accelerating service and business ... - pt taspen (persero) · selamat datang pada laporan tahunan...

Akselerasi Peningkatan Layanan dan Bisnis untuk Jaminan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

Laporan KeberlanjutanSustainability Report 2017

Accelerating Service and Business Enhancement for Civil Servant Welfare Insurance

DAFTAR ISITABLE OF CONTENTS

MENGENAI TASPENABOUT TASPEN

PROFIL LAPORANREPORT PROFILE

TENTANG TEMA LAPORAN BERKELANJUTANAbout Sustainability Report Theme

HIGHLIGHT KINERJA TASPEN 20172017 TASPEN Performance Highlights

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMAStatement of the President Director

10 Sekilas TASPEN

TASPEN at a Glance

12 Wilayah Operasional

Operational Area

14 Pangsa Pasar

Market Share

16 Bidang Usaha

Line of Business

32 Produk dan Layanan

Product and Service

33 Rantai Pasokan TASPEN

TASPEN Supply Chain

50 Skala Perusahaan

Company Scale

52 Visi dan Misi

Vision and Mission

78 Tentang Laporan Berkelanjutan

About Sustainability Report

82 Kontak Terkait Laporan

Contact Related to the Report

54 Nilai-nilai Perusahaan

Corporate Values

55 TASPEN dan Komitmen Keberlanjutan

TASPEN and Sustainability Commitment

62 Pekerja TASPEN

TASPEN Employees

64 Perubahan Signifikan Perusahaan dalam Periode Laporan

Significant Changes in the Company in the Reporting Period

64 Sertifikasi

Certification

64 Keanggotaan

Membership

65 Penghargaan

Awards

65 TASPEN dan Pemangku Kepentingan

TASPEN and Stakeholders

68 Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

TASPEN MENDUKUNG LAJU EKONOMI BANGSATASPEN SUPPORTS THE NATION ECONOMIC PROGRESS

TASPEN MENJAGA ALAM INDONESIATASPEN PRESERVES INDONESIA'S NATURE

TASPEN TUMBUH BERSAMA MASYARAKATTASPEN GROWS TOGETHER WITH COMMUNITY

TASPEN SEPENUH HATI MELAYANI PESERTATASPEN WHOLEHEARTEDLY SERVES THE PARTICIPANTS

TASPEN MEMBANGUN PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERBAIKTASPEN DEVELOPS THE BEST OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICE

84 Kinerja Ekonomi dan Komitmen Keberlanjutan

Economic Performance and Sustainability Commitment

86 Distribusi Nilai Ekonomi

Economic Value Distribution

90 Sistem Manajemen Lingkungan

Environmental Management System

82 Program Paperless

Paperless Program

96 Dasar Pelaksanaan Program

Basis of Program Implementation

96 Struktur Pengelolaan PKBL

PKBL Management Structure

97 Anggaran dan Realisasi Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL)

Budget and Realization of Partnership and Community

Development Program (PKBL)

94 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Occupational Health and Safety System

INDEKS KONTEN GRIGRI Content Index

FORMULIR TANGGAPAN LAPORAN BERKELANJUTANFeedback Form of Sustainability Report

2PT TASPEN (PERSERO) Laporan Keberlanjutan 2017

TENTANG TEMALAPORAN BERKELANJUTANAbout Susta inab i l i ty Repor t Theme

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2017 PT TASPEN

(PERSERO) dengan tema “Akselerasi Peningkatan

Layanan & Bisnis untuk Jaminan Kesejahteraan Aparatur

Sipil Negara”. Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian

dan fakta dari perkembangan bisnis Perseroan pada 2017

serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah

untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan

kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang

turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara

karyawan.

Laporan Tahunan 2017 PT TASPEN (PERSERO)

menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang

berisikan informasi kinerja Perseroan dalam setahun.

Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang

menggambarkan profil Perseroan; kinerja operasional,

pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas,

peran, serta fungsi struktural organisasi Perseroan yang

menerapkan konsep best practices dan prinsip-prinsip

corporate governance.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk

membangun pemahaman dan kepercayaan tentang

Perseroan dengan menyediakan informasi yang tepat,

seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta

seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh

informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan

akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perseroan

pada 2017.

