administrasi pemerintah - kementerian … · web viewdalam rangka penegasan bidang tugas dan...

ADMINISTRASI PEMERINTAH

B A B XX

ADMINISTRASI PEMERINTAII

A. PENDAHULUAN

Usaha penyempurnaan Administrasi Pemerintah secara teratur dan bertahap dan terus-menerus semenjak tahun 1966 dan selama Repelita I, telah dilanjutkan dalam tahun pertama (1974/75) Repelita II.

Sasaran dari kegiatan di bidang penyempurnaan Adminis-trasi Pemerintah dalam tahun pertama Repelita I I ditujukan kepada penyempurnaan sarana administrasi dalam rangka me-ningkatkan kemampuan aparatur untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Hal ini adalah pen-ting karena tuntutan di bidang administrasi pemerintah dalam Repelita II adalah jauh lebih besar dari pada apa yang diha-dapi pada masa Repelita I sebagai akibat meningkatnya pem-bangunan.

Dalam hubungan ini maka pada tahun pertama pelaksa-naan Repelita II dilakukan peningkatan usaha-usaha yang di-tujukan kepada penyempurnaan segi-segi kelembagaan, prose-dur kerja, kepegawaian serta sarana dan fasilitas kerja, baik pada aparatur Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen, aparatur perekonomian negara maupun aparatur pemerintahan di daerah.

Penyempurnaan administrasi untuk sektor-sektor tertentu yang memperoleh prioritas seperti misalnya perbaikan admi-nistrasi dalam pengadaan pangan, pembangunan perumahan, perbaikan gizi rakyat, pembangunan prasarana, pembinaan lembaga-lembaga keuangan, dan lain-lain termasuk pula dalam ruang lingkup kegiatan dalam tahun pertama pelaksanaan Repelita II.

781

Di dalam rangka penyempurnaan administrasi pemerintah diusahakan pula perbaikan di bidang sistim pembiayaan pem-bangunan. Hal ini disebabkan oleh karena pembangunan akan dapat lebih berhasil dengan adanya mobilisasi serta penggu-naan dana-dana pembangunan secara efektif. Perbaikan sistim administrasi dan pembiayaan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus meliputi perencanaan program dan pro-yek, pengkaitan perencanaan dan penyusunan anggaran, pro-sedur pelaksanaan anggaran, laporan pelaksanaan dan penga-wasan proyek-proyek pembangunan.

B. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DALAM REPELITA I

Selama Repelita I sudah banyak usaha-usaha yang dilaku-kan di bidang penyempurnaan administrasi pemerintah dan telah menampakkan hasil-hasilnya pula. Usaha-usaha itu men-cakup antara lain penertiban dan penyempurnaan organisasi Pemerintah Pusat, hubungan kerja antar lembaga, organisasi Pemerintah Daerah, administrasi kepegawaian, perusahaan negara, administrasi pengawasan, administrasi keuangan serta sistim administrasi perencanaan dan pelaksanaan pemba-ngunan.

Dalam bidang organisasi Pemerintah Pusat telah diada-kan perumusan yang lebih tegas dan jelas tentang tugas pokok dan fungsi departemen-departemen serta penertiban dalam struktur organisasinya. Di samping itu juga telah dilakukan penyederhanaan berbagai lembaga pemerintah lainnya serta peningkatan efistensi kerjanya.

Pada tahun terakhir Repelita I telah disusun perbaikan tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi departemen-depar-temen yang dengan demikian diharapkan akan lebih mening-katkan kemampuan kerja departemen-departemen dalam rangka pelaksanaan Repelita II dengan permasalahannya yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari pada Repelita I.

782

Usaha-usaha perbaikan dalam hubungan kerja, baik hu-bungan kerja antar lembaga maupun hubungan kerja dalam lembaga itu sendiri telah menghasilkan adanya pola-pola dan praktek-praktek hubungan kerja yang lebih mantap, baik dalam aparatur Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Daerah, mau-pun antara aparatur Pemerintah Pusat dengan aparatur Peme-rintah Daerah. Bidang hubungan kerja ini merupakan bidang yang cukup penting oleh karena dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya program-program pembangunan seringkali melibatkan beberapa lembaga pemerintah. Hal ini terutama banyak terjadi dalam pelaksanaan program-program pembangunan, seperti program keluarga berencana, program peningkatan produksi pangan, program penanaman modal, tata penyelenggaraan administrasi pembiayaan pembangunan, administrasi bantuan luar negeri, tata penyelenggaraan perdagangan luar negeri khususnya untuk meningkatkan ekspor, dan lain sebagainya.

Mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dikeluarkan berbagai pedoman dan petunjuk agar se-gala kegiatan yang terjadi di daerah dapat dilaksanakan de-ngan lebih baik. Sebagai dasar dan pengarahan yang lebih mantap sesuai dengan keadaan dalam pengembangan pelak-sanaan otonomi daerah, sertatantra dan dekonsentrasi, maka dalam tahun terakhir Repelita I, telah diundangkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang No. 18 tahun 1965 yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pe-laksanaan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan ketentu-an-ketentuan yang baru itu diharapkan agar dapat dijamin keserasian antara pelaksanaan desentralisasi (otonomi), serta-tantra, dan dekonsentrasi. Hal ini dibarengi pula dengan ber-bagai usaha penyusunan administrasi keuangan daerah.

Dalam bidang kepegawaian telah pula dilakukan usaha-usaha perbaikan secara terus-menerus. Usaha-usaha tersebut antara lain berupa peningkatan penerimaan gaji pegawai ne-

783

geri secara bertahap yang dilakukan setiap tahun. Kecuali itu tambahan gaji (tunjangan kerja) diberikan atas dasar gaji pokok. Juga diadakan penyempurnaan dalam sistim dan pro-sedur pensiun sehingga keputusan serta pelaksanaan pemba-yaran pensiun berjalan dengan lebih mudah dan lebih lancar.

Salah satu usaha yang penting pula dalam perbaikan bidang kepegawaian ini ialah diselenggarakannya pendaftaran ulang pegawai negeri sipil pada bulan Maret 1974. Dari hasil pendaftaran ulang (tersebut telah diperoleh data yang lengkap dan dapat lebih dipercaya mengenai pegawai negeri sipil. Data tersebut sangat penting artinya sebagai dasar bagi perencanaan dan pembinaan pegawai negeri sipil pada waktu yang akan datang.

Penertiban dan perbaikan terhadap badan-badan usaha ne-gara telah dilakukan dengan mengadakan penyederhanaan jumlah dan bentuknya. Dalam usaha penertiban perusahaan-perusahaan negara itu Pemerintah berpegang pada prinsip deetatisme dan demokrasi ekonomi. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 9 tahun 1969 telah banyak perusahaan-per-usahaan negara yang dialihkan bentuknya ke dalam salah satu bentuk badan usaha negara yang baru yaitu : Perjan, Perum, atau Persero. Di samping itu diusahakan supaya Perusahaanperusahaan Negara dapat bekerja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

Kecuali itu mulai pula dilakukan langkah-langkah pem-binaan berbagai lembaga-lembaga keuangan serta Pasar Uang dan Modal untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan investasi yang produktif.

Di bidang pengawasan telah dilakukan dan ditingkatkan penertibannya, baik dalam segi organisasi aparatur pengawasan itu, maupun dalam segi sistim dan prosedur pelaksanaan pengawasannya. Untuk lebih memantapkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan antara lain

784

Wakil Presiden melaksanakan pengawasan tersebut dengan bantuan Departemen-

departemen, dalam hal ini Para Inspektur Jenderal. Di sam-ping itu telah diangkat 3 orang Inspektur Jenderal Pemba-ngunan yang dberi tugas mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Usaha-usaha penyempurnaan dalam bidang administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah dilakukan secara terus-menerus, terutama penyempurnaan perencanaan program-program dan proyek dalam rencana tahunan. Sebagai hasil dari penyempurnaan itu maka tinjauan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan dan perkiraan sumber-sumber pem-biayaan dapat diselesaikan pada waktunya. Selanjutnya atas dasar perkiraan itu dapat disusun rencana anggaran pendapat-an dan belanja negara sebagai pencerminan utama dari ren-cana tahunan. Dalam hubungan ini terus-menerus diadakan usaha peningkatan kemampuan unit-unit perencanaan depar-temen dan unit-unit perencanaan Daerah serta hubungan kerja antar aparatur dalam bidang perencanaan. Di samping itu di dalam administrasi pelaksanaan pembangunan telah pula di-lakukan penyempurnaan sistim pembiayaan pembangunan dan pengawasan keuangan negara. Hal itu antara lain dituangkan dalam prosedur pelaksanaan anggaran yang ditetapkan tiap tahun.

