mata kuliah hukum ekonomi filesaudara bagaimana perkembangan sistem ekonomi indonesia dihubungkan...
Post on 02-May-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 1
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER V
TAHUN 2017/2018
MATA KULIAH HUKUM EKONOMI
Disusun oleh:
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
NPM. 151000126
KELAS D
Muh_Nur_Jamal
D070AF70
081223956738
16jamal
mnj.my.id
muh.nurjamaluddin
UNIVERSITY
KADER HmI KOMHUK
UNPAS-BANDUNG
KETUPLAK LK I/2016-II
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 2
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Silakan follow ya
muh.jamal85@yahoo.com
muhnurjamaluddin.blogspot.co.id
mnurjamaluddin.blogspot.co.id
creativityjamal.blogspot.co.id
muhnurjamaluddin@gmail.com
SAAT INI
Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,
RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
ASAL
Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Muhammad Nur Jamaluddin
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 3
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Renungan
Ya Tuhan, saya lupa
Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya
Ingat:
Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?
Ya Tuhan, karena saya lupa
Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku
Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone
Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini
Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini
Ingat:
Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?
Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?
Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik
Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang
lainnya
Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini
Ingat:
Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?
Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?
Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia
Dan juga kebahagiaan di akhirat
Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan
Ingat:
Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu
Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 4
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261
UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018
MATA KULIAH : HUKUM EKONOMI
HARI, TANGGAL : SENIN, 8 JANUARI 2018
KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / V
WAKTU : 90 MENIT
DOSEN : TIM DOSEN
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK
Soal:
1. Uraikan secara jelas dan singkat perkembangan sistem ekonomi di dunia. Berikan tanggapan
Saudara bagaimana perkembangan sistem Ekonomi Indonesia dihubungkan dengan
perkembangan system ekonomi dunia!
Jawaban:
Menurut Abddurahman Rajak dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perkonomian bahwa
perkembangan sistem perekonomian di dunia, yaitu:
a. Sistem ekonomi liberal dikenal dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal adalah
sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang
perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang
sebesar-besarnya. Pada sistem ekonomi liberal, pengelolaan perekonomian sepenuhnya
diatur oleh kekuatan pasar (yakni kekuatan permintaan dan penawaran). Artinya individu atau
swasta diberi wewenang penuh dalam mengelola perekonomiannya. Wewenang pemerintah
dalam hal ini terbatas, mencakup keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara. Seperti
misal, larangan memproduksi obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya. Terdapat
kebebasan individu yang besar dalam melakukan kegiatan ekonominya.
b. Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat, karena semua pengelolaan
perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan sistem
ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan
pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem perekonomian
sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat
secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 5
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Tetapi justru karena sangat
besarnya campur tangan pemerintah, mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan
mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Negara yang
menganut sistem ekonomi sosialis adalah negara-negara yang berideologi komunis seperti
Rusia, Kuba, Korea Utara, RRC dan negara komunis lainnya. Kegagalan sistem ekonomi
sosialis dan liberal membuat kenyataan pada waktu sekarang ini tak ada satu pun negara yang
secara ekstrim menerapkan sistem ekonomi tertentu (baik liberal atau sosialis). Banyak negara
yang menganut lebih dari satu sistem ekonomi atau menganut sistem ekonomi campuran.
c. Sistem ekomoni campuran muncul sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan
dari sistem-sistem ekonomi sebelumnya. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi
yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi
terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran pemerintah bekerja
sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pada sistem
ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam
perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan
kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari
pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari
sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu
terhadap sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan di negara-
negara yang sedang berkembang, seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko.
