mata kuliah hukum ekonomi filesaudara bagaimana perkembangan sistem ekonomi indonesia dihubungkan...

Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester V Tahun 2017/2018

Mata Kuliah Hukum Ekonomi

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER V

TAHUN 2017/2018

MATA KULIAH HUKUM EKONOMI

Disusun oleh:

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

mnj.my.id

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MATA KULIAH : HUKUM EKONOMI

HARI, TANGGAL : SENIN, 8 JANUARI 2018

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / V

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Uraikan secara jelas dan singkat perkembangan sistem ekonomi di dunia. Berikan tanggapan

Saudara bagaimana perkembangan sistem Ekonomi Indonesia dihubungkan dengan

perkembangan system ekonomi dunia!

Jawaban:

Menurut Abddurahman Rajak dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perkonomian bahwa

perkembangan sistem perekonomian di dunia, yaitu:

a. Sistem ekonomi liberal dikenal dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal adalah

sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang

perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang

sebesar-besarnya. Pada sistem ekonomi liberal, pengelolaan perekonomian sepenuhnya

diatur oleh kekuatan pasar (yakni kekuatan permintaan dan penawaran). Artinya individu atau

swasta diberi wewenang penuh dalam mengelola perekonomiannya. Wewenang pemerintah

dalam hal ini terbatas, mencakup keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara. Seperti

misal, larangan memproduksi obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya. Terdapat

kebebasan individu yang besar dalam melakukan kegiatan ekonominya.

b. Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat, karena semua pengelolaan

perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan sistem

ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan

pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem perekonomian

sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat

secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran



Halaman 5


yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Tetapi justru karena sangat

besarnya campur tangan pemerintah, mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan

mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Negara yang

menganut sistem ekonomi sosialis adalah negara-negara yang berideologi komunis seperti

Rusia, Kuba, Korea Utara, RRC dan negara komunis lainnya. Kegagalan sistem ekonomi

sosialis dan liberal membuat kenyataan pada waktu sekarang ini tak ada satu pun negara yang

secara ekstrim menerapkan sistem ekonomi tertentu (baik liberal atau sosialis). Banyak negara

yang menganut lebih dari satu sistem ekonomi atau menganut sistem ekonomi campuran.

c. Sistem ekomoni campuran muncul sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan

dari sistem-sistem ekonomi sebelumnya. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi

yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi

terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran pemerintah bekerja

sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pada sistem

ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam

perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan

kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari

pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari

sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu

terhadap sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan di negara-

negara yang sedang berkembang, seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko.

Berdasarkan perkembangan sistem ekonomi dunia, Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi

Pancasila yakni merupakan salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang

didalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan

berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh,

dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem Ekonomi

Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut

dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain

berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang

diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan sebagaimana hal ini ditegaskan dalam

pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang

senantiasa menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan sistem Ekonomi Indonesia mengalami hubungan dengan adanya

perkembangan sistem ekonomi di dunia yakni ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun



Halaman 6


1999 tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

merupakan salah satu tonggak penting bagi Indonesia dalam rangka untuk menuju ke

perekonomian yang berorientasi pada mekanisme pasar. Sebagaimana hukum persaingan di

negara-negara lain maka undang-undang ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan

koridor bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara fair. Pada dasarnya kegiatan

perekonomian yang diharapkan berjalan dengan adanya undang-undang ini adalah perekonomian

yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan

pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan utamanya adalah menciptakan iklim usaha

yang kondusif sehingga menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah

dan pelaku usaha kecil. Disamping itu juga undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan

efiesiensi dalam proses kegiatan usaha. Selanjutnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal menetapkan asas penanaman modal. Asas tersebut memberikan

pedoman kaidah hukum yang tertuang dalam pasal-pasal dalam UU Penanaman Modal. Asas

(hukum) penanaman modal ‘menginspirasi’ pembentukan pasal-pasal. Sehingga pasal-pasal

tersebut dapat mencermikan keberadaan asas hukum yang bersifat abstrak-normatif. Adapun asas

(hukum) penanaman modal yang terdapat dalam Pasal 3 adalah;

a. Kepastian hukum, penanaman modal diletakkan berdasarkan hukum dan ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

b. Keterbukaan, asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penanaman modal

c. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan

penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas perlakukan pelayanan

nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam

modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dangan

negara asing lainnya

e. Kebersamaan, asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-bersama

dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Efisiensi berkeadilan, asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal yang

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil,

kondusif dan berdaya saing.