Welcome to 2017 Annual Report of PT TASPEN (PERSERO)

with the theme “Accelerating Service Enhancement for Civil

Servant Welfare Insurance”. The theme was selected based

on in-depth study and facts on business development of the

Company in 2017 and the future of business sustainability of

the Company.

The main purpose of this Annual Report is to improve

information disclosure of the Company to relevant authorities

and as an annual book that helps in building pride and

solidarity among the employees.

2017 Annual Report of PT TASPEN (PERSERO) is a

comprehensive source of documentation that contains

performance information of the Company within a year. The

information contains complete documentation describing the

profile of the Company; operational, marketing, and financial

performances; information on the structural duties, roles, and

functions of the organization of the Company that implements

the best practices concept and corporate governance

principles.

In addition, this Annual Report also aims to build understanding

and trust in the Company by providing appropriate, balanced,

and relevant information. Shareholders and all other

stakeholders may obtain sufficient information regarding the

policies that have been and will be conducted as well as the

success of the Company’s achievements in 2017.

3PT TASPEN (PERSERO) Sustainability Report 2017

HIGHLIGHT KINERJATASPEN 20172017 TASPEN Per formance H igh l ights

Jumlah Pendapatan/Tota l Revenue

Penghargaan yang d i ter ima atas keberhas i lan dar i penerapan CSR terhadap K3/

Award fo r success on CSR imp lementat ion to K3

Konst r ibus i Terhadap Negara/Cont r ibut ion to the Count ry

Has i l Assessment GCG TASPEN 2017/Resu l t o f 2017 TASPEN GCG Assessment

Consumer Sat i s fact ion Index

Rp16 ,84 t r i l iun / t r i l l i on

Penghargaan Human Capi ta l 2017 / 2017 Human Cap i ta l Award

Rp242,93 mi l ia r / b i l l ion

96,935 dengan pred ikat “Sangat Ba ik” / 96 .935 w i th

pred icate o f “Very Good”

96,70

Ekonomi / Economy

Ketenagakerjaan / Manpower


Penerapan Kebi jakan “Kantor Ramah L ingkungan”/ Implementat ion o f “Env i ronmenta l ly- f r iend ly Of f ice” Po l icy

Bantuan Sarana dan Prasarana Umum / Pub l i c Fac i l i t i es and In f rast ructures Ass i s tance

Bantuan Kesehatan / Medica l Ass i s tance

Bantuan Pendid ikan , Pe lat ihan , dan Beas i swa /Educat ion , Tra in ing , and Scho la rsh ip Ass i s tance

Bantuan Sarana Ibadah /Worsh ip Fac i l i t i es Ass i s tance

Bantuan Bencana A lam /Natura l D i saste r A id

Bantuan Sos ia l Kemasyarakatan /Soc ia l Commun i ty Ass i s tance

Bantuan Pe lestar ian A lam /Nature Preservat ion Ass i s tance



Rp1 ,90 mi l ia r / b i l l ion





Sosial Masyarakat / Social Community

Lingkungan / Environment


SAMBUTANDIREKTUR UTAMA [G4-1]Statement o f the Pres ident D i rector

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Selamat datang di Laporan Berkelanjutan PT TASPEN

(PERSERO) 2017. Memasuki periode ketiga penerbitan

laporan ini sejak pertama kali dipublikasikan pada

2015 silam, Perseroan senantiasa memenuhi aspek

transparansi dan akuntabilitas terkait pengungkapan

informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha

berbasis kinerja berkelanjutan yang dijalankan. Harapan

kami, dengan diterbitkannya laporan ini dapat memberi

manfaat yang signifikan bagi Perseroan tidak hanya di

internal namun juga eksternal khususnya bagi pemangku

kepentingan atas harmonisasi yang terbentuk.

Di tahun 2017, Perseroan berupaya untuk terus menjalankan

kinerja berkelanjutan secara holistik. Peningkatan kinerja

tersebut meliputi sasaran di bidang ekonomi, sosial,

ketenagakerjaan dan lingkungan dengan memaksimalkan

kapasitas dan kapabilitas bisnis Perseroan melalui sumber

daya yang dimiliki. Mengacu pada laporan kinerja Perseroan

2017, PT TASPEN (PERSERO) mampu menciptakan

pertumbuhan yang baik pada hampir semua lini. Untuk

itu, melalui kesempatan yang baik ini, mewakili seluruh

jajaran Direksi saya akan menyampaikan ringkasan kinerja

berkelanjutan yang berhasil dicatatkan sepanjang tahun

buku 2017.

