laporan revisi - itjen.kemendesa.go.id€¦ · laporan revisi program kerja pengawasan tahunan...
Post on 18-Jan-2021
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Tahun Anggaran 2020
LAPORAN REVISI PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Inspektorat Jenderal
KATA PENGANTAR
Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai unit kerja yang memiliki tugas
melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan di lingkungan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Berdasarkan hasil evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan, agar
pengawasan tetap terlaksana secara terencana, efektif dan tepat sasaran,
maka disusunlah revisi program kerja pengawasan sebagai acuan kembali
dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Revisi Program Kerja
Pengawasan Tahunan ini didasari dengan adanya pandemi Covid-19,
sehingga terdapat perubahan kebijakan dan postur anggaran yang
menyebabkan diperlukan revisi seluruh agenda kegiatan pengawasan yang
telah direncanakan pada PKPT awal yang telah disusun sedemikian rupa.
Revisi Program Kerja Pengawasan ini disusun dengan melibatkan
seluruh unsur yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal serta
mempertimbangkan sumber daya dan waktu yang tersedia, karena itu
diharapkan hal ini dapat diterapkan dan diimplementasikan dengan sebaik-
baiknya sehingga tugas Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan
mengawasi seluruh kegiatan di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam masa pandemi
Covid-19 tetap dapat berjalan dengan baik.
Demikian, Revisi Program Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal
(PKPT) Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan
kegiatan Inspektorat Jenderal dalam mengawal program-progam prioritas
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Jakarta, Agustus 2020
a.n Inspektur Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Fajar Tri Suprapto, SE, M.Si
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ............................................................................................... i
DAFTAR TABEL ...................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................. 5
B. Dasar Hukum ................................................................................... 7
C. Dasar Penyusunan Revisi PKPT 2020 ............................................. 7
D. Dasar Penyusunan PKPT TA 2020…............................................... 6
BAB II ORGANISASI
A. Tugas dan Fungsi Organisasi .......................................................... 9
B. Struktur Organisasi .......................................................................... 9
C. Bisnis Proses ................................................................................. 10
D. Dukungan Personel ....................................................................... 10
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Obyek Pemeriksaan Inspektorat .................................................... 13
B. Program, Kegiatan dan Anggaran Pengawasan ............................. 15
BAB IV HASIL EVALUASI PKPT SEMESTER I………………………….. 23
A. Inspektorat I ................................................................................... 23
B. Inspektorat II .................................................................................. 29
C. Inspektorat III ................................................................................. 34
D. Inspektorat IV ................................................................................. 41
E. Inspektorat V .................................................................................. 49
F. Rekapitulasi Pelaksanaan PKPT hingga Semester I TA 2020 ........ 53
G. Rekapitulasi Penugasan berdasarkan Jenis Pengawasan ............. 53
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 54
LAMPIRAN
Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I - V
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal .............. 12
Tabel 2.2 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal ....... 12
Tabel 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal .............................. 13
Tabel 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I ........................................ 15
Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I ........................ 19
Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II ....................... 19
Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III ...................... 20
Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV ...................... 21
Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V ....................... 22
Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat ........ 22
iii
DAFTAR GAMBAR
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ............................... 10
Bagan 2.2 Alur Bisnis Proses Organisasi Inspektorat Jenderal ............... 11
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Guna menunjang keberhasilan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintah, peran APIP mutlak diperlukan. APIP dituntut untuk menjalankan fungsi
quality assurance dalam pencapaian tujuan organisasi bagaimanapun kondisi dan
keadannya. Hal ini sejalan dengan peran internal audit dalam menjamin
peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola
organisasi.
Sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi maka ditetapkanPeraturan Menteri Desa, PDT dan
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui kebijakan
pengawasan yang bersifat preventif dan pre-emtif, adanya kesalahan maupun
terjadinya penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, sehingga tujuan dan
sasaran kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi
seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.
Kebijakan pengawasan ini dijabarkan dalam bentuk dokumen PKPT yang
ditetapkan setiap tahun untuk dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon
II Inspektorat Jenderal sebagai langkah operasional pelaksanaan kebijakan
pengawasan. Dengan adanya pandemi COVID19 pelaksanaan PKPT hingga
semester I tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
dengan adanya kebijakan kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
5
pengawasan. Selama kurun waktu tersebut PKPT Inspektorat Jenderal telah di
monitor dan di evaluasi untuk memperoleh capaian yang maksimal dan terarah.
Strategi – strategi pengawasan yang diterapkan Inspektorat Jenderal dalam
melaksanakan program kerja pengawasan pada pandemi COVID19 ini dengan
mengidentifikasi, mengukur, dan merencanakan kembali program kerja
pengawasan (revisi) agar target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai
semaksimal mungkin
Kegiatan pengawasan yang berbentu audit dalam kurun waktu semester I
ini, terdapat beberapa unit kerja yang belum dan bahkan tidak dapat melaksanakan
kegiatan audit pada mitra kerjanya karena adanya kebijakan yang diambil untuk
penangannan COVID19 seperti perubahan postur anggaran, kebijakan PSBB dan
social distancing, serta perubahan target output dan kinerja yang tentunya tidak
selaras lagi dengan PKPT yang telah disusun.
Sebagai acuan kembali kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal, telah
dilakukan evaluasi pelaksanaan PKPT semester I di setiap unit kerja eselon II
sehingga memberikan gambaran dan rekomendasi terhadap perbaikan pada
dokumen revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal di
semester ini, dengan sasaran mengoptimalkan kegiatan kegiatan pengawasan
mandatoris, dan pendampingan serta monthly audit. Sebagai implementasi dari
kebijakan tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien,
terarah serta terkoordinasi, maka disusunlah dokumen Revisi Program Kerja
Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dimana terdapat kewajiban
menyusun kembali Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai perwujudan
akuntabilitas kinerja dalam bidang pengawasan.
Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan mempertimbangkan
analisa risiko, arahan kebijakan pengawasan pimpinan, sumber daya yang ada baik
dari sisi anggaran, SDM dan waktu yang masih tersedia hingga akhir tahun 2020.
Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ini
akan digunakan sebagai pedoman kembali dalam pelaksanaan pengawasan dan
pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal agar
dapat berjalan kembali.
6
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
4. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor20 Tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0 (L0) Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor13 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
C. DASAR PENYUSUNAN REVISI PKPT 2020
Berdasarkan hasil evaluasi PKPT tahun 2020 terdapat beberapa hambatan
dalam melaksanakan PKPT 2020. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Adanya kondisi pandemi COVID19 menyebabkan hampir seluruh kegiatan
mengalami vacuum dan tidak dapat terlaksana. Dengan adanya beberapa
7
kebijakan untuk penanganan COVID19 yang menjadi kendala tidak tercapainya
pelaksanaan PKPT sesuai rencana meliputi:
2. Kebijakan Sosial Distancing, PSBB, Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan
aktifitas social, Work From Home, Karantina wilayah terutama Ibukota sebagai
epicentrum pandemi ini yang membatasi keluar masuk wilayah yang
menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan pengawasan yang sudah
direncanakan hingga semester I.
3. Perubahan Postur Anggaaran untuk realokasi dan refocusing penanganan
COVID19 dan tentunya perubahan target output, indicator kinerja yang selaras
dengan terjadinya perubahan postur anggaran Inspketorat Jenderal.
4. Beberapa tugas mandatoris sudah terealisasi hingga akhir Februari, namun
beberapa pelaksanaan pada awal Maret hingga Juni terdapat beberapa
Inspektorat yang telah melakukan penugasan dengan memperhatikan protocol
kesehatan dengan memperkuat koordinasi dengan audit dengan komunikasi
daring atau virtual.
5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan hanya sebatas
pengawasan pada dokumen dan telekomunikasi seperti telpon, Whatsapp
maupun aplikasi zoom.
Hambatan-hambatan yang terjadi menyebabkan perlunya penyesuaian PKPT
Tahun 2020 dilakukan agar target ditentukan dapat tercapai maka kegiatan
pengawasan tetap dapat berjalan mengikuti perkembangan kondisi yang ada.
8
BAB II
ORGANISASI
A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.
Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mempunyai fungsi antara lain:
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya
3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pebugasan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan TransmigrasI
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal
B. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi Kementerian
ini terdiri Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan; Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat
9
Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang
Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi
Lokal, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Staf Ahli Bidang Hukum. Untuk mendukung tugas
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, struktur organisasi
Inspektorat Jenderal terdiri dari beberapa unit kerja eselon II yaitu:
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal
2) Inspektorat I
3) Inspektorat II
4) Inspektorat III
5) Inspektorat IV
6) Inspektorat V
Bagan 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
C. BISNIS PROSES
Bisnis Proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi
kumpulan aktivitas (task) yang saling berkorelasi satu sama lain untuk menghasilkan
suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.
10
Penataan Bisnis Proses dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan
perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada
Inspektorat Jenderal. Berikut alur bisnis proses Inspektorat Jenderal :
Bagan 2.2. Alur Bisnis Proses Inspektorat Jenderal
D. SUMBER DAYA
INS
PE
KT
OR
AT
JE
ND
ER
AL
INPUT
RKA K/L PROGRAM KERJA
RENCANA STRATEGIS
KEY PROSES
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT V
AUDIT
REVIU
EVALUASI
SUPPORT PROSES
Analisa Hasil
Pengawasaan
SESITJEN
Penyusuna Program
dan Anggaran
Adm dan Keu
SDM & UMUM
MONITORING PROSES
TATA KELOLA
KEMENTERIAN
(GOOD GOVERNA
NCE)
Ditjen PPMD
Ditjen PKP Ditjen PDT
Ditjen PDTU
Ditjen PKT Dijen
PKP2Trans Sekjen Irjen
Balilatfo
Rekomendasi perbaikan
dan Pencegahan
Keyakinan yang
Memadai Bahwa
Program dan Kegiatan Telah Di
Laksanakan Sesuai
Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengawasan
Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
PENGAWASAN LAINNYA
Pencegahan KKN
11
Jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di
Inspektorat Jenderal sebanyak 201 orang dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :
No Jabatan Jumlah/orang
a. Struktural 22
b. Fungsional Auditor 54
c. Fungsional Umum/Pelaksana 66
d. Tenaga Penunjang 34
e. Pramubakti/Pengemudi/Pengamanan 25
Jumlah 201 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 15 Juli 2020
Untuk Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 54 orang dapat dirinci berdasarkan
sertifikasi sebagai berikut :
No Jenjang Jumlah/orang
a. Auditor Utama 3
b. Auditor Madya 11
c. Auditor Muda 8
d. Auditor Pertama 32
Jumlah 54 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 15 Juli 2020
12
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT Penetapan organisasi Inspektorat Jenderal dan lingkup kerja dalam kegiatan
pengawasan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai
berikut :
INSPEKTORAT LINGKUP KERJA
INSPEKTORAT I
DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Sekretariat Ditjen
Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana
Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal
SEKRETARIAT JENDERAL
Biro Perencanaan
Biro Keuangan dan BMN
Biro SDM dan Umum
Biro Humas dan Kerjasama
Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
INSPEKTORAT II
DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Sekretariat Ditjen
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
INSPEKTORAT III
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
Sekretariat Ditjen
Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
13
INSPEKTORAT LINGKUP KERJA
Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi
Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Direktorat Penataan Persebaran Penduduk
DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Sekretariat Ditjen
Direktorat Promosi dan Kemitraan
Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi
Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
INSPEKTORAT IV
DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU
Sekretariat Ditjen
Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan
Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan
Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik
Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN PELATIHAN DAN INFORMASI
Sekretariat Badan
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN
Pusat Pelatihan Masyarakat
Pusat Data dan Informasi
INSPEKTORAT V
DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Sekretariat Ditjen
Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
INSPEKTORAT JENDERAL
Sekretariat Itjen
Inspektorat I
Inspektorat II
14
INSPEKTORAT LINGKUP KERJA
Inspektorat III
Inspektorat IV
Inspektorat V
Tabel. 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
Obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal, adalah
anggaran dan program serta kegiatan satuan kerja di lingkup Unit Kerja Eselon I
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pada Anggaran Tahun 2020 terdapat
pengurangan anggaran belanja perprogram yang disebabkan oleh Pandemi Covid-
19. Berikut adalah Pagu Anggaran masing-masing Program Sebelum dan Sesudah
dilakukan pemotongan :
No UNIT KERJA PAGU AWAL PAGU REVISI
SETELAH COVID19
1 Sekretariat Jenderal 212.198.626.000 172.198.220.000
2 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 138.110.182.000 42.619.958.000
3 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.042.663.767.000 1.800.303.482.000
4 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
347.728.971.000 128.783.704.000
5 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 238.036.385.000 143.150.949.000
6 Ditjen Pembangunan DaerahTertentu 115.732.573.000 39.339.513.000
7 Ditjen Pembangunan dan Kawasan Perdesaan 121.518.278.000 46.868.603.000
8 Balilatfo 212.198.626.000 170.663.339.000
9 Inspektorat Jenderal 51.396.100.000 27.901.857.000
Jumlah 3.497.804.895.000 2.571.829.625.000
Tabel. 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I
B. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2020
1. PROGRAM
Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
2. KEGIATAN
Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam mengawal program prioritas Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada prinsipnya dapat
diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kelompok kegiatan, yaitu:
a) Kegiatan Utama
15
1) Audit
Kegiatan pengawasan dalam bentuk pemerikasaan operasional dan audit
(post) secara reguler terhadap seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pelaksanaan audit didasarkan pada rencana dan program pengawasan
yang telah disusun oleh masing-masing Inspektorat dengan
mempertimbangkan manajemen risiko atas kegiatan yang akan diaudit dan
risiko audit. Audit terdiri dari:
I. Audit Kinerja
Mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat dan keyakinan yang
memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan
kinerja secara berkesinambungan.
Audit kinerja meliputi
• Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang antara lain
terdiri atas:
➢ Audit atas penyusunan dan pelakasanaan anggaran;
➢ Audit atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana;
➢ Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
• Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang antara lain
Audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan
II. Audit dengan tujuan tertentu
Mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja dapat meliputi
• Audit pengadaan barang/jasa
Merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai
bahwa pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan
• Audit perencanaan dan manfaat
Merupakan audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut
sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta bermanfaat
secara optimal
• Audit pelayanan publik
Merupakan audit terhadap pelayanan publik oleh unit kerja
penyelenggara layanan publik kepada pengguna jasa Kementerian
16
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai
standar pelayanan yang berlaku
• Audit khusus
Merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat
khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang unit kerja atau pegawai yang pelakasanaannya dilakukan
berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari
temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah
dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
• Audit investigasi
Merupakan audit dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan
penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan,
pengeluaran illegal, atau penyalahgunaan wewenang dibidang
pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsut tindak pidana
korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti oleh Kejaksaan
dan Kepolisian sebagai instansi yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan.
