penandatanganan kontrak pengadaan...

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

MUDJISANTOSA

Pasal 13 Perpres 54 tahun 2010 BesertaPerubahannya

• PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pasal 86 ayat (1), (2) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015

• PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani.

• Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

• Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasadilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA danalokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atauditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasadilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelahdilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihanPenyedia Barang/Jasa dibatalkan.

KAPAN TANDA TANGAN KONTRAK?

• Ketika sudah SPPBJ agar segera tanda tangan kontrak.

• Ketika sudah penetapan pemenang lelang di bulan Desember 2017 tetapi anggaran belum ditetapkan maka kontrak di tandatangani ketika anggaran di tetapkan

1 Jan 2018?

• Misal anggaran sudah disahkan di 2017 KETIKA PEKERJAAN HARUS SUDAH DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 1 JAN 2018Pilihan waktu tanda tangan kontrak di tanda tangani di bulan desember 2017 dan berlaku efektif 1 jan 2018 ==> Aplikasi Keuangan bisa? kontrak ditandatangani tanggal 1 jan 2018 dan berlaku efektif 2018Tidak ada larangan kontrak di tandatangani pada hari libur, yang harus dihindari kontrak berlaku mundur ( misal tanda tangan kontrak 4 Feb 2018, untuk berlaku sejak 1 Jan 2018 ).

14 hari ?

• Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ (Pasal60 Ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010)

• Para pihak menandatangani Kontrak setelah PenyediaBarang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (pasal86 ayat (3) Perpres 4 tahun 2015)

• Sehingga batasan waktu 14 hari tidak berlakumutlak untuk lelang mendahului anggaran bisamelebihi 14 hari sejak penetapan pemenang lelang

• tetapi kalau anggarannya ada, segera dilakukan tanda tangan kontrak

Pasal 86 ayat (4) Perpres 4 tahun 2015

• Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100 miliar dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

AHLI HUKUM KONTRAK

Antara lain sbb :

• Memiliki sertifikasi ahli kontrak;

• Tim yang memiliki kompetensi dalam pengadaan, kontrak, keuangan, teknis dan hukum perdata;

• Ditjen Bina Konstruksi PU PR ( Pekerjaan Konstruksi ); atau

• LKPP.

Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 4 tahun 2015

• Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

SIAPA PIHAK PENYEDIA YANG TANDA TANGAN ?

• Sesuai pasal 86 Perpres 4 tahun 2015

• Kalau bukan direksi atau pegawai tetap tetapi memiliki SURAT KUASA NOTARIS ?

membuka peluang pinjam bendera

Pasal 86 ayat (3)Perpres 4 tahun 2015

• Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

• Penjelasan : Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanyauntuk Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkanperlunya penyerahan Jaminan Pelaksanaan.

• Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

BERAPA LAMA MASA BERLAKU JAMINAN PELAKSANAAN?

• Dari tanda tangan kontrak s.d. Kontrak berakhir + 14 hari kerja

• Ada yang membuat dari tanda tangan kontrak s.d. Kontrak berakhir + 50 hari kalender(karena mungkin akan ada pemberian kesempatan 50 hari kalender)

Pasal 70 Perpres 4 tahun 2015 (Keharusan Jaminan Pelaksanaan)

1. Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang dilaksanakan dengan metode PengadaanLangsung, Penunjukan Langsung Untuk PenangananDarurat, Kontes, atau Sayembara;

b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudahdikuasai oleh Pengguna; atau

c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronikmelalui E-Purchasing.

Pasal 53 Ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 Beserta Perubahannya

• Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

Desember 2017