analisis pelaksanaan perjanjian kerja …digilib.unila.ac.id/31596/3/skripsi tanpa bab...
TRANSCRIPT
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA
PENYIMPANAN IKAN ANTARA PT. AWINDO INTERNATIONAL DAN
PT. JAYA SAMUDERA SEJAHTERA
(Studi Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru
Jakarta Utara)
(Skripsi)
Oleh
Nugraha Akbar Deton Nauli
1442011025
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
201
ABSTRAK
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA
PENYIMPANAN IKAN ANTARA PT. AWINDO INTERNATIONAL DAN
PT. JAYA SAMUDERA SEJAHTERA
(Studi Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
Muara Baru Jakarta Utara)
Oleh:
Nugraha Akbar Deton Nauli
Kegiatan ekonomi di pelabuhan melibatkan banyak pihak dan kepentingan, salah
satunya adalah usaha penyimpanan ikan. Usaha ini dilaksanakan berdasarkan pada
perjanjian kerja sama antara pengusaha pemilik kapal dan pengusaha
penyimpanan ikan (Cold Storage). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini ialah tentang: Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha
penyimpanan ikan yang menyangkut hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak,
yaitu PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera? dan bagaimana
cara penyelesaian sengketa permasalahan bila terjadi wanprestasi?
Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-terapan dengan tipe
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan
normatif terapan. Data yang digunakan data primer yang di dapat dari hasil
wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan wawancara
terhadap informan yang mengetahui hak dan kewajiban beserta cara penyelesaian
sengketa. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan
data, dan penyusunan/sistematis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis
secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan
perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara PT. Awindo International
dan PT. Jaya Samudera Sejahtera memiliki hak dan kewajiban masing-masing
yang sesuai dalam surat perjanjian kerja sama No. AWI/TAX/17/002 tentang
Usaha Penyimpanan Ikan. Perjanjian kedua belah pihak dibuat secara tertulis.
Penyelesaian permasalahan wanprestasi perjanjian kerja sama usaha penyimpanan
ikan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaannya diselesaikan dengan cara
musyawarah.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Pelaksanaan Perjanjian, Usaha
Penyimpanan Ikan.
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA
PENYIMPANAN IKAN ANTARA PT. AWINDO INTERNATIONAL DAN
PT. JAYA SAMUDERA SEJAHTERA
(Studi Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
Muara Baru Jakarta Utara)
Oleh:
NUGRAHA AKBAR DETON NAULI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Nugraha Akbar Deton Nauli.
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7
Oktober 1996, Penulis merupakan anak tunggal dari
pasangan Bapak Tondi Nauli dan Ibu Ermy Marla Dewi,
Amd.
Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pendidikan Taman Kanak-
Kanak (TK) Taruna Jaya Perumnas Way Halim Bandar Lampung yang
diselesaikan pada Tahun 2002. Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Azhar 1 Bandar
Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama
(SMP) di SMP Kartika II–2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011
dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP UNILA Bandar Lampung yang
diselesaikan pada Tahun 2014.
Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan program Strata 1 (S1) penulis
mendaftar dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
melalui jalur seleksi penerimaan mahaiswa baru Non Regular. Di Fakultas Hukum
Universitas Lampung, penulis mengambil minat Hukum Perdata.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti kegiatan kemahasiswaan
yaitu menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Hima Perdata)
Tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di
Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
Kemudian pada Tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu
syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Lampung.
MOTO
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ( Nasib ) suatu kaum sampai mereka
mengubah diri mereka sendiri”
(Q.S. Ar-Ra’d:11)
“Walaupun raga terpisah oleh kematian suatu hari nanti, namun cinta sejati, tetap
ada di relung hati”
(B.J. Habibie)
“Tahu kapan waktu untuk berhenti sama pentingnya dengan tahu kapan waktu
untuk mulai”
(Harry Houdini 1874-1942)
PERSEMBAHAN
Semua yang telah ku capai adalah atas berkah dan rahmat Allah SWT dan Nabi
besar Muhammad SAW serta doa dukungan saran masukan dari dosen
pembimbing, orang tua, keluarga, sahabat hingga selesai skripsi ini.
Dengan segala rasa syukur penulis persembahkan karya kecil ini kepada :
Kedua Orang Tua ku Tercinta,
Ayahanda “Tondi Nauli” dan Ibunda “Ermy Marla Dewi” tercinta
Yang selalu memberikan doa, dukungan, masukan, bimbingan dalam
membesarkan ku serta cinta kasih yang luar biasa dan selalu tercurah untuk ku
hingga aku dapat tumbuh menjadi pribadi yang gigih dalam
mengejar cita-cita.
Almamater Tercinta.
SANWACANA
Alhamdulillahirobbil’alamin,puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Usaha
Penyimpanan Ikan Antara PT. Awindo International Dan PT. Jaya
Samudera Sejahtera (Studi Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam
Zachman Muara Baru Jakarta Utara)” sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini,
untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan
untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini
penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak
sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali
ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-
besarnya terhadap :
1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang
telah banyak membantu penulis dengan kesabaran, kesediaan meluangkan
waktunya untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya,
memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.
3. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah
banyak membantu penulis dengan kesabaran, kesediaan meluangkan
waktunya untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya,
memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.
4. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah
memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah
memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan di Fakultas
Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
menggantikan Bapak Satria Prayoga S.H., M.H. yang telah membimbing
penulis selama ini dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas
Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas
Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber
mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang
bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan
bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum
Perdata: Mas Dedi, Mbak Yanti, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu
persatu terima kasih telah banyak membantu.
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Tondi Nauli dan ibunda Ermy
Marla Dewi, Amd. Yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, do’a,
semangat serta dorongan yang diberikan selama ini. Ku persembahkan karya
kecil ini sebagai tanda baktiku, terimakasih atas segalanya semoga gelar
sarjana ini dapat menjadi tumpuan dalam membahagiakan, membanggakan,
dan berbakti untuk ayah dan ibu.