C. KEBIJAKSANAAN DAN SASARAN PENYEMPURNA- AN ADMINISTRASI PEMERINTAHTata penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan

peranan pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan de-wasa ini yang mempunyai prioritas di bidang ekonomi, penye-lenggaraannya bersendikan demokrasi ekonomi. Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang menggairahkan perkembangan dunia usaha dengan tetap berorientasi kepada kepentingan rak-

785

yat. Dalam menjalankan peranannya di bidang ekonomi yang lebih menekankan kepada pengarahan dan dorongan kegiatan ekonomi, Pemerintah sebanyak mungkin mengurangi pengu-asaan serta pengurusan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi ter-sebut. Karena itu administrasi Pemerintah perlu disempurnakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, usaha penyem-purnaan Administrasi Pemerintah ditujukan agar tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan tetapi juga mampu melaksanakan tugas pembangunan yaitu dalam arti menyusun rencana, program serta pengendalian daripada pelaksanaan pembangunan itu secara baik. Hal ini baik mengenai rencana lima tahun maupun terutama dalam pelaksanaan rencana tahunan.

Penyempurnaan aparatur pemerintah ditujukan supaya benar-benar menjadi alat yang berwibawa, kuat, stabil, efektif, efisien, dan bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada ne-gara dan pemerintah. Aparatur tersebut diisi oleh tenaga-te-naga ahli dan mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara dam rakyat. Yang terakhir ini juga berarti mengembangkan terus sistim karier yang didasarkan atas sistim prestasi kerja yaitu orientasi kepada penghargaan prestasi kerja.

Sasaran-sasaran dalam usaha penyempurnaan administrasi pemerintah dalam Repelita II adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi dan hubungan kerja

Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

2. Meningkatkan daya-guna dan hasil-guna seluruh aparatur negara dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan orientasi pelayanan kepada ma-syarakat.

3. Mengusahakan keserasian antara pelaksanaan dekonsen-trasi, sertatantra, dan swatantra di Daerah.

786

4. Meningkatkan keserasian hubungan kerja antar lembaga terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sektoral serta program-program yang sifatnya antar sektor yang melibatkan berbagai de-partemen/lembaga serta khususnya yang merupakan pro-ritas.

5. Meningkatkan pengawasan pembangunan dengan tetap mengusahakan adanya keluwesan dalam pelaksanaan.

6. Meningkatkan produktivitas kerja, iklim kegairahan kerja untuk menegakkan disiplin kerja di bidang kepegawaian dalam rangka pembinaan sistim karier pegawai negeri sipil.

7. Membina dan menyempurnakan badan-badan usaha eko-nomi, lembaga-lembaga keuangan dalam rangka pembinaan dunia usaha.

8. Menyempurnakan administrasi pelaksanaan pembangunan yang meliputi perencanaan operasionil pembangunan, usa-ha-usaha mobilisasi sumber-sumber pembiayaan, program perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek, sistim ang-garan dan pembiayaan pembangunan, masalah-masalah management dalam pelaksanaan rencana tahunan.

D. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN DAN HASIL PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH TAHUN 1974/75

1. Aparatur pemerintaha. Lembaga-lembaga Negara Tertinggi/Tinggi Negara

Dengan kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Ne-gara dan Presiden, DPR, BPK serta Mahkamah Agung masing-masing selaku Lembaga Tinggi Negara sesuai dengan kemur- nian Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan tersusunnya hu-bungan kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara sebagaimana telah dituangkan dalam

787511120

Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 maka telah dapat diletak-kan landasan hubungan kerjasama yang serasi antara Lembaga-lembaga tersebut dalam peningkatan pelaksanaan fungsinya masing-masing pada tahun pertama Repelita II.

Dalam tahun 1974/75 telah diadakan penyempurnaan orga-nisasi serta personalia dari Lembaga-lembaga negara tersebut, termasuk sekretariatnya, untuk memungkinkan peningkatan pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Dalam pada itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1974 tentang tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara, sejak 1 Januari 1975 kepada Ketua, Wakil Ke-tua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Ke-tua Muda Mahkamah Agung telah diberikan tunjangan kerja 900% dari gaji/gaji kehormatan di atas penghasilan yang ber-hak diterimanya berdasar Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1974 tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan Ketua/ Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Ketentuan tunjangan kerja ini berlaku juga untuk Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri.

b. Administrasi dan aparatur pemerintah tingkat pusatPerubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang admi-

nistrasi dan aparatur tingkat pusat dalam tahun 1974/75 adalah dituangkannya Pokok-pokok organisasi Departemen dan Su-sunan Organisasi Departemen, masing-masing dalam Keputus-an Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974 sebagai penyempurnaan terhadap Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 15/ U/Kep/8/1966 dan No. 75/U/Kep/11/1966. Penataan kembali satuan-satuan organisasi di lingkungan Pemerintah tersebut ditujukan untuk mempertegas sistim organisasi berdasar jalur dan staf serta mempertegas rumusan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi serta tata-kerja masing-masing unit berdasar azas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk kesatuan gerak yang serasi antar unit yang ada, di samping juga mempertegas azas fungsionalisasi dan azas membagi habis tugas satuan organisasi.

788

Selanjutnya melalui koordinasi dan pembahasan bersama antara Departemen dan Menpan telah diusahakan penyempur-naan berbagai organisasi Departemen sesuai dengan prinsip jalur dan staf yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pimpin-an, pembantu pimpinan termasuk pengawasan, dan unsur pe-laksana sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974. Dengan dirumuskannya tugas pokok serta fungsi, susunan organisasi, hubungan kerja, admi-nistrasi kepegawaian, administrasi perencanaan dan pelaksa-naan, administrasi keuangan dan materiil, perwakilan di dae-rah serta perwakilan di luar negeri dari tiap Departemen yang lebih jelas, diharapkan tiap Departemen benar-benar merupa-kan alat yang efektif dan efisien. Dan dengan diperjelasnya tanggungjawab masing-masing Departemen dihindarkan terja-dinya kesimpang-siuran dalam tugas dan tanggungjawab ma-sing-masing Departemen.

Di samping penyempurnaan terhadap organisasi Departe-men, pada dewasa ini sedang dilakukan pula penelitian menge-nai Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen untuk me-lengkapi penyempurnaan administrasi dan aparatur pemerin-tah di tingkat pusat. Dalam pada itu selama tahun 1974/75 telah disempurnakan fungsi dan kedudukan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1974 dan Arsip Nasional dengan Keputusan Pre-siden No. 26 tahun 1974.

Dalam rangka membantu memecahkan masalah kebutuh-an akan perumahan, maka dengan Keputusan Presiden No. 35 tahun 1974 telah dibentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan tersebut berfungsi membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan dan petunjuk-pe-tunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan perumahan serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksa-naan dan penyelenggaraannya oleh Departemen/Lembaga Pe-merintah Non Departemen.

789

Dalam pada itu telah diadakan pula peninjauan kembali mengenai kedudukan dan tugas Dewan Telekomunikasi. Dengan Keputusan Presiden No. 10 tahun 1975 maka ditetapkan pem-baharuan Dewan Telekomunikasi yang diketuai oleh Menteri Perhubungan. Dewan Telekomunikasi bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal yang berhu-bungan dengan penggunaan telekomunikasi dilihat dari segi pengamanan dan pelaksanaan pembangunan dalam arti yang luas.

Di samping itu dewasa telah diambil langkah-langkah untuk menyempurnakan lembaga Sekretariat Dewan Pertahan-an Keamanan Nasional.

c. Penyempurnaan tata hubungan kerja antar lembagaPenyempurnaan tata hubungan kerja antara berbagai ba-

dan/lembaga pemerintah yang telah dilakukan sejak tahun 1966 antara lain meliputi pelaksanaan program-program ke-luarga berencana, peningkatan produksi dan pengadaan pangan, tata penyelenggaraan administrasi pelabuhan, penyelenggaraan administrasi pembiayaan pembangunan, administrasi bantuan luar negeri, tata penyelenggaraan perdagangan luar negeri khususnya untuk meningkatkan ekspor dan lain-lain.

Pada tahun pertama pelaksanaan Repelita II, dalam bidang ini terasa terselenggaranya praktek-praktek hubungan kerja yang lebih mantap, baik mengenai aparatur di tingkat pusat, aparatur di tingkat daerah maupun antara aparatur tingkat pusat dan tingkat daerah.

Keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 tentang pengang-katan Inspektur Jenderal Pembangunan, demikian pula Instruk- si Presiden No. 8 tahun 1974 tentang tatacara pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan merupakan pe-nyempurnaan tata hubungan kerja yang di bidang pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai badan/lembaga pemerintah. Untuk menciptakan koordinasi yang sebaik-baik-

790

nya dalam pelaksanaan pengawasan, maka telah pula diadakan rapat-rapat koordinasi di antara semua aparat pengawasan tingkat Pusat yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Dengan keje-lasan fungsi serta dengan koordinasi yang baik maka akan dapat dilakukan pengawasan yang efektif dan efisien.

