laporan akuntabilitas kinerja badan karantina …...lakip badan karantina pertanian 2012 i puji...

LAKIP Badan Karantina Pertanian 2012

i

Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Karantina Pertanian (LAKIP BARANTAN) Tahun 2012 telah dapat diselesaikan dengan baik

Laporan akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan dalam melakukan pengelolaan anggaran Badan Karantina Pertanian tahun 2012. Dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun non-teknis.

Pada tahun 2012 Kepala Badan telah melakukan kontrak kinerja dengan Menteri Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu LAKIP Badan Karantina Pertanian berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya.

Upaya peningkatan kinerja Badan Karantina Pertanian telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul memicu Badan Karantina Pertanian untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target. Sebagai suatu unit kerja yang memberikan pelayanan ingin melakukan kinerja yang lebih terukur sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2012 berarti Badan Karantina Pertanian telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun ketiga dari Rencana Strategis Badan Karantian Pertanian tahun 2010 -2014 sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan- kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi.

Kami menyadari bahwa LAKIP BARANTAN ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan laporan sangat diperlukan. Saran dan masukan diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran yang dapat lebih akuntabel dimasa mendatang.

Jakarta, Januari 2013

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. Banun Harpini, M.Si NIP 19601019 198503 2 001

KATA PENGANTAR


ii

Hal KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................... 1

I PENDAHULUAN .......................................................................... 4

1.1. Latar Belakang................................................................... 4

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan ................... 5

1.3. Organisasi dan Tata Kerja ................................................. 5

1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas.............................. 6

II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........................... 7

III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 21

3.1. Pengukuran Kinerja............................................................ 21

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................ 22

IV PENUTUP .................................................................................... 37

LAMPIRAN .

1. PENETAPAN KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA

DAFTAR ISI


1

Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2012 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi.

Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 468.492 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 443.401 kali, sehingga

secara keseluruhan total sertifikasi ada 911.893 kali. Hal ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 759.936 kali. Dari frekuensi pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Tilletia laevis yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar; BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas II Cilegon; Tilletia tritici yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon; Pseudomonas syringae pv syringae yang terinfestasi pada benih jagung hibrida asal Thailand melalui BBKP Surabaya dan terinfestasi pada bibit krisan asal Jepang melalui BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas syringae pv lachrimans yang terinfetasi pada benih Semangka dan Melon asal Thailand melalui BBKP Surabaya; Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih Jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok Adapun HPHK yang terdeteksi dan tertangkal adalah John’s Disease yang terinfestasi pada Sapi asal Australia melalui BKP Kelas I Bandar Lampung. Sedangkan cemaran-cemaran pangan yang melebihi BMR pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tertangkal adalah Aflatoxin pada kacang tanah asal India melalui BBKP Surabaya; Salmonella pada sayuran wortel asal Cina, Jerman melalui BBKP Surabaya; Cadmium (logam berat) pada cabe kering dan daun bawang asal Cina melalui BBKP Soekarno-Hatta Sesuai dengan rencana strategis Badan Karantina Pertanian bahwa sasaran Badan Karantina Pertanian tahun 2010-2014 adalah : “Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati” Untuk mencapai sasaran tersebut maka dapat diketahui dengan indikator dan target tahun 2012 sebagai berikut : 1) Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk

dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional (80 %)

IKHTISAR EKSEKUTIF


2

2) Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan (90 %)

3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian (90 %)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui 3 (tiga) indikator di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran kinerja Badan Karantina Pertanan pada tahun 2012 dengan hasil sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional

80 % 90,83 % 113,53

Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan

90 % 99,98 % 111,09

Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian

90 % 99,76 % 110,84

Sehingga rata-rata total skor capaian kinerja program dengan sasaran meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati adalah 111,82 %. Apabila capaian kinerja ini kita bandingkan dengan tahun 2011 juga melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian beberapa hambatan-hambatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan yang muncul sebagai berikut : 1) Perubahan lingkungan strategik yang dinamis dan terkadang sulit diprediksi

tentunya akan berdampak terhadap pengaturan-pengaturan lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK, yang terkadang mengganggu terhadap prioritas penyiapan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya.

2) Dengan adanya SDM yang terbatas dimana tahun 2012 sama sekali tidak ada penambahan pegawai sedangkan trend sertifikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan berpengaruh pada kualitas pelayanan.

3) Kebijakan-kebijakan antar instansi terkait terkadang kurang harmonis baik internal Kementerian Pertanian, antar Kementerian maupun dilingkup


3

Custom, Imigration, Quarantine Security (CIQS) sehingga menimbulkan hambatan-hambatan terhadap pelayanan pengguna jasa karantina pertanian dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan karantina pertanian itu sendiri.

Adapun beberapa langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di atas antara lain : 1) Terhadap dinamika lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK dan terkait

harmonisasi kebijakan dengan instansi terkait, agar Badan Karantina Pertanian membangun sistem yang nantinya hanya berkonsentrasi terhadap pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK.

2) Agar terus membangun koordinasi dan komitmen dengan instansi yang terkait secara intensif yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan yang berujung pada sertifikasi.

3) Mengajukan penambahan SDM dan meningkatkan kualitasnya serta mengoptimalkan SDM yang telah ada dengan prioritas penempatan di pintu-pintu pemasukan yang berisiko tinggi terhadap masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK.


4

Gb 1. Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, M.Sc. bersama Dirjen Bea dan Cukai melakukan inspeksi terhadap Anggur/Wortel Impor Ilegal.

Gb. 2. Pemeriksaan Fisik Media Pembawa OPTK Karantina Tumbuhan Antar Area


5

Gb. 3. Pemeriksaan Fisik dan Pengambilan Sampel Bawang Merah Impor

Gb. 4. Pelaksanaan Tindakan Karantina di Lapangan dan di Laboratorium

Gb. 5. Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Terhadap Media Pembawa HPHK


6

Gb 6. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Sapi Yang di Lalu-lintaskan Antar Pulau Di Dalam Wilayah RI

Gb 7. Kerjasama dan Koordinasi Pengawasan Dilapangan Senantiasa Terjalin Dengan Baik

Gb. Tindakan Pemusnahan Terhadap Media Pembawa OPTK


7

1.1. Latar Belakang Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya

melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPT, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal.

Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi

rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tarif bea masuk maka instrument non tariff dan SPS-WTO merupakan persyaratan sebagai instrumen perdagangan. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan IPTEK dibidang perkarantinaan.

Dalam upaya mendukung program pembangunan pertanian di

Indonesia, Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tupoksi. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Badan Karantina Pertanian yang terangkum dalam program dan kegiatan tahun 2012

Kinerja yang optimal dari seluruh Organisasi Badan Karantina

Pertanian dapat diukur beberapa indikator kinerja, yaitu : 1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari luar

negeri 2. Tercegahnya penyebaran HPHK/OPTK antar area di dalam wilayah

RI 3. Tercegahnya pemasukan pangan segar asal hewan dan asal

tumbuhan yang tidak aman untuk konsumsi 4. Meningkatkan akses ekspor komoditas pertanian strategis yang

semula terkena hambatan teknis/SPS 5. Meningkatkan pelayanan prima (cepat, efektif, transparan dan

akuntanel) 6. Meningkatkan kredibilitas laboratorium karantina pertanian di tingkat

internasional 7. Diterapkannya sistem teknologi informasi karantina

BAB I PENDAHULUAN


8

8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan pertanian dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian kinerja Badan Karantina Pertanian tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja dilingkup internal Barantan dan Kementerian Pertanian, institusi-institusi tingkat internasional serta pengguna jasa karantina.

