paten: pengajuan, pemanfaatan dan penegakan

PATEN: PENGAJUAN,

PEMANFAATAN, DAN PENEGAKAN

Prayudi Setiadharma, S.H., M.I.P.

JENIS-JENIS PERMOHONAN PATEN

P

E

R

M

O

H

O

N

A

N

PERMOHONAN BIASA/

NON-KONVENSI

untuk

Paten/Paten Sederhana

PERMOHONAN DGN

KONVENSI PARIS

untuk

Paten/Paten Sederhana

PERMOHONAN DGN

PCT

hanya untuk Paten

Selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal prioritas

CHAPTER 1: Masuk Fase Nasional plg lambat 30 bln sejak tanggal Prioritas

CHAPTER 2: Masuk Fase Nasional plg lambat 31 bulan sejak tanggal Prioritas

Tanpa hak prioritas, first to file system

�Tanggal Prioritas: Tanggal penerimaan permohonan yang pertama-kali diajukan di negara lain, yang akan menjadi acuan tanggal penerimaan di Indonesia

ALUR PROSES PERMOHONAN PATEN DI INDONESIA

PERMOHONAN

SYARAT

MINIMUM LENGKAPI?

TGL PENERIMAAN

PEMERIKSAAN

FORMALITAS

MASA

PENGUMUMAN

6 BULAN

LENGKAPI?

PERM.

PEMERIKSAAN

SUBS.

DIANGGAP

DITARIK

KEMBALI

PEMERIKSAAN

SUBSTANTIF

DAPAT

DIBERI

PATEN?

DIBERI

PATEN

DITOLAK

BERHASIL? BANDING

Tdk Lengkap

Tdk

18 bln

Tidak

Tidak diajukan

Tidak Tdk Lengkapt

≤ 36 bln

Ya dlm ≤

3 bln

≤ 36 bln Diajukan

Yes

Ya

Lengkap

Lengkap Ya dalam ≤

30 hari

≤ 3 bln

≤ 12 bln

SERTIFIKAT

Ada kesalahan?

PTUN Secara teori

dimungkinkan

Prosedur Pengajuan Paten - Formalitas

Persyaratan Minimum:

Klaim, Deskripsi dan Gambar (kalau ada) jika dlm Bahasa Inggris, terjemahan Indonesia harus menyusul dlm waktu 1 bulan bahasa asing lain tidak diperkenankan;

Nama & Alamat pemohon;

Pemohon asing hanya bisa mengajukan Paten melalui Konsultan HKI di Indonesia Surat Kuasa harus diajukan dalam waktu tiga bulan;

Permohonan PCT harus disertai lembar Publikasi Internasional yang diterbitkan oleh Biro PCT;

Surat Pernyataan Hak, Pengalihan dari inventor kepada pemohon, dan Dokumen Prioritas harus diserahkan dalam waktu tiga bulan.

SUBYEK PATEN

Inventor; atau

Yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan

(Pasal 10 Ayat 1 UU Paten)

Konsep “inventor” ≠ konsep “pemilik” (owner) inventor = hak ekonomi + moral owner = hak ekonomi semata

Inventor tetap dianggap sebagai pemilik sampai mengalihkan haknya kepada orang lain

INVENTOR

Kecuali terbukti lain,

seseorang/beberapa orang;

yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan

(Pasal 11 UU Paten)

JOINT-INVENTORSHIP

Invensi dihasilkan secara bersama-sama hak dimiliki secara bersama-sama (Pasal 10 Ayat 2 UU Paten)

Misjoinder Tidak ikut menghasilkan invensi namun ikut dianggap sebagai inventor;

Nonjoinder Ikut menghasilkan invensi namun tidak dicantumkan sebagai inventor

INVENSI HASIL HUBUNGAN KERJA Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja

dimiliki oleh pemberi kerja;

Termasuk karyawan yang menggunakan fasilitas perusahaan meskipun tidak termasuk dlm job-description;

Inventor tetap berhak atas imbalan layak ketidak-sesuaian diputus oleh Pengadilan Niaga

Tidak menghapuskan Hak Moral (Pasal 12 UU Paten)

Lihat Doktrin Hired to Invent/Shops Rights (USA)

HAK PEMAKAI TERDAHULU

Pihak yang melaksanakan invensi saat invensi tsb dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensi tsb sebagai pemakai terdahulu;

Harus dengan itikad baik, tidak menggunakan pengetahuan yg didapat dari dokumen pengajuan paten invensi tersebut;

Diberikan atas permohonan tertulis disertai bukti

(Pasal 13, 14, 15 UU Paten)

MASA PUBLIKASI

6 bulan untuk Paten biasa; 3 bulan untuk Paten Sederhana

Diumumkan secara resmi di Direktorat Paten dan dimuat dalam Berita Resmi Paten sistem pengumuman digital dan on-line sedang dibangun bekerja-sama dengan JICA/JPO