Sementara itu dengan Inpres No. 14 tahun 1974 telah pula diletakkan landasan bagi penyelenggaraan usaha-usaha per-baikan, gizi rakyat secara terkoordinir. Tujuan daripada usaha-usaha tersebut ialah lebih menganeka-ragamkan jenis dan me-ningkatkan mutu gizi makanan rakyat, baik kwalitas maupun kwantitas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan usaha tersebut diselesaikan dalam suatu rapat koordinasi yang dipim-pin oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat.

Dengan terbentuknya Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden No. 29 tahun 1974, maka dapat ditingkatkan koordinasi fungsionil, operasionil dan hubungan kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan. Koperasi dengan Departemen-departemen/ instansi-instansi lain, baik di Pusat maupun di Daerah, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program pembangunan di daerah transmigrasi. Badan tersebut diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan beranggotakan wakil-wakil dart berbagai departemen dan instansi. Di samping Badan Pengembangan yang ada di Pusat maka di tiap propinsi dibentuk pula Badan Pembina Pembangunan Daerah Trans-migrasi yang diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah, sedangkan di tiap kabupaten dibentuk Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi yang diketuai oleh Bupati/Kepala Daerah.

Dalam rangka penegasan bidang tugas dan tanggung jawab fungsionil pembinaan pendidikan dan latihan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, maka telah dibentuk Team Koordinaasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan dengan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974. Team bertugas antara lain mengambil langkah-langkah yang

791

perlu kearah terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah terse-but di atas, dengan cara mengadakan konsultasi dan kerjasama mengenai rencana serta mengambil langkah-langkah mengenai anggaran bagi pendidikan dan latihan dalam lingkungan Depar-temen/Lembaga Pemerintah masing-masing.

Berbagai penyempurnaan tata hubungan kerja juga terli-hat dalam bentuk Surat-surat Keputusan Bersama mengenai pedoman pelaksanaan pembangunan untuk berbagai bentuk bantuan-bantuan kepada daerah.d. Administrasi dan aparatur pemerintah tingkat Daerah

Mekanisme yang memungkinkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan yang semuanya pada akhirnya ter-sebar di daerah-daerah, secara formil telah mendapatkan wa-dah dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1965. Sebagai tindak lanjutnya, dewasa ini sedang disiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam keadaan di mana kemampuan keuangan Daerah ma-sih lemah dan terbatas maka dalam rangka penciptaan kese-imbangan pembangunan antar Daerah sebagai usaha perataan pemanfaatan hasil pembangunan, telah ditetapkan pemberian bantuan pembangunan khusus yang dituangkan melalui Pro-gram Bantuan Inpres Daerah Tingkat I, Program Bantuan In-pres Daerah Tingkat II, Program Bantuan Desa, Program Ban-tuan Inpres Sekolah Dasar, Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan sebagainya.

Keputusan Presiden No. 15 tahun 1974 tentang Pemben-tukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dimaksudkan untuk lebih mengembangkan kemampuan peren-canaan pembangunan daerah sejalan dan serasi dengan pem-bangunan nasional. Dengan terbentuknya Bappeda tersebut yang susunan dan tata kerjanya berdasarkan Keputusan Men-teri Dalam Negeri No. 142 tahun 1974, maka Gubernur Kepala Daerah akan memiliki aparat yang baik di bidang perencanaan. Sedangkan instansi vertikal maupun dinas otonom yang ada

792

di daerah sebagai aparatur peIaksana dan Inspektorat Daerah sebagai aparatur pengawasan diharapkan akan mampu me-laksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam tugas pem-bangunan di daerah secara lebih mantap.

Dengan adanya lembaga BAPPEDA maka dapat disusun rencana pembangunan daerah yang kemudian dituangkan da-lam APBD serta program-program bantuan Inpres yang pelak-sanaannya dipercayakan kepada Daerah. Daerah diharapkan akan terangsang untuk meningkatkan kemampuannya baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan.

Dalam pada itu untuk meningkatkan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyelenggaraan keuangan daerah telah diadakan pengaturan kembali mengenai pengurusan per-tanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 dan tentang cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD dengan Peraturan Peme-rintah No. 6 tahun 1975.

Dalam rangka usaha pembangunan daerah pedesaan dan peningkatan perlembagaan desa dewasa ini sedang disusun Ran- cangan Undang-undang Desa, sedangkan sementara ini Peme-rintah, c.q. Departemen Dalam Negeri dengan bantuan dari berbagai departemen dan instansi lainnya sedang mengambil langkah-langkah untuk peningkatan koordinasi dalam pemba-ngunan pedesaan dan untuk pembinaan Lembaga Sosial Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dan saluran komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintah.f. Lembaga lembaga ekonomi/keuangan dan perusahaan pe-

rusahaan negaraTujuan penyempurnaan badan-badan usaha ekonomi

negara yang dipisahkan sebagai modal perusahaan. Sedangkan pembinaan lembaga-lembaga keuangan negara diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan dunia usaha, terutama pembinaan pengusaha-pengusaha golungan ekonomi lemah secara mantap.

793

Usaha penyempurnaan badan-badan usaha negara yang telah dimulai sejak tahun 1967, diteruskan dalam Repelita II. Usaha-usaha tersebut meliputi penanganan masalah-masalah management, likwiditas, solvabilitas, rentabilitas, bonafiditas, dan arah investasi.

Dalam rangka membantu memecahkan masalah kebutuhan akan perumahan telah dibentuk Perum Pembangunan Peru-mahan Nasional dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1974. Perum tersebut bertugas merencanakan dan melaksana-kan pengadaan perumahan dan prasarana lingkungan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Repelita II.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan efisiensi perusa-haan negara maka telah dibentuk Perum Angkasa Pura dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1974 dan Perum Survai Udara Penas dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1974.

Sampai pada tanggal 1 Juni 1974 jumlah Perusahaan Negara yang berstatus Persero berjumlah 75 buah, yaitu 5 Persero yang beroperasi di sektor jasa keuangan, 21 Persero di sektor jasa umum, 36 Persero di sektor industri, dan 23 Persero di sektor pertanian. Adapun jumlah PT sebelum ber-lakunya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 ada 12 buah.

Perusahaan Negara (PN) yang belum diusulkan/ditentu-kan statusnya menurut Undang-undang No. 9 tahun 1969 berjumlah 19 buah, sedangkan sisa PN yang telah diusulkan untuk dialihkan bentuknya menjadi Persero, tetapi belum dilaksana-kan berjumlah 35 buah.

Perusahaan Negara yang berkedudukan sebagai Perum berjumlah 17 buah dengan parincian 3 Perum bernaung di bawah Departemen Keuangan, 2 Perum di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 5 Perum di bawah De-partemen Perindustrian, 4. Perum di bawah Departemen Per-tanian, 2 Perum di bawah Departemen Perhubungan, dan 1 Perum di bawah Departemen Hankam.

Perusahaan Negara yang berkedudukan sebagai Perjan berjumlah 2 buah, yaitu sebuah di bawah Departemen Ke-uangan dan sebuah lagi di bawah Departemen Perhubungan.

794

Pembinaan dan usaha penyempurnaan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang telah dimulai sejak Repelita I diteruskan dan ditingkatkan dalam tahun pertama Repelita II (1974/75). Langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar pe-ngerahan dana-dana masyarakat dapat terus ditingkatkan dan agar terus ditingkatkan pula kwalitas dan kwantitas pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau lem-baga keuangan yang utama di dalam pelaksanaan kebijaksa-naan moneter pemerintah, telah makin ditingkatkan khususnya dalam, hal pengarahan dan pembinaan terhadap dunia per-bankan. Demikian pula telah disempurnakan sistim pengawas-an dan bimbingan terhadap bank-bank umum, terutama bank-bank umum milik pemerintah.

Mengenai bidang perbankan lainnya, sejak tahun 1974 kepada Bank Tabungan Negara telah ditugaskan untuk mela-kukan fungsi sebagai Bank Hipotik Perumahan (BHP) dalam hubungannya dengan pembentukan Perum Pembangunan Pe-rumahan Nasional serta Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional.

Da1am rangka menciptakan sistim keuangan yang lebih lengkap untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, telah diambil langkah-langkah ke arah terselenggaranya pemben-tukan pasar uang dan modal di Indonesia. Untuk keperluan tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 tahun 1972 tentang pembentukan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Surat keputusan tersebut maka hingga bulan Juni 1974 telah didirikan sejumlah 12 lembaga keuangan non bank yang telah diberi izin oleh Pemerintah. Dari jumlah tersebut, dua buah perusahaan yaitu PT Indonesian Development Finance Company (IDFC) dan PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI) merupakan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pembi-ayaan pembangunan, sedangkan sepuluh buah perusahaan lainnya merupakan lembaga perantara penerbitan dan perda-gangan Surat-surat berharga.

