pemberdayaan.kulonprogokab.go.id · web viewkata pengantarkata pengantarpuji syukur kami panjatkan...

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,

hidayah serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPMPDPKB tahun 2016 disusun

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP

yang disusun oleh BPMPDPKB dalam rangka memberikan informasi pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, pelaksanaan

program/kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dalam rangka mendorong percepatan

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan

berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh

faktor kondisi dan dukungan serta peran serta dari seluruh pihak yang terlibat dan

berkepentingan (stakeholders).

LKjIP BPMPDPKB ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang berisi

informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, semoga bermanfaat bagi peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dan eksistensi BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 22 Januari 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kepala

Dra. SRI UTAMI, M.HumNIP.19670221 199403 2 005

LKjIP BPMPDPKB 2016 i

Kata Pengantar

V

isi jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun

2011-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo Yang Lebih Berdaya, Tangguh, Mandiri Dan Sejahtera Didukung Aparatur Yang Profesional”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat (4) misi, yaitu :

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan;

2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan

kesetaraan gender;

3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Mengacu visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai

atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peserta KB aktif, dengan indikator kinerja cakupan peserta KB aktif;

2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan indikator kinerja cakupan pembinaan keluarga

sejahtera dan capaian perempuan bekerja disektor publik;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa, dengan indikator kinerja capaian

peningkatan pelayanan Pemerintah Desa;

4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa, dengan indikator

kinerja capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program

dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dari analisis terhadap empat (4)

sasaran strategis, terdapat lima (5) indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja BPMPDPKB Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis peningkatan peserta KB aktif, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan

realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebesar 79,32 % sedikit dibawah target yang telah

ditentukan sebesar 79,94 % dan disertai penyerapan anggaran mencapai 95,76 %;

2. Sasaran strategis peningkatan kesejahteraan keluarga, capaian kinerja dinilai baik

berdasarkan capaian 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang lebih besar dari target yang

telah ditentukan. Indikator kinerja utama (IKU) pertama adalah cakupan pembinaan keluarga

sejahtera dengan realisasi sebesar 55,98 % dari target sebesar 46,83 % sedangkan indikator

kinerja utama (IKU) kedua adalah capaian perempuan di sektor publik dengan realisasi

LKjIP BPMPDPKB 2016 ii

Ringkasan Eksekutif

sebesar 7,53 % dari target sebesar 7,22 % capaian-capaian indikator kinerja utama (IKU)

tersebut disertai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 97,76 %

3. Sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, capaian kinerja dinilai

baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebesar 71,86 %, lebih besar dari

target yang telah ditentukan sebesar 60,81 % dan disertai penyerapan anggaran sebesar

93,86 %;

4. Sasaran strategis peningkatan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa,

capaian kinerja dinilai baik walaupun realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebesar 82,17 %,

kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 83,78 %. Hal ini dikarenakan perbedaan

antara realisasi dan target x indikator kinerja utama (IKU) tidak lebih dari 10 %. Selain itu,

capaian indikator kinerja utama (IKU) tersebut juga disertai penyerapan anggaran sebesar

65,54 %.

LKjIP BPMPDPKB 2016 iii

KATA PENGANTAR............................................................................................................. i

RINGKASAN

EKSEKUTIF.........................................................................................................................

ii

DAFTAR ISI.......................................................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN.....................................................................................................

1.1 Gambaran Umum………………………………………………………..…………………

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi……………………………………..……………

1.3 Aspek Strategis Organisasi……………………………………………………………..…

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi……………………………………............

1

1

1

4

4

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA....................................................

2.1 Perencanaan Strategis…………………………………………………………………….

2.1.1 Visi………………………………………………………………………................

2.1.2 Misi………………………………………………………………………………….

2.1.3 Tujuan………………………………………………………………………………

2.1.4 Sasaran………………………………………………………………….. ………..

2.2 Penetapan Kinerja…………………………………………………………………………

7

7

7

7

7

8

8

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA………………………..................................................

3.1 Capaian Kinerja Organisasi……………………………………………………………….

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja………………………………………………..

13

13

15

BAB IV. PENUTUP.....................................................................................................

Lampiran…………………………………………………………………………………….