Berdasarkan perkembangan sistem ekonomi dunia, Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi
Pancasila yakni merupakan salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang
didalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan
berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh,
dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem Ekonomi
Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut
dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain
berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang
diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan sebagaimana hal ini ditegaskan dalam
pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang
senantiasa menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perkembangan sistem Ekonomi Indonesia mengalami hubungan dengan adanya
perkembangan sistem ekonomi di dunia yakni ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 6
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
1999 tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
merupakan salah satu tonggak penting bagi Indonesia dalam rangka untuk menuju ke
perekonomian yang berorientasi pada mekanisme pasar. Sebagaimana hukum persaingan di
negara-negara lain maka undang-undang ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan
koridor bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara fair. Pada dasarnya kegiatan
perekonomian yang diharapkan berjalan dengan adanya undang-undang ini adalah perekonomian
yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan utamanya adalah menciptakan iklim usaha
yang kondusif sehingga menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah
dan pelaku usaha kecil. Disamping itu juga undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan
efiesiensi dalam proses kegiatan usaha. Selanjutnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal menetapkan asas penanaman modal. Asas tersebut memberikan
pedoman kaidah hukum yang tertuang dalam pasal-pasal dalam UU Penanaman Modal. Asas
(hukum) penanaman modal ‘menginspirasi’ pembentukan pasal-pasal. Sehingga pasal-pasal
tersebut dapat mencermikan keberadaan asas hukum yang bersifat abstrak-normatif. Adapun asas
(hukum) penanaman modal yang terdapat dalam Pasal 3 adalah;
a. Kepastian hukum, penanaman modal diletakkan berdasarkan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
b. Keterbukaan, asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penanaman modal
c. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan
penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas perlakukan pelayanan
nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam
modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dangan
negara asing lainnya
e. Kebersamaan, asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-bersama
dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
f. Efisiensi berkeadilan, asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal yang
mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil,
kondusif dan berdaya saing.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 7
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
g. Berkelanjutan, asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan
melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
h. Berwawasan lingkungan, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup
i. Kemandirian, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi
bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.
j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, asas yang berupaya menjaga
keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Fungsi sosial hak atas tanah sangat berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Uraikan maksud pernyataan tersebut! Dimulai dari dasar hukumnya,
permasalahannya dan pelaksanaannya. Dan bagaimana tanggapan Saudara terhadap regulasi yang
dicanangkan oleh Pemerintah untuk Penanam Modal Asing dapat menikmati Hak Milik Atas
Tanah.
Jawaban:
Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi
Pembangunan Indonesia bahwa pengertian fungsi sosial pada tanah baru timbul sekitar abad
ke-19 sebagai reaksi dari penerapan dan penggunaan hak milik secara terlalu mutlak dan
formalistis di dalam masa puncak perkembangan kapitalisme (hochkapitalismus) dan
industrualisme di Eropa. Menurut Wolfgang Friedman di dalam masyarakat yang sederhana (pra
industri) hak milik mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sesuai dengan
pekerjaannya dalam rangka pencarian nafkah. Sehubungan dengan itu maka pacul dan tanah
merupakan hak milik yang terpenting dari seorang petani, ikan dan perahu merupakan milik
terpenting seorang nelayan, sedangkan panah dan sesuatu yang berhasil ditangkapnya merupakan
hak milik terpenting dari seorang pemburu. Adapun dasar hukum dan regulasi pertanahan yang
mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan umum terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang
No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi:
“……semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Maksudnya adalah, penggunaan tanah
berdasarkan hak atas tanah apapun yang dilakukan secara mutlak tidak dibenarkan apalagi jika
menimbulkan kerugian pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan fungsi
sosialnya, bahwa pemilik hak atas tanah tersebut harus memelihara baik-baik tanahnya
agar kesuburannya bertambah atau minimal terjaga serta dicegah kerusakannya.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 8
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Selanjutnya permasalahan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini yaitu
Penguasaan/kepemilikan tanah yang melampaui batas ini tidak sesuai dengan amanat dari
Pasal 7 UUPA yang menyatakan bahwa “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Namun
dalam kenyataannya hal ini sulit untuk dihindari. Selain permasalahan di atas, yang tidak kalah
pentingnya adalah masalah jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Meskipun
secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan tentang pendaftaran tanah yang diatur
dalam Pasal 19 UUPA dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pelaksana Nomor 27 Tahun
1997, namun dalam kenyataannya masalah ini tetap melahirkan banyak fenomena
memprihatinkan di masyarakat seperti keengganan masyarakat untuk melakukan sertifikasi
karena berbagai alasan yang pada umumnya berkisar pada alasan ekonomis, namun
sebaliknya terdapat pula kepemilikan sertifikat oleh banyak orang.
