web viewmanajemen lembaga keuanganpage 8. ... puji dan syukur kehadirat allah swt atas berkat rahmat...
TRANSCRIPT
Disusun Oleh :
1. Fitri Chusniah ( 11.1.01.07204 )
2. Tri Yuliana ( 11.1.01.07207 )3. SUGENG RIYADI ASMORO (
11.1.01.07211 )4. Achmad Zaylani ( 11.1.01.07212 )5. Ailia Ainur Isa Adah ( 11.1.01.07216 )6. Jamaluddin ( 11.1.01.07294 )7. Anis Puji Lestari ( 11.1.01.07296 )8. Erny Isnawati ( 11.1.01.07300 )
Kelompok 6 Kelas : 8 SAMPx (+)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA 2013
KATA PENGANTAR
Assalamua’alaikum. Wr . Wb
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-
Nya sehingga makalah ini dapat terselasaikan. Tak lupa juga Penyusun
sampaikan banyak terima kasih kepada B a p a k Drs. M. Jamil.,M.M selaku
Dosen Mata Kuliah Manajemen Lembaga Keuangan s e r t a s e m u a p i h a k y a n g
t e l a h m e m b a n t u b a i k s e c a r a m a t e r i m a u p u n dukungan dalam
penyusunan makalah ini, makalah ini dibuat dengan maksud dapat digunanakan
ma has i swa s eba ga i ba han p e la j a ran k hus us nya ma t a k u l i a h
Manajemen Lembaga Keuangan te n t ang L ega l R i sk .
Penyusun merasakan bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu bila ada koreksi, komentar atau saran – saran yang bersifat
konstruktif dan membangun akan Penyusun terima dengan senang hati demi
kesempurnaan makalah ini.
Dengan demikian, Penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat
dan menambah wawasan pembaca mengenai Leg a l R i s k .
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
Surabaya, April 2013
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
Cover .................................................................................................... iKata Pengantar ………………………………………………………….... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ………………………………………... 1
1.2 Perumusan Masalah ………………………………………... 3
1.3 Tujuan Masalah ………………………………………... 3
1.4 Manfaat Penulisan ………………………………………… 3
1.5 Hipotesa ………………………………………… 3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Legal Risk/Risiko Hukum ………… 4
2.2 Penyebab Terjadinya Legal Risk/Risiko Hukum …........... 8
BAB III PENUTUP
Kesimpulan dan saran ……………………………………........ 11
BAB IV DAFTAR PUSTAKA ……………………………………........ 11
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Manajemen risiko adalah salah satu disiplin yang menjadi popular
menjelang akhir abad ke dua puluh. Disiplin ini mengajak kita untuk secara logis,
konsisten dan sistematis melakukan pendekatan terhadap ketidakpastian masa
depan, sehingga memungkinkan kita untuk secara lebih hati-hati (prudent) dan
produktif menghindari hal-hal yang tidak berguna karena membuang sumber
daya secara tidak perlu dan mencegah hal-hal yang merugikan atau bahkan
meraup dan mengejar hal-hal yang bermanfaat. Ini semua dilakukan lebih dari
sekedar berdasarkan keyakinan dan keberuntungan, karena dalam mengelola
masa depan, kita harus mulai dengan mempelajari kemungkinan terjadinya suatu
peristiwa (event), dan bila terjadi bagaimana dampaknya (consequences). Hal ini
ditunjang dengan kemampuan untuk mempelajari dan lebih memahami apa yang
menjadi penyebab terjadinya peristiwa (source of risk) tersebut. Karena bila
dasarnya hanya keberuntungan, maka manajemen risiko menjadi tidak ada
artinya, dan bahkan mengaburkan suatu kebenaran dan sekaligus memisahkan
makna penyebab dari suatu peristiwa. Manajemen risiko dapat dikatakan
berkembang dengan perkembangan pembelajaran manusia.
