paparan di depan staf lpem-ui

Jump to first page

1

PAPARANDI DEPAN STAF LPEM-UI

KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002tentang

PEDOMAN Pengurusan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah, SERTA Tatacara

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD

Jump to first page

2

BAGAIMANA DAERAH SAAT INI?

Bingung karena belum ada pedoman pelaksanaan PP 105/2000. Daerah sangat menunggu segera terbitnya pedoman ini

Beberapa institusi formal yang tidak kompeten ikut menawarkan jasa menyusun sistem akuntansi (termasuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi yang satu sama lain versinya berbeda-beda)

Daerah telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk penyusunan Sistem Akuntansi yg belum tentu baik kualitasnya.

Jump to first page

3

BAGAIMANA SIKAP DEPDAGRI?

Baru saja mengeluarkan Kepmen 29/2002

Susun Modul Pelatihan Susun MANUAL PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH Latih dan Bimbing Daerah (Ps 112

UU 22/1999)

Jump to first page

4

PP 105/2000:PERUBAHAN YANG MENDASAR

Lama Anggaran Tradisional Sistem Anggaran Berimbang

& Dinamis APBD td. Pendapatan dan

Belanja APBD dibagi B. RUTIN dan B.

PEMBANGUNAN Tidak dipisahkan ke B.

Aparatur & B. Publik Pinjaman sebagai komponen

Pendapatan Pemegang Kas Daerah (PKD)

Bendaharawan R & P

Baru Anggaran Kinerja Sistem Anggaran Defisit

APBD td. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

APBD dibagi BAU, B. O & M dan B. MODAL

Dipisahkan ke B. Aparatur & B. Publik

Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan

Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pemegang Kas

Jump to first page

5

POLA PIKIR KEPMENDAGRI

- PERUBAHAN TIDAK DRASTIS

- STANDARISASI KODE REKENING

- PEDOMAN DASAR SISTEM & PROSEDUR

- BERISI RAMBU-RAMBU REGULASI

- MEMBERIKAN CONTOH KONKRIT TATA CARA PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERHITUNGAN APBD

Jump to first page

6

SISTEMATIKA KEPMENDAGRI

Bab I Ketentuan Umum Bab II Struktur dan Isi APBD Bab III Penyusunan APBD Bab IV Penyusunan Perubahan APBD Bab V Penatausahaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah Bab VII Penyusunan Perhitungan APBD Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Ketentuan Lain-lain Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

Jump to first page

7

DASAR HUKUMUU

25/1999PASAL 26

UU 22/1999

PASAL 86PP

105/2000Pasal 14

Ayat (4)

KEPMENDAGRI 29/2002

UU 22/1999PASAL 112 G F S

Jump to first page

8

a. Pasal 112 Ayat (1) UU 22/1999: Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepada Daerah;

b. Pasal 14 Ayat (4) PP 105/2000: Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan APBD;

c. dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur APBD yang terstandarisasi.

d. Atas dasar a., b., dan c. : terbitkan dalam Kepmen.

BAB MENIMBANG

Jump to first page

9

HAL-HAL YANG BARU

Berdasarkan PP 105/2000Berdasarkan PP 105/2000

Kode Rekening Berbasis Gov’t Financial Kode Rekening Berbasis Gov’t Financial StatisticsStatistics

Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan Masyarakat Secara AktifMasyarakat Secara Aktif

Pembukuan BerpasanganPembukuan Berpasangan

Akuntansi Berbasis Kas ModifikasianAkuntansi Berbasis Kas Modifikasian

Pengintegrasian Pengelolaan Uang dan BarangPengintegrasian Pengelolaan Uang dan Barang

Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan dan EfisienTransparan dan Efisien

Pengenalan Dana Depresiasi Untuk Pengenalan Dana Depresiasi Untuk Penggantian Aset Pada Akhir Umur Penggantian Aset Pada Akhir Umur EkonomisEkonomis

Jump to first page

10

HAL-HAL YANG BARU

Dicantumkannya Kebijakan AkuntansiDicantumkannya Kebijakan Akuntansi

Struktur APBD td. Pendapatan, Belanja dan Struktur APBD td. Pendapatan, Belanja dan PembiayaanPembiayaan

Introduksi Kode Rekening yang terstandarisirIntroduksi Kode Rekening yang terstandarisir

Introduksi Bendahara Umum Daerah (BUD) Introduksi Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pengelola UANG dan KEKAYAAN sebagai pengelola UANG dan KEKAYAAN DAERAH LAINNYADAERAH LAINNYA