Dari segi kinerja ekonomi berkelanjutan, Perseroan di

tahun 2017 berhasil membukukan nilai ekonomi sebesar

Rp16.835,34 miliar dibandingkan nilai ekonomi yang

dihasilkan pada 2016 yang tercatat sebesar Rp15.067,42

miliar. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari

optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan serta

strategi pengelolaan usaha yang tepat oleh manajemen

Perseroan. Di tahun 2017, Perseroan dibekali dengan hasil

kinerja keuangan yang memadai berasal dari kinerja tahun

2016. Berdasarkan laporan keuangan diaudit 2016 posisi

aset Perseroan tercatat sebesar Rp198.619,25 miliar.

Dari segi ekuitas, jumlah yang dicatatkan di tahun tercatat

Dear Valued Stakeholders,

Welcome to the 2017 Sustainable Report of PT TASPEN

(PERSERO). Entering the third period of the issuance of this

report since it was first published in 2015. The Company

continues to fulfill the transparency and accountability

aspects in relation to information disclosure of performance-

based sustainable business activity implementation

development that is being carried out. We expect that the

issuance of this report may provide significant Benefits for

both the internal and external of the Company, especially

for the stakeholders on the harmonization that is being

developed.

In 2017, the Company strived to carry out sustainable

performance holistically. The target of such performance

improvement includes economic, social, manpower and

environmental aspects by maximizing business capacity

and capability of the Company through resources of the

Company. Referring to the 2017 performance report of

the Company, PT TASPEN (PERSERO) was able to create

good growth in all aspects. Therefore, through this good

opportunity, on behalf of the Board of Directors, I would

like to present the summary of sustainable performance

recorded throughout 2017 fiscal year.

In terms of sustainable economic performance, the economic

value was recorded at Rp16,835.34 billion by the Company

in 2017 compared to the generate economic value in 2016

which was recorded at Rp15,067.42 billion. Such success

was a result of resources optimization of the Company as

well as accurate business management strategy conducted

by the Company’s management. In 2017, the Company was

complemented with adequate financial performance result

that was from 2016 performance. Based on the audited

financial statements of 2016, the assets of the Company

was recorded at Rp198,619.25 billion. In terms of equity,

the amount recorded in 2016 was at Rp11,302.70 billion


IQBAL LATANRODirektur Utama

President Director


Pencapaian perolehan nilai ekonomi Perseroan yang membanggakan tersebut ikut dirasakan oleh para pemangku

kepentingan melalui distribusi nilai ekonomi berupa peningkatan penerimaan pajak bagi negara serta dana Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar.

Such thriving achievement of economic value of the Company was also felt by stakeholders through the distributed economic

value in the form of the state’s tax revenue improvement as well as Partnership and Community Development Program (PKBL)

fund that affected the surrounding environment and community.

sebesar Rp11.302,70 miliar dan laba tahun berjalan sebesar

Rp247,25 miliar. Melalui startegi pengelolaan kinerja

yang tepat serta pemanfaatan potensi usaha yang dimiliki

seperti pengalaman, kualitas layanan, budaya perusahaan

serta jumlah SDM yang proposional, Perseroan berhasil

meningkatkan perolehan pendapatan usaha 2017 sebesar

11,73%. Untuk aset/liabilitas dan ekuitas Perseroan

berhasil meningkatkannya sebesar 15,99% atau sebesar

Rp23.378,55 miliar. Sedangkan untuk laba tahun berjalan

meningkat sebesar 191,90% dari tahun 2016 atau sebesar

Rp721,73 miliar. Hasil tersebut merupakan refleksi atas

komitmen Perseroan dalam meraih kinerja ekonomi

berkelanjutan.

