order of legistation in indonesia

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mariske Myeke Tampi UPH COLLEGE

ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang tidak berlaku surut (Undang-undang hanya mengikat masa yang akan datang)

2. Undang-undang tidak boleh diganggu gugat, kecuali oleh lembaga yang berwenang (Mahkamah Konstitusi)

3. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula

4. Undang-undang yang berlaku kemudian, membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur tentang materi muatan yang sama (lex posterior derogaat lex priori)

5. Undang-undang yang bersifat khusus, mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogaat lex generalis)

#mariskemyeketampi #uphcollege

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN(Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan )


KEKUATAN HUKUM(Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan )

Makin ke atas, makin kuat


TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN: KAJIAN TEORITIS HANS KELSEN

Grund-norm: nilai yang menjiwai sekaligus mengatasi

(transendens) dalam peraturan perundangan.

Di Indo: Pancasila


KEABSAHAN PERATURAN PERUNDANGAN-

UNDANGAN LAINNYA?


Peraturan lainnya peraturan yang ditetapkan oleh:•Majelis Permusyawaratan Rakyat•Dewan Perwakilan Rakyat•Dewan Perwakilan Daerah•Mahkamah Agung•Mahkamah Konstitusi•Badan Pemeriksa Keuangan•Komisi Yudisial•Bank Indonesia•Menteri•Badan/lembaga/komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang•Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi•Gubernur•Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota•Bupati/Walikota•Kepala Desa atau yang setingkat

KEABSAHAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA

?#mariskemyeketampi #uphcollege

KEABSAHAN PERATURAN PERUNDANGAN-

UNDANGAN LAINNYATERGANTUNG PADA LEGITIMASINYA

Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

(Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011)


MATERI MUATAN


MATERI MUATAN UNDANG-UNDANGMateri muatan yang harus diatur dengan Undang-

Undang berisi:a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD

1945b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan

Undang-Undang;c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;

dan/ataue. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.


MATERI MUATAN PERPUMateri muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) sama dengan materi muatan Undang-Undang


MATERI MUATAN PPMateri muatan Peraturan Pemerintah (PP) berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.


MATERI MUATAN PERPRESMateri muatan Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan


MATERI MUATAN PERDAMateri muatan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.


MATERI MUATAN KETENTUAN PIDANA

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanyadapat dimuat dalam:a. Undang-Undang;b. Peraturan Daerah Provinsi; atauc. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


KEWENANGAN MENGADILI


KEWENANGAN MENGADILIMAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.


KEWENANGAN MENGADILIMAHKAMAH AGUNG

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.


SUMBERBUKUSatjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000, Bandung: Citra

Aditya BhaktiSiti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 2001,

Bandung: Refika Aditama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan


order of legistation in indonesia

Law