mp rth_laporan akhir_bab 2
Post on 29-Oct-2015
233 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-1
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
BAB 2
TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN TERKAIT
PENGEMBANGAN RTH KOTA BANDUNG
2.1 UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang pokok yang
mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang yang lebih sempurna dari
Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang
tersebut selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan
tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah
dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007, RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam UU
No.26 Tahun 2007 terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau
privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga
puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada
wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan
hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.
2.2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO.18 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2011-2031
2.2.1 Rencana Struktur Ruang
Rencana struktur ruang disusun untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang,
keserasian pengembangan ruang, dan keefektifan sistem pelayanan. Struktur
ruang Kota Bandung terdiri dari unsur-unsur pusat-pusat pelayanan kota secara
berjenjang, pembagian wilayah kota, sebaran kegiatan fungsional, dan sistem
jaringan prasarana transportasi.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-2
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, rencana hierarki pusat
pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu:
a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau
regional;
b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani subwilayah kota (SWK);
dan
c. Pusat Lingkungan (PL).
A. PPK (Pusat Pelayanan Kota)
Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2031 adalah PPK
Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun melayani Subwilayah Kota (SWK)
Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage
melayani Subwilayah Kota Arcamanik, Kordon, Gedebage, dan Ujungberung.
PPK Alun-alun akan dilengkapi sekurang-kurangnya oleh fasilitas:
a. Peribadatan: masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya;
b. Bina sosial: gedung pertemuan umum;
c. Olahraga/rekreasi: komplek olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung
hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, dan taman kota;
d. Pemerintahan: kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor kodim,
kantor telekomunikasi wilayah, kantor perusahaan listrik negara (pln)
wilayah, kantor perusahaan daerah air minum (pdam) wilayah, kantor
urusan agama, pos pemadam kebakaran, dan kantor polisi sesuai dengan
struktur yang berlaku di lembaga kepolisian republik indonesia;
e. Perbelanjaan/niaga: pusat perbelanjaan utama (grosir), pasar, pertokoan,
bank-bank, perusahaan swasta, dan jasa-jasa lain.
PPK Gedebage akan dilengkapi sekurang-kurangnya oleh fasilitas :
a. Pendidikan: perguruan tinggi dan perpustakaan;
b. Kesehatan: rumah sakit kelas A;
c. Peribadatan: masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya;
d. Bina sosial: gedung pertemuan umum;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-3
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
e. Olahraga/rekreasi: komplek olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung
hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, taman kota, dan gedung seni
tradisional;
f. Pemerintahan: kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor
telekomunikasi wilayah, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah,
kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah, Kantor Urusan
Agama, pos pemadam kebakaran, dan kantor polisi sesuai dengan struktur
yang berlaku di lembaga Kepolisian Republik Indonesia.
B. SPK (Subpusat Pelayanan Kota)
Pembagian subpusat pelayanan kota (SPK) di Kota Bandung (Tabel 2.1) adalah
sebagai berikut:
a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari,
meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang
meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung,
Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
c. Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo
Kencana,meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa
Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi
Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik,
meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung
meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi
Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi
Kecamatan Gedebage, Rancasari.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-4
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Kota Bandung
PPK Alun-Alun
SPK Setrasari
SPK Sadang Serang
SPK Kopo Kencana
SPK Maleer
Kecamatan Andir Kecamatan Cidadap Kecamatan Astana Anyar
Kecamatan Regol
Kecamatan Sukasari Kecamatan Coblong Kecamatan Bojongloa Kidul
Kecamatan Lengkong
Kecamatan Cicendo Kecamatan Bandung Wetan
Kecamatan Bojongloa Kaler
Kecamatan Batununggal
Kecamatan Sukajadi Kecamatan Cibeunying Kidul
Kecamatan Babakan Ciparay
Kecamatan Kiaracondong
Kecamatan Cibeunying Kaler
Kecamatan Bandung Kulon
Kecamatan Sumur Bandung
PPK Gedebage
SPK Arcamanik
SPK Ujungberung
SPK Kordon
SPK Derwati
Kecamatan Arcamanik
Kecamatan Ujungberung
Kecamatan Bandung Kidul
Kecamatan Gedebage
Kecamatan Mandalajati
Kecamatan Cibiru
Kecamatan Buahbatu
Kecamatan Rancasari
Kecamatan Antapani
Kecamatan Cinambo
Kecamatan Panyileukan
Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031
Sub pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang
meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi,
pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada
pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut
berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Fasilitas minimum skala subwilayah
kota yang dimaksud antara lain:
a. Pendidikan: perguruan tinggi dan perpustakaan;
b. Kesehatan: rumah sakit kelas C;
c. Peribadatan: masjid dan tempat ibadah lain;
d. Bina sosial: gedung serba guna;
e. Olahraga/rekreasi: stadion mini, gedung pertunjukan, dan taman kota;
f. Pemerintahan: kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor
Urusan Agama (KUA)/Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan
Perceraian (BP-4)/balai nikah, pos wilayah pemadam kebakaran, kantor
pos, telekomunikasi, dipo kebersihan, dan gardu listrik;
g. Perbelanjaan/ niaga: pusat perbelanjaan/pasar (eceran aglomerasi);
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-5
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
h. Transportasi: terminal transit dan parkir umum.
