rencana kerja 2019 - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/renja capil 2019.pdfkata...
Post on 29-Mar-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Daftar Isi
Kata Pengantar .........................
...
i
Daftar Isi .........................
...
ii
BAB I Pendahuluan .........................
.
1
1.1 Latar Belakang ........................... 11.2 Landasan Hukum ........................... 41.3 Maksud dan Tujuan ........................... 61.4 Sistematika ........................... 7BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun
Lalu
.........................
...
10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra OPD
........................... 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ........................... 102.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi OPD
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Hasil Kritis yang terkait dengan pelayanan
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi OPD
2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi
dan misi kepala daerah terhadap capaian
program nasional/internasional
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam
meningkatkan pelayanan OPD
2.3.5 Formulir Isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
15
16
16
17
17
19
ii
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
........................... 20
BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan .........................
...
21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................... 213.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
........................... 22
3.3 Program dan Kegiatan
3.3.1 Program
3.3.2 Kegiatan
........................... 23
23
24BAB IV Penutup .........................
...
33
..
iii
KATA PENGANTAR
Assalamu’laikum Wr.Wb
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, serta berkat
rahmat dan karunia-Nya, Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Tahun
Anggaran 2019. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan
organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Stategis
Nasional Kementrian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Padang tahun 2018-2019 serta Rencana Stategis (RENSTA) OPD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang 2018-2019.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami, dimana
dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD(RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2019 masih terdapat kekurangan, maka
untuk itu dengan kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dan masukan
untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil 1 (satu) tahun kedepan nantinya agar lebih terarah, efektif, terpadu dan
terstruktur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program
Pembangunan yang telah ditetapkan.
Padang, Januari 2018Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Drs. WEDISTAR, MMPembina Utama Muda
NIP. 19630303 198603 1 003
i
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD
Dalam Rencana Stategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Tahun 2018-2019 yang menjadi tujuan utama adalah
meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan kepada Masyarakat
serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan dokumen
kependudukan,sehingga berbagai sasaran dan program dapat di
capai.Sedangkan Prioritas Program Renstra yaitu Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun
2018-2019 merupakan dokumen perencaan pembangunan yang memberikan
arah kebijakan keuangan daerah,strategi pembangunan daerah,sasaran saran
strategis serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program
pembangunan selama 5 Tahun.
Hasil yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017
bersarkan Laporan Perkembangan Pelaksaan Program dan Kegiatan
Pembangunan (Realisasi fisik dan Keuangan),Keadaan Bulan Desember 2017
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10
No Kegiatan Keluaran Hasil
Realisasi
Fisik
(%)
Keu
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Rp. 2.750.000,-
Jumlah materai 6000/3000 yang dibeli dan jumlah surat/paket yang dikirim
Tersedianya SPJ Administrasi Perkantoran dan terkirimnya surat/paket
100 100
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp. 511.200.000.-
Pembayaran rekening telpon,listrik dan internet/jaringan/faksimil
Lancarnya jaringan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas
100 92,86
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Rp. 10.000.000,-
Jumlah pajak kendaraanroda empat 4 unit dan roda dua `4 unit yang dibayar
Lancarnya operasional kendaraan dinas
100 75,66
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Rp. 35.240.000,-
Jumlah komputer/laptop/printer/genset yang diperbaiki
Lancarnya pelaksanaan tugas
100 91,72
5 Penyediaan alat tulis kantor
Rp. 43.320.000,-
Jumlah alat tulis kantor(ATK
) yang dibeli
Lancarnya pelakskanaan tugas
100 99,70
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rp. 65.072.440,-
Jumlah barang cetakan yang di cetak
Lancarnya pelaksanaan tugas
100 97,38
7 Penyediaan komponeninstalasi listrik / penerangan bangunankantor
Rp. 5.000.000,-
Jumlah komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas
100 99,70
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli
Lancarnya pelaksaan tugas
100 92,81
11
Rp. 162.000.000,-
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Rp. 2.500.000,-
Jumlah peralatan rumahtangga yang dibeli
Tersedianya peralatan rumah tangga
100 99,80
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan
Rp. 11.115.000,-
Jumlah media untuk mendapatkan informasi
Terpenuhinya informasi melalui media masa
100 99,69
