dr. erfen g.suwangto, m.h (kes.)p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/pengantar-hukum... · 2016. 12....

DR. ERFEN G.SUWANGTO, M.H (KES.)

Departemen Bioetika dan Hukum Kesehatan

Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya Jakarta 2016

NORMA/KAIDAH

KEAGAMAAN/

KEPERCAYAAN

KESUSILAAN SOPAN SANTUN/

ADAT

DOKTRIN

TRAKTAT/

PERJANJIAN

YURISPRUDENSI

KEBIASAAN

UNDANG-UNDANG

HUKUM

KAEDAH SOSIAL

PENGERTIAN/ DEFINISI HUKUM

TIDAK ADA DEFINISI YG LENGKAP/ SEMPURNA

BANYAK PENDAPAT PARA AHLI HK, MASING-MASING DENGAN ARGUMENTASINYA

HK DICIPTAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERATURAN, KETERTIBAN & KEADILAN

TUJUAN HK ADL PERLINDUNGAN

PENGERTIAN HUKUM

S.M.Amri

HUKUM ADALAH KUMPULAN PERATURAN YANG TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGADAKAN KETERTIBAN DALAM PERGAULAN MANUSIA, SEHINGGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERPELIHARA

(Y.C.T. SIMORANGKIR, DAN WOERYONO

SASTROPRANOTO).

HUKUM ADALAH PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YANG MENENTUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG DIBUAT OLEH BADAN-BADAN RESMI YANG BERWAJIB, PELANGGARAN MANA TERHADAP PERATURAN-PERATURAN TADI BERAKIBATKAN DIAMBILNYA TINDAKAN, YAITU DENGAN HUKUMAN TERTENTU

POSITIVISME : JOHN AUSTIN: “LAW AS COMMAND”

HUKUM ADALAH:

PERINTAH BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT YANG DIPATUHI OLEH WARGA SEBAGAI SEBUAH KEBIASAAN (HABIT).

PERINTAH DITUJUKAN KEPADA MASYARAKAT PADA UMUMNYA.

DIBUAT OLEH OTORITAS YANG BERDAULAT.

LANJUTAN

YANG BERDAULAT ADALAH YANG DIPATUHI OLEH WARGA/PENDUDUK.

YANG BERDAULAT TIDAK TUNDUK PADA PIHAK LAINNYA

SANKSI MENJADI UNSUR PENTING

PEMBEDAAN HUKUMMENURUT SUMBER

Undang-undang : hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Adat (kebiasaan) : peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.

Traktat :

hukum yang ditetapkan oleh lebih dari satu negara

dalam suatu perjanjian antar negara.

Jurisprudensi :

hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

Doctrine :

ajaran para sarjana hukum terkemuka.

LANJUTAN PEMBEDAAN HUKUM

MENURUT WAKTU PEMBERLAKUAN

Ius Constitutum (hukum positif) :Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Ius Constituendum (hukum cita) : Hukum yang dicita-citakan atau yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang.

MENURUT FUNGSI

Hukum materiil :

keseluruhan aturan hukum yang mengatur

hubungan hukum antara orang-orang, menentukan

hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang

berbagai perbuatan dalam masyarakat. Mis: KUHP

Hukum formil (hukum acara) :

keseluruhan aturan hukum yang mengatur

cara mempertahankan dan melaksanakan

aturan hukum materiil. Mis: KUHAP

LANJUTAN PEMBEDAAN HUKUM

MENURUT BENTUK

Hukum tertulis :hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum tak tertulis : hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis (biasa disebut hukum kebiasaan atau hukum adat).

MENURUT SIFAT

Hukum memaksa (dwingend recht) :

Aturan hukum yang tidak boleh

dikesampingkan dengan perbuatan khusus

atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Hukum mengatur (regelende recht) disebut juga hukum pelengkap

(aanvullend recht) :

Aturan hukum yang dapat dikesampingkan

oleh para pihak dalam perjanjian

Hukum pelengkap hanya berlaku

sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.

LANJUTAN PEMBEDAAN HUKUM

MENURUT KEPENTINGAN

HUKUM PUBLIK :

Aturan hukum yang bertujuan mengatur ketertiban

hidup bersama dan kepentingan umum yang

bersangkut paut dengan hal itu, yaitu aturan-aturan

yang diatur dalam :

1. Hukum Internasional.

2. Hukum Tata Negara.

3. Hukum Administrasi Negara.

4. Hukum Pidana.

5. Hukum Acara.

.