III. Monthly Audit
2) Reviu
Reviu dilakukan mencakup:
I. Reviu RKA-K/L dan Revisi Anggaran
Ini merupakan pengawasan pada tahap perencanaan dalam rangka
memberikan peringatan dini. Pengawasan dini dilakukan melalui
pemberian saran terhadap usulan RKA dari masing-masing unit kerja
dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
II. Reviu Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Kementerian dan
Unit Kerja Eselon I
3) Evaluasi
Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi. Kegiatan
evaluasi dilaksanakan terhadap:
I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
II. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17
III. Evaluasi PMPRB; dan
IV. Evaluasi lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau
Inspektur Jenderal
4) Pemantauan
Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Pemantauan
dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap laporan:
I. Hasil Pengawasan Dini;
II. Hasil Audit;
III. Hasil Reviu;
IV. Evaluasi, dan;
V. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP dan Hasil
Pemeriksaan BPK RI
5) Pengawasan Lainnya
Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan
pengawasan lainnya dilakukan oleh Inspektorat berupa:
I. Pengawasan Pengelolaan BMN
II. Pengendalian Gratifikasi
III. Saber Pungli
IV. Pengawalan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
b) Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal,
berupa kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis Inspektorat
Jenderal, terdiri dari:
1) Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2) Analisa dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan
eksternal
3) Layanan Tata Usaha dan Manajemen Keuangan
4) Layanan Kepegawaian dan Umum
3. ANGGARAN
Jumlah anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp
51.396.100.000,- namun pada bulan Mei Tahun 2020 terdapat Pemotongan
Anggaran sebesar Rp.23.494.243.000,- sehingga anggaran Inspektorat Jenderal
18
TA 2020 menjadi sebesar Rp.27.901.857.000,- dibagi ke kegiatan 6 (enam) Unit
Kerja Eselon II, sebagai berikut:
a) Inspektorat I
Jumlah pagu anggaran Inspektorat I adalah sebesar Rp740.413.000,- dengan
rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PDT dan Setjen
Pelaksanaan Audit
Internal
217.123.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
-
Reviu perencanaan
anggaran
2.000.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
381.372.000
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat I
Penyusunan laporan 139.918.000
TOTAL 740.413.000
Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I
b) Inspektorat II
Jumlah pagu anggaran Inspektorat II adalah sebesar Rp895.336.000,- dengan
rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1 Terwujudnya
Pengawasan
Pelaksanaan Audit
Internal 252.454.000
19
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
Internal di Ditjen
PPMD
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
35.998.000
Reviu perencanaan
anggaran 86.465.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
327.615.000
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat II
Penyusunan laporan 192.804.000
TOTAL 895.336.000
Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II
c) Inspektorat III
Jumlah pagu anggaran Inspektorat III adalah sebesar Rp558.806.000,- dengan
rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PKTrans dan
PKP2Trans
Pelaksanaan Audit
Internal 77.570.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
-
Reviu perencanaan
anggaran -
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
248.220.000
20
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat III
Penyusunan laporan 233.016.000
TOTAL 558.806.000
Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III
d) Inspektorat IV
Jumlah pagu anggaran Inspektorat IV adalah sebesar Rp686.344.000,-
dengan rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PDTu dan
Balilatfo
Pelaksanaan Audit
Internal 230.266.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
45.740.000
Reviu perencanaan
anggaran -
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
235.288.000
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat IV
Penyusunan laporan 175.050.000
TOTAL 686.344.000
Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV
21
e) Inspektorat V
Jumlah pagu anggaran Inspektorat V adalah sebesar Rp507.907.000,- dengan
rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PKP dan Itjen
Pelaksanaan Audit
Internal 58.347.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
45.825.000
Reviu perencanaan
anggaran
2.500.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
265.935.000
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat V
Penyusunan laporan 135.300.000
TOTAL 507.907.000
Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V
f) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Jumlah pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp
32.896.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Dukungan
Pengawasan
Internal
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I 4.972.546.000
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal 10.000.000
22
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
Layanan
Perkantoran 19.992.792.000
TOTAL 28.364.144.000
Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat
23
BAB IV
HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) SEMESTER I
Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk
mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan
dengan cara melaksanakan segala kegiatan penugasan sesuai dengan dokumen
rencana program kerja pengawasan yang telah disusun dan/atau direvisi karena
adanya perubahan yang telah dilakukan evaluasi PKPT dahulu. Penyusunan revisi
PKPT Tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan semester I dan adanya perubahan
postur anggaran, target capaian kinerja unit kerja serta beberapa kegiatan yang tidak
bisa lagi dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran 2020. Berikut Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Revisi setiap Inspektorat sesuai dengan lingkup
pengawasannya :
A. INSPEKTORAT I
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat I meliputi lingkup
Program dan kegiatan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT). Berdasarkan Manajemen Risiko
Pertimbangan yang diukur Inspektorat I disampaikan sebagai berikut :
Manajemen Risiko Pertimbangan
No Resiko
Pertimbangan Score Interval Skore
Bobot %
Keterangan Klasifikasi
Resiko 1. Skor Untuk Resiko Rendah 2. Skor Untuk Resiko Cukup Rendah 3. Skor Untuk Resiko Sedang 4. Skor Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skor Untuk Resiko Tinggi
1 Anggaran PBJ
1 <1 M
25%
Besaran Anggaran Per
Unit Kerja Eselon III
2 1 M - 5 M
3 5 M - 10 M
4 10 M - 20 M
5 >20 M
2 Nilai Temuan
Hasil Pemeriksaan
1 < 100 Jt
20% Nilai Temuan 1 Tahun Yang
Lalu
2 100 Jt s.d 250 Jt
3 250 Jt s.d 500 Jt
4 500 JT s.d 1 M
5 > 1 M
3 1 Dibawah 20 % 30%
24
Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program Prioritas
2 20 % s.d 30 % Komposisi Besaran
Program 4 Prioritas pada
masing masing Besaran
Anggaran per UKE II
3 30 % s.d 40 %
4 40 % s.d 60 %
5 Diatas 60 %
4 Saat Audit
Terakhir/yang lalu
1 Kurun 1 Tahun
yg Lalu Telah Di Audit
15%
Intensitas Auditee di
Audit dalam Kurun Waktu
Tertentu
3 Kurun 2 Tahun
yg Lalu Telah Di Audit
5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum
Di Audit
5 Aksesbilitas
Lokasi
1 Mudah
10%
Kondisi Infrastruktur
dan Suprastruktur
3 Sedang
5 Sulit
PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO INSPEKTORAT I
Keterangan Anggaran PBJ Nilai Temuan
Hasil Pemeriksaan
Anggaran Untuk Kegiatan Program Prioritas
Saat Audit Terakhir
Aksesbilitas Total Rank
Unit Kerja Eselon II Pagu Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Ses Ditjen PDT
46.930.740.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 8
Perinden -
1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 10
PSDM
9.611.917.000 2 25% 1 20% 1 30% 1 15% 3 10% 1,45 11
PEL
17.373.917.000 3 25% 1 20% 3 30% 1 15% 5 10% 2,5 3
PSDLH
33.918.039.000 4 25% 1 20% 4 30% 1 15% 3 10% 2,85 2
Sarpras
32.375.184.500 5 25% 5 20% 1 30% 1 15% 5 10% 3,2 1
Biro HOT
8.000.000.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 9
Biro SDM dan Umum
109.285.181.000
2 25% 5 20% 1 30% 1 15% 1 10% 2,05 5
Biro Keuangan dan BMN
53.013.445.000
1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 7
Biro Perencanaan
20.400.000.000 2 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,85 6
Biro Humas
22.000.000.000 4 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 2,35 4
25
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat I hingga semester I terdapat beberapa kondisi dan evaluasi
sebagai berikut :
1. Terdapat 22 kali rencana penugasan yang terdiri dari 8 kali rencana penugasan
audit internal, 1 kali rencana penugasan audit dengan tujuan tertentu, 7 kali
rencana penugasan reviu, 4 kali rencana penugasan monitoring dan evaluasi
(SAKIP dan PMPRB) serta 2 kali rencana penugasan lainnya.
2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat I sebagai berikut :
Jenis Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana/
Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
AUDIT
Audit Internal 8 kali 2 kali 8
Laporan 2 Laporan
Dari rencana 8 kali penugasan,telah terlaksana 2 kali penugasan dengan menghasilkan 2 laporan yang telah terbit atensi
Audit Tujuan Tertentu
1 kali - - - Dalam Semester I kegiatan belum terlaksana
Reviu
Reviu RKAKL
4 kali - 4
Laporan -
Dalam Semester I kegiatan belum terlaksana
Reviu Revisi Anggaran
- kali 7 kali -
Laporan 7
Laporan
Kegiatan ini direncanakan dilakukan pada Semester II. Pada semester I telah dilakukan reviu revisi anggaran sebanyak 7 penugasan (5 ST) dengan menghasilkan 7 output laporan
Reviu LK Kementerian
1 kali 1 kali 1
Laporan 1
Laporan
Dalam Semester I direncanakan 1 penugasan dengan menghasilkan 1 output laporan
Reviu LK Eselon I
2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Telah sesuai perencanaan pada dokumen PKPT
Monitoring dan Evaluasi
Monev SAKIP
- 2 kali -
Laporan 2
Laporan
Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan bulan
26
Jenis Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana/
Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
November. Pada Semester I kegiatan telah terealisasi sebanyak 2 kali penugasan (1 ST) dan menghasilkan 2 output
Monev PMPRB
2 Kali 2 Kali 2
Laporan 2
Laporan Sesuai dokumen PKPT
Monev SPIP 2 Kali - 2
Laporan -
Dalam Semester I kegiatan belum terlaksana
Pengawasan Lainnya
Pengawasan atas Pengelolaan BMN
2 kali 3 kali 2
Laporan 3
Laporan
Hingga semester I berakhir, dari rencana 2 kali penugasan, telah terealisasi 3 kali penugasan (3 ST) dengan menghasilkan 3 output
Total 22 kali 19 kali 21 Lap 19 ap
3. Pelaksanaan Audit Internal
Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat I menargetkan pelaksanaan
kegiatan Audit Internal sebanyak 8 penugasan namun dengan adanya pandemi
Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit yang telah direncanakan.
Beberapa kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya
pembatasan sosial dan perubahan postur anggaran sebagaimana uraian
berikut:
a. Dari 8 (delapan) penugasan pelaksanaan audit internal hanya dapat
dilaksanakan sebanyak 2 penugasan.
i. Pemeriksaan pembangunan pasar Kecamatan di Kab. Timor Tengah
Selatan (Post Audit) dengan Nomor ST 182/PW.03/2020, Output LHP
128/PW.03/2020, Atensi No R.389/PW.03/2020
ii. Pemeriksaan Pembangunan Pasar Kecamatan Kab. Sorong (Post Audit)
dengan Nomor ST 183/PW.03/2020, Output LHP 129/PW.03/2020,
Atensi No R.388/PW.03.01/2020
27
b. 6 ( enam) penugasan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya
pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran guna penanganan Covid-19.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan masukan agar
pelaksanaan kegiatan audit dapat disesuaikan kembali pada dokumen
PKPT.
4. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu pada Inspektorat I direncanakan
sebanyak 1 kali penugasan dengan waktu dan lokus tentative sesuai instruksi
pimpinan. Dalam Semester I tidak ada pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu
sehingga output yang dihasikan juga belum ada.
5. Sesuai dokumen PKPT pelaksanaan Reviu RKAKL pagu indikatif dan pagu
Definitif pada Ditjen PDT dan Sekretariat Jenderal direncanakan pada Bulan
Juni. Dalam Semester I/2020, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena
belum adanya pengajuan dari obrik untuk dilakukan reviu RKAKL atas pagu TA
2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai bahan masukan agar
waktu pelaksanaan reviu RKAKL pagu TA.2021 yang rencananya akan
dilaksanakan pada Bulan Juni agar dapat disesuaikan kembali pada Dokumen
PKPT.
6. Sesuai dokumen PKPT kegiatan Reviu Revisi Anggaran pada Ditjen PDT dan
Setjen akan dilaksanakan pada Bulan Agustus sebanyak 2 kali penugasan.
Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula
dijadwalkan pada Bulan Agustus namun telah direalisasikan pada Semester
I/2020 sesuai pengajuan dari obrik. Dalam Semester I, Inspektorat I telah
melaksanakan penugasan reviu revisi anggaran sesuai Surat Tugas Nomor
7/PW.03/2020, Nomor 118/PW.03.06/2020, Nomor 235/PW.03/2020, Nomor
283/PW.03/2020 dan Nomor 196/PW.06/2020 dengan menghasilkan 7 output
reviu revisi anggaran yaitu CHR 12/PW.03.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020,
CHR 50/PW.03.07/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, CHR 85/PW.03/III/2020,
CHR 123/PW.03.01/2020 tanggal 15 April 2020, CHR No 126/PW.03/IV/2020,
CHR No 127/PW.03/IV/2020, CHR No. 160/PW.03.01/V/2020 dan CHR No.
185/PW.03.01/V/2020.
7. Pada Semester I, Inspektorat I telah melaksanakan kegiatan Reviu LK
kementerian Semester II Tahun 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor
118/PW.03.07/2020 tanggal 17 Februari dengan output berupa LHR
71/PW.03.07/III/2020 dan CHR 127/PW.03/IV/2020. Namun sesuai dokumen
28
PKPT, waktu pelaksanaan reviu LK Kementerian Semester I direncanakan
dilakukan pada Bulan Februari dan Semester II pada Bulan Juli. Sehubungan
dengan hal tersebut , maka sebagai bahan masukan agar waktu pelaksanaan
reviu LK Kementerian disesuaikan kembali pada dokumen PKPT.
8. Inspektorat I telah melaksanakan penugasan Reviu LK Eselon I periode 31
Desember 2019 sebanyak 2 kali penugasan yaitu Kegiatan reviu LK pada Ditjen
PDT dan Setjen periode 31 Desember 2019 dilaksanakan sesuai Surat Tugas
Nomor 88/UM.03.07/2020 dengan menghasilkan 2 output yaitu LHR
67/PW.03.07/II/2020 tanggal 28 Feb 2020 dan CHR 35/PW.03.07/II/2020
tanggal 17 Februari 2020. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini
telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam dokumen PKPT.
9. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP direncanakan
akan dilakukan pada Bulan November 2020 sebanyak 2 kali penugasan.
Kegiatan ini berupa penilaian atas implementasi SAKIP pada Ditjen PDT dan
Sekretariat Jenderal. Dalam Semester I, Inspektorat I telah melaksanakan
evaluasi implementasi SAKIP sebanyak 2 kali penugasan berdasarkan Surat
Tugas Nomor 116/PW.03/2020 dengan menghasilkan 2 output yaitu LHE
56/PR.03.02/II/2020 tanggal 26 Feb 2020 dan LHE 47/PR.03.02/II/2020 tanggal
26 Februari 2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang
semula direncanakan pada Bulan November namun telah dilaksanakan pada
Bulan Februari.
10. Pelaksanaan kegiatan mandatoris monitoring dan evaluasi PMPRB
dilaksanakan sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PDT dan Sekretariat
Jenderal. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor
200/PW.03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan menghasilkan output LHE PKT
Nomor 007/PR.03.02/III/2020 dan LHE PKP2T No 008/PR.03.02/III/2020.
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan dalam dokumen PKPT.
11. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP
direncanakan sebanyak 2 penugasan yaitu pada Ditjen PDT dan Setjen dalam
kurun waktu Januari s.d Desember. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP
Tahun 2020 ini berupa pemenuhan dokumen pendukung SPIP Ditjen PDT dan
Sekretariat Jenderal. Dalam Semester I, kegiatan mandatoris ini belum
29
terlaksana karena verifikasi dokumen pendukung atas penilaian mandiri
implementasi SPIP sedang dalam proses QA oleh BPKP.
1. Inspektorat I telah melaksanakan pengawasan atas pengelolaan BMN di Ditjen
PDT dan Setjen sebanyak 3 kali penugasan. Kegiatan mandatoris ini terlaksana
sebelum adanya kebijakan mengenai Covid-19 yang mempengaruhi perubahan
postur anggaran. Pengawasan atas pengelolaan BMN pada Ditjen PDT dan
Setjen dilaksanakan berdasarkan:
a. Surat Tugas Nomor 11/PW.03.06/2020, dengan output CHR
19/PW.03.06/I/2020 tanggal 19 Januari 2020
b. Surat Tugas Nomor 74/PW.03.06/2020 , dengan output
CHR38/PW.03.06/II/2020 tanggal 18 Februari 2020
c. Surat Tugas Nomor 116/PW.03/2020,dengan output berupa LHR
72/KU.09.04/III/2020.
Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat I merencanakan penugasan
sebanyak 22 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 21 laporan dan
telah terealisasi sebanyak 19 kali penugasan pengawasan dengan output sebanyak
19 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen PKPT
yang telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-
19 seperti pembatasan sosial berskala besar dan realokasi anggaran guna
penanganan covid-19. Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen
PKPT, Inspektorat I juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana disajikan
pada tabel berikut:
No Kegiatan Penugasan Laporan
1 Reviu PIPK 2 2
2 Reviu Lapkin Eselon I 2 2
3 Monthly Audit 7 7
B. INSPEKTORAT II
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat II meliputi lingkup
Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PPMD). Berdasarkan Manajemen Risiko Pertimbangan yang
diukur Inspektorat II disampaikan sebagai berikut :
30
MANAJEMEN PERTIMBANGAN RISIKO
NO RESIKO
PERTIMBANGAN SCORE INTERVAL SCORE
BOBOT %
KETERANGAN KLASIFIKASI RISIKO
1 Periode Audit Terakhir/Yang Lalu
1 Kurun 1 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit
25% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu Tertentu
3 Kurun 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit
5 Lebih 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit
2 Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan
1 < 20 Juta
15% Nilai Temuan Periode Yang Lalu
2 20 Juta s.d 50 Juta
3 50 Juta s.d 75 Juta
4 75 Juta s.d 100 Juta
5 > 100 Juta
3 Jarak Auditi
1 Dapat Ditempuh Dengan Darat
30% Lokasi Kegiatan dari Pengawasan Pusat
3 Harus Ditempuh Dengan Udara
5 Harus Ditempuh Dengan Udara dan Laut
4 Kerumitan dan Mudah Berubahnya Kegiatan
1 Kegiatan Merupakan Program Tahunan
20% Merupakan Program Prioritas Kementerian
3 Kegiatan Merupakan Program Jangka Menengah
5 Kegiatan Merupakan Program Jangka Panjang
5 Penyebaran Operasi Secara Geografis
1 Kecil
10% Cakupan Luas Wilayah 3 Sedang
5 Luas
PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO INSPEKTORAT II
KETERANGAN Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 TOTAL RANK
UKE II Pagu Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
SATKER PUSAT
Direktorat PMD
60,875,008,000
0.25 0.75 0.3 1 0.5 2.8 3
Direktorat Sarana dan Prasarana
70,000,000,000
0.25 0.75 0.3 0.6 0.5 2.4 1
Sekretariat Direktorat Jenderal
70,163,767,000
0.25 0.75 0.3 0.6 0.3 2.2 6`
Direktorat PSD
40,000,000,000
0.25 0.75 0.3 0.2 0.5 2 4
Direktorat SDA dan TTG
29,000,000,000
0.25 0.75 0.3 0.2 0.5 2 2
Direktorat PUED
62,500,000,000
0.25 0.75 0.3 0.2 0.3 1.8 5
KETERANGAN Kriteria
1 Kriteria
2 Kriteria
3 Kriteria
4 Kriteria
5 TOTAL RANK
UKE II Pagu Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
SATKER DAERAH
Prov.Riau
39,286,836,000 1.25 0.75 0.9 0.6 0.5 4 1
Prov.Jambi
33,581,334,000 1.25 0.75 0.9 0.6 0.3 3.8 2
Prov.Jawa Timur
147,636,060,000 1.25 0.75 0.9 0.2 0.5 3.6 3
Prov.Sulawesi Tengah
39,535,225,000 0.75 0.6 1.5 0.2 0.3 3.35 4
Prov.D.I. Yogyakarta
12,138,081,000 0.75 0.6 0.9 0.6 0.5 3.35 5
31
Prov.Bali
16,487,824,000 1.25 0.6 0.9 0.2 0.3 3.25 6
Prov.Gorontalo
17,716,823,000 0.75 0.45 0.9 0.6 0.3 3 7
Prov.Maluku
32,771,233,000 0.75 0.45 0.9 0.6 0.3 3 8
Prov. Sumatera Utara
111,785,085,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 9
Prov.Kalimantan Utara
13,836,441,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 10
Prov.Kalimantan Timur
24,437,693,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 11
Prov. Sulawesi Utara
48,541,068,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 12
Prov.NTT
70,327,541,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 13
Prov.Lampung
52,374,893,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 14
Prov.Maluku Utara
17,167,392,000 0.25 0.45 0.9 0.6 0.5 2.7 15
Prov.Kep. Riau
13,514,191,000 0.25 0.45 0.9 0.6 0.5 2.7 16
Prov.Sulawesi Tenggara
29,948,952,000 0.25 0.45 0.9 0.6 0.5 2.7 17
Prov.Sulawesi Selatan
39,353,225,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 18
Prov.Sulawesi Barat
66,112,429,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 19
Prov.Papua Barat
46,665,704,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 20
Prov.Papua
179,983,335,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 21
Prov.NTB
24,002,764,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 22
Prov.Kalimantan Tengah
39,221,830,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 23
Prov.Kalimantan Selatan
42,499,379,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 24
Prov.Kalimantan Barat
43,091,562,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 25
Prov.Jawa Tengah
125,728,497,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 26
Prov.Jawa Barat
106,069,977,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 27
Prov.Bengkulu
32,377,641,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 28
Prov.Banten
26,832,887,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 29
Prov.Bangka Belitung
13,412,273,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 30
Prov. Sumatera Selatan
59,229,646,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 31
Prov. Sumatera Barat
36,301,254,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 32
Prov. Aceh
116,036,111,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 33
Prov.Kalimantan Barat
43,091,562,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 25
Prov.Jawa Tengah
125,728,497,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 26
Prov.Jawa Barat
106,069,977,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 27
Prov.Bengkulu
32,377,641,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 28
Prov.Banten
26,832,887,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 29
Prov.Bangka Belitung
13,412,273,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 30
Prov. Sumatera Selatan
59,229,646,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 31
Prov. Sumatera Barat
36,301,254,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 32
Prov. Aceh
116,036,111,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 33
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat II hingga semester I terdapat beberapa kondisi dan evaluasi
sebagai berikut :
32
1. Terdapat 21 kali rencana penugasan yang terdiri dari 10 kali rencana
penugasan audit internal, 1 kali rencana penugasan tindak lanjut hasil
pengawasan, 5 kali rencana penugasan reviu, 3 kali rencana penugasan
monitoring dan evaluasi (SAKIP, PMPRB dan SPIP) serta 2 kali rencana
penugasan pengawasan lainnya.
2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat II sebagai berikut :
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana
/Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
AUDIT
Audit Internal 10 kali 3 kali 10
Laporan
3 Laporan
Dari rencana 10 Penugasan telah terlaksana 3 kali penugasan dengan menghasilkan 3 laporan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1 kali 1 kali 1
Laporan -
Sesuai dokumen PKPT, kegiatan TLHP dilaksanakan pada Minggu I Januari s.d Minggu III Desember. Pelaksanaan TLHP dilaksanakan tiap bulan
Reviu
Reviu RKAKL 1 kali - 1
Laporan -
Belum ada pengajuan dari Obrik
Reviu Revisi Anggaran
2 kali 4 kali 2
Laporan 4
Laporan
Dalam semester I Inspektorat II melakukan reviu revisi anggaran sebanyak 4 kali (4 ST) dengan menghasilkan 4 laporan
Reviu LK Eselon I
1 kali 1 kali 1
Laporan 1
Laporan
Pergeseran waktu pelaksanaan, Semula April s.d September menjadi Bulan Februari
Reviu Laporan Kinerja Eselon I
1 kali 1 kali 1
Laporan -
Dalam Semester I telah ada penugasan
33
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana
/Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
namun output masih dalam proses
Monitoring dan Evaluasi
Monev SAKIP 1 kali 1 kali 1
Laporan 1
Laporan
Dari rencana 1 kali penugasan telah terealisasi 1 kali penugasan (1 ST) dengan menghasilkan 1 output
Monev PMPRB 1 kali 1 kali 1
Laporan -
Daalm Semester I telah dilaksanakan 1 kali penugasan namun output masih dalam proses
Monev SPIP 1 kali - 1
Laporan -
Dalam Semester I/2020 kegiatan belum dilaksanakan
Pengawasan Lainnya
Pengawasan atas Pengelolaan BMN
1 kali - 1
Laporan -
Kegiatan tidak dapat dilaksanakan
Pengawasan atas Pelaksanaan PBJ
1 kali - 1
Laporan -
Kegiatan tidak dapat dilaksanakan
Total 21 kali 12 kali 21
Laporan 9
Laporan
3. Pelaksanaan Audit Internal
Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat II menargetkan pelaksanaan
kegiatan Audit Internal sebanyak 10 kali penugasan namun dengan adanya
pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit yang telah
direncanakan. Beberapa kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena
adanya pembatasan sosial dan perubahan postur anggaran sebagaimana
uraian berikut:
a. Dari 10 (sepuluh) penugasan pelaksanaan audit internal hanya dapat
dilaksanakan sebanyak 3 penugasan.
34
1) Pemeriksaan Pada Satker Riau (Post Audit) dengan Nomor ST
162/PW.03.01/2020 dengan output LHP 02/PW.03.01/III/2020 Atensi No
R.271/PW.03.01/III/2020
2) Pemeriksaan Pada Satker Jambi (Post Audit) dengan Nomor ST
165/PW.03/2020 dengan output LHP 03/PW.03.01/III/2020 Atensi belum
terbit
3) Pemeriksaan Pada Satker Provinsi Sulawesi Tengah (Post Audit) dengan
Nomor ST 164/PW.03/2020 dengan output LHP 04/PW.03.01/III/2020
dan Atensi Nomor R.295/PW.03.01/IV/2020.
b. 7 (Tujuh) penugasan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya
pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran guna penanganan Covid-19.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan masukan agar
pelaksanaan kegiatan audit Semester II dapat disesuaikan kembali pada
dokumen PKPT.
4. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
direncanakan sebanyak 1 kali penugasan dalam kurun waktu Januari s.d
Desember. Inspektorat II melaksanakan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
hasil pengawasan di Ditjen PPMD setiap bulannya sesuai SK tim Nomor 28
Tahun 2020 sehingga menghasilkan Update matriks TLHP.
5. Sesuai dokumen PKPT pelaksanaan Reviu RKAKL pagu indikatif dan pagu
definitif TA.2021 Ditjen PPMD direncanakan dalam kurun waktu Januari s.d
Desember. Kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena belum adanya
pengajuan dari obrik untuk dilakukan reviu RKAKL.
6. Kegiatan Reviu Revisi Anggaran pada Ditjen PPMD direncanakan dilakukan
sebanyak 2 kali penugasan dengan waktu pelaksanaan Minggu I Januari s.d
Minggu III Desember. Dalam Semester I/2020 Inspektorat II telah melaksanakan
kegiatan ini sebanyak 4 kali penugasan berdasarkan :
1) Surat Tugas Nomor 55/KU.00.06/2020 dengan output LHR
01/KU.00.06/II/2020
2) Surat Tugas Nomor 110/KU.00.06/2020 dengan output LHR
04/KU.00.06/IV/2020
3) Surat Tugas Nomor 111/KU.00.06/2020 dengan output LHR
05/KU.00.06/IV/2020
4) Surat Tugas Nomor 380/PW.00/2020 dengan output LHR 06/PW.00/VI/2020
35
7. Dalam Semester I/2020, Inspektorat II merencanakan melakukan kegiatan reviu
laporan keuangan Ditjen PPMD sebanyak 1 penugasan dalam kurun waktu
Bulan April s.d September. Kegiatan reviu laporan keuangan periode 31
DEsember 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor
60/PW.03.07/2020 dengan menghasilkan output yaitu LHR
03/PW.03.07/II/2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan
yang semula dijadwalkan dalam kurun waktu April s.d September namun telah
dapat direalisasikan pada Bulan Februari.
8. Sesuai dokumen PKPT, Inpektorat II merencanakan akan melakukan
penugasan Reviu Laporan Kinerja Triwulan Ditjen PPMD pada Bulan Januari
sebanyak 1 kali penugasan . Dalam Semester I, Inspektorat I telah melakukan
kegiatan reviu Laporan Kinerja sesuai Surat Tugas Nomor 58/PR.03.01/2020
namun output laporan masih dalam proses.
9. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen PPMD
direncanakan akan dilakukan pada Bulan Februari s.d Maret 2020 sebanyak 1
kali penugasan. Kegiatan ini berupa penilaian atas implementasi SAKIP pada
Ditjen PPMD. Dalam Semester I, Inspektorat II telah melaksanakan evaluasi
implementasi SAKIP sebanyak 1 kali penugasan berdasarkan Surat Tugas
Nomor 109/PR.04/2020 dengan menghasilkan 1 output yaitu LHE
01/PR.04.01/II/2020.
10. Sesuai dokumen PKPT, monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Ditjen PPMD direncanakan sebanyak 1 kali penugasan
yaitu pada Bulan Januari s.d Desember. Dalam Semester I, Inspektorat II telah
melaksanakan kegiatan monev PMPRB sesuai Surat Tugas Nomor ST No
124/OT.03 /2020 namun output laporan masih dalam proses.
11. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP di Ditjen
PPMD direncanakan sebanyak 1 kali penugasan (Januari s.d Desember).
Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP Tahun 2020 ini berupa verifikasi
dokumen pendukung SPIP Ditjen PPMD. Dalam Semester I, kegiatan
mandatoris ini belum terlaksana karena pemenuhan dokumen pendukung atas
penilaian mandiri implementasi SPIP sedang dalam proses QA oleh BPKP.
12. Inspektorat II merencanakan kegiatan pengawasan atas pengelolaan BMN
dalam kurun waktu Januari s.d Desember sebanyak 1 kali penugasan dengan
output sebanyak 1 Laporan. Namun kegiatan mandatoris ini tidak dapat
36
terlaksana karena adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan sosial
dan perubahan postur anggaran. Sebagai tindak lanjutnya maka Inspektorat II
akan melakukan penyesuaian pada Dokumen PKPT.
13. Inspektorat II merencanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 kali penugasan dengan output
sebanyak 1 Laporan. Namun kegiatan mandatoris ini tidak dapat terlaksana
karena adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan sosial dan
perubahan postur anggaran. Sebagai tindak lanjutnya maka Inspektorat II akan
melakukan penyesuaian pada Dokumen PKPT.
Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat II merencanakan penugasan
sebanyak 21 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 21 laporan dan
telah terealisasi sebanyak 12 kali penugasan pengawasan dengan output sebanyak
9 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen PKPT yang
telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19
seperti pembatasan sosial berskala besar dan realokasi anggaran guna
penanganan covid-19. Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen
PKPT, Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana disajikan
pada tabel berikut:
C. INSPEKTORAT III
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat III meliputi lingkup
Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dan Ditjen Pembangunan Kawasan
Transmigrasi (PKTrans). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat III hingga semester I terdapat beberapa kondisi
dan evaluasi sebagai berikut :
1. Terdapat 44 kali rencana penugasan yang terdiri dari 27 kali rencana
penugasan audit, 3 kali rencana penugasan tindak lanjut hasil pengawasan, 8
No Kegiatan Penugasan Laporan
1 Reviu PIPK 1 1
2 Monthly Audit 7 7
3 Pendampingan BPK 5 6
37
kali rencana penugasan reviu, 6 kali rencana penugasan monitoring dan
evaluasi (SPIP, SAKIP dan PMPRB).
2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat III sebagai berikut :
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan
Keterangan Rencana /Target
Realisasi Rencana /Target
Realisasi
AUDIT
Audit Internal 27 kali - 27
Laporan -
Kegiatan tidak dapat terlaksana
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3 kali - 3
Laporan -
Kegiatan tidak dapat terlaksana
Reviu
Reviu Revisi Anggaran
2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Pada semester I, Inspektorat III telah melakukan penugasan sebanyak 2 kali (2 ST) serta menghasilkan 2 output
Reviu LK Eselon I
2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Dari rencana 2 kali penugasan, dalam semester I Inspektorat III telah melakukan penugasan sebanyak 2 kali (1 ST) dengan menghasilkan 2 output
Reviu PIPK 2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Dari rencana 2 kali penugasan telah terealisasi 2 kali penugasan (2 ST) dengan menghasilkan 2 output
Reviu Laporan Kinerja Eselon I
2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Dari rencana 2 kali penugasan telah terealisasi 2 kali penugasan (1 ST) dengan menghasilkan 2 output
Monitoring dan Evaluasi
Monev SAKIP 2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Dari rencana 2 kali penugasan telah terealisasi 2 kali penugasan (1
38
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana
/Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
ST) dengan menghasilkan 2 output
Monev PMPRB 2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Telah sesuai perencanaan pada dokumen PKPT
Monev SPIP 2 kali - 2
Laporan -
Sampai dengan Semester I belum ada realisasi kegiatan monev SPIP. Kegitan dilaksanakan di bulan juli
Pengawasan Lainnya
Pengawasan atas Pengelolaan BMN
- kali 2 kali -
Laporan 1Laporan
Pengawasan atas pengelolaan BMN direncanakan dilakukan pada Semester II. Dalam Semester I telah dilaksanakan penugasan pengawasan pengelolaan BMN Semester II Tahun 2019 pada Ditjen PKT dan PKP2T
Total 44 kali 14 kali 44
Laporan 13
Laporan
3. Pelaksanaan Audit internal
Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat III menargetkan
pelaksanaan kegiatan Audit Internal sebanyak 27 kali penugasan namun
dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit
yang telah direncanakan. Kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan
karena adanya pembatasan sosial dan perubahan postur anggaran untuk
penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya maka, Inspektorat III akan
melakukan penyesuaian kegiatan audit internal pada dokumen PKPT.
