s i l a b i a. identitas mata kuliah nama mata kuliah...
Post on 06-Mar-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
S I L A B I
A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH STATUS MATA KULIAH : WAJIB LOKAL KODE MATA KULIAH : HKN4102 JUMLAH SKS : 2 (DUA) PRASYARAT : HTN, HAN SEMESTER SAJIAN : SETIAP SEMESTER
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah.
C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori dan hukum pemerintahan daerah untuk menganalisis problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I: PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR
a. Urgensi dan Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah;
b. Penjelasan Silabi dan SAP; c. Kontrak Belajar.
2. LEVEL KOMPETENSI II: PILIHAN BENTUK NEGARA
a. Cita Negara Persatuan; b. Bentuk Negara Kesatuan; c. Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi,
Asas Dekonsentrasi dan Asas Pembantuan.
3. LEVEL KOMPETENSI III: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)
a. Prinsip pembagian daerah; b. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan asas musyawarah; c. Prinsip penghargaan terhadap hak asal usul
bersifat istimewa; d. Pemerintahan otonomi dan administrasi belaka.
4.LEVEL KOMPETENSI IV: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)
a. Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota);
b. Lembaga-lembaga Daerah; c. Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d. Hubungan antara pusat dan daerah:
- Hubungan keuangan - pelayanan umum - pemanfaatan sumber daya alam - hubungan wewenang
e. penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa;
f. penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat;
5. LEVEL KOMPETENSI V: SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. Desentralisatie Wet 1903 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 e. PENPRES Nomor 6 Tahun 1959 f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
6. LEVEL KOMPETENSI VI: IMPLIKASI OTONOMI DAERAH a. Implikasi otonomi daerah di bidang politik;
- Partai Politik dan Pilkada Langsung - Hubungan DPRD dan Kepala Daerah - Perangkat Daerah (Distribusi Kewenangan
Kepala Daerah) - Pemekaran Daerah
b. Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; - Kerjasama antar daerah - Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan
kerjasama antar daerah c. Implikasi otonomi daerah di bidang hukum;
- Hubungan Antar Lembaga di Daerah
- Peraturan Daerah dan Produk Hukum Otonomi Khusus
- Peraturan Kepala Daerah
7. LEVEL KOMPETENSI VII: HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA
a. Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa
b. Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam hal: - Kewenangan - Keuangan - Pertanggungjawaban - Pengawasan
BAHAN PUSTAKA Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah Abdul Aziz dan David D. Arnold, Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman
Negara-negara Asia, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003 Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan Perimbangan
Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari Daerah,
Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008 Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah
Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2005 Henry Maddick, Desentralisasi dalam Praktek, Pustaka Kendi, Yogyakarta,
2003 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat
Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,
Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta,
Yogyakarta, 1993 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan
Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Susi Dwi Harijanti (Editor Utama) Dkk, Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL), Rosda Karya-PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, 2011
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Tumpal P. Saragi, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation,IRE Press, Yogyakarta, CV. Cipiruy, Jakarta, 2004
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
S A P (SATUAN ACARA PERKULIAHAN)
A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH STATUS MATA KULIAH: WAJIB LOKAL KODE MATA KULIAH : HKN4102 JUMLAH SKS : 2 (DUA) PRASYARAT : HTN, HAN SEMESTER SAJIAN : SETIAP SEMESTER
B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah.
C. KOMPETENSI MATA KULIAH
Mahasiswa mampu memahami asas, teori dan hukum pemerintahan daerah untuk menganalisis problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
D. LEVEL KOMPETENSI
1.LEVEL KOMPETENSI I: PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR
a.Urgensi dan Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah;
b.Penjelasan Silabi dan SAP; c.Kontrak Belajar.
2.LEVEL KOMPETENSI II: PILIHAN BENTUK NEGARA
a.Cita Negara Persatuan; b.Bentuk Negara Kesatuan;
c.Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Pembantuan.
3. LEVEL KOMPETENSI III: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)
a. Prinsip pembagian daerah; b. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan asas musyawarah; c. Prinsip penghargaan terhadap hak asal usul
bersifat istimewa; d. Pemerintahan otonomi dan administrasi belaka.
c.
4.LEVEL KOMPETENSI IV: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)
a.Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Lembaga-lembaga Daerah; c.Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Hubungan antara pusat dan daerah:
- Hubungan keuangan - Pelayanan umum - Pemanfaatan sumber daya alam - Hubungan wewenang
e.Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f.Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat;
5. LEVEL KOMPETENSI V: SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. Desentralisatie Wet 1903 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 e. PENPRES Nomor 6 Tahun 1959 f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
6. LEVEL KOMPETENSI VI: IMPLIKASI OTONOMI DAERAH a.Implikasi otonomi daerah di bidang politik;
- Partai Politik dan Pilkada Langsung - Hubungan DPRD dan Kepala Daerah - Perangkat Daerah (Distribusi Kewenangan Kepala Daerah) - Pemekaran Daerah
b.Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; - Kerjasama antar daerah - Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan kerjasama antar daerah
c.Implikasi otonomi daerah di bidang hukum; - Hubungan Antar Lembaga di Daerah
- Peraturan Daerah dan Produk Hukum Otonomi Khusus - Peraturan Kepala Daerah
7. LEVEL KOMPETENSI VII: HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA
a.Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa b.Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam hal:
- Kewenangan - Keuangan - Pertanggungjawaban - Pengawasan
E. 1. Mata Kuliah:
Hukum Pemerintahan Daerah
LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR
Waktu: Minggu I / Pertemuan
ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI: a. Urgensi dan Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah; b. Penjelasan Silabi dan SAP; c. Kontrak Belajar.
TUJUAN PEMBELAJARAN: a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Ruang lingkup perkuliahan
INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Hukum Pemerintahan
Daerah; b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Hukum
Pemerintahan Daerah.