Risiko adalah pengaruh positif ataupun negatif dari ketidakpastian pada
suatu sasaran (objektif). Risiko bisa berasal dari ketidakpastian pada pergerakan
harga pasar, nilai tukar, suku bunga dan lain-lain. Situasi lingkungan eksternal
dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan
semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan
kebutuhan praktek tata kelola Bank yang sehat (good corporate governance) dan
penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus Bank,
kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem
pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan
manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan Bank.
Manajemen Lembaga Keuangan Page 1
Bagi bank, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder
value, memberikan gambaran kepada pengelola Bank mengenai kemungkinan
kerugian Bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan
keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi,
digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank,
digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan
usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen
risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank. Bagi otoritas
pengawasan Bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian
terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank yang dapat mempengaruhi
permodalan Bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan
strategi dan fokus pengawasan Bank. Esensi dari penerapan manajemen risiko
adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga
kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang
dapat diterima serta menguntungkan Bank. Namun demikian mengingat
perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank,
maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh
Bank sehingga setiap Bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai
dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank. Risiko dalam
konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat
diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak diperkirakan (unanticipated) yang
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank. Untuk dapat
menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Bank harus
secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami
seluruh risiko yang sudah ada (inherent risks) maupun yang mungkin timbul dari
suatu bisnis baru Bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait
dan afiliasi lainnya. Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat,
selanjutnya secara berturut-turut Bank perlu melakukan pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan
agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan
usahanya sehingga Bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap
permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan
usaha dimaksud.
Manajemen Lembaga Keuangan Page 2
1.2 Perumusan Masalah
a. Apa yang dimaksud dengan Legal Risk/Risiko Hukum?
b. Apa saja penyebab terjadinya Legal Risk/Risiko Hukum?
1.3. Tujuan Penulisan
a. Mengetahui pengertian Legal Risk/Risiko Hukum.
b. Mengetahui penyebab terjadinya Legal Risk/Risiko Hukum.
1.4. Manfaat Penulisan
a. Memberikan wawasan tentang pengertian Legal Risk/Risiko Hukum.
b. Dapat mengetahui penyebab terjadinya Legal Risk/Risiko Hukum.
1.5. Hipotesa
a. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan
aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya
tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang
mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat
sahnya kontrak.
b. Penyebab Risiko Hukum antara lain :
1) Kelemahan yuridis
2) Perubahan hukum
3) Kesalahan yang menyebabkan kontrak tidak sesuai dengan hukum
4) Kegagalan dokumentasi
5) Kegagalan berupa kebangkrutan
Manajemen Lembaga Keuangan Page 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Legal Risk / Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau
kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan
peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan,
seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak
memadai. Sesuai Basel II, definisi risiko operasional adalah mencakup risiko
hukum (namun tidak termasuk risiko strategik dan risiko reputasi). Risiko hukum
dapat terjadi di seluruh aspek transaksi yang ada di bank, temasuk pula dengan
kontrak yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak lain dan dapat
berdampak terhadap risiko-risiko lain antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar,
risiko reputasi dan risiko likuiditas.
Adapun sumber risiko hukum adalah
a. Kontrak/hukum/ peraturan
b. Dokumen pendukung
c. Respon pengaduan
d. Keterlibatan kegiatan ilegal.
Berikut diagram penyebab dan gejala risiko hukum :
Diagram Penyebab & Gejala Risiko Hukum
Manajemen Lembaga Keuangan Page 4
Sesuai diagram di atas, penyebab risiko hukum dapat dibedakan menjadi
tiga klasifikasi yaitu :
1) Penyebab Intern : Pelanggaran terhadap kontrak, hukum atau peraturan
Ketidakcukupan dokumen pendukung
Ketidakcukupan dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban
antara bank dengan pihak lain.
Keterlambatan pengetahuan dan atau respon manajemen
terhadap pengaduan nasabah.
2) Penyebab Intern & Ekstern : Keterlibatan bank (baik sebagai badan hukum maupun individu
dalam bank) dalam money laundering, insider trading,
penggelapan pajak, computer hacking dll.
3) Penyebab Eksternal : Tuntutan hukum dari nasabah atau pihak lawan (counterparties).