1.2. Kedudukan, tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan Fungsi Badan Karantina Pertanian adalah sbb: Kedudukan Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian RI.

Tugas Pokok Badan Karantina Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian

Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan

hewan, tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan

keamanan hayati; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan

hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian

1.3. Organisasi dan Tata Kerja

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Karantina Pertanian selama tahun 2011 dibantu oleh unsur-unsur: Sekretariat Badan Karantina Pertanian; Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian


9

Secara rinci struktur organisasi Badan Karantina Pertanian terdapat pada Lampiran 1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan

PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan

PP No. 28 /2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan


10

Rencana Strategis Badan Karantina pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian, maka Kepala Badan Karantina Pertanian menetapkan rencana strategis Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010 – 2014. 2.1. Visi dan Misi

Visi ” Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Sistem Perlindungan Sumber Daya Pertanian” . Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten) Terpercaya (setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati). Misi Untuk mencapai VISI tersebut, ditetapkan misi Badan Karantina Pertanian yang menggambarkan ruang lingkup hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta resiko ancaman lainnya yang ditetapkan

Memfasilitasi perdagangan dan mendukung akses pasar komoditas pertanian

Mendukung terwujudnya keamanan pangan

Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


11

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/di derivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Barantan dalam kurun 5 tahun kedepan. Sesuai sifat Tupoksi Barantan yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan Barantan 2010-2014 adalah : 1) Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan

pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat / aman.

2) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik

Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu ‟sertifikasi karantina pertanian‟, dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang memiliki tupoksi serupa, maka indikator keberhasilan tujuan dapat diidentifikasi sbb: Indikator keberhasilan tujuan diukur dari: 1) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina

terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian; 2) Tingkat efektifitas pengendalian ancaman resiko yang

berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional;

3) Tingkat efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan;

Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Barantan terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok barantan. Sedangkan Strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasasaran prioritas misi. Strategi pengambangan sumberdaya atau lazim juga disebut „capacity building‟ berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan angggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.


12

Berdasarkan prinsip hubungan sebab-akibat, sasaran strategis pada Perspektif Internal Process menjadi sebab dari pencapaian sasaran strategis pada perspektif di atasnya (Perspektif Stakeholder & Customer). Inti dari sasaran strategik dalam Perspektif Internal Process ini berfokus kepada kegiatan utama/inti dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian terlihat pada Tabel berikut :


13

Tabel 1. Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian 2010 - 2014 No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Peningkatan Kualitas Peng-karantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati



50 % 75 % 80 % 85 % 90 %


90 % 90 % 90 % 90 % 95 %


75 % 85 % 90 % 90 % 95 %

12.1 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, me-nyebar dan keluarnya HPHK

Kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dhasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

3 6 6 6 6

12.2 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menye-bar dan keluarnya HPHK

Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dhasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

3 6 6 6 6


14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.3 Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

Kebijakan Teknis Pengawas-an dan Penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina

Kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang dapat diimplementasikan

2 2 2 2 2

Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian

Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina

Peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian

5 % 10 % 10 % 10 % 10 %

12.4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian

≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 %

Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

15 % 15 % 10 % 10 % 10 %


15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan labo ratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian

Penyelenggaraan laboratori-um yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian risiko ditempata pemasukan dan pengeluaran

Jumlah uji terap teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapkan dan jumlah desimenasi teknik dan metode yang dapat diimplementasikan

4 2 2 2 2

Jumlah sampel laboratrium yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (uji standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi

4 6 2 2 2

12.6 Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian

Meningkatnya kualitas mana-jemen kinerja penyelenggara-an karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Badan Karantina Pertanian

5 % 25 % 5 % 5 % 5 %

Indeks Budaya Kerja ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5

Tingkat penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan dan keamanan hayati

- 5 % 7,5 % 10 % 15 %


16

2.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian serta Badan Karantina Pertanian, dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati maka kegiatan Badan Karantina Pertanian yang menunjang hal tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati

Hewani Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan sasaran “Kebijakan Teknis Yang Efektif Dalam Operasional Pencegahan Masuk, Menyebar dan Keluarnya HPHK, Pangan Hewani Yang Tidak Aman Serta Media Lain Yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hayati Hewani dan Kesehatan Pangan Hewani. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat diimplementasikan dalam operasional pelayanan dan pengawasan. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2012 telah direncanakan menyusun beberapa kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani, yaitu : 1) Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal 2) Analisis Risiko Media Pembawa HPHK berupa Hewan 3) Biosafety Laboratorium 4) Analisis Risiko Media Pembawa HPHK berupa produk Hewan 5) Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan

Karantina Terhadap MP Produk Hewan MBM, Daging, Kulit Industri, Susu dan Telur

6) Penyempurnaan Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap MP Sarang Burung Walet

7) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Antraks 8) Penyusunan Status dan Situasi HPHK di Wilayah RI 9) Penetapan Area Dalam Tindakan Karantina MP HPHK Kebijakan

Penggolongan MP HPHK 10) Review Peraturan tentang Pengawasan dan Tindakan Rumusan

Kebijakan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani Karantina thd Bahan Patogen, Sediaan Biologik, serta Obat Hewan golongan Farmasetik dan Premix

11) Penyusunan Kajian Akademis tentang Keamanan Pakan, Bahan Baku Pakan, dan Insecta (Vektor)

12) Kajian Akademis Tentang Media Pembawa Lain dan Invasive Allien Spesies (IAS)

13) Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pemeriksaan Secara Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok

14) Penyusunan Sistem Karantina Hewan dan Kajian Pulau Karantina 15) Pedoman Persyaratan dan Penetapan IKH 16) Penyusunan Kebijakan Karantina di Perbatasan/Lintas Batas


17

2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati

Nabati Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan sasaran “Kebijakan Teknis Yang Efektif Dalam Operasional Pencegahan Masuk dan Menyebarnya OPTK, Pangan Nabati Yang Tidak Aman Serta Media Lain Yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hayati Tumbuhan dan Kesehatan Pangan Nabati. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplemen-tasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2012 direncanakan penyusunan beberapa kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai berikut : 1) Tata Cara Tindakan KT Terhadap Benih yang Dimasukkan Kajian

Permentan pemasukan dan pengeluaran benih dari LN 2) Penyempurnaan Protokol Diagnosis OPTK (2 Keg) 3) Penyempurnaan Draft OPTK (Permentan 38 Th 2006) 4) Penyusunan Persyaratan Teknis Pemasukan Benih ke Wilayah RI 5) Penyusunan Informasi Teknis Komoditas Ekspor (Benih) 6) Pengkajian Standar Internasional dan Nasional 7) Pelaksanaan Analisa Resiko OPT Non Benih 8) Penyusunan Phytosanitary Requirement Untuk MP OPTK Non

