KASUS AKIL MUKHTAR MAKALAHUntuk memenuhi tugas semeseter 1 mata kuliah Etika Profesi Hukum yang dibinaOleh Shanti, SH, MknOLEHAMAS PAXIA MIFTAKHUL JANNATINIM 143141007111014

UNIVERSITAS BRAWIJAYAPROGRAM PENDIDIKAN VOKASIPERANCANGAN PERATURAN DAN KONTRAK BISNISMALANG, JANUARI 2015

i

Kata Pengantar

i

Daftar IsiKata PengantariDaftar Isiii1. Pendahuluan11.1 Latar Belakang12. Tinjauan Pustaka/Teori22.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi22.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi23. Pembahasan44. Penutup84.1 Kesimpulan84.2 Saran85.Daftar Rujukan9

1. iiii

1. Pendahuluan1.1 Latar BelakangKonstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Dan Indonesia merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusilah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum. Pada masa jabatan tahun 2013 ini yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi adalah DR. HM Akil Mochtar, SH, MH . Namun pada tahun 2014 beliau menjadi tersangka sengketa kasus pilkada gubernur Banten yang tidak lain adalah Ratu Atut, padahal seharusnya sebagai ketua MK hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik. Perbuatan yang dilakukan Akil tersebut menyebabkan ketidak percayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga hukum pemerintah, apalagi MK merupakan lembaga peradilan tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis kasus akil mochtar ini dan berharap pembaca juga dapat ikut menganalisi kasus ini, pembaca juga diharapkan mempunyai wawasan lebih luas tentang Mahkamah Konstitusi.

1

2. Tinjauan Pustaka/Teori2.1 Sejarah Mahkamah KonstitusiIde pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945[footnoteRef:2] menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY)[footnoteRef:3]. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. [2: UU Negara Republik Indonesia Perubahan Ketiga Pasal 24 C] [3: Lihat Pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau The Guardian and The Interpreter of The Constitution.

2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[footnoteRef:4] [4: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 Ayat 1]

2

Pasal 24C ayat (1) dan (2 ) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pembubaran partai politik; Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2.3 Susunan Mahkamah KonstitusiSusunan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri dari:1. Seorang ketua merangkap anggota.2. Seorang wakil ketua merangkap anggota.3. Dari 7 orang anggota hakim konstitusi.Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Dalam rapat pemilihan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi yang dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usinyanya (hakim konstitusi adalah pejabat negara).[footnoteRef:5] [5: Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Undang-undang nomor 8 tahun 2011 pasal 4 ayat 3 dan 4 ]

33. 3. Pembahasan Pada saat penangkapan Akil Mochtar tengah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ada suatu ungkapan bahwa seorang hakim di dunia ini dianggap sebagai tangan tuhan karena setiap keputusan yang di buatnya akan menghukum seseorang untuk menebus kejahatan yang telah di perbuatnya. Tetapi dalam kasus akil, membuat masyarakat meragukan ungkapan itu karena seorang hakim seperti akil yang tengah menjabat sebuah tanggung jawab seorang ketua mahkamah saja bisa terlibat kasus korupsi.Oleh karena itu, dalam hal perkara Sengketa kasus Pilkada Provinsi Banten Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil dari sengketa Pilkada ini. Namun dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dalam menangani kasus sengketa Pilkada ini, dimana salah satu Hakim Konstitusi yakni, Akil Mochtar telah menerima suap dari pasangan Ratu Atut Rano Karno, Senilai 7,5 miliar dalam beberapa kali transfer. Tentu ini merugikan banyak pihak, salah satunya adalah 3 pasangan lain yang menjadi lawan pasangan Ratu Atut Rano Karno, yakni : Wahidin-Irna, Jazuli-Makmun Muzakki, dan Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata. Ketiga pasangan ini merasa dirugikan oleh putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang tidak menerima gugatan yang dilayangkan, oleh ketiga pasangan ini, Selain itu kejadian suap yang terjadi dihakim Mahkamah Konstitusi ini, menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap sengketa sengketa yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Sebelum membahas kasus ini secara lanjut penulis akan menjabarkan kode etik hakim sebagai berikut : Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK/2003 BAB I Pasal 2

Hakim Konstitusi :

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa,negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.2. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.3. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugassebagai Hakim Konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadiladilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4. Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjagamartabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat.

4Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut[footnoteRef:6] : [6: Dirujuk untuk melihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi]

1. PRINSIP INDEPENDENSIPrinsip ini melekat sangatdalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan danpengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait eratdengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilanyang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensihakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan,ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atauekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yangberkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan ataujanji imbalan berupa keuntungan jabatan,keuntungan ekonomi,atau bentuk lainnya.

2. PRINSIP KETAKBERPIHAKANKetakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkanmemberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukanke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekatd an harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yangadil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luaspada umumnya.

3. PRINSIP INTEGRITASIntegritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhandan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagaipribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugasjabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia,dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu,godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan godaanlainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik,serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasanemosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

4. PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANANKepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaanpribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalamperilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupunsebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya,yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, ataugerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilakuhormat dan tidak merendahkan orang lain dalam m5

bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakimkonstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihaklain yang terkait dengan perkara.