25

26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPDPKB KABUPATEN KULON PROGO

PERDA NO : 12 tahun 2012……………………………………………………………… 26

LKjIP BPMPDPKB 2016 iv

Daftar Isi

1.1. Gambaran Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi

Terendah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan

dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis, Pemberian

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa,

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Perempuan dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2016 secara keseluruhan

terdiri dari 95 PNS yang terdiri dari 20 pejabat struktural dan 33 staf dan 42 personil

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 72

Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa

3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4. Melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan

5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Uraian tugas Sekretariat dan Bidang sesuai dengan susunan organisasi tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,

perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan;

3. Melaksanakan kegiatan keuangan;

LKjIP BPMPDPKB 2016 1

BAB IPENDAHULUAN

4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan;

5. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan dengan

bidang tugasnya.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan

pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat dan pengembangan

kelembagaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;

2. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan masyarakat;

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan

bidang tugasnya.

c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan, fasilitasi

dan bimbingan tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan pendapatan

desa serta pengelolaan kekayaan desa.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan

Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan tata pemerintahan desa;

2. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan keuangan

dan pendapatan desa;

3. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan kekayaan

desa;


bidang tugasnya.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi

penyelenggaraan penguatan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan,

perlindungan perempuan dan anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender;

2. Menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak; dan


bidang tugasnya.


e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi

penyelenggaraan advokasi konseling, pembinaan keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi, pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga

berencana, pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan advokasi konseling dan pembinaan keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi;

2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga

berencana;

3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga;

4. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan

5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan

dengan bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan

Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

1. Kepala

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengembangan Peran Serta dan Kewaspadaan Masyarakat; dan

b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;

b. Sub Bidang Keuangan dan Pendapatan Desa; dan

c. Sub Bidang Kekayaan Desa


5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

a. Sub Bidang Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan

b. Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

a. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

b. Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana;

c. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan

d. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

8. Unit Pelaksana Teknis Badan

1.3. Aspek Strategis Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka BPMPDPKB telah

menyusun Renstra 2011 – 2016 dengan mengacu pada RPJMD 2011 – 2016 yang

memuat visi misi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode tahun 2011 –

2016 berikut target output dan outcome yang akan dicapainya. Dalam Renstra tersebut

telah mencakup strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada kelompok

sasaran.

2. Meningkatkan kemitraan lintas instansi dan lembaga keuangan

3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dan instansi

4. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa melalui Bimtek

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi Permasalahan yang dihadapi oleh BPMPDPKB secara umum yang meliputi urusan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

1. Peran dan fungsi LPMD belum optimal dalam pembangunan, pemberdayaan dan

pemerintahan desa

2. Payung hukum pelaksanaan pasca program PNPM-MPd belum ada

3. Rendahnya inovasi masyarakat dan penemuan teknologi tepat guna di masyarakat


4. Program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok (UPPKS, P2WKSS, KAKB)

dan lainnya selain perlu modal juga butuh ketrampilan untuk mengelola usaha dan

memanfaatkan potensi lokal

5. PUS yang ingin ber-KB belum terlayani masih cukup tinggi 6,84 %

6. Kasus persalinan remaja semakin tinggi (tahun 2016 ada 176 kasus)

7. Pola asuh balita yang kurang sesuai dengan tingkat perkembangan anak

8. Peran dan partisipasi masyarakat/pengusaha untuk Pengembangan Kabupaten

Layak Anak masih kurang

9. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat

10. Belum lengkapnya dokumen administrasi perijinan penggunaan tanah kas desa

(TKD) sehingga menghambat proses penerbitan ijin Gubernur

11. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan pilkades serentak sebagai tindak lanjut

pelaksanaan UU tentang Desa

12. Semakin besarnya kewenangan dan keuangan pemerintah desa

Sedangkan untuk isu strategis (lingkungan eksternal) dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 1.1Identifikasi isu – isu strategis ( Lingkungan Eksternal )

Isu StrategisDinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional / Lokal Lain - Lain

Gobalisasi semakin berpengaruh terhadap perilaku anak dan remaja, pola asuh orang tua terhadap anak serta tuntutan kesetaraan gender di berbagai bidang

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (secara fisik, psikis, seksual serta perdagangan orang) secara nasional meningkat yang mendorong pemerintah pusat menyerukan seluruh pemerintah daerah agar melakukan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat di tingkat regional sehingga mendorong komitmen Pemda dalam gerakan anti kekerasan, namun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan. Disamping itu keberanian korban untuk melapor masih rendah karena posisi korban lemah di masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang dengan mengurangi kesenjangan gender melalui pembangunan yang responsive gender.