11. Bapak Rahmat Irawan, A.Pi, M.M selaku Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara yang telah sangat
membantu dan memberikan izin penulis dalam hal penelitian dilokasi
tersebut, terima kasih untuk segala kebaikan dan bantuannya.
12. Ibu Dr. R.A Hesti Warih, M.R, A.Pi selaku Kepala Bidang Operasional
Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang telah sangat membantu dalam
mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih
untuk segala kebaikan dan bantuannya.
13. Ibu Rini Purwiastuti, S.T., selaku Sekretaris Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara yang telah sangat membantu
dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima
kasih untuk segala kebaikan dan bantuannya.
14. Seluruh staf karyawan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
Muara Baru Jakarta Utara, Bapak Pebri Rajab, Bapak M. Sofyan, dan
karyawan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah
memberikan beberapa ilmu tentang perikanan dan kelautan, terima kasih juga
sebesar-besarnya telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Bapak Awi Rustam selaku Direktur PT. Awindo International terima kasih
untuk segala kebaikan dan bantuannya, terima kasih juga telah memberikan
izin penelitian diperusahaannya dan informasi yang berguna dalam penulisan
skripsi ini.
16. Bapak Patrick R. Paais, selaku pegawai QC Loading PT. Awindo
International dan pegawai lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu
terima kasih telah memberikan sejumlah informasi dalam penulisan skripsi
ini.
17. Bapak Aladin selaku Direktur PT. Jaya Samudera Sejahtera terima kasih
untuk segala bantuan telah memberikan izin penelitian diperusahaannya atas
informasi yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
18. Keluarga besar penulis, terima kasih banyak telah memotivasi dan
memberikan do’anya untuk penulis, khususnya kepada Ria Maulidya Sari,
S.H., terima kasih sebesar-besarnya sudah membantu penulis dalam
penyusunan skripsi ini, sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu
hukumnya dan memberikan masukan.
19. Tasha Putri atas masukan, support, do’a, dalam pengerjaan karya tulis ini
serta telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, motivasi dan
dukungan mu selama ini tercetak rapi dalam setiap kalimat dalam skripsi ini.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Non Reguler angkatan 2014, ujang, suci,
nicol, regina, imas, ilham, hafiz, dio, oren, sarah, oci, vina, zikri, tiara, zia,
bdmoko, made, khoi, udin, aji, riscy, liony, jay, yudha, dan semua teman-
teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah
memberikan bantuan, dukungan, motivasi, dan terima kasih telah menjadi
pelengkap memori perkuliahan yang berharga, suka duka asam manis sudah
dirasakan semua bersama kalian, semoga kelak kita akan tetap berteman
setelah menjadi wisudawan.
21. Teman-teman KKN Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten
Lampung Tengah, yang mengajarkan arti kebersamaan dan kekeluargaan
meski dalam waktu singkat selama 40 (empat puluh) hari namun amat
melekat.
22. Teman-teman Grandma Homies sejak Sekolah Menengah Atas (SMA)
hingga perguruan tinggi ini, riski, edo, zahid, dan teman-teman lainnya terima
kasih banyak atas segala kebaikan, dan dukungan, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
23. Almamaterku Tercinta.
24. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik itu
berupa moril maupun materiil selama menempuh studi. Terima kasih banyak
atas segala kebaikan, dukungan, dan do’anya sehingga penulis dapat
menyelesaikan karyanya.
Akhir kata terima kasih atas segala masukan, saran, dukungan dan motivasi nya
penulis meminta maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan,
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan
keilmuan khusus nya di bidang hukum perdata. Amiiin.
Bandar Lampung, Mei 2018
Penulis,
Nugraha Akbar Deton Nauli
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK
JUDUL DALAM
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
PERSEMBAHAN
MOTO
SANWACANA
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................ 7
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 7
D. Kegunaan Penelitian ..................................................................... 7
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .......................................... 9
1. Pengertian Perjanjian ............................................................... 9
2. Asas-asas Perjanjian ................................................................ 12
3. Subjek dan Objek Perjanjian ................................................... 15
4. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ...................................... 16
5. Hapusnya suatu Perjanjian ...................................................... 18
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyimpanan Ikan ............................. 20
1. Pengertian Penyimpanan Ikan ................................................ 20
2. Pengertian Cold Storage .......................................................... 20
3. Jenis-Jenis Cold Storage .......................................................... 22
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi ....................................... 23
1. Pengertian Wanprestasi .......................................................... 23
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .................................................... 25
3. Pengaturan Wanprestasi Dalam KUHPerdata ......................... 25
D. Kerangka Fikir .............................................................................. 27
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ............................................................................. 29
B. Tipe Penelitian .............................................................................. 30
C. Pendekatan Masalah ..................................................................... 30
D. Data Dan Sumber Data ................................................................. 31
E. Metode Pengumpulan Data .......................................................... 32
F. Metode Pengolahan Data ............................................................. 34
G. Analisis Data ............................................................................... 35
IV. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama Usaha Penyimpanan Ikan ......................................... 36
1. Hak dan Kewajiban PT. Awindo International ....................... 36
2. Hak dan Kewajiban PT. Jaya Samudera Sejahtera .................. 40
B. Cara Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Wanprestasi ................ 53
V. PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 57
B. Saran ............................................................................................. 59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pikir ...................................................................... 27
Gambar 5.1 Alat Tangkap Pukat Cincin .................................................. 48
Gambar 5.2 Stick Held Cast Net (Jala Cumi-Cumi) ................................ 49
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk
geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan, maka
ditempatkanlah negara Indonesia yang berada pada dua benua, yakni benua Asia
dan benua Australia, serta dua Samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera
Hindia yang sangat luas. Sehingga adanya posisi Indonesia yang berada diantara
dua Samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang
dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut “selat”.1
Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua Samudera tersebut juga
menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki sumber daya
alam yang melimpah, salah satu diantaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah
pula serta beraneka jenisnya.