5. PRINSIP KESETARAANKesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuanyang sama (equal treatment) terhadap semua orang berdasarkankemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakansatu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras,warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi,umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa(diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan

6. PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAMAANKecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan,dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

7. PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSANAANKearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untukbersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan normalainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkanakibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Dalam kasus ini Akil juga telah melanggar kode etik dan perilaku hakim yang tertuang dalam Peraturan MK Nomer 9 Tahun 2006. Mengenai kepergian Akil ke Singapura pada tanggal 21 September 2013, tanpa pemberitahuan ke Sekretariatan Jenderal merupakan perilaku yang melanggar etika prinsip keempat, yaitu kesopanan dan kepantasan. Selain itu, perilaku Akil yang menggunakan kewenangannya sebagai ketua MK dalam menentukan pendistribusian perkara, memerintahkan sekretaris Yuanna Sisillia dan sopir Daryono dalam melekukan transaksi, menerima dana dari STA-kuasa hukum pihak yang bepekara dianggap merupakan pelanggaran prinsip ketiga, yaitu integrasi hakim konstitusi. Dalam poin pertimbangan juga disebutkan bahwa perilaku Akil Mochtar yang saat masih menjabat Ketua MK memerintahkan secara langsung kepada panitera untuk menunda putusan tanpa persetujuan rapat permusyawaratan hakim dianggap melanggar prinsip kedua yaitu ketidakberpihakkan. Serta Akil juga melanggar sumpah jabatan profesinya sebagai hakim konstitusi.[footnoteRef:7] [7: Menurut website tempo.co jumat 1 november 2013]

6

Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Akil ia diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan Undang-undang no 8 tahun 2011 pasal 23 :

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;b. melakukan perbuatan tercela;c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kaliberturut-turut tanpa alasan yang sah;d. melanggar sumpah atau janji jabatan;e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atauh. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Perbuatan Akil ini sangat mencoreng nama baik dan merugikan Mahkamah Konstitusi yang harusnya menegakkan hukum tetapi malah melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu tindakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sangat tepat dan tegas untuk memutuskan memberhentikan secara tidak hormat kepada Akil sebagai sanski etik agar masalah penyimpangan kode etik profesi tidak hanya wacana saja tetapi harus ditindak secara tegas tidak pandang siapapun dan apapun jabatanya. Selain diberi sanski pemberhentian dengan tidak terhormat ia di vonis hakim penjara seumur hidup tetapi masih banyak perdebatan dari hakim yang menangani kasusnya serta Akil masih tetap saja mengajukan banding.Perbuatan Akil ini sangat mencoreng nama baik dan merugikan Mahkamah Konstitusi yang harusnya menegakkan hukum tetapi malah melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu tindakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sangat tepat dan tegas untuk memutuskan memberhentikan secara tidak hormat kepada Akil sebagai sanski etik agar masalah penyimpangan kode etik profesi tidak hanya wacana saja tetapi harus ditindak secara tegas tidak pandang siapapun dan apapun jabatanya.Tindakan yang dilakukan Akil dan Atut ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah, karena selama ini kita merasa dirugikan dan dibohongi dengan menangnya atut karena menyuap ketua MK pada saat itu Akil Mochtar dan ini merupakan salah satu bukti bahwa negara ini belum menegakkan keadilan dan demokrasi.Kasus ini salah satu bukti bahwa bobroknya moral dan etika para pejabat negara serta buruknya, padahal mereka seharusnya memiliki etika yang baik dan menjadi pemimpin dan panutan bagi masyarakatnya. Etika dan akhlak ini harusnya menjadi pegangan bagi para pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan profesinya agar pejabat negara ini tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya bukan malah merusak instutusi pengadilan tetinggi seperti ini, hal ini menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah lagi dan lemahnya penegakkan hukum di indonesia.74. 4. Penutup4.1 Kesimpulan Menurut pasal 1 ayat 1 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. nSusunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.Dalam kasus sengketa pilkada Banten yang dilakukan Akil Mukhtar, Akil melanggar 4 prinsip pelanggaran kode etik yaitu prinsip kode etik yang kedua yaitu ketidakberpihakan, prinsip ketiga integrasi hakim konstitusi, dan prinsip keempat kesopanan dan kepantasan. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Akil karna ia melanggar sumpah jabatan profesinya ia dicopot jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara tidak hormat. 4.2 Saran

Disarankan agar sebaiknya dalam memilih pemimpin diseleksi lebih dalam dan sebaiknya pemerintah melihat track record (rekam jejak) calon-calon pemimpin lembaga pemerintah tersebut. Dan diharapkan pemerintah memberikan pendidikan tentang kode etik dalam menjalankan profesi dan korupsi sejak dini bagi generasi penerus bangsa.

Dan para pemimpin harusnya memegang kuat kode etik yang diberikan sesuai profesinya masing-masing karena itu sudah menjadi kewajiban yang harus ditaati. Serta etika dan akhlak harus dipegang dalam setiap orang dalam menjalankan profesinya.

4 85.Daftar Rujukan

http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/mahkamah-konstitusi-ri.html, diakses pada tanggal 24 Desember 2015 jam 15.30 WIB

http://www.tempo.co/read/news/2013/11/01/063526473/3-Prinsip-Kode-Etik-Hakim-yang-Dilanggar-Akil, diakses tanggal 28 Desember jam 15.45 WIB

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3, diakses pada tanggal 2 Januari 16.30 WIB

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pmk/PMK_PMK2.pdf, diakses 3 januari 2015 jam 17.00 WIB

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdf/PMK_PMK_09.pdf, diakses 3 januari 2015 jam 17.309