Komitmen pemda dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat, namun belum didukung dengan kemampuan SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai

Peningkatan kasus kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja mengakibatkan meningkatnya usia pernikahan dini serta permasalahan kesehatan reproduksi remaja lainnya

Komitmen Pemda untuk menanggulangi kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja dengan advokasi dan KIE remaja melalui PIK Remaja

Peningkatan anggaran dan kewenangan desa berimplikasi pada peningkatan pemberdayaa pemerintahan desa

Pemerintah Daerah harus mensikapi dengan menyiapkan regulasi, peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.


2.1. Perencanaan Strategis BPMPDPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada

Renstra SKPD yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 5

tahun (tahun 2011 – 2016) dengan memperhitungkan potensi organisasi,

peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai visi

misi tujuan dan sasaran melalui program kegiatan.

2.1.1. Visi Visi yang dituangkan dalam Renstra BPMPDPKB 2011-2016 adalah

sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG LEBIH BERDAYA, TANGGUH, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

2.1.2. Misi Guna mewujudkan visi BPMPDPKB 2011- 2016 diatas, maka

disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi

BPMPDPKB dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan

kebangsaan;

2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang

berkeadilan dan kesetaraan gender;

3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

dalam pembangunan.

2.1.3. Tujuan1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

dalam pembangunan.

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Terwujudnya peningkatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

berwawasan kependudukan.

4. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak yang

berkeadilan dan kesetaraan gender.


BAB IIPERENCANAAN

KINERJA

2.1.4. Sasaran1. Terwujudnya peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam

koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

pembangunan.

3. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

desa.

5. Terwujudnya keikutsertaan KB aktif.

6. Terwujudnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga.

7. Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak.

8. Terwujudnya peningkatan pengarusutamaan gender dan anak.

Renstra 2011-2016 tersebut yang dijadikan acuan dalam menyusun

Rencana Kinerja Tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2.2. Penetapan KinerjaPenetapan kinerja merupakan komitmen bersama atau janji organisasi untuk

mewujudkan target kinerja tahunan yang meliputi sasaran strategis, indikator

kinerja, target, program / kegiatan dan anggaran.

Penetapan kinerja BPMPDPKB tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja BPMPDPKB Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

Program/Kegiatan Anggaran

Meningkatnya peserta KB aktif

Cakupan Peserta KB aktif

79,94 Peningkatan Pelayanan KB 51.745.400

Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

11.393.500

Penyediaan sarana dan Prasarana Program KB

301.911.000

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

565.733.625


(KRR)Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Cakupan pembinaan keluarga sejahtera

46,83 Pembinaan Kelompok UPPKS

50.792.695

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

31.640.000

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sehjahtera (BKS)

87.281.300

Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera

21.788.850

Capaian Perempuan bekerja di sektor publik

7,22 Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

130.359.500

Peningkatan Kualitas Hidup Anak

545.849.900

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

39.999.925

Peningkatan Peranan Wanita

25.170.000

Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

191.504.400

Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak

31.739.875

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender d (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

22.935.000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

Program/Kegiatan Anggaran


Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa

Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa

60,81 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

73.263.700

Pendampingan pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa

26.999.850

Pembinaan Pengelolaan asset Desa

44.229.800

Pembinaan tata pemerintahan desa

178.935.800

Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Tentang Desa

90.328.275

Penggunaan tanah untuk kepentingan umum

1.652.279.900

Pembinaan Peningkatan Pendapatan Desa

27.000.000

Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

Capaian Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

83,78

Pembinaan dan pengembangan pasar desa 20.177.500

Penyusunan data dan evaluasi pembangunan desa

95.851.300

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

148.015.000

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

55.742.900


Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

56.116.300

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

113.455.500

Peningkatan Peran serta masyarakat dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