Ikan adalah salah satu hasil komoditi yang sangat potensial, karena
keberadaannya sebagai bahan pangan dapat diterima oleh berbagai lapisan
masyarakat, suku, dan agama.Ikan segar dan ikan basah adalah ikan yang belum
atau tidak diawetkan dengan bahan apapun kecuali didinginkan dengan es.
1 Supriadi & Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
hlm. 1.
2
Penanganan ikan segar dilakukan pada ikan sejak ditangkap sampai diterima
konsumen.2Tubuh ikan mengandung protein dan air yang cukup tinggi serta
mempunyai potensial hidrogen (pH) tubuh yang mendekati netral sehingga bisa
dijadikan medium yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme pembusuk,
karena kondisi yang demikian ikan termasuk komoditi yang mudah rusak.
Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu
bisnis perikanan.3Adapun usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau
badan hukum untuk menangkap dan termasuk juga kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai
tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
Berbagai hasil kajian yang berkembang belakangan ini, terutama diberbagai lokasi
perikanan utama dunia, menunjukkan bahwa upaya pengelolaan semakindirasakan
meningkat kebutuhannya. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa intensitas
pemanfaatan sumber daya ikan yang terus meningkat, dengan sedikit upaya
pengelolaan, telah menyebabkan terjadinya kehilangan yang cukup besar
keanekaragaman sumber daya ikan dan habitatnya.
Mengenai pengolahan perikanan, pengolahan ditujukan untuk mempertahankan
sifat segar ikan dengan suhu rendah. Penerapan suhu rendah antara lain yaitu
dengan pendinginan dan pembekuan. Penerapan suhu rendah
untukmenghindarkan hasil perikanan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh
2https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/994DiaksesPada
tanggal 12 Januari 2018 Pukul 20.06 WIB 3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
3
autolisa atau karena pertumbuhan mikroba, baik aktifitas enzim maupun
pertumbuhan mikroba sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada kondisi tertentu
aktifitasnya menjadi optimum dan pada kondisi lain aktifitasnya dapat menurun,
terhambat bahkan terhenti. Proses pengolahan dan pengawetan ikan bertujuan
untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin dengan cara
menghambat atau menghentikan sama sekali penyebab pembusukan (kemunduran
mutu) maupun penyebab kerusakan ikan agar ikan tetap baik sampai di tangan
konsumen.Proses pengawetan ikan dengan cara pendinginan dapat
mempertahankan masa kesegaran (shelf life) ikan selama 12 (dua belas) sampai
dengan 18 (delapan belas) hari, tergantung jenis ikan, cara penanganan, tingkat
kesegaran ikan yang akan didinginkan dan suhu yang digunakan.4
Pendinginan ikan merupakan salah satu proses yang umum digunakan untuk
mengatasi pembusukan ikan baik selama penangkapan, pengangkutan, maupun
penyimpanan sementara sebelum diolah menjadi produk lain.Produk olahan juga
bertujuan meningkatkan konsumsi ikan dengan cara menganekaragamkan olahan
hasil perikanan. Diharapkan usaha ini dapat menarik minat masyarakat untuk
gemar mengkonsumsi ikan karena kecenderungan masyarakat malas memakan
ikan disebabkan bau amis yang melekat pada ikan.
Dalam hal memenuhi kebutuhan konsumen dalam keinginan mengkonsumsi ikan
tersebut, pengusaha-pengusaha perikanan melakukan pengolahan ikan, sebelum
ikan diolah pengusaha perikanan, para pengusaha perikanan melakukan suatu
bentuk kerjasama terhadap pengusaha perikanan lain.
4https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/994 Diakses Pada
tanggal 5 Januari 2018 Pukul 20.10 WIB
4
Adapun bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian.
KUH Perdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian
untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH Perdata itu sendiri.
Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang
tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang
berlaku. Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan, kesamaan kehendak
(konsensus) dari para pihak.
Hal ini berarti bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal saja, melainkan juga
secara konsensual.Dalam kehidupan sehari-hari, telah tercipta suatu anggapan
bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk
suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis Ketentuan umum
dari suratperjanjian terdapat dalam KUH Perdata pada Buku III Bab II, sedangkan
mengenai perjanjian-perjanjian khusus diatur dalam Buku III Bab XVIII.
Dalam melakukan sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
dengan cara tertulis dan lisan. Jika perjanjian itu dinyatakan secara tertulis,
biasanya tulisan beserta paraf atau tanda tangan dicantumkan pada tulisan itu
sebagai bukti, dan perjanjian secara lisan merupakan bentuk perjanjian yang
paling banyak terjadi dimasyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang
tidak disadari sebagai suatu perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian
antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
5
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3) Suatu hal tertentu.
4) Suatu sebab yang halal.
Terkadang dalam praktiknya salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi
kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi itu
sendiri ialah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, tidak memenuhi
prestasi dan memenuhi prestasi tidak sempurna.
Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota(DKI) Jakarta terdapat satu Pelabuhan
Perikanan yang mempunyai peranan dalam melayani para nelayan melakukan
produksi dan pasca panen hasil perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara, pelabuhan perikanan ini merupakan
pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang
beralamat di Jalan Tuna Raya No.1 Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta. Produksi perikanan yang terdapat di pelabuhan perikanan ini
didominasi oleh ikan cakalang, ikan cakalang sangat mendominasi dibandingkan
dengan ikan lainnya.