METODE PEMBELAJARAN: a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi kuliah Hukum
Pemerintahan Daerah.
EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari Daerah,
Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008 Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi
Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2005 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat
Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,
Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta,
Yogyakarta, 1993 R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-
LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Fokus Media, 2003 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
E. 2. Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah
LEVEL KOMPETENSI II PILIHAN BENTUK NEGARA
Waktu: Minggu II,III/ Pertemuan
ke-2,3
SUB-SUB KOMPETENSI: a.Cita Negara Persatuan; b.Bentuk Negara Kesatuan; c.Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Pembantuan.
TUJUAN PEMBELAJARAN: a. Mahasiswa memahami cita negara persatuan dan bentuk negara
kesatuan; b. Mahasiswa memahami kerangka negara kesatuan yang menggunakan
asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.
INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan cita negara persatuan dan bentuk
negara kesatuan; b. Mahasiswa dapat menjelaskan kerangka negara kesatuan yang
menggunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.
METODE PEMBELAJARAN: a. Ceramah; b. Diskusi.
EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).
BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari
Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
E. 3. Mata Kuliah: Hukum pemerintahan daerah
LEVEL KOMPETENSI III PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)
Waktu: Minggu IV,V/
Pertemuan ke-4,5
SUB-SUB KOMPETENSI : a.Prinsip pembagian daerah; b.Prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas musyawarah; c. Prinsip penghargaan terhadap hak asal usul bersifat istimewa; d.Pemerintahan otonomi dan administrasi belaka.
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami Prinsip pembagian daerah; b. Mahasiswa mampu memahami Prinsip penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan asas musyawarah; c. Mahasiswa mampu memahami Prinsip penghargaan terhadap hak asal
usul bersifat istimewa; d. Mahasiswa mampu memahami Pemerintahan otonomi dan administrasi
belaka.
INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip pembagian daerah; b. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan asas musyawarah; c. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip penghargaan terhadap hak
asal usul bersifat istimewa; d. Mahasiswa dapat menjelaskan Pemerintahan otonomi dan
administrasi belaka.
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi.
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).
BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari
Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
E. 4. Mata Kuliah: Hukum pemerintahan daerah
LEVEL KOMPETENSI IV PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)
Waktu: Minggu VI, VII/ Pertemuan
ke-6 dan 7
SUB-SUB KOMPETENSI : a.Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Lembaga-lembaga Daerah; c.Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Hubungan antara pusat dan daerah: - Hubungan keuangan - Pelayanan umum - Pemanfaatan sumber daya alam - Hubungan wewenang e.Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f.Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.
TUJUAN PEMBELAJARAN : a.Mahasiswa mampu memahami Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Mahasiswa mampu memahami Lembaga-lembaga Daerah; c.Mahasiswa mampu memahami Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Mahasiswa mampu memahami Hubungan antara pusat dan daerah; e.Mahasiswa mampu memahami Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f.Mahasiswa mampu memahami Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.
INDIKATOR HASIL BELAJAR: a.Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga-lembaga Daerah; c.Mahasiswa dapat menjelaskan Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan antara pusat dan daerah; e. Mahasiswa dapat menjelaskan Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f. Mahasiswa dapat menjelaskan Mahasiswa mampu memahami Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi.
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).
BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari
Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
E. 5. Mata Kuliah: Hukum pemerintahan daerah
LEVEL KOMPETENSI V SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH
Waktu: Minggu VIII, IX,X/
Pertemuan ke-8,9,10
SUB-SUB KOMPETENSI : a.Desentralisatie Wet 1903 b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 c.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 d.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 e.PENPRES Nomor 6 Tahun 1959 f.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 g.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 h.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 i.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami sumber hukum dan perubahan politik
hukum pengaturan pemerintahan daerah; b. Mahasiswa mampu memahami paradigma otonomi daerah.
INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber hukum dan perubahan politik
hukum pengaturan pemerintahan daerah; b. Mahasiswa dapat menjelaskan paradigma otonomi daerah.
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari
Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
E. 6. Mata Kuliah:
Hukum pemerintahan daerah
LEVEL KOMPETENSI VI IMPLIKASI OTONOMI DAERAH
Waktu: Minggu XI,XII/ Pertemuan
ke-11,12
SUB-SUB KOMPETENSI : a.Implikasi otonomi daerah di bidang politik; - Partai Politik dan Pilkada Langsung - Hubungan DPRD dan Kepala Daerah - Perangkat Daerah (Distribusi Kewenangan Kepala Daerah) - Pemekaran Daerah b.Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; - Kerjasama antar daerah - Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan kerjasama antar daerah c.Implikasi otonomi daerah di bidang hukum; - Hubungan Antar Lembaga di Daerah - Peraturan Daerah dan Produk Hukum Otonomi Khusus - Peraturan Kepala Daerah
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa dapat memahami implikasi otonomi daerah di bidang politik, sosial budaya, dan hukum.
INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat menjelaskan implikasi otonomi daerah di bidang politik, sosial budaya, dan hukum.
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari
Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
E. 7. Mata Kuliah: Hukum pemerintahan daerah
LEVEL KOMPETENSI VII HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA
Waktu: Minggu XIII dan XIV /
Pertemuan ke-13 dan ke-14
SUB-SUB KOMPETENSI : a.Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa b.Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam hal: - Kewenangan - Keuangan - Pertanggungjawaban - Pengawasan
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi
Asli Desa b. Mahasiswa dapat memahami Hubungan Pemerintahan Daerah dengan
Pemerintahan Desa
INDIKATOR HASIL BELAJAR : a.Mahasiswa dapat menjelaskan Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa b.Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa.
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi.
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari
Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981
Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981
Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
top related