Proses litigasi.
Walaupun risiko hukum dapat didefiniskan, dipahami dan dikendalikan,
namun bank masih mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran
terhadap risiko hukum, olehnya manajemen risiko hukum berfokus kepada
upaya untuk mengurangi eksposure dari sumber-sumber risiko hukum.
(berfokus kepada upaya pencegahan). Berikut ini diagram pencegahan dan
penanggulangan risiko hukum :
Diagram Analisis Pencegahan & Penaggulangan Risiko Hukum
Manajemen Lembaga Keuangan Page 5
Dalam melakukan penilaian atas risiko inheren atas risiko hukum,
indikator yang digunakan adalah faktor litigasi; faktor kelemahan perikatan; dan
faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa contoh
indikator yang dapat digunakan dala penilaian risiko inheren atas risiko hukum,
yaitu :
No Indikator KeteranganRisiko Inheren1. Faktor Litigasi 1. Besarnya nominal gugatan yang
diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh bank akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal bank.
2. Besarnya kerugian yang dialami oleh bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal bank.
3. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggugat bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan.
4. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal bank.
Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan yang diajukan kepada pihak ketiga. Gugatan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank.
2. Faktor Kelemahan Perikatan
1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian.
2. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.
3. Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum.
Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank.
Manajemen Lembaga Keuangan Page 6
No Indikator Keterangan4. Tidak dapat dilaksanakannya
suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.
5. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan pihak ketiga.
6. Pengkinian dan review dari penggunaan standar perjanjian oleh bank dan/atau pihak independen.
7. Penggunaan pilihan hukum Indonesia atas perjanjian yang diadakan oleh bank dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa.
3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-Undangan
1. Jumlah dan nilai nominal dari total produk bank yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dibandingkan dengan modal yang dimiliki bank.
2. Penggunaan best practice atas suatu standar perjanjian yang biasa digunakan oleh bank masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahanbest practice atau peraturan perundang-undangan maupun hal lainnya.
Ketiadaan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa dikemudian harinya sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum.
Peringkat risiko hukum merupakan kesimpulan akhir tingkat risiko hukum
bank setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan
manajemen risiko hukum. Untuk menentukan peringkat tingkat risiko hukum,
bank dapat mengacu pada matriks peringkat tingkat risiko di bawah ini:
Manajemen Lembaga Keuangan Page 7
Matriks di atas memberikan arahan mengenai peringkat tingkat risiko yang
dihasilkan oleh peringkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen
risiko bank. Matriks ini tidak bersifat mandatory, sehingga bank dapat
menentukan sendiri peringkat tingkat risiko dengan menggunakan analisis yang
komprehensif dan terstruktur dan didukung dengan fakta-fakta yang relevan.
2.1 Penyebab terjadinya Legal Risk/Risiko Hukum
a. Kelemahan Yuridis
Kelemahan yuridis berkaitan dengan kondisi bahwa atau kesepakatan
yang berlaku itu sendiri tidak kuat. Misalnya, perusahaan melakukan kontrak
dengan pihak lain.Klausul-klausul dalam kesepakatan tidak mencantumkan
beberapa hal dengan anggapan kedua belah pihak sudah saling tahu dan di
anggap hal kecil. Hal-hal seperti itu justru dapat menjadi titik rawan dari
kesepakatan yang bisa berdampak panjang. Kelemahan peraturan atau
kesepakatan kontrak bisa terjadi kalau kontrak yang di buat tidak sejalan dengan
hukum yang berlaku. Bagaimanapun juga hukum yang di atas dapat
mengeliminasi kesepakatan atau peraturan perusahaan.
b. Perubahan Hukum
Perubahan hukum bisa mengubah kondisi yang ada. Misalnya peraturan
yang cenderung akrab lingkungan menuntut perubahan yang mendasar pada
Manajemen Lembaga Keuangan Page 8
perusahaan-perusahaan yang selama ini kurang memberi perhatian pada
lingkungan. Perusahaan yang tadinya merasa aman mulai merassakan dampak
dari perubahan hukum tersebut. Sekalipun penerapan hukum masih lemah,
paling tidak banyak pihak yang berkepentingan dengan berlakunya hukum
tersebut, seperti masyarakat dan LSM.
c. Kesalahan dalam Kontrak
Hal ini terkait dengan risiko operasional, khususnya risiko SDM.