4. Sesuai dokumen PKPT, dalam Semester I Inspektorat III merencanakan
kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Ditjen PKT dan PKP2T
sebanyak 3 kali penugasan, namun Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena
39
adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan sosial dan perubahan
postur anggaran. Sebagai tindaklanjutnya maka, Inspektorat III akan melakukan
penyesuaian kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan pada dokumen PKPT.
5. Sesuai dokumen PKPT kegiatan Reviu Revisi Anggaran pada Ditjen PKT dan
Ditjen PKP2T akan dilaksanakan sebanyak 2 kali penugasan dimana waktu
pelaksanaan atas kegiatan ini bersifat tentative atau disesuaikan dengan usulan
reviu dari UKE I. Dalam Semester I, Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan
tersebut sebanyak 2 kali penugasan sebagai berikut:
a) Surat Tugas Nomor 267/PW.03/2020 tanggal 1 April 2020 dengan output
CHR Nomor 008/PW.03.02/2020
b) Surat Tugas Nomor 12/PW.03/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan output
CHR Nomor 007/PW.03.02/2020.
6. Inspektorat III telah melaksanakan penugasan Reviu Laporan Keuangan Eselon
I periode 31 Desember 2019 sesuai dengan perencanaan dalam dokumen
PKPT. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali penugasan berdasarkan Surat
Tugas Nomor 105/PW.03/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan menghasilkan
2 output laporan yaitu LHR 006/PW.07/2020 (Ditjen PKT) dan LHR
005/PW.03/2020 (Ditjen PKP2T).
7. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan reviu PIPK dilakukan sebanyak 2
penugasan yaitu pada Ditjen PKT dan Ditjen PKP2T. Kegiatan ini mengalami
pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada tanggal 20 s.d
30 April 2020 realisasinya dilaksanakan lebih awal pada Bulan Februari .
Inspektorat III telah melaksanakan reviu PIPK pada Ditjen PKT dan Ditjen
PKP2T, sebagai berikut:
a) Surat Tugas Nomor 81/PW.03/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan output
LHR PKT No 004/PW.09/2020
b) Surat Tugas Nomor 103/PW.03/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan
output LHR PKP2T No 003/PW.09/2020.
8. Sesuai dokumen PKPT, Inspektorat III akan melakukan kegiatan reviu Laporan
Kinerja Triwulan sebanyak 2 penugasan yaitu reviu Lapkin Triwulan I/2020 pada
Ditjen PKT dan PKP2T. Pelaksanaan kegiatan mandatoris ini dilakukan
berdasarkan Surat Tugas Nomor 303/PW.03/2020 tanggal 23 April 2020 dengan
menghasilkan 2 output laporan hasil reviu nomor 30/PW.03.07/IV/2020 (Ditjen
PKP2T) dan 31/PW.03.07/IV/2020 (Ditjen PKT).
40
9. Kegiatan mandatoris evaluasi implementasi SAKIP berupa penilaian
implementasi SAKIP pada Ditjen PKT dan PKP2T dilaksanakan sebanyak 2 kali
penugasan. Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan
Surat Tugas Nomor 78/PW.03/2020 tanggal 7 Februari 2020 dengan
menghasilkan 2 output yaitu LHE 006/PR.03.02/III/2020 (PKT) tanggal 26 Feb
2020 dan LHE 005/PR.03.02/III/2020 tanggal 26 Feb 2020.
10. Pelaksanaan kegiatan mandatoris monitoring dan evaluasi PMPRB
dilaksanakan sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PKT dan PKP2T. Kegiatan
ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 200/PW.03/2020 tanggal 9
Maret 2020 dengan menghasilkan output LHE PKT Nomor
007/PR.03.02/III/2020 dan LHE PKP2T No 008/PR.03.02/III/2020. Berdasarkan
hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan dalam dokumen PKPT.
11. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP
direncanakan pada tanggal 20 s.d. 24 April 2020 sebanyak 2 penugasan yaitu
di Ditjen PKT dan Ditjen PKP2T. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP Tahun
2020 ini berupa verifikasi dokumen pendukung SPIP pada Ditjen PKT dan
PKP2T. Dalam Semester I, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana.
Inspektorat III merealisasikan kegiatan ini pada Semester II/2020 (Bulan Juli)
dengan cara monitoring dan koordinasi melalui aplikasi zoom.
12. Pengawasan atas pengelolaan BMN direncanakan dilakukan pada Bulan Juli
sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PKT dan PKP2T. Realisasinya dalam
Semester I Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan pengawasan
pengelolaan BMN Semester II Tahun 2019 pada Ditjen PKT dan PKP2T.
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Tugas Nomor 6.1/PW.03/2020
Tanggal 13 Maret 2020 dengan menghasilkan 1 output laporan pengawasan
pengelolaan BMN Semester II TA 2019 Ditjen PKP2T & PKT Nomor
LHR/007/KU.09.06/03/2020.
Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat III merencanakan penugasan
sebanyak 44 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 44 laporan dan
telah terealisasi sebanyak 14 kali penugasan pengawasan dengan output
sebanyak 13 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen
PKPT yang telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi
Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar dan realokasi anggaran guna
41
penanganan covid-19. Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen
PKPT, Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana
disajikan pada tabel berikut:
D) INSPEKTORAT IV
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat IV meliputi lingkup
Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (PDTu)
dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi (Balilatfo). Berdasarkan Manajemen Risiko Pertimbangan yang diukur
Inspektorat IV disampaikan sebagai berikut :
No Resiko
Pertimbangan Skore Interval Skore
Bobot %
Keterangan Klasifikasi Resiko
1. Skore Untuk Resiko Rendah 2. Skore Untuk Resiko Cukup Rendah 3. Skore Untuk Resiko Sedang 4. Skore Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skore Untuk Resiko Tinggi
1 Besaran Anggaran
1 <1 M
25% Besaran Anggaran
Per Unit Kerja Eselon II
2 1 M - 5 M
3 5 M - 10 M
4 10 M - 20 M
5 >20 M
2 Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan
1 < 100 Jt
20% Nilai Temuan 1
Tahun Yang Lalu
2 100 Jt s.d 250 Jt
3 250 Jt s.d 500 Jt
4 500 JT s.d 1 M
5 > 1 M
3 Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program
Prioritas
1 Dibawah 20 %
30%
Komposisi Besaran Program 4 Prioritas
pada masing masing Besaran
Anggaran per UKE II
2 20 % s.d 30 %
3 30 % s.d 40 %
4 40 % s.d 60 %
5 Diatas 60 %
4 Periode Audit
Terakhir/yang lalu
1 Kurun 1 Tahun yg Lalu Telah Di Audit
15%
Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu
Tertentu
3 Kurun 2 Tahun yg Lalu Telah Di Audit
5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum Di Audit
5 Aksesbilitas Lokasi
1 Mudah
10% Kondisi
Infrastruktur dan Suprastruktur
3 Sedang
5 Sulit
No Kegiatan Penugasan Laporan
1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 1 1
2 Monthly Audit 7 7
42
Pengurutan dari Skore Tertinggi ke Score Terendah dalam Pengawasan Berbasis Resiko Inspektorat IV
UKE II UKE I Total Skor
Pembobotan Resiko
Peringkat
Alokasi Dana Untuk Audit (%)
Jumlah Pemberangkatan
Tim dari 46 x
Pemberangkatan
Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan
Ditjen PDTU
3.25 1 7.32% 3 kali
Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar
Ditjen PDTU
3.00 2 6.76% 3 kali
Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan
Ditjen PDTU
2.90 3 6.53% 3 kali
Sesditjen PDTU Ditjen PDTU
2.45 4 5.52% 3 kali
Sekretariat Balilatfo
Balilatfo 2.20
5
4.95% 2 kali
Puslitbang Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali
Puslatmas Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali
BBLM Yogyakarta Balilatfo 2.15
6
4.84% 2 kali
BLM Denpasar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali
BLM Makassar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali
BLM Pekanbaru Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali
BLM Ambon Balilatfo 2.10 7
4.73% 2 kali
BLM Jayapura Balilatfo 2.10 4.73% 2 kali
Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
Ditjen PDTU
2.00
8
4.50% 2 kali
Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik
Ditjen PDTU
2.00 4.50% 2 kali
Pusdiklat ASN Balilatfo 1.95 9
4.39% 2 kali
BBPLM Jakarta Balilatfo 1.95 4.39% 2 kali
BLM Banjarmasin Balilatfo 1.90 10
4.28% 2 kali
BPPTP Bengkulu Balilatfo 1.90 4.28% 2 kali
Pusdatin Balilatfo 1.70 11 3.83% 2 kali
43
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat IV hingga semester I terdapat beberapa kondisi dan evaluasi
sebagai berikut :
1. Terdapat 33 kali rencana penugasan yang terdiri dari 14 kali rencana penugasan audit,
1 kali rencana penugasan audit dengan tujuan tertentu, 2 kali rencana penugasan
tindak lanjut hasil pengawasan, 12 kali rencana penugasan reviu dan 4 kali rencana
penugasan monitoring dan evaluasi (SPIP dan PMPRB)
2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat IV sebagai berikut :
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan
Keterangan Rencana /Target
Realisasi Rencana /Target
Realisasi
AUDIT
Audit Internal 14 kali - 14
Laporan -
Kegiatan tidak dapat terlaksana
Audit Tujuan Tertentu
1 kali 1 kali 1
Laporan 1
Laporan
Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dokumen PKPT
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2 kali 1 kali 1
Laporan 1
Laporan
Dari rencana 2 kali penugasan, kegiatan ini telah terealisasi 1 kali penugasan (1 ST) dengan menghasilkan 1 output laporan
Reviu
Reviu RKAKL 2 Kali - 2
Laporan -
Dari rencana 2 kali penugasan namun sampai dengan semester 1 kegiatan ini belum tererealisasi
Reviu Revisi Anggaran
2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Inspektorat IV merencanakan melakukan penugasan sebanyak 2 kali, sampai dengan Semester I kegiatan ini telah dapat direalisasasikan sebanyak 2 kali penugasan
Reviu LK Eselon I
2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Telah sesuai dengan perencanaan
44
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana
/Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
pada dokumen PKPT.
Reviu PIPK 2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Telah sesuai dengan perencanaan pada dokumen PKPT.
Reviu Laporan Kinerja Eselon I
4 kali 2 kali 4
Laporan 2
Laporan
Dari rencana 4 kali penugasan reviu lapkin TW IV dan TW I telah terealisi 2 kali penugasan reviu yaitu Lapkin Tw IV/2019
Monitoring dan Evaluasi
Monev SAKIP - kali 2 kali -
Laporan 2
Laporan
Kegiatan monev SAKIP direncanakan dilakukan pada Semester II. Pda semester I telah dilakukan monev SAKIP sebanyak 2 kali penugasan (2 ST) dengan menghasilkan 2 output laporan
Monev PMPRB 2 kali 2 kali 2
Laporan -
Dalam Semester I telah dilakukan penugasan atas monev RB namun output masih dalam proses
Monev SPIP 2 kali - 2
Laporan -
Dalam Semester I/2020 belum ada penugasan Monev SPIP
Pengawasan Lainnya
Pengawasan atas Pengelolaan BMN (Output laporan)
- kali 1 kali -
Laporan 1
Laporan
Pengawasan atas pengelolaan BMN direncanakan akan dilakukan pada Semester II, namun pada Semester I telah dilaksanakan penugasan pengawasan pengelolaan sebanyak 1 penugasan
45
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana
/Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
dengan menghasilkan 1 laporan pengawasan pengelolaan BMN pada BLM Pekanbaru
Total 33 kali 15 kali 32
Laporan 13
Laporan
3. Pelaksanaan Audit Kinerja
Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat IV menargetkan pelaksanaan
kegiatan Audit Internal sebanyak 14 kali penugasan namun dengan adanya pandemi
Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit yang telah direncanakan.
Kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial dan
perubahan postur anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya
maka Inspektorat IV akan melakukan penyesuaian kegiatan audit internal pada
dokumen PKPT.
4. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu pada Inspektorat IV direncanakan sebanyak
1 kali penugasan dengan waktu dan lokus tentative sesuai instruksi pimpinan. Dalam
Semester I, Inspektorat IV telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebanyak
1 kali penugasan pada Ditjen PDTu sesuai Surat Tugas Nomor 35/PW.03.03/2020
dengan menghasilkan output LHP Nomor 05//LHP/IJ.5//2020 namun atensi belum terbit.
Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen
PKPT.
5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan direncanakan dilakukan dalam kurun
waktu Bulan Maret hingga November sebanyak 2 penugasan yaitu pada Ditjen PDTu
dan Balilatfo. Realisasinya dalam Semester I/2020 Inspektorat IV telah melaksanakan
kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK RI pada Ditjen
PDTu dan Balilatfo dilakukan sebanyak 1 kali sesuai Surat Tugas Nomor
22/PW.06/2020 dan telah diterbitkan laporan tindak lanjut hasil pengawasan. 1
penugasan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan lainnya tidak dapat dilaksanakan
karena adanya kebijakan Covid-19 yaitu pembatasan sosial dan perubahan postur
anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya maka Inspektorat IV
akan melakukan penyesuaian kegiatan ini pada dokumen PKPT.
6. Sesuai dokumen PKPT pelaksanaan Reviu RKAKL pagu indikatif Ditjen PDTu dan
Balilatfo direncanakan pada minggu ketiga hingga keempat bulan Juni. Kegiatan
mandatoris ini belum terlaksana karena belum adanya pengajuan dari obrik untuk
46
dilakukan reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
sebagai bahan masukan agar waktu pelaksanaan reviu RKAKL yang rencananya akan
dilaksanakan pada Bulan Juni agar dapat disesuaikan kembali pada Dokumen PKPT.
7. Dalam Semester I/2020 kegiatan reviu revisi anggaran direncanakan sebanyak 1 kali
penugasan yaitu Minggu ke III s.d IV Bulan Februari. Kegiatan ini dilaksanakan
berdasarkan Surat Tugas Nomor 322/PW.03.01/2020 dengan menghasilkan 2 output
yaitu LHR Nomor 08/LHR/IJ.5/V/2020 dan LHR No 08/LHR/IJ.5/V/2020 tanggal 4 Mei
2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan
pada Bulan Februari baru direalisasikan pada Bulan Mei 2020 sesuai pengajuan dari
obrik.
8. Inspektorat IV telah melaksanakan penugasan Reviu Laporan Keuangan Eselon I
Tahun 2019 sebanyak 2 kali penugasan sebagai berikut:
a) Surat Tugas Nomor 85/PW.03.01/2020 dengan output LHR
Nomor13/LHR/IJ.5/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.
b) Surat Tugas Nomor 111/PW.03.01/2020 dengan output LHR Nomor
11/LHR/IJ.5/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan dalam dokumen PKPT.
9. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan reviu PIPK (pengendalian internal pelaporan
keuangan ) dilakukan pada Bulan Januari sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen
PDTu dan Balilatfo. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Tugas Nomor
14/PW.09/2020 dengan output yaitu CHR Nomor 11/CHR/IJ.5/02/2020 dan CHR Nomor
08/CHR/IJ.5/02/2020. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam dokumen PKPT.