11 Penyediaan makanan dan minuman
Rp. 23.826.000,-
Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu
100 99,50
12 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
Rp. 205.000.000,-
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan
Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah
100 98,42
13 Penyediaan Alat Kebersihan
Rp. 5.000.000,-
Jumlah alat kebersihan yang tersedia
Pelayanan yang prima (cepat dan tepat)
100 100
14 Penyediaan jasa pelayanan publik
Rp. 20.765.520,-
Jumlah pelaksanan pelayanan administrasi dan pelayanan kantor
Lancarnya pelaksanan tugas administrasi perkantoran
100 86,68
15 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Rp. 48.896.560,-
Jumlah pelaksanan pelayanan administrasi kantor dan pelayanan dokumen kependudukan
Terbantunya pelaksanatugas perkantoran
100 83,03
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi
Fisik Keu
12
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1 Pengadaan Mebeleur
Rp. 74.750.000,-
Jumlah mobileur yang diadakan
Tersedianya mobileur 100 97,28
2 Pemelihararutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Rp. 278.673.000,-
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Lancarnya pelaksanaan tugas
100 88,64
3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Rp. 18.750.000,-
Jumlah peralatan kantoryang dapat diperlihara
Berfungsinya peralatan AC dan genset dengan baik
100 97,84
4 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
Rp. 10.500.000,-
Jumlah mobiler yang meja dan kursi
Lancarnya pelaksanan tugas
100 100
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
No Kegiatan Keluaran Hasil
Realisasi
Fisik
(%)
Keu
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp. 25.000.000,-
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja
Meningkatknya akuntabilitas /pertanggung jawaban keuangan kantor
100 99,46
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
No Kegiatan Keluaran Hasil
Realisasi
Fisik
(%)
Keu
(%)
13
1 2 3 4 5 6
1 Implementasi sistem administrasi kependuudkan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Rp. 143.780.000,-
Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan berbasisSIAK
Tersedianya database yang akurat untuk semua kegiatan
100 95,80
2 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Interfase tahap awal) NIK
Rp. 71.620.000,-
Pelaksanaan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK
Terpenuhinya akses data pada instansi yang telah dilakukan perjanjian kerja samanya
100 86,94
4 Pelayanan Akta Catatan Sipil
Rp. 394.557.000,-
Pelayanan akta-akta catatan sipil
Pelayanan dibidang pencatatan sipil
100 99,80
5 Pemeliharaan, pengelolaan, dan penyimpanan arsip akta catatan sipil
Rp. 108.111.000,-
Terpeliharanya arsip dan dokumen kependudukan
Meningkatnya sistem pengolahan kearsipan dokumen kependudukan
100 -
7 Sosialisasi peraturan perundang-undangan kependudukan
Rp. 184.750.000,-
Sosialisasi peraturan perundang-undang dibidang kependudukan
Bertambahnya pemahaman masyarakat arti pentingnya dokumen kependudukan
100 97,73
9 Perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan berbasis SIAK
Rp. 314.278.000,-
Perekaman dan percetakan dokumen kependudukan KTP-el
Terlaksananya perekaman dan tercetaknya KTP-el
100 98,09
10 Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)
Rp. 256.915.000,-
Pelayanan unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling
Pelayanan unit pendaftaran pendudukdan penatatan sipil keliling (UP3SK)
100 94,12
14
13 Pemuthakiran data akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital
Rp. 125.000.000,-
Terwujudnya backup data akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital
Tersimpannya dokume akta dalam bentuk bacup secara digital
100 98,03
Pemuktahiran data kematian, perkawinan,perceraian melalui program SIAK
Rp. 150.000.000,-
Jumlah pendataan data kematian, perkawinan, perceraian dan kelahiran
Tersedianya data kematian, perkawinan,perceraian dan kelahiran
100 95,32
Pelayanan dan Pendaftaran Mutasi Penduduk
Rp. 389.562.500,-
Jumlah dokumen pendaftaran dan mutasipenduduk yang dilayani
Pelayanan pendaftarandan mutasi penduduk
100 99,77
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK Non Fisik)
Rp. 1.588.069.000,-
Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Terlaksananya pelayanan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP- el
100 97,96
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasrkan Asaz Desentralisasi dan
tugas pembantuan bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. Salah satu produk
berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda
penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki
dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan
ketertiban, agama, sosial, budaya dan lain-lain.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas
dan fungsi ORGANISASI PERANGKAT DAERAH sampai saat ini antara lain masih
belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas
terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan
belum tertibnya penertiban dokumen kependudukan secara keseluruhan. Hal ini15
dapat dilihat dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih
rendah terhadap,misalnya :
Kepemilikan Akta Kelahiran Penerbitan Akte Kematian Diketahui Adanya Ketidaksesuaian Nama Pada Dokumen Kependudukan
Dengan Dokumen Lain Dan Lain-Lain.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan
sipil dan hasil kritis yang terkait dengan pelayanan dinas
kependudukan dan pencatatan sipil
Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2017 adalah
baik dengan presentase fisik kegiatan sebesar 100,00% dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 5.094.106.461,-(96,37%).
