sipendikum 2018 - semnas.unikama.ac.id · hukum untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi...
Post on 03-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SIPENDIKUM 2018
368
KAJIAN FILOSOFIS EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2012 TENTANG PERKOPERASIAN
Hudriyah Mundzir1
Email:hudriyah.mundzir88@gmail.com
Abstrak
Koperasi adalah bentuk usaha yang paling kecil yang bertujuan untuk
menciptakan kesejahteraan. Koperasi diatur di dalam Undang-Undang
Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian digantikan
oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Eksistensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
dipertanyakan tujuannya oleh pihak-pihak. Pihak-pihak tersebut
mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi
yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak
berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Indonesia
menggunakan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian. Atas latar belakang yang sudah disampaikan pada tulisan
sebelumnya, penulis menganalisis dengan menggunakan kajian filsafat
hukum untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi dari Undang-
Undang Perkoperasian.
Kata kunci:Kajian filosofis, Eksistensi, Undang-Undang Perkoperasian
Pendahuluan
Globalisasi dan cara-cara untuk menyongsongnya pada berbagai bidang marak
didiskusikan di berbagai tempat dan berbagai waktu. Era globalisasi adalah era
memasuki pasar dunia, yang disebut dengan free market atau pasar bebas. World Trade
Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan sebuah pintu
gerbang bagi suatu negara untuk memperluas akses pasarnya sebagai free market
(perdagangan bebas). Sebagai satu-satunya badan internasional yang secara khusus
mengatur masalah perdagangan antar negara, Indonesia merupakan salah satu negara
pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sistem
perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-
aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah
ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak
antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan
kebijakan perdagangannya.
1Penulis adalah Dosen Mata Kuliah Umum Politeknik Negeri Malang.
SIPENDIKUM 2018
369
Pembentukan WTO sebagai organisasi di tingkat internasional yang mengatur
mengenai kebijakan perdagangan di tingkat dunia, tentunya memiliki tujuan yang ingin
dicapai. Beberapa tujuan tersebut antara lain mendorong arus perdagangan antara
negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan (baik dalam bentuk tarif
maupun bukan tarif) yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan
jasa, menyediakan forum perundingan yang lebih permanen sehingga akses pasar dapat
terbuka dan berkesinambungan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik-
konflik kepentingan yang ditimbulkan dalam hubungan dagang.
Terlepas dari pasar bebas dan persaingan bebas akan terwujud atau tidak, tetapi
ada baiknya kita waspada dalam menentukan langkah-langkah untuk berbenah diri
dalam menyongsong masa depan yang penuh ketidakpastian. Ibarat "sedia payung
sebelum hujan", maka koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia harus terus
di kembangkan secara terus-menerus dalam rangka memenuhi cita-cita luhurnya .
Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan multi lapis
dan multi dimensi proses dan fenomena hidup yang sebagian besar didorong oleh Barat
dan khususnya kapitalisme beserta nilai-nilai hidupnya dan pelaksanaannya . Dilihat
dari kacamata ekonomi, esensi globalisasi pada dasarnya adalah peningkatan interaksi
dan integrasi di dalam perekonomian baik di dalam maupun antar negara, yang meliputi
aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan faktor-faktor produksi dalam bentuk
migrasi tenaga kerja dan penanaman modal asing, keuangan dan perbankan
internasional serta arus devisa . Interaksi ekonomi antar negara tersebut mencakup arus
perdagangan, produksi dan keuangan, sedangkan integrasi berarti bahwa perekonomian
lokal atau nasional setiap negara secara efektif merupakan bagian yang tidak otonom
dari satu perekonomian tunggal dunia. Jadi pengertian integrasi lebih keras/tegas
dibandingkan interaksi. Berdasarkan kedua kata kunci tersebut pengertian globalisasi
ekonomi adalah suatu kondisi dimana perekonomian nasional dan lokal terintegrasi
dalam satu perekonomian tunggal yang bersifat global.
