007

Pujiono, 2007

Bappenas & Bakornas, 2006

Setelah hampir dua tahun pembahasan, Setelah hampir dua tahun pembahasan, sebuah RUU yang didorong oleh sebuah RUU yang didorong oleh

masyarakat madani dan inisiatif Dewan masyarakat madani dan inisiatif Dewan diresmikan menjadi UU Penanggulangan diresmikan menjadi UU Penanggulangan

BencanaBencana

Bersama dengan RAN PRB, UU ini membentuk suatu kerangka kebijakan yang paling

komprehensif di kawasan Asia

Penanggulangan bencana sekarang menjadi satu dari prioritas nasional

“Tujuh Perubahan Mendasar”

1. Dasar dan payung hukum: prinsip-prinsip dan mandat untuk melindungi rakyat

2. Orientasi/paradigma pengurangan risiko bencana

3. Pengarusutamaan PB termasuk pembiayaannya

4. Otonomi lokal

5. Penetapan status & tingkatan “keadaan bencana”

6. Lembaga PB yang kuat dan sembada

7. Hak dan kewajiban rakyat

Konteks Pembanguan Berkelanjutan

POLITIKAL

EKOSYSTEM

LINGKUNGAN

SOSIOKULTURAL

EKONOMIK

FAKTOR-FAKTOR RISIKOKerentanan

Bahaya

DAMPAK

BENCANA

ANALISIS KERENTANAN &

KEMAMPUAN

ANALISIS & PEMANTAUAN

ANCAMAN

IDENTIFIKASI RISIKO & KAJIAN DAMPAK

PERINGATANDINI

KESIAPAN

PENANGGULANGANKEDARURATAN

Fokus Pengurangan Risiko Bencana

MENDORONG KESADARANperubahan

perilaku

KOMITMENPOLITIK

PENERAPAN UPAYA-2

PENGURANGAN RISIKO

PEMULIHAN

PENGEMBANGAN PENGETAHUAN

FAKTOR-FAKTORRISIKOKerentanan•Sosial•Ekonomi•Fisik•Lingkungan

Bahaya•Geologis•Hidrometeorologis•Biologis•Teknologis•Lingkungan

Komitmen politik • Tingkat internasional,

regional, nasional, lokal• Kerangka Kelembagaan

(pemerintahan)•Pengembangan kebijakan•Aturan & Perundang-undangan

• Pengembangan organisasi• Aksi masyarakat

Penerapan upaya-2 Pengurangan Risiko

• Manajemen lingkungan• Praktik-2 pembangunan

sosial ekonomi (termasuk pemberantasan kemiskinan, mata pencaharian, mekanisme keuangan, kesehatan, pertanian, dll)

• Upaya-2 fisik dan teknis (perencanaan tata guna kota/lahan, perlindungan sarana kritis

• Jejaringan & kemitraan

Pengembangan pengetahuan

• Informasi• Pendidikan,

pelatihan• Penelitian

PERINGATAN DINIPengamatanAnalisisTransmisiPengambilan keputusanPenyiaranTIndakan

KESIAPAN• Kajian berkala• Sistem peringatan dini• Manajemen informasi• Mekanisme tanggap

darurat• Manajemen koordinasi• Pengerahan

sumberdaya• Rencana kedaruratan• Pelatihan dan gladi• Jaringan nasional dan

internasional

PENANGGULANGAN KEDARURATAN

• Kajian kilat• Pencarian dan

penyelamatan• Evakuasi• Penyediaan

kebutuhan pokok• Pemulihan sarana dan

pelayanan kunci

PEMULIHAN• Perbaikan• Penguatan• Pemulihan fungsi• Rehabilitasi• Pembangunan kembali