Pencapaian perolehan nilai ekonomi Perseroan yang

membanggakan tersebut ikut dirasakan oleh para

pemangku kepentingan melalui distribusi nilai ekonomi

berupa peningkatan penerimaan pajak bagi negara serta

dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang

dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Dari

nilai ekonomi yang diperoleh, Perseroan mendistribusikan

sebanyak Rp807 miliar untuk remunerasi dan manfaat

bagi tenaga kerja Perseroan, Pajak sebesar Rp241,93

miliar kepada Pemerintah untuk program-program

pembangunan serta Rp9,22 miliar disalurkan kepada

masyarakat melalui program kemitraan berupa pinjaman

permodalan serta donasi dalam Program Bina Lingkungan

untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik serta

bantuan-bantuan yang diperlukan dalam lingkup sosial.

Kinerja berkelanjutan juga terus kami pertahankan dari

segi operasional. Terjaganya kinerja tersebut terfleksi

dari beberapa aspek seperti penyelesaian klaim program

Tabungan Hari Tua (THT) yang mencapai 92,09% dari RKAP

2017. Untuk program pensiun, realisasi penyelesaian klaim

mencapai 94,45% dari RKA Tahun 2017 dan untuk Program

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian

and profit for the year was recorded at Rp247.25 billion.

Through correct performance management strategy as

well as business potential utilization, such as experience,

service quality, corporate culture as well as proportional

HR amount, the Company succeeded in increasing business

performance in 2017 by 11.73%. For assets/liabilities and

equity, the Company increased it by 15.99% or Rp23,378.55

billion. Meanwhile, profit for the year increased by 191.90%

from 2016 or Rp721.73 billion. Such results were reflections

on the Company’s commitment in achieving sustainable

economic performance.

Such thriving achievement of economic value of the

Company was also felt by stakeholders through the

distributed economic value in the form of the state’s

tax revenue improvement as well as Partnership and

Community Development Program (PKBL) fund that

affected the surrounding environment and community. In

terms of acquired economic value, the Company distributed

as much as Rp807 billion for remuneration and Benefits for

manpower of the Company, Tax amounting to Rp241.93

billion to the Government for development programs as

well as Rp9.22 billion was distributed to the community

through partnership program in the form of capital loan as

well as donation in Community Development program to

create better environment as well as required assistance

within the social scope.

We also maintained sustainable performance in terms of

operational aspect. Such maintained performance was

reflected in several aspects, such as claim settlement of

Old Age Savings (THT) program that reached 92.09% from

2017 RKAP. For pension program, realization of claim

settlement reached 94.45% from 2017 RKAP. Meanwhile,

for Work Accident Security (JKK) and Death Security (JKM)


(JKM) realisasi penyelesaian klaim tertinggi berasal dari

program JKM sebesar 109,58% dari RKAP sedangkan

untuk JKK pemenuhannya sebesar 26,96% dari RKAP.

Pemenuhan penyelesaian klaim tentunya akan berdampak

bagi peningkatan kualitas layanan di mana penyelesian

klaim yang efektif akan memberikan dampak signifikan

bagi penerima manfaat. Terpenuhinya kualitas kinerja

pelayanan turut didukung dari segi proses. Hal tersebut,

terlihat dari hasil penilaian dalam Key Performance

Indicator (KPI) . Berdasarkan hasil penilaian, hasil Skor

Survei Tingkat Kepuasan Peserta terpenuhi sebesar 96,70

dari target sebesar 97,00.

Mengakhiri laporan ini, Saya mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas

dukungan yang diberikan dalam mendorong terbentuknya

capaian kinerja berkelanjutan. Semoga Perseroan dapat

terus menjaga komitmennya dan memberikan dampak

positif secara luas terutama bagi para peserta dan

penerima manfaat lainnya.

IQBAL LATANRO

Direktur Utama

President Director

Programs, the ighes rate of claim settlement was from

JKM program amounting to 109.58% from RKAP. As for

JKK program, the fulfillment reached 26.96% from RKAP.

Fulfillment of claim settlement will surely affect the service

quality improvement, of which effective claim settlement

will provide significant impact for beneficiaries. Fulfillment

of service performance was also supported in terms of

process aspect. This can be seen from the assessment

result in Key Performance Indicator (KPI). Based on the

assessment result, the Score of Participant Satisfaction

Level Survey was at 96.70 from the target of 97.00.