C. PL (Pusat Lingkungan)
Pusat lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada sjala kecamatan dan
kelurahan. Pusat Lingkungan paling sedikit dilengkapi oleh fasilitas sebagai
berikut:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Peribadatan;
d. Bina sosial;
e. Olahraga/rekreasi;
f. Pemerintahan;
g. Perbelanjaan/niaga;
h. Transportasi;
i. TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara).
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-6
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.1 Peta Rencana Sub Wilayah Kota (SWK) Kota Bandung 2011-2031
(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-7
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung 2011-2031
(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-8
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Bandung 2011-2031
(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-9
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.4 Peta Rencana Jaringan Prasarana Kota Bandung 2011-2031
(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-10
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
2.2.2 Rencana Pola Ruang
A. Rencana Kawasan Lindung
Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan
setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar
budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung
yang termasuk dalam rencana pola ruang Kota Bandung adalah sebagai berikut:
A.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air di wilayah Bandung
Utara (dengan ketinggian di atas 750 mdpl). Kawasan resapan air adalah
daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan
sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna
sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan
untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah
dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun
kawasan yang bersangkutan.
A.2 Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat dalam RTRW Kota Bandung adalah
sebagai berikut:
a. Jalur Sempadan Sungai
Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk
sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer, yang mempunyai manfaat
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan
terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari
kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai
dan mengamankan aliran sungai. Sempadan sungai yang dimaksud dalam
hal ini adalah sempadan Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan,
Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, dan
Sungai Citepus beserta anak-anak sungainya.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-11
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
b. Jalur Sempadan Rel Kereta Api
Jalur sempadan jalan kereta api yaitu kawasan di sisi kiri dan kanan rel
kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 10 meter.
Gambar 2.5 Jalur Sempadan Rel Kereta Api
(Sumber : BAPPEDA Kota Bandung, 2012)
c. Kawasan di Bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi
Kawasan sekitar jalur udara utama listrik tegangan tinggi diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan.
d. Sempadan Jalan dan Jalan Bebas Hambatan
Sempadan jalan bebas hambatan diatur oleh pengelola jalan bebas
hambatan sesuai dengan rancangan teknis dan peraturan-perundangan
yang berlaku.
Gambar 2.6 Jalur Sempadan Jalan
(Sumber : BAPPEDA Kota Bandung, 2012)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-12
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
e. Kawasan Sekitar Danau Buatan
Sempadan di kawasan sekitar danau buatan di PPK Gedebage diatur oleh
pengelola jalan bebas hambatan sesuai dengan rancangan teknis dan
peraturan-perundangan yang berlaku.
f. Kawasan Sekitar Mata Air
Sempadan di sekitar mata air dengan lokasi tersebar di Kota Bandung
diatur sesuai dengan rancangan teknis dan peraturan-perundangan yang
berlaku.
Rencana pola pengembangan kawasan lindung setempat ini adalah:
a. menambah jalur hijau jalan di sepanjang jaringan jalan yang ada dan
direncanakan diantaranya koridor Jalan Ir. H. Djuanda, Jl. L.L.R.E.
Martadinata, termasuk jalur hijau Pasupati, sehingga diperkirakan
seluas 2% dari total wilayah Kota Bandung;
b. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai,
jaringan jalan, saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan, dan jalan
bebas hambatan. Sempadan sungai yang perlu diperbaiki antara lain
adalah sempadan Sungai Cikapundung; dan
c. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sekitar danau buatan dan mata
air, antara lain di kawasan Bandung Utara dan rencana kolam retensi di
kawasan Pusat Gedebage.