Halaman 7


g. Berkelanjutan, asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan

melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek

kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

h. Berwawasan lingkungan, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap

memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

i. Kemandirian, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi

bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya

pertumbuhan ekonomi.

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, asas yang berupaya menjaga

keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2. Fungsi sosial hak atas tanah sangat berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum. Uraikan maksud pernyataan tersebut! Dimulai dari dasar hukumnya,

permasalahannya dan pelaksanaannya. Dan bagaimana tanggapan Saudara terhadap regulasi yang

dicanangkan oleh Pemerintah untuk Penanam Modal Asing dapat menikmati Hak Milik Atas

Tanah.

Jawaban:

Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi

Pembangunan Indonesia bahwa pengertian fungsi sosial pada tanah baru timbul sekitar abad

ke-19 sebagai reaksi dari penerapan dan penggunaan hak milik secara terlalu mutlak dan

formalistis di dalam masa puncak perkembangan kapitalisme (hochkapitalismus) dan

industrualisme di Eropa. Menurut Wolfgang Friedman di dalam masyarakat yang sederhana (pra

industri) hak milik mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sesuai dengan

pekerjaannya dalam rangka pencarian nafkah. Sehubungan dengan itu maka pacul dan tanah

merupakan hak milik yang terpenting dari seorang petani, ikan dan perahu merupakan milik

terpenting seorang nelayan, sedangkan panah dan sesuatu yang berhasil ditangkapnya merupakan

hak milik terpenting dari seorang pemburu. Adapun dasar hukum dan regulasi pertanahan yang

mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan umum terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang

No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi:

“……semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Maksudnya adalah, penggunaan tanah

berdasarkan hak atas tanah apapun yang dilakukan secara mutlak tidak dibenarkan apalagi jika

menimbulkan kerugian pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan fungsi

sosialnya, bahwa pemilik hak atas tanah tersebut harus memelihara baik-baik tanahnya

agar kesuburannya bertambah atau minimal terjaga serta dicegah kerusakannya.



Halaman 8


Selanjutnya permasalahan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini yaitu

Penguasaan/kepemilikan tanah yang melampaui batas ini tidak sesuai dengan amanat dari

Pasal 7 UUPA yang menyatakan bahwa “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka

pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Namun

dalam kenyataannya hal ini sulit untuk dihindari. Selain permasalahan di atas, yang tidak kalah

pentingnya adalah masalah jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Meskipun

secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan tentang pendaftaran tanah yang diatur

dalam Pasal 19 UUPA dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pelaksana Nomor 27 Tahun

1997, namun dalam kenyataannya masalah ini tetap melahirkan banyak fenomena

memprihatinkan di masyarakat seperti keengganan masyarakat untuk melakukan sertifikasi

karena berbagai alasan yang pada umumnya berkisar pada alasan ekonomis, namun

sebaliknya terdapat pula kepemilikan sertifikat oleh banyak orang.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan mekanisme pelaksanaannya di

masyarakat yaitu dengan cara mengeluarkan Peraturan tentang pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dalam perkembangannya telah mengalami berbagai perubahan yakni

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975 Tentang

Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden

Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan yang terakhir dalam rapat

paripurna di DPR, Jumat 16 Desembar 2011. Undang-Undang tersebut mengatur secara

komprehensif pengadaan tanah untuk kepentingan umum mulai dari perencanaan,

persiapan, hingga pelaksanaan. Hal itu untuk memastikan pengadaan tanah sesuai tujuan, yakni

untuk kepentingan umum. Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Pengadaan Tanah