To conclude this report, I would like to express my greatest

gratitude to all parties for their support in encouraging the

achievement of sustainable performance. Hopefully, the

Company will always be able to maintain its commitment

and provide extensive positive impact, especially for

participants and other beneficiaries.

MENGENAITASPENAbout TASPEN

01


SEKILAS TASPEN [G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7]TASPEN at a G lance [G4-3 , G4-4 , G4-5 , G4-6 , G4-7]

Nama Perusahaan / Name of the Company PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

Nama Panggilan / Nickname PT TASPEN (PERSERO)

Bidang Usaha / Line of BusinessAsuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Social Insurance for Civil Servants (PNS)

Produk / Product

· Program Tabungan Hari Tua / Old Age Savings Program· Program Pensiun / Pension Program· Program Jaminan Kecelakaan Kerja / Work Accident Security Program· Program Jaminan Kematian / Death Security Program

Status Perusahaan / Status of the Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / State-Owned Enterprise (SOE)

Kepemilikan / Ownership100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia / 100% owned by the Republic of Indonesia

Tanggal Pendirian / Date of Establishment 17 April 1963 / April 17, 1963

Dasar Hukum Pendirian / Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.749/MK/V/II/1970, Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 dan Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (PERSERO) / Government Regulation No. 15 of 1963 on the Establishment of State Company of Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) dated April 17, 1963, Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP.749/MK/V/II/1970, Government Regulation No. 25 of 1981 and No. 26 of 1981, the legal entity of PERUM TASPEN was changed into PT TASPEN (PERSERO)

Akte Pendirian / Deed of Establishment

Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor: 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor: 10 Tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti notaris Imas Fatimah, SH./ Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. No. 53 dated March 17, 1988 and amended by Deed No. 10 of 1998 dated July 2, 1998 before Zulkifli Harahap, S.H. substitute of Imas Fatimah, SH, a notary.

Modal Dasar / Authorized Capital Rp100 miliar / billion

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-in Capital

Rp12,5 miliar / billion

Jumlah Karyawan / Number of Employees 1.724 orang / employees

Jaringan Kantor / Number6 Kantor Cabang Utama dan 49 Kantor Cabang, 20,203 titik layanan /6 Main Branch Offices and 49 Branch Office, 20.203 Points of Services

Kantor Pusat / Head Office Jl. Letjen Suprapto No.45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520

Website / Website www.taspen.co.id

Email / Email [email protected]

Telp. / Phone (021) 424 1808

Faksimili / Facsimile (021) 420 3809

Call Center 1 500 919

Sosial Media / Social MediaTwitter @taspenkitaInstagram @Taspen.kitaFacebook Taspen Kita 1963


WILAYAH OPERASIONAL Operat iona l Area

KCU : Kantor Cabang Utama / Main Branch OfficeKC : Kantor Cabang / Branch Office

KCU MEDAN

KCU BANDUNG

KCU JAKARTA

•KC Banda Aceh

•KC Pematang Siantar

•KC Bukittinggi

•KC Padang

•KC Pekanbaru

•KC Jambi

•KC Tanjungpinang

•KC Lhokseumawe

•KC Kepulauan Nias

•KC Bogor

•KC Tasikmalaya

•KC Cirebon

•KC Depok

•KC Bekasi

•KC Bandar Lampung

•KC Bengkulu

•KC Palembang

•KC Palangkaraya

•KC Pontianak

•KC Banjarmasin

•KC Samarinda

•KC Pangkalpinang

•KC Serang

•KC Tangerang

•KC Tarakan

•KC Jakarta Selatan

•KC Lubuklinggau

13

2

1

2 3 4 5


KCU SURABAYA

KCU SEMARANG

KCU MAKASSAR

•KC Malang

•KC Madiun

•KC Kediri

•KC Denpasar

•KC Mataram

•KC Kupang

•KC Jember

•KC Ende

•KC Purwokerto

•KC Surakarta

•KC Yogyakarta

•KC Pekalongan

•KC Ambon

•KC Manado

•KC Palu

•KC Gorontalo

•KC Kendari

•KC Jayapura

•KC Ternate

•KC Manokwari

•KC Mamuju

•KC Palopo

54

6

6


PANGSA PASAR [G4-8]Market Share [G4-8]

PT TASPEN (PERSERO) merupakan badan usaha

asuransi sosial yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk

menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai

Negeri Sipil yang terdiri dari Program Pensiun, Tabungan

Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

Oleh sebab itu pangsa pasar Perseroan merupakan captive

market yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan

perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (ASN);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002

tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari

Tua bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah direvisi melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016


Tua bagi Pegawai Negeri Sipil.


tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua

dan Asuransi Kematian Bagi Pejabat Negara, yang telah

direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

108/PMK.02/2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.02/2010

tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari

dan Asuransi Kematian Bagi Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah.