HUKUM PRIVAT (HUKUM PERDATA) :Aturan hukum yang mengatur saling hubunganpribadi antara orang dan orang yang bersamaanhidup dalam masyarakat.

Lingkup Hukum Perdata. Hukum Perdata dalam arti sempit; Hukum Perdata dalam arti luas.

Hukum Perdata dalam arti sempit plus Hukum Dagang.

Pengertian hk yg paling sederhana adl :

Tata perbuatan manusia ;

“kumpulan atau seperangkat peraturan Hukum”

Maka Hukum Kesehatan adalah :“ kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan “

SISTEM HUKUM

Sub Sistem

Hk. Islam

Sub Sistem

Hk. Kesehatan

Sub Sistem

H A NSub Sistem

HTN

Sub Sistem

Hk. Perdata

Sub Sistem

Hk. AdatSub Sistem

Hk. Pidana

SISTEM HUKUM

1. EROPA KONTINENTAL

(KODIFIKASI)

2. ANGLO SAKS/ANGLO

AMERIKA (COMMON

LAW)

SISTEM HK BERSIFAT KONSISTENBila terjadi konflik diatasi dengan

asas-asas hukum:

1. Lex posterior derogat legi priori(hukum terbaru> hukum sebelumnya)

2. Lex superior derogat legiinferiori.(hukum yang lebih tinggi> hukum yang lebih rendah)

3. Lex specialis derogat legigenerali. (hukum khusus>hukum umum)

4. Res judicata pro veritatehabetur (putusan hakim harus dianggap benar)

ASAS PER-UU

1. TIDAK BERLAKU SURUT

2. MENGENAL HIERARCHIE

3. TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

4. YANG BERLAKU KEMUDIAN

MEMBATALKAN YANG TERDAHULU

5. YANG KHUSUS KESAMPINGKAN YANG

UMUM

1. PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN VAN DER MIJN :

YAITU HUKUM YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN; MELIPUTI PERANGKAT HUKUM PERDATA, PIDANA DAN TATA USAHA NEGARA

PENGERTIAN• LEENEN :

HUKUM KESEHATAN MELIPUTI:

- SEMUA KETENTUAN HK YG LANGSUNG BERHUBUNGAN DG PEMELIHARAAN KES & PENERAPAN DR HK PDT, HK PID, & HK ADM DLM HUB TSB.

- PULA PEDOMAN INTERNASIONAL, HK KEBIASAAN DAN JUGA JURISPRUDENSI YG BERKAITAN DG PEMELIHARAAN KES,

- HK OTONOM, ILMU & LITERATUR, MENJADI SBHK KES.

PENGERTIAN

• SOERJONO SOEKANTO

YAITU HUKUM YANG SECARA KHUSUS BERISIKAN PERANGKAT, KAIDAH MAUPUN KETERATURAN SIKAP TINDAK YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN

WILA CH SUPRIADI

HUKES ADL SEKUMPULAN PERATURAN TTG KESEHATAN, DG TUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HK & PERLINDUNGAN HK (= FUNGSI HK PD UMUMNYA)

KESIMPULAN PENGERTIAN

HUKUM KESEHATAN ADALAH SEPERANGKAT KAIDAH YANG MENGATUR SELURUH ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN UPAYA DAN PEMELIHARAAN DIBIDANG KESEHATAN.

HUKUM KESEHATAN

(HUKUM

KEDOKTERAN)

&

HUKUM KESEHATAN

MASYARAKAT

HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEDOKTERAN

HUKUM KEDOKTERAN ADALAH BAGIAN DARI HK KESEHATAN YG TERPENTING, MELIPUTI KETENTUAN YG BERHUBUNGAN LANGSUNG DG PELAYANAN MEDIS.