Pengintegrasian perekonomian nasional dan lokal diwujudkan dengan
“kepatuhan” Indonesia untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Penyongsongan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 merupakan bentuk
pertanggungjawaban Indonesia sebagai anggota dunia internasional dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional atau national
development adalah merupakan salah satu model perubahan sosial. Perubahan sosial
adalah suatu bentuk perubahan yang benar-benar menjadi keinginan organisme sosial
dalam bentuknya yang wajar atau alamiah. Perubahan sosial adalah suatu bentuk
peradaban umat manusia akibat adanya ekskalasi perubahan alam, biologis, fisik, yang
terjadi sepanjang kehidupan manusia. Menurut Laur, perubahan sosial adalah
:“variations over time in the relationships among individuals, groups, cultures, and
societis. Social change is pervasive; all-of social life is continually changing”.
SIPENDIKUM 2018
370
Menurut August Comte dalam bukunya Agus Salim, menyatakan bahwa dalam
perubahan sosial terdapat 2 (dua) konsep penting yaitu Social Statis (bangunan
struktural) dan Social Dinamics (dinamika struktural). Perubahan bangunan struktural
dan dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan.
Bangunan struktur dapat digambarkan sebagai hierarki masyarakat berdasarkan kelas-
kelas tertentu (elite, middle dan lower class). Sedangkan dinamika sosial adalah proses
perubahan kelas-kelas masyarakat itu dari satu masa ke masa lain. Dinamika sosial
adalah upaya mengganti gagasan-gagasan lama dengan konsep-konsep positif dan
ilmiah yang merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan.
Kebijakan-kebijakan sebuah negara dipengaruhi oleh dinamika sosial, yang
salah satu diantaranya adalah kebijakan dalam hal perekonomian. Pelaku ekonomi yang
sangat penting adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha yang paling kecil yang
bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Koperasi diatur di dalam Undang-Undang
Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian digantikan oleh Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Eksistensi Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dipertanyakan tujuannya oleh pihak-
pihak. Pihak-pihak tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Konstitusi yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Indonesia
menggunakan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Atas latar belakang yang sudah disampaikan pada tulisan sebelumnya, penulis
menganalisis dengan menggunakan kajian filsafat hukum untuk mengetahui dan
mendeskripsikan eksistensi dari Undang-Undang Perkoperasian.
Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka yang menjadi
permasalahan dalam penulisan ini adalah eksistensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis
pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian
dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach ialah pendekatan
dengan menggunakan legislasi dan regulasi.2 Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan
dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di
negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan eksistensi Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang juga menjadi fokus dalam isu hukum
terkait tema penelitian.
4Johnny Ibrahim, (2007), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing, Hlm. 57
SIPENDIKUM 2018
371
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer
yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari
perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim.3Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip
dasarlmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai
kualifikasi tinggi.4Literatur-literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk
kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain: 1)
Buku-buku hasil penelitian dan makalah; 2) Pendapat dan doktrin para sarjana; 3)
Literatur yang terkait yang diperoleh dari Perpustakaan; 4) Artikel Internet
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan
hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah-istilah, yang terdiri dari :1)
Kamus Hukum; 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 3) Kamus Terjemahan Inggris-
Indonesia.
Metode analisa yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menempuh
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku dan
dokumen.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti pada bahan hukum
tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti .
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan
penelitian.
Hasil dan Pembahasan
Tinjauan Umum Tentang Koperasi
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-
seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah
suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang
efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International
Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :
keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis,
partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, dan pengembangan
pendidikan, pelatihan, dan informasi .
Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi,
pembagian sisa hasil usaha (SHU), dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha
masing-masing anggota dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
5Ibid, hlm 141.
6Ibid, hlm 142.
SIPENDIKUM 2018
372
kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Prinsip Koperasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun. 2012, yaitu modal terdiri dari simpanan
pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK).
Koperasi atau Cooperative Organization bermakna organizatian owned by and
operated for the benefit of those using its services atau dalam bahasa Indonesia diartikan
bahwa organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk
kepentingan penggunaannya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi yang berawal
dari kata “co” yang berarti bersama dan “operation” yang berarti bekerja, sehingga
koperasi diartikan dengan “bekerja sama”. Sedangkan, pengertian umum koperasi
adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu
organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.
Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkannya
pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi
ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko
koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan
yang bernama “The Cooperator” yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis
tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.Koperasi di Indonesia
diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada Tahun 1896.
Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang
dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh
Boedi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Moh.
Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, sehingga beliau disebut dengan
Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada
tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari
Koperasi Indonesia.
Perkembangan koperasi di Indonesia dipengaruhi pembuat kebijakan yang
merupakan badan yang diberikan hak untuk menyampaikan keputusan penguasa.
Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia setelah adanya perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 memunculkan adanya lembaga yang bertugas untuk menjaga konstitusi di
Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). Setelah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diterbitkan, timbul berbagai macam reaksi.
Reaksi keras muncul dari penggerak-penggerak koperasi yang meminta Mahkamah
Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Perkoperasian. Setelah pengujian dilakukan, Mahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat. "Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku
untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru," kata Ketua
SIPENDIKUM 2018
373
Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang
Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai
usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1)
UUD 1945.
"Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan
menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas
terlalu luas," kata anggota Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Beliau juga
mengatakan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema permodalan materiil dan
finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi
sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.
Pada sisi lain, lanjutnya, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan
perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi
khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. "Menurut mahkamah, permohonan
pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung
materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 tahun
2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal
lain tidak dapat berfungsi lagi," jelas dia. Permohonan pengujian terhadap UU Nomor
17 Tahun 2012 diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi
Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa
Timur; Pusat Koperasi Annisa Jawa Timur; Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa
Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono.
Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55
ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71,
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal
83 dalam undang-undang tersebut. Koalisi LSM untuk Demokratisasi Ekonomi dan
perorangan juga mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentang koperasi.
Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka
18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal
55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75,
Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119. Para
pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal
penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam
undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi,
serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi.
ANALISIS EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan
hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk
SIPENDIKUM 2018
374
menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur
berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.Lahirnya
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi
perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan
kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun
negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka
dalam undang-undang ini.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah
badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi,
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut mengandung makna
koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha uang lain.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih berlandaskan pada azas perseorangan yang
hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti Perseroan.
Selain itu, dalam Pasal 75 Undang-Undang ini yang mengatur soal penyertaan
modal tidak mengenal adanya pembatasan. Akibatnya, koperasi bisa kehilangan
kemandiriannya dan anggotanya hanya sekadar dijadikan objek pinjaman bagi pemilik
modal besar. Bahkan, Pasal 55 semakin mengancam kemandirian koperasi yang
membolehkan kepengurusan koperasi dari luar anggota. Keberadaan Dewan Pengawas
sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 sampai Pasal 54 juga yang berfungsi layaknya
lembaga superbody. Hal ini memudahkan keputusan koperasi di luar kepentingan
anggotanya. Kritik terhadap Undang-Undang Perkoperasian bahwa Undang-Undang
No. 17 Tahun 2001 tidak memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang
Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang
No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih
mewarisi karakteristik/corak koperasi yang diperkenalkan di era pemerintahan Soeharto
melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967.
Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dengan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1958 di era pemerintahan Soekarno terletak pada ketentuan
keanggotaan koperasi. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1958, sebagaimana diatur
pada Pasal 18, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang mempunyai
kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Ketentuan ini lebih lanjut menurut
Revrisond sejalan dengan penjelasan Mantan Wakil Presiden Moh. Hatta bahwa “bukan
corak pekerjaan yang dikerjakan menjadikan ukuran untuk menjadi anggota, melainkan
kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan
kepala masing-masing”.
Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ketentuan keanggotaan koperasi berubah
secara mendasar. Hal ini tergambar dalam Pasal 11 bahwa keanggotaan koperasi
SIPENDIKUM 2018
375
didasarkan atas kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Kemudian, pada
Pasal 17 yang dimaksud dengan anggota yang memiliki kesamaan kepentingan adalah
suatu golongan dalam masyarakat yang homogen. Perubahan ketentuan keanggotaan
yang dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ini adalah dasar bagi
tumbuhnya koperasi-koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri,
koperasi dosen, dan koperasi angkatan bersenjata di Indonesia.
Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun
2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27
ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan
ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasn disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi,
distribusi, dan pekerjaan atau profesi.Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 membuka
peluang untuk mendirikan koperasi produksi, namun di Undang-Undang No. 17 Tahun
2012 peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini terlihat pada Pasal 83, di mana
hanya terdapat empat koperasi yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi
konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Sesuai
dengan Pasal 84 ayat (2) yang dimaksud dengan koperasi produsen dalah koperasi yang
menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan
pemasaran produksi. Artinya, yang dimaksud dengan koperasi produsen sesungguhnya
adalah koperasi konsumsi para produsen dalam memperoleh barang dan modal.
Karakteristik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mempertahankan
koperasi golongan fungsional dan meniadakan koperasi produksi itu jelas paradoks
dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan
dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi
rakyat, justru Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius
terhadap keberadaan koperasi di Indonesia. Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh
dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit
sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup
membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal mana yang sudah
kita ketahui bersama bahwa koperasi sangat sulit melakukan transaksi dengan nilai laba
tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan
kesejahteraan kepada anggotanya. Bersikap tolak belakang dari ketentuan Pasal di atas,
Pasal 80 menentukan bahwa dalam hal terdapay defisit hasil usaha pada koperasi
simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikan Modal Koperasi .
Berkaitan dengan lembaga Credit Union, khususnya di Provinsi Kalimantan
Barat yang menjadi kontroversi, sebab Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak sama
sekali menyinggung soal Credit Union, padahal credit union berkembang sangat pesat di
provinsi tersebut. Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat lebih menyukai menggunakan
fasilitas Credit Union daripada koperasi. Tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut jika
credit union tidak dimasukkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Hal ini
SIPENDIKUM 2018
376
dikarenakan, Credit Union sangatlah berbeda dengan sistem koperasi utamanya
Koperasi Simpan Pinjam. Jika simpan pinjam di luar Credit Union modal bisa dari
pihak luar yang kemudian dipinjamkan kepada anggotanya, maka di Credit Union
bersifat swadaya, pendidikan, dan solidaritas. Pinjaman yang diberikan kepada anggota
Credit Union adalah murni dari modal yang tergabung di dalamnya dan bukan dari
pinjaman yang berasal dari pihak ketiga. Jika Credit Union telah tidak masuk dalam
Undang-Undang Perkoperasian, maka kedepan mungkin akan dibuatkan aturan yang
lebih spesifik/khusus baik dari segi hukum materiil ataupun formalnya, agar lebih
memberikan kepastian hukum.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU
Perkoperasian) lebih mengedepankan mengenai modalitas dan badan hukum koperasi
dibanding dengan aspirasi anggotanya. Hal ini bertentangan dengan filosofi koperasi
yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dari anggotanya. Padahal aspirasi
anggota bukan hanya sekadar dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan budaya yang tidak
hanya bisa dilayani dengan instrumen modal, tapi juga instrument pendidikan dan
pelayanan yang berkelanjutan. Sedangkan mengenai pengawasan memberikan saran
agar Pemerintah membentuk lembaga eksternal di luar koperasi untuk melakukan
pengawasan terhadap koperasi. Pemilihan lembaga eksternal iniuntuk menghindari
adanya konflik internal dalam tubuh koperasi. Pengawasan seharusnya dilakukan oleh
lembaga eksternal yang khusus dibentuk untuk melakukan audit sosial dan audit
keuangan.
Proses peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
dilakukan karena pemohon mengalami kerugian konstitusional. Mengenai parameter
kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang. Kerugian
konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor
006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak
dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b.
bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau
kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional
yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut :
1. Hak untuk mendapat perlindungan perlindungan negara dan hak untuk menjadi
masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
UUD 1945 yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
SIPENDIKUM 2018
377
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
2. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar
atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi: - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 33 ayat (1) UUD
1945 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: - Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja. - Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (1) Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun berdasarkan Pasal 28H
ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: (4) Setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun.