10. Pada semester I/2020 pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Triwulan di Ditjen PDTu dan
Balilatfo direncanakan sebanyak 4 kali penugasan yakni reviu Laporan Kinerja Triwulan
IV/2019 dan Triwulan I/2020. Kegiatan mandatoris ini hanya dilakukan sebanyak 2
penugasan yaitu Reviu Laporan Kinerja Triwulan IV/2019 pada Ditjen PDTu dan
Balilatfo sedangkan 2 penugasan lainnya yaitu reviu Laporan Kinerja Triwulan I/2020
tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan
sosial dan perubahan postur anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat IV
sesuai Surat Tugas Nomor ST 65/PR.03.02/2020 dengan output berupa laporan reviu
Lapkin Tahun 2019.
11. Sesuai dokumen PKPT, evaluasi implementasi SAKIP akan dilaksanakan pada Bulan
Juli semester II/2020 sebanyak 2 penugasan yaitu pada Ditjen PDTu dan Balilatfo.
Kegiatan ini mengalami pergeseran antara rencana pelaksanaan dengan realisasi
kegiatan. Inspektorat IV telah melaksanakan kegiatan ini pada Semester I berdasarkan
47
Surat Tugas Nomor 121/PW.03.01/2020 dengan menghasilkan 2 output yaitu LHE
6/LHE/IJ.5/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan LHE 7/LHE/IJ.5/02/2020 tanggal 17
Februari 2020.
12. Sesuai dokumen PKPT, pada Semester I Inspektorat IV akan melakukan monitoring
dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebanyak 2
penugasan yaitu di Ditjen PDTu dan Balilatfo. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam
semester I berdasarkan Surat Tugas Nomor 11/OT.03/2020 tanggal 22 Juni 2020
namun belum dihasilkan output karena penilaian reformasi birokrasi masih berjalan.
Pada Semester II, Inspektorat IV akan melakukan penyesuaian dokumen PKPT atas
kelanjutan penilaian mandiri.
13. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP direncanakan
sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PDTu dan Balilatfo . Kegiatan monitoring dan
evaluasi SPIP Tahun 2020 ini berupa verifikasi dokumen pendukung SPIP Ditjen PDTu
dan Balilatfo. Dalam Semester I, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena
pemenuhan dokumen pendukung atas penilaian mandiri implementasi SPIP sedang
dalam proses QA oleh BPKP.
14. Sesuai dokumen PKPT, Inspektorat IV akan melakukan pengawasan atas pengelolaan
BMN pada Semester II/2020. Pelaksanaannya, dalam Semester I/2020 Inspektorat IV
telah melaksanakan kegiatan pengawasan atas pengelolaan BMN berdasarkan Surat
Tugas 188/KU.09.04/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan telah dihasilkan output laporan
pengawasan pengelolaan BMN pada BLM Pekanbaru. Kegiatan ini mengalami
pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada Bulan November namun
telah dapat direalisasikan pada Bulan Februarai maka, sebagai tindak lanjutnya maka
waktu pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan pada dokumen revisi PKPT
Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat IV merencanakan penugasan sebanyak
33 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 32 laporan dan telah terealisasi
sebanyak 15 kali penugasan pengawasan dengan output sebanyak 13 laporan. Tidak
tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen PKPT yang telah ditetapkan
disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 seperti pembatasan sosial
berskala besar dan realokasi anggaran guna penanganan covid-19.
Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen PKPT, Inspektorat IV juga
melaksanakan kegiatan non PKPT. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Non PKPT
Inspektorat IV berupa monthly audit sebanyak 7 penugasan yakni Monthly Audit Desember
2019 dan montly audit Januari s.d. Juni 2020. Kegiatan tersebut telah menghasilkan output
sebanyak 7 Laporan.
48
E. INSPEKTORAT V
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat V meliputi lingkup
Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dan Pembangunan Kawasan
Pedesaan (PKP). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat V hingga semester I terdapat beberapa
kondisi dan evaluasi sebagai berikut :
1. Terdapat 35 kali rencana penugasan yang terdiri dari 16 kali rencana
penugasan audit, 1 kali rencana penugasan tindak lanjut hasil pengawasan, 8
kali rencana penugasan reviu, 6 kali rencana penugasan monitoring dan
evaluasi (SAKIP, SPIP dan PMPRB) dan 4 kali rencana penugasan
pengawasan lainnya.
2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat V sebagai berikut :
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan
Keterangan Rencana /Target
Realisasi Rencana /Target
Realisasi
AUDIT
Audit Internal 16 kali - 16
Laporan -
Kegiatan tidak terlaksana
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1 kali 1 kali 1
Laporan 1
Laporan
Pergeseran waktu pelaksanaan, TLHP semula direncanakan di Bulan Januari, realisasi pelaksanaan Bulan Maret
Reviu
Reviu Revisi Anggaran
- kali 2 kali -
Laporan 2
Laporan
Reviu revisi angaran direncanakan pada Semester II. Dalam semester I Inspektorat IV telah melakukan penugasan sebanyak 2 kali (2 ST) serta menghasilkan 2 output
Reviu LK Eselon I
2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan Telah dilaksanakan sesuai PKPT
Reviu PIPK 2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Pergeseran waktu pelaksanaan karena adanya kegiatan evaluasi SAKIP pada tanggal yang sama
Reviu Laporan Kinerja Eselon I
4 kali 2 kali 4
Laporan 2
Laporan
Dari rencana 4 kali penugasan pada 2 UKE I (Reviu Lapkin
49
Jenis Kegiatan/Uraian
Kegiatan
Penugasan Laporan Keterangan Rencana
/Target Realisasi
Rencana /Target
Realisasi
Tw.IV/2019 dan Tw. I/2020) namun hanya terealisasi 2 kali penugasan (Reviu Lapkin Itjen), sedangkan untuk Ditjen PKP belum terlaksana
Monitoring dan Evaluasi
Monev SAKIP 2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Pergeseran waktu pelaksanaan karena adanya kegiatan evaluasi TLHP
Monev PMPRB 2 kali 2 kali 2
Laporan 2
Laporan
Dari rencana 2 kali penugasan telah terealisasi 2 kali penugasan (1 ST) dengan menghasilkan 2 output
Monev SPIP 2 Kali - 2
Laporan -
Kegiatan belum terlaksana
Pengawasan Lainnya
Pengawasan atas Pengelolaan BMN
2 kali - 2
Laporan -
Kegiatan belum terlaksana
Pengawasan atas Pelaksanaan PBJ
2 kali - 2
Laporan -
Kegiatan belum terlaksana
Total 35 kali 13 kali 35
Laporan 13
Laporan
3. Pelaksanaan Audit Kinerja
Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat V menargetkan
pelaksanaan kegiatan Audit Internal sebanyak 16 kali penugasan namun
dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan
audit yang telah direncanakan. Kegiatan audit internal tidak dapat
dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial dan perubahan postur
anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya maka
Inspektorat V akan melakukan penyesuaian kegiatan audit internal pada
dokumen PKPT.
4. Sesuai dokumen PKPT pada Semester I Inspektorat V merencanakan
kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 1 kali penugasan.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor
50
217/PW.03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan menghasilkan 1 laporan
kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini mengalami
pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada Bulan
Januari baru dapat direalisasikan pada Bulan Maret karena bersamaan
waktunya dengan kegiatan reviu LAKIP. Sebagai tindak lanjutnya maka
waktu pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan pada dokumen revisi
PKPT.
5. Dalam Semester I/2020 kegiatan reviu revisi anggaran direncanakan
sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Kegiatan ini
dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 306/KU.00.06/2020 dengan
output yaitu LHR Nomor 477/KU.00.06/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan
LHR No 478/KU.00.06/IV/2020 tanggal 29 April 2020. Kegiatan ini
mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada
Bulan Februari baru direalisasikan pada Bulan April 2020 sesuai pengajuan
dari obrik. Sebagai tindak lanjut maka, waktu pelaksanaan kegiatan reviu
revisi anggaran akan disesuaikan pada dokumen revisi PKPT.
6. Sesuai dokumen PKPT, pada semester I/2020 Inspektorat V merencanakan
melakukan reviu Laporan Keuangan Tahun 2019 sebanyak 2 penugasan
yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Kegiatan mandatoris ini dilaksanakan
berdasarkan:
a) Surat Tugas Nomor 39/KU.00.06/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan
output LHR Nomor117/KU.00.06/II/2020 tanggal 14 Februari 2020
b) Surat Tugas Nomor 40/KU.00.06/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan
output LHR Nomor 166/KU.00.06/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula
dijadwalkan pada Bulan Februari namun telah dapat dilaksanakan lebih awal
yaitu pada Bulan Januari 2020. Sebagai tindak lanjut maka, waktu
pelaksanaan kegiatan reviu Laporan Keuangan akan disesuaikan pada
dokumen revisi PKPT.
7. Pelaksanaan reviu PIPK direncanakan dilakukan pada Bulan Januari 2020
sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Kegiatan ini telah
dilaksanakan pada Bulan Februari s.d Maret berdasarkan Surat Tugas
51
Nomor 127/PW.09/2020 tanggal 20 Februari 2020 dengan menghasilkan 2
output yaitu LHR Nomor 282/PW.09/III/2020 dan LHR 283/PW.09/III/2020
tanggal 6 Maret 2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu
pelaksanaan karena pelaksanaan kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan
evaluasi SAKIP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai
tindaklanjutnya waktu pelaksanaan kegiatan reviu PIPK akan disesuaikan
pada dokumen revisi PKPT.
8. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan reviu Laporan Kinerja Triwulan
direncanakan sebanyak 4 kali penugasan yaitu Reviu Lapkin Triwulan
IV/2019 dan Trwulan I/2020 pada Ditjen PKP dan Itjen. Pelaksanaan
Kegiatan mandatoris ini hanya dilakukan sebanyak 2 kali penugasan yaitu
reviu Lapkin Triwulan IV/2019 dan Triwulan I/2020 pada Itjen disebabkan
Ditjen PKP tidak menyusun laporan Kinerja Triwulan sehingga tidak dapat
dilakukan reviunya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan
a) Surat Tugas Nomor 232/PR.03.02/2020 tanggal 24 Februari 2020
dengan menghasilkan output LHR 247/PR.03.02/II/2020 tanggal 27
Februari 2020
b) Surat Tugas Nomor 534/PR.03.02/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan
menghasilkan output LHR 582/PR.03.02/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020
Sebagai tindaklanjutnya maka Inspektorat V akan melakukan penyesuaian
kegiatan reviu Laporan Kinerja Triwulan pada dokumen revisi PKPT.
9. Sesuai dokumen PKPT, evaluasi implementasi SAKIP direncanakan
dilaksanakan pada Minggu IV Januari s.d Minggu I Bulan Februari sebanyak
2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Realisasinya kegiatan ini
telah dilaksanakan pada Bulan Februari sesuai Surat Tugas Nomor
76/PR.03.06/2020 tanggal 7 Februari 2020 dan terdapat 2 output berupa LHE
244/PR.03.03/II/2020 dan LHE 243/PR.03.03/II/2020 tanggal 27 Februari
2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan karena
waktunya bersamaan dengan kegiatan evaluasi tindak Lanjut hasil
pengawasan maka, sebagai tindaklanjutnya Inspektorat V akan melakukan
penyesuaian pada dokumen revisi PKPT.
52
10. Dalam Semester I, pelaksanaan monitoring dan evaluasi PMPRB
direncanakan sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen.
Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Nomor 375/OT.05/2020
tanggal 18 Juni 2020 dan menghasilkan 2 output yaitu LHE penilaian mandiri
reformasi birokrasi pada Itjen Nomor LHE 684/0T.05/VII/2020 dan LHE
penilaian mandiri reformasi birokrasi pada Ditjen PKP Nomor LHE
685/0T.05/VII/2020.
11. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP direncanakan sebanyak 2 kali
penugasan. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP Tahun 2020 ini berupa
verifikasi dokumen pendukung SPIP Ditjen PKP dan Itjen. Dalam Semester
I, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena pemenuhan dokumen
pendukung atas penilaian mandiri implementasi SPIP sedang dalam proses
QA oleh BPKP.
12. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan BMN
direncanakan dilakukan pada Minggu III April s.d Minggu I Bulan Mei
sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Namun sampai
dengan Semester I/2020, kegiatan ini belum terlaksana. Sebagai tindak
lanjut maka Inspektorat V akan melakukan penyesuaian kegiatan
pengawasan atas pengelolaan BMN pada dokumen revisi PKPT.
13. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PBJ
direncanakan dilakukan pada Minggu III Juni s.d Minggu I Bulan Juli
sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Namun sampai
dengan Semester I/2020, kegiatan ini belum terlaksana. Sebagai tindak
lanjut maka Inspektorat V akan melakukan penyesuaian kegiatan
pengawasan atas pelaksanaan PBJ pada dokumen revisi PKPT.
Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat V merencanakan penugasan
sebanyak 35 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 35 laporan
dan telah terealisasi sebanyak 13 kali penugasan pengawasan dengan output
sebanyak 13 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan
dokumen PKPT yang telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan
penanganan pandemi Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar dan
realokasi anggaran guna penanganan covid-19.
53
Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen PKPT, Inspektorat
V juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana disajikan pada tabel
berikut:
F. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan hingga
semester I TA 2020
G. Rekapitulasi Penugasan Pengawasan berdasarkan Jenis Pengawasan
No Kegiatan Penugasan Laporan
1 Monthly Audit 7 7
2 Pendampingan BPK 1 1
Unit Kerja
PKPT Non PKPT
Penugasan Laporan Penugasan
Realisasi Pelaporan Target Realisasi Target Realisasi
Inspektorat I 22 19 21 19 11 11
Inspektorat II 21 12 21 9 13 14
Inspektorat III 44 14 44 13 8 8
Inspektorat IV 33 15 32 13 7 7
Inspektorat V 35 13 35 13 8 8
Jumlah 155 73 153 67 47 48
Kegiatan Penugasan Laporan
Target Realisasi Target Realisasi
Audit 77 6 76 6
TLHP 7 3 6 2
Reviu 40 40 40 39
Monitoring &Evaluasi
23 18 23 15
Pengawasan lainnya
8 6 8 5
Jumlah 155 73 215 67
54
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun
2020 secara keseluruhan diharapkan akan mampu mencapai capaian atas
target atas perencanaan dari program kerja yang telah dibuat pada masing
bagian unit kerja. Kendati demikian, dibalik revisi program kerja pengawasan
Inspektorat Jenderal tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan
dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Hambatan dan tantangan
yang dihadapi di lingkungan kerja Inspektorat Jenderal adalah terbatasnya
fungsional auditor guna mengakomodir lingkup pengawasan yang luas dan
pemotongan anggaran yang Tahun 2020. Meskipn demikian, dengan Revisi
PKPT ini capaian ouput kegiatan tetap bisa optimal dan efisiensi waktu sesuai
dengan jadwal atau rencana dari program kerja pengawasan yang telah
ditetapkan.