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan mekanisme pelaksanaannya di
masyarakat yaitu dengan cara mengeluarkan Peraturan tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dalam perkembangannya telah mengalami berbagai perubahan yakni
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975 Tentang
Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan yang terakhir dalam rapat
paripurna di DPR, Jumat 16 Desembar 2011. Undang-Undang tersebut mengatur secara
komprehensif pengadaan tanah untuk kepentingan umum mulai dari perencanaan,
persiapan, hingga pelaksanaan. Hal itu untuk memastikan pengadaan tanah sesuai tujuan, yakni
untuk kepentingan umum. Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Pengadaan Tanah
Daryatmo Mardiyanto mengatakan adanya penjelasan secara spesifik mengenai kriteria
kepentingan umum agar tidak terjadi penyalahgunaan pengadaan tanah dengan dalih
kepentingan umum. Dalam definisinya, kepentingan umum disebutkan kepentingan umum
adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besanrnya untuk kemakmuran rakyat. Ada 18 jenis
kegiatan pembangunan yang dikategorikan kepentingan umum adalah sebagai berikut:
1) pertahanan dan keamanan nasional;
2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi
kereta api;
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 9
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
3) waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan
bangunan pengaitan lainnya;
4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah,;
8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9) rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
10) fasilitas keselamatan umum;
11) tempat pemakamam umum pemerintah/pemerintah daerah;
12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13) cagar alam dan cagar budaya;
14) kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
15) penataan permukimam kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan dengan status sewa;
16) prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
17) prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan
18) pasar umum dan lapangan parkir umum.
Hal penting lainnya adalah diwajibkannya konsultasi publik dalam tahap perencanaan
pengadaan tanah. Jika dalam konsultasi publik itu tidak menemui titik temu, pihak yang berhak
atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah. Pemerintah melalui gubernur
dapat membentuk tim untuk mengkaji keberatan itu, lalu mengambil keputusan. Jika gubernur
menolak keberatan, pihak yang berhak atas tanah diberi kesempatan mengajukan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung. Ketentuan itu agar
pemerintah provinsi atau gubernur cermat mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur pengadaan
tanah yang diatur dalam Undang-Undang ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah dibentuknya
lembaga penilai independen untuk menentukan ganti rugi atas tanah. Adapun bentuk ganti
rugi yang ditawarkan tak hanya uang, melainkan tanah pengganti, permukiman,
kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
“Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 yo pasal 21 ayat
1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik
tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing
dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakaiyang
luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 10
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-
badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu
mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup
bagi keperluan-keperluannya yang khusus(hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak
pakai menurut pasal 28, 35 dan 41).
Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Asing bahwa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah tersebut dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam
modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan
cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan
dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat
diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui
selama 25 (dua puluh lima) tahun. Simak juga artikel Klinik Hukum sebelumnya mengenai
Hak Pakai.
Hak atas tanah sebagaimana disebutkan di atas dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain (Pasal 22 ayat [2]
UUPM):
a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan
struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian
modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.
Jadi, apabila pemegang saham dari PMA tersebut menginginkan untuk memperoleh tanah dengan
status hak milik atas nama orang asing, hal itu tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-
undangan di Indonesia.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 11
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
3. Uraikan secara singkat disertai 2 (dua) contoh masing-masing dari bentuk perjanjian internasional
dan konsekuensinya dari perjanjian internasional tersebut. Bagaimana pengaruh perjanjian
internasional tersebut bagi perkembangan perekonomian di Indonesia terutama dalam hal
Penanaman Modal Asing!
Jawaban:
Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum
Internasional bahwa bentuk perjanjian internasional terdiri atas:
a. Perjanjian Bilateral merupakan perjanjian antara 2 (dua) negara untuk mengatur kebijakan
kedua belah pihak. Perjanjian ini bersifat tertutup yang artinya tidak ada negara lain yang
berhak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Contohnya Perjanjian bilateral Indonesia
India tahun 2011, Indonesia sudah lama mengekspor minyak sawit, batu bara, kertas, kayu,
dan beberapa komoditi pertanian. Sebaliknya Indonesia mengambil produk industri mesin,
teknologi informasi, dan beberapa produk pertanian dari India.
b. Perjanjian Multilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara untuk
mengatur kepentingan bersama antar peserta perjanjian tersebut. Perjanjian ini dapat
dilakukan oleh negara manapun yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama. Contohnya
Asia Pacific Economic Community (APEC) merupakan salah satu forum kerja sama
internasional di dalam bidang ekonomi. Melalui forum ini, kerja sama ekonomi antara negara
di kawasan Asia Pasifik dieratkan sehingga kemajuan bidang ekonomi dapat merata di seluruh
kawasan tersebut. Kerja sama ini pada akhirnya meluas pada bidang-bidang lainnya yang
masih berkaitan erat dengan bidang ekonomi.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum
Internasional bahwa konsekuensi dan pengaruh bagi negara Indonesia dilihat dari dampak
positif adalah membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional.