Dalam lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru
Jakarta Utara banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang menangani perikanan
terutamadalam hal ekspor. Seperti ikan marlin, baby tuna, yellowfin tuna,
albacore tuna, lamadang, layang, dan lisong. Ikan layang dan lisong biasanya
hanya untuk penjualan lokal. Salah satu perusahaannya adalah PT. Awindo
6
International, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
industripenyimpanan ikan (Cold Storage).
Selain perusahaan PT. Awindo International yang bergerak dalam penyimpanan
ikan, ada juga di dalam wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
Muara Baru Jakarta Utara perusahaan yang bergerak dalam kepemilikan kapal
yaitu PT. Jaya Samudera Sejahtera.
Maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut salah satu objek penelitian
yang akan diteliti adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT.
Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera. Pihak perusahaan dalam
perjanjian ini masing-masing bergerak dalam industri penyimpanan ikan dan
bergerak dalam penangkapan ikan serta pemilik kapal. PT. Jaya Samudera
Sejahtera dalam perjanjian ini berjanji serta mengikatkan diri untuk mendaratkan
seluruh hasil tangkapan ikan dari kapal ikan tersebut kepada PT. Awindo
International.
Penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Usaha Penyimpanan Ikan
Antara PT. AwindoInternational Dan PT. Jaya Samudera Sejahtera (Studi
Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta
Utara).”
7
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah yang menjadi fokus
kajian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja
sama usaha penyimpanan ikan tersebut?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam kerja sama
usaha penyimpanan ikan?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:
1. Untuk menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan
perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan tersebut.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam
kerja sama usaha penyimpanan ikan.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang diharap dari hasil penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu dibidang hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum
Perjanjian, khususnya perjanjiankerja sama usaha penyimpanan ikan antara PT.
AwindoInternational (bergerak dalamIndustri Penyimpanan Ikan (Cold
Storage))dan PT. Jaya Samudera Sejahtera (Pemilik Kapal Penangkap Ikan).
8
2. Kegunaan Praktis
a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi
penulis dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perjanjian kerja
sama,memberikan gambaran kepada pembaca mengenai pelaksanaan
perjanjian kerja sama yang menyangkut hak dan kewajiban, mengetahui dan
memahami mengenai cara penyelesaian permasalahan bila terjadi
wanprestasi khususnya dalam perjanjian kerja sama penyimpanan ikan
antara PT. AwindoInternational (bergerak dalam industri Penyimpanan
Ikan(ColdStorage)) dan PT.Jaya Samudera Sejahtera (Pemilik Kapal
Penangkap Ikan).
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta
referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi mahasiswa lain.
c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.5
Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang
dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan sesuatu perikatan antara dua
orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis.
Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu
menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-
sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak
itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan
(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih
sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.
Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang
perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana
5 Subekti, 2005,Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa,hlm. 1.
10
sudah dikatakan, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan.
Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama Undang-Undang. Jadi, ada
perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “Undang-
Undang”.
Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu Undang-Undang, diperinci
lagi. Dibedakan antara Undang-Undang saja dengan Undang-Undang yang
berhubungan dengan perbuatan orang, sedangkan yang terakhir ini diperinci pula,
dibedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan yang melanggar hukum.
Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt bahwa:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”6
Perbuatan dapat persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan, dalam hal ini tanpa
persetujuan yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” meliputi juga
perbuatan perwakilan sukarela (zaakwaarneming), perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) terjadinya itu tanpa persetujuan, seharusnya unsur tersebut
dirumuskan: perjanjian adalah “persetujuan”.
Perjanjian dari sepihak saja hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja
“mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak tidak dari kedua belah
pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan:“saling mengikatkan diri”. Artinya,
pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga
mengikatkan diri pada pihak yang satu, sehingga terjadi persetujuan antara dua
belah pihak.
6 Abdulkadir Muhammad, 2014,Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya
Bakti,hlm. 289.
11
Adapun pengertian perjanjian lainnya yaitu:
“Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat mengikatkan diri
untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.”7
Menurut Subekti, perjanjian dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari
pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan
kreditor, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan
debitor.8
Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu
hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.9
Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal memberikan pengertian, perjanjian
adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan
kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan
sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya oleh mereka.10
7Ibid. hlm. 290.
8 I Ketut Okta Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.
9 Wirjono Prodjodikoro, 2000, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Sumur, hlm. 4.
10Salim, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta, Sinar
Grafika, hlm. 19.
12
Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu
orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih.11
Berdasarkan pendapat para ahli di atas perjanjian dapat disimpulkan sebagai
persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.
2. Asas-asas Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan, beberapa asas tersebut adalah
sebagaimana diuraikan berikut ini.
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur
maupun belum di atur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut
dibatasi tiga hal, yaitu:
1) Tidak dilarang Undang-Undang.
2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Kebebasan berkontrak memberikan apakah jaminan kebebasan kepada seseorang
untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian,
diantaranya:
11
R. Setiawan, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung, Putra Bardin, hlm. 49.
13
1) Bebas menentukan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak.
2) Bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian.
3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.
5) Kebebasan lainnya untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
Namun dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat
mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya,
yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki
bargaining power yang seimbang.Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak
terjadi demikian hingga negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk
melindungi pihak yang lemah.12
b. Asas Pelengkap
Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan Undang-Undang boleh tidak diikuti
apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang
menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi apabila dalam
perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-
undang. Asas ini hanya mengenal rumusan hak dari kewajiban pihak-pihak.
c. Asas Konsensual
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata
sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu
12
Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta, PT Pustaka
Utama Grafiti, hlm. 20.
14
perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat
disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai
penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat
dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.
Kemudian ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian
perdamaian, hibah, dan pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti
lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas
tertentu ini disebut perjanjian formal.
Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensual ini adalah bahwa
lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila
tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu
belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya
kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau
biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni
melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.
d. Asas Obligator
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu dalam
taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak
milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan
(zakelijke overeenkomst), yaitu melalui penyerahan (levering).
15
3. Subjek dan Objek Perjanjian
Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. KUH
Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian itu yang
menjadi subjek dalam perjanjian ini adalah :
a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
b) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya.
c) Pihak ketiga.
Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika ada salah satu
pihak yang tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi
prestasi tersebut dikatakan wanprestasi.Namun hal tersebut dapat diperkecualikan
dalam hal memaksa atau overmacht, dimana salah satu pihak tidak dapat
memenuhi prestasinya karena sebab diluar dirinya.Hal memaksa tersebut
misalnya, bencana alam, meninggal dunia, kecelakaan dan lain-lain.
Ditinjau dari objeknya (prestasi), maka perjanjian terbagi menjadi tiga macam
yaitu:
a) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
Subjek dalam perjanjian antara PT. AwindoInternasional bergerak dalam industri
Penyimpanan Ikan (Cold Storage) dan PT. Jaya Samudera Sejahtera (Pemilik
Kapal Penangkap Ikan) tentang kerjasama penyimpanan ikan. Sedangkan yang
16
menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah hak dan kewajiban serta
penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu wanprestasi.
4. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3) Mengenai suatu hal tertentu.
4) Suatu sebab yang halal.
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai
orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua
syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai
perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal
yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak
yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu
yang sama secara timbal-balik.
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya,
setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap
menurut hukum. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut
sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :
17
1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3) Orang perempuan dalam hal-hal yang diterapkan oleh Undang-Undang, dan
semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.
Ketentuan-ketentuan KUHPerdata tersebut yang mengakibatkan berakhirnya
pemberian kuasa yang diberikan seorang perempuan sebelum dia menikah.
Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, seorang perempuan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami, termasuk perbuatan hukum
memberikan kuasa.
Mengenai perlunya izin dari suami kepada isteri untuk melakukan perbuatan
hukum tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak
Sebagai Undang-Undang.
“Sebagai konsekwensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap
tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek:
Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPdt tentang wewenang seorang istri untuk
melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka Pengadilan tanpa izin
atau bantuan dari suami, dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan
diantara semua warga negara Indonesia.”
Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu
perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup
kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang
18
dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum,
karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan
kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh
berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.
Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab
yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian, orang yang ditaruh
di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta
kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama
dengan seorang anak yang belum dewasa kalau seorang anak belum dewasa harus
diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di
bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya
5. Hapusnya Suatu Perjanjian
Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan
sepuluh cara hapusnya suatu perjanjian.13
Cara-cara tersebut adalah:
1) Pembayaran.
2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3) Pembaharuan utang.
4) Perjumpaan utang.
5) Percampuran utang.
6) Pembebasan utang.
7) Musnahnya barang yang terutang.
8) Batal/pembatalan.
13
Subekti, 2005,Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 64.
19
9) Berlakunya suatu syarat batal. dan
10) Lewat waktunya.
Sepuluh cara tersebut diatas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang
tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu
perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian,
seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada
umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan
oleh sidebitor sendiri dan tidak boleh seorang lain.
Menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dinamakan
daluwarsa atau lewat waktu ialah “suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan
atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang”.14
Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa
“acquisitif”,sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dinamakan daluwarsa ”extinctif” dan menurut Pasal 1967 maka segala tuntutan
hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus
karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa
yang menunjukan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu atas
hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang
didasarkan kepada itikadnya yang buruk dengan lewatnya waktu tersebut diatas,
hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu “perikatan bebas”
14
Ibid. hlm. 77.
20
(“natuurlijke verbintenis”) artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut
didepan hakim.
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyimpanan Ikan
1. Pengertian Penyimpanan Ikan
Kegiatan menyimpan, mendinginkan/pembekuan atau mengawetkan ikan dengan
tujuan untuk menjaga kualitas ikan beberapa hari, seperti pendinginan,
pembekuan dimaksudkan bertujuan melestarikan sifat alami ikan. Pembekuan
menggunakan suhu yang lebih rendah, yang jauh di bawah titik beku ikan.
Pembekuan mengubah hampir semua kandungan air dalam ikan menjadi es, tapi
ketika ikan beku dilelehkan kembali untuk digunakan, keadaan ikan harus
kembali seperti sebelum dibekukan.
2. Pengertian Cold Storage
Pendinginan adalah suatu proses penyerapan panas pada suhu suatu benda dimana
setiap benda akan mempunyai kandungan panas yang besar tergantung dari
temperatur benda tersebut. Benda yang bertemperatur tinggi akan mempunyai
kandungan panas lebih banyak dibandingkan benda yang bertemperatur rendah,
dan apabila kandungan panas suatu benda itu diserap maka benda tersebut akan
kehilangan panasnya akibat temperatur benda akan menjadi dingin.
Cold Storage merupakan suatu alat mesin pendingin yang menampung benda-
benda yang akan mengalamiproses pendinginan. Unit Cold Storage biasa
digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendinginkan ataumengawetkan
makanan seperti daging, sayuran dan buah-buahan begitu juga dengan minuman.
21
AdapunpenggunaanCold Storage di industri biasa digunakan untuk mendinginkan
bahan baku atau bahan jadi dari suatuproduk, salah satu tujuanCold Storage
adalah untuk memperpanjang umur penyimpanan dengan carapendinginan.15
Pada dasarnya Cold Storage adalah suatu struktur berkonstruksi yang digunakan
berbagai bahan agar tidak mengalami proses pembusukan. Ruangan Cold Storage
yang bertemperatur rendah ini tentunya akan sangat berfungsi dengan maksimal
apabila ruangan pada Cold Storage tertutup dengan rapat dengan pengertian tidak
ada sirkulasi udara yang keluar atau masuk. Untuk proses pendinginan pada
ColdStorage tentunya menggunakan pendingin (Referigerator) yang membuat
suhu dalam ruangan tetap dingin sesuai yang diharapkan dan ketentuan suhu dari
produk yang disimpan dalam Cold Storage.
