mahkamah internasional

TUGAS PKNPENYEBAB TIMBULNYA

SENGKETA INTERNASIONAL DAN CARA PENYELESAIAN OLEH MAHKAMAH

INTERNASIONAL

• Joshua Prasetya (XI IPA 4/11)• Kinanthi Amalia (XI IPA 4/12)• Kurnia Dewi Swapradita (XI IPA 4/13)• Lintang Ramadhan (XI IPA 4/14)• Nadendra Nareswari (XI IPA 4/15)• Novia Intan Hikmawati (XI IPA 4/16)• Oktiviani Primardianti (XI IPA 4/17)• Privilia Nur Ardipi (XI IPA 4/18)• Rachel Navtalia (XI IPA 4/19)• Rani Satiti (XI IPA 4/20)

KOMPENTENSI

MATERI

INDIKATORPETA KONSEP

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.

KOMPETENSI DASAR

5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional.

5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional.

STANDAR KOMPETENSI

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :

1. Mendeskripsikan tentang sengketa nasional, faktor penyebabnya dan dalam menyelesaikan sengketa internasional.

2. Menganalisis peran hukum Internasional dalam menjaga perdamaian dunia dan berdampingan secara damai.

3. Menghargai keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah internasional.

Sengketa internasional dan faktor penyebabnya

SENGKETA INTERNASIONAL DAN

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Peran Mahkamah

Internasional

Penyelesaian Sengketa

Prosedur Penyelesaian

Keputusan Sengketa

Wewenang Mahkamah Internasional

Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai

Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional

PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA INTERNASIONAL DAN CARA PENYELESAIAN OLEH MAHKAMAH INTERNASIONAL

SENGKETA INTERNASIONAL DAN FAKTOR PENYEBAB

PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA

KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL

PRINSIP HIDUP DAMAI

C. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian oleh Mahkamah Internasional

Pengertian:Adalah sengeta atau perselisihan yang terjadi antarnegara.

1. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebab

Segi Politis (adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)

Faktor Penyebab

Suatu Wilayah Teritorial

Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi

Permasalahan Terorisme

Ketidakpuasan terhadap Rezim yang berkuasa

2. Peran Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

• Mahkamah internasional adalah Badan PBB yang berkedudukan di Belanda.

• Masa bersidang dilakukan setiap tahun kecuali waktu libur.

• Bahasa resmi yang digunakan adalah Inggris dan Perancis.

• Mahkamah Internasional memilih ketua dan wakil ketua serta mengangkat panitera dan pegawai-pegawai lain yang dianggap perlu.

Inilah gedung mahkamah internasional yang beredudukan di Belanda

1) Wewenang Mahkamah Internasional • Diatur oleh Bab II Statuta.• Ada dua jenis wewenang yaitu, wewenang ratione

personae dan wewenang ratione materiae.

wewenang ratione personaeDisebut juga wewenang untuk mengatur siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional. Yaitu akses Mahkamah Internasional yang hanya terbuka untuk negara, individu, dan organisasi internasional tiak dapat menjadi pihakdari suatu sengketa di depan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional hanya terbuka bagi negara-negara statuta.

wewenang ratione materiaedisebut juga wewenang yang mengenai jenis-jenis sengketa yang dapat diajukan. Menurut pasal 36 ayat (1) wewenang Mahkamah Internasional meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya. Pasal 36 ayat (1) tidak membedakan antara sengketa hukum dan politik yang boleh dibawa ke Mahkamah, pada kenyataannya mahkamah selalu menolak persoalan yang tidak bersifat hukum.

Wewenang Wajib Berdasarkan Ketentuan Konvensional

Wewenang wajib dapat diterima dalam bentuk klausa khusus atau dalam bentuk perjanjian perjanjian umum.

Klausa khusus terdapat dalam perjanjian sebagai tambahan dari perjanjian itu sendiri.

Klausa bertujuan untuk menyelsaikan sengketa-sengketa yang mungkin lahir di masa yang akan datang mengenai pelaksanaan dan interpretasi perjanjian tersebut di depan mahkamah.

Setelah Perang Dunia II, klausa-klausa yang demikian juga terdapat dalam piagam-piagam kontitutif organisasi-organisasi internasional.

Klausa-klausa tersebut terdapat dalam konvensi-konvensi kodifikasi yang baru, misalnya konvensi-konvensi mengenai hubungan diplomatik tahun 1961 dan hukum perjanjian 1969.

Terdapat pula perjanjian umum bilateral dan multilateral, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara negara yang khusus bertujuan menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa hukum mereka di masa datang di muka mahkamah.

Keharusan untuk menerima wewenang wajib mahkamah hanya terbatas pada sengketa-sengketa hukum.

Klausa Opsional

Pasal 36 ayat 2 statuta mengatakan bahwa negara negara pihak statuta dapat setiap saat menyatakan menerima wewenang wajib mahakamah dan tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain menerima kewajiban yang sama dalam semua sengketa hukum mengenai: Penafsiran suatu perjanjian; Setiap persoalan hukum internasional; Adanya suatu fakta yang bila terbukti akan

merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional;

Jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiaban internasional.