Benih 9) Penyusunan Tatacara Tindakan KT Terhadap MP OPTK Non Benih

Untuk Pameran/konferensi/Eksibisi 10) Penyusunan Manual Teknis Perlakuan Irradiasi 11) Penyusunan Informasi Teknis Komoditas Ekspor 12) Penyempurnaan Bahan Rancangan Kebijakan Pengawasan PRG

di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran 13) Pengkajian Profil Keamanan Hayati PSAT 14) Revisi Permentan Tentang Pengawasan Keamanan Pangan

3. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan 3 sasaran. Sasaran pertama yaitu “Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Yang Dapat Mendukung Meningkatnya Kepatuhan Pengguna Jasa Karantina dan Integritas Petugas Indikator kinerja yang pertama yaitu rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan yang dapat diimplementasikan (paket) Untuk mendukung kinerja tersebut maka direncanakan beberapa kegiatan penting sebagai berikut : 1) Penyusunan Mekanisme Operasional Kewasdaan lingup Badan

Karantina Pertanian 2) Penyusunan Wasdak Pre-Emptif Terhadap Wasda Perkarantinaan


18

3) Penyusunan Pedoman Profiling Pengguna Jasa

Sasaran kedua yaitu “Kerjasama Yang Kondusif Dalam Mendukung Efektifitas Perumusan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program Perkarantinaan Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu (1) jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan kerja sama perkarantinaan, (2) tingkat pemanfaatan dokumen kerjasama sanitary dan fitosanitary dan dokumen kerjasama operasional yg dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan (%) Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah : 1) Penyusunan Draft Notifikasi Indonesia 2) Penyusunan Bahan Sidang Komite SPS 3) Pengumpulan Data Permasalahan SPS di UPT dan Instansi Terkait 4) Penerbitan SPS News Letter 5) Penyusunan Dokumen Posisi DELRI 6) Pertemuan WGAFFC 7) BIMP EAGA CIQS-Taskforce ke-7 8) Optimalisasi kerjasama antar instansi di perbatasan 9) Fasilitasi Kerjasama Perkarantinaan Nasional dan Internasional

Sasaran ketiga dari Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina dengan indikator kinerja yaitu prosentase peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi, dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian Dengan rincian kegiatanantara lain sebagai berikut : 1) Update Aplikasi Sistem Informasi Barantan Terintegrasi 2) Update Penyempurnaan Sistem Pelaporan Elektronik Lab PSAT 3) Update Pembuatan Aplikasi Permohonan Pemeriksaan Online 4) Pengembangan Aplikasi SAB 5) Pengembangan Aplikasi Inline Inspection 6) Update Aplikasi Sistem Pengolahan Data Barantan 7) Update Aplikasi Sistem Penilaian IKH 8) Update Aplikasi Pemanfaatan Barcode 9) Update Pengintegrasian Sistem Informasi Fungsional Dengan

Inhouse Sistem 10) Update Web Service Realisasi Perijinan Instansi Terkait lingkup

Kementan 11) Update Web Service Hasil Uji Lab UPT KP 12) Sosialisasi Aplikasi Barantan 13) Bimbingan dan Evaluasi IT di UPT Barantan 14) Evaluasi Hasil Laporan Data Elektronik UPT Barantan 15) Uji Coba Sistem Aplikasi Informasi


19

4. Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian Kegiatan Prioritas ini melekat pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Beberapa Indikator kinerja indikator Kualifikasi laporan kinerja, beberapa kegiatan yang mendukung yaitu : a. Penyusunan dokumen rencana kerja Barantan b. Penyusunan dokumen rencana kerja Anggaran c. Penyusunan dokumen DIPA Barantan d. Penyusunan Laporan Barantan e. Penysusunan Laporan Keuangan Barantan

Pada indikator Indeks Budaya kerja, beberapa kegiatan penting yang mendukung yaitu: a. Pembinaan pegawai b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM c. Apresiasi kepegawaian Badan Karantina Pertanian d. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan e. Arsip ketatausahaan

Pada indikator Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan/disempurnakan berdasarkan rumusan kebijakan teknis, beberapa kegiatan penting yang mendukung yaitu : a. Tinjauan peraturan perundang-undangan b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan karantina

pertanian c. Pertimbangan dan bantuan hukum d. Publikasi peraturan-peraturan

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar

dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Kegiatan prioritas ini melekat pada tupoksi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP). Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan laboratorium dan uji terap teknik dan metode dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran., dengan 3 indikator kinerja yaitu (1) jumlah uji terap teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapka dan jumlah desiminasi teknik dan metode yang dapat diimplementasi, (2) jumlah sampel laboratorium yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (uji standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) dan (3) jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi.

Dalam mendukung sasaran tersebut kegiatan penting di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah : 1) Rekomendasi teknik dan metode pemeriksaan laboratorium 2) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Hewan


20

3) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Tumbuhan 4) Layanan pemeriksaan sampel uji laboratorium standar

a. Uji rujukan dan konfirmasi b. Uji profisiensi c. Uji banding d. Koleksi standar

Sedangkan kegiatan penting di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, sebagai berikut : 1. Rekomendasi teknik dan metode tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati a. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina hewan

sesuai OIE. b. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina

tumbuhan sesuai IPPC. c. Pengujian standar teknik dan metode pengawasan keamanan

hayati hewani suai standar CAC & SNI. 2. Desimenasi teknik dan metode karantina dan pengawasan

keamanan hayati a. Desimenasi teknik dan metode pengawasan keamanan

hayati b. Desimenasi teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan c. Desimenasi teknik dan metode tindakan karantina hewan d. Desimenasi sistem informasi dan dokumentasi

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati Kegiatan prioritas ini melekat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian di daerah berjumlah 50 UPT yaitu terdiri dari 5 Balai Besar, 27 Balai Kelas I/II dan 18 Stasiun kelasI/II. Sasaran kegiatan ini Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif. Adapun Indikator dari kegiatan ini adalah realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati, tingkat kesesuaian tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan, prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian serta peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa.

Untuk mencapai sasaran dari UPT maka dilakukan kegiatan penting sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan Media Pembawa hama penyekit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)

2) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK 3) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK/OPTK 4) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan

dan tumbuhan;


21

6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati

7) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

8) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati

Pada tahun 2012 telah ditandatangani Penetapan Kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Menteri Pertanian, yaitu : Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan indikator kinerja : 1) Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan

masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional (80 %)

2) Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan (90 %)

3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian (90 %)

2.3. Analisis Lingkungan Strategik

Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Badan Karantina Pertanian

a) Faktor Internal

Kekuatan : Beberapa kekuatan yang dimiliki Barantan untuk mewujudkan visi,misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (Customs, Imigration and Quarantine – CIQ) yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu Negara.

2) Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX).