Dengan hukum Internasional masalah dengan negara lain dapat diselesaikan melalui perjanjian
internasional. Selain itu pengaruh positif yang lainnya adalah dapat mengubah masyarakat
menjadi lebih maju karena mengikuti ketentuan perjanjian internasional. Serta Indonesia
dapat berperan aktif dalam kegiatan Internasional. Adapun konsekuensi dilihat dari dampak
negatifnya adalah negara Indonesia bisa jadi dikekang kebebasan dan kedaulatannya oleh
negara maju. Dengan mengikuti perjanjian internasional berdampak pada terbatasnya ruang
gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan. Karena kebijakan yang diambil harus
mengikuti dan selaras dengan kebijakan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Indonesia mengikuti ketentuan internasional dalam mengambil kebijakan karena
ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara maju.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 12
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
4. Jelaskan 1 (satu) contoh kasus dan proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh lembaga
internasional secara non litigasi!
Jawaban:
Sengketa Karaha Bodas Company LLC (KBC) melawan PT Pertamina dan PT PLN.
Adapun penyeelesai sengketa ini melelui Pengadilan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember
2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC skurang lebih
sebesar US$ 270.000.000 yang terdiri ganti rugi atas hilangnya kesempatan mendapatkan
keuntungan (opportunity lost) sebesar US$ 111.100.000 dan bunga 4% sejak tahun 2001 sebesar
US$ 150.000.000 .
5. Uraikan secara jelas dan singkat diserati 1 (satu) contoh implementasi keterkaitan materi Hak
Kekayaan Intelektual yang satu dengan lainnya dapat dijadikan salah satu sarana peningkatan
perekonomian di Indonesia!
Jawaban:
Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property
Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization).
Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan
yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak
seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). Pada intinya HaKI adalah hak
untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur
dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau
ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang
pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, kedua meningkatkan daya
kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, ketiga dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.
HaKI dapat dijadikan sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian di Indonesia
karena pada prinsip pelaksanaannya, HaKI akan melindungi suatu karya yang telah diciptakan
oleh penciptanya. Sehingga karya yang telah diciptakannya dilindungi secara hukum, dan tidak
dapat diakui oleh orang lain. Jika ada seseorang atau kelompok ingin menggunakan karyanya
dalam suatu hal yang dikomersilkan, maka mereka harus membayar royalti kepada pencipta
dari karya tersebut. Dalam Pasal 8 Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 13
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
dijelaskan tentang hak ekonomi, bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
6. Bagaimana pengertian asas reciprocity (timbal balik) dalam prinsip GATT dan sebutkan salah
satu kasusnya yang menyangkut kebijakan Pemerintah Indonesia?
Jawaban:
Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan
mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah “pengurangan substansial atas tarif dan hambatan
perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas reciprocity (timbal balik)
dan saling menguntungkan.” Salah satunya yaitu dalam Tarif Binding adalah sebuah janji oleh
suatu negara untuk tidak menaikkan tarif untuk masa mendatang. Tarif Binding dianggap
menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan
importir dalam hal tingkat kepastian tarif. Adapun contoh kasusnya yaitu Sengketa RI-AS
berawal dari terbitnya undang-undang di Amerika Serikat untuk mencegah atau mengurangi
perokok anak muda sebagaimana tertuang di dalam “Family Smoking Prevention and Tobacco
Control Act” yang di Undang-undangkan pada bulan Juni 2009 dan berlaku September 2009.
Peraturan tersebut telah melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu secara diskriminatif
mengecualikan rokok menthol dari larangan penjualan rokok beraroma, termasuk rokok kretek di
Amerika Serikat.
Bandung, 1 Januari 2019
Penulis,
Muhammad Nur Jamaluddin
(MNJ)
top related