order of legistation in indonesia
Post on 09-Feb-2017
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
Mariske Myeke Tampi UPH COLLEGE
ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
1. Undang-undang tidak berlaku surut (Undang-undang hanya mengikat masa yang akan datang)
2. Undang-undang tidak boleh diganggu gugat, kecuali oleh lembaga yang berwenang (Mahkamah Konstitusi)
3. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
4. Undang-undang yang berlaku kemudian, membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur tentang materi muatan yang sama (lex posterior derogaat lex priori)
5. Undang-undang yang bersifat khusus, mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogaat lex generalis)
#mariskemyeketampi #uphcollege
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN(Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan )
#mariskemyeketampi #uphcollege
KEKUATAN HUKUM(Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan )
Makin ke atas, makin kuat
#mariskemyeketampi #uphcollege
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN: KAJIAN TEORITIS HANS KELSEN
Grund-norm: nilai yang menjiwai sekaligus mengatasi
(transendens) dalam peraturan perundangan.
Di Indo: Pancasila
#mariskemyeketampi #uphcollege
KEABSAHAN PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN LAINNYA?
#mariskemyeketampi #uphcollege
Peraturan lainnya peraturan yang ditetapkan oleh:•Majelis Permusyawaratan Rakyat•Dewan Perwakilan Rakyat•Dewan Perwakilan Daerah•Mahkamah Agung•Mahkamah Konstitusi•Badan Pemeriksa Keuangan•Komisi Yudisial•Bank Indonesia•Menteri•Badan/lembaga/komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang•Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi•Gubernur•Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota•Bupati/Walikota•Kepala Desa atau yang setingkat
KEABSAHAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA
?#mariskemyeketampi #uphcollege
KEABSAHAN PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN LAINNYATERGANTUNG PADA LEGITIMASINYA
Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
(Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011)
#mariskemyeketampi #uphcollege
MATERI MUATAN
#mariskemyeketampi #uphcollege
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANGMateri muatan yang harus diatur dengan Undang-
Undang berisi:a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD
1945b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang;c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/ataue. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
#mariskemyeketampi #uphcollege
MATERI MUATAN PERPUMateri muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) sama dengan materi muatan Undang-Undang
#mariskemyeketampi #uphcollege
MATERI MUATAN PPMateri muatan Peraturan Pemerintah (PP) berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
#mariskemyeketampi #uphcollege
MATERI MUATAN PERPRESMateri muatan Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
#mariskemyeketampi #uphcollege
MATERI MUATAN PERDAMateri muatan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
#mariskemyeketampi #uphcollege
MATERI MUATAN KETENTUAN PIDANA
Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanyadapat dimuat dalam:a. Undang-Undang;b. Peraturan Daerah Provinsi; atauc. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
#mariskemyeketampi #uphcollege
KEWENANGAN MENGADILI
#mariskemyeketampi #uphcollege
KEWENANGAN MENGADILIMAHKAMAH KONSTITUSI
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
#mariskemyeketampi #uphcollege
KEWENANGAN MENGADILIMAHKAMAH AGUNG
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
#mariskemyeketampi #uphcollege
SUMBERBUKUSatjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000, Bandung: Citra
Aditya BhaktiSiti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 2001,
Bandung: Refika Aditama
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
#mariskemyeketampi #uphcollege
top related