795

g. Penyempurnaan di bidang kepegawaianKebijaksanaan di bidang kepegawaian yang digariskan

dalam Repelita II ditujukan kepada peningkatan pembinaan pegawai negeri sipil atas dasar sistim karier dan sistim pres-tasi kerja dan meliputi antara lain penyempurnaan persyaratan kerja, sistim formasi, promosi, mutasi, jenjang jabatan, kepang-katan, penyempurnaan mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak pegawai, dan sistim penilaian pelaksanaan kerja.

Arah kebijaksanaan tersebut telah lebih dimungkinkan pelaksanaannya dengan telah berlakunya Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai peng-ganti Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

Dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil yang be-rencana dan terarah, Pemerintah secara terus menerus dan bertahap telah mengambil langkah-langkah ;antara lain :(1) perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil,(2) perbaikan penghasilan pensiun,(3) perbaikan formasi dan struktur pegawai,(4) penambahan pegawai dan penyelesaian kepangkatan,(5) penyeragaman sistim pembinaan serta tata usaha, kepe-

waian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan,(6) peningkatan ketrampilan serta produktivitas kerja pega-

wai.Untuk dapat menunjang pelaksanaan penyeragaman sis-

tim pembinaan tersebut serta untuk perencanaan kepegawaian pada umumnya maka dalam bulan Maret 1974 telah diseleng-garakan Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil secara se-rentak dan menyeluruh. Pengolahan hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dapat diselesaikan pada, bulan Maret 1975. Dengan adanya hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tersebut, dewasa ini telah tersedia data kepegawaian yang tepat, lengkap, dan dapat dipercaya yang merupakan dasar bagi penetapan kebijaksanaan pembinaan pe-

796

gawai negeri sipil pada waktu yang akan datang. Dengan ada-nya data kepegawaian yang baik dan lengkap maka penyelesaian urusan kenaikan pangkat, urusan kenaikan gaji, urusan pensiun, urusan mutasi pegawai, dan lain-laimnya dapat diselesaikan dengan lebih lancar. Dengan demikian akan semakin terjamin ketenangan dan kegairahan bekerja pegawai negeri dan pada gilirannya akan mendorong pegawai negeri untuk bekerja dengan lebih produktif, tertib dan teratur sehingga tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih lancar.

Berdasarkan hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Si-pil maka dapatlah diketahui jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil yang disusun menurut 11 unsur-unsur utama, ialah: (a) jumlah dan jenis kelamin, (b) jenis kepegawaian, (c) ke-pangkatan, (d) pendidikan, (e) masa kerja, (f) umur, (g) ke-dudukan, (h) status kepegawaian, (i) lokasi, (j) status perka-winan, (k) keluarga dan (1) status perbantuan.

Gambaran umum tentang jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai terlihat dalam Tabel XX — 1.

Data kepegawaian tersebut sangat berguna bagi Pemerintah bagi penentuan kebijaksanaan kepegawaian selanjutnya, antara lain untuk mengusahakan keserasian antara penyusunan formasi dan anggaran pegawai yang disediakan dalam rangka formasi pegawai tersebut, termasuk penentuan besarnya sub- side anggaran belanja pegawai bagi daerah otonom.

(1) Perbaikan penghasilan pegawai

Dalam rangka perbaikan penghasilan pegawai negeri ter-masuk ABRI sesuai dengan kebutuhan hidup serta dalam rang-ka usaha meningkatkan prestasi kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara, sejak 1 Januari 1975 pegawai negeri diberikan tunjangan kerja sebesar 900% dari gaji pokok. Tunjangan kerja sebesar 900% dari gaji pokok di

797

TABELXX—1KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PER 31 MARET 1975(orang/%)

(a) Jenis kelamin.

No. JENIS KELAMIN JUMLAH %

Jumlah seluruhnya 1.674.871 100

1. P r i a 1.372,282 81,9

2. W a n i t a 302.589 18,1

(b ) Jenis kepegawaian.

No. JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH %


1. Pegawai negeri sipilPusat 1.164.192 69,5

2. Pegawai negeri sipildaerah 362.617 21,7

3. Pegawai PERUM 52.842 3,2

4. Pegawai PN 86.529 5,2

5. Lain — lain 8 .691 0,5

798

(c) Kepangkatan

No. P A N G K A T JUMLAH _ %


1. Golongan I 882.258 52,7

2. Golongan II 681.704 40,7

3. Golongan III 70.292 4,2

4, Golongan IV 6.479 0,4

5, Golongan Iainnya 34.138 2,0

(d) Pendidikan

No., TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %


1 s/d SD 648.540 38,7

2. S L T P 367.389' 21,9

3. S L T A 537.962 32,1

4, Sarjana muda/akademi 79.301 4,7

5, S a r j a n a 41.519 2,5

6. Tidak Jelas 160 0,0

(e) Masa kerja

No . MASA KERJAI

JUMLAH %


1. 0 — 10 tahun 821.480 49,0

2. 11 — 20 tahun 531.732 31,8

3. 21 tahun lebih 198.709 11,9

4. Lain — lain 122.950 7,3

799

( f ) U m u r

No. U M U R JUMLAH %


1 18 — 25 tahun 185.040 11,0

2. 26 — 35 tahun 710.228 42,4

3. 36 — 45 tahun 503.394 30,1

4, 46 — 56 tahun 270.503 16,2

5,57 tahun lebih 5.446 0,3

6. Tidak jelas 260 0,0

(g) Kedudukan

No. KEDUDUKAN JUMLAH %


1 Jabatan pimpinan 219.618 13,1

2.Pekerjaan 848.787 50,7

3. Guru / dosen 548.214 32,7

4, Non aktip 55.026 3,3

5,Anggota DPR-RI/DPRD 2.958 0,2

6. Lain-lain 268 0,0

(h) Status Kepegawaian

No. S T A T U S JUMLAH %


1. Pegawai Negeri Sipil 1.368.711 81,7

2. Calon Pegawai NegeriSipil 306.147 18,3

3. Tidak Jelas StatusKepegawaiannya 13 0,0

800

( i ) L o k a s i

No. KEPULAUAN JUMLAH %


1. Sumatera 308.0461 18,4

2. J a w a 1.048.938 62,6

3. Kalimantan 68.428 4,1

4. Sulawesi 135.561 8,1

5. Nusa Tenggara,Maluku, dan Irian jaya 111.738 6,7

6. Luar Negeri danyang tidak jelas 2.160 0,1

(j) Status Perkawinan

No. STATUS PERKAWINAN JUMLAH %


1, K a w i n 1.429.678 85,4

2. Tidak Kawin 210.807 12,6

3. Duda / Janda 34.386 2,1

801

( k ) Keluarga

No. TANGGUNGAN JUMLAH %

Jumlah Pegawai 1.674.871 100

Jumlah Tanggungan 5.827.376 347,9

1. Tanggungan Isteri 1.139.817 68,1

2, Tanggungan Suami 92.813 5,5

3. Tanggungan Anak 4.594.746 274,3

Catatan : Perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah tanggungan adalah 1.674.871 orang berbanding dengan 5.827.376 orang atau 1 : 3,5.

(l) Perbantuan jumlah pegawai negeri sipil yang diperbantukan/dipekerja-kan kepada Daerah Otonom / Instansi lain.

No. JENIS KELAMIN JUMLAH %

Jumlah seluruhnya 536.047 100

1. P r i a 388.425 72,5

2. W a n i t a 147.622 27,5

802

atas penghasilan yang diterimanya tersebut, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang PG-PS. 1968 dengan ketentuan bahwa penghasilan yang terendah setelah ditambah tunjangan kerja tersebut berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 10.000,—. Dalam Peraturan Pemerintah terse-but selanjutnya ditentukan bahwa untuk penyeragaman dalam pemberian tunjangan dan penyederhanaan tata usaha keuangan negara, tunjangan kerja, tambahan tunjangan kerja, dan tunjangan kerja khusus diintegrasikan menjadi satu macam tunjangan saja.

Pemberian tunjangan kerja sebesar 900% dari gaji pokok tersebut merupakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka memperbaiki penghasilan pegawai yang diusahakan secara ber-tahap sejak tahun 1969 sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

Gambaran perkembangan kenaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1970 s/d 1974/75 adalah seperti ter-cantum dalam Tabel XX — 2.

Bersamaan dengan kenaikan penghasilan pegawai negeri, sistim potongan penghasilan pegawai negeri yang didasarkan pada Keppres No. 22/1970 sebesar 6,22% yaitu 3,89% untuk Dana Kesehatan, 1,25% untuk Taspen, 0,6% untuk Dasperi, 0,42% untuk Koperasi disempurnakan. Arah penyempurnaan sistim potongan gaji ini ialah, antara lain, agar manfaat po-tongan-potongan tersebut dapat lebih secara langsung dinikmati oleh para pegawai negeri sendiri.

Potongan penghasilan pegawai negeri berdasarkan Kep-pres No. 22/1970 dinaikkan menjadi 10% dengan perubahan susunan sebagai berikut : iuran pensiun 4,00%, iuran pemeli-haraan kesehatan 2,75% dan tabungan hari tua dan perumahan 3,25%.