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan
kependudukan dan catatan sipil antara lain :
1. Masih belum tersedianya dana untuk pembangunnan gedung kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Sedangkan untuk
pembuatan DEDnya telah diselesaikan pada tahun anggaran 2015.2. Masih kurangnya jumlah petugas pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat adanya PP No. 48 Tahun
2005 yang melarang penambahan tenaga honorer/Pegawai
harianlepas (PHL)di daerah.3. Masih kurangnya kemampuanteknis dan SDM terutama dalam
teknologi Informasi.4. Belum cukupnya sarana dan prasarna untuk menunjang pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
16
2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala
Daerah,Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional
Pencapaian Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Padang akan sangat
memberikan konstribusi positif terhadap pencapaian Visi Kepala
Daerah,dimana Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang itu sendiri Adalah :”Terwujudnya Pelayanan Admistrasi
Kependudukan Berbasis SIAK Secara Tertib Tahun 2018”
2.3.4 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD
Peluang
(Opportunities)
- Adanya UU no.23
Thn 2014 Ttg
perubahan UU No 23
Thn 2006 Ttg
adm.kependudukan.
-Adanya dukungan scr
nasional Ttg
penerapan KTP-el
-Kerjasama Kec dan
Kel yang baik
-Dukungan instansi
berwenang lainnya
-Situasi dan kondisi
kota yang cukup
kondusif
-Adanya kesempatan
mengikuti pendidikan
Ancaman(Threets)
-Keadaan ekonomi yg
cenderung terpuruk
- rendahnya
kesadaran
masyarakat akan
pentingnya Adm
Kependudukan dan
pencatatan sipil
-Adanya persepsi
masyarakat tentang
sulitnya pengurusan
Adm. Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
-Adanya potensi
tindak kejahatan
penyalahgunaan
dokumen
kependudukan
17
EFAS
IFAS
dan pelatihan
-Perkembangan
teknologi dan
informasi
Kekuatan(Stengths)
-Telah dibentuknya
DisdukCapil
-Adanya UU,PP dan
Pilpres Ttg
Adm.kependudukan
dan pencatatan sipil
-Adanya perda yang
mendukung
pelaksanaan tupoksi
pelayanan
admistrasi
kependudukan.
-Adanya kebijakan
nasional yang
mendukung program
usaha kependudukan
dan pencatatan sipil
-adanya komitmen
pimpinan dan
seluruh karyawan
dalam memberikan
pelayanan yang
profesional
Srategi SO
-Melaksanakan
peraturan perundang-
undangan dan
peraturan lainnya yg
sudah ada
-Melaksanakan
program-program
Nasional
-meningkatkan
komitmen untuk
memberikan
pelayanan yang
terbaik
Stategi WO
-Menigkatkan
profesionalisme
aparatur dengan
mengikuti pendidikan
dan pelatihan
-Menigkatkan sarana
dan prassarna
pendukung pelayanan
-Meningkatkan sistem
Teknologi Informasi
18
Adanya dukungan
dana
Kelemahan
(Weakness)
-Kurangnya SDM
pengelola Adm
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dari
segi kualitas dan
kuantitas
-Sarana dan
prasarana yang
masih kurang
menunjang
-Masih belum
memadainya sistem
Teknologi Informasi
-Belum adanya ISO
-Belum adanya SPM
-Belum adanya SOP
Strategi ST
-Meningkatkan
sosialisasiTtg Adm
Kependudukandan
pencatatan sipil
-Meningkatnya
koordinasi dengan
instansi terkait
-Meningkatnya
Kosnsistensi dan
komitmen pelayanan
-Menyusun SOP
-Menyusun SPM
-Menyusun ISO
Strategi WT
-Meningkatnya SDM
yg berkualitas
-Meningkatnya
kerjasama dan
koordinasi dengan
stakholder terkait
-Menigkatkan
sosialisasi dan
informasi
kependudukan daan
pencatatan sipil
kepada masyarakat
Catatan : IFAS = internal strategic factor analysis summary
EFAS = external strategic factor analysis summary
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan
Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan
Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan
Dari isu-isu tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan
rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :
1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
19
merupakan reformasi mendasar pengelolaan admistrasi kependudukan
dan pencatatan sipil secara modern ssesuai dengan standart
internasional yang telah disepakati bersama dan harus disukseskan.2. Penerapam Kartu Tanda Penduduk Electronik (KTP-el) merupakan
program dan strategis pemerintah secara nasional untuk menertibkan
administrasi kependudukan3. Dengan adanya penyusunan Detail Engenering Design (DED)tahun
anggaran 2015, maka mohon dukungan dari Bapak/Ibuk mengambil
kebijakan untuk dapat lagi merealisasi gedung kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang permanen dilingkungan
perkantoran Air Pacah, karena saat ini kta masih memanfaatkan
pinjaman gedung bekas ex.SMA 1 Padang dulu.