Salah satu sarana yang harus tersedia dalam industri perikanan adalahCold
Storage yang diperlukan untuk menjaga mutu komoditas perikanan. Cold
Storage juga diperlukan karena produksi perikanan yang bersifat musiman.
Produksi hanya pada musim tertentu, sedangkan industri membutuhkan pasokan
bahan baku secara terus-menerus, sehingga perlu Cold Storage sebagai fasilitas
penyimpanan.
15
https://media.neliti.com/media/publications/97583-ID-none.pdf Diakses Pada tanggal
8 Februari 2018 Pukul 17.48 WIB
22
3. Jenis-Jenis Cold Storage
Cold Storage memiliki perbedaan dengan alat refrigerasi lainnya, letak
perbedaannya yaitu Cold Storagememiliki dimensi yang lebih besar atau dapat
dikatakan sebagai big frizze,dengan mengingat kapasitas penyimpanan, kebutuhan
jalur bongkar muat dan kebutuhan distribusi lainnya.
Jenis-Jenis Cold Storage, diantaranya:16
a. Truck Container Cold Storage
Adalah sebuah alat transportasi/pengangkut yang berjalan untuk mengangkut
barang dari satu tempat ke tempat lainnya serta dapat dipindahkan dari jenis
angkutan yang satu ke jenis angkutan yang lain dengan ditambahkan suatu alat
pendingin yang memiliki beberapa temperatur suhu dan Container
ColdStorage ini sangat efisien jikatidak begitu memiliki lahan yang cukup serta
dapat dilakukan perpindahan dibandingkan dengan bangunan permanen.
b. Chilled Room
Adalah ruang pendingin temperatur rendah antara 1 (satu) sampai dengan 7
(tujuh) deg C, digunakan untuk menyimpan bahan makananfresh food, seperti
sayuran, buah-buahan, dan menyimpan bahan lainnya, sehingga bahan
makanan tersebut bisa tahan dengan sampai 2 (dua) bulan.
16
https://www.scribd.com/doc/313766467/Cold-Storage#pdf Diakses Pada tanggal 8
Februari 2018 Pukul 20.28 WIB
23
c. Freezer Room
Merupakan ruangan pendingin yang temperatur kerjanya antara -15 deg C
sampai dengan -20 deg C untuk gudang penyimpanan ikan, daging ayam/sapi,
sosis, susu, keju, kentang, dan untuk semua jenis makanan, dan bahan-bahan
lainnya yang membutuhkan temperatur beku.
d. Blast Chiller
Digunakan untuk pendinginan cepat setelah proses memasak setelah dengan
target temperatur 1 deg C sampai dengan 4 deg C.
e. Blast Freezer
Digunakan untuk pendinginan beku secara cepat untuk makanan olahan
maupun untuk daging, ikan maupun udang. Target temperatur -20 deg C
sampai dengan -25 deg C.
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan : “Debitor dinyatakan lalai dengan surat
perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan
sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap Ialai
dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi
prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang
dirugikan, namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik
24
karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak,17
yang dimaksud
wanprestasi adalah suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya,
sehingga debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti telah ditentukan dalam
perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, suatu keadaan menurut hukum
perjanjian.
Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu
ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak
memenuhi prestasi, dalam hal ini ada tiga hal keadaan, yaitu :18
a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.
Dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan,
dan bila terjadi wanprestasi pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan
hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.
Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya
permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu
sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-
mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian.19
17
http://e-journal.uajy.ac.id/7375/1/JURNAL.pdf Diakses Pada tanggal 17 Januari
2018 Pukul 19.18 WIB 18
Abdulkadir Muhammad, 2014,Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya
Bakti,hlm. 242. 19
http://downloadportalgaruda.org/article.php? Diakses Pada tanggal 17 Januari 2018
Pukul 19.08 WIB
25
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi
Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :20
1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitor yang tidak
memenuhi prestasinya maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama
sekali.
2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitor yang memenuhi
prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki
lagi maka debitor dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
3. Pengaturan Wanprestasi Dalam KUHPerdata
Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) :
“Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si
berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk
merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat
penyerahan.”
Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdata dapat berupa penyerahan nyata
maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum
yang atas tuntutan dari kreditor bisa menimpa debitor, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237
KUHPerdata.
20
erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf Diakses Pada
tanggal 17 Januari 2018 Pukul 22.37 WIB
26
Pasal 1236 KUHPerdata:
“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada
si berhutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu
menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna
menyelamatkannya”.
Pasal 1243 KUHPerdata:
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya”.
Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata berupa ganti rugi dalam
arti:21
1) Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
2) Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar
cacat tersembunyi.
3) Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditor.
4) Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi
keterlambatannya.
Pasal 1237 KUHPerdata:
“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu,
kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si
21
erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf Diakses Pada
tanggal 19 Januari 2017 Pukul 14.01 WIB
27
berpiutang. Maka sejak debitor lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi
tanggungan debitor.”
Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam
hal menentukan total, maka kreditor dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan
ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan, jika debitor
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, debitor dapat dipersalahkan
dan kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi.