44.132.400

Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

167.585.000

Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2016 tersebut, maka target

sasaran yang akan dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) SKPD

yang telah ditetapkan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan BPMPDPKB

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMPDPKB tahun 2016

No Sasaran Indikator Satuan Target (%)

1 Meningkatnya peserta KB aktif

Cakupan peserta KB aktif % 79,94

2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga


% 46,83

Capaian perempuan bekerja di sektor publik

% 7,22

3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa

Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa

%60,81

4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

%

83,78

Sumber : Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo

2.2.1. Target Belanja BPMPDPKB

Tabel 2.3 Target Belanja BPMPDPKB Tahun 2016


Uraian Target Persentase

Belanja Langsung 5.961.356.370 48,26%

Belanja Tidak Langsung 6.390.235.137 51,74%

Jumlah 12.351.591.507 100%

Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo

2.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tabel 2.4 Jumlah Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No Sasaran Anggaran (Rp) Persentase Ketera

ngan


930.783.525 18,98%

2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga

1.179.061.445 24,04%

3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa

2.093.037.325 42,68%


701.075.900 14,29%

Jumlah 4.903.958.195 100% Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo


BAB IIIAKUNTABILITAS

KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian

kinerja yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini

dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya

merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja, selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja

sebagai berikut:

Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode

1. 91≤ 100 Sangat Baik 2. 76 ≤ 90 Tinggi 3. 66 ≤ 75 Sedang 4. 51 ≤ 65 Rendah 5. ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber :Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Hasil pengukuran indikator kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo

Tahun Anggaran 2016 disajikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2Capaian Kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016


NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJASATUAN TARGET

REALISASI

PERSENTASE

KRITERIA / KODE

1. Meningkatnya peserta KB aktif

Cakupan peserta KB aktif

% 79,94 79,32 99,22

2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga


% 46,83 55,98 119,53

Capaian perempuan bekerja di sektor publik

% 7,22 7,53 104,29

3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa

Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa

% 60,81 71,86 118,17

4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

% 83,78 82,17 98,08

Dari tabel 3.2, terdapat empat sasaran starategis dengan lima indikator

sasaran strategis di BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan

klasifikasi dalam Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian seluruh indikator

kinerja sasaran strategis dalam klasifikasi sangat baik, yaitu:

1. Indikator Cakupan peserta KB Aktif dengan realisasi 99,22 % kurang dari

target;

2. Indikator Cakupan pembinaan keluarga sejahtera dengan realisasi 119,53

% melebihi target;

3. Indikator Cakupan perempuan bekerja di sektor publik dengan realisasi

sebesar 104,29 % melebihi target;

4. Indikator Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa dengan

realisasi sebesar 118,17 % melebihi target;


5. Indikator Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan

ekonomi desa dengan realisasi sebesar 98,08 % kurang dari target.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja BPMPDPKB Kabupaten

Kulon Progo menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut.

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Peserta KB AktifTolak ukur capaian sasaran ke-1 (Meningkatnya Peserta KB Aktif)

mempunyai satu indikator kinerja yaitu cakupan peserta KB Aktif.

Tabel 3.3 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2016

No. IndikatorCapaian

2015

2016 Target akhir

Renstra (2016)

Capaian s/d 2016 terhadap 2016 (%)

TargetRealisas

i%

Realisasi

1. Cakupan Peserta KB Aktif

79,06% 79,94%

79,32% 99,22% 79,94% 99,22%

Capaian kinerja 2016 untuk indikator cakupan peserta KB aktif

menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (99,22%). Kondisi ini juga

telah menyumbang sebanyak 99,22% dari target pada akhir RPJMD.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 2015, terjadi kenaikan

sebesar 0,26%, Meskipun mengalami kenaikan tetapi belum memenuhi

target, belum terpenuhinya target ini disebabkan karena peningkatan drop

out peserta KB karena menopause, peserta KB ingin menambah anak lagi

anak yang kedua, dan bukan peserta KB (Unmet need). Capaian kinerja

tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa Peningkatan

Pelayanan KB, Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB, Penyediaan

sarana dan prasarana KB dan Advokasi dan KIE kepesertaan KB dan

KRR.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan


Permasalahan yang dihadapi secara umum urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera saat ini adalah :

a) Peran laki laki dalam keikutsertaan KB masih merupakan isu

kesenjangan gender, sehingga upaya untuk meningkatkan jumlah

peserta KB pria masih perlu dioptimalkan.