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunan Rencana Kerja 2019, dimana kegiatan yang diusulkan
adalah merupakan program dan kegiatan dalam rangka agar masyarakat
dapat dengan mudah mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah,
cepat dan dapat dilayani dengan baik. Program sangat mendukung tesebut
adalah penataan administrasi kependudukan dan dilaksanakan dengan
beberapa kegiatan seperti yang ditampilkan pada Rumusan Rencana
Program Dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019 Dan Perkraan Maju Tahun 2020 (Rancangan Awal)Kota
Padang (Terlampir).
20
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dan Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Terdiri dari :
1. Kepala Dinas2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Kasubag Perencanaanb. Kasubag Keuanganc. Kasubag umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan :a. Kepala Seksi Identitas Pendudukb. Kepala Seksi Pindah Datang Pendudukc. Kepala seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :a. Kepala Seksi Kelahiranb. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraianc. Kepala Seksi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan dan
Kematian5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :
a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukanb. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukanc. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi dan Komuikasi.6. Bidang Pemanfaatan Data Informasi dan Inovasi Pelayanan
a. Kepala Seksi Kerjasamab. Kepala seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukanc. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi
Kependudukan.
1
Dalam Melaksanakan Tugas menyelesaikan Fungsi :
a. Penyusunan Program dan Anggaran ;b. Pengelolaan Keuangan ;c. Pengelolaan Perlengkapan,urusan tata usaha,rumah tangga dan
barang milik negara;d. Pengelolaan urusan ASN ;e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,pencatatan
sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan,pemanfaatan
data dan dokumen kependudukanserta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan ;f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftran
penduduk,pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi
kependudukan,kerja sama pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan adminstrasi kependudukan;g. Pelaksanaan Pelayanan pendaftaran penduduk;h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;j. Pelaksanaan kerja sama admistrasi kependudukan;k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;l. Pelaksanaan inovasi pelayanan admistrasi kependudukan;m. Pembinaan,koordinasi,pengendalian bidang adminstrasi
kependudukan;n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,dan o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka
pendek. Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan
setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang
2
disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada
RKPD. Rencana Kerja (Renja-OPD) merupakan dokumen rencana kerja
yang disusun oleh OPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja OPD
disusun guna melaksanakan Renstra-OPD tahun rencana yang
dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan
pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan
terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program
dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen
rencana tahunan OPD.
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tahun
2019 ini selaras dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yaitu : 1)Tertib
Database, 2).Tertib Nomor Induk Kependudukan 3).Tertib Dokumen
kependudukan.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil ditujukan dalam rangka pencapaian target-target
pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang telah dituangkan
dalam Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas.
Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Terwujudnya
Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK secara Tertib
2018”,dengan Misi Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan
yang Akurat Tertib dan Aman
Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun
sebelumnya.2. Penserasian rencana program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dengan rencana program/kegiatan hasil Forum OPD Kota
Padang.3. Penajaman Rencana Organisasi Daerah (OPD) Tahun 2019 dilakukan
dalam forum gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk
3
menampung aspirasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja
yang telah disusun.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berlandaskan :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2056 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
124,Tambahan Lembaran Negara nomor 4674)sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Tahun 2013 Nomor 232),Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5475);5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5597),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 4
Negara 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028);9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4405);10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nmor
104,Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan
Keterangan Pertanggung jawaban Kepla Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 15.Peraturan Menteri Dalalm Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan,Pengendallian dan Evaluasi rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017(berita Daerah Tahun 2016
Nomor 518);17.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota Padang Tahun 2004-
2020(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);18.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2008 Nomor 1);19.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah kota Padang Tahun 2004-
2019(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6);20.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);21.Peraturan Darag Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(berita
Daerah Tahun 2015 Nomor 62)’22.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.23.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
Pembangunan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Catatan sipil bagi para penyelenggara dilingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas
pemerintah dan pembangunan.
Sedangkan Tujuan penyusunan rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan Pelaksanaan
pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat
dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih berdayaguna
dan berhasil serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
6
1.4 Sistematika Penulisan
Bab 1 Pendahuluan terdiri dari
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Rencana kerja
(Renja) OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara
Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dan dokumen
lainnya serta tindak lanjut nya dengan proses penyusunan APBD.
1.2 Landasan Hukum
Menjelaskan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur OPD,
Kewenangan OPD serta pedoman yang akan menjadi acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan Maksud dan Tujuan dari pada penyusunan Renja OPD
1.4 Sistematikan Penulisan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga
substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD.
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan
7
(tahun 2017) mengacu pada APBD tahun berjalan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian terget Renstra
OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD. Berisikan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan OPD/OPD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD/OPD.