Daryatmo Mardiyanto mengatakan adanya penjelasan secara spesifik mengenai kriteria

kepentingan umum agar tidak terjadi penyalahgunaan pengadaan tanah dengan dalih

kepentingan umum. Dalam definisinya, kepentingan umum disebutkan kepentingan umum

adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh

pemerintah dan digunakan sebesar-besanrnya untuk kemakmuran rakyat. Ada 18 jenis

kegiatan pembangunan yang dikategorikan kepentingan umum adalah sebagai berikut:

1) pertahanan dan keamanan nasional;

2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi

kereta api;



Halaman 9


3) waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan

bangunan pengaitan lainnya;

4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

7) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah,;

8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

9) rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;

10) fasilitas keselamatan umum;

11) tempat pemakamam umum pemerintah/pemerintah daerah;

12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

13) cagar alam dan cagar budaya;

14) kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;

15) penataan permukimam kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk

masyarakat berpenghasilan dengan status sewa;

16) prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;

17) prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan

18) pasar umum dan lapangan parkir umum.

Hal penting lainnya adalah diwajibkannya konsultasi publik dalam tahap perencanaan

pengadaan tanah. Jika dalam konsultasi publik itu tidak menemui titik temu, pihak yang berhak

atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah. Pemerintah melalui gubernur

dapat membentuk tim untuk mengkaji keberatan itu, lalu mengambil keputusan. Jika gubernur

menolak keberatan, pihak yang berhak atas tanah diberi kesempatan mengajukan gugatan

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung. Ketentuan itu agar

pemerintah provinsi atau gubernur cermat mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur pengadaan

tanah yang diatur dalam Undang-Undang ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah dibentuknya

lembaga penilai independen untuk menentukan ganti rugi atas tanah. Adapun bentuk ganti

rugi yang ditawarkan tak hanya uang, melainkan tanah pengganti, permukiman,

kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

“Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 yo pasal 21 ayat

1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik

tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing

dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakaiyang

luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai



Halaman 10


hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-

badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu

mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup

bagi keperluan-keperluannya yang khusus(hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak

pakai menurut pasal 28, 35 dan 41).

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Asing bahwa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah tersebut dapat diberikan

dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam

modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan

cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan

dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara

dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat

diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan

dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui

selama 25 (dua puluh lima) tahun. Simak juga artikel Klinik Hukum sebelumnya mengenai

Hak Pakai.

Hak atas tanah sebagaimana disebutkan di atas dapat diberikan dan diperpanjang di muka

sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain (Pasal 22 ayat [2]

UUPM):

a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan

struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian

modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;

c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;

d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan

kepentingan umum.

Jadi, apabila pemegang saham dari PMA tersebut menginginkan untuk memperoleh tanah dengan

status hak milik atas nama orang asing, hal itu tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-

undangan di Indonesia.



Halaman 11


3. Uraikan secara singkat disertai 2 (dua) contoh masing-masing dari bentuk perjanjian internasional

dan konsekuensinya dari perjanjian internasional tersebut. Bagaimana pengaruh perjanjian

internasional tersebut bagi perkembangan perekonomian di Indonesia terutama dalam hal

Penanaman Modal Asing!

Jawaban:

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum

Internasional bahwa bentuk perjanjian internasional terdiri atas:

a. Perjanjian Bilateral merupakan perjanjian antara 2 (dua) negara untuk mengatur kebijakan

kedua belah pihak. Perjanjian ini bersifat tertutup yang artinya tidak ada negara lain yang

berhak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Contohnya Perjanjian bilateral Indonesia

India tahun 2011, Indonesia sudah lama mengekspor minyak sawit, batu bara, kertas, kayu,

dan beberapa komoditi pertanian. Sebaliknya Indonesia mengambil produk industri mesin,

teknologi informasi, dan beberapa produk pertanian dari India.

b. Perjanjian Multilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara untuk

mengatur kepentingan bersama antar peserta perjanjian tersebut. Perjanjian ini dapat

dilakukan oleh negara manapun yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama. Contohnya

Asia Pacific Economic Community (APEC) merupakan salah satu forum kerja sama

internasional di dalam bidang ekonomi. Melalui forum ini, kerja sama ekonomi antara negara

di kawasan Asia Pasifik dieratkan sehingga kemajuan bidang ekonomi dapat merata di seluruh

kawasan tersebut. Kerja sama ini pada akhirnya meluas pada bidang-bidang lainnya yang

masih berkaitan erat dengan bidang ekonomi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum

Internasional bahwa konsekuensi dan pengaruh bagi negara Indonesia dilihat dari dampak

positif adalah membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional.