Terbuka kesempatan pihak ketiga untuk mengajukan oposisi akan dipergunakan sebagai bahan referensi pada masa pemeriksaan substantif

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Dilaksanakan selambat-lambatnya selama 36 bulan sejak permohonan pemeriksaaan diajukan;

Pemeriksa dapat, namun tidak selalu, menerbitkan Hasil Pemeriksaan Sementara

PEMBERIAN PATEN

Penerbitan Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten Deskripsi dan Klaim tidak dapat lagi dirubah/diamandemen kecuali untuk pembatalan sebagian/seluruh Klaim;

Back Fees sudah dapat dibayar segera setelah pemberitahuan Paten diterbitkan;

Sertifikat sebagai alas hak yang utama

KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN

Wajib melaksanakan paten di wilayah Indonesia, kecuali atas pertimbangan ekonomi hanya layak dilaksanakan secara regional

PENOLAKAN

Banding hanya dapat diajukan jika penolakan terkait dengan alasan-alasan substantif

Diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding dengan memuat alasan yang tidak memperluas lingkup invensi;

Selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal pengiriman pemberitahuan penolakan (stempel pos)

Keputusan Komisi Banding bersifat final

PEMBATALAN PATEN

Batal demi hukum pemegang paten lalai membayar biaya pemeliharaan 3 tahun berturut-turut (Pasal 88-89 UU Paten);

Batal atas permohonan pemegang paten sebagian atau seluruhnya diajukan kepada Ditjen HKI (Pasal 90 UU Paten);

Batal berdasarkan gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 91-94 UU Paten) 7 kasus di Pengadilan Niaga JakPus periode 2002-2005

Membatalkan segala Akibat Hukum yang berkaitan dengan Paten (pasal 95 UU Paten)

PEMELIHARAAN PATEN

Pemegang paten harus membayar biaya pemeliharaan tahunan;

Dihitung sejak tahun aplikasi diajukan hingga paten berakhir;

Deadline pada tanggal pemberian paten di setiap tahun ada denda untuk keterlambatan;

Tidak membayar selama 3 tahun berturut-turut Paten batal demi hukum

PENGALIHAN PATEN

Paten dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena:

- Pewarisan;

- Hibah;

- Wasiat;

- Perjanjian Tertulis; atau

- Sebab lain yang dibenarkan UU

Pengalihan wajib dicatat dan diumumkan Belum ada Keppres yang mengatur

Tidak menghapuskan Hak Moral (Pasal 66 UU Paten)

LISENSI

Hanya memberikan hak kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi, tidak mengalihkan hak itu sendiri;

Tidak boleh memuat ketentuan yg dapat merugikan kepentingan perekonomian Indonesia langsung/tak langsung;

Harus dicatatkan dan diumumkan;

Belum ada PP Lisensi Paten (Pasal 69-73 UU Paten)

LISENSI PAKSA

Diberikan atas dasar permohonan;

Hanya setelah lewat 36 bulan dari tanggal pemberian paten;

Hanya dengan alasan paten tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia

(Pasal 74-87 UU Paten)

Tidak berlaku untuk Paten Sederhana (Pasal 107 UU Paten)

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 99-103 UU Paten PP no. 27 tahun 2004

Memiliki arti penting bagi pertahanan keamanan negara senjata, amunisi, bahan peledak militer, senjata kimia/biologis/nuklir, peralatan militer

Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat obat2an untuk penyakit mewabah, prod.kimia untuk pertanian, obat2 untuk hewan Keppres 83/2004 untuk obat2an retroviral

Ditetapkan dengan Keputusan Presiden bersifat final

Pemegang paten mendapatkan imbalan wajar dapat digugat ke P.Niaga

SENGKETA PATEN

Gugatan

Pembatalan

Paten

Pelanggaran

Paten

Sengketa Hak

Atas

Paten

Syarat Subs./

Double-Pat./

Pelanggaran

Lisensi Paksa

Siapa Inventor/

Pemilik

Invensi

Ganti-rugi/

Penetapan

Sementara

P

E

N

G

A

D

I

L

A

N

N

I

A

G

A

M

A

H

K

A

M

A

H

A

G

U

N

G

Pelanggaran

Kerahasiaan

PN PT

Perdata

Perdata

Perdata

Pidana

Pidana

Banding kasasi

Kasasi

PELANGGARAN PATEN

Literal Infringement v “Doctrine of Equivalent”

Proses dipersingkat Tanpa banding ke PT ≤180 hari di Pengadilan Niaga + ≤60 hari di Mahkamah Agung

Ancaman Pidana maks. 4 tahun penjara dan/atau denda Rp. 500.000.000,00

Sekian dan Terima-kasih!

Copyright © 2007

Prayudi Setiadharma, S.H., M.I.P. psetiadharma@gmail.com