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah
dan visi misi Renstra OPD, terhadap capaian program
nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
OPD/OPD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,
dimana dalam hal ini menguraikan hasil kajian terhadap
program dan kegiatan yang diusulkan dari kelompok terkait
(masyarakat, LSM, pemangku kepentingan, perguruan
tinggi maupun kecamatan) berdasarkan hasil musrenbang
kelurahan/kecamatan.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
8
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD;Perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra OPD.
3.3 Program dan Kegiatan;Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan dan rekapitulasi program kegiatan yang sesuai dengan
formar aplikasi e-planning.
Bab IV Penutup
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Negara Indonesia merupakan negara urutan keempat di duni dengan
besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan
administrasi kependudukan secara tertib, teratur serta berkesinambungan
dan modern mencapai tertib database, tertib Nomor Induk
Kependudukan(NIK) dan tertib dokumen kependudukan merupakan
keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan secara sebagian-
sebagian tapi harus mengacu pada Visi, Misi, dimana Visinya yaitu :”
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK
Secara Tertib Tahun 2018”. Berdasarkan pada peraturan daerah kota
padang tahun 2015-2019 (lembaran daerah tahun 2014 nomor 6, Rencana
Kerja ORGANIASASI PERANGKAT DAERAH Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019 merupakan imlementasi dari kebijakan pemerintah kota padang.
Berpedoman kepada Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-
undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas dasar Undang-undang
no 23 tahu 2006 tentang Administrasi kependudukan serta berbagai aturan
dibawahnya. Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2019
merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan
Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :
1. Pemuktahiran Data Penduduk2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)3. Penerapan KTP Elektronik4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “semua Anak Indonesia
Tercatat Kelahirannya”.5. Integrasi Data Kependuduka6. Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk
Kependudukan
(NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki
tahap pelayanan reguler. Diawali di tahun 2014 dengan langkah-langkah
persiapan, Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk,
terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan
21
reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak
atau hilang.
Kebijakan Dalam Pencatatan Sipil ,Sesuai Dengan Rencana Strategis
Sipil “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya” menggambarkan betapa
pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula
bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan
pengadilan, berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi bahwa pasal 32
ayat (2) undang-undang nomor 23 tentang administrasi kependudukan,
bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih
dari 1 tahun, tidak harus melalui penetapan pengadilan, akan tetapi dengan
penetapan kepala instansi pelaksana.
Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak
Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang
kuat dari pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat
kota sampai di tingkat kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan
pentingnya memiliki akta kelahiran.
3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1. Tujuan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Tujuan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai
berikut :
1. Menigkatkan kualitas database kependudukan 2. Mengembangkan system informasi admistrasi kependudukan3. Menigkatkan kualitas pelayanan pendaftaran pencatatan
penduduk dan pencatatan sipil4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam
kepemilikan dokumen kependudukan6. Meningkatkan Penataan dokumen kependudukan7. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
2. Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1. Meningkatkan kualitas database kependudukan yang lengkap,benar
dan akurat serta akuntable2. Menigkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan data berbasis
(SIAK)3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang transparan dan professional4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur,memiliki integritas
dan professional
22
5. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam
memiliki dokumen kependudukan.6. meningkatnya penataan dokumen secara menyeluruh
3.3 Program dan Kegiatan
3.3.1 Program
A. Program Layanan Administrasi Kependudukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang, sebagai instansi
pelayanan masyarakat maka dituntut untuk dapat memberikan yang baik
kepada masyarakat yang merupakan icon pelayanan pemrintah daerah.
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
peningkatan Mengingat tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kota padang dibidang pelayanan maka diperlukan sarana
dan prasarana yang representatif agar dapat memberikan palayanan yang
cepat dan akurat.
C. Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur Agar menjadi pelayanan yang baik dan professional sesuai dengan visi
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang adalah salah
satunya dengan meningkatkan disipiln dan kinerja aparatur dalam hal
melayani dan juga penampilan.
D. Program Penigkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian
KinerjaUntuk meningkatkan pertanggung jawaban laporan keuangan secara
administrasi dengan baik setiap bulannya sehingga laporan akhir tahun
dapat diselesaikan.
E. Program Penataan Administrasi KependudukanPengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar
nasional dan internasional ,demikian juga dengan Database
kependudukan yang belum akurat, yang akan berakibat negatif diberbagai
bidang. Maka diharapkan semua tertib administrasi kependudukan
masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan tersedia Database
kepedudukan yang akuntabel.
