akuntabilitas kegiatan bantuan pemerintah pada...

17
AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENDESA PDTT DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDTT 18 Mei 2017

Upload: nguyendung

Post on 28-Mar-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN

PEMERINTAH PADA KEMENDESA PDTT

DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP

PAPARAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDTT

18 Mei 2017

Page 2: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN

SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU PIMPINAN KOLEKTIF SUATU

ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN

DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK

YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH ADALAH KEWAJIBAN

SUATU INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MEMPERTANGGUNG

JAWABKAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PELAKSANAAN

MISI ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN DAN

SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI ALAT

PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERIODIK

Page 3: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi

kreteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada

perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga

pemerintah/non pemerintah yang bersumber dari dana APBN.

Bantuan Pemerintah tersebut dapat diberikan dalam bentuk

uang atau barang dan/atau jasa.

Page 4: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,
Page 5: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian,

pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah

yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/

Lembaga yang bersumber dari APBN .

Bantuan Pemerintah:

a. Pemberian penghargaan;

b. Beasiswa;

c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;

d. Bantuan operasional;

e. Bantuan sarana/ prasarana;

f. Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan

g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang

ditetapkan oleh PA.

Page 6: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

6

1. Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan, beasiswa dan

bantuan operasional dialokasikan pada kelompok akun Belanja

Barang Non Operasional.

2. Bantuan Pemerintah dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru dan

Tunjangan Lainnya dialokasikan pada kelompok akun Belanja Gaji

danTunjangan Pegawai Non PNS.

3. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan

bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada

kelompok akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda.

4. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan

pada kelompok akun Belanja Barang Lainnya Untuk

Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Page 7: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

7

PEDOMAN UMUM dan

TEKNIS

PA menunjuk Pejabat Eselon I yang

bertanggung jawab terhadap program Bantuan

Pemerintah dalam rangka menyusun petunjuk

teknis

Ditetapkan PA

Petunjuk Teknis paling sedikit memuat:

a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;

b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;

c. Pemberi Bantuan Pemerintah;

d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;

e. Bentuk Bantuan Pemerintah;

f. Rincian jumlah Bantuan Pemerintah;

g. Tata kelola pencairan dana Bantuan

Pemerintah;

h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;

i. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah;

j. Ketentuan perpajakan; dan

k. Sanksi .

Penetapan Penerima Bantuan

PPK

Seleksi

Surat

Keputusan

Disah

kan KPA

Surat Keputusan paling sedikit memuat :

1. Identitas penerima bantuan;

2. Jumlah barang dan/ atau nilai uang;

3. Nomor rekening penerima bantuan untuk

Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

Kriteria

sesuai juknis

Page 8: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

8

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan, Lembaga

Pemerintah maupun Non Pemerintah

Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam

bentuk :

1. Barang; atau

2. Uang

Bantuan Sarana/Prasarana dalam bentuk Barang

PPKPenyedia

Barang1

Penerima

Bantuan2

1. Pengadaan barang

berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang

mengatur mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah;

2. PPK melakukan kontrak

dengan penyedia barang

Penyedia Barang dapat menyampaikan

barang langsung kepada Penerima atau PPK

yang menyampaikan kepada Penerima.

Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang

dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening

Penyedia Barang melalui mekanisme LS

Page 9: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

9

Diberikan dengan ketentuan :

1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima

bantuan; atau

2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Dalam bentuk Uang

Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan

berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan

sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian

Kerjasama minimal memuat :

1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;

2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;

3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;

4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

5. tata cara dan syarat penyaluran;

6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli

barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;

7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;

8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana

yang tidak digunakan ke Kas Negara;

9. sanksi;

10. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan

selesai atau akhir tahun anggaran

Page 10: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,
Page 11: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporankeuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikankepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelahtahun anggaran berakhir.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBN

Page 12: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

Opini BPK

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan &diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material daninformasi keuangan dalam LK dapat diandalkan

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan &diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yangdikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidakdikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapatdiperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidakdapat meyakini LK apakah bebas dari salah saji material)

Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajardalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangandalam LK tidak dapat diandalkan

12

Page 13: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

13

Kecukupan

PengungkapanKepatuhan

terhadap per-UU

Kesesuaian

dengan Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Efektivitas

SPI

Kegiatan

Bantuan

Pemerintah

Sesuai dengan

PMK 173

Ungkapkan di

CaLK Belanja

526 dihubungkan

dengan

penambahan

persediaan dan

proses hibah

Bantuan

Pemerintah yang

ada di Neraca

hanya untuk

pengadaan tahun

berjalan dan

segera proses

hibah

Implementasi

SPIP

Page 14: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

PROSES HIBAH YANG HARUS DISELESAIKAN PADA TAHUN 2017 OLEH DITJEN PDTu

ADALAH SEBESAR Rp1,3 T

Page 15: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

15

PENGAWASAN

(PASAL 48 PP 60 TAHUN 2008)

AUDIT

REVIU

EVALUASI

PEMANTAUAN

PENGAWASAN LAINNYA

Page 16: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA(PENDAPATAN & PENGELUARAN)

Peru-musan

Kebijakan

Perenca-naan

Pengang-garan

Pelaksa-naan

Anggaran

Panata-usahaan

Pelapo-ran

Moni-toring dan

Evaluasi AKUNTA-BILITAS

KEUANGAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

WILAYAH TERTIB

ADMINISTRASIWTA

WAJAR TANPA

PENGECUALIAN

WILAYAH

BEBAS DARI

KORUPSI

WTP

WBK

GOOD

GOVERNANCE

& CLEAN

GOVERNMENT

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif

Pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara

Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance)

WILAYAH

BIROKRASI

BERSIH DAN

MELAYANI

WBBM

16

Page 17: AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495079865.pdf · DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

.

TERIMA KASIH

1717