JADI, HK KEDOKTERAN MERUPAKAN HUKUM KESEHATAN DLM ARTI SEMPIT

HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT

ADALAH KESELURUHAN ATURAN HUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT, JUGA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

OLEH KARENANYA KEDUDUKANNYA LEBIH PADA HK PUBLIK KHUSUSNYA HK ADMINISTRASI NEGARA

HK KESEHATAN MASYARAKAT PADA BIDANG INI, LEBIH BANYAK BERKAITAN DG

KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM YANKESMAS

SASARANNYA ADALAH DERAJAT KESMAS

PROVIDER : PEMERINTAH

PERSOALAN2 HK YG BERKAITAN DG KESMAS

ANTARA LAIN :

1. KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

2. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR TENAGA KES DLL

3. PERSOALAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN OBAT

4. KEBIJAKAN PEM YG BERHUBUNGAN DG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

4. PERSOALAN KEAMANAN PANGAN, KETAHANAN PANGAN & KESEHATAN

5. USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6. KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN DSB

HUKUM KESEHATAN INDIVIDU

BIASA DISEBUT SBG HK YANKES ATAU HK. KEDOKTERAN

KRN SECARA KHUSUS YG SDH DIKEMBANGKAN ADALAH HUKUM KEDOKTERAN

MATERI HK INI LEBIH BERKAITAN DG PELAKSANAAN PROFESI

SASARANYA : YANKES DG SISTEM RUJUKAN

MAKA HK KES INDIVIDU LEBIH MEMBAHAS TTG HUB PASIEN-DOKTER-RUMAH SAKIT.

HUKUM KEDOKTERAN (

MENURUT FRED AMELN)

ARTI LUAS = MEDICAL LAW, YAITU SEGALA HAL YG DIKAITKAN DG PELAYANAN MEDIS, BAIK DOKTER; PERAWAT; BIDAN; DOKTER GIGI, LABORATORIUM (LABORAN)

DAN MELIPUTI KETENTUAN HK DI BID MEDIK.

ARTI SEMPIT = ARTZ RECHT (JERMAN), YAITU BAG DR MEDICAL LAW, YG MELIPUTI KETENTUAN HK YG HANYA BERHUBUNGAN DG PROFESI DOKTER SAJA.

INTI HK KEDOKTERAN

ADL HUB PERDATA ANTARA SUBYEK HK DG SUBYEK HK, YI HUB HK ANTARA PASIEN DG TENAGA KES (DR); HUB HK ANTARA PASIEN DG SARANA KES & HUB HK ANTARA TENAGA KES DG SARANA KES.

SASARANNYA : KES INDIVIDU (SISTEM RUJUKAN)

PROVIDER : PEMERINTAH & MASYARAKT

KEDUDUKAN HK KESEHATAN

HK KESEHATAN BERADA PADA RANAH HK

PUBLIK, KHUSUSNYA HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

PADA BAGIAN LAIN HK KESEHATAN JUGA

TERMASUK PADA HK.PRIVAT (PERDATA)

DAN HUKUM PIDANA

SEJARAH

& LATAR BELAKANG

PENTINGNYA

HUKUM KESEHATAN

.

.

40

PRIESTLY MEDICINE

*

•ERA DIMANA PENYAKIT DIANGGAP SBG GANGGUAN DARI ROH JAHAT

*

•PENGOBATAN DILAKUKAN MELALUI DOA-DOA

*

•MK YG DPT MENGOBATI ADALAH PARA ROHANIWAN (PRIEST)

41

MK PADA ERA INI MASALAH

KESEHATAN TERKAIT DENGAN

PERSOALAN RELIGIUSITAS

SESEORANG.

SHG OBYEK HUKUM KESEHATAN

ADALAH PELAYANAN KEROHANIAM

42

ERA HAMURABI

• BERKEMBANG DI MESIR (KUNO)*

• TERKENAL DG CODE OF HAMURABI*

• HUKUM KESEHATAN YG BERKEMBANG TERUTAMA ADL HK KESEHATAN LINGKUNGAN

*

43

CONTOH KETENTUAN HK

KESEHATAN

•SETIAP ORG YG BETERNAK HEWAN (BABI) HRS MENEMPATKAN KANDANGNYA RADIUS TERTENTU DARI RUMAH TINGGALKESLING

•KESLING MENAJDI JAMINAN BAGI KESMAS, AGAR TDK TERTULAR PENYAKIT MELALUI HEWAN

KESMAS

44

ERA HIPPOCRATES

SIAPA

• HIPPOCRATES ADALAH SEORANG FILSUF YG KEMUDIAN MENDAPAT SEBUTAN SBG : BAPAK Ilmu Kedokteran DUNIA ” krn BERHASIL MERUMUSKAN SUMPAH DOKTER YG KEMUDIAN DIKENAL DG SUMPAH HIPPOCRATES