3.3.2 Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah materai yang dibeli, jumlah surat/barang yang
23
dikirim
Hasil : Lancarnya administrasi perkantoran,selama 12
bulan Sumber Dana : PAD
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Keluaran : Jumlah pembayaran rekening listrik, Hasil : Lancarnya jaringan telekomunikasi dalam
menunjang pelaksaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari Provinsi
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional Keluaran : Jumlah pajak kendaraan roda dua dan roda empat
yang dibayar Hasil : lancarnya operasional kendaraan dinas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari Provinsi
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang dibeli Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
6.Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Keluaran : Jumlah barang yang dicetak/difotocopy Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Keluaran : jumlah tersedianya komponen instalasi listrik
/penerangan bangunan kantor Hasil : menigkatnya pelayanan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dar provinsi
8.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang
Dibeli Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
9.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
24
10.Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan Keluaran : Jumlah media untuk mendapatkan informasi Hasil : Terpenuhinya Informasi Melalui Media Massa Sumber Dana : PAD
11.Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Hasil : Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk rapat dan
tamu Sumber Dana : PAD
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Keluaran : Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah Yang Dilaksanakan Hasil : Terpenuhinya Rapat-Rapat Dan Konsultasi Keluar
Daerah Sumber Dana : PAD
13. Penyediaan Alat Kebersihan Keluaran : Jumlah Alat kebersihan yang tersedia Hasil : Terpeliharanya kebersihan kantor Sumber Dana : PAD
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Keluaran : Jumlah Pelaksaan Pelayanan Administrasi Dan
Pelayanan Kantor Hasil : Lancarnya Tugas Pelaksanaan Administrasi Publik Sumber Dana : PAD
15.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran : Jumlah Pelaksana Pelayanan Administrasi Kantor
Dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Hasil : Terdukungnya Pelaksaan Tugas Perkantoran Sumber Dana : PAD
16.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : PAD
17. Pengadaan Mebeleur Keluaran : Jumlah mobeleur yang diadakan Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari provinsi
18.Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Keluaran : Jumlah bahan baku yang dibeli Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : PAD
25
19.Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dapat
dipelihara Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak dari provinsi
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah peralatan kantor Yang Dapat dipelihara Hasil : Bersih Dan Representatif Ruangan Gedung Kantor Sumber Dana : PAD
21.Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur Keluaran : Jumlah Mebeleur Yang Dapat dipelihara Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
22.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang dipelihara Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
23. Pengadaan Tanah Keluaran : Jumlah tersedianya tanah untuk pembangunan
kantor Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
24. Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dibangun Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
25. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Keluaran : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang
diadakan Hasil : Meningkatnya Disiplin Berpakaian Dinas Sumber Dana : PAD
26. Peningkatan Kapasitas Aparatur Keluaran : Jumlah aparatur pelayanan yang mengikuti
Bimtek Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
27.Bimbingan Teknis Bagi Petugas Register Tingkat
Kota,Kecamatan Dan Kelurahan Keluaran : Jumlah terlaksananya bimbingan teknis bagi
petugas register tingkat kota, kecamatan, dan
26
kelurahan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
28.Penyusunan-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas/Pertanggung Jawaban
Keuangan Kantor Sumber Dana : PAD
29.pelatihan tenaga pengelola SIAK dan petugas register Keluaran : Jumlah tenaga pengelola SIAK yang dilatih Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
30.implementasi sistem administrasi kependudukan
(membangun,updating dan pemeliharaan) Keluaran : Jumlah pelayanan dokumen kependudukan
berbasis SIAK yang dilatih Hasil : terciptanya database yang akurat untuk semua
kegiatan Sumber Dana : PAD
31.Pembentukan Dan Penataan Sistem Koneksi (Interphase
Tahap Awal) NIK Keluaran : Jumlah sistem koneksi yang terbangun Hasil : Terpenuhinya Akses Data Pada Instansi Vertikal
Terhadap Pelayananpendaftaran Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Sumber Dana : PAD
32.Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Data Kependudukan Keluaran : Jumlah terlaksananya monitoring dan pelaporan
kependudukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak/bukan pajak
33. Pelayanan Pendaftaran Dan Mutasi Penduduk Keluaran : Jumlah dokumen pendaftaran dan mutasi
penduduk yang dilayani Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
34. Pelayanan Akta Catatan Sipil Keluaran : Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan Hasil : Terwujudnya Pelayanan Dalam Penerbitan Akta –
27
Akata Catan Sipil Sumber Dana : Bagi hasil pajak/bukan pajak
35. Pemeliharaan, Pengelolaan, Dan Penyimpanan Arsip Akta
Catatan Sipil Keluaran : Jumlah Arsip Dan Dokumen Kependudukan Serta
Buku Register Yang Dapat Dijilid Hasil : Meningkatnya Sistem Pengelolaan Arsip
Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil Sumber Dana : PAD