A.3 Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau terdiri dari:
a. taman unit lingkungan;
b. taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api,
sungai, irigasi, dan SUTT;
c. kawasan pemakaman; dan
d. hutan kota.
Kawasan ruang terbuka hijau berdasarkan dasar kepemilikan terdiri dari
RTH publik dan RTH privat. Luas RTH di Kota Bandung paling sedikit
adalah 30% (tiga puluh persen), terdiri dari:
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-13
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
a. RTH publik (20%) atau memiliki luas lebih kurang 3.400 (tiga ribu empat
ratus) hektar
b. RTH privat (10%) atau dengan luas lebih kurang 1.700 (seribu tujuh
ratus) hektar
Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau terdiri dari:
a. RTH taman unit lingkungan dikembangkan secara bertahap dengan
arahan luasan total lebih kurang 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas)
hektar berada di taman PPK Gedebage, taman eks TPA Pasir Impun
dan eks TPA Cicabe serta taman-taman kecamatan dan taman-taman
kelurahan.
b. RTH taman sepanjang sempadan jaringan jalan, sungai dan
dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan total lebih
kurang 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hektar.
c. RTH kawasan pemakaman dikembangkan secara bertahap melalui
revitalisasi pemakaman dan perluasan tempat pemakaman umum di
Nagrog, Ujung Berung dan di Rancacili, Rancasari serta kawasan
pemakaman eksisting dengan luasan total lebih kurang 291 (dua ratus
sembilan puluh satu) hektar.
d. RTH hutan kota dikembangkan di Babakan Siliwangi seluas 3,1 (tiga
koma satu) hektar.
e. Mempertahankan fungsi dan menata RTH.
f. Mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap.
A.4 Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan kawasan cagar budaya yang
merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan
alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Bandung. Kawasan
Taman Hutan Raya Juanda di Keluarahan Dago, Kecamatan Coblong
memiliki luas lebih kurang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) hektar.
Kawasan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-14
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Kawasan cagar budaya di Kota Bandung mencakup:
1. Kawasan Pusat Kota Bersejarah, terdiri dari subkawasan eks
pemerintahan Kabupaten Bandung, subkawasan Kawasan Alun-alun,
subkawasan Koridor Jalan Asia- Afrika, subkawasan Koridor Sungai
Cikapundung, dan subkawasan Koridor Jalan Braga.
2. Kawasan Pecinan/Perdagangan, terdiri dari subkawasan Jalan
Kelenteng, subkawasan Jalan Pasar Baru, subkawasan Jalan Otto
Iskandardinata, subkawasan Jalan ABC, dan subkawasan Jalan
Suniaraja.
3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer, terdiri dari subkawasan
perkantoran Pertahanan dan Keamanan Jalan Sumatera, subkawasan
Jalan Jawa, subkawasan Jalan Aceh, subkawasan Jalan Bali, dan
gudang militer (Jalan Gudang Utara dan sekitarnya).
4. Kawasan Etnik Sunda, terdiri dari subkawasan Lengkong, subkawasan
Jalan Sasakgantung, subkawasan Jalan Karapitan, subkawasan Jalan
Dewi Sartika, dan subkawasan Jalan Melong.
5. Kawasan Perumahan Villa dan non-Villa pada Koridor Jalan BKR,
Koridor Jalan Citarum, Koridor Jalan Diponegoro, Koridor Jalan
Ganesha, Koridor Jalan Ir. H. Djuanda, Koridor Jalan Kiputih, Koridor
Jalan Pandu, Koridor Jalan Pasteur, Koridor Jalan Sangkuriang, Koridor
Jalan Setiabudi, Koridor Jalan Sultan Agung, Koridor Jalan Tamansari,
Koridor Jalan Serang, Koridor Jalan Sawunggaling, Koridor Jalan Sultan
Agung, dan Koridor Jalan Dr. Cipto.