APA

• PADA ERA INI ILMU KESEHATAN (ILMU KEDOKTERAN) SDH MULAI MODERN

BGMN

• NAMUN DEMIKIAN YG BERKESEMPATAN MENJADI DOKTER HANYA KALANGAN ATAS SAJA (ELITIS), TERUTAMA KAUM NINGRAT

• SHG HUKUM KESEHATAN JUGA DIKUASAI OLEH MEREKA

45

ERA EDINBURGH

ILMU KEDOKTERAN MULAI MEMBUKA DIRI

DUNIA DIKUASAI KAUM SAUDAGAR. MEREKA JUGA BERKESEMPATAN MASUK FAK KEDOKTERAN

HK KESEHATAN MULAI TERKAIT DENGAN SEKTOR EKONOMI

46

ABAD XIX

METODE PENGOBATAN BERKEMBANG

BERAGAM HIGH COST

PERALATAN MAKIN CANGGIH

RUMIT HIGH RSK

ILMU KESEHATAN SEMAKIN KOMPLEKS

TEKNOLOGI KEDOKTERAN

47

FAKTOR BERPENGARUH

• TEKNOLOGI

• EKONOMI

• SOSIAL

• POLITIK

• BUDAYA. DLL

49

PROF LEENEN

• BANYAK PENEMUAN , MISALNYA BAYI TABUNG, SUROGATE MOTHER, CANGKOK DSB

IPTEK

• HUBUNGAN PELAYANAN KESEHATAN SDH TDK PATERNALISTIK LAGI TAPI SDH KONTRAKSTUALBIROKRASI

• KONSEP HAK MENENTUKAN DIRI SENDIRIISU HAM

50

VAN DERMIJN

JASA KUALITAS ARAH

BIAYASUBYEK YANKES

C. KONSEP NEGARA

KESEJAHTERAAN, DIMANA

NEG CAMPUR TANGAN

SEGALA ASPEK KEHIDUPAN

52

D. PERUBAHAN PARADIGMA/

KONSEP SEHAT

SEHAT BADAN

SEHAT SOSIAL

EKONOMI

53

PENGATURAN HUKUM

TERHADAP PELAYANAN

KESEHATAN SDH TDK

BISA DITAWAR LAGI

LATAR BELAKANG TERSEBUT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM KESEHATAN

RUANG LINGKUP

DAN KEDUDUKAN

HUKUM KESEHATAN

DALAM

SISTEM HUKUM

NASIONAL

3. RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN HUKUM KESEHATAN

DISIPLIN ILMU

HUKUM

DISIPLINILMU

KESEHATAN

Ruang Lingkup HK Kes

hk keamanan panganhk epidemihk reproduksihk keslinghk kedokteranhk keperawatanhk kefarmasianhk kebidanan

HK KES INDIVIDU

HK KESMAS

HAKEKAT &

FUNGSI HK KESEHATAN

4.HAKIKAT DAN FUNGSI HUKUM

KESEHATAN

HAKEKAT HUKUM KESEHATAN

Adalah penerapan Hukum Perdata, Hukum Pidana

dan Hukum Administrasi Negara

FUNGSI HUKUM

KESEHATAN

5 (lima) fungsi yang mendasar (Jayasuriya), yaitu:

1. PEMBERIAN HAK,

2. PENYEDIAAN PERLINDUNGAN,

3. PENINGKATAN KESEHATAN,

4. PEMBIAYAAN KESEHATAN, DAN

5. PENILAIAN TERHADAP KUANTITAS DAN KUALITAS DALAM PEMELIHARAAN KESEHATAN.

SUBYEK HK &

OBYEK HK KESEHATAN

SUBYEK & OBYEK

HUKUM KESEHATAN

SUBYEK: TTG SIAPA

PRIBADI/PERSON

BADAN HK:

PRIVAT

PUBLIK

OBJEKNYA: TTG APA

MENCAKUP SEGALA ASPEK YANG

BERKAITAN DENGAN

PEMELIHARAAN KESEHATAN

PERBUATAN HUKUM DAN

PERBUATAN MELAWAN

HUKUM KESEHATAN

PERBUATAN HUKUM DAN

AKIBAT HUKUM

AKIBAT HUKUM YAITU TIMBULNYA HAK

DAN KEWAJIBAN

SEGALA PERBUATAN SUBYEK HUKUM

YANG DPT MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM

Contoh :Dokter yg melakukan tindakan medik

kepada pasien

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN

TANGGUNGJAWAB HUKUM

Perbuatan oleh Subyek hukum, yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan akibat, berupa kerugian atau sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap subyek hukum lain