Penanggulangan Bencana DalamKonteks Pembanguan Berkelanjutan

POLITIKAL

EKOSYSTEM

LINGKUNGAN

SOSIOKULTURAL

EKONOMIK

FAKTOR-FAKTOR RISIKOKerentanan

Bahaya

DAMPAK

BENCANA

ANALISIS KERENTANAN &

KEMAMPUAN

ANALISIS & PEMANTAUAN

ANCAMAN

IDENTIFIKASI RISIKO & KAJIAN DAMPAK

PENANGGULANGANKEDARURATAN

Fokus Pengurangan Risiko Bencana

MENDORONG KESADARANperubahan

perilaku

KOMITMENPOLITIK

PENERAPAN UPAYA-2

PENGURANGAN RISIKO

PEMULIHAN

PENGEMBANGAN PENGETAHUAN

1. Kebijakan &

kelembagaan

1. Kebijakan &

kelembagaan

2. Identifikasi,

analisis risiko, peringatan dini

2. Identifikasi,

analisis risiko, peringatan dini

3. Pendidikan &

budaya keselamatan

3. Pendidikan &

budaya keselamatan

4. Mengatasi akar

masalahrisiko

4. Mengatasi akar

masalahrisiko

5 Kesiapan

tanggap darurat

5 Kesiapan

tanggap darurat

PRIORITASRAN-PRB

KESIAPAN

PERINGATANDINI

….

Tujuan UU-PB

• Melindungi masyarakat dari bencana • Menyelaraskan banyak peraturan yang ada• menjamin PB yang terencana, terpadu,

terkoordinasi, menyeluruh, yang:– menghargai budaya lokal;– membangun partisipasi dan kemitraan publik-swasta;– mendorong semangat gotong royong,

kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

– menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah: Pemangku Tugas

TUGAS PEMERINTAH

1. PRB dan pemaduan dengan pembangunan;

2. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;

3. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum;

4. pemulihan kondisi dari dampak bencana;

5. pengalokasian anggaran dalam APBN6. pengalokasian dana siap pakai

Hak dan kewajiban setiap orang

1. mendapatkan pelindungan dan rasa aman

2. mendapatkan pelatihan penyelenggaraan PB

3. mendapatkan informasi tentang kebijakan PB.

4. berperan serta dalam penyelenggaraan PB

5. melakukan pengawasan sesuai mekanisme

6. yang terkena bencana berhak atas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

7. Wajib: menjaga keserasian, melakukan PB, melaporkan ancaman

Tidak ada Bencana1. perencanaan PB;2. pengurangan risiko bencana;3. pencegahan;4. pemaduan dalam Renbang;5. pensyaratan analisis risiko bencana; 6. penegakan rencana tata ruang;7. pendidikan dan pelatihan; dan8. persyaratan standar teknis PBKesiapsiagaan

-Mitigasi-Kesiapan-Peringayan Dini

Fungsi Koordinasi

FungsiKomando

PENYELENGGARAAN PB

Pemulihan•Rehabilitasi•Rekonstruksi

Pada Saat Darurat1. Kajian kilat2. Penetapan status Bencana3. SAR4. Pemenuhan kebutuhan dasar5. Perlindungan klp rentan6. Pemulihan sarana kunci

Penetapan Kebijakan Daerah• Ps.9(1): wewenang Pemda:

– penetapan kebijakan PB selaras dg kebijakan BangDa– perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan

sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya

• Ps.20 (a) fungsi badan daerah:– perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien

• Ps.25: pembentukan badan daerah– pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja

badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah

• Ps.36: penetapan rencana PB– Perencanaan PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemda sesuai

dengan kewenangannya

Perencanaan PB dan Perencanan Pembangunan

• Ps. 9 (1) b: wewenang Pemda: pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

• Ps. 39: Pemaduan PB dalam RenBang: mencantumkan unsur-unsur rencana PB ke dalam RenBang pusat dan daerah.

