paparan di depan staf lpem-ui
DESCRIPTION
PAPARAN DI DEPAN STAF LPEM-UI. KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN Pengurusan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah, SERTA Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD. BAGAIMANA DAERAH SAAT INI?. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Jump to first page
1
PAPARANDI DEPAN STAF LPEM-UI
KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002tentang
PEDOMAN Pengurusan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah, SERTA Tatacara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD
Jump to first page
2
BAGAIMANA DAERAH SAAT INI?
Bingung karena belum ada pedoman pelaksanaan PP 105/2000. Daerah sangat menunggu segera terbitnya pedoman ini
Beberapa institusi formal yang tidak kompeten ikut menawarkan jasa menyusun sistem akuntansi (termasuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi yang satu sama lain versinya berbeda-beda)
Daerah telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk penyusunan Sistem Akuntansi yg belum tentu baik kualitasnya.
Jump to first page
3
BAGAIMANA SIKAP DEPDAGRI?
Baru saja mengeluarkan Kepmen 29/2002
Susun Modul Pelatihan Susun MANUAL PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH Latih dan Bimbing Daerah (Ps 112
UU 22/1999)
Jump to first page
4
PP 105/2000:PERUBAHAN YANG MENDASAR
Lama Anggaran Tradisional Sistem Anggaran Berimbang
& Dinamis APBD td. Pendapatan dan
Belanja APBD dibagi B. RUTIN dan B.
PEMBANGUNAN Tidak dipisahkan ke B.
Aparatur & B. Publik Pinjaman sebagai komponen
Pendapatan Pemegang Kas Daerah (PKD)
Bendaharawan R & P
Baru Anggaran Kinerja Sistem Anggaran Defisit
APBD td. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
APBD dibagi BAU, B. O & M dan B. MODAL
Dipisahkan ke B. Aparatur & B. Publik
Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan
Bendahara Umum Daerah (BUD)
Pemegang Kas
Jump to first page
5
POLA PIKIR KEPMENDAGRI
- PERUBAHAN TIDAK DRASTIS
- STANDARISASI KODE REKENING
- PEDOMAN DASAR SISTEM & PROSEDUR
- BERISI RAMBU-RAMBU REGULASI
- MEMBERIKAN CONTOH KONKRIT TATA CARA PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERHITUNGAN APBD
Jump to first page
6
SISTEMATIKA KEPMENDAGRI
Bab I Ketentuan Umum Bab II Struktur dan Isi APBD Bab III Penyusunan APBD Bab IV Penyusunan Perubahan APBD Bab V Penatausahaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Bab VII Penyusunan Perhitungan APBD Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Ketentuan Lain-lain Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
Jump to first page
7
DASAR HUKUMUU
25/1999PASAL 26
UU 22/1999
PASAL 86PP
105/2000Pasal 14
Ayat (4)
KEPMENDAGRI 29/2002
UU 22/1999PASAL 112 G F S
Jump to first page
8
a. Pasal 112 Ayat (1) UU 22/1999: Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepada Daerah;
b. Pasal 14 Ayat (4) PP 105/2000: Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan APBD;
c. dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur APBD yang terstandarisasi.
d. Atas dasar a., b., dan c. : terbitkan dalam Kepmen.
BAB MENIMBANG
Jump to first page
9
HAL-HAL YANG BARU
Berdasarkan PP 105/2000Berdasarkan PP 105/2000
Kode Rekening Berbasis Gov’t Financial Kode Rekening Berbasis Gov’t Financial StatisticsStatistics
Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan Masyarakat Secara AktifMasyarakat Secara Aktif
Pembukuan BerpasanganPembukuan Berpasangan
Akuntansi Berbasis Kas ModifikasianAkuntansi Berbasis Kas Modifikasian
Pengintegrasian Pengelolaan Uang dan BarangPengintegrasian Pengelolaan Uang dan Barang
Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan dan EfisienTransparan dan Efisien
Pengenalan Dana Depresiasi Untuk Pengenalan Dana Depresiasi Untuk Penggantian Aset Pada Akhir Umur Penggantian Aset Pada Akhir Umur EkonomisEkonomis