6. Kawasan Industri, terdiri dari subkawasan Arjuna dan subkawasan
Pajajaran.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-15
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.7 Kawasan Cagar Budaya Kota Bandung
(Sumber : BAPPEDA Kota Bandung, 2012)
A.5 Kawasan Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana di Kota Bandung terdiri dari:
a. Rawan bencana kebakaran di permukiman padat;
b. Rawan gerakan tanah dan longsor luasan lebih kurang 1.259,6 hektar;
c. Rawan genangan banjir di Utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam
puluh delapan) lokasi;
d. Rawan bencana gempa bumi; dan
e. Rawan bencana letusan gunung berapi dengan luasan lebih kurang
83,4 hektar.
Rencana penanganan kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut:
1. Rencana penanganan kawasan rawan bencana kebakaran, terdiri dari:
a. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan; dan
b. peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana
kebakaran.
2. Rencana penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah dan
longsor terdiri dari:
a. relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor;
b. pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-16
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
3. Rencana penanganan kawasan rawan bencana genangan banjir, terdiri
dari:
a. rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan;
b. peningkatan kapasitas saluran drainase jalan;
c. pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan
d. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis.
4. Rencana penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi adalah
dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi
sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.
5. Rencana penanganan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi
adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan
letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.
A.6 Kawasan Lindung Lainnya
Kawasan lindung lain yang dimaksud adalah kawasan perlindungan plasma nutfah
eks-situ Kebun Binatang Bandung. Kawasan perlindungan plasma nutfah
merupakan merupakan areal tempat pengembangan plasma nutfah tertentu dan
tidak membahayakan.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-17
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.8 Peta Titik-Titik Rawan Bencana di Kota Bandung
(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-18
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
B. Rencana Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya terdiri dari kawasan perumahan, perdagangan dan jasa,
perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau,
ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.
Rencana pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada:
1. Penanganan dan pengendalian alih fungsi bangunan dan guna lahan yang
tidak sesuai dengan peruntukannya khususnya di kawasan yang berfungsi
lindung;
2. Intensifikasi bangunan dan guna lahan yang masih memungkinkan
khususnya di pusat kota; dan
3. Peremajaan kawasan yang menurun kualitas fisiknya di kawasan kumuh.
B.1 Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan
Kebutuhan perumahan di Kota Bandung terus meningkat seiring dengan
perkembangan jumlah penduduk. Pada tahun 2000, lahan permukiman
telah memadati Kota Bandung hingga mencapai ±53% dengan luas
8.866,715 Ha (untuk menampung 2.136.260 jiwa). Untuk memenuhi
kebutuhan permukiman dan perumahan sesuai proyeksi pertumbuhan
penduduk tahun 2031 yang mencapai 4.093.322 jiwa dan memperoleh
kualitas lingkungan kota yang baik dan nyaman, Kota Bandung perlu
mempersiapkan rencana pengembangan perumahan dan penataan ulang
kawasan permukiman.
Gambar 2. 9 Kawasan Permukiman Padat di Taman Sari
(sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2012)
Upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan rencana penataan
kawasan permukiman adalah penataan intensitas kepadatan penduduk
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-19
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
serta klasifikasi pengembangan perumahan sesuai kemampuan layanan
wilayah kota. Rencana pengembangan perumahan di Kota Bandung saat
ini dapat diklasifikasikan menjadi:
a. Perumahan berkepadatan tinggi (rumah susun, flat, atau apartemen):
Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon,
Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana
Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara
Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul.
b. Perumahan kepadatan sedang (rata-rata kaveling bangunan
direncanakan berukuran 150 m2):
Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler,
Mandala Jati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru.
c. Perumahan kepadatan rendah (rata-rata kaveling bangunan
direncanakan berukuran 200 m2):
Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan
Panyileukan.
Kepadatan perumahan yang direncanakan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan kepadatan penduduk rata-rata per wilayah dan
kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan
dengan ketersediaan ruang. Rencana ukuran kaveling perumahan dan
kepadatan hunian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan
perumahan di Kota Bandung semakin terbatas. Pengembangan perumahan
cenderung makin intensif di wilayah kota dan makin ekstensif ke wilayah
luar Kota Bandung.