Tua bagi Hakim yang telah direvisi melalui Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang

Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi

Hakim.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah direvisi

melalui PP Nomor 66 Tahun 2017, tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang ditetapkan pada

tanggal 29 Desember 2017. Revisi ini disebabkan koefisien

iuran JKM pada PP 70 Tahun 2015 tidak sebanding dengan

manfaat yang diberikan kepada peserta.

PT TASPEN (Persero) is a social insurance business entity

appointed by the Government to provide Social Insurance

for Civil Servants Program that consists of Pension Fund,

Old Age Savings, Work Accident Security and Death Security

Programs. Therefore, the market share of the Company

is a captive market determined by the following laws and

regulations:

1. Law Number 5 of 2014 on State Civil Apparatus;

2. Government Regulation Number 25 of 1981 on Civil

Servants Social Insurance Program

3. Regulation of the Minister of Finance Number 478/

KMK.06/2002 on Requirements and Amount of Benefits

of Old Age Savings for Civil Servants which amended

through the Regulation of the Minister of Finance

Number 128/PMK.02/2016 on Requirements and

Amount of Benefits of Old Age Savings for Civil Servants.


KMK.013/1992 on Requirements and Amount of Old Age

Savings and Death Insurance for State Officials which

amended by the Regulation of the Minister of Finance

Number 108/PMK.02/2010/


PMK.02/2010 on Requirements and Amount of Old

Age Savings and Death Insurance for Chairman, Vice

Chairman and Members of Regional Representative

Council.


KMK.06/2004 on Requirements and Amount of Benefits

of Old Age Savings for Judges which amended by

Regulation of the Minister of Finance Number 159/

PMK.02/2016 on Requirements and Amount of Benefits

of Old Age Savings for Judges.

7. Government Regulation Number 70 of 2015 on Work

Accident Security and Death Security for State Civil

Apparatus which amended by PP Number 66 of 2017,

on Amendment to Government Regulation Number 70

of 2015 on Work Accident Security and Death Security

for State Civil Apparatus, defined on December 29,

2017. This amendment was due to the JKM contribution

coefficient on PP 70 of 2015 that was not comparable

with Benefits granted to the participants.


Berikut jenis kelompok peserta yang dibagi pada setiap

program:

1. Peserta Program Tabungan Hari Tua, terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali PNS

Kementerian Pertahanan;

b. Hakim

c. Pejabat Negara.

2. Peserta Program Pensiun, terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Hakim

c. Pejabat Negara.

d. Veteran Republik Indonesia

e. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

f. PNS eks Pegadaian

g. PNS eks PNS Departemen Perhubungan pada PT

Kereta Api Indonesia (Persero)

h. TNI/POLRI yang pensiun sebelum 1 April 1989

i. KNIP/KNIL

3. Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian, terdiri dari:

a. Calon Pegawai Negeri Sipil

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS);

c. Pejabat Negara;

d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK);

e. DPRD

Untuk peserta Program THT, persentase pangsa pasar

yang tercatat pada tahun 2017 adalah sebesar 4.216.855

orang, menurun sebesar 2,29% dibandingkan tahun 2016

yakni sebesar 4.315.547 orang. Untuk peserta Program

Pensiun, pangsa pasar yang diperoleh TASPEN di tahun

2017 adalah sebesar 2.556.251 orang, mengalami

peningkatan sebesar 2,83% dibandingkan tahun 2016

yang tercatat sebesar 2.485.995 orang. Sedangkan untuk

peserta JKK dan JKM, pangsa pasar yang dibukukan di

tahun 2017 adalah adalah sebesar 4.193.983 orang, turun

sebesar 2,15% dibandingkan dengan pangsa pasar tahun

2016 yaitu sebesar 4.286.043 orang.