3) Berdasarkan peraturan perundangan Barantan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

4) Karantina Pertanian memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual;


22

5) Barantan telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), tenaga fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS dan Intelijen Karantina;

6) Mempunyai Sarana dan Prasarana Operasional pokok diseluruh provinsi di Indonesia yang mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina.

7) Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Barantan mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai saat ini merupakan PNBP terbesar dilingkungan Kementerian Pertanian

Kelemahan : Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi Barantan saat ini terdapat beberapa permasalahan yang setelah dianalisis merupakan faktor kelemahan Barantan yang mungkin akan mempengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metode masih

perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan.

2) Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional.

3) Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik.

4) Belum semua UPT Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan dan wilayah kerjanya didukung dengan petugas, sarana dan prasarana yang memadai;

5) Sistem operasional Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan di lapangan dengan instansi terkait belum optimal;

6) Belum optimalnya sistem akses data dan informasi tentang arus barang komoditas wajib periksa karantina, di pintu keluar dan masuk pelabuhan/bandara yang mengakibatkan tidak dilaporkan dan tidak diketahui oleh petugas karantina, sehingga menyebabkan lolosnya media pembawa HPHK/OPTK tanpa melalui tindakan pemeriksaan

7) Belum optimalnya sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkarantinaan hewan.

b) Faktor Eksternal

Peluang :

1) Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrumen teknis perdagangan dunia.


23

2) Adanya fokus pemerintah pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM 2010 – 2014) untuk mengatasi krisis pangan dan target swasembada pangan strategis.

3) Sistem pengawasan pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran kimia, cemaran fisik dan cemaran biologi).

4) Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama hasil tanaman hortikultura)

5) Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat

Tantangan :

1) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan. 2) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati

hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti Invasif Aliens Spesies (IAS) dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati

3) Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Govrenance), terbinya SPI, Undang-Undang administrasi Negara, UU pelayanan publik

4) Tuntutan terhadap kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi) 5) Pemberantasan korupsi. 6) Fungsi otonomi daerah. 7) Adanya kebijakan zonning dalam importasi produk hewan (daging) 8) Kebijakan global “Climate Change” 9) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade

Agreement-FTA). Antara lain yaitu Indonesia – China; Indonesia Korea; Indonesia – Jepang yang telah dan akan diberlakukan.


24

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja program dilingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi sasaran dengan indikator kinerja. Matrik pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada Lampiran.

Keberhasilan dan ketidak berhasilan setiap sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, adapun kisarannya seperti berikut :

A. Sangat Berhasil : ≥ 96 % B. Berhasil : 76 – 95 % C. Cukup Berhasil : 61 – 75 % D. Kurang Berhasil : ≤ 60 %

Secara ringkas disampaikan bahwa capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan indikator kinerja : 1. Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan

masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional (80 %)

2. Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan (90 %)

3. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian (90 %)

Berikut akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Badan Karantina Pertanian Tahun 2012, yang diukur menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


25

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %



80 % 90,83 % 113,53


90 % 99,98 % 111,09


90 % 99,76 % 110,84

Apabila kita lihat dari capaian skor yang ada maka dapat dikaregorikan bahwa kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012 sangat berhasil (≥ 96 %).

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran program dari Badan Karantina Pertanian adalah meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : 1) Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan

masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional. Pengukuran dengan menggunakan indikator ini dapat dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut :

No Uraian Bobot Realisasi

1 Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

60 % 60 %

2 Kebijakan yang mendukung terhadap efektifitas pengendalian ancaman risiko

40 % 30,83 %

Total 100 % 90,83 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan diasumsikan terealisasikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini karena tidak dapat ditargetkan


26

frekuensinya dan hanya diketahui realisasinya. Keadaan ini ditunjukkan dalam RKA-KL dengan target 12 bulan. Sehingga realisasi ini sudah dipastikan 100 % (Bobot 60 % = 60 %). Adapun kebijakan yang mendukung terhadap efektifitas pengendalian ancaman risiko dengan penjelasan pengukuran sebagai berikut : Kebijakan Karantina Hewan, Dari 6 kebijakan yang direncanakan melalui Penetapan Kinerja keseluruhannya telah diselesaikan, dengan skor = (100+75+75+75+75+75) % / 6 = 79,17 Kebijakan Karantina Tumbuhan Dari 6 kebijakan yang direncanakan melalui Penetapan Kinerja keseluruhannya telah diselesaikan, dengan skor = (75+75+75+75+75+75)% / 6 % = 75 Jadi rata-rata skor = (79,17 + 75) % /2 = 77,08. Adapun bobot dari pada skor ini adalah 40 % = 40 x 77,08/100 = 30,83 % Beberapa hal implementasi kebijakan karantina hewan dan karantina tumbuhan sebagai pendukung efektifitas pengendalian ancaman risiko belum optimal dikarenakan : a. Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan masih

belum seluruhnya tercover baik kegiatan Impor, Ekspor maupun antar area terutama terhadap turunan PP 82 tentang Karantina Hewan dan PP 14 tentang Karantina Tumbuhan

b. Masih terus dilakukan revisi beberapa kebijakan karantina hewan, karantina tumbuhan maupun keamanan pangan. Hal ini menunjukkan kebijakan tersebut masih perlu penyesuaian implementasinya di lapangan

c. Kebijakan-kebijakan perkarantinaan yang masih belum harmonis terhadap instansi terkait seperti dengan Custom, Imigration Quarantine, Security (CIQS), Pemda, maupun intern Kementan.

d. Kebijakan non- teknis diluar kendali Badan Karantina Pertanian misalnya : ketersediaan jumlah pegawai serta kualifikasinya.

e. Permasalahan integritas dan kompetensi SDM yang masih muncul dari tahun ke tahun.

Jumlah sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan cenderung mengalami trend peningkatan. Realisasi pada tahun 2012 adalah sebesar 911.893 sertifikat. Apabila dilihat dari trend realisasi sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel 2 berikut :


27

Tabel 2. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Tahun 2008 – 2012

Sertifikasi Frekuensi (kali)

2008 2009 2010 2011 2012 Karantina Hewan 206.247 291.358 324.884 417.975 443.401

Karantina Tumbuhan 242.329 257.388 329.614 341.961 468.492

TOTAL 448.576 548.746 654.498 759.936 911.893

Beberapa hal strategis yang mendukung terhadap capaian indikator ini antara lain sebagai berikut : a) Meningkatnya Kebijakan dan Prosedur Perkarantinaan dan

Keamanan Hayati Beberapa kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati senantiasa selalu bertambah maupun ter-update (revisi) sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan perkarantinaan. Adapun tambahan kebijakan yang telah dihasilkan pada tahun 2012 dan langsung berimplementasi adalah : 1) Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan

Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012

2) Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012

3) Permentan No. 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum tanggal 21 Desember 2012

Khusus untuk implementasi Permentan No. 42 dan 43 Tahun 2012 berpengaruh pada penurunan volume impor buah dan sayur segar dengan data sebagai berikut : Tabel. 3. Volume Impor Buah dan Sayur Segar Sebelum dan Setelah Implementasi Permentan No. 42 dan No. 43 Tahun 2012

No. Komoditas Volume Impor (Kg)

Tahun 2011 Tahun 2012

1 Buah Segar 1.041.745.284,71 737.013.556,98

2 Sayur Segar 683.801.477,46 614.192.411,81

Sumber : E-Plaq System Dengan menurunnya volume impor buah segar dan sayur segar artinya dalam konteks pengawasan impor buah dan sayur segar juga akan cenderung menurun sehingga efektifitas pengawasan risiko terhadap masuk dan menyebarnya OPTK cenderung meningkat.