Dengan rencana rata-rata kaveling perumahan yang terbatas ini tidak
berarti perumahan dengan kaveling besar terutama di lokasi perumahan
terencana (perumahan lama yang prestisius) yang menjadi ciri khas Kota
Bandung di wilayah Bandung Barat dilarang, tetapi sebaliknya tetap
dipertahankan dalam kerangka perlindungan cagar budaya.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-20
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2. 10 Kawasan Perumahan di Kota Bandung
(sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2012)
Gambar 2. 11 Rumah Susun di Wilayah Ujungberung
(sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2012)
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan revitalisasi kawasan
pemukiman di wilayah pusat-pusat perkembangan kota, yaitu melalui
program pengembangan permukiman vertikal. Permukiman vertikal dapat
dilakukan pada lahan yang dialokasikan untuk fungsi permukiman dan juga
fungsi campuran (mixed use), kecuali pada kawasan yang telah ditetapkan
sebagai cagar budaya, atau kapasitas prasarananya terbatas, dan kawasan
dengan tingkat pelayanan jalan rendah.
Kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan pada
perencanaan perumahan di kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini
merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan slum
area (daerah kumuh) dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-21
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
mendekati 80% - 90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan
bernilai ekonomi tinggi.
Pada kawasan permukiman sangat padat dan slum area akan dilakukan
urban renewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang
baik, baik dengan cara pendekatan land consolidation (konsolidasi lahan)
maupun land sharing (sharing lahan). Urban renewal dan redevelopment
direncanakan pada beberapa daerah kumuh antara lain di Kelurahan
Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara Condong di atas
tanah milik pemerintah daerah.
B.2 Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pola ruang kawasan perdagangan dan jasa dalam RTRW Kota Bandung
2011-2031 terdiri atas kawasan jasa, kawasan perdagangan dan sektor
informal. Kawasan jasa meliputi kegiatan berikut ini:
a. Jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank, dan pasar
modal;
b. Jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan, dan kontraktor;
c. Jasa profesi, meliputi pengacara, dokter, dan psikolog;
d. Jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka;
dan
e. Jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan.
Kawasan perdagangan dan jasa tersebut direncanakan untuk
dikembangkan sebagai berikut:
a. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa
pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur;
b. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa
pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK
Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai
dengan peruntukannya; dan
c. Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-22
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
B.3 Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran
Perkantoran yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi perkantoran
pemerintahan. Kegiatan pemerintahan yang ada di Kota Bandung terdiri
dari kegiatan pemerintahan berskala nasional, regional, dan kota. Rencana
pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan
mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan
kota pada lokasi yang sudah berkembang serta mengembangkan
perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage:
a. Perkantoran Pemerintah Tingkat Nasional
Perkantoran pemerintah pusat berskala nasional yang ada di Kota
Bandung seperti PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. Barata, PT.
INTI, PT. LEN, PT. Pos Indonesia, PT. Kereta Api (KA), PT. TELKOM,
serta sejumlah balai penelitian berskala nasional dan internasional
seperti LAPAN, BATAN, Puslitbang Jalan, Puslitbang Air, Lembaga
Pasteur, Lembaga Metrologi, Geologi Tata Lingkungan, dan
sebagainya, sebaiknya tetap dipertahankan keberadaannya, agar bisa
berafiliasi langsung dengan lembaga-lembaga pendidikan (tinggi) yang
ada di Kota Bandung.
b. Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Kota
Kota Bandung mengemban fungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi
Jawa Barat, maka fasilitas pemerintahan yang ada di Kota Bandung
tidak hanya fasilitas pemerintahan kota saja tetapi juga fasilitas
pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Rencana pengembangan kawasan
pemerintahan ini adalah mempertahankan perkantoran pemerintah
berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi saat ini.
B.4 Rencana Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan
Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Bandung berupa
sektor industri ringan, pergudangan, dan rumah tangga yang ramah
lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota
Bandung. Hal ini selain sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung, yaitu
menjadi kota jasa, juga mempertimbangkan kondisi fisik Kota Bandung
yang sudah tidak mungkin dikembangkan untuk industri berat, khususnya
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-23
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang rakus air, berpolusi udara
tinggi, dan lain-lain.
Rencana pengembangan kawasan industri ini adalah sebagai berikut:
Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan
dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota
secara bertahap;
Mempertahankan industri kecil dan menengah ramah lingkungan yang
ada di lingkungan perumahan;
Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan
jasa dan perumahan;
Pembatasan kawasan pergudangan di Wilayah Bandung Barat dan
diarahkan untuk dikembangkan ke Wilayah Bandung Timur.
B.5 Rencana Pengembangan Wisata Buatan
Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:
Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;
Pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur;
Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
Pengembangan sarana konferensi ke arah wilayah Bandung Timur;
Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar
kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.