5. Hak untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Hak untuk menjalankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
menempatkan koperasi hanya sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek secara
nyata bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945. Mengakibatkan pendefinisian koperasi tersebut berakibat pada
“korporatisasi Koperasi”, yakni munculnya perusahaan yang mengaku sebagai koperasi
yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jati diri koperasi dan tidak
melakukan prinsip-prinsip koperasi serta melakukan urusan bisnis semata.
Kemudian, ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, dan Pasal 119
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perkoperasian adalah telah nyata-nyata
menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar dan
menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan
SIPENDIKUM 2018
378
pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.Di dalam keputusan Mahkamah
Konstitusi dituliskan bahwa badan hukum privat dan perorangan warga negara
Indonesia hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya UU Perkoperasian. Dasar
filosofis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perkoperasian adalah
kapitalisme yang ciri utamanya adalah pengutamaan modal dan individualisme. Berbeda
dengan koperasi, yang ciri utamanya mengutamakan kumpulan orang dan kolektivisme.
Akibatnya, hak konstitusional Para pemohon untuk melakukan usaha bersama dengan
berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
terabaikan. Lebih jauh lagi, hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat
perlindungan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD
1945 juga terampas. Dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum…” Bung Hatta mencitakan perekonomian rakyat yang
kecil-kecil hendaklah berbentuk koperasi dan mulai mengolah yang kecil-kecil pula.
Kerjasama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan koperasi memberi jaminan
bagi kedudukannya dan perkembangannya. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil itu
yang masing- masing dilaksanakan dengan aktiva yang teratur dan solidarita
perekonomian, koperasi yang kecil-kecil itu akan meningkat berangsur-angsur ke atas
sampai sanggup melaksanakan perekonomian kecil dan menengah. Akhirnya
perekonomian rakyat yang teratur dengan organisasi koperasi dapat memasuki medan
perekonomian besar, seperti yang dilahirkan oleh perkembangan organisasi koperasi di
Swedia, Denmark, dan Jerman . Dengan demikian, seharusnya negara melindungi
perekonomian rakyat yang kecil-kecil itu, yaitu koperasi. Perlindungan tersebut berupa
mempertahankan filosofi, nilai, dan prinsip koperasi dari ancaman ideologi lainnya
(antara lain kapitalisme dan komunisme). Jadi koperasi harus ditunjukkan kebersamaan
dalam menjalankan usaha.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat,
yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari definisi koperasi tersebut, maka ada lima
unsur pokok yaitu: 1) Koperasi sebagai badan usaha 2) Beranggotakan orang-seorang
bagi koperasi primer atau badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder 3) Prinsip
ekonomi sebagai dasar kegiatannya 4) Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat 5)
Berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Menurut Bung Hatta, koperasi harus tetap teguh memegang dua asas yaitu: 1)
Asas Individualitas, yaitu koperasi dan anggota koperasi harus percaya pada kekuatan
diri sendiri. 2) Asas Solidaritas, yaitu kesetiakawanan antara anggota, antara Pengurus/
Pengawas dan antara anggota dengan Pengurus / Pengawas. Nilai dasar koperasi
meliputi: 1) Keadilan 2) Persamaan 3) Saling tolong menolong Ide dasar koperasi
Indonesia meliputi: 1) Kesempatan dalam hak yang sama. 2) Pembagian pendapatan dan
kekuasaan yang adil. 3) Kesukarelaan dalam peningkatan partisipasi, komitmen dan
SIPENDIKUM 2018
379
tanggungjawab. 4) Melayani kebutuhan (ekonomi) para anggota. Mengenai etika dasar
koperasi adalah: 1) Kejujuran 2) Kemanusiaan dan Kepedulian 3) Kesetiakawanan dan
Kebersamaan 4) Kebenaran 5) Pikiran Demokrasi 6) Perilaku Kontruktif.