D. Kerangka Pikir
Keterangan :
Perjanjian Kerja Sama Penyimpanan Ikan
PT. Awindo International
(Penyimpan Ikan)
PT. Jaya Samudera
Sejahtera
(Pemilik Kapal Dan
Penangkap Ikan)
Pelaksanaan Perjanjian
Cara Penyelesaian
Sengketa
Hak dan kewajiban para
pihak
28
Perjanjian kerja sama penyimpanan ikan antara PT. AwindoInternational yang
berkedudukan di Jakartadengan PT. Jaya Samudera Sejahtera berkedudukan
diJakarta. PT. Awindo International (pihak pertama) merupakan suatu perseroan
yang bergerak dalam indutri penyimpanan ikan (ColdStorage) sedangkan PT. Jaya
Samudera Sejahtera (pihak kedua) merupakan perusahaan pemilik kapal dan
penangkap ikan, kedua perusahaan ini bertempat dalam satu wilayah Pelabuhan
Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara.
Kedua belah pihak telah melakukan suatu peristiwa hukumyaitu pelaksanaan
perjanjian, perjanjiankerja sama tersebut berlangsung untuk jangka waktu selama
1 tahun sejak ditanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2018, namun
setelah habis masa kerjasama ini para pihak dapat menjalankan perpanjangan
perjanjian kerjasama yang disadari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak.
Lingkup kerja samanya sesuai Pasal 1 surat perjanjian kerja sama nomor
AWI/TAX/17/002 tentang penyimpanan ikan yaitu pihak kedua dengan ini
berjanji serta mengikatkan diri untuk mendaratkan seluruh hasil tangkapan ikan
dari kapal ikan tersebut di atas kepada pihak pertama yang menerangkan dengan
ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyimpan seluruh hasil tangkapannya
dari kapal ikan tersebut dari pihak kedua.Jenis ikan tersebut pun tergantung dari
keinginan pihak pertama, ikan apakah yang diperlukan oleh pihak pertama
sedangkan pihak kedua jenis kapal apa, ukuran berapa dan alat apa yang
digunakan untuk mengambil ikan dilaut nantinya. Dalam perjanjian ini ditandai
dengan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak serta untuk para pihak
bagaimana cara penyelesaianapabila terjadi suatu sengketa wanprestasi.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika,
dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara
sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan
dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan system tertentu,
metodologis adalah menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti
tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat
diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab
permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung
jawabkan kebenarannya.22
.
Hal yang penting untuk diketahui dalammelakukan sebuah penelitian adalah jenis
dan tipe penelitian yang akan digunakan. Berikut ini adalah pemaparan penulis
mengenai jenis dan tipe penulisan yang akan digunakan penulis.
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian
hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in
abstracto) dalam hal ini ketentuan peraturan perjanjian kerja sama usaha
penyimpanan ikan pada PT. Awindo Internationaldengan PT. Jaya
22
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti, hlm. 2.
44
Samudera Sejahtera, fokus penelitian hukum normatif-terapan adalah pada
“analisis hukum atau pemahaman” ketentuan hukum normatif (in absracto) pada
peristiwa hukum tertentu (in concreto).23
B. Tipe Penelitian
Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe
penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif)
lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat
tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.24
Dalam penelitian
ini penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis guna pelaksanaan dalam
sebuah perjanjian kerja sama.
Peneliti menggambarkan secara deskriptif mengenai aspek-aspek dalam hukum
perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama antara
PT. AwindoInternational dan PT. Jaya Samudera Sejahtera.
C. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan.Pendekatan masalah
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif terapan
(applied law approach) sebagai strategi penelitian.
D. Data dan Sumber Data
23
digilib.unila.ac.id/5192/12/BAB%20III.pdfDiakses Pada tanggal 9 Februari 2018
Pukul 08.14 WIB 24
Abdulkadir Muhammad,Opcit, hlm.50.
45
Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (secondary data)
dan data primer.Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian
kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan
orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang
biasanya disediakan diperpustakaan, atau milik pribadi.
Data sekunder meliputi :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas.
Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain, yaitu :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Usaha Perikanan Tangkap.
d) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor AWI/TAX/17/002 Tentang Usaha
Penyimpanan Ikan antara PT. AwindoInternational dengan PT. Jaya Samudera
Sejahtera.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.Peneliti menggunakan
46
buku-buku teks, kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan pernasalahan
yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum
sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan berasal
dari kamus hukum dan bahan non hukum juga dapat digunakan apabila dipandang
perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan
ditulis.
Adapun data primer, yaitu data yang diperoleh langsung hasil wawancara dari
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara.
Responden dalam penelitian ini berjumlah 2 orang, yang terdiri atas dua orang
direktur masing-masing perusahaan yaitu PT. Awindo International dengan PT.
Jaya Samudera Sejahtera yang mengetahui dan menguasai permasalahan hak
kewajiban beserta penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam
perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan tersebut.
E. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur
yang sangat penting karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Untuk
memperoleh gambaran dari fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data
valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, untuk
mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara:
47
1. Studi Kepustakaan
Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Diperoleh dengan cara
melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa
pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang. Studi
kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan-
ketentuan formal atau data melalui laporan resmi, majalah, ilmiah,buku literatur,
dan lainnya dengan cara, membaca, dan menelaah, serta mencatat dan mengutip
buku-buku dan beberapa ketentuan serta literatur yang berhubungan dengan
pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Wawancara
Metode wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam,
wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan
menggunakan pedoman (guide) wawancara, lalu mengajukan pertanyaan yang
sudah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung
dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan Bapak Awi Rustam selaku
direktur PT. Awindo International dan Bapak Aladin selaku direktur PT. Jaya
Samudera Sejahtera.
48
F. Metode Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data
diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data diperoleh melalui
tahapan-tahapan berikut ini:25
1) Pemeriksaan Data
Pengecekan terhadap studi pustaka apakah data tersebut sudah dianggap
lengkap, relevan, jelas, serta tidak ada kesalahan.
2) Penandaan Data
Penandaan data dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang sempurna dan
memudahkan rekontruksi analisis data.
