bab iii – susunan pemerintahan

BAB III –

SUSUNAN

PEMERINTAHAN

BAB III SUSUNAN PEMERINTAHAN

Susunan Pemerintahan Negara RI

Ada 2 pola kekuasaan :

1.Pembagian Kekuasaan secara Horizontal2.Pembagian Kekuasaan secara Vertikal

Ad:1.Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian Kekuasaan Negara kepada Organ Negara

Susunan Organisasi Negara TingkatPusat

b.Pembagian Kekuasaan Negara secara Vertikal

Pembagian Kekuasaan Negara antaraPemerintah Pusat & Pemerintah Daerah

Susunan Organisasi Negara TingkatDaerah Pasal 18 UUD 1945

B> Susunan Organisasi Negara Tingkat Daerah *diatur di dalam berbagai peraturan perundang- undangan ; *Terdiri dari Pemerintah Propinsi & Pemerintah Daerah/ Kabupaten ; * Dasarnya : Pasal 18 UUD 1945

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI : A> Sebelum Amandemen

B> Sesudah Amandemen

STRUKTUR KEKUASAAN

SEBELUM AMANDEMEN :

MPR UUD 1945

BPKDPR PRESIDEN DPA MA

SESUDAH AMANDEMEN :

UUD 1945

BPKMPRDPR DPD

PRESIDEN

WAPRES

MA

MK KY

PRESIDEN RI1.BUNG KARNO 18-8-1945 s/d 12-3-19672.SOEHARTO 27-3-1967 s/d 21-5-l9983.HABIBIE 21-5-l998 s/d 20-10-19994. GUS DUR 20-10-1999 s/d 23-7-20015.MEGAWATI 23-7-2001 s/d 20-10-20046.SUSILO BY 20-10-2004 s/d Juli 20097.SUSILO BY Oktober 2009 s/d 2014

SEJARAH PERJALANAN PRESIDEN RI

WAPRESSEJARAH PERJALANAN WAPRES RI1.Dr.H.M,Hatta 1945 – 19562.Sri Sultan HB IX 1973-19783.H.Adam Malik 1978 – 19834.Jend.TNI (Pur) Umar Wirahadikusumah

1983 -

1988

SEJARAH PERJALANAN

WAKIL PRESIDEN RI

5.Letjend TNI (Pur) Sudharmono,SH 1988

– 19936.Jend.TNI (Pur) Try Sutrisno

1993-l998

7.Prof.Dr.Ing.B.J.Habibie 1998 – 19998.Hj,Megawati Soekarnoputri

1999 – 2001

9.Dr.H.Hamzah Has 2001 – 2004

10.Drs,H.M.Yusuf Kalla 2004 – 200911.Dr.Budiono 2009 -

2014

*Mekanisme Pemilihan Prseiden + Wakil Presiden RI +>Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen

TUGAS – TUGAS PRESIDEN :A> Kepala Pemerintahan : #Sebutkan tugas Eksekutif tugas Presiden Legislatif dibidang tersebut ! Yudikatif

B>Kepala Negara

C> Panglima Tertinggi TNI + POLRI

MENTERI :•adalah : “ Membantu Presiden menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen .

Pasal 17 UUD 1945

Keppres No.45 Tahun l975 “Susunan Organisasi Depar- tement “

Bagaimanakah Struktur su Keppres No.84 Tahun l984 sunan dari satu Departemen

• LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN :/ LPND

•Adalah : “Badan Pemerinahan tingkat pusat yang menjalankan wewenang , tugas & tanggung jawab menyelenggarakan Pemerrintahan di bidang-bidang tertentu.”

•Berada di bawah & bertanggung jawab langsung pada Presiden

•Berikan Contoh dari LPND !

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah

•Sebelum Kemerdekaan

Wet “ Decentralisatie Wet Indonesia “ Stb 1903 No.328 Tanggal 23 Juli l903

PEMERINTAHAN DAERAH

Sesudah Kemerdekaan :

•PASAL 18 UUD 1945

1.UU No.1 / 1945 2. UU No.22/1948 3. UU No.1/ 1957 4. UU No.18/1965 5. UU No.5 / 1974. 6. UU No.22/l999 7. UU No.32/2004. 8. UU No.8 / 2005.