Secara keseluruhan, pangsa pasar TASPEN di seluruh

program pada tahun 2017 terbilang stabil, dengan

peningkatan dan penurunan kurang dari 3% pada setiap

program yang tersedia.

Type of group of participants divided on each program is as

follows:

1. Participants of Old Age Savings Program, consist of:

a. Civil Servants (PNS), with the exception of PNS of

the Ministry of Defense.

b. Judges.

c. State Officials.

2. Pension Program Participants, consist of:

a. Civil Servants (PNS).

a. Judges.

a. State Officials.

a. Veterans of the Republic of Indonesia.

a. Pioneer of the Republic of Indonesia Independence.

a. Ex-Pegadaian PNS.

a. Ex-Department of Transportaion on PT Kereta Api

Indonesia (Persero) PNS.

a. TNI/POLRI that retire prior to April 1, 1989.

a. iKNIP/KNIL.

3. Work Accident and Death Security Programs members,

consist of:

a. Civil Servant Candidates.

b. Civil Servants (PNS).

c. State Officials.

d. Government Employee with Labor Agreement

(PPPK).

e. DPRD.

The market share percentage for THT Program was

recorded at 4,216,855 people in 2017, decreased by 2.29%

compared to 2016 which was at 4,315,547 people. The

market share for Pension Program of TASPEN in 2017 was

at 2,556,251 people, increased by 2.83% compared to 2016

which was recorded at 2,485,995 people. Meanwhile, market

share for JKK and JKM participants in 2017 was recorded

at 4,193,983 people, decreased by 2.15% compared to the

market share in 2016 which was at 4,286,043 people.

In overall, market share of TASPEN in all programs in

2017 was considered to be stable, with the increase and

decrease of less than 3% on each available program.


BIDANG USAHA [G4-4]L ine o f Bus iness [G4-4]

Berdasarkan Anggaran Dasar TASPEN, Bidang Usaha

TASPEN adalah sebagai penyelenggara Jaminan Sosial

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Program Tabungan Hari

Tua (THT) dan Program Pensiun.

Program Tabungan Hari Tua (THT)A. Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri

Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun

1981, TASPEN mengelola Program Tabungan Hari Tua

berupa Program Asuransi yang terdiri dari Asuransi

Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah

dengan Asuransi Kematian. Asuransi Dwiguna adalah

jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan

kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau

bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia

sebelum mencapai usia pensiun. Manfaat Asuransi

Dwiguna diberikan dalam hal peserta:

a. Berhenti karena pensiun;

b. Meninggal dunia; atau

c. Berhenti karena sebab-sebab lain.

Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang

memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila

istri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli

warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem istri/

suami diberikan kepada istri/suami yang sah menurut

hukum yang tercatat dalam daftar keluarga pada

instansi yang bersangkutan. Askem anak diberikan

kepada anak kandung/anak yang disahkan menurut

undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga

pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah

menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau

belum mencapai usia 25 tahun.

B. Pengembangan Program THT untuk peserta non

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Sejak tahun 1981, program THT TASPEN telah

dikembangkan kepesertaannya kepada peserta

non PNS. Program THT yang diikuti oleh 18 BUMN

adalah program THT Dwiguna.

Based on the Articles of Association of TASPEN, the

Company engages in the business of providing Social

Insurance for Civil Servants (PNS), namely Old Age Savings

Programs (THT) and Pension Program.

Old Age Savings (THT) ProgramA. Social Insurance Provider for Civil Servants

Based on Government Regulation No. 25 of 1981,

TASPEN manages Old Age Savings Programs in the

form of Insurance Program consisting of Dwiguna

Insurance that is related with retirement age, and

equipped with Death Insurance. Dwiguna Insurance is

a type of insurance that provides financial insurance for

the participants when they reach retirement age or for

their heirs if the participants pass away before reaching

retirement. Benefits of Dwiguna Insurance are given in

the event that the participants:

a. Resigned due to pension;

b. Deceased; or

c. Resigned due to other causes.

Death Insurance (Askem) is a type of insurance that

provides financial insurance for the participants if

their spouse/children pass away or for the heirs if

the participants pass away. Death Insurance for wife/

husband is given to the wife/husband who is legalized

according to the law and registered on the list of family

in the related institution. Death Insurance for children is

given to biological children/chikdren who are legalized

according to the law and registered on the list of family

in the related institution, and have never been married,

do not have their own income, or have not reached the

age of 25 years old.