Kemampuan SDM dalam membuat kontrak sangat menentukan seberapa tinggi
probabilitas dan seberapa besar dampak bila risiko hukum terjadi.
d. Kegagalan Dokumentasi
Dokumen yang gagal berarti dokumen yang tidak dapat berfungsi. Ada
dua hal utama berkaitan dengan tidak berfungsinya dokumen. Pertama, adanya
kesalahan penulisan dalam dokumen. Kesalahan penulisan nama yang tidak
sesuai dengan kartu identitas resmi. Terkadang nama yang tertera dalam KTP
berbeda dengan nama yang tertera dalam SIM atau akte kelahiran. Selain itu,
dokumen tidak dapat berfungsi bila dokumen yang di perlukan tidak lengkap.
Contoh: transaksi ekspor dan kontrak pinjam-meminjam
e. Kegagalan akibat Kebangkrutan
Kebangkrutan itu sendiri merupakan salah satu risiko yang di hadapi
perusahaan. Salah satu penyebab kebangkrutan bersumber dari masalah hukum
seperti di uraikan sebelumnya. Kebangkrutan itu sendiri masih manyimpan risiko
terutama adanya kemungkinan perlakuan yang berbeda oleh pengadilan
terhadap perusahaan yang akan dibangkrutkan atau telah bangkrut karena faktor
politis dan social.
Ada beberapa hal yang dapat menjadi pegangan bagi manajemen untuk
mengecek adanya risiko hukum dalam perusahaan.
1. Format Dokumen
Pemenuhan pada persyaratan yang baku atau persyaratan minimum.
Manajemen Lembaga Keuangan Page 9
Manajemen Lembaga Keuangan Page 8
2. Klausul Perlindungan
Yang dimaksud perlindungan adalah batasan bagi yang
bersangkutan untuk tidak terkena akibat negatif bila suatu keadaan atau
variable bergerak secara ekstrim. Termasuk ke dalam pertimbangan
perlindungan adalah adanya klausul seandainya terjadi perselisihan
antara perusahaan dengan rekanan dalam kontrak.
3. Netting
Hal ini mungkin saja terjadi, perusahaan membuat kontrak dengan
anak perusahaan dari suatu korporat. Apa yang terjadi bila anak
perusahaan tersebut bangkrut? Misalnya, perusahaan menjual secara
kredit ke anak perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian yang
perusahaan buat bisa menjebak karena kebangkrutan yang dialami oleh
anak perusahaan tersebut menyebabkan piutang perusahaan bisa
menjadi macet total. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan
melakukan netting antar cabang atau netting dengan perusahaan induk
dari anak perusahaan yang bersangkutan.
4. Status Hukum
Status hukum menjadi penting, khususnya untuk produk derivatif.
Dunia keuangan banyak mengenal produk derivatif, seperti forward,
futures, option, swap, dan sejenisnya.
[Type text] Page 14
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan
aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan
hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau
kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak. Setiap
kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan/instansi akan selalu menimbulkan
suatu risiko diantaranya risiko hukum.
Penyebab Risiko Hukum antara lain :
1) Kelemahan yuridis
2) Perubahan hukum
3) Kesalahan yang menyebabkan kontrak tidak sesuai dengan hukum
4) Kegagalan dokumentasi
5) Kegagalan berupa kebangkrutan
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
http:// bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=category&id=118
http://farisah-amanda.blogspot.com/2010/03/risiko-strategik-dan-risiko-hukum.html
http://nonnababybelle.blogspot.com/2012/05/manajemen-risiko-risiko-hukum-bab-18
Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Terjemahan). Jakarta : Bumi Aksara. 2008
Manajemen Lembaga Keuangan Page 12