Tanggungjawab oleh Subyek Hk yg melanggar Hukum :

Pidana

Perdata

Administrasi Negara

ASAS ATAU LANDASAN

HUKUM KESEHATAN

LANDASAN HUKUM

KESEHATAN

ASAS HUKES BERTUMPU PADA:HAK ATAS PEMELIHARAAN KESEHATAN SEBAGAI HAK DASAR SOCIAL (the right to health care)YANG DITOPANG OLEH 2 (DUA) HAK DASAR INDIVIDUAL YANG TERDIRI DARI:

- HAK ATAS INFORMASI (the right to information) DAN

- HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (the right of self determination). (Hermien Hadiati)

ASAS HK KESEHATAN ADALAH LANDASAN ATAU DASAR YANG MEMBERIKAN ARAH ATAU PEDOMAN BAGI PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT (PEMBUATAN PERUU) MAUPUN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Asas2 tersebut antara lain:

ASAS KEMANUSIAAN

ASAS KEADILAN

ASAS KEMANFAATAN

ASAS PERSAMAAN

ASAS PERLINDUNGAN

DAN ASAS2 LAIN YG BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN PEMERINTAHAN

PRINSIP/ASAS PERUU

BIDANG KESEHATAN

PERIKEMANUSIAAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

MANFAAT,

USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAAN,

ADIL DAN MERATA,

PERIKEHIDUPAN DALAM KESEIMBANGAN DAN

KEPERCAYAAN PADA KEMAMPUAN DAN KEKUATAN SENDIRI.

SUMBER HUKUM KESEHATAN

DAN

BENTUK HUKUM KESEHATAN

SUMBER HUKUM KESEHATAN

A. PerUU, adl peraturan tertulis yg dikeluarkan

oleh lbg yg berwenang

B. Yurisprudensi yaitu berupa putusan

pengadilan yg sdh punya kekuatan hk yg tetap

C. Konvensi/Kebiasaan sbg peraturan perilaku yg

tdk tertulis

D. Doktrin/ajaran ilmu pengetahuan yg berupa

teori, konsep, norma yg dpt ditemukan dlm

kepustakaan.

BENTUK

HUKUM KESEHATAN

BENTUK HUKUM KESEHATAN MELIPUTI :

1. TIDAK TERTULIS : HUKUM KEBIASAAN, HUKUM ADAT

2. TERTULIS : PER-UU

a. HIERARKHIS

b. ENUNSITIF/ PERATURAN PELAKSANA/TEKNIS

TATA URUTAN/HIERARKHI PERUU

BERDASARKAN UU N0.12/2011

UUD’45

TAP MPR

UU/ PERPU

PP

PERPRES

PERDA PROPINSI

PERDA KAB/KOTA

PERATURAN TEKNIS

KONKRIT, OPERASIONAL, TEKNIS.

CONTOH :

SURAT KEPUTUSAN : MISAL IJIN PRAKTIK

SURAT TUGAS

SURAT EDARAN

JUKNIS/JUKLAK/ MANLAK/ SOP, DSB

PERUNDANG-UNDANGAN

BIDANG KESEHATAN

3 KOMPONEN DLM SISTEM

HUKUM KESEHATAN (SCHUYT)

1, KESELURUHAN PERATURAN, NORMA DAN KETETAPAN YANG DILUKISKAN SEBAGAI SISTEM PENGERTIAN, BETEKENISSYSTEEM;

2, KESELURUHAN ORGANISASI DAN LEMBAGA YANG MENGEMBAN FUNGSI DALAM MELAKUKAN TUGASNYA, ORGANISATIES INSTELLINGEN; DAN

3. KESELURUHAN KETETAPAN DAN PENANGANAN SECARA KONKRET TELAH DIAMBIL DAN DILAKUKAN OLEH SUBJEK DALAM KOMPONEN KEDUA, BESLISINGEN EN HANDELINGEN.