b) Peran dan fungsi keluarga makin menurun, sehingga ketahanan

keluarga melemah.

c) Permasalahan remaja makin meningkat dan semakin kompleks.

b. Solusi

a) Meningkatkan KIE dan Advokasi Program KKBPK pada masyarakat

antara lain KIE berbasis komunitas.

b) Meningkatkan pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera serta

pemberdayaan keluarga melalui kegiatan UPPKS dan Kelompok

Asuh Keluarga Binangun (KAKB) agar dapat meningkatkan

pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

c) Mengoptimalkankan kegiatan PIK remaja baik jalur sekolah maupun

masyarakat dan Bina Keluarga Remaja untuk mencegah terjadinya

kenakalan remaja dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang

perilaku seks yang benar.

3.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Tolok ukur capaian sasaran ke-2 (Meningkatkan Kesejahteraan

Keluarga) mempunyai dua indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan

Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik.

Tabel 3.4


Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik

No.

IndikatorCapaian

2015

2016 Target akhir

Renstra (2016)


Target Realisasi%

Realisasi

1. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera

50,83% 46,83%

55,98 119,53 46,83% 119,53%

2. Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik

7,21% 7,22% 7,53 104,29 7,22% 104,29

Capaian kinerja 2016 untuk indikator cakupan pembinaan keluarga sejahtera

menunjukkan klasifikasi kinerja sangat baik (119,53%). Apabila dibandingkan

dengan capaian kinerja Tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar 5,15% Capaian

yang meningkat di Tahun 2016 di dukung oleh adanya program pembinaan

KAKB dan pembinaan kelompok UPPKS

Capaian kinerja 2016 untuk indikator capaian perempuan bekerja di sektor

publik menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (104,29%). Apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar

0,32%. Capaian kinerja Tahun 2016 ini menyumbang sebanyak 104,29% dari

target akhir RPJMD (2016).


a. Permasalahan

a) Partisipasi perempuan di sektor publik semakin bagus, meskipun

penyebarannya belum merata di setiap pelosok desa.

b) Masih terdapat pengelolaan kelompok ekonomi produktif baik melalui

UPPKS maupun KAKB yang kurang baik, sehingga kegiatan kelompok

kurang dapat berkembang;

b. Solusi

a) Masih perlu ditingkatkan sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat

dan penguatan jejaring Pengarusutamaan Gender.

b) Perlunya pembinaan dan pelatihan pengelolaan kelompok ekonomi

produktif agar dapat mengembangkan usahanya.

3.2.3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa


Tolok ukur capaian sasaran ke-3 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Pemerintahan Desa) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Capaian

peningkatan pelayanan pemerintah desa.

Tabel 3.5 Capaian Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa

No. IndikatorCapaian 2015

2016 Target akhir

Renstra (2016)


TargetRealisa

si%

Realisasi

1. Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa

67,40% 60,81 71,86% 118,17% 60.81% 118,17%

Capaian 2016 sesuai data dasar RPJMD 2011-2016

Capaian kinerja 2016 untuk indikator capaian peningkatan pelayanan

pemerintah desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik

(118,17%). Capaian kinerja tahun 2016 ini menyumbang sebanyak

(118,17%) dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar 4,46%. Kenaikan

tersebut karena adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk

menindaklanjuti UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa agar aparatur

pemerintah desa siap untuk mengimplementasikan sesuai aturan

perundangan. Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program

kegiatan berupa; pembinaan tata pemerintahan desa, pembinaan

pengelolaan keuangan desa, penyusunan dan sosialisasi produk hukum

tentang desa, pendampingan pemilihan kepala desa dan pengisian

aparatur pemerintahan Desa, Pembinaan peningkatan pendapatan desa,

Fasilitasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan Pendampingan

Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


a. Permasalahan

Perubahan regulasi tentang desa menuntut kesiapan aparatur

pemerintahan desa untuk mengimplementasikan sesuai peraturan

perundang-undangan yang ada. Namun kualitas SDM aparatur

pemerintah desa sangat beragam dan kurang memadai.


b. Solusi

Meningkatkan pendidikan dan bimbingan teknis bagi aparatur

pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan perubahan regulasi yang

baru serta pendampingan permasalahan penyelenggaraan

pemerintahan desa.