• Ps.36: ttg perencanaan PB: penyusunan, peninjauan berkala, dan pewajiban pelaku PB

• Ps.37(2)b: PRB melalui perencanaan partisipatif

Pendanaan

1. APBD: Ps. 8(d) ttg dana yang memadai

2. Dana siap pakai untuk BNPB (Ps.62(2))

3. Dana darurat (hibah) APBN kepada Pemda(UU 32/2004 ps.164(3))

4. Bantuan (Ps. 65-68)

Kelembagaan

• Ps. 18. membentuk Badan PB Daerah, melalui koordinasi dengan BNPB

• Ps. 25. mengatur lebih lanjut dalam Perda

unsurpelaksana

unsurpengarah

Setingkat Sekda

BPB Daerah

Kepala Daerah

Dinas-dinas TNI/PolriBUMD

Lembaga

DPRD

Penetapan Status Bencana

• Oleh kepala pemerintahan menurut kriteria tertentu dan sesuai dengan skala.

• Kemudahah akses Badan PB Daerah:– pengerahan sumber daya manusia;– pengerahan peralatan;– pengerahan logistik;– imigrasi, cukai, dan karantina; – perizinan; – pengadaan barang/jasa;– pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;– penyelamatan; dan– komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

• Setiap orang yang terbukti menghalangi kemudahan akses, diancam hukuman dan denda

Kesempatan dan Tantangan

KEPEMIMPINAN PEMERINTAH: mandat dan target yang jelas, sumberdaya yang memadai , dukungna meluas

tetapi,

• FOKUS KE TITIK PUSAT: pemusatan perhatian pada fungsi pemerintah pusat dapat mengaburkan fungsi sektor dan daerah

• REDUKSI OLEH BIROKRASI: lompatan paradigmatik yang direduksi menjadi “convenience” birokrasi

RENCANA AKSI NASIONALPENGURANGAN RESIKO BENCANA

Masalah Utama

Rendahnya kinerja penanganan bencana • Penanganan kedaruratan belum terpadu• Pemulihan pasca bencana belum optimal• Tatanan kelembagaan berorientasi kedaruratan

Rendahnya perhatian thd PRB• Rendahnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan• Belum siapnya kinerja kelembagaan dalam PRB• PRB belum terencana dan terprogram • Rendahnya dayaguna rencana tata ruang dlm PRB

Upaya pemulihan belum dioptimalkan• Pemulihan belum digunakan secara strategis untuk PRB

• Indonesia rawan bencana• Lebih kerap, lebih ganas, tidak ada tindakan radikal

1Platform Global

1. Resolusi PBB: komitmen pemerintah, berdayakan masy, kurangi korban dan kerugian dampak bencana

2. Strategi Yokohama: padukan PRB dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana

3. Kerja Aksi Kerangka Hyogo: padukan PRB dalam pembangunan, kuatkan mekanisme dan kelembagaan, pendekatan komprehensif

2Platform Regional

1. Rencana Aksi Beijing; (a) Kesepakatan Asia untuk PRB sebagai prioritas utama, (b) Melaksanakan kerjasama regional di Asia dalam PRB

2. Perjanjian Regional ASEAN: kerjasana kawasan untuk pengurangn risiko bencana, dan penanganan kedaruratan bencana

2Platform Nasional

1. Rencana Jangka Menengah (RPJM); Program dan kegiatan berkaitan dengan PRB oleh sektor-sektor terkait

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008, kebijakan: a. PRB melalui pendaya gunaan rencana tata ruang wilayahb. Meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat

PLATFORM RAN - PRB PLATFORM RAN - PRB

Pengertian Rencana Aksi

“Suatu dokumen nasional yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi : – memuat landasan, prioritas, rencana aksi

serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya.