KLASIFIKASI PERATURAN DAN PRINSIP

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG KESEHATAN

1. KETENTUAN2 YG DIBUAT OLEH PENGUASA, (BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UMUM);

2. KETENTUAN2 YG DIBUAT OLEH ORGANISASI PROFESI DAN ASOSIASI KESEHATAN. DAN SARANA KES, (BERUPA PERATURAN INTERNAL BERLAKU BAGI ORGANISASI YBS)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERDAPAT 2 (DUA) KATEGORI, YAITU:

1. YANG BERSIFAT MENETAPKAN; DAN

2. YANG BERSIFAT MENGATUR.

KATEGORI MENETAPKAN & OBYEK YG DITETAPKAN:

1. PENETAPAN IJIN PRAKTIK

2. PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN

KEGIATAN

3. SURAT KEPUTUAN PENUGASAN;.

MATERI MUATAN/OBYEK YG DIATUR, YAITU:

KATEGORI MENGATUR & OBYEK YG DIATUR:

1. PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN

UPAYA KESEHATAN;

2. PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN

TENAGA KESEHATAN;

3. PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN

SARANA KESEHATAN;

4. PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN

KOMODITI KESEHATAN.

KEPUTUSAN/ PERATURAN INTERNAL

ORGANISASI

Macam2 peraturan internal organisasi:A. KODE ETIK PROFESI,

B. KODE ETIK USAHA DAN

C. PENETAPAN STANDAR PENYELENGGARAAN

UPAYA KESEHATAN.

Prinsip dasar/asas peraturan internal organisasi, 1) YAITU AUTONOMY,

2) BENEFICENCE,

3) NON MALEFICENCE DAN

4) JUSTICE.

PERATURAN INTERNAL

ORGANISASI

isi ketentuan:

1. Perintah (gebod) yg merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;

2. Larangan (verbod) yg merupakan kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;

3. Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yg secara umum diharuskan.

4. Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yg secara umum dilarang.

TUJUAN PERATURAN PERUU

BIDANG KESEHATAN

1. Penyelenggaraan ketertiban sosial;

2. Pencegahan dari konflik yang tidak menyenangkan;

3. Jaminan pertumbuhan dan kemandirian penduduk secara individual;

4. Penyelenggaraan pembagian tugas dari berbagai peristiwa yang baik dalam masyarakat;

5. Kanalisasi perubahan sosial.

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG

KESEHATAN

SECARA HIERARKHIS TERSEBAR DIBERBAGI PERATURAN PERUU (LIHAT TATA URUTAN PERUU RI)

SECARA ENUNTIATIF DIBUAT DALAM BENTUK PERATURAN PELAKSANAAN YANG SIFATNYA TEKNIS

PERUNDANG-UNDANGAN

Yang secara khusus berkaitan

dengan Kesehatan al :

1. UU No.36/2009 tentang Kesehatan

2. UU No. 29/2004 ttg Praktik

Kedokteran (ctt : Putusan MK No.

4/PUU-V/2007 ttg Pengujian UUPK

thd UUD’45)

3. UU NO. 44/ 2009 TTG RUMAH SAKIT

3. Berbagai Peraturan Pelaksana

Bidang Kesehatan

. PMK 1419/2005 TTG PRAKTIK DOKTERR YG

DIUBAH DG PMK No. 512/2007, TERAKHIR DIUBAH DG PMK 2052/2011

KMK 1239/2001 ttg Registrasi Praktik Perawat yg diubah dg PMK 148/2010

KMK No. 900/VII/2002 TTG Registrasi dan praktik Bidan yg diubah dg PMK 149/2010, SELANJUTNYA DIUBAH DG PMK 1464/2010

. PMK 269/2008 ttg Rekam Medik.

PMK 290/2008 ttg PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (YG DIKENAL DG Informed Consent)

dll

PERUNDANG-UNDANGAN

LAIN

YANG SECARA UMUM TERKAIT AL:

KUHP

KUH PERDATA

UU No 39/99 ttg HAM

UU No 32/2004 ttg Pemerintah Daerah

UU No 17/2007 ttg RPJP, dll

UU NO. 25/ 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK

PEKERJAAN RUMAH

BACA UU NO. 29/2004 TENTANG PRAKTIK

KEDOKTERAN DAN UU NO. 36/2014

TENTANG TENAGA KESEHATAN DAN

BANDINGKAN PERSAMAAN DAN

PERBEDAANNYA!