Jump to first page
10
HAL-HAL YANG BARU
Dicantumkannya Kebijakan AkuntansiDicantumkannya Kebijakan Akuntansi
Struktur APBD td. Pendapatan, Belanja dan Struktur APBD td. Pendapatan, Belanja dan PembiayaanPembiayaan
Introduksi Kode Rekening yang terstandarisirIntroduksi Kode Rekening yang terstandarisir
Introduksi Bendahara Umum Daerah (BUD) Introduksi Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pengelola UANG dan KEKAYAAN sebagai pengelola UANG dan KEKAYAAN DAERAH LAINNYADAERAH LAINNYA
Introduksi Satuan Pemegang Kas sebagai Introduksi Satuan Pemegang Kas sebagai pengganti Bendaharawan Rutin dan pengganti Bendaharawan Rutin dan PembangunanPembangunan
Introduksi SPM Giro (SPM langsung ke BUD)Introduksi SPM Giro (SPM langsung ke BUD)
Penghapusan Pemegang Kas Daerah pada BPDPenghapusan Pemegang Kas Daerah pada BPD
Jump to first page
11
ISTILAH LAMA DAN BARU
» KANTOR KAS DAERAH menjadi BENDAHARA UMUM DAERAH
» BENDAHARAWAN RUTIN/PEMBANGUNAN menjadi SATUAN PEMEGANG KAS
» BENDAHARAWAN BARANG menjadi PEMEGANG BARANG
» PEMEGANG KAS DAERAH di BPD dihapus
Jump to first page
12
SIKLUS APBDRENSTRA
S & P
A P B D
PELAKSANAANA P B D
PERUBAHANA P B D
LAPORANKEUDA
A & KU
Jump to first page
13
PENYUSUNANAPBD
PELAKSANAANAPBD
PERHITUNGANAPBD
• P-APBD• NOTA P-APBD• NERACA• LAP. ALIRAN
KAS
SEKUENS APBD & PENGAWASANNYA
Pelaporan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan
Daerah
EVALUASILAPORAN
PERUBAHANAPBD
Jump to first page
14
USULANPERANGKAT
DAERAH
DUKDA/DUPDA
REPETADA
PEMBAHASAN
DAFTAR RENCANAPENDAPATAN UTK
PEMBIAYAANKEGIATAN/PROYEK
APBD
MEKANISME PERENCANAANANGGARAN DAERAH (DULU)
DIKDA/DIPDA
Jump to first page
15
PROSES PENYUSUNAN APBD
RENCANA STRATEGIS
ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD/RETADA
STRATEGI & PRIORITAS APBD
PROGRAM & KEGIATANRencana Anggaran Satker
DOKUMEN ANGGARAN SATKER
APBD
Jump to first page
16
B. MODAL B. PEMBANGUNAN
Belanja Modal td: Belanja untuk melaksanakan fungsi
pembangunan daerah Belanja untuk melaksanakan fungsi
pelayanan publik Belanja untuk melaksanakan fungsi
perlindungan masyarakat
Jump to first page
17
SISTEM AKUNTANSI KEUDA
SUB-SISTEMAKUNTANSI
PEMUNGUTANP & R DAERAH
SISTEMAKUNTANSI
KEU-DA
SUB-SISTEMAKUNTANSI
UNIT PELAYANAN
SUB-SISTEMAKUNTANSI
ASSET DAERAH
SUB-SISTEMAKUNTANSI UNIT USAHA
Jump to first page
18
TRANSAKSI[INPUT]
STANDAR AKUNTANSI
LAPORAN[0UTPUT]
SISTEM AKUNTANSI
Jump to first page
19
OTORISATOR, ORDONATOR, KOMPTABEL
PP 105/2000 MASIH MENGANUT UUPI 32/1956
OTORISATOR: KEPALA DAERAH (Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuda)
ORDONATOR : BIRO/BAG KEUANGAN/BPKD
KOMPTABEL : BENDAHARA UMUM DAERAH
ada pemisahan masing-masing fungsi
Jump to first page
20
PERBENDAHARAAN
Fungsi mengelola kas daerah Penamaan SubBag Perbendaharaan
tidak tepat krn tidak memegang fungsi pengelola Kas Daerah
Mestinya: SubBag Penguji Belanja Daerah
Fungsi perbendaharaan sebenarnya ada di BUD
Jump to first page
21
PERUBAHAN ISTILAH
KAS DAERAH : nama rekening tempat penyimpanan uang milik Daerah
KANTOR KAS DAERAH dihapus, diganti dengan BENDAHARA UMUM DAERAH
BENDAHARAWAN RUTIN/PROYEK dihapus, diganti dengan SATUAN PEMEGANG KAS
Jump to first page
22
KETERLIBATAN MASYARAKAT
Sebelum DPRD membahas Rancangan APBD, disosialisasikan kepada masyarakat utk mendapat masukan
Masukan masyarakat didokumentasikan dan dilampirkan pada Perda APBD
Hal ini berlaku juga utk Perhitungan APBD
Jump to first page
23
BENDAHARA UMUM DAERAH
Perluasan fungsi dari Pemegang/Kantor Kas Daerah
Bertindak sebagai fund manager dan loan manager Daerah
Mengatur penyimpanan uang di Bank Menyimpan Seluruh Benda Berharga milik
Pusat/Daerah (sertifikat, BPKB, dsb.) Menerbitkan SKO (nantinya!)