3.2.4. Sasaran Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa Tolak ukur capaian sasaran ke-4 (Meningkatnya Penguatan

Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa) mempunyai satu

indikator kinerja yaitu Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan

dan Ekonomi Desa.

Tabel 3.6Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan

Ekonomi Desa

No.

IndikatorCapaian 2015

2016 Target akhir

Renstra (2016)


Target Realisasi%

Realisasi

1. Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

74,99% 83,78%

82,17% 98,08% 83,78% 98,08%

Capaian 2016 sesuai data dasar RPJMD 2011-2016

Capaian kinerja 2016 untuk indikator capaian penguatan kelembagaan

kemasyarakatan dan ekonomi desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang

sangat baik (98,08%). Capaian kinerja tahun 2016 ini menyumbang

sebanyak 98,08% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan

dengan Capaian kinerja tahun 2015, terjadi peningkatan 7,18%, Capaian

kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaaan,

Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, BBGRM,

Lomba Desa, TMMD, Gelar TTG, Pendampingan Infrastruktur permukiman

dan Penyusunan Profil Desa.



a. Permasalahan

a) Berlakunya UU No 6 tentang Desa juga terkait dengan perubahan

fungsi lembaga kemasyarakatan desa yang sangat mendasar dan

belum ada penjelasannya dalam PP maupun Permendagrinya

sehingga belum dapat diimplementasikan di lembaga

kemasyarakatan.

b) Lembaga ekonomi desa belum berkembang dengan baik karena

lemahnya pengelolaan lembaga.

b. Solusi

a) Fungsi lembaga masyarakat disesuaikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b) Perlu pembinaan atas lembaga ekonomi desa baik dari

organisasinya maupun dari pengelolaan lembaganya.

3.3. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya

3.3.1. Akuntabilitas Anggaran Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan

tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

tahun 2016 sebesar Rp. 12.351.591.507,- yang terdiri dari belanja

tidak langsung sebesar Rp. 6.390.235.137,- atau 51,74% dan

belanja langsung sebesar Rp. 5.961.356.370,- atau 48,26%.

Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2016

sebesar Rp. 7.118.320.570,- dari total anggaran Rp. 7.447.633.312

atau sebesar 95,57 % yang dialokasikan. Realisasi anggaran

belanja langsung pendukung sebesar Rp. 2.646.009.010,- Dari Rp.

2.543.675.117,- atau 104,023 % dan realisasi Total belanja utama

sebesar 4.472.311.560,- dari Rp. 4.903.958.195,- Jika dilihat dari

realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kesejahteraan

keluarga 99,58 %, Utamanya untuk Pembinaan Kelompok Bina

Keluarga Sejahtera (BKS), Pembinaan Kelompok UPPKS dan

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Sedangkan

realisasi anggaran terendah pada cakupan penguatan


kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa sebesar 65,54%,

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2016 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut ini :


No Sasaran Indikator KinerjaKinerja Anggaran

Target Capaian Realisasi Anggaran Realisasi Realisasi


Cakupan peserta KB Aktif 79,94 79,32 99,22 930.783.525 891.336.787 95,76 %

2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Cakupan Pembinaan keluarga Sejahtera

46,83 55,98 119,53 191.502.845 190.711.125 99,58 %

Cakupan Perempuan bekerja di sektor publik

7,22 7,53 104.29 987.558.600 966.087.426 97,76 %

3 Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa

Cakupan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa

60,81 71,86 118,17 2.093.037.325 1.964.591.825 93,86 %


Cakupan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

83,78 82,17 98,08 701.075.900 459.554.397 65,54 %

Total Belanja Utama 4.903.958.195 4.472.311.560 91,19 %

Belanja Langsung Pendukung 2.543.675.117 2.646.009.010 104,023 %

Total Belanja Langsung 7.447.633.312 7.118.320.570 95,57 %Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Tahun 2016