Iuran pensiun sebesar 4% tersebut merupakan tabungan pensiun bagi pegawai negeri yang akan pensiun di masa men-datang. Sebagian besar beban pensiun untuk beberapa tahun

803

TABEL XX - 2PERBANDINGAN PENGHASILAN RATA-RATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DARI 1968 s/d 1975/1976

GOLONGAN MASA 1-1-1969

NO. RUANG PGPS KERJA s/d 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 KETERANGAN1968 31-3-1970

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 111. I/a 4 1.053 1.753 2.353 3.353 4.050 7.500 10.000,

1. Setiap Pegawai2. I15 7 1.072 1.772 2.372 3.372 4.050 7.500 10.000 Negeri Sipil3. I/c 9 1.093 . 1.793 2.393 '3.393 4.050 7.500 10.000 dianggap mem-4. lid 11 1.199 1.899 2.499 3.480 4.558 7.700 10.920 punyai seorang

isterilsuami dan5. II/a 12 3.106 4.659 6.212 8.582 10.952 15.700 24.440 3 ltigal orang6. 11/b 13 3.747 5.621 7.494 10.354 13.214 18.940 29.490 anak7. II/c 13 4.166 ' 6.249 8.332 11.512 14.692 21.060 32.790 2. Dalam perm-

tungan pang-8. II/d 13 4.612 6.918 9.224 12.744 16.264 23.310 36.300 hasilan ini,9. III/a 15 6.446 9.669 12.892 17.812 22.732 32.580 50.730 belumzerma-

10. 111/b 15 7.036 10.554 14.072 19.442 24.812 35.560 55.370 suk :a. Tunjangan

11. III/c 15 y 7.651 11.477 15.302 21.142 26.982 38.670 60.310 jabatan12. 911/d 75 8.293 12.440 16.586 22.916 29.246 41.910 65.270 pimpinan.

13. 1V/a 18. .9.904 14.856 19.808 27•.368 34.928 50.050 77.950 b. Tunjanganpangan.

14. IV/b 18 10.664 15.996 21.328 29.468 37.608 53.890 83.93015. IV/c 18 11.450 17.175 22.900 31.640 40.380 57.860 90.11016. IV/d 18 12.262 18.394 24.524 33.884 43.244 61.970 96.51017. 1V/e 18 13.100 19.650 26.200 36.200 46.200 66.200 103.100

D A 5 A R PP 12 Tahun PP 12 Tahun PP 12 Tahun PP 12 Tahun PP 12 Tahun PP 12 Tahun PP 12 Tahun1967 1967. jo

PP 10 Tahun

1967 joPP 17 Tahun

1967 jo

PP 13 Tahun

1967 jo

PP 35 Tahun

1967 joPP 11 Tahun

.1967 jo

PP 41 Tahun1970 1971 1972 1973 1974 1975

yang akan datang masih tetap merupakan beban Negara, dise-babkan karena (1) mereka yang pensiun sekarang tidak memi-liki tabungan pensiun dan (2) sebagian besar dari pegawai negeri, walaupun telah mulai melakukan tabungan pensiun ter-sebut relatif belum memadai.

Iuran Pemeliharaan Kesehatan yang sampai sekarang se-besar 3,89% dirobah menjadi 2,75% sejak Januari 1975. Penu-runan persentase iuran ini mengurangi beban pegawai negeri. Di lain pihak pengurangan iuran ini tidak perlu mengakibat-kan kurangnya pelayanan kesehatan pegawai negeri, karena bersamaan dengan itu diusahakan pula perluasan dan pening-katan fasilitas pelayanan kesehatan antara lain melalui pro-gram Puskesmas.

Besarnya potongan untuk Tabungan Hari Tua (TASPEN sekarang) yang semula sebesar 1,25% dinaikkan menjadi 3,25% dan dirobah namanya menjadi Tabungan Hari Tua dan Perumahan.

Dana Tabungan Hari Tua dan Perumahan dapat diper-gunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk: (a) membayar sebagian dari harga rumah yang diinginkan (se-bagai, down payment) baik rumah yang dibangun oleh Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) maupun oleh perusahaan lainnya dan (b) keperluan lainnya.

Bilamana dana Tabungan Hari Tua dan Perumahan tidak dipergunakan untuk membayar angsuran dalam rangka pemi-likan rumah, maka seluruh dana Tabungan Hari Tua dan Pe-rumahan yang telah terkumpul, akan diterimakan kepada Pegawai negeri yang bersangkutan pada waktu ia mendekati masa pensiun atau mulai pensiun.

Dana Tabungan Hari Tua dan Perumahan dikelola oleh lembaga yang ada, yaitu Perum TASPEN dengan diadakan penyempurnaan seperlunya untuk kelancaran pelaksanaan program baru ini. Bersamaan dengan Program Hari Tua dan

805 511120

Perumahan tersebut diusahakan pula peningkatan pembangun-an rumah rakyat khususnya melalui program pembangunan perumahan oleh PERUMNAS.

(2) Perbaikan penghasilan pensiunSebagai langkah lanjutan dalam perbaikan penghasilan

para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, ber-dasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1974 tentang perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1974, maka kepada penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun/tunjangan penghargaan menurut peraturan diberikan uang bantuan pensiun sebesar 270% dari penghasil-an yang berhak diterima, sehingga jumlah penghasilan pen-siun menjadi sekurang-kurangnya Rp. 4.000,

Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 1975. Perlu dikemukakan disini bahwa besarnya bantuan pensiun tersebut dalam tahun 1973/74 adalah 135% dari penghasilan yang berhak diterima.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pensiunan maka telah diadakan pula perbaikan dalam cara pembayaran pensiun, antara lain dengan menggunakan buku pensiun, pemberian kelonggaran-kelonggaran waktu dalam pengambilan pensiun dan pemberian kesempatan untuk menggunakan fasi-litas pembukuan rekening giro pos dalam rangka mempermudah pengambilan pensiun.

(3) Penambahan pegawai dan penyelesaian kepangkatanDalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan

pendidikan dan kesehatan maka penambahan pegawai untuk tenaga dibidang pendidikan dan dibidang kesehatan perlu memperoleh perhatian utama dalam tahun 1974/75.

806

Dalam tahun anggaran 1974/75 penambahan pegawai negeri untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Guru Sekolah Dasar 18.000 orangb. Guru SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi 6.870 orang

J u m l a h 24.870 orang

Selanjutnya dalam usaha Pemerintah untuk meningkat-kan kesehatan rakyat, maka dalam tahun anggaran 1974/75 pemerintah telah mengangkat tenaga dokter dan para medis sebanyak 3.896 orang.

Pengangkatan pegawai negeri sipil baru dalam tahun 1974/75 untuk Departemen/Lembaga adalah sebanyak 32.944 orang.

Berdasarkan pengamatan pada hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil memang terdapat beberapa kelambatan kenaikan pangkat. Dalam tahun 1974/75 telah dapat diselesai-kan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebanyak 57.414 orang dengan perincian seperti tersebut dalam Tabel XX — 3.

(4) Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1974 yaitu Undang-undang pokok kepegawaian, maka dewasa ini sedang dipersiapkan berbagai rancangan Peraturan Peme-rintah tentang (i) cuti pegawai negeri sipil, (ii) formasi, (iii) pengadaan pegawai negeri sipil, (iv) kode etik pegawai negeri sipil, (v) peraturan disiplin pegawai negeri sipil, (vi) pera-watan dan uang duka bagi pegawai negeri sipil yang ditimpa kecelakaan dan oleh karena menjalankan dinas, dan sebagai-nya.

(5) Pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai

Sejalan dengan penyempurnaan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan maka telah dilakukan usaha perbaikan mutu

807

TABEL XX — 3DAFTAR REALISASI KENAIKAN PANGKAT

PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DALAM TAHUN ANGGARAN 1974/75 MENURUT GOLONGAN RUANG PGPS — 1968

(orang)

NO GOLONGAN RUANG JUMLAH JUMLAH BESAR KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

e 24 Jumlah kenaikanpangkat golongan

d 75 ruang IV/a keba-- wah PGPS— 1968

1 I V c 232 = 56.724

b 359 — Jumlah kenaikinpangkat golongan

a 851 1.541 ruang IV/b keatasPGPS—1969 =. 690.

d 1.438

c 2.1652. III

b 4.390

a 5.251 13.244

d 4.315

c 7.4853. II

b 8,127

a 6.589 26.436

d 3.858

c 4.6314. I

b 7.704

a 16.193

JUMLAH 57.414 57.414

808

para pegawai negeri sebagai unsur utama aparatur pemerintah melalui berbagai program pendidikan dan latihan, baik yang bersifat luar jabatan (pre-service) maupun dalam jabatan (in-service) untuk pegawai negeri.