28

Adapun yang merupakan Sistem dan Prosedur yang berupa pedoman/juklak/juknis sebagai pendukung kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati yang telah ditetapkan pada tahun 2012 adalah : Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 1) Pedoman Biosafety Laboratorium

Kebijakan Pengawasan dan Penindakan 1) Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam Membina Kesadaran

Masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati (Keputusan Kepala Badan No. 1409/Kpts/OT.160/L/10/2012).

2) Mekanisme Opersional Pengawasan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan hayati (Keputusan Kepala Badan Nomor 2061/Kpts/OT.160/L/12/2012 tentang tanggal 27 Desember 2012).

b) Meningkatnya Konsep Pengembangan Keteknikmetodean

Pemeriksaan Laboratorium dan Uji Terap Perlakuan Karantina Dalam rangka mendukung efektifitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK maupun cemaran pangan dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan baik dalam bidang keteknikmetodean pemeriksaan laboratoris maupun keteknikmetodean perlakuan karantina. Pada tahun 2012 Badan Karantina Pertanian telah melakukan pengembangan keteknikmetodean karantina dan keamanan hayati sebagai berikut : 1) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman Dalam Air Terhadap

Penurunan Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet Dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro UV-VIS dan HPLC

2) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp untuk Kering Beku (Freeze Drying)

3) Deteksi Unsur Spesies Berbeda pada Produk Hewan yang mengalami Perlakuan Perbeda-an Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Forensik Molekuler

4) Perlakuan air panas dan chitosan untuk eliminasi bakteri Erwinia caratovora subsp. atroseptica pada umbi kentang

5) Perlakuan fungisida terhadap cendawan Fusarium oxysporum pada kelapa sawit

6) Perbandinagn metode “FACE” dan Metode “QUICHERS” dalam analisis residu pestisida

7) Uji terap perlakuan kemasan media pembawa Avian Influenza 8) Uji terap deteksi media pembawa potensial OPTK/HPHK

menggunakan teknologi X-ray 9) Uji terap penggunaan Ethylene Formate sebagai alternative

perlakuan pada buah segar. 10) Uji terap penggunaan fosfin cair sebagai alternative perlakuan

pada media pembawa OPTK. 11) Uji terap perlakuan sarang burung wallet.


29

c) Meningkatnya SDM fungsional Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pejabat fungsional karantina hewan dan karantina tumbuhan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tindakan karantina yang berujung pada sertifikasi (tindakan pelepasan). Pejabat fungsional karantina hewan dan karantina tumbuhan yang kompeten dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seperti tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Pejabat Fungsional Karantina Hewan dan Karantina

Tumbuhan Tahun 2008 – 2012

No. Jenis Pejabat Fungsional

Jumlah (Orang)

2008 2009 2010 2011 2012

1. Medik Veteriner 81 90 122 140 227

2. Paramedik Veteriner 317 328 373 391 471

3. POPT Ahli 193 233 265 295 382

4. POPT Terampil 194 225 259 287 378

TOTAL 785 876 1.019 1.113 1.458

Sumber : Data SIMPEG

Pejabat fungsional tersebut merupakan hasil dari pendidikan dan pelatihan dasar karantina yang dilakuan secara periodik per tahun dengan data sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Karantina Tahun 2008 – 2012 No. Jenis Calon Pejabat

Fungsional Jumlah (Orang)

2008 2009 2010 2011 2012

1. Medik Veteriner - 30 30 80 80

2. Paramedik Veteriner 30 30 30 80 80

3. POPT Ahli 30 30 30 80 80

4. POPT Terampil 30 30 30 80 80

TOTAL 90 120 120 320 320

Sumber : data kepegawaian, Setban

2) Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan

produk tertentu yang dipersyaratkan Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor yang efektif Badan Karantina Pertanian mengukur dengan jumlah kiriman produk pertanian ke luar negeri yang telah disertifikasi kesehatannya dan mendapatkan komplain ketidaksesuaian dari Negara tujuan dibandingkan dengan total ekspor komoditas pertanian. Target dari indikator ini sebesar 90 % artinya sebesar 90 % dari produk pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi ekspor tidak mendapatkan complain dari Negara tujuan. Adapun realisasinya adalah hanya sebesar 15 kali complain dari total ekspor sebanyak 98.687 kali sehingga (100 % – (15 : 98.687 x 100 %) = (100 -0,015) 99,985 % (telah melebihi target). Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 angka keefektifannya meningkat atau lebih besar karena jumlah complain dari Negara tujuan pada waktu itu sebanyak 16 kali dari


30

total ekspor sebesar 87.101 kali sehingga nilai prosentasenya keefektifannya sebesar (100% – 0,018%) = 99,982 %, Secara umum efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan masih sangat baik karena melebihi apa yang telah ditargetkan. Adapun data penerimaan Notification of Non Compliance (NNC) dari Negara Tujuan Ekspor sebagai berikut : Tabel 6. Daftar NNC Ekspor Produk Tumbuhan Tahun 2012

No Tanggal Negara UPT Komoditas Alasan Tindak lanjut

1. 16-01-2012 Korea Turning coconut wood, Wood pallet, Sawdust

Kemasan kayu yang menyertai Turning coconut wood, Wood pallet, Sawdust tidak ada marking ISPM 15

Tidak ada tindaklanjut (identifikasi kemasan kayu tidak jelas)

2. 09-02- 2012

Santiago-Chile

BBKP Surabaya

Bambu Tidak mencantumkan keterangan "the consigment has been treated by methyl bromide fumigation to eliminate Heterobostrychus aequalis (Waterhouse) (Coleoptera, Bostrichidae) and Sinoxylon spp. (Coleoptera, Bostrichidae)dalam kolom additional declaration pada PC yang menyertai pengiriman komoditas bambu ke Chile

3. 14-03-2012 USA Peanut, Handycraff, Finished wood article

Tidak ada PC karena produk peanuts dilarang Kemasan yang menyertai produk Handicraft Tidak ada marking ISPM No. 15 Karena produk Finished Wood Articles tidak ada marking ISPM No. 15

Pemusnah-an Re-ekspor Re-Ekspor

4. 09-02- 2012

Santiago-Chile

BBKP Surabaya

Bambu Tidak mencantumkan keterangan "the consigment has been treated by methyl bromide

Fumigasi


31

fumigation to eliminate Heterobostrychus aequalis (Waterhouse) (Coleoptera, Bostrichidae) and Sinoxylon spp. (Coleoptera, Bostrichidae)dalam kolom additional declaration pada PC yang menyertai pengiriman komoditas bambu ke Chile