Oleh karenanya, untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya
tugas pengawasan yang diamanahkan tersebut, maka seluruh aparatur
pengawasan Inspektorat Jenderal harus senantiasa dilandasi dengan
semangat kebersamaan, etika, serta integritas yang tinggi sesuai dengan
semangat semboyan instansi yaitu APIK (Akuntabel, Professional, Integritas
dan Kebersamaan) yang akan memajukan sinergitas pengawasan demi
kemajuan pelayanan kepada masyarakat dan secara khusus untuk
meningkatkan Reformasi Birokrasi instansi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
1 P
ost A
ud
it
PD
TS
arp
ras
Ka
b. T
imo
r
Te
ng
ah
Se
lata
n
42
4 F
eb
rua
ri 2
02
00
1 M
are
t 2
02
07
4
0,0
00
,00
0
1
La
po
ran
9
35
,26
6,0
00
2 P
ost A
ud
it
PD
TS
arp
ras
So
ron
g4
02
Ma
ret 2
02
00
8 M
are
t 2
02
07
8
5,0
00
,00
0
1
La
po
ran
2
,92
2,9
80
,50
0
3 A
ud
it K
ine
rja
S
etje
n
PD
TJa
ka
rta
10
02
Ja
nu
ari 2
02
03
1 D
ese
mb
er
20
20
10
-
24
La
po
ran
4 A
ud
it K
ine
rja
P
DT
Sa
rpra
s
PS
DM
Ma
du
ra,
Ba
nyu
wa
ng
i3
19
Fe
bru
ari 2
02
02
6 F
eb
rua
ri 2
02
08
1
9,1
24
,50
0
1
La
po
ran
2
,53
9,0
26
,00
0
5 A
ud
it K
ine
rja
P
DT
Sa
rpra
s
PS
DM
PE
L
Lo
mb
ok
Tim
ur,
Su
mb
aw
a,L
o
mb
ok T
en
ga
h
31
0 F
eb
rua
ri 2
02
01
6 F
eb
rua
ri 2
02
07
4
1,3
19
,50
0
1
La
po
ran
5
,66
5,6
05
,94
1
1-
- -
1 K
oo
rdin
asi
Se
tje
n
da
n
PD
T
15
22
Ju
li 2
02
02
3 J
uli
20
20
2 -
Da
ta
1 R
eviu
Se
tje
n
da
n
PD
T
Ja
ka
rta
10
Ja
nu
ari 2
02
0D
ese
mb
er
20
20
5 -
1
La
po
ran
1 R
eviu
Se
tje
n
da
n
PD
T
Ja
ka
rta
10
Ja
nu
ari 2
02
0D
ese
mb
er
20
20
5 -
9
La
po
ran
1 R
eviu
Se
tje
n
da
n
PD
T
Ja
ka
rta
10
Fe
bru
ari 2
02
0Ju
li 2
02
06
-
2
La
po
ran
1 R
eiv
u
KD
PD
T
TJa
ka
rata
14
Fe
bru
ari 2
02
0O
kto
be
r 2
02
04
-
6
La
po
ran
1 2 1
Re
viu
Se
tje
n
PD
T
KD
PD
T
T
Ja
ka
rta
12
Ja
nu
ari 2
02
0D
ese
mb
er
20
20
3 -
2
La
po
ran
1 E
va
lua
si
Se
tje
n
PD
T
KD
PD
T
T
Ja
ka
rta
4A
pril 2
02
0D
ese
mb
er
20
20
9 -
2
La
po
ran
1 M
on
ev
Se
tje
n
PD
T
KD
PD
T
T
Ja
ka
rta
4A
pril 2
02
0D
ese
mb
er
20
20
8 -
2
La
po
ran
1 E
va
lua
si
Se
tje
n
PD
T
KD
PD
T
T
Ja
ka
rta
3Ja
nu
ari 2
02
0D
ese
mb
er
20
20
5 -
2
La
po
ran
PE
NG
EN
DA
LIA
N IN
TE
RN
AL
AT
AS
PE
LA
PO
RA
N K
EU
AN
GA
N
SA
KIP
PE
NG
AW
AS
AN
AT
AS
PE
NG
EL
OL
AA
N B
MN
BM
N
4 -
2
La
po
ran
Ja
ka
rta
24
Ja
nu
ari 2
02
0D
ese
mb
er
20
20
Mo
nth
ly A
ud
it p
ad
a U
KE
I S
etje
n d
an
Ditje
n P
DT
Pe
nd
am
pin
ga
n B
PK
ke
Pro
v. N
TB
RE
VIU
RK
A-K
/L
PE
ME
RIK
SA
AN
DE
NG
AN
TU
JU
AN
TE
RT
EN
TU
TL
HP
RE
VIU
LA
PO
RA
N K
EU
AN
GA
N K
EM
EN
TE
RIA
N
PE
LA
KS
AN
AA
N A
UD
IT IN
TE
RN
AL
Pe
mb
an
gu
na
n P
asa
r K
eca
ma
tan
Ka
bu
pa
ten
Tim
or
Te
ng
ah
Se
lata
n
Pe
mb
an
gu
na
n P
asa
r K
eca
ma
tan
Ka
bu
pa
ten
So
ron
g
An
gg
ara
n B
an
tua
n
Jm
lh O
rgE
st.
Brg
kt*
Es
t. P
lg*
Jm
lh H
ari
Pa
gu
O
utp
ut
Re
viu
RK
AK
L
RE
VIU
RE
VIS
I A
NG
GA
RA
N
Re
vis
i A
ng
ga
ran
TIN
DA
K L
AN
JU
T H
AS
IL P
EM
ER
IKS
AA
N
Pe
nd
am
pin
ga
n B
PK
ke
Pro
v. Ja
wa
Tim
ur
PR
OG
RA
M K
ER
JA
PE
NG
AW
AS
AN
TA
HU
NA
N (
PK
PT
)
INS
PE
KT
OR
AT
I
KE
ME
NT
ER
IAN
DE
SA
, P
EM
BA
NG
UN
AN
DA
ER
AH
TE
RT
ING
GA
L D
AN
TR
AN
SM
IGR
AS
I T
AH
UN
20
20
No
mo
rO
bje
k P
em
eri
ks
aa
nJ
en
is P
em
eri
ks
aa
nU
KE
-IU
KE
-2L
ok
as
i
LK
Ke
me
nte
ria
n S
em
este
r I T
A 2
02
0 d
an
Se
me
ste
r II T
A 2
01
9
RE
VIU
LA
PO
RA
N K
EU
AN
GA
N E
SE
LO
N I
LA
PK
IN E
va
lua
si
MO
NIT
OR
ING
DA
N E
VA
LU
AS
I P
MP
RB
PE
NIL
AIA
N M
AN
DIR
I P
EM
BA
NG
UN
AN
ZO
NA
IN
TE
GR
AS
I
PM
PZ
I
LK
Ese
lon
I
EV
AL
UA
SI S
AK
IP
Mo
ne
v R
B
MO
NIT
OR
ING
DA
N E
VA
LU
AS
I S
PIP
SP
IP
Se
tje
n
PD
T
An
gg
ara
n B
an
tua
n
Jm
lh O
rgE
st.
Brg
kt*
Es
t. P
lg*
Jm
lh H
ari
Pa
gu
O
utp
ut
No
mo
rO
bje
k P
em
eri
ks
aa
nJ
en
is P
em
eri
ks
aa
nU
KE
-IU
KE
-2L
ok
as
i
1 R
eviu
Se
tje
n
PD
T
KD
PD
T
T
Ja
ka
rta
9F
eb
rua
ri 2
02
0F
eb
rua
ri 2
02
08
-
2
La
po
ran
Ja
ka
rta
, A
gu
stu
s 2
02
0
Insp
ektu
r I
NIP
19
64
04
28
19
89
03
1 0
16
Ule
d N
efo
In
dra
ha
di, S
H, M
.Si.
PIP
K
NO
Ob
jek
Pem
erik
saa
nJ
en
is
Pem
erik
saa
nU
KE
- 1
UK
E -
2L
ok
asi
Ju
mla
h
Ora
ng
Est
ima
si
Bera
ng
ka
tE
stim
asi
Pu
lan
g
Ju
mla
h
Ha
ri
Pa
gu
Ou
tpu
t
1S
atk
er D
ekon P
rovin
siP
ost
Audit
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
Dir
ekto
rat
PM
DR
iau
81
0-M
ar1
7-M
ar8
84
,15
1,3
00
1
Dok
um
en
2S
atk
er D
ekon P
rovin
siP
ost
Audit
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
Dir
ekto
rat
PM
DJa
mb
i8
10
-Mar
17
-Mar
88
4,1
51
,30
0
1 D
ok
um
en
3S
atk
er D
ekon P
rovin
siP
ost
Audit
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
Dir
ekto
rat
PM
DS
ult
eng
81
7-M
ar2
4-M
ar8
84
,15
1,4
00
1
Dok
um
en
1M
onit
ori
ng
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
ingu K
e -
1
Januar
i
Min
ggu K
e -
3
Des
emb
er-
3
5,9
98
,00
0
1 D
ok
um
en
1R
eviu
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
ingu K
e -
1
Januar
i
Min
ggu K
e -
3
Des
emb
er-
8
1,4
65
,00
0
2 D
ok
um
en
1R
eviu
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
ingu K
e -
1
Januar
i
Min
ggu K
e -
3
Des
emb
er-
5,0
00
,00
0
1
Dok
um
en
1R
eviu
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
inggu K
e-4
Januar
i
Min
ggu K
e -
3
Feb
ruar
i-
8
6,2
25
,00
0
1
Dok
um
en
RE
VIU
RE
VIS
I A
NG
GA
RA
N
RE
VIU
LA
PO
RA
N K
EU
AN
GA
N E
SE
LO
N I
EV
AL
UA
SI
SA
KIP
RE
VIU
RK
A-K
/L
PR
OG
RA
M K
ER
JA
PE
NG
AW
AS
AN
TA
HU
NA
N (
PK
PT
) R
EV
ISI
INS
PE
KT
OR
AT
II
KE
ME
NT
ER
IAN
DE
SA
, P
EM
BA
NG
UN
AN
DA
ER
AH
TE
RT
ING
GA
L D
AN
TR
AN
SM
IGR
AS
I T
AH
UN
20
20
PE
LA
KS
AN
AA
N A
UD
IT I
NT
ER
NA
L
TIN
DA
K L
AN
JU
T H
AS
IL P
EM
ER
IKS
AA
N
1E
val
uas
i
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6F
ebru
ari
Mar
et-
2
6,0
95
,00
0
1 D
ok
um
en
1E
val
uas
i
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
ingu K
e -
1
Januar
iM
inggu K
e -
4 J
an-
9,7
39
,00
0
1 D
ok
um
en
1M
onit
ori
ng
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
ingu K
e -
1
Januar
i
Min
ggu K
e -
3
Des
emb
er-
-
1 D
ok
um
en
1M
onit
ori
ng
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
ingu K
e -
1
Januar
i
Min
ggu K
e -
3
Des
emb
er-
-
1 D
ok
um
en
1
Dir
ekto
rat
Jender
al
PP
MD
-P
usa
t2
6M
ingu K
e -
1
Januar
i
Min
ggu K
e -
4
Des
emb
er-
11
9,4
81
,00
0
1 D
ok
um
en
1R
eviu
Dit
jen P
PM
D-
Pusa
t2
6M
inggu K
e-4
Januar
i
Min
ggu K
e -
3
Feb
ruar
i-
8
6,0
75
,00
0
1 D
ok
um
en
1P
enyusu
nan
Lap
ora
n-
-M
inggu K
e-1
Januar
i
Min
ggu K
e -
4
Des
emb
er-
14
2,4
00
,00
0
-
1P
enyusu
nan
Lap
ora
n-
-M
inggu K
e-1
Januar
i
Min
ggu K
e -
4
Januar
i-
1
8,5
50
,00
0
1 D
ok
um
en
1P
enyusu
nan
Lap
ora
n-
-M
inggu K
e-1
Januar
i
Min
ggu K
e -
1
Feb
ruar
i-
1
9,9
19
,00
0
1 D
ok
um
en
1P
enyusu
nan
Lap
ora
n-
-M
inggu K
e-1
Januar
i
Min
ggu K
e -
4
Des
emb
er-
1
1,9
35
,00
0
1 D
ok
um
en
Insp
ektu
r II
Dia
n R
edia
na,
AK
, M
.Si,
CA
NIP
. 1
97
21
20
61
99
30
21
00
1
PE
NY
US
UN
AN
LA
PO
RA
N K
EG
IAT
AN
DA
N A
NG
GA
RA
N
RE
VIU
LA
PO
RA
N K
INE
RJ
A T
RIW
UL
AN
MO
NIT
OR
ING
DA
N E
VA
LU
AS
I P
MP
RB
MO
NIT
OR
ING
DA
N E
VA
LU
AS
I S
PIP
RA
PA
T/K
OO
RD
INA
SI/
PIM
PIN
AN
/KE
LO
MP
OK
KE
RJ
A/D
INA
S
RE
VIU
PIP
K
KE
TA
TA
US
AH
AA
N D
AN
PE
NG
EL
OL
AA
N A
DM
INIS
TR
AS
I
PE
NY
US
UN
AN
LA
KIP
PE
NY
US
UN
AN
LA
PO
RA
N A
PIP
UN
ITIN
SPEK
TOR
AT
III
NO
IN
SP
EK
TO
RA
TT
IM
OB
YE
K P
EM
ER
IK
SA
AN
JE
NIS
PE
ME
RIK
SA
AN
UK
E -
1U
KE
- 2
LO
KA
SI
JM
L
OR
AN
G
ES
TIM
AS
I
BE
RA
NG
KA
TE
ST
IM
AS
I P
ULA
NG
JM
L
HA
RI
PA
GU
O
UT
PU
T
5
58
,80
6,0
00
2
0 L
AP
OR
AN
77
,57
0,0
00
1 L
AP
OR
AN
77
,57
0,0
00
1 L
apo
ran
6,0
08
,97
6
14
,97
4,2
00
1 L
apo
ran
17
,41
0,2
24
1 L
apo
ran
23
,30
2,8
00
1 L
apo
ran
15
,87
3,8
00
1 L
apo
ran
B. A
ud
it D
enga
n T
uju
an T
erte
ntu
1 L
AP
1In
spek
tora
t II
I3
PK
Tran
s
Me
laku
kan
Pem
erik
saan
Den
gan
Tu
juan
Ter
ten
tu
Du
gaan
Ad
anya
Per
bu
atan
Ind
isp
liner
yan
g d
ilaku
kan
Sau
dar
i An
na
Nik
hit
a Sa
ri
PK
Tran
s
sub
Dir
ekto
rat
Do
kum
enta
si P
elay
anan
Per
tah
anan
Tra
nsm
igra
si
Kab
. Go
ron
talo
Uta
ra3
19
-Feb
3-M
ar1
0 H
ari
-
1
Lap
ora
n
-
6 L
apo
ran
-
4
Lap
ora
n
1In
spek
tora
t II
ITi
m 1
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KP
2TR
eviu
RK
AK
L TA
202
1P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
Dit
jen
PK
P2T
ran
sJa
wa
Bar
at15
- 2
0
Ora
ng
3 -
6 A
gust
7 -
10
Agu
st5
Har
i -
1 L
AP
(LH
R, I
HR
, CH
R)
2In
spek
tora
t II
ITi
m 2
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KT
Rev
iu R
KA
KL
TA 2
021
PK
Tran
sSe
luru
h U
KE
2 D
itje
n
PK
Tran
sJa
wa
Bar
at15
- 2
0
Ora
ng
3 -
6 A
gust
7 -
10
Agu
st5
Har
i -
1 L
AP
(LH
R, I
HR
, CH
R)
3In
spek
tora
t II
ITi
m 1
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KP
2TR
eviu
RK
AK
L TA
202
1P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
Dit
jen
PK
P2T
ran
sD
KI J
akar
ta15
- 2
0
Ora
ng
26 -
29
Okt
30
okt
- 3
No
v5
Har
i -
1 L
AP
(LH
R, I
HR
, CH
R)
4In
spek
tora
t II
ITi
m 2
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KT
Rev
iu R
KA
KL
TA 2
021
PK
Tran
sSe
luru
h U
KE
2 D
itje
n
PK
Tran
sD
KI J
akar
ta15
- 2
0
Ora
ng
26 -
29
Okt
30
okt
- 3
No
v5
Har
i -
1 L
AP
(LH
R, I
HR
, CH
R)
-
2 L
apo
ran
1In
spek
tora
t II
ITi
m 1
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KP
2TR
eviu
Rev
isi D
IPA
TA
202
0P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
Dit
jen
PK
P2T
ran
sD
KI J
AK
AR
TA8
- 15
Ora
ng
3 H
ari
-
1
LA
P
(LH
R, I
HR
, CH
R)
2In
spek
tora
t II
ITi
m 2
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KT
Rev
iu R
evis
i DIP
A T
A 2
020
PK
Tran
sSe
luru
h U
KE
2 D
itje
n
PK
Tran
sD
KI J
AK
AR
TA8
- 15
Ora
ng
3 H
ari
-
1
LA
P
(LH
R, I
HR
, CH
R)
26
3,5
20
,00
0
12
Lap
ora
n
12
,45
0,0
00
2 L
apo
ran
1In
spek
tora
t II
ITi
m 1
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KT
Rev
iu L
KP
KTr
ans
-D
KI J
AK
AR
TA8
- 15
Ora
ng
17
-Feb
21
-Feb
5 H
ari
6,2
25
,00
0
1 L
AP
(LH
R, I
HR
, CH
R)
2In
spek
tora
t II
ITi
m 2
Dir
ekto
rat
Jen
der
al P
KP
2TR
eviu
LK
P
KP
2Tra
ns
-D
KI J
AK
AR
TA8
- 15
Ora
ng
17
-Feb
21
-Feb
5 H
ari
6,2
25
,00
0
1 L
AP
(LH
R, I
HR
, CH
R)
94
,50
0,0
00
2 L
apo
ran
1In
spek
tora
t II
IA
ll Ti
mD
irek
tora
t Je
nd
eral
PK
P2T
dan
PK
TM
on
evP
KTr
ans
& P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
PK
P2T
dan
PK
TM
ingg
u 3
-4
Bu
lan
Feb
ruar
i20
- 3
0
Ora
ng
13
-Feb
15
-Feb
3 H
ari
9
4,5
00
,00
0
2 L
AP
85
,55
0,0
00
2 L
apo
ran
1In
spek
tora
t II
IA
ll Ti
mD
ITJE
N P
KT
dan
DIT
JEN
PK
P2T
Mo
nev
PK
Tran
s &
PK
P2T
ran
sSe
luru
h U
KE
2 P
KP
2T
dan
PK
TJa
wa
Bar
at20
- 2
5
Ora
ng
11
-Mar
13
-Mar
3 H
ari
8
5,5
50
,00
0
2 L
AP
5,0
00
,00
0
2 L
apo
ran
1In
spek
tora
t II
IA
ll Ti
mD
ITJE
N P
KT
dan
DIT
JEN
PK
P2T
Mo
nev
PK
Tran
s &
PK
P2T
ran
sSe
luru
h U
KE
2 P
KP
2T
dan
PK
TM
ingg
u 3
-4
Bu
lan
Ap
ril
20 -
25
Ora
ng
20
- 2
4 A
pri
l2
5 -
28
Ap
ril
4 H
ari
5,0
00
,00
0
2 L
AP
15
,30
0,0
00
-
1In
spek
tora
t II
I-
Sesu
ai In
tru
ksi P
imp
inan
koo
rdin
asi
Pu
sat/
Dae
rah
-Te
nta
tive
1
5,3
00
,00
0
4,0
00
,00
0
2 L
apo
ran
REV
IU P
EREN
CA
NA
N A
NG
GA
RA
N
A. R
eviu
RK
AK
L
B. R
eviu
Rev
isi A
ngg
ara
n
H.R
eviu
Lap
ora
n K
iner
ja T
riw
ula
n
Ten
tati
ve/S
esu
ai P
erm
inta
an U
sula
n R
eviu
dar
i UK
E I
PEM
BIN
AA
N P
ENG
AW
ASA
N K
INER
JA &
KEU
AN
GA
N
A. R
eviu
Lap
ora
n K
eu
anga
n E
selo
n I
(PK
T d
an P
KP
2T)
B. E
valu
asi S
AK
IP
D. M
on
ev R
efo
rmas
Bir
okr
asi
E. M
on
ev S
PIP
F. R
apat
Ko
ord
/Kel
. Ke
rja/
Din
as/K
on
sult
asi/
Pim
pin
an
Ten
tati
ve/S
esu
ai P
erm
inta
an U
sula
n R
eviu
dar
i UK
E I
A. A
ud
it K
iner
ja
Bel
anja
Bar
ang
Pen
dam
pin
gan
BP
K P
rov.