Dengan hukum Internasional masalah dengan negara lain dapat diselesaikan melalui perjanjian

internasional. Selain itu pengaruh positif yang lainnya adalah dapat mengubah masyarakat

menjadi lebih maju karena mengikuti ketentuan perjanjian internasional. Serta Indonesia

dapat berperan aktif dalam kegiatan Internasional. Adapun konsekuensi dilihat dari dampak

negatifnya adalah negara Indonesia bisa jadi dikekang kebebasan dan kedaulatannya oleh

negara maju. Dengan mengikuti perjanjian internasional berdampak pada terbatasnya ruang

gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan. Karena kebijakan yang diambil harus

mengikuti dan selaras dengan kebijakan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Indonesia mengikuti ketentuan internasional dalam mengambil kebijakan karena

ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara maju.



Halaman 12


4. Jelaskan 1 (satu) contoh kasus dan proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh lembaga

internasional secara non litigasi!

Jawaban:

Sengketa Karaha Bodas Company LLC (KBC) melawan PT Pertamina dan PT PLN.

Adapun penyeelesai sengketa ini melelui Pengadilan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember

2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC skurang lebih

sebesar US$ 270.000.000 yang terdiri ganti rugi atas hilangnya kesempatan mendapatkan

keuntungan (opportunity lost) sebesar US$ 111.100.000 dan bunga 4% sejak tahun 2001 sebesar

US$ 150.000.000 .

5. Uraikan secara jelas dan singkat diserati 1 (satu) contoh implementasi keterkaitan materi Hak

Kekayaan Intelektual yang satu dengan lainnya dapat dijadikan salah satu sarana peningkatan

perekonomian di Indonesia!

Jawaban:

Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property

Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang

Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization).

Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan

yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak

seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). Pada intinya HaKI adalah hak

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur

dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau

ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang

pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, kedua meningkatkan daya

kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, ketiga dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

HaKI dapat dijadikan sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian di Indonesia

karena pada prinsip pelaksanaannya, HaKI akan melindungi suatu karya yang telah diciptakan

oleh penciptanya. Sehingga karya yang telah diciptakannya dilindungi secara hukum, dan tidak

dapat diakui oleh orang lain. Jika ada seseorang atau kelompok ingin menggunakan karyanya

dalam suatu hal yang dikomersilkan, maka mereka harus membayar royalti kepada pencipta

dari karya tersebut. Dalam Pasal 8 Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



Halaman 13


dijelaskan tentang hak ekonomi, bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

6. Bagaimana pengertian asas reciprocity (timbal balik) dalam prinsip GATT dan sebutkan salah

satu kasusnya yang menyangkut kebijakan Pemerintah Indonesia?

Jawaban:

Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan

mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah “pengurangan substansial atas tarif dan hambatan

perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas reciprocity (timbal balik)

dan saling menguntungkan.” Salah satunya yaitu dalam Tarif Binding adalah sebuah janji oleh

suatu negara untuk tidak menaikkan tarif untuk masa mendatang. Tarif Binding dianggap

menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan

importir dalam hal tingkat kepastian tarif. Adapun contoh kasusnya yaitu Sengketa RI-AS

berawal dari terbitnya undang-undang di Amerika Serikat untuk mencegah atau mengurangi

perokok anak muda sebagaimana tertuang di dalam “Family Smoking Prevention and Tobacco

Control Act” yang di Undang-undangkan pada bulan Juni 2009 dan berlaku September 2009.

Peraturan tersebut telah melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu secara diskriminatif

mengecualikan rokok menthol dari larangan penjualan rokok beraroma, termasuk rokok kretek di

Amerika Serikat.

Bandung, 1 Januari 2019

Penulis,

Muhammad Nur Jamaluddin

(MNJ)

mata kuliah hukum ekonomi filesaudara bagaimana perkembangan sistem ekonomi indonesia dihubungkan...

Documents