3) Penyusunan/Sistematis Data
Kegiatan menyusun data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk
pengelompokkan data menurut klasifikas secara teratur, berurutan, logis
sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan menempatkan data
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
25
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Op Cit, hlm. 90.
49
G. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menghasilkan data dari sumber
hukum serta sumber pustaka.Analisis ini dilakukan untuk menyimpulkan hasil
penelitian yang disajikan dengan secara sederhana.
Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga
memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik
kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari
permasalahan yang dibahas.26
26
Ibid, hlm. 127.
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis
menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Hak dan kewajiban Perseroan Terbatas (PT) PT. Awindo Intenational
ialahmenolak ukuran (size) ikan jikaikan tidak sesuai dari keinginan
pasar,namun dalam surat perjanjiannya tidak disebutkan pasal mengenai hak
PT. Awindo International melainkan hanya pasal kewajibannya saja.
Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Awindo International telah
sesuai dengan Pasal 3 surat perjanjian nomor AWI/TAX/17/002 tentang kerja
sama Usaha Penyimpanan Ikan yaitu berkewajiban mengangkut ikan dari
dermaga (tempat kapal sandar) menuju tempat penyimpanan (Cold Storage).
Sedangkan hak dan kewajiban dari PT. Jaya Samudera Sejahtera adalah
mendapatkan harga ikan yang sesuai dalam perjanjian yang dibayarkan oleh
pihak pertama, dan berkewajiban menyiapkan petugas untuk
menimbang/menyaksikan ikan yang akan disimpan dalamCold Storage.
Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Jaya Samudera Sejahtera juga
58
telah sesuai dengan Pasal 4 dalam surat perjanjian tersebut. Berbicara
mengenai hak PT. Jaya Samudera Sejahtera,tidak dicantumkan juga pasal
demi pasal dalam perjanjiannya. Selain hak dan kewajiban diatas yang tertuang
dalam surat perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan ternyata ada hak
dan kewajiban diluar surat perjanjian tersebut yang disepakati oleh kedua belah
pihak.
2. Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi adalah penyelesaian secara
musyawarah. Kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan
cara musyawarah ini untuk menjaga nama baik kedua perusahaan. Apabila
tidak bisa ditemukan jalan keluarnyadiselesaikan dengan musyawarah,maka
segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut para pihak sepakat untuk
memilih tempat kediaman (domisili) hukum dikantor kepaniteraan pengadilan
negeri Jakarta,sama halnya tentang hak masing-masing dari kedua perusahaan.
Mengenai cara penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi tidak tertulis
dalam surat perjanjian tersebut, mulai dari proses hingga selesainya sengketa.
59
B. Saran
Saran penulis meneliti dan mengamati permasalahan diatas, maka penulis
mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut :
1. Diharapkan para kedua belah pihak perusahaan lebih teliti dalam membuat
surat perjanjian walaupun hanya secara formalitas saja, dengan ditambahkan
pasal demi pasal mengenai hak masing-masing perusahaannya, karena dalam
surat perjanjian tidak ada sama sekali pasal yang membahas tentang hak-hak
dari masing-masing perusahaan.
2. Diharapkan untuk PT. Awindo International apabila ingin melakukan
perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan dengan perusahaan lain yang
bergerak dalam kepemilikan kapal, maka untuk kedepannya dalam membuat
surat perjanjian agar mencantumkan pasal-pasal di surat perjanjian mengenai
hak dan kewajiban yang ada diluar surat perjanjiannya.
3. Diperlukan penambahan lampiran surat perjanjian untuk mengenai jenis ikan
apa yang dibutuhkan dan dengan jenis alat tangkap apa yang digunakan, untuk
tercantum dalam surat perjanjian nantinya. Serta pasal-pasal bagaimana cara
penyelesaian kedua perusahaan apabila terjadi sengketa wanprestasi.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:
Alimuddin, Supriadi. 2011.Hukum Perikanan Di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika.
Miru, Ahmadi, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Raja
Grafindo.
Muhammad. Abdulkadir. 2004.Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.
___________. 2013, Hukum Pengangkutan Niaga.Bandung: PT Citra Aditya
Bakti.
___________. 2014.Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir dari
Perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo.
Okta Setiawan. I Ketut. 2016. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika. Patrik,
Purwahid. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju.
Prodjodikoro. Wirjono. 2000. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur.
Setiawan. R. 1999. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Badin.
Salim, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta,
Sinar Grafika.
Sjahdeini. Sutan Remy. 2009.Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia.
Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Soeroso. 2009.Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam
Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti. Tjitrosudibio. 1990.Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT
Pradnya Paramita.
___________. 2005.Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
Widodo, Johanes. Suadi. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
B. Perundang-Undangan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia.
C. Jurnal dan Website
erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf, diakses pada
tanggal 17 Januari 2018,pukul 22.37 WIB.
file:///C:/Users/Windows/Downloads/37219-ID-pengaruh-lama-penyimpanan-
ikan-cakalang-pada-suhu-freezer-terhadap-jumlah-bakter.pdf, diakses pada
tanggal 12 Januari 2018,pukul 20.06 WIB.
http/www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-dan-dasar-hukum-pengangkutan.
html, diakses pada tanggal 08 Oktober 2017,pukul 20.50 WIB.
http://downloadportalgaruda.org/article.php?, Diakses Pada tanggal 17 Januari
2018, pukul 19.08 WIB.
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/994, diakses
Pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 20.10 WIB.
https://media.neliti.com/media/publications/97583-ID-none.pdf,diakses pada
tanggal 8 Februari 2018, pukul 17.48 WIB.
https://www.scribd.com/doc/313766467/Cold-Storage# pdf, diakses Pada tanggal
8 Februari 2018, pukul 20.28 WIB.
D. Lain-Lain
Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara
Tahun 2017.