Prinsip-prinsip dasar koperasi Indonesia adalah: 1) Keanggotaan bersifat
sukarela dan terbuka 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3) Pembagian sisa
hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa dari masing-
masing anggota 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5) Kemandirian
6) Pendidikan Perkoperasian 7) Kerjasama antar koperasi. Tujuan didirikannya koperasi
meliputi: 1) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya 2) Membangun tatanan Perekonomian Nasional agar makin maju, adil dan
makmur Peranan Koperasi yaitu: 1) Mempertinggi kualitas kehidupan manusia
seutuhnya 2) Berupaya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
Nasional 3) Memperkokoh perekonomian rakyat Dari berbagai uraian di atas
sebenarnya ada yang istimewa dari koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya.
Menurut Soedarsono Hardjosoekarto dalam Indra Ismawan , karakteristik sebagai
pemilik sekaligus konsumen adalah ciri utama koperasi yang membedakan dengan
organisasi lain. Karakteristik itu dapat menjadi stimulan bagi munculnya rasa ikut
memiliki, yang pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan yang dinamis.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang disampaikan pada tulisan sebelumnya, peneliti
menyimpulkan bahwa para pemohon sangat dirugikan dengan adanya pergeseran
filosofi koperasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perkoperasian
yaitu dari kolektivisme menjadi kapitalisme. Dengan filosofi baru koperasi yaitu
kapitalisme maka koperasi jelas akan kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang
memang dari awalnya berpaham kapitalisme. Koperasi tidak akan mampu lagi bertahan
dalam persaingan melawan perusahaan swasta. Justru selama ini dalam sejarah koperasi,
koperasi bertahan karena koperasi mempertahankan filosofinya yang merupakan
perlawanan dari paham kapitaslime. Jadi apabila UU Perkoperasian justru filosofinya
kapitalisme maka sesungguhnya koperasi itu sudah mati. Selain itu, dengan definisi
koperasi yang didirikan oleh perseorangan, maka prinsip usaha bersama dan asas
kekeluargaan tidak akan dapat terwujud. Seharusnya, menurut asas kekeluargaan, dalam
menyelenggarakan kegiatan perekonomian ada ide tanggung jawab bersama untuk
menjamin kemajuan bagi semua orang. Tujuan memajukan usaha bersama bukannya
keuntungan pribadi, tetapi kemajuan bagi seluruh anggota koperasi. Istilah berdasarkan
atas asas kekeluargaan menunjukkan adanya landasan bagi tanggung jawab bersama
yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan bagi
setiap anggota. Dalam sifat kolektivitas inilah perbedaan antara sistem ekonomi yang
dicita-citakan yaitu asas kekeluargaan dengan sistem ekonomi yang mendasarkan pada
asas individualisme.
SIPENDIKUM 2018
380
Daftar Pustaka
Buku
Agus Salim, 2014, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus
Indonesia, Tiara Wacana, Yogya
Dochak Latief, 2000. Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global,
Muhammadiyah University Press, Surakarta.
Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal
Koperasi, 1980
Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005
Indra Ismawan, 2001. Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan
Kecil-Menengah. Penerbit Gramedia, Jakarta.
Johnny Ibrahim, (2007), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia Publishing. Kammeyer, Ritzer dan Yetman, 1990, Sociology,
Experiencing Changing Society, Allyn and Bacon, London
Mahmud Thoha (Penyunting). 2002. Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan
Ekonomi Kerakyatan. Penerbit Pustaka Quantum, Jakarta.
R. Soeroso, cetakan keempatbelas, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Suratal HW. 1993. Koperasi Di Antara Idealisme dan Realisme. Undip, Semarang
Jurnal
Bambang Supriyanto, Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media
Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Jurnal
Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, Nopember 2007
Purbayu Budi Samosa, Eksistensi Koperasi Peluang dan Tantangan Di Era Pasar
Global, Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 1 No. 2 / Desember 2004.
Artikel Internet
Berdikari, Undang-Undang Perkoperasian Masih Dianggap Warisan Kolonial, 2013,
http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130427/uu-perkoperasian-
dianggap-masih-warisan-kolonial.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2018.
Irwan Walik (Kompasiana), Pemerintah yang Tidak Pro-Rakyat, 2013,
http://hukum.kompasiana.com/2013/01/04/pemerintahan-yang-tidak-pro-rakyat-
516368.html, diakses 7 Desember 2015.
top related