keputusan menteri perhubungan republik...
Post on 14-Dec-2020
23 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 289 TAHUN 2 020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
ROMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
pemrakarsa membentuk Panitia Antarkementerian
dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden;
b. bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite
Nasional Keselamatan Transportasi telah tercantum
dalam program penyusunan Peraturan Presiden
Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Program Penyusunan Peraturan Presiden;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Pembentukan Panitia
Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden Tentang Romite Nasional Keselamatan
Transportasi;
- 2 -
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG ROMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI.
: Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite Nasional
Keselamatan Transportasi, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
: Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Pelaksana, yang terdiri atas;
1) Ketua;
2) Wakil Ketua; dan
3) Anggota.
d. Sekretariat.
KETIGA
-3 -
: Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai
berikut:
1. Pengarah:
memberikan arahan dan bimbingan kepada
pelaksana terkait pelaksanaan kegiatan
pembahasan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Romite Nasional Keselamatan
Transportasi.
2. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
Panitia Antarkementerian dalam menyusun
Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite
Nasional Reselamatan Transportasi.
3. Pelaksana:
a. melakukan inventarisasi dan evaluasi materi
muatan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Romite Nasional Reselamatan Transportasi;
b. melakukan koordinasi dengan instansi
pemerintah terkait dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite
Nasional Reselamatan Transportasi;
c. menyusun rumusan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Romite Nasional Reselamatan
Transportasi;
d. bertanggung jawab dan melaporkan Hasil
Pelaksanaan Tugas kepada Menteri
Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
4. Sekretariat:
a. membantu pelaksana untuk kelancaran tugas
Tim Antar Rementerian;
b. melaksanakan tugas kesekretariatan;
c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Tim
Antarkementerian.
- 4 -
KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian
dibebankan pada DIPA Komite Nasional Keselamatan
Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KELIMA : Panitia Tim Antarkementerian sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Komite
Nasional Keselamatan Transportasi.
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para
Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Anggota Panitia yang bersangkutan.
^sesuai dengan aslinya
IO HUKUM,
HERPRIARSONO
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 289 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG ROMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI
- 5 -
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
A. PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal;
1) Ketua
2) Wakil Ketua
: Kepala Biro Kepegawaian;
: 1. Kepala Sekretariat KNKT;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3) Anggota :
Capt. FX. Nurcahyo Utomo,
DIPL. TSI
Kepala Sub Komite Investigasi
Kecelakaan Penerbangan
Suprapto, SE.,ATD, DESS, M.Si
Kepala Sub Komite Investigasi
Kecelakaan Perkeretaapian
R. Irdriantono, S.KOM,
SE.,MSE
Kepala Bagian Pelayanan
Investigasi dan Kerjasama
Rejeki Wijiastuti,SH., MH Kementerian Sekretariat Negara
Wali Kementerian Hukum dan HAM
- 6 -
Didik Kusnaini - Kementerian Keuangan
Ario Wiriandhi, ST., MM - Kementerian PAN RB
Eko Purwanto - Kementerian PAN RB
Doddy Heryadi - Kementerian PAN RB
Endah Purnama Sari - Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan
Natanael Sitorus, SH, MH - Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan
Ricardo Alfred Siringoringo, SH - Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan
Endy Irawan - Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan
Aznal - Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan
Irawati Sjurman - Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Kementerian
Perhubungan
Israfulhayat, SH - Kepala Bagian Peraturan
Transportasi Udara, Multimoda,
dan Penunjang Kementerian
Perhubungan
Meilina Sungkawaningtyas,
S.PSI.MT- Biro Kepegawaian dan Organisasi
Kementerian Perhubungan
Eriza Putra, S.Si., M.M Biro Keuangan Kementerian
Perhubungan
- 7 -
- Fauzi Eko Nurdiyanto - Biro Perencanaan Kementerian
Perhubungan
- Ivan Indar Prastha - Biro Perencanaan Kementerian
Perhubungan
- Lisa Septiana, SH, MH - Kepala Sub Bagian Peraturan
Transportasi Multimoda, Biro
Hukum
- Retno Dewayani, S.W,.SH,.MT
D. SEKRETARIAT :
- Getha Swibindu, SH., MH
- Iman Hidayat, SH
- Siti Indriani Rainur, SH
- Sigit Sasono Priyotomo, ST
- Apib K Wahyu Wiwing Prayogi,
ST.,MT
- Lucky Bindri Soegito,
DIPL.TSI,S.T.,M.MTR
Biro Kepegawaian dan Organisasi
Kementerian Perhubungan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum, KNKT
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan, Biro
Hukum
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan, Biro
Hukum
Investigator Keselamatan
Penerbangan
Investigator Keselamatan
Penerbangan
Investigator Keselamatan
Perkeretaapian
- 8 -
Keselamatan- Hertriadi Ismawan, SH., MT
- M. Budi Susandi, S.PEL
- Aleik Nurwahyudy,
DIPL.TSI,S.T.,M.SC
- Bambang Irawan, ST.,M.MTR,
M.MAR.ENG
- Indirà Anastassya, SE, M.AP
- Sudariyah, SE
- Yance Hargarani
- Rully Setiawan
- Abdul Muhaemin
- Novità Kartika
- Investigator
Perkeretaapian
- Investigator Keselamatan LLAJ
- Investigator Keselamatan
Pelayaran
- Investigator Keselamatan
Pelayaran
- Fungsional Umum KNKT
- Fungsional Umum KNKT
- Fungsional Umum KNKT
- Fungsional Umum KNKT
- Fungsional Umum KNKT
- Fungsional Umum KNKT
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
^sesuai dengan aslinya
ÌO HUKUM,
BiJI HERPRIARSONO
top related