NTB
10
-16
Feb
ruar
i 20
20
Pen
dam
pin
gan
BP
K P
rov
Suls
el 2
4 F
ebru
ari 2
02
0 -
1 M
aret
20
20
Pen
dam
pin
gan
BP
K P
rov.
Kal
bar
9 -
16
Feb
ruar
i 20
20
Pen
dam
pin
gan
BP
K P
rov.
Su
lsel
24
Feb
ruar
i 20
20
- 1
Mar
et 2
02
0
PEL
AK
SAN
AA
N A
UD
IT IN
TER
NA
L
PR
OG
RA
M K
ER
JA
PE
NG
AW
AS
AN
TA
HU
NA
N (
PK
PT
)
INS
PE
KT
OR
AT
III
KE
ME
NT
ER
IAN
DE
SA
, P
EM
BA
NG
UN
AN
DA
ER
AH
TE
RT
ING
GA
L D
AN
TR
AN
SM
IGR
AS
I T
AH
UN
2020
7
1,5
61
,02
4
NO
IN
SP
EK
TO
RA
TT
IM
OB
YE
K P
EM
ER
IK
SA
AN
JE
NIS
PE
ME
RIK
SA
AN
UK
E -
1U
KE
- 2
LO
KA
SI
JM
L
OR
AN
G
ES
TIM
AS
I
BE
RA
NG
KA
TE
ST
IM
AS
I P
ULA
NG
JM
L
HA
RI
PA
GU
O
UT
PU
T
1In
spek
tora
t II
ITi
m 1
&
Tim
2D
ITJE
N P
KT
dan
DIT
JEN
PK
P2T
Ko
ord
inas
iP
KTr
ans
& P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
PK
P2T
dan
PK
TD
KI J
AK
AR
TA8-
12 o
ran
g1
- 10
Ap
ril
1 -
10
Ap
ril
1 H
ari
4,0
00
,00
0
2 L
AP
2In
spek
tora
t II
ITi
m 1
&
Tim
2D
ITJE
N P
KT
dan
DIT
JEN
PK
P2T
Ko
ord
inas
iP
KTr
ans
& P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
PK
P2T
dan
PK
TD
KI J
AK
AR
TA8-
12 o
ran
g1
- 10
Ju
li1
- 1
0 J
uli
1 H
ari
-
2
LA
P
2In
spek
tora
t II
ITi
m 1
&
Tim
2D
ITJE
N P
KT
dan
DIT
JEN
PK
P2T
Ko
ord
inas
iP
KTr
ans
& P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
PK
P2T
dan
PK
TD
KI J
AK
AR
TA8-
12 o
ran
g1
- 10
Okt
ob
er1
- 1
0 O
kto
ber
1 H
ari
-
2
LA
P
2In
spek
tora
t II
ITi
m 1
&
Tim
2D
ITJE
N P
KT
dan
DIT
JEN
PK
P2T
Ko
ord
inas
iP
KTr
ans
& P
KP
2Tra
ns
Selu
ruh
UK
E 2
PK
P2T
dan
PK
TD
KI J
AK
AR
TA8-
12 o
ran
g21
- 3
1 D
esm
ber
21
- 3
1 D
esm
ber
1 H
ari
-
2
LA
P
46
,72
0,0
00
2
Lap
ora
n
1In
spek
tora
t II
ITi
m 1
&
Tim
2D
ITJE
N P
KT
dan
DIT
JEN
PK
P2T
Ko
ord
inas
iP
KTr
ans
& P
KP
2Tra
ns
-D
KI J
AK
AR
TA20
-30
ora
ng
11
-Feb
12
-Feb
2 h
ari
4
6,7
20
,00
0
2 L
AP
21
7,7
16
,00
0
1
Lap
ora
n
16
0,0
41
,00
0
-
1In
spek
tora
t II
I-
Laya
nan
Pu
sat
Pu
sat
Pu
sat
Laya
nan
Ten
tati
ve1
60
,04
1,0
00
La
yan
an
18
,50
0,0
00
1 L
AP
1In
spek
tora
t II
I-
Inte
rnal
Insp
ekto
rat
III
Pu
sat
Pu
sat
Pu
sat
Laya
nan
1 H
ari
18
,65
0,0
00
1 L
apo
ran
18
,35
0,0
00
1 L
AP
1In
spek
tora
t II
I-
Inte
rnal
Insp
ekto
rat
III
Pu
sat
Pu
sat
Pu
sat
Laya
nan
1 H
ari
18
,35
0,0
00
1 L
apo
ran
17
,85
0,0
00
1 L
AP
1In
spek
tora
t II
I-
Inte
rnal
Insp
ekto
rat
III
Pu
sat
Pu
sat
Pu
sat
Laya
nan
1 H
ari
17
,85
0,0
00
1 L
apo
ran
2,9
75
,00
0
-
1In
spek
tora
t II
I-
Inte
rnal
Insp
ekto
rat
III
Pu
sat
Pu
sat
Pu
sat
Laya
nan
Ten
tati
ve2
,97
5,0
00
12
Lap
ora
n
Bu
lan
an
4 L
apo
ran
Triw
ula
n
1 L
apo
ran
Tah
un
an
Jaka
rta,
Agu
stu
s 2
02
0
Insp
ektu
r II
I
Drs
. Elv
and
ary,
M.S
i
min
ggu
1 -
2 s
etia
p b
ula
n
I. R
eviu
PIP
K
PEN
YU
SUN
AN
LA
PO
RA
N
A. K
eta
tau
sah
aan
Pen
gelo
laan
Ad
min
istr
asi
Sep
anja
ng
Tah
un
B. P
enyu
sun
an R
enca
na
Ke
giat
an d
an A
ngg
ara
n
Min
ggu
1 -
2 B
ula
n F
ebru
ari
C. P
enyu
sun
an L
AK
IP In
spek
tora
t II
I
Min
ggu
2 -
3 J
anu
ari
D. P
enyu
sun
an A
PIP
Insp
ekto
rat
III
Min
ggu
2 -
3 J
anu
ari
E. P
enyu
sun
an L
apo
ran
Ke
giat
an d
an A
ngg
ara
n
No
Na
ma
Ob
ye
k P
em
eri
ks
aa
nJ
en
is
Pe
me
rik
sa
an
Pro
gra
mL
ok
as
iJ
um
lah
Ora
ng
Be
ran
gk
at
Pu
lan
gJ
um
lah
Ha
ri
Ou
tpu
t
La
po
ran
Ke
gia
tan
BL
M P
eka
nb
aru
TA
20
20
Op
s A
ud
itB
AL
ILA
TF
OP
eka
nb
aru
Ju
li s.d
No
v 2
02
0Ju
li s.d
No
v 2
02
04
1 la
po
ran
1
Au
dit In
ve
stig
atif
Pe
ng
erj
aa
n P
en
ga
da
an
PL
TS
te
rse
ba
r S
HS
10
0W
P D
ire
kto
rat
Pe
ng
em
ba
ng
an
Da
era
h P
erb
ata
sa
n D
itje
n
PD
TU
AD
TT
PD
TU
Ka
bu
pa
ten
Sa
ng
ga
u,
Sin
tan
g d
an
Ka
pu
as
Hu
lu K
alim
an
tan
Ba
rat
52
9 J
an
ua
ri s
.d 1
8 F
eb
rua
ri
20
20
29
Ja
nu
ari
s.d
18
Fe
bru
ari
20
20
20
1 L
ap
ora
n
1T
LH
P Itje
n d
an
BP
K p
ad
a D
itje
n P
DT
U d
an
Ba
lila
tfo
TL
HP
PD
TU
/
BA
LIL
AT
FO
Bo
go
r3
0F
eb
-20
Fe
b-2
01
Re
viu
RK
AK
L T
A 2
02
1P
ag
u In
dik
atif
Re
viu
PD
TU
Ja
ka
rta
18
27
- 3
1 J
uli
20
20
27
- 3
1 J
uli
20
20
1 L
HR
Re
viu
RK
AK
L T
A 2
02
1 P
ag
u In
dik
atif
Re
viu
BA
LIL
AT
FO
Ja
ka
rta
18
27
- 3
1 J
uli
20
20
27
- 3
1 J
uli
20
20
1 L
HR
Re
viu
RK
AK
L T
A 2
02
1 P
ag
u D
efin
itif
Re
viu
PD
TU
Ja
ka
rta
18
Min
gg
u III s
.d IV
Bu
lan
Okto
be
rM
ing
gu
III s
.d IV
Bu
lan
Okto
be
r1
LH
R
Re
viu
RK
AK
L T
A 2
02
1 P
ag
u D
efin
itif
Re
viu
BA
LIL
AT
FO
Ja
ka
rta
18
Min
gg
u III s
.d IV
Bu
lan
Okto
be
rM
ing
gu
III s
.d IV
Bu
lan
Okto
be
r1
LH
R
1R
eviu
Re
vis
i A
ng
ga
ran
RK
AK
L T
A 2
02
0R
eviu
PD
TU
Ja
ka
rta
18
28
- 3
0 A
pri
l 2
02
02
8-
30
Ap
ril 2
02
05
1 L
HR
2R
eviu
Re
vis
i A
ng
ga
ran
RK
AK
L T
A 2
02
0R
eviu
BA
LIL
AT
FO
Ja
ka
rta
18
28
- 3
0 A
pri
l 2
02
02
8-
30
Ap
ril 2
02
05
1 L
HR
1R
eviu
La
po
ran
Ke
ua
ng
an
Ta
hu
n 2
01
9R
eviu
PD
TU
Ja
ka
rta
13
11
-13
Fe
bru
ari
11
-13
Fe
bru
ari
41
LH
R
2R
eviu
La
po
ran
Ke
ua
ng
an
Ta
hu
n 2
01
9R
eviu
BA
LIL
AT
FO
Ja
ka
rta
62
0-2
1 F
eb
rua
ri2
0-2
1 F
eb
rua
ri1
LH
R
1E
va
lua
si S
AK
IP U
KE
IE
va
lua
si
PD
TU
da
n
BA
LIL
AT
FO
Bo
go
r1
52
4-2
6 F
eb
rua
ri2
4-2
6 F
eb
rua
ri
7
1M
on
ev R
BM
on
ev R
BP
DT
U d
an
BA
LIL
AT
FO
Pu
sa
t6
Ja
n -
Me
i 2
02
0Ja
n -
Me
i 2
02
0
2M
on
ev R
BM
on
ev R
BP
DT
U d
an
BA
LIL
AT
FO
Pu
sa
t6
Ju
l -
No
v 2
02
0Ju
l -
No
v 2
02
0
7
1M
on
ev S
PIP
Mo
ne
vP
DT
U d
an
BA
LIL
AT
FO
Pu
sa
t6
Ja
n -
Me
i 2
02
0Ja
n -
Me
i 2
02
0
2M
on
ev S
PIP
Mo
ne
vP
DT
U d
an
BA
LIL
AT
FO
Pu
sa
t6
Ju
l -
No
v 2
02
0Ju
l -
No
v 2
02
0
10
1R
eviu
PIP
KR
eviu
PD
TU
da
n
BA
LIL
AT
FO
Pu
sa
t1
61
4 -
20
Ja
nu
ari
20
20
Bu
lan
Ja
nu
ari
20
20
7 10
1S
esu
ai In
tru
ksi P
imp
ina
nK
oo
rdin
asi
Pu
sa
t/ D
ae
rah
Pu
sa
t/ D
ae
rah
-1
0
Pro
gra
m K
erj
a P
en
gaw
asan
In
sp
ekto
rat
IV T
ah
un
An
gg
ara
n 2
020
Pe
nye
len
gg
ara
an
Pe
ng
aw
as
an
Lin
gk
up
Ke
rja
In
sp
ek
tora
t IV
20
La
po
ran
1 L
aya
na
nP
EL
AK
SA
NA
AN
AU
DIT
IN
TE
RN
AL
(0
52
)
A. A
UD
IT K
INE
RJ
A
1 L
ap
ora
n
RE
VIU
PE
RE
NC
AN
AA
N A
NG
GA
RA
N;
(05
5)
A. R
eviu
RK
AK
L
5
B. A
UD
IT T
UJ
UA
N T
ER
TE
NT
U
TIN
DA
K L
AN
JU
T H
AS
IL P
EN
GA
WA
SA
N;
(05
4)
15
25
B. R
eviu
Re
vis
i A
ng
ga
ran
PE
MB
INA
AN
PE
NG
AW
AS
AN
KIN
ER
JA
DA
N K
EU
AN
GA
N;
(05
6)
A. R
eviu
La
po
ran
Ke
ua
ng
an
Es
elo
n I
C. E
va
lua
si S
AK
IP2
LH
E3
E. M
on
ito
rin
g d
an
Eva
lua
si P
MP
RB
2 L
HE
7
F. M
on
ito
rin
g d
an
Eva
lua
si S
PIP
2 L
HE
7
H. R
eviu
PIP
K2
LH
P
I. R
ap
at
Ko
ord
i/K
el. K
erj
a/D
ina
s/K
on
su
lta
si/P
imp
ina
n1
La
ya
na
nS
ep
an
jan
g T
ah
un
(T
en
tative
)
No
Na
ma
Ob
ye
k P
em
eri
ks
aa
nJ
en
is
Pe
me
rik
sa
an
Pro
gra
mL
ok
as
iJ
um
lah
Ora
ng
Be
ran
gk
at
Pu
lan
gJ
um
lah
Ha
ri
Ou
tpu
t
La
po
ran
12
1 L
ap
ora
n
3 3
1S
esu
ai In
tru
ksi P
imp
ina
nIn
tern
al
PU
SA
TP
usa
t2
43 3
1S
esu
ai In
tru
ksi P
imp
ina
nIn
tern
al
PU
SA
TP
usa
t2
43 3
1S
esu
ai In
tru
ksi P
imp
ina
nIn
tern
al
PU
SA
TP
usa
t2
43 -
1S
esu
ai In
tru
ksi P
imp
ina
nIn
tern
al
PU
SA
TP
usa
t2
4-
Jaka
rta,
Agu
stu
s 2
02
0
Men
geta
hu
i,
Insp
ektu
r IV
Dr.