Introduksi Satuan Pemegang Kas sebagai Introduksi Satuan Pemegang Kas sebagai pengganti Bendaharawan Rutin dan pengganti Bendaharawan Rutin dan PembangunanPembangunan

Introduksi SPM Giro (SPM langsung ke BUD)Introduksi SPM Giro (SPM langsung ke BUD)

Penghapusan Pemegang Kas Daerah pada BPDPenghapusan Pemegang Kas Daerah pada BPD

Jump to first page

11

ISTILAH LAMA DAN BARU

» KANTOR KAS DAERAH menjadi BENDAHARA UMUM DAERAH

» BENDAHARAWAN RUTIN/PEMBANGUNAN menjadi SATUAN PEMEGANG KAS

» BENDAHARAWAN BARANG menjadi PEMEGANG BARANG

» PEMEGANG KAS DAERAH di BPD dihapus

Jump to first page

12

SIKLUS APBDRENSTRA

S & P

A P B D

PELAKSANAANA P B D

PERUBAHANA P B D

LAPORANKEUDA

A & KU

Jump to first page

13

PENYUSUNANAPBD

PELAKSANAANAPBD

PERHITUNGANAPBD

• P-APBD• NOTA P-APBD• NERACA• LAP. ALIRAN

KAS

SEKUENS APBD & PENGAWASANNYA

Pelaporan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan

Daerah

EVALUASILAPORAN

PERUBAHANAPBD

Jump to first page

14

USULANPERANGKAT

DAERAH

DUKDA/DUPDA

REPETADA

PEMBAHASAN

DAFTAR RENCANAPENDAPATAN UTK

PEMBIAYAANKEGIATAN/PROYEK

APBD

MEKANISME PERENCANAANANGGARAN DAERAH (DULU)

DIKDA/DIPDA

Jump to first page

15

PROSES PENYUSUNAN APBD

RENCANA STRATEGIS

ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD/RETADA

STRATEGI & PRIORITAS APBD

PROGRAM & KEGIATANRencana Anggaran Satker

DOKUMEN ANGGARAN SATKER

APBD

Jump to first page

16

B. MODAL B. PEMBANGUNAN

Belanja Modal td: Belanja untuk melaksanakan fungsi

pembangunan daerah Belanja untuk melaksanakan fungsi

pelayanan publik Belanja untuk melaksanakan fungsi

perlindungan masyarakat

Jump to first page

17

SISTEM AKUNTANSI KEUDA

SUB-SISTEMAKUNTANSI

PEMUNGUTANP & R DAERAH

SISTEMAKUNTANSI

KEU-DA

SUB-SISTEMAKUNTANSI

UNIT PELAYANAN

SUB-SISTEMAKUNTANSI

ASSET DAERAH

SUB-SISTEMAKUNTANSI UNIT USAHA

Jump to first page

18

TRANSAKSI[INPUT]

STANDAR AKUNTANSI

LAPORAN[0UTPUT]

SISTEM AKUNTANSI

Jump to first page

19

OTORISATOR, ORDONATOR, KOMPTABEL

PP 105/2000 MASIH MENGANUT UUPI 32/1956

OTORISATOR: KEPALA DAERAH (Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuda)

ORDONATOR : BIRO/BAG KEUANGAN/BPKD

KOMPTABEL : BENDAHARA UMUM DAERAH

ada pemisahan masing-masing fungsi

Jump to first page

20

PERBENDAHARAAN

Fungsi mengelola kas daerah Penamaan SubBag Perbendaharaan

tidak tepat krn tidak memegang fungsi pengelola Kas Daerah

Mestinya: SubBag Penguji Belanja Daerah

Fungsi perbendaharaan sebenarnya ada di BUD

Jump to first page

21

PERUBAHAN ISTILAH

KAS DAERAH : nama rekening tempat penyimpanan uang milik Daerah

KANTOR KAS DAERAH dihapus, diganti dengan BENDAHARA UMUM DAERAH

BENDAHARAWAN RUTIN/PROYEK dihapus, diganti dengan SATUAN PEMEGANG KAS

Jump to first page

22

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Sebelum DPRD membahas Rancangan APBD, disosialisasikan kepada masyarakat utk mendapat masukan

Masukan masyarakat didokumentasikan dan dilampirkan pada Perda APBD

Hal ini berlaku juga utk Perhitungan APBD

Jump to first page

23

BENDAHARA UMUM DAERAH

Perluasan fungsi dari Pemegang/Kantor Kas Daerah

Bertindak sebagai fund manager dan loan manager Daerah

Mengatur penyimpanan uang di Bank Menyimpan Seluruh Benda Berharga milik

Pusat/Daerah (sertifikat, BPKB, dsb.) Menerbitkan SKO (nantinya!)