Jump to first page
24
SATUAN PEMEGANG KAS Sebagai pengganti Bendaharawan Rutin
dan Bendaharawan Pembangunan Satu unit organisasi/Satker hanya
mempunyai satu SPK Prinsip: pemisahan fungsi ‘Kasir’,
‘Penyimpan Uang’, ‘Pencatat Transaksi’, & ‘Pembuat Dokumen’
Komposisi: Pemegang Kas dan Pembantu2 Pemegang Kas
Lebih efisien, transparan dan akuntabel
Jump to first page
25
PENERIMAAN UANG Daerah membuka Rekening Kas Daerah
pada satu Bank atau lebih.
Setoran dari PAD langsung ke Bank
Keuntungan: menekan kebocoran dan memaksimalkan pendapatan jasa giro
Dibentuk SPK Pembantu di lembaga Teknis Daerah (pasar, terminal, dsb)
BUD diharapkan tidak memegang uang tunai
Jump to first page
26
PENGELUARAN UANG SPM diterbitkan oleh Perbendaharaan (!),
langsung diserahkan ke BUD (SPM Giro)
BUD menerbitkan Cheque/Cek
Istilah Beban Sementara diganti dengan Pengisian Kas
Jump to first page
27
PENGINTEGRASIAN PENGURUSAN UANG DAN ASET DAERAH
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang dapat dipercaya
Pengendali Aset: Bagian Pembukuan /Akuntansi
Bagian Perlengkapan: bertgjawab atas ADANYA barang dan PEMELIHARAAN barang
Harmonisasi Kode Barang dan Kode Rekening
Jump to first page
28
PENYUSUTAN/DEPRESIASIASET DAERAH
Untuk aktiva tetap yang digunakan secara langsung untuk operasional Pemerintah Daerah
Digunakan untuk pembentukan Dana Depresiasi guna penggantian aset daerah pada akhir umur ekonomis (sinking fund)
Besar dana yang akan disisihkan tergantung kemampuan keuangan Daerah
Jump to first page
29
PENILAIAN ASET (ASSET APPRAISAL)
Untuk penyusunan NERACA AWAL Dilakukan hanya sekali saja Dilaksanakan oleh lembaga/konsultan jasa
penilai asset yang bersertifikat (asset appraiser)
Berpedoman pada Kepmendagri ttg penilaian aset Daerah (belum dikeluarkan)
Jump to first page
30
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Perhitungan APBD Laporan NERACA DAERAH Laporan Aliran Kas Nota Perhitungan APBD, yang berisi kinerja
keuangan daerah dan kinerja instansi (LAKIP)
Jump to first page
31
PROGRAM KERJA TA 2002 8 Agst
13 Agst
Agst - Okt
Oktober
Agst - Nov
Sosialisasi di tingkat pusat
Sosialisasi internal DDN
TOT Perenc. + Anggaran
Sosialisasi Pejabat Daerah
BIMBINGAN TEKNIS
Jump to first page
32
KENDALA SOSIALISASI
WAKTU TERBATAS
FASILITATOR TERBATAS
DAERAH TERSEBAR, SULIT MELAKSANAKAN IN-HOUSE TRAINING
Jump to first page
33
ANJURAN KEPADA DAERAH (1)Segera membentuk unit organisasi BUD
Memisahkan Bag/Subbag Anggaran dari Biro/Bag Keuangan/BPKD utk bergabung dengan Biro/Bag Sungram ke BAPEDA --> sebagai unit penyusun APBD
Menyiapkan Perda ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuda (Ps 14 Ay (1)) --> berpedoman PP 105/2000
Menyiapkan Keputusan KDH ttg Sistem Pengelolaan Keuda (Ps 14 Ay (3)) --> berpedoman Kepmendagri 29/2002
Jump to first page
34
ANJURAN KEPADA DAERAH (2)
Menyiapkan Pelatihan/Bintek
(dan anggarannya !)
Pahami dulu Sistem Anggaran dan Sistem Akuntansi berdasar Kepmendagri ini. Jangan tergesa-gesa menerapkan komputerisasi Sisdur (3 tahun lagi ?)
Pilih Pejabat/staf keuangan yang benar-benar menguasai masalah keuangan daerah
Persiapkan pencetakan Dokumen/Register
Jump to first page
35
TerimakasihAtasPerhatiannya