LAKIP BPMPDPKB 2016 22

3.1.1. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPMPDPKB Kabupaten Kulon

Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 95 orang yang terinci

berdasarkan kriteria yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Data Pegawai BPMPDPKB Kulon Progo Menurut

Jumlah Kebutuhan Pegawai Tahun 2016

No Struktur OrganisasiJumlah

Kebutuhan Pegawai

Jumlah Yang Terisi

Kekuangan

1 Kepala 1 1 -

2 Sekretariat 20 15 5

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 14 7 7

4 Bidang Pemerintahan Desa 19 13 6

5 Bidang Pemberdayaan Perempuan 8 6 2

6 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 23 11 12

7 PKB 54 42 12

Jumlah 139 95 44 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKP

Tabel 3.9

Komposisi Pegawai BPMPDPKP Kabupaten Kulon Progo

Per Bidang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016


No Struktur Organisasi SLTP SLTAD3/

AKTAS1 S2 Juml

ah

1 Kepala - - - - 1 1

2 Sekretariat - 4 3 6 2 15

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1 - 5 1 7

4 Bidang Pemerintahan Desa - 3 1 7 2 13

5 Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1 1 3 1 6

6 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 2 - 8 1 11

7 PKB - 14 2 25 1 42

Jumlah - 25 7 54 9 95

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB

Keadaan SDM yang dimiliki BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tersebut dari segi

kuantitas, formasi yang diperlukan sebanyak 139 personil baru terisi 95 personil, sehingga

masih terdapat kekurangan sebanyak 44 personil. Dengan personil yang terbatas dengan

sejumlah kegiatan yang ada untuk melaksanakan kegiatan dilakukan dengan koordinasi

dan optimalisasi waktu yang tersedia. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas aparatur

yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dinas.

3.1.2. Akuntabilitas Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPPKA memiliki

sarana prasarana pendukung sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Data Sarana dan Prasarana BPMPDPKB Kab. Kulon Progo 2016

No Jumlah Asset2015 2016

Jumlah (unit)

Kondisi baik % Jumlah

(unit)Kondisi

baik %

1 Alat alat angkutan 83 83 100 83 83 100

2 Alat – alat kantor dan rumah tangga 1.305 1.305 99 1.305 1.305 100

3 Alat - alat studio dan komunikasi 23 23 100 23 23 100

4 Alat-alat kedokteran 513 513 100 513 513 100

5 Alat-alat laboratorium 14 14 100 14 14 100

6 Bangunan Gedung 13 17 100 17 17 100

7 Buku Perpustakaan 67 67 100 67 67 100

Jumlah 2.018 2.022 99,9 2.022 2.022 100 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban publik atas hasil

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran urusan yang diampu oleh


BAB IVP E N U T U P

BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Selain itu LKjIP ini merupakan perwujudan jajaran

BPMPDPKB dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang trasnparan dan akuntabel.

Secara umum sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Tahun 2016 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dengan sangat baik. Hal

ini dicapai dengan memafaatkan segala sumber daya yang ada, serta kerja keras seluruh

jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Permpuan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kulon Progo.

Hormat kami Kepala BPMPDPKB

Kabupaten Kulon Progo

Dra. SRI UTAMI, M.Hum NIP. 19670221 199403 2 004


Lampiran BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPDPKB KABUPATEN KULONPROGO

PERDA NO :12 tahun 2012


KEPALA BADAN

SEKRETRARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG KELUARGA BERENCANADAN KELUARGA

SEJAHTERA

BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Sub Bid Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB

Sub Bid Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kespro

Sub Bid Pembinaan Ketahanan Keluarga

Sub Bid Pengembangan Peran Serta dan Keswadayaan Masyarakat

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

PKB

Sub Bid Penguatan Pengarusutamaan Gender

Perlindungan Perempuan dan Anak

Sub Bid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Sub Bid Kekayaan Desa

Sub Bid Tata Pemerintahan

Sub Bid Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Sub Bid Keuangan dan Pendapatan Desa

pemberdayaan.kulonprogokab.go.id · web viewkata pengantarkata pengantarpuji syukur kami panjatkan...

Documents