Jump to first page

24

SATUAN PEMEGANG KAS Sebagai pengganti Bendaharawan Rutin

dan Bendaharawan Pembangunan Satu unit organisasi/Satker hanya

mempunyai satu SPK Prinsip: pemisahan fungsi ‘Kasir’,

‘Penyimpan Uang’, ‘Pencatat Transaksi’, & ‘Pembuat Dokumen’

Komposisi: Pemegang Kas dan Pembantu2 Pemegang Kas

Lebih efisien, transparan dan akuntabel

Jump to first page

25

PENERIMAAN UANG Daerah membuka Rekening Kas Daerah

pada satu Bank atau lebih.

Setoran dari PAD langsung ke Bank

Keuntungan: menekan kebocoran dan memaksimalkan pendapatan jasa giro

Dibentuk SPK Pembantu di lembaga Teknis Daerah (pasar, terminal, dsb)

BUD diharapkan tidak memegang uang tunai

Jump to first page

26

PENGELUARAN UANG SPM diterbitkan oleh Perbendaharaan (!),

langsung diserahkan ke BUD (SPM Giro)

BUD menerbitkan Cheque/Cek

Istilah Beban Sementara diganti dengan Pengisian Kas

Jump to first page

27

PENGINTEGRASIAN PENGURUSAN UANG DAN ASET DAERAH

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang dapat dipercaya

Pengendali Aset: Bagian Pembukuan /Akuntansi

Bagian Perlengkapan: bertgjawab atas ADANYA barang dan PEMELIHARAAN barang

Harmonisasi Kode Barang dan Kode Rekening

Jump to first page

28

PENYUSUTAN/DEPRESIASIASET DAERAH

Untuk aktiva tetap yang digunakan secara langsung untuk operasional Pemerintah Daerah

Digunakan untuk pembentukan Dana Depresiasi guna penggantian aset daerah pada akhir umur ekonomis (sinking fund)

Besar dana yang akan disisihkan tergantung kemampuan keuangan Daerah

Jump to first page

29

PENILAIAN ASET (ASSET APPRAISAL)

Untuk penyusunan NERACA AWAL Dilakukan hanya sekali saja Dilaksanakan oleh lembaga/konsultan jasa

penilai asset yang bersertifikat (asset appraiser)

Berpedoman pada Kepmendagri ttg penilaian aset Daerah (belum dikeluarkan)

Jump to first page

30

LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Perhitungan APBD Laporan NERACA DAERAH Laporan Aliran Kas Nota Perhitungan APBD, yang berisi kinerja

keuangan daerah dan kinerja instansi (LAKIP)

Jump to first page

31

PROGRAM KERJA TA 2002 8 Agst

13 Agst

Agst - Okt

Oktober

Agst - Nov

Sosialisasi di tingkat pusat

Sosialisasi internal DDN

TOT Perenc. + Anggaran

Sosialisasi Pejabat Daerah

BIMBINGAN TEKNIS

Jump to first page

32

KENDALA SOSIALISASI

WAKTU TERBATAS

FASILITATOR TERBATAS

DAERAH TERSEBAR, SULIT MELAKSANAKAN IN-HOUSE TRAINING

Jump to first page

33

ANJURAN KEPADA DAERAH (1)Segera membentuk unit organisasi BUD

Memisahkan Bag/Subbag Anggaran dari Biro/Bag Keuangan/BPKD utk bergabung dengan Biro/Bag Sungram ke BAPEDA --> sebagai unit penyusun APBD

Menyiapkan Perda ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuda (Ps 14 Ay (1)) --> berpedoman PP 105/2000

Menyiapkan Keputusan KDH ttg Sistem Pengelolaan Keuda (Ps 14 Ay (3)) --> berpedoman Kepmendagri 29/2002

Jump to first page

34

ANJURAN KEPADA DAERAH (2)

Menyiapkan Pelatihan/Bintek

(dan anggarannya !)

Pahami dulu Sistem Anggaran dan Sistem Akuntansi berdasar Kepmendagri ini. Jangan tergesa-gesa menerapkan komputerisasi Sisdur (3 tahun lagi ?)

Pilih Pejabat/staf keuangan yang benar-benar menguasai masalah keuangan daerah

Persiapkan pencetakan Dokumen/Register

Jump to first page

35

TerimakasihAtasPerhatiannya