36.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kependudukan Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Dibidang Kependudukan Hasil : Bertambahnya Pemahaaman Masyarakat Arti
Pentingnya Dokumen Kependudukan Sumber Dana : Bagi hasil pajak/bukan pajak
37.Penyediaan Blanko Kartu Keluarga Dokumen Kependudukan Keluaran : Jumlah tersedianya Blanko Kartu Keluarga Dan
Dokumen Kependudukan Lainnya Hasil : Tersedianya blanko kartu kelurga dan dokumen
kependudukan Sumber Dana : PAD
38.Pengadaan Bahan Personilisasi Percetakan KTP-El Keluaran : Jumlah Tersedianya Bahan Pencetakan KTP-El Hasil : tersedianya bahan-bahan pencetakan KTP-el Sumber Dana : PAD
39. Pencetakan Dokumen Kependudukan Berbasis SIAK Keluaran : Jumlah Pencetakan dokumen kependudukan
dalam bentuk KTP-El Hasil : Tercetaknya KTP-el untuk masyarakat Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak
40. Unit Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Keliling
(UP3SK) Keluaran : Jumlah Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Keliling yang terlaksana
Hasil : Mudahnya Masyarakat Dalam Pengurusan
Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Melalui UP3SK Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak
28
41. Pemutakhiran akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital Keluaran : Jumlah terwujudnya backup data catatan sipil
dalam bentuk arsip digital Hasil : Tersimpan Back Up Data Akta Catatan Sipil Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak
42. Pemukhtahiran Data Kematian,Perkawinan,Dan Perceraian
Melalui Program SIAK Keluaran : Jumlah Pendataan
Data,Kematian,Perkawinan,Dan Perceraian Hasil : Tersedianya Data Yang Valid Tentang
Kematian,Perkawinan Dan Perceraian Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak
43.Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Keluaran : Jumlah Terlaksananya koordinasi tentang
kebijakan kependudukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
44.Pengadaan sistem informasi dinas kependudukan dan
pencatatan sipil Keluaran : Jumlah informasi yang diakses masyarakat Hasil : Tersedianya informasi bagi masyarakat Sumber Dana : PAD
45.Pengembangan Database Kependudukan Keluaran : Jumlah tersedianya database kependudukan
dinamis dan cepa Hasil : Tersedianya laporan adminduk Sumber Dana : PAD
46.Penyusunan Buku Profil Kependudukan Keluaran : Jumlah data yg tersaji dalam buku profil
kependudukan Hasil : Tersedianya profil kependudukan Sumber Dana : PAD
47. Sosialisasi kebijakan kependudukan Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi tentang kebijakan
penududukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
48. Perekaman data penduduk wajib KTP elektronik Keluaran : Jumlah data penduduk yang terekam Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
29
49. Pemanfaatan data dokumen dengan instansi terkait Keluaran : Persentase terciptanya kerjasama kependudukan
dan pencatatan sipil dengan instansi terkait
Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak
50. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kearsipan Capil Keluaran : Jumlah tersedianya pengelola kearsipan capil
yang handal Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
51. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Keluaran : Jumlah pencetakan kartu dentitas anak Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : Bagi hasil pajak/Bukan Pajak
52. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) (DAK Non Fisik) Keluaran : Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : DAK Non Fisik
53. Penyusunan Kebijakan Kependudukan Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi tentang kebijakan
kependudukan Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
54. Pemeliharaan jaringan aplikasi Keluaran : Jumlah jaringan LAN di Dinas dan kecamatan
yang dipelihara Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Sumber Dana : PAD
30
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya
merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang
akan dicapai tahun anggaran 2019.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 nantinya
tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggaran dan peran aktif
masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat
bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Adminstrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
Keberhasilan Penyelenggaraan Administrasi Kepenndudukan ini tidak
hanya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta
jajarannya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dari lintas sektoral,
lintas OPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk masyarakat dengan segala elemen
yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dalam
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini,sehingga secara
bertahap dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal serta
databse kependudukan yang akurat.
Upaya peningakatan penyelenggaran Admistrasi Kependudukan melalui
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Padang terus
dilaksanakan dan ditingkatkan dalam rangka mencapai visi dan misi OPD yang
telah di tetapkan. Sejalan dengan itu, program nasional yang dilaksanakan oleh
kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah
menciptakan percepatan-percepatan dalam penataan Administrasi
Kependudukan di Kota Padang. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan
dana untuk mewujudkan terbangunnya gedung kantor Dinas
Kependudukan yang presentatif, layak dan nyaman sesuai dengan hasil
penyusunan detail.
Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang tahun 2019 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran
perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 sekaligus dalam rangka evaluasi
secara garis besar dan menyeluruh tentang penyelenggaraan dan pelayanan
33
masyarakat pada bidang Administrasi Kependudukan di Kota Padang yang telah
terlaksana tahun-tahun sebelumnya.