B.6 Rencana Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau terdiri dari:
RTNH publik, yaitu lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh
masyarakat secara bebas;
RTNH privat, yaitu plaza milik swasta atau perorangan yang dapat
diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
B.7 Rencana Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal
Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung
adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-24
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan
untuk kegiatan sektor informal;
Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang
paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;
Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan
pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan
perundangan; dan
Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang
diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota,
perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan
keselamatan pengguna ruang publik.
B.8 Rencana Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana
Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah
sebagai berikut:
Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman
Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di
Kecamatan Gedebage;
Pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman
Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan,
dan Sport Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;
Pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun
Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga,
atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala
lingkungan di kawasan perumahan;
Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi berupa
pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun
kota, lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-
lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di
taman-taman lingkungan skala RW dan skala RT, lapangan olahraga,
atau ruang terbuka publik.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-25
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
B.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya
Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri
dari, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, serta kawasan
pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-26
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.12 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandung Tahun 2011
(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-27
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
Gambar 2.13 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Bandung 2011-2031
(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-28
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
2.3 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO.7 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2011 menyebutkan mengenai
kewajiban pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH) dalam rangka menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH.
Pengelolaan RTH dilakukan berlandaskan pada asas manfaat, selaras, seimbang,
terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.
Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan
arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH, serta menyelenggarakan
pengelolaan RTH secara secara terencana, sistematis, dan terpadu. Pengaturan
tersebut juga bertujuan menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan
melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan serta meningkatkan peran dan
tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :
a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
di perkotaan;
d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih,
aman dan nyaman; dan
e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.
Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsinya sebagai berikut :
a. Fungsi ekologis, yang terdiri dari :
pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
pengendali tata air.
b. Fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-29
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
tempat rekreasi;
sarana pengembangan budaya daerah;
sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
c. Fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
d. Fungsi estetika, yang terdiri dari :
sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan
lingkungan;
sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan
antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.
Peningkatan fungsi RTH sebagaimana tersebut di atas harus memberikan
manfaat bagi masyarakat di daerah yang mencakup :
a. manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentuk
keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan
penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi
warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata
(intangible), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara,
tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.
Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen
perencanaan penataan ruang daerah, dengan ruang lingkup mencakup
perencanaan pemanfaatan RTH, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan
evaluasi. Objek pengelolaaan RTH yang dimaksud di sini meliputi seluruh RTH
yang ada dalam lingkup wilayah Kota Bandung.
Perencanaan pemanfaatan RT meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. kebijakan penyusunan master plan;
b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
c. kebijakan penyusunan desain teknis;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-30
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan
jenis RTH; dan
e. penjadwalan.
Master plan ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas
RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan. Pihak Pemerintah
Daerah menyusun master plan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan
ruang di daerah serta sedikitnya memuat :
a. Zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini; dan
b. Analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota
yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta
elemen estetika pendukung RTH.
Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :
A. Aspek fisik, meliputi RTH alami dan RTH non alami (binaan)
Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat
liar alami dan kawasan lindung. Perencanaan pengelolaan RTH non alami
diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan
pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH
berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai,
jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU),
kebun pembibitan dan sabuk hijau (green belt).
B. Aspek fungsi, meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan
ekonomi.
Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika
bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup
masyarakat di Daerah.
C. Aspek struktur ruang, meliputi pola ekologis yang berbentuk mengelompok,
memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; serta pola planologis
yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
D. Aspek kepemilikan, meliputi RTH publik dan RTH privat.
Perencanaan penyediaan RTH publik menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah yang dilakukan secara bertahap, sedangkan perencanaan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2-31
PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG LAPORAN AKHIR
penyediaan RTH privat menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan
berdasarkan. RTH Publik terdiri dari taman dan hutan kota, jalur hijau jalan,
jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi,
taman pemakaman umum (TPU), dan kebun pembibitan. RTH Privat terdiri
dari taman rekreasi, taman perumahan, taman lingkungan perkantoran dan
gedung komersial, kebun binatang, pemakaman umum yang berasal dari
wakaf, lapangan olah raga, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah
tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), jalur rel kereta api, taman atap (roof
garden), dan taman dinding (wall garden).
Dalam Perda ini juga disebutkan bahwa pihak Pemerintah Daerah mengupayakan
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. Hal tersebut
dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai
dengan pengendalian, melalui kegiatan antara lain penyuluhan dan sosialisasi,
pendidikan dan pelatihan, serta bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit
tanaman.
top related