Ruang lingkup pembinaan pendidikan dan latihan pegawai negeri mencakup bidang yang luas, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:(i) bidang teknis fungsionil, yaitu yang menyangkut bidang

teknis sesuai dengan tugas pokok instansi yang bersang-kutan

(ii) bidang administrasi, yaitu yang menyangkut administrasi umum, teknis pengelolaan dan administrasi pembangunan

(iii) bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.Pendidikan dan latihan ini meliputi pendidikan dan latihan

bagi pejabat-pejabat tingkat tinggi, tingkat menengah dan tingkat rendah. Selain bertujuan untuk meningkatkan penge-tahuan dan ketrampilan, program pendidikan dan latihan juga mengusahakan perbaikan sikap dan kepribadian para pegawai agar di samping mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing juga berorientasi pada pengabdian kepada kepentingan Negara dan Rakyat.

Di antara program-program pendidikan dan latihan ter-sebut yang utama ialah program SESPA (Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi) yang merupakan program pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri yang akan atau sedang men-duduki jabatan tingkat tinggi.

Dalam tahun 1974/75, 11 Departemen telah menyelengga-rakan SESPA, di samping SESPA interdepartemental yang di-selenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Penyeleng-garaan SESPA-SESPA ini selalu mengalami perbaikan-perbaik-an dari tahun ketahun.

Sementara itu program pendidikan latihan pegawai lainnya yang penting adalah Program Perencanaan Nasional (PPN) yang telah diselenggarakan sejak tahun 1972. Pada tahun ang-

809

garan 1974/75 telah dilaksanakan program angkatan ke 3 yang diikuti oleh 58 pejabat-pejabat dari Biro-biro Perencanaan Departemen dan BAPPEDA. Program Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil ini secara bertahap dikaitkan dalam sistim promosi.

Akhirnya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang pendidikan dan latihan pegawai negeri secara menyeluruh, telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang ditujukan kepada semua Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen agar melaksanakan penyesuaian pendidikan dan latihan menurut Keputusan Pre-siden No. 34 tahun 1972.h. Penyempurnaan tata kerja dan penertiban administrasi

Berbagai usaha yang dilakukan dalam tahun 1974/75 dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kerja, peng-awasan dan penertiban administrasi, antara lain di bidang administrasi inventaris negara, penertiban dan pendayagunaan komputer, kearsipan, pengawasan dan penertiban, dan lain sebagainya.

Dalam rangka penyempurnaan inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara telah diadakan penyempurnaan formulir isian sehingga barang-barang milik negara/kekayaan negara pada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diiperoleh dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBN dapat tercatat dengan lebih baik.

Usaha yang penting pula dalam rangka penertiban admi-nistrasi ialah penertiban pendayagunaan komputer. Pada tahun 1971 terdapat 21 buah komputer yang dimiliki oleh Instansi-instansi Pemerintah. Kalau semula sebagian besar komputer yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya menurut kapasitas-nya masing-masing, maka pada dewasa ini telah meningkat penggunaannya sampai dua atau tiga shift sehingga semua keperluan pengolahan data secara elektronik yang diperlukan harus dilayani. Oleh karena makin meningkatnya kebutuhan maka telah diadakan pembelian/penyewaan terhadap beberapa

810

komputer oleh beberapa instansi yang memerlukannya. Pada akhir tahun 1974 jumlah komputer yang ada pada Pemerintah adalah sebanyak 31 buah, diantaranya 11 buah dimiliki dan 20 buah disewa dari perusahaan yang bersangkutan.

Mengenai kearsipan negara, dapat dikemukakan bahwa Depot Arsip Nasional yang dalam Repelita I sebagian telah dapat diselesaikan, dalam tahun pertama Repelita II dilengkapi dengan bangunan bertingkat delapan yang akan dipergu-nakan untuk menampung penyimpanan arsip-arsip statis sesuai dengan masterplan yang ada. Dengan penyerahan arsip-arsip dari Departemen-departemen/Lembaga-lembaga kepada Arsip Nasional berarti bahwa pada Departemen/Lembaga akan ter-sedia ruangan-ruangan cukup untuk menyimpan arsip-arsip di-namis mereka.

Peningkatan pembinaan kearsipan dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan kearsipan bagi peja-bat-pejabat dan pegawai-pegawai yang tugasnya berhubungan erat dengan kearsipan dari badan-badan pemerintahan tingkat pusat dan daerah serta lembaga-lembaga negara lainnya. Mak-sud dari pada pendidikan dan latihan tersebut ialah agar dapat dilaksanakan keseragaman dalam sistim dan prosedur kearsipan.

2. Sistim Pembiayaan Pembangunan

a. Perencanaan dan Pembiayaan PembangunanSistim pembiayaan pembangunan yang bersumber pada

keuangan negara dilaksanakan melalui cara perencanaan pro-yek-proyek berdasarkan penyusunan Daftar Isian Proyek. Pembiayaan pembangunan juga dilakukan dalam bentuk ban-tuan kepada daerah-daerah. Di samping itu, sebagian dana-dana keuangan negara juga disalurkan untuk pembiayaan pemba-ngunan melalui sektor perbankan sebagai kredit atau kepada badan-badan usaha dalam bentuk penyertaan modal.

Sistim pembiayaan pembangunan yang dikemukakan di atas telah dilaksanakan sejak Repelita I, dan pada tahun per-tama Repelita II (tahun 1974/75) mengalami perbaikan dan

811

penyempurnaan. Penyempurnaan terutama dilakukan dalam hal perencanaan proyek-proyek atau perencanaan penggunaan dana pembangunan, tata hubungan kerja antara lembaga yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan pembangunan serta admi-nistrasi pembiayaannya.

Prinsip anggaran berimbang tetap dipertahankan, sedang sistim "performance budgeting" terus dikembangkan dalam penyusunan anggaran pembangunan.

Dalam rangka usaha lebih menyerasikan usaha pemba-ngunan yang bersifat nasional maupun yang akan dilaksana-kan oleh daerah-daerah telah disempurnakan pula tata cara pembiayaan pembangunan pada tingkat daerah.

Demikian pula diusahakan secara terus menerus penyem-purnaan sistim pembiayaan rutin sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan.

Pada pokoknya tujuan pembinaan sistim pembiayaan pembangunan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pem-bangunan dengan prioritas program serta proyek-proyeknya dalam satu tahun tertentu. Administrasi pembiayaan pemba-ngunan diusahakan supaya cukup luwes dalam mendukung ke-giatan pembangunan, tanpa meninggalkan keterarahan dan adanya pengawasan yang efektif.

Pengelompokan program dan proyek mengalami perubahan pack tahun 1974/75 yaitu tidak lagi disusun menurut bidang, tetapi penyusunan rencana maupun penyediaan biaya lebih di-dasarkan kepada pendekatan-pendekatan yang integratif.

Di bidang pembiayaan dalam bentuk bantuan kepada dae-rah-daerah juga terdapat berbagai perbaikan dan perluasan. Dalam tahun 1973/74 dimulai pelaksanaan Inpres Bantuan Pro-pinsi/Daerah Tingkat I, Bantuan Pembangunan SD, dan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Masyarakat. Hal-hal ini terus disempurnakan dalam tahun 1974/75 dengan adanya pula perluasan dalam bentuk bantuan untuk perbaikan landasan ter-bang di daerah, serta mengenai penyediaan dana bantuan ben-cana alam.

812

Usaha perbaikan juga dilakukan mengenai tata cara pe-nyelenggaraan pembiayaan seperti yang telah dilakukan peme-rintah setiap tahun melalui Pedoman Pelaksanaan APBN. Un-tuk tahun anggaran 1974/75 tata cara pelaksanaan anggaran ditetapkan ,dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1974. Dalam bidang ini telah dilakukan berbagai penyempurnaan di-bandingkan dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Penyem-purnaan tersebut antara lain adalah mengenai perubahan dasar UUDP dan Batas lelang. Berbagai pedoman pelaksanaan me-ngenai bantuan-bantuan kepada daerah-daerah juga telah disu-sun. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungan Jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah se-cara terus menerus dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Di bidang pengawasan keuangan negara, telah ditempuh cara pendekatan preventif maupun represif atau pendekatan pre-audit dan post-audit. Demikian pula dilakukan penilaian atas Laporan-laporan Triwulanan kegiatan fisik dan pelaksa-naan pembiayaan proyek-proyek. Dalam hal pengawasan ini telah diadakan penertiban dan penyempurnaan antara lain pada unit-unit pengawasan intern dan extern yang ada, serta koor-dinasi pelaksanaan pengawasan.