34
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA PADANG
Kode Lokasi Detail
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan Penting
Sumber Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 Non Urusan
0 0 -
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1,047,253,876
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD 2,750,000 -
0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD 473,854,920 -
0 0 1 3 SKPD 9,000,000 -
0 0 1 4 Penediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD 35,240,000 -
0 0 1 5 Penyediaan alat tulis kantor SKPD 41,154,000 -
0 0 1 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD 62,324,636 -
0 0 1 7 SKPD 4,750,000 -
0 0 1 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD 100,000,000 -
0 0 1 9 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD 2,375,000 -
0 0 1 10 Penyediaan bahan bacaan dan Per-undang-Undangan SKPD 11,150,000 -
0 0 1 11 Penyediaan makanan dan minuman SKPD 30,000,000 -
0 0 1 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah SKPD 200,000,000 -
0 0 1 13 Penyediaan alat kebersihan SKPD 5,000,000 -
0 0 1 14 Penyediaan jasa pelayanan publik SKPD 20,765,520 -
0 0 1 15 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran SKPD 48,889,800 -
0 0 2 10 unit 271,707,925
0 0 2 2 Pengadaan mebeleur SKPD 50,000,000 -
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
0 0 2 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD 15,000,000 -
0 0 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD 132,457,925 -
0 0 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD 18,750,000 -
0 0 2 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur SKPD 10,500,000 -
0 0 2 8 Rehabitasi sedang/berat gedung kantor SKPD 45,000,000 -
0 0 5 100% 48,796,000
0 0 5 1 SKPD 48,796,000 -
0 0 6 12 dokumen 30,000,000
0 0 6 1 SKPD 30,000,000 -
33 33 Perencanaan Pembangunan
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Dokumen 25,000,000
3 33 21 1 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD SKPD 1 dokumen 25,000,000 -
44 12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
4 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 12 bulan 4,545,706,915
4 12 15 1 Pelatihan tenaga pengelola SIAK dan Petugas Register SKPD 125 orang 125,000,000 -
4 12 15 2 SKPD 12 bulan 126,800,250 -
4 12 15 12 Pelayanan Akta Catatan Sipil SKPD 22.000 Akta 420,000,000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas aparatur Pelayanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah
jumlah Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan yang Optimal
Jumlah tenaga pengelola SIAK yang dilatih
Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
jumlah dokumen kependuudkan berbasis SIAK yang terlaksana
Jumlah Pelayanan Akta AKta Catatan Sipil yang di terbitkan
4 12 15 13 SKPD 250 buku 165,000,000 -
4 12 15 14 Penyusunan Profil Kependudukan SKPD 1 buku 50,000,000 -
4 12 15 15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dan Kependudukan SKPD 12 bulan 55,000,000 -
4 12 15 16 SKPD 100 orang 75,000,000 -
4 12 15 17 Pencetakan Dokumen Kependudukan berbasis SIAK SKPD 475,969,765 -
4 12 15 18 Unit Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Keliling SKPD 192 kali 144,937,250 -
4 12 15 21 Alih media dokumen Akta Catatan Sipil SKPD 130,000,000 -
4 12 15 22 SKPD 10.000 dokmen 274,757,500 - - -
4 12 15 23 Pelayanan Pendaftaran dan Mutasi Penduduk SKPD 12 dokumen 303,863,200 -
Pemeliharaan Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
jumlah arsip dan dokumen kependudukan yang terpelihara
jumlah terlaksananya penyajian data dalam profil kependudukan
jumlah Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dan Kependudukan
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan di Bidang Kependudukan
jumlah pencetakan Dokumen Kependudukan dalam bentuk KTP-el
40.000 dokumen
Jumlah Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Keliling yang terlaksana
jumlah Terwujudnya backup Akta Catatan Sipil dalam Bentuk Arsip Digital
34.364 dokumen
Pemukhtahiran Data Kematian, Perkawinan dan Perceraian melalui program SIAK
Jumlah Pendataan Data Kematian, Perkawinan dan Perceraian
jumlah dokumen Pendaftaran dan Mutasi Penduduk yang di layani
4 12 15 27 Perekaman Data Penduduk Wajib KTP Elektronik SKPD 40.000 Orang 77,725,750 -
4 12 15 31 SKPD 4 instansi 67,451,500 -
4 12 15 32 Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) SKPD 7.500 Kartu 314,825,700 - -
4 12 15 34 SKPD 12 bulan 1,739,376,000 -
TOTAL 5,968,464,716
jumlah data penduduk yang Terekamnya
Pemanfaatan Data kependudukan melalui kerjasama Dengan Instansi Terkait
Jumlah Kerjasama kependudukan dan pencatatan sipil
Jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)
jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA PADANG
(9) (10)
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Perencanaan Pembangunan
0
0 dokumen 0
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
0
0 orang 0
0 bulan 0
0 Akta 0
top related