5. 07-05-2012 Kanada Ditemukan life pest Minthea rugicollis pada kemasan kayu dan tidak ada marking ISPM 15

Tidak ada tindaklanjut (identifikasi asal kemasan kayu tidak jelas)

6. 08-05-2012 USA Stone Products Ceramic, Medicinal Herbs, Wpm Non Compliant, Soursup

Ditemukan seranggga dan tidak ada marking ISPM 15

Re-Ekspor, pemusnah-an

7. 14-06-2012 Australia valve choke manifold

Ditemukan contaminasi pada komoditas valve choke manifold di bagian tanaman kering

Tidak ada tindaklanjut (identifikasi asal kemasan kayu tidak jelas)

8. 19-06-2012 Korea Wheat Bran Pellets

Ditemukan seranggga Alphitobius diaperinus di pada komoditas Wheat Bran Pellets

9. 09-07-2012 Belanda Additional Declaration pada Phytosanitary Certificate invalid

10. 05-08-2012 Australia BKP Klas I Semarang

Wooden furniture

Ditemukan serangga hidup pada ekspor wooden furniture jenis Cryptolestes ferrugineus

Investigasi oleh Auditor BKP Semarang

11. 30-08-2012 Australia BKP Klas I Semarang

Wooden furniture

Ditemukan serangga hidup pada ekspor wooden furniture jenis Cryptolestes ferrugineus

Investigasi oleh Auditor BKP Semarang

12. 22-10-2012 Jepang BBKP Tail flower Tidak memiliki Pemberitahu


32

Soekarno Hatta

import permit an ke BBKP Soekarno Hatta dan PT Eka Karya sebagai eksporter.

13 14-11-2012 China BBKP Soeta, Tanjung Priok, Denpasar

Buah segar, manggis, salak

Ditemukan serangga hidup pada buah segar manggis dan salak

Penyampaian surat ke AQSIQ dan KBRI Beijing bahwa Indonesia akan meningkatkan sistem sertifikasi ekspor.

14 Kanada SKP Kelas I Bandung

Benih jarak (Jatropha sp)

Ditemukan Planococcus sp

Penyampaian surat ke UPT.

15 Kanada BBKP Soekarno Hatta

Pachira aquatutica

Ditemukan MP pada komoditas tersebut

Penyampaian surat ke UPT.

Beberapa hal yang mendukung terhadap keefektifan sertifikasi ekspor antara lain adalah : a) Meningkatnya informasi teknis ekspor komoditas benih/non benih

tumbuhan

Dokumen informasi teknis komoditas yang telah dihasilkan selama tahun 2012 adalah : 1. Buah Duku 2. Buah Alpukat 3. Buah Manggis 4. Mangga 5. Buah Salak 6. Buah Berry 7. Pepaya 8. Melon 9. Biji Padi 10. Biji Jagung

b) Jumlah personal SDM Badan Karantina Pertanian yang kompeten

dalam pengawasan perlakuan karantina tumbuhan ekspor semakin meningkat Dalam rangka melakukan pengawasan tindakan perlakuan karantina, sampai dengan Tahun 2012 kondisi jumlah auditor fumigasi metil bromide sebanyak 54 orang, auditor fumigasi fosfin (PH3) sebanyak 19 orang, auditor kemasan kayu sebanyak 80 orang.

c) Jumlah personal SDM pihak ketiga yang kompeten dalam melakukan

perlakuan fumigasi maupun perlakuan kemasan kayu semakin meningkat


33

Pihak ketiga sebagaimana mitra kerja yang secara langsung melakukan perlakuan karantina juga semakin bertambah atas bimbingan dari Badan Karantina Pertanian. Hal ini diharapkan pelayanan perlakuan tersebut dapat dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang ditetapkan Badan Karantina Pertanian. Pada tahun 2011 - 2012 terkait dengan kompetensi pihak ketiga dalam melakukan perlakuan karantia dengan standar Barantan, telah dilakukan sebanyak 4 (tiga) kali pelatihan, yaitu : 1. Pelatihan Teknis Fumigasi Fosfin

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 7 – 13 Maret 2011 dengan peserta 20 orang. Dari jumlah peserta tersebut yang dinyatakan lulus/kompeten sebanyak 18 orang dan 2 orang lainnya tidak lulus.

2. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 11 – 15 Juni 2012 dengan peserta 17 orang. Keseluruhan peserta mendapatkan sertifikat.

3. Pelatihan Teknis Fumigasi dengan Metil Bromida

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 2 – 7 Juli 2012 dengan peserta 16 orang. Dari jumlah peserta tersebut yang dinyatakan lulus/kompeten sebanyak 14 orang dan 2 orang lainnya tidak lulus.

4. Pelatihan Teknis Fumigasi dengan Fosfin

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 10 – 16 Desember 2012 dengan peserta 21 orang. Dari jumlah peserta tersebut yang dinyatakan lulus/kompeten sebanyak 19 orang dan 2 orang lainnya tidak lulus.

Jadi selama tahun 2011 SDM dari pihak ketiga yang telah kompeten terhadap perlakuan fumigasi yang dapat untuk keperluan ekspor bertambah sebanyak 18 orang dan pada tahun 2012 bertambah 50 orang.

d) Pemantauan yang efektif terhadap perusahaan-perusahaan fumigasi

dan kemasan kayu yang telah teregistrasi melalui sistem audit. Untuk memonitor kegiatan fumigasi yang dilakukan pihak ketiga Tim SAB dari Badan Karantina Pertanian baik secara periodik maupun eksidentil melakukan audit. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas media pembawa OPT/OPTK yang akan dikirim keluar negeri agar tetap bebas dari OPT/OPTK. Berdasarkan hasil audit bahwa sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat perusahaan-perusahaan fumigasi maupun kemasan kayu mendapatkan sangsi karena tidak sesuai dengan standar Barantan, yaitu : No.

Jenis Perusahaan Jumlah Jenis sangsi

1. Kemasan Kayu 41 perusahaan pencabutan nomor registrasi (withdrawn)

2. Fumigasi Metil 4 perusahaan dalam masa pembekuan


34

Bromide 36 perusahaan Pencabutan nomor registrasi

Adapun jumlah perusahaan kemasan kayu yang dapat melaksanakan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu (masih mempunyai nomor ID) sebanyak 79 perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan fumigasi yang dapat melaksanakan perlakuan fumigasi metil bromide (masih mempunyai nomor ID) sebanyak 96 perusahaan.