Yu
sep
Fat
ria,
SIP
, M.S
i
NIP
. 19
73
09
15
19
98
03
1 0
05
B. P
en
yu
su
na
n R
en
ca
na
Ke
gia
tan
da
n A
ng
ga
ran
La
ya
na
nM
ing
gu
3 B
ula
n M
are
t
PE
NY
US
UN
AN
LA
PO
RA
N;
(07
0)
A. K
eta
tau
sa
ha
an
Pe
ng
elo
laa
n A
dm
inis
tra
si
La
ya
na
nL
aya
na
n P
erk
an
tora
n/A
dm
inis
tra
si P
erk
an
tora
n
C. P
en
yu
su
na
n L
AK
IP In
sp
ek
tora
t IV
La
ya
na
nM
ing
gu
2 B
ula
n J
an
ua
ri
D. P
en
yu
su
na
n L
ap
ora
n A
PIP
In
sp
ek
tora
t IV
La
ya
na
nM
ing
gu
2 B
ula
n J
an
ua
ri d
an
Min
gg
u 2
Bu
lan
Ju
li
Pen
gen
dal
i Mu
tu In
spek
tora
t IV
,
Dr.
Ir. H
P. B
anja
rnah
or,
M.S
i
NIP
. 19
58
06
19
19
84
03
1 0
03
E. P
en
yu
su
na
n L
ap
ora
n K
eg
iata
n d
an
An
gg
ara
nL
aya
na
nS
ep
an
jan
g T
ah
un
(T
en
tative
)
Men
yetu
jui,
No
Ob
jek
Pem
eri
ksa
an
Je
nis
Pem
eri
ksa
an
UK
E-1
UK
E-2
Lo
ka
si
Jm
l
Org
Esti
mas
i
Bera
ng
ka
tE
sti
mas
i P
ula
ng
Jm
l H
ari
Pag
u
Ou
tpu
t
5
07
,90
7,0
00
2
2
PE
LA
KS
AN
AA
N A
UD
IT IN
TE
RN
AL
-
2
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
L P
EM
BA
NG
UN
AN
KA
WA
SA
N P
ER
DE
SA
AN
Aud
it T
uju
an
Tert
entu
pa
da
Dire
kto
rat
Je
nd
era
l
Pem
ba
ng
un
an
Kaw
asa
n
Perd
esaa
n a
tas T
ata
Kelo
la
Pen
ga
da
an
Bara
ng/J
asa
dala
m
ran
gka
Pela
ksan
aa
n P
erc
ep
ata
n
Pen
an
ga
na
n C
OV
ID-1
9
Aud
it T
uju
an
Tert
entu
Ditje
n P
KP
Pusa
t9
Agu
stu
s 2
02
0O
kto
be
r 2
02
04
5 -
1
INS
PE
KT
OR
AT
JE
ND
ER
AL
Aud
it T
uju
an
Tert
entu
pa
da
Inspe
kto
rat
Je
nd
era
l a
tas T
ata
Kelo
la P
en
ga
da
an
Bara
ng/J
asa
da
lam
ran
gka
Pela
ksan
aa
n
Perc
ep
ata
n P
en
an
ga
na
n C
OV
ID-
19
Aud
it T
uju
an
Tert
entu
Inspe
kto
rat
Jen
de
ral
Pusa
t9
Okto
be
r 2
02
0D
ese
mbe
r 2
02
04
5 -
1
TIN
DA
K L
AN
JU
T H
AS
IL P
EM
ER
IKS
AA
N
4
5,8
25
,00
0
1
Rap
at
Pers
iap
an
Tin
dak L
anju
t
Hasil
Pem
eri
ksaa
nT
ah
un
Ang
ga
ran
201
9 p
ada
Ditje
n P
KP
da
n d
an I
tje
n
TLH
PD
itje
n P
KP
dan
Itje
nP
usa
t3
327
-Jan
-20
27
-Jan
-20
1
8,0
50
,00
0
Tin
dak L
anju
t L
ap
ora
n H
asil
Pem
eri
ksaa
n T
ah
un
Ang
ga
ran
20
19
pad
a D
itje
n P
KP
dan
Inspe
kto
rat
Je
nd
era
l
TLH
PD
itje
n P
KP
dan
Itje
nP
usa
t3
213
-Mar-
20
13
-Mar-
20
1
3
7,7
75
,00
0
1
RE
VIU
RK
A-K
/L
-
4
Reviu
RK
AK
L T
A 2
02
1 P
ag
u
Indik
atif It
jen
RE
VIU
Itje
nP
usa
t1
220
Ju
l 20
20
s.d
.
23
Ju
l 20
20
20
Ju
l 20
20
s.d
.
23
Ju
l 20
20
Reviu
RK
AK
L T
A 2
02
1 P
ag
u
Indik
atif D
J P
KP
RE
VIU
Ditje
n P
KP
Pusa
t1
220
Ju
l 20
20
s.d
.
23
Ju
l 20
20
20
Ju
l 20
20
s.d
.
23
Ju
l 20
20
Reviu
RK
AK
L T
A 2
02
1 P
ag
u
Defin
itif Itjen
RE
VIU
Itje
nP
usa
t1
2S
ep
tem
be
r 2
02
0O
kto
be
r 2
02
0
Reviu
RK
AK
L T
A 2
02
1 P
ag
u
Defin
itif D
J P
KP
RE
VIU
Ditje
n P
KP
Pusa
t1
2S
ep
tem
be
r 2
02
0O
kto
be
r 2
02
0
RE
VIU
RE
VIS
I A
NG
GA
RA
N
2,5
00
,00
0
2
Reviu
Re
vis
i A
ng
ga
ran
RK
AK
L
TA
202
0R
EV
IUItje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t1
527
-Apr-
20
29
-Apr-
20
3
2,5
00
,00
0
2
RE
VIU
LA
PO
RA
N K
EU
AN
GA
N E
SE
LO
N I
43
,32
5,0
00
2
Reviu
LK
Ditje
n P
KP
Peri
od
e 3
1
Dese
mbe
r 2
01
9R
EV
IUD
itje
n P
KP
Pusa
t1
029
Ja
n 2
020
s.d
.
15
Feb
202
0
29
Ja
n 2
020
s.d
.
15
Feb
202
01
Reviu
LK
Itjen
Peri
od
e 3
1
Dese
mbe
r 2
01
9R
EV
IUItje
nP
usa
t1
029
Ja
n 2
020
s.d
.
15
Feb
202
0
29
Ja
n 2
020
s.d
.
15
Feb
202
01
3
-
2
PR
OG
RA
M K
ER
JA
PE
NG
AW
AS
AN
TA
HU
NA
N (
PK
PT
)
INS
PE
KT
OR
AT
V
KE
ME
NT
ER
IAN
DE
SA
, P
EM
BA
NG
UN
AN
DA
ER
AH
TE
RT
ING
GA
L D
AN
TR
AN
SM
IGR
AS
I T
AH
UN
202
0
7
-
2
10
43
,32
5,0
00
No
Ob
jek
Pem
eri
ksa
an
Je
nis
Pem
eri
ksa
an
UK
E-1
UK
E-2
Lo
ka
si
Jm
l
Org
Esti
mas
i
Bera
ng
ka
tE
sti
mas
i P
ula
ng
Jm
l H
ari
Pag
u
Ou
tpu
t
Reviu
LK
Ditje
n P
KP
Peri
od
e 3
0
Jun
i 2
02
0R
EV
IUD
itje
n P
KP
Pusa
t1
327
Ju
li s.d
. 6
Aug
20
20
27
Ju
li s.d
. 6
Aug
20
20
1
Reviu
LK
It
jen
Peri
od
e 3
0 J
uni
20
20
RE
VIU
Itje
nP
usa
t1
327
Ju
li s.d
. 6
Aug
20
20
27
Ju
li s.d
. 6
Aug
20
20
1
EV
AL
UA
SI S
AK
IP
12
8,6
65
,00
0
2
Evalu
asi S
AK
IP U
KE
IE
valu
asi
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t1
510
Feb
202
0 s
.d.
21
Feb
202
0
10
Feb
202
0 s
.d.
21
Feb
202
01
0
12
8,6
65
,00
0
2
Pen
ing
kata
n K
ap
ab
ilita
s A
PIP
terk
ait S
iste
m A
kun
tabili
tas
Kin
erj
a I
nsta
nsi P
em
eri
nta
h
(SA
KIP
)
Advis
ory
Itje
nP
usa
t1
712
Ju
ni 2
02
012
Ju
ni 2
02
01
-
EV
AL
UA
SI L
AP
OR
AN
KIN
ER
JA
2
,50
0,0
00
2
Reviu
Lap
ora
n A
kun
tabili
tas
Kin
erj
a I
nsta
nsi P
em
eri
nta
h
Tah
un
Ang
ga
ran
201
9
Reviu
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t1
73 F
eb
rua
ri s
.d 1
0
Feb
rua
ri 2
020
3 F
eb
rua
ri s
.d 1
0
Feb
rua
ri 2
020
6 -
Evalu
asi L
ap
ora
n K
ine
rja
Tri
wula
n I
V T
A 2
01
9E
valu
asi
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t7
24
Feb
202
0 s
.d.
25
Feb
202
0
24
Feb
202
0 s
.d.
25
Feb
202
02
1
Evalu
asi L
ap
ora
n K
ine
rja
Tri
wula
n I
TA
202
0E
valu
asi
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t9
18
Mei 2
020
s.d
.
22
Mei 2
02
0
18
Mei 2
020
s.d
.
22
Mei 2
02
04
1
Evalu
asi L
ap
ora
n K
ine
rja
Tri
wula
n I
I T
A 2
02
0E
valu
asi
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t9
Agu
stu
s 2
02
0S
ep
tem
be
r 2
02
04
0
1
Evalu
asi L
ap
ora
n K
ine
rja
Tri
wula
n I
II T
A 2
02
0E
valu
asi
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t9
Okto
be
r 2
02
0N
ovem
be
r 2
02
04
0
1
MO
NIT
OR
ING
DA
N E
VA
LU
AS
I P
MP
RB
-
2
Mon
ev R
BM
on
ev
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t9
19
Ju
ni 2
02
0 s
.d.
29
Ju
ni 2
02
0
19
Ju
ni 2
02
0 s
.d.
29
Ju
ni 2
02
07
-
2
MO
NIT
OR
ING
DA
N E
VA
LU
AS
I S
PIP
-
2
Pen
ing
kata
n M
atu
rita
s S
PIP
hasil
QA
BP
KP
ata
s P
em
en
uh
an
Doku
men
SP
IP T
A 2
01
9
Advis
ory
Ditje
n P
KP
Pusa
t1
717
-Apr-
20
17
-Apr-
20
1 -
Pen
ing
kata
n K
ap
ab
ilita
s A
PIP
terk
ait I
nte
rna
l A
ud
it C
ap
ab
ility
Mod
el (I
A-C
M)
Advis
ory
Itje
n
Pusa
t1
715
Ju
ni 2
02
015
Ju
ni 2
02
01
-
Mon
ev S
PIP
Mon
ev
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t9
25
Aug
202
0 s
.d.
4 S
ep
t 2
02
0
25
Aug
202
0 s
.d.
4 S
ep
t 2
02
01
0 -
2
PE
NG
AW
AS
AN
AT
AS
PE
LA
KS
AN
AA
N P
BJ
#R
EF
!#R
EF
!R
EV
IU P
IPK
45
,10
0,0
00
2
8 0
2
,50
0,0
00
No
Ob
jek
Pem
eri
ksa
an
Je
nis
Pem
eri
ksa
an
UK
E-1
UK
E-2
Lo
ka
si
Jm
l
Org
Esti
mas
i
Bera
ng
ka
tE
sti
mas
i P
ula
ng
Jm
l H
ari
Pag
u
Ou
tpu
t
Reviu
PIP
KR
eviu
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t3
026
Feb
202
0 s
.d.
27
Feb
202
0
26
Feb
202
0 s
.d.
27
Feb
202
02
45
,10
0,0
00
2
MO
NT
HL
Y A
UD
IT
Mon
thly
Aud
it p
ad
a U
KE
I D
itje
n
PK
P d
an
Itjen
Mon
ev
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t2
0Jan
ua
ri s
.d
Dese
mbe
r
Jan
ua
ri s
.d
Dese
mbe
r7
-
RA
PA
T K
OO
RD
INA
SI/P
IMP
INA
N
4
6,3
45
,00
0
Sesu
ai In
truksi P
impin
an
Koo
rdin
asi
Itje
n d
an D
itje
n
PK
PP
usa
t/D
aera
hT
en
tative
Ten
tative
46
,34
5,0
00
PE
NY
US
UN
AN
LA
PO
RA
N
13
5,3
00
,00
0
1
NO
N P
KP
T
PE
ND
AM
PIN
GA
N B
PK
58
,34
7,0
00
Pen
da
mpin
ga
n T
IM B
PK
RI d
i
Nusa
Ten
gg
ara
Bara
t, J
aw
a
Tim
ur,
dan
Sula
wesi S
ela
tan
Uji
Petik
Ditje
n P
KP
NT
B, JA
TIM
DA
N S
ULS
EL
310
Feb
202
0 s
.d
16
Feb
202
0
10
Feb
202
0 s
.d
16
Feb
202
07
58
,34
7,0
00
1
RE
VIU
PE
TU
NJU
K T
EK
NIS
Reviu
Petu
nju
k T
ekn
is
Pela
ksan
aa
n K
eg
iata
n
dili
ng
kun
ga
n D
ire
kto
rat
Je
nd
era
l
Pem
ba
ng
un
an
Kaw
asa
n
Perd
esaa
n
Tah
un
Ang
ga
ran
202
0
Reviu
Ditje
n P
KP
PU
SA
T1
918
Mare
t s.d
3
Apri
l 20
20
18
Mare
t s.d
3
Apri
l 20
20
12
-
PE
NIL
AIA
N M
AN
DIR
I P
EM
BA
NG
UN
AN
ZO
NA
IN
TE
GR
ITA
S
Mon
ev P
MP
ZI
Mon
ev
Ditje
n P
KP
Pusa
t2
030
Ju
ni 2
02
0 s
.d
13
Ju
li 20
20
30
Ju
ni 2
02
0 s
.d
13
Ju
li 20
20
10
-
PR
OG
RA
M P
AD
AT
KA
RY
A T
UN
AI D
ES
A (
PK
TD
)
Mon
ev P
KT
DM
on
ev
--
SU
MS
EL D
AN
KA
LT
IM2
0T
en
tative
Ten
tative
30
-
Perm
inta
an
Khu
sus
Insp
ektu
r V,
NIP
. 19670510 1
98802 1
001
Ja
kart
a,
A
gu
stu
s 2
02
0
Budi W
inart
o, S.H
., M
.Si.
top related