peraturan presiden nomor 17 tahun 2015

PERATURAN PRESIDEN NO. 17 TAHUN 2015 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2015 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REFERENSI

• UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG UUPA• UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN

NEGARA• NAWACITA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK• PERPRES NO. 7/2015 TENTANG ORGANISASI

KEMENTERIAN NEGARA• PERPRES NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG• PERPRES NO. 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN

PERTANAHAN NASIONAL

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

PP 36/2013

MENGAPA PERLU DIBENTUK ???

AGENDA KE-5 NAWACITA JOKOWI

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas 9 (sembilan) juta hektar.

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

SUSUNAN ORGANISASIPasal 4 Perpres 17/2015

FUNGSI KEMENTERIANPasal 3 Perpres 17/2015

• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganaan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan tanah dan ruang.

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

KEDUDUKAN DAN TUGAS B P N

KOORDINASI

Pasal 1 dan 2 Perpres No. 20/2015 :Ka. BPN bertanggung jawab kepada PresidenPasal 4 Perpres No. 20/2015 :Dalam menjalankan tugas dan fungsi sbgm pasal 2 dan 3BPN dikoordinasikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang

UNSUR PENDUKUNG BPN MENGGUNAKAN UNSUR PENDUKUNG YANG ADA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR YANG TUGAS DAN

FUNGSINYA BERSESUAIAN. (Pasal 6 PERPRES 20/2015)

PASAL 19 PERPRES 20/2015BPN DLM MENJALANKANTUGAS NYA MENGGUNAKAN UNIT ORGANISASIDAN SUMBER DAYA DI LINGKKEMEN. ATR YANG TUGAS FUNGSINYA BERSESUAIAN.

KEWAJIBAN KEMENTERIAN ATR DAN BPN YANG HARUS DILAKSANAKAN

• Menyusun Peta Bisnis Proses• Menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden• Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan

analisis beban kerja• Menerapkan prinsip KIS (Koordinasi, Intregrasi dan

Sinkronisasi) secara internal maupun eksternal dgn instansi lain

• Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah• Menerapkan fungsi pengawasan• Menerapkan fungsi koordinasi bawahan dan pengarahan• Menerapkan pembinaan

Pendapat Para Ahli dan Masyarakat

Di Media Sosial

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menegakkan keadilan agraria sebagai perwujudan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian bangsa". Mengingat strategis dan krusialnya fungsi dan kewenangan Kementerian Agraria, ia harus didukung pejabat dan aparatur yang berkompeten, berkapasitas, dan berintegritas. Kementerian ini perlu diperkuat para ahli, praktisi, dan pegiat agraria yang benar-benar memahami masalah agraria, dekat dengan rakyat dan mengerti bagaimana masalah agraria diselesaikan sejalan dengan arah baru kebijakan agraria. (USEP SETIAWAN – Pegiat Agraria, Dewan Penasehat KPA, 7 Peb 2015)