– memuat kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait”

RENCANA AKSI NASIONAL PRB RENCANA AKSI NASIONAL PRB (2006 – 2010)(2006 – 2010)

Diresmikan pada tanggal 24 Januari 2007 sebagai:

Platform , rencana aksi dan prioritas, mekanisme pelaksanaan, dasar kelembagaan

Jabaran Tugas, fungsi dan kewajiban dari seluruh pemangku yang dilaksanakan dengan dasar koordinasi partisipasi dan sejalan dengan Kerangka Aksi Hyogo

Arahan untuk menfasilitasi para pengambil keputusan untuk memberikan komitmennya secara lintas sektor dan prioritas-prioritas program secara sistematis

RPJM Daera

h

RPJP Daerah

RKP RPJM

Nasional

RPJP Nasiona

l

RKP Daera

h

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja -

SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian

APBN

APBD

Rincian

APBD

Pe

me

rin

ta

h

Pu

sa

tP

em

er

int

ah

D

ae

ra

hKeterkaitan RAN dan RAD PRB dengan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

RAN-

PRB

RAD-

PRB

Keterangan: RAN-PRB dan RAD-PRB disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN/D dan RPJMN/D, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP/RKPD, Renja K/L dan Renja SKPD

Prioritas RANPRBsesuai HFA

1. PRB sebagai prioritas nasional & daerah dengan kelembagaan pelaksanaan yang kuat

2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana & kuatkan peringatan dini

3. Pendidikan, pengetahuan, mendorong budaya keselamatan dan ketahanan

4. Mengurangi faktor-faktor akar risiko bencana

5. Menguatkan kesiapan untuk tanggapan yang lebih efektif di semua tataran

Matriks Program dalam RKP 20081. PERCEPATAN PELAKSANAAN REHAB/REKON

– Tsunami di wilayah NAD-Nias – Gempa di wilayah DIY-Jateng serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah (Program KB,

Kelembagan Pemda, UKM, Aparatur, Kualitas hidup dan perempuan, kekayaan budaya)

2. PENJABARAN RAN-PRB– Pengembangan Sistem Manajemen Bencana – Penanggulangan Pasca bencana alam dan Kerusuhan sosial – Meningkatkan fungsi koordinasi dan manegemen yang efektif – Peningkatan kapasitas kelembagaan TEWS dan Sistem integrasi – Pengembangan sistem manajemen informasi PB– Manajemen pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana – Program Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya kelautan – Menyusun model dan pedoman penataan lingkungan pesisir yang berbasis PRB

3. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PB– Penguatan kelembagaan dan aparatur– Kesiapsiagaan informasi masuyarakat– Kesiapsiagaan teknologi informasi– Kesiapsiagaan kelompok masyarakat– Pemetaan kawasan rawan bencana– Peringatan dini

4. DAYAGUNA PENATAAN RUANG NAS & DAERAH BERBASIS PRB– Pendayagunaan tataruang– Pengendalian– Koordinasi

Perencanaan dan PendanaanPerencanaan dan Pendanaan PB (RKP Nas 08) PB (RKP Nas 08)

Pencegahan/ Pengurangan

Risiko

(Pra Bencana)

Penangaan

(Pasca Bencana)

Pemetaan kawasan rawan bencana

Pembangunan peringatan dini pada kawasan rawan bencana (prasarana / sarana, teknologi, sosialisasi)

Pemberdayaan masyarakat (peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan)

Penguatan kelembagaan (koordinasi, mekanisme, reaksi, pelayanan cepat)

Bakosurtanal, BPPT, PU, ESDM, BMG, LAPAN

BPPT, LIPI, BMG, Dep. Hub

Bakornas PB, Depdagri, Depsos, Depdiknas

Bakornas PB, Depdagri, Depsos

1

2

1

2

4

3

4

3

Bakornas PB, Depsos,Depkes, PU

Depsos, Depkes, Depdiknas

Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Bakornas

Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Deptan, Dep.KP, Dephut, Depsos, Bakornas

Tanggap darurat korban bencana

Pemulihan kondisi traumatik dan dampak bencana lainnya

Rehabilitasi sarana dan prasarana umum

Rekonstruksi (infrastruktur, sosial, ekonomi, kelembagaan)