Selanjutnya sasaran pemeriksaan dalam Repelita II telah diperluas sesuai dengan tahap peningkatan pengawasan antara lain apakah hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan telah secara fungsionil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.b. Penyusunan Anggaran Pembangunan

Seperti dilakukan pula dalam tahun-tahun sebelumnya, anggaran pembangunan dalam tahun 1974/75 disusun dan di-tetapkan berdasarkan perkiraan penerimaan negara, khususnya tabungan pemerintah dan penerimaan pembangunan. Untuk menjamin kontinuitas pekerjaan dalam kegiatan penyelengga-raan proyek-proyek, tetap dilaksanakan sistim viremen.

813

Dalam prosedur penyusunan anggaran, telah dilakukan perubahan-perubahan berupa penyempurnaan pembuatan Daf-tar Isian Proyek (DIP) untuk anggaran pembangunan, Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk anggaran rutin dan susunan ang-garan pembangunan dalam APBN 1974/75.

Apabila selama periode Repelita I anggaran pembangunan sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam Bidang, Sektor, Sub-Sektor, Program, dan Proyek, maka untuk tahun pertama Re-pelita II yaitu tahun anggaran 1974/75 anggaran pembangunan diperinci dalam susunan Sektor, Sub-Sektor, Program, dan Proyek. Kemudian juga disusun dalam masing-masing bagian anggaran (Departemen/Lembaga) bersangkutan.

Dengan demikian terlihat secara jelas hubungan secara matriks antara penyusunan per sektor (horisontal) dan penyu-sunan per Departemen/Lembaga Pemerintah (vertikal). Dalam A P B N 1974/75 susunan anggaran pembangunan meliputi 17 Sektor, yakni Sektor Pertanian dan Pengairan, Sektor Industri dan Pertambangan, Sektor Tenaga Listrik, Sektor Perhubung-an dan Pariwisata, Sektor Perdagangan dan Koperasi, Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sektor Pembangunan Regional dan Daerah, Sektor Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahaesa, Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan Pembinaan Generasi Muda, Sektor Kesehatan, Keluarga Beren-cana dan Kesejahteraan Sosial, Sektor Perumahan Rakyat dan Penyediaan Air Minum, Sektor Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional, Sektor Penerangan dan Komunikasi, Sektor Pengembangan Ilmu, Tek-nologi, Penelitian dan Statistik, Sektor Aparatur Negara, dan Sektor Penyertaan Modal Pemerintah.

Dalam pembagian kembali menurut Departemen dan Lem-baga yang akan melaksanakan program-program tersebut masih terdapat sejumlah anggaran yang karena sifatnya, se-perti misalnya pembiayaan melalui perbankan dan untuk Pe-nyertaan Modal Pemerintah, biaya untuk pembangunan di Irian

814

Jaya, Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Desa, Kabupa-ten, Daerah Tingkat I dan lain-lain sebagainya, dimasukkan da-lam Bagian XVI (Bagian Pembiayaan dan Perhitungan). Da- lam tahun-tahun 1973/74 dan sebelumnya program-program tersebut dimasukkan dalam Mata Anggaran IX A.

Penyusunan rencana proyek-proyek anggaran pembangunan tetap dituangkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). DIP-DIP tersebut yang dimaksudkan sebagai program kerja yang jelas untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam jangka waktu setahun, dan memuat aspek kegiatan fisik yang harus dilakukan maupun kebutuhan pembiayaan dari suatu proyek.

DIP-DIP tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Tujuan penyempurnaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan keluwesan dalam pe-laksanaan suatu proyek dengan tidak melepaskan pengarahan dan tujuan yang ingin dicapai serta adanya unsur-unsur untuk dapat dilaksanakannya pengawasan yang baik. Dalam pelaksa-naan APBN tahun 1974/75 telah dianut adanya fleksibilitas dalam pengisian DIP dimana kebutuhan akan informasi-infor-masi yang lebih terperinci dimuat dalam suatu "dokumen pem-bantu" dari DIP bersangkutan. Sedangkan DIP nya sendiri menjadi tidak terlalu terperinci. Demikian pula dalam hal revisi DIP telah lebih banyak diberikan pendelegasian mengenai perubahan/penggeseran hal-hal tertentu dalam DIP yang si-fatnya tidak prinsipiil, yakni tidak merubah kwalitas dan kwan-titas fisik maupun jumlah pembiayaan keseluruhan.

Dengan cara demikian diusahakan agar pelaksanaan pro-yek dapat dilakukan secara lebih lancar.

Dalam proses kegiatan seperti tersebut di atas usaha pe-nyerasian proyek-proyek yang memperoleh bantuan proyek/ bantuan tehnik terus ditingkatkan. Dengan demikian diusaha-kan terdapatnya hubungan yang lebih jelas antara pembiayaan rupiah dari anggaran pembangunan dengan pembiayaan yang berasal dari bantuan proyek/bantuan tehnik.

815

Penyerasian antara anggaran pembangunan dan anggaran rutin senantiasa ditingkatkan. Persiapan penyusunan anggaran rutin sejak tahun 1973/74 lebih sesuai sistimatikanya dengan penyusunan anggaran pembangunan. Mulai tahun anggaran ter-sebut, perencanaan anggaran rutin dilakukan melalui penga-juan Daftar Usulan Kegiatan (DUX) yang kemudian secara lebih kongkrit dituangkan dalam Daftar Isian Kegiatan.

Pengeluaran rutin dalam APBN 1974/75 terbagi dalam Bidang-bidang, yaitu Bidang Umum, Bidang Sosial, Bidang Eko-nomi, dan Bidang Keamanan dan Pertahanan Nasional. Selan-jutnya bidang-bidang tersebut dibagi dalam beberapa Sektor-sektor menurut bidang masing-masing. Ini berbeda dengan susunan pengeluaran rutin dalam APBN 1973/74 atau APBN dalam periode Repelita I sebelumnya, sebab pengeluaran rutin dalam periode tersebut tersusun menurut Departemen/Lembaga Pemerintah. Perubahan ini mencerminkan adanya perkembang-an orientasi ke arah klasifikasi fungsionil dan orientasi menu-rut kegiatan-kegiatan dalam penyusunan anggaran rutin. Biaya-biaya dalam anggaran rutin dikelompokkan menurut tujuantujuan yang akan dicapai dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan dikeluarkan.

Usaha penyempurnaan penyusunan anggaran pemba-ngunan juga disertai dengan usaha penyempurnaan pe-nyelenggara keuangan daerah terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah se-suai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1973. Dalam beberapa hal tertentu dalam tahun 1974/75 diusahakan kese-rasian antara penyusunan anggaran pembangunan dengan APBD. Antara lain telah dilakukan penyempurnaan di mana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Bantuan Pemba-ngunan Daerah Tingkat II dalam tahun 1974/75 dimasukkan ke dalam APBD baik pada tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kotamadya. Dalam pada itu pelaksanaan bantuan pembangunan ini juga menggunakan prinsip saling mengisi

816

(matching principle) antara sumber-sumber keuangan negara dan sumber-sumber pendapatan daerah sendiri.

Dalam rangka peningkatan kemampuan para pejabat dalam perencanaan, penilaian proyek dan penyusunan anggaran telah dilakukan berbagai program latihan, penataran dan kur-sus-kursus tentang tehnik perencanaan secara makro serta pe-rencanaan, penganggaran, dan evaluasi proyek-proyek secara, khusus.c. Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pembangunan

Prosedur pelaksanaan APBN dituangkan dalam suatu Ke-putusan Presiden, dan untuk tahun 1974/75 dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 17 tahun 1974. Dalam Keputusan Presiden ini terdapat perubahan-perubahan dan penyempurna-an-penyempurnaan, jika dibandingkan dengan pedoman-pedo-man pelaksanaan APBN sebelumnya. Walaupun demikian pada dasarnya tetap berpegang pada pola-pola terdahulu.

Dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1974 terdapat beberapa penyempurnaan untuk memperlancar pelaksanaan penyediaan anggaran pembangunan tanpa meninggalkan unsurunsur pengawasan. Seperti telah dikemukakan di atas usaha tersebut meliputi penyempurnaan di dalam formulir DIP, pelimpahan wewenang dalam revisi DIP, adanya fleksibilitas dalam penggunaan biaya untuk jenis-jenis pengeluaran tertentu di dalam sesuatu proyek, dan sebagainya.

Selain itu telah pula diadakan perubahan dalam batas beban tetap dan beban sementara. Batas UUDP dinaikkan dari Rp. 200.000,— (Dua ratus ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 500.000,— (Lima ratus ribu rupiah). Sedangkan batas pe-lelangan (pekerjaan/pembelian yang harus dilelangkan) dinaik-kan pula dari jumlah Rp. 1.000.000,— (Satu juta rupiah), men-jadi sebesar Rp, 2.000.000,— (Dua juta rupiah). Sedangkan untuk pekerjaan lanjutan dengan persyaratan tertentu dan berdasar Keputusan Menteri/Ketua Lembaga, bersangkutan dapat dikerjakan oleh pemborong yang sama. Formulir-formulir SKO, SPP juga mengalami penyempurnaan-penyempurnaan.