Dasarnya : PASAL l8 UUD 1945

* Prinsip : Negara kesatuan * Pasal 18 ( 1 ) - Kesimpulan 18 ( A ) 18 ( B ) Asas : Sentralisasi Dekonsentrasi Federasi Desentralisasi RIS

UU No.22 / 1999

•UU pertama yang lahir di Era reformasi•LNRI 1999 No.60•TLNRI No.3839•7 Mei 1999, dan berlaku efektif tgl 1 Januari 2001

•UU No.32 Tahun 2004•UU yang kedua yang lahir di Era Reformasi•Tgl 19 Oktober 2005

UU No.32 Tahun 2004

UU No.8 / 2005

* Perubahan Apakah yang terdapat di dalam ke dua UU tsb ?^ Siapakah yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah ?

•Sebutkan Nama UU yang dimaksudkan tsb !

•Sebutkan Perubahan yang terdapat pada UU No.32 / 2004 !

* Sebutkan latar belakang lahirnya UU No.29 Tahun l999 !

PEMERINTAH DAERAH :

PASAL 18 UUD 1945

ASAS – ASAS :1.SENTRALISASI

MANDAT DEKONSENTARSI DELEGASI ATRIBUSI DESENTRALISASI

TUGAS PEMBANTUAN

ASAS – ASAS:

1.SENTRALISASI

DEKONSENTRASI : * Merupakan Unsur Sentralisasi *” Penugasan kepada Pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarkhi dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu ,pertanggungjawaban terakhir tetap pada pemerintahan yang bersangkuatan “

# KESIMPULAN :

•Dekonsentrasi•Pasal 1 ( 8 ) UU No.32 / 2004

“ Pelimpahan Wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu “

Kesimpulan :

KEWENANGAN :

Berasal dari Peraturan Perundang-undangan

* Apa artinya :?

Kewenangan yang bersumber dari Peraturan PerUUan, diperoleh melalui 3 Cara .yaitu :

1.Atribusi

2.Mandat

3.Delegasi

SUMBER & CARA MEMPEROLEH WEWENANG PEMERINTAHAN Atribusi,Mandat,Delegasi

ATRIBUSI : “Kewenangan yang didapatkan karena berdasarkan pada Undang-Undang “ Contoh :

MANDAT :

“ Merupakan pelimpahan wewenang kepada bawahan,pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat “

* Kesimpulan :

Delegasi :“ “Penyerahan Wewenang ( untuk membuat besluit ) oleh pejabat Pemerintahan ( Pejabat Tata Usaha negara ) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut “

Kesimpulan :sApa Perbedaan : Mandat Dengan Delegasi !

ASAS DESENTRALISASI :“ Wewenang untuk mengatur & mengurus Urusan Pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat ,melainkan dilakukan juga oleh satu-satuan pemerintahan yang lebih rendah,baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional “

Ada 3 Elemen di dalam Asas Desentralisasi :1.Pembentukan Organisasu Pemerintahan Daerah Otonom

2. Pembagian Wilayah Negara menjadi Daerah Otonom3.Penyerahan Wewenang untuk mengatur & mengurus urusan Pemerintahan kepada Daerah Otonom

* Penyerahan penuh Penyerahan tidak penuh

ASAS TUGAS PEMBATUAN :“Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah & / atau desa ; dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kota / Kabupaten & atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu “

Apa Kesimpulan dari Pasal 18 UUD 1945 ?

WilayahSentralisasiDekonsentrasiDesentralisasi OtonomiTugas pembantuan Daerah Otonomi

PEMERINTAHAN DESA

*Sebelum Kemerdekaan

# Jawa & Madura Stb 1906 Nomor 83 # Luar Jawa & Madura Stb 1938 No.490 Stb 1938 No.681

PEMERINTAHAN DESA :

UU No.19 / 1965 UU No. 5 / l979

UU No.22 / l999 Pasal 95

UU No.32/2004 Pasal 200

*Bagaimana Desentralisasi dalam Negara Kesatuan RI ?

* Untuk UTS,( Dikumpulkan pada saat Ujian ) Dikaitkan dengan UU ttg Pemerintah Daerah1.Uraikan dari sudut pandang Sdr terhadap Ketentuan dari Pasal 18 UUD 1945 Sebelum dan sesudah Amandemen ?singkat dan jelas! 2.Siapa yang dimaksud dengan pemerintah Daerah ?Dari UU yang pernah ada !

3.Sebutkan Persamaan dan perbedaan antara : Desentralisasi dan dekonsentrasi .

4.Sebutkan Pasal-pasal yang menunjukkan adanya Asas-asas yang disebutkan diatas !

5.a.Dari pasal 18 UUD l945, (baik sebelum maupun sesudah di Amandemen ) Kesimpulan apakah yang dapat Sdr simpulkan ? b. Siapakah yang dimaksud dengan Pemerin tahan Desa ?