filosofis lahirnya kepailitan

Filosofis Lahirnya Kepailitan

untuk mengatasi permasalahan apabila harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya kepada kreditor-kreditornya

Hakikat tujuan “proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya”

Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil

Dikatakan pasti karena dalam prose kepailitan telah ditentukan langkah-langkah dan progres pembagian harta pailit secara pasti seperti siapa saja yang merupakan kreditor dan mempunyai hak tagihan kepada si pailit, bagaimanakah mekanisme pembagian antar kreditor baik kreditor yang sejenis maupun yang tidak sejenis serta yang penting adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang independen di dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Pihak independen ini adalah kurator dan Hakim Pengawas. Hal ini merupakan implementasi Debt Pooling.

HUKUM KEPAILITAN

1. Buku III KUHDagang tentang Faillissement en Surseance van Betaling.

2. KUHPerdata Pasal 1131 dan 1132.

3. Faillissement Verordening, Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348.

4. UU No. 4 Tahun 1998

5. UU No. 37 Tahun 2004.

Definisi 1131 BW’ Segala kebendaan si berutang, baik yg bergerak

mapun yg tak bergerak, baik yg sudah ada maupun yg akan ada di kemudian hari mnjd tanggungan u/ segala perikatan perseorangan

Pasal 1132 KUHPerdata: benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya bersama-sama dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbangan/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana di antara mereka atau para kreditur tdpt alasan-alasan pendahuluan yang sah.

Pasal 1 butir 1 UU 37/2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yg pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas

Angka (2) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Angka (3) Debitor adalah orang yang mempunyai

utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Angka (6) : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Angka (11) : Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Fungsi lembaga kepailitan

►Sebagai lembaga pemberi jaminan kpd kreditornya bhw debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangny kpd semua kreditur

►Memberi jaminan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya

Azas-Azas Kepailitan

1. Azas Keseimbangan fungsi kepailitan adalah dapat mencegah

terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yg tdk jujur. Dan dilain pihak mencegah kreditur yg tidak baik

2. Azas kelangsungan Usaha Terdapat ketentuan yang memungkinkan

perusahaan debitur yg prospektif tetap dilangsungkan

3. Azas keadilan Ketentuan mengenai kepailitan dapat

memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berkepentingan. Azas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yg mengusahakan pembayaran atas tagihan-tagihan masing2 thdp debitur dengan tidak memperdulikan krediturnya

4. Azas Integrasi sistim hukum formil dan materiilnya

merupakan satu kesatuan yg utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional

Syarat-Syarat Pemohonan Pailit • Pasal 2(1) UUK : “ debitur yang mempunyai dua atau

lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya ”

Adanya Dua kreditur atau lebih (Concursus Creditorum)

• Jika debitur mempunyai 1 kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis mnjd jaminan atas pelunasan utang debitur dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu

• Debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai 1 kreditur

Macam – Macam Kreditur • Kreditur Konkuren (pasal 1132

KUHPdt) • Kreditur Preferen (pasal 1134

KUHPdt) • Kreditur Separatis

Kreditur Konkuren

• Para kreditur dengan hak PARI PASSU DAN PRO RATA

• Kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan

Kreditur Preferen

• Kreditur yang karena UU, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu

• Mempunyai hak istimewa yaitu hak yg oleh UU diberikan kpd seorang berpiutang sehingga tingkatnya lbh tinggi drpda orang berpiutang lainnya

• Lihat kembali pasal 1139 dan 1149 BW

Kreditur Separatis

• Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan

• Hak yang dipunyai kreditur ini adalah hak kewenangan sendiri menjual / mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi)

4 jaminan kebendaan

• Hipotek (pasal 1162 s.d pasal 1232 BW)

• Gadai (pasal 1150 s.d pasal 1160 BW)

• Hak tanggungan (UU No.4/1196) • Fidusia (UU No.42/1999)

Syarat cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

• Utang harus lahir dari perikatan yang sempurna

• Misal ; utang yang lahir dari perjudian tidak dapat mengajukan permohonan pailit

Syarat pemohon pailit (pasal 2 ayat 1 UUK) • Debitur • Seorang kreditur atau lebih • Kejaksaan • Bank Indonesia • Badan Pengawas Pasar Modal • Menteri Keuangan

Debitur Sendiri

Seorang debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri

Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dpt diajukan atas persetujuan suami atau istri

Seorang Kreditur atau lebih

Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, kreditur separatis

Kejaksaan

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum

Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat, misalnya :

Debitur melarikan diri Debitur menggelapkan bagian dari

harta kekayaan Debitur mempunyai utang kpd

BUMN atau badan usaha lain yg menghimpun dana dari masyarakat

Debitur mempunyai utang yang berasal dari penhimpunan dana dari masyarakat luas

Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu

Dalam hal lainnya yg menurut mrpkan kepentingan umum

Bank Indonesia

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan

Badan Pengawas Pasar Modal Permohonan pailit terhadap

perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM

Menteri Keuangan

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi,perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, hanya dapat diajukan Menteri Keuangan.

Semoga dapat di Mengerti