3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap

pengawasan dan pelayanan karantina pertanian Target dari pada indikator ini sebesar 90 %. Artinya 90 % dari total sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan yang bukan merupakan hasil dari lanjutan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan. Tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan dalam konteks ini akibat dari pelanggaran Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 bukan karena indikasi adanya temuan HPHK/OPTK, misalnya : tidak melengkapi persyaratan karantina hewan/tumbuhan. Berdasarkan hal tersebut bahwa pada tahun 2012 total frekuensi tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan terhadap media pembawa HPHK/OPTK terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 sebesar 4.261 kali. Tingkat kepatuhan dapat dirumuskan dari 100 % dikurangi frekuensi tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan dibagi dengan total sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan dikalikan 100 %. Hasilnya 100 % - (4.261 : 911.893) x 100 % = 100 % - 0,47 % = 99,53 %. Sedangkan tingkat kepuasan pengguna jasa karantina dapat diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan minimal baik. Dan pada tahun 2012 target tersebut tercapai artinya prosentasenya 100 %. Sehingga realisasi dari indikator ini adalah (99,53 + 100) : 2 = 99,76 %

Apabila kita bandingkan dengan tahun 2011 untuk tingkat kepatuhan sebesar 99,205 % dan tingkat kepuasan juga telah mencapai target minimal baik (100 %) sehingga rata-ratanya = 99,60 %. Apabila kita lihat angka prosentase tingkat kepatuhan dan kepuasan pada tahun 2012 dapat dikatakan meningkat. Sedangkan apabila dilihat dari apa yang telah ditargetkan 90 % baik pada tahun 2011 maupun tahun 2012 telah melampaui target. Beberapa hal yang mendukung terhadap capaian ini antara lain sebagai berikut : a) Meningkatnya tindak lanjut pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992

Meningkatnya tindak lanjut terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 merupakan indikasi dorongan kepada pengguna jasa karantina untuk bersikap patuh terhadap UU No. 16 Tahun 1992 Bidang Kepatuhan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah melakukan pendampingan terhadap beberapa penyelesaian kasus pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 di beberapa UPT Badan Karantina Pertanian, seperti terlihat pada Tabel berikut :


35

Tabel 7. Daftar Tindak Lanjut Pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992

Yang Dilakukan Pada Tahun 2012

No Unit Pelaksana

Teknis

Uraian Pelanggaran Keputusan / Capaian Kinerja

1 BKP Kelas I Banjarmasin

Pemasukan Komoditas Telur Ayam antar area dari Surabaya ke Banjarmasin, tanpa dilengkapi dengan Dokumen Karantina (HC) serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina.

Penjara 4 Bulan, denda Rp. 5 Jt; Tgl 15 April 2012

2 BKP Kelas I Pontianak

Pemasukan daging babi hutan, daging kera, daging ular dan daging labi-labi tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan karantina serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina

Penjara 5 Bulan, denda Rp. 50 Jt; Tgl 29 Juni 2012

3 BBKP Makassar

Pemasukan biji jagung sebanyak 10.9 Ton yang dari Amerika via Malaysia dari terminal petikemas Pelabuh-an Laut Makassar tanpa me-laporkan kepada petugas karantina

Proses SPDP

4. BBKP Soekarno-Hatta

Dengan sengaja memasukkan media pembawa OPTK (berupa bibit sayuran) tanpa dilengkapi sertifikat kesehat-an tumbuhan dari Negara asal dan tanpa dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi (Penjara 9 Bulan, denda Rp. 25 Jt; Tgl 21 Maret 2012

5 SKP Kelas I Entikong

Dengan sengaja memasukkan hewan unggas jenis broiler berjumlah 1.085 ekor dengan meng-gunakan truk dari Malaysia melalui Kecamatan Jagoi-babang Kabupaten Beng-kayang.

Putusan Pengadilan; (Penjara 8 Bulan dengan masa percobaan 1 tahun)

6 BBKP Surabaya

Dengan sengaja memasukan 2 (dua) kontainer berisi 44.806 kg kulit sapi tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit

Putusan Pengadilan (Penjara 1 Tahun Denda 10 Juta. Tanggal 5 September 2012

7 BBKP Tanjung Priok

Kasus wortel dan anggur Proses penyidikan

8 SKP Kelas I TB. Asahan

Pemasukan umbi lapis Putusan pengadilan SP3


36

9 BKP Kelas II Cilegon

Pemasukan Daging Trenggiling di limpahkan ke PPNS Kehutanan.

10. SKP Kelas I Sorong

Pemasukan Anjing Ras dilimpahkan ke Penyidik POLRI (Polresta Sorong).

11. SKP Kelas I Bengkulu

Pemasukan Benih Sawit dilimpahkan ke Penyidik POLRI (Polda Bengkulu).

b) Bertambahnya jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian Yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008. Sebagai instansi pelayanan , Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan mutu pelayanan Berdasarkan data jumlah UPT yang mendapatkan Setifikat ISO 9001-2008 (Mutu Pelayanan) dari tahun ke tahun selalu bertambah. Pada tahun 2012 terdapat tambahan 10 UPT yang mendapatkan sertifikat mutu pelayanan sehingga total keseluruhan UPT sejumlah 27 UPT yaitu : 1. BBKP Surabaya (28 Oktober 2011) 2. BBKP Tanjung Priok (25 Mei 2011) 3. BBKP Soekarno-Hatta 20 Mei 2011) 4. BBKP Belawan (29 Juni 2010) 5. BBUS-KP (14 Mei 2011) 6. BBKP Makasar (24 November 2011) 7. BKP Palembang (07 Juli 2010) 8. BKP Pekanbaru (02 Agustus 2010) 9. BKP Medan (11 Juni 2010) 10. BKP Gorontalo (06 Oktober 2011) 11. SKP Banda Aceh (22 Juli 2010) 12. SKP Mamuju (11 Oktober 2011) 13. SKP TB Karimun (12 September 2011) 14. SKP Pare-Pare (11 Oktober 2011) 15. SKP TB Asahan (22 Juli 2010) 16. BKP B. Lampung (13 Januari 2012) 17. BKP Manado (11 Juni 2012) 18. BKP Jayapura (28 Agustus 2012) 19. BKP Kendari (11 Juni 2012 20. BKP Palu (30 Juli 2012) 21. BKP Cilegon (17 Juli 2012) 22. SKP Bengkulu (6 Januari 2012) 23. BKP Kelas I Semarang (5 Desember 2012) 24. BKP Kelas I Banjarmasin (17 Desember 2012) 25. BKP Kelas I Jambi (12 November 2012 26. SKP Kelas I Bandung (19 Juli 2011) 27. SKP Kelas II Bangkalan (07 Desember 2011)

Dengan lebih dari 50 % UPT Badan Karantina Pertanian yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 sampai dengan Tahun 2012 tentunya akan memperbaiki mutu pelayanan secara keseluruhan yang


37

pada akhirnya berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan pengguna jasa karantina pertanian.

c) Bertambahnya kebijakan pengawasan dan penindakan di Badan

Karantina Pertanian Pada tahun 2011 telah dihasilkan 4 (empat) kebijakan pengawasan dan penindakan berupa Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, yaitu : 1. Juklak/Juknis Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Karantina

Hewan dan Karantina Tumbuhan 2. Pedoman Tindakan Preventif Dalam Pengawasan dan Penindakan

Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan 3. Pedoman Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan Karantina

Pertanian 4. Uraian Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Mekanisme

Operasional Pengawasan dan Penindakan lingkup Badan Karantina Pertanian

Pada tahun 2012 telah bertambah 2 (dua) kebijakan pengawasan dan penindakan berupa Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, yaitu : i. Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam Membina Kesadaran

Masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati

ii. Mekanisme Opersional Pengawasan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan hayati

d) Adanya sosialisasi kebijakan yang terus menerus di seluruh Satker

Badan Karantina Pertanian Sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan merupakan kegiatan yang terus dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun‟

Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2012 anggaran Badan Karantina Pertanian dan realisasinya berdasarkan jenis belanja dengan komposisi sebagai berikut :

No Satker/ Kode

Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1. 51 Blj. Pegawai 177.035.634.000 170.739.688.030 96,44

2. 52 Blj. Barang 363.117.067.000 330.221.320.877 90,94

3. 53 Blj. Modal 194.151.038.000 123.183.772.735 63,45

Total 734.303.739.000 624.144.781.642 85,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Belanja Modal realisasinya paling rendah. Penyebab utamanya akibat dari tidak teralisasinya Pembangunan IKH, karena : a) Lahan PT Perhutani yang semula disepakati belum siap


38

b) Adanya perubahan prioritas pembangunan pelabuhan (Cilamaya) c) Pelabuhan Tanjung Priok di prioritaskan untuk dioptimalkan

perluasannya d) Revisi alokasi IKH tersebut menjadi peralatan pemeriksaan

laboratorium tidak disetujui

Sedangkan apabila dilihat dari anggaran dan realisasinya per kegiatan utama adalah :

No Program/Kegiatan Utama

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

734.303.739.000 624.144.781.642 85,00

1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

10.697.252.000 8.645.470.436 80.82

2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

10.462.790.000 10.462.790.000 93,07

3. Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi

9.739.920.000 8.616.438.897 90,52

4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

85.433.590.000 72.875.500.513 85,30

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard an Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian

57.744.624.000 55.240.767.191 95,66

6. Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

560.225.563.000 468.828.518.837 83,69

Hambatan /Kendala dan Solusinya Permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Perubahan lingkungan strategik yang dinamis dan terkadang sulit

diprediksi tentunya akan berdampak terhadap pengaturan-pengaturan lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK, yang terkadang mengganggu terhadap prioritas penyiapan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga diperlukan adanya antisipasi secara cermat baik dari aspek kebijakan teknis perkarantinaan maupun sisi penganggarannya.


39

2) Kebijakan-kebijakan antar instansi terkait terkadang tidak sinkron baik intern Kementerian Pertanian, antar Kementerian maupun dilingkup CIQS sehingga menimbulkan hambatan-hambatan terhadap pelayanan pengguna jasa karantina pertanian dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan karantina pertanian. Sehingga perlu mengintensifkan koordinasi terhadap instansi yang terkait langsung sehingga tindakan karantina dapat dilakukan secara optimal

3) Peningkatan teknologi informasi perkarantinaan dari tahun-ketahun mengalami peningkatan terkait dari sistem informasi serta inhouse system (SIKAWAN QV dan E-Plaq). Beberapa hal yang menghambat terhadap keakurasian data masih saja muncul hal ini terjadi karena kompetensi SDM yang langsung mengentry data dirasa masih kurang serta kondisi jaringan internet di beberapa UPT (terutama wilker-wilker terpencil) masih kesulitan dalam pengiriman data secara realtime. Sehingga perlu dilakukan penetapan petugas admin untuk entry data yang jelas, peningkatan kompetensi petugas serta perlu dilakukan identifikasi ulang terhadap infrastruktur teknologi informasi sehingga jelas dalam perencanaan dan pengadaannya di UPT.

4) Pada tahun 2012 Badan Karantina Pertanian sama sekali tidak mendapatkan tambahan SDM dimana pada tahun 2012 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 (Jumlah SDM Badan Karantina Pertanian tahun 2011 sebesar 3.539 orang dan tahun 2012 sebesar 3.498 orang). Berkurangnya SDM karena pensiun, meninggal dunia maupun terkena punishment. Pada hal Badan Karantina Pertanian dari tahun-ketahun selalu menginginkan penambahan SDM mengingat beban tugas pengawasan karantina dan keamanan hayati tidak sebanding dengan frekuensi lalu-lintasmedia pembawa HPHK/OPTK. Sehingga untuk tahun 2013 diperlukan pengusulan kembali tambahan petugas karantina dan tahun 2012 mengoptimalkan yang telah ada.

5) Dalam rangka peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang masih menjadi kendala untuk mendukung laporan keuangan Kementerian Pertanian WTP adalah pengelolaan aset Badan Karantina Pertanian. Sehingga perlu segera mendorong Satuan Kerja (Satker) untuk mempercepat sertifikasi tanah (terhadap tanah yang belum bersertifikat), serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa tanah


40

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Karantina Pertanian 2012 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian. Apabila dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka secara keseluruhan pencapaiannya dalam kualifikasi sangat berhasil. Namun demikian permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Perubahan lingkungan strategik yang dinamis dan terkadang sulit

diprediksi tentunya akan berdampak terhadap pengaturan-pengaturan lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK. yang terkadang mengganggu terhadap prioritas penyiapan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga diperlukan adanya antisipasi secara cermat baik dari aspek kebijakan teknis perkarantinaan maupun sisi penganggaran-nya.

2) Kebijakan-kebijakan antar instansi terkait terkadang tidak sinkron baik intern Kementerian Pertanian, antar Kementerian maupun dilingkup CIQS sehingga menimbulkan hambatan-hambatan terhadap pelayanan pengguna jasa karantina pertanian dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan karantina pertanian. Sehingga perlu mengintensifkan koordinasi terhadap instansi yang terkait langsung sehingga tindakan karantina dapat dilakukan secara optimal

3) Peningkatan teknologi informasi perkarantinaan dari tahun-ketahun mengalami peningkatan terkait dari sistem informasi serta inhouse system (SIKAWAN QV dan E-Plaq). Beberapa hal yang menghambat terhadap keakurasian data masih saja muncul hal ini terjadi karena kompetensi SDM yang langsung mengentry data dirasa masih kurang serta kondisi jaringan internet di beberapa UPT (terutama wilker-wilker terpencil) masih kesulitan dalam pengiriman data secara realtime. Sehingga perlu dilakukan penetapan petugas admin untuk entry data yang jelas, peningkatan kompetensi petugas serta perlu dilakukan identifikasi ulang terhadap infrastruktur teknologi informasi sehingga jelas dalam perencanaan dan pengadaannya di UPT.

4) Dalam rangka peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang masih menjadi kendala untuk mendukung laporan keuangan Kementerian Pertanian WTP adalah pengelolaan aset Badan Karantina Pertanian. Sehingga perlu segera mendorong Satuan Kerja (Satker) untuk mempercepat sertifikasi tanah (terhadap tanah yang belum

BAB IV PENUTUP


41

bersertifikat), serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa tanah

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I K/L : Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Tahun : 2012

Sasaran Indikator Target Realisasi %



80 % 90,83 % 113,53

Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyarat-kan

90 % 99,98 % 111,09


90 % 99,76 % 110,84

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp 734.303.739.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2012 : Rp 624.144.781.642,-

laporan akuntabilitas kinerja badan karantina …...lakip badan karantina pertanian 2012 i puji...

Documents