FUNGSI KONSULTATIF MAHKAMAH INTERNASIONAL

1. Natur yuridik pendapat hukum (advisory opinion)

Memberikan pendapat – pendapat yang tidak mengikat

Memberi penjelasan – penjelasan atas permasalahan hukum

Pelaksanaan pendapat – pendapat tidak bisa dipaksakan

2. Permintaan pendapat Mahkamah Internasional

Pasal 96 dan pasal 65 statuta menyatakan bahwa mahkamah dapat memberikan pendapat mengenai semua persoalan hukum.

a. Badan yang dapat meminta pendapat mahkamahPasal 96 ayat 1,Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat meminta advisory opinion mengenai masalah hukum ke mahkamah.Pasal 96 ayat 2,hak untuk meminta pendapat mahkamah ini juga dapat diberikan kepada organ-organ lain PBB dan badan-badan khusus dengan syarat bahwa semua harus mendapat otoritas terlebih dahulu dari Majelis Umum.

b. Pemberian pendapat oleh mahkamah

Secara teoritis,mahkamah tidak diwajibkan menjawab. Namun mahkamah tetap berpegang teguh pada tugasnya sebagai organ hukum PBB,yaitu kewajiban memberikan pendapat kalau diminta demi lancarnya tugas PBB.

Kegiatan mahkamah dari tahun 1922-1940,mahkamah internasional telah mengekuarkan 31 keputusan,27 advisory opinion,dan 5 ordonansi. Sedangkan mahkamah internasional yang sekarang dari tahun 1946-1993 telah memutuskan 44 perkara dan telah memberikan 21 pendapat. Oleh karena itu,kegiatan-kegiatan mahkamah tidak mengecewakan.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional

Ketentuan-ketentuan prosedural dalam penyelesaian sengketa internasional berada di luar kekuasaan negara-negara yang bersengketa.

Terdapat dalam Bab III Statuta. Selanjutnya, pasal 30 statuta memberikan wewenang kepada mahkamah untuk membuat aturan-aturan tata tertib guna melengkapi bab III tersebut.

Jika statuta merupakan suatu konvensi, aturan prosedural tadi merupakan satu perbuatan unilateral mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

Ketentuan-ketentuan Prosedural

prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sedemikian rupa untuk menjamin setiap pihak dalam mengemukakan pendapatnya.

sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum, sedang sidang-sidang arbitrase tertutup. Tentu saja rapat hakim-hakim mahkamah diadakan dalam sidang tertutup.

Selanjutnya, sesuai pasal 26 statuta, mahkamah dari waktu dapat membentuk satu atau beberapa kamar yang terdiri atas tiga hakim atau lebih untuk memeriksa kategori tertentu kasus-kasus pemburuhan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan transit dan komunikasi.

Pemeriksaan dan

Penyelidikan

Proses Pengadilan

Sampai dengan Sanksi

Terjadi Sengketa/

Konflik

Negara-negara

Anggota/ Bukan PBB

Telah Terjadi

Pelanggaran HAM

Ada Pengaduan dari Negara

yang Dirugikan

MAHKAMAH INTERNASIONA

L

Komisi Tinggi HAM

PBB/Lembaga HAM

Internasional

WEWENANG MAHKAMAH

1. Melindungi hak-hak dan kepentingan pihak yang bersengketa

Contoh :a.

b.

2. Melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti

PENOLAKAN HADIRDI MAHKAMAH

jika salah satu pihak sengketa tidak muncul maka pihak lain

dapat meminta mahkamah untuk mendukungnya

Contoh :a.

b.

Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa

Internasional

• Keputusan mahkamah terdiri dari 3 bagian :1. Komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-

pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.

2. Penjelasan mengenai motivasi mahkamah.3. Berisi dispositif.

• Pendapat terpisah (dissenting Opinion)- Pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu

keputusan dan menyatakan keberatan terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut.

- Pendapat hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kebanyakan hakim.

• Contoh sengketa internasional :1. Sengketa internasional antara Indonesia dan

timor leste.2. Sengketa Internasional Antara Jepang Dan

Korea.

Pulau Dokdo yang menjadi sengketa antara Jepang dan Korea Selatan

Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian

Dunia

Hukum Intenasional satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional, yang harus dipatuhi & ditaatioleh setiap negara.

Jika ada suatu permasalahan yang terjadi antara satu negara dan negara lain atau satu negara dan banyak negara akan dapat menimbulkan konflik atau pertentangan, oleh karenanya hukum internasional sangat penting sebagai sarana yang sangat berpengaruh dalam perdamaian dunia.

Semua subjek hukum internasional itu mempunyai hak dan kewajiban

masing-masing, yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti

permainan inernasional dan mengikuti aturan yang telah

disepakati secara bersama atau internasional.

Beberapa contoh mengenai peranan hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia

a. Perjanjian pemanfaatan benua antartika secara damai (antartic treaty) pada tahun 1959.

b. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.

c. Perjanjian damai Dayton (Ohio-AS) pada tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia mematuhinya. Untuk mengatasi perjanjian tersebut, NATO menempatkan pasukannya guna menegakan hukum inernasional yang telah disepakati.

6. Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai Berdasarkan

Persamaan Derajat

• Keharusan penyelesaian sengketa secara damai, pada mulanya dicantumkan dalam pasal 1 konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907 dan dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 Piagam PBB.

• Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasionla yang berlaku secara universal. Hal tersebut dimuat dalam deklarasi mengenai hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV), serta deklarasi manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai penyelesaian sengketa secara damai.

a. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara.

b. Prinsip non intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.

c. Prinsip-prinsip persamaan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap negara.

d. Prinsip persamaan kedaulatan negara.e. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,

kedaulatan, dan integritas teritorial suatu bangsa.f. Prinsip itikad baik dalam hukum internasional.g. Prinsip keadilan dan hukum internasional.