817

Selama DIP masih merupakan alat perencanaan dan pe-ngawasan dalam anggaran pembangunan maka penyimpangan dari pembiayaan yang telah ditetapkan di dalam suatu DIP perlu dimintakan persetujuan kepada Departemen Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas. Namun demi-kian telah diusahakan berbagai penyempurnaan dalam rangka perubahan (revisi) DIP ini untuk kepentingan kelancaran pe-laksanaan proyek-proyek. Dalam Tahun anggaran 1974/75 telah diberikan pelimpahan wewenang dalam hal revisi DIP kepada Departemen Lembaga yang bersangkutan.

Khusus untuk proyek-proyek yang memperoleh pembiayaan berupa bantuan luar negeri dari anggaran pembangunan, berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1972, dan juga didasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan Na. KEP-703/MK/I/1971. Bagi proyek-proyek yang mendapat bantuan luar negeri bukan dari anggaran pembangunan, berlaku landasan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-85/MK/I/3/1973.

Mengenai pedoman pelaksanaan penyediaan biaya bantuan kepada daerah-daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Program pembangunan Bantuan Desa untuk tahun 1974/ 75 didasarkan kepada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1974 tertanggal 9 April 1974. Program bantuan pembangunan Ka-bupaten/Kotamadya, untuk tahun 1974/75 dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 1974 tertanggal 22 Maret 1974.

Dalam tahun 1974/75 terdapat perubahan penting yaitu dilaksanakannya Program bantuan pembangunan Daerah Ting-kat I untuk mengganti alokasi SPP ADO, dan yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1974 tanggal 8 Mei 1974.

Demikian pula program bantuan pembangunan Sekolah Da-sar yang sudah dimulai pada tahun terakhir Repelita I, pada tahun 1974/75 dilaksanakan berdasar Instruksi Presiden No. 6 tahun 1974.

818

Hal-hal seperti itu berlaku pula mengenai program bantu-an pembangunan sarana kesehatan untuk tahun 1974/75 yang dilakukan berdasar Instruksi Presiden No. 5 tahun 1974 tang-gal 17 April 1974.

Di samping itu terdapat pula berbagai pedoman serta pengaturan dalam rangka pembinaan perlembagaan dan penyaluran dana keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan melalui perbankan dan kepada badan-badan usaha dalam bentuk penyertaan modal.d. Pengawasan Pelaksanaan Proyek-proyek

Secara terus menerus selama pelaksanaan Repelita I, dan dengan demikian pula dalam tahun 1974/75 diusahakan pe-nyempurnaan pengawasan pelaksanaan proyek-proyek. Hal ini dilakukan melalui penyempurnaan-penyempurnaan perlemba-gaan dan tata cara pelaksanaan pengawasan, sehingga diharapkan akan menemui sasarannya secara lebih efisien.

Organisasi atau unit pengawasan di lingkungan departe-men-departemen ditingkatkan dengan dikeluarkannya Kepu-putsan Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Depar-temen yaitu dengan dituangkannya penyempurnaan wewenang dan kewajiban dari Inspektorat Jenderal Departemen.

Pada tingkat daerah sesuai dengan Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dibentuk pula Inspektur Daerah dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek ditingkat daerah.

Dengan adanya perumusan kembali kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1973 Pengangkatan para Inspek-tur Jenderal Pembangunan dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1974, kewenangan Wakil Presiden dalam hal mengadakan rapat-rapat koordinasi di antara aparat pengawasan tingkat pusat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan serta

819

perumusan kewenangan dan kewajiban Inspektorat Jenderal Departemen serta Inspektur Pengawasan Daerah diharapkan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih baik.

Mengenai tata cara pengawasan terutama dilakukan me-lalui sistim pelaporan dan pengawasan setempat seperti telah diuraikan di dalam bagian terdahulu.

Pembentukan Perangkat pengawasan dalam bentuk Inspektorat Jenderal bagi tiap-tiap departemen bertujuan untuk membantu Menteri dalam menyelenggarakan pengawasan intern departemen termasuk pengawasan pelaksanaan anggaran.

Secara bertahap telah dilakukan penyempurnaan-penyem-purnaan di bidang tata kerja pengawasan keuangan negara yang meliputi perumusan dari pada fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara serta perubahan dan tambahan atas struktur organisasinya. Demikian pula telah dilakukan usaha untuk merumuskan secara baik fungsi Inspektorat-Inspektorat Jenderal Departemen.

Dalam rangka koordinasi mengenai hubungan pemeriksaan keuangan, diharapkan akan terdapat keseragaman mengenai sasaran pemeriksaan, cara memeriksa dan keseragaman cara melaporkan, dan bentuk laporannya. Dengan demikian berda-sarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat disusun suatu kompilasi laporan yang menyeluruh dan dapat mencakup jang-kauan yang lebih luas. Dari hasih kompilasi itu dapat diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan APBN, sehingga masing-masing departemen/lembaga selanjutnya dapat melakukan tindakan-tindakan pengamanan, baik yang bersifat administratif proseduril maupun yang bersifat justisionil.

Pengawasan keuangan negara dalam pelaksanaannya di-lakukan melalui pengawasan yang bersifat preventif dan peng-awasan yang bersifat represif. Kedua jenis pengawasan ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang saling isi

820

mengisi satu sama lain dan saling mempengaruhi, sehingga kedua-duanya tidak dapat diabaikan.

Selama Repelita I dan tahun pertama Repelita I I peng-awasan yang bersifat represif telah pula ditingkatkan dan di-sempurnakan. Apabila dalam tahun pertama Repelita I sasaran pemeriksaan hanya ditujukan terhadap kebenaran saldo Kas pada seseorang Bendaharawan, maka dari tahun ke tahun sa-saran tersebut diperluas sesuai dengan tahap peningkatan peng-awasan. Sebagai gambarannya, sasaran pemeriksaan ditujukan kepada pemeriksaan terhadap posisi kas, kelengkapan dan ke-benaran dari pada penggunaan uang, pemeriksaan terhadap kelancaran pembayaran, mulai dari pengesahan DIP/DIK sampai dengan pembayaran kepada pihak ketiga. Kemudian pemeriksaan terhadap kemungkinan penyimpangan prosedur pembiayaan dan prosedur pelaksanaan pekerjaan dan pembelian, pemeriksaan fisik pekerjaan dan fisik pembelian. Dalam tahun pertama tahun 1974/75 sasaran pemeriksaan ini telah lebih ditingkatkan lagi ke arah apakah hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan telah secara fungsionil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dalam rangka pemeriksaan terhadap pelaksanaan keuang-an negara telah dilakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus yang selain mencakup bidang pelaksanaan APBN, juga mencakup bidang pelaksanaan APBD. Dari hasil pemeriksaan rutin tersebut di atas biasanya diketahui adanya gejala penyim-pangan-penyimpangan tertentu. Untuk menilai apakah gejala penyimpangan tersebut merupakan gejala insidentil atau gejala umum, maka telah dilakukan pemeriksaan khusus.

Gambaran dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun telah terdapat adanya perbaikan dalam mentaati peraturan-peraturan keuangan negara yang berlaku. Selain dari pada itu dapat dikemukakan pula bahwa jumlah proyek Repelita yang telah diperiksa dalam pemerik-saan khusus, telah meningkat dari tahun ketahun (Tabel XX — 4).

821

TABEL XX — 4PERKEMBANGAN PENGAWASAN PROYEK DALAM RANGKA

PEMERIKSAAN KHUSUS,1972/73 — 1974/75

Tahun Jumlah Proyek seluruhnya

Proyek yang diperiksa

Jumlah Presentase dari seluruh proyek

1972/73 2.234 1.791 (80,2)

1973/74 2.445 1.956 (80,0)1974/75 * ) 2.022 1.696 (83,9)

*) Angka sementara

Selain peningkatan dan penyempurnaan di bidang peng-awasan baik yang bersifat preventif maupun represif tersebut, dalam rangka menanggulangi kekurangan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang pengawasan keuangan negara, mulai tahun 1989/70 telah dimulai penataran Bendaharawan (Penataran A) secara terarah dan terkoordinir, sedang penataran untuk tenaga-tenaga administrasi keuangan (Penataran B) dan tenaga pengawasan keuangan (Penataran C) telah dimulai dalam tahun anggaran 1971/72.

Adapun hasil lulusan penataran-penataran tersebut sejak tahun 1972/73 tampak dalam Tabel XX — 5.

TABEL XX — 5HASIL LULUSAN PENATARAN BENDAHARAWAN (A), PEGAWAI

ADMINISTRASI KEUANGAN (B), DAN PEMERIKSAKEUANGAN (C), 1972/73 — 1974/75

(orang)

Tahun Penataran A Penataran B Penataran C

1972/73 8.962 2.916 3921973/74 2.452 1.294 3071974/75 1.538 912 172

822

administrasi pemerintah - kementerian … · web viewdalam rangka penegasan bidang tugas dan...

Documents