B. Development of THT Program for Non-Civil Servant

Participants (Non-PNS)

1. Since 1981, TASPEN’s THT Program continues

to expand its membership to cover the Non-Civil

Servant participants (Non-PNS Participants). Up

to date, there are 18 SOEs that participate in THT

Dwiguna program.


2. Selanjutnya tahun 1997, program THT untuk peserta

non PNS dikembangkan lagi menjadi program THT

Ekaguna dan THT Multiguna. Program THT Ekaguna

diikuti oleh 1 BUMN, sedangkan program THT

Multiguna diikuti oleh 4 BUMN.

Manfaat yang diberikan dalam program THT Multiguna

adalah :

a. Manfaat Berkala

b. Manfaat Sekaligus

Manfaat yang diberikan dalam program THT Ekaguna

adalah pembayaran Manfaat Sekaligus.

Pada tahun 2014, dengan terbentuknya anak

perusahaan PT Asuransi Jiwa TASPEN (TASPEN Life),

maka program THT, THT Multiguna dan THT Ekaguna

untuk peserta non PNS dialihkan kepersertaannya

kepada perusahaan tersebut.

C. Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan THT

dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No. 491 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal

Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan

Tabungan Hari Tua oleh PT TASPEN (PERSERO) yang

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

No. 219/PMK.010/2008, yang kemudian direvisi

kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

79/PMK.01/2011 tanggal 12 April 2011 dan diubah

kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan

No. 241/PMK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016

tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan

Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai

Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian.

2. In 1997, the THT program for Non-PNS participants

was further expanded into THT Ekaguna and THT

Multiguna program. Up to date, there are 1 SOE

that participate in THT Ekaguna and 4 SOEs that

participate in THT Multiguna.

Benefits given in the THT Multiguna programs are:

a. Periodic Benefit

b. Benefit at Once

The benefit given in THT Ekaguna Program is the

payment of the Benefit at Once.

In 2014, with the establishment of the Company’s

subdisiary PT Asuransi Jiwa TASPEN (TASPEN Life), the

membership of THT , THT Multiguna and THT Ekaguna,

for Non-PNS was transferred to that company.

C. Management and Implementation of THT Program is

carried out based on the Decree of Minister of Finance

No. 491 of 2004 dated October 18, 2004, concerning

Implementation and Management of Old Age Savings

Program by PT TASPEN (PERSERO), amended

under the Regulation of Minister of Finance No. 219/

PMK.010/2008 and later was revised through the

Regulation of Minister of Finance No. 79/PMK.01/2011

dated April 12, 2011, and then amended under the


dated December 30, 2016 concerning the Procedures

of Managing Contributions and Reporting of Old Age

Savings Program for Civil Servants and Work Accident

Security and Death Security Programs.

Program THT merupakan program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

Old Age Savings Program is an insurance program consisting of Dwiguna Insurance that is related with pension age, added with Death Insurance.


D. Peserta program THT terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS Kementerian

Pertahanan;

2. Pejabat Negara;

3. Hakim;

Hak-hak Peserta program THT:

1. Manfaat Asuransi Dwiguna;

2. Manfaat Asuransi Kematian

Kewajiban Peserta program THT:

1. Membayar iuran sebesar 3,25% dari penghasilan

pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan

tunjangan anak) setiap bulan;

2. Memberikan keterangan mengenai data diri dan

keluarga peserta;

3. Menyampaikan perubahan data penghasilan atau

perubahan data diri keluarga peserta.

Formula Manfaat program THT

Rumus dan keterangan komponen dari manfaat program

THT per jenis kelompok peserta:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uraian / Description Jenis Kejadian / Types of Event Formula

Manfaat Asuransi Dwiguna / Dwiguna Insurance Benefit

• Pensiun/Retire {0,60 x MI1 x P1} + {0,60 x MI2 x (P2 - P1 )} +∑{SI+HP}

• MeninggalDunia/Pass Away {0,60 x Y1 x P1} + {0,60 x Y2 x (P2 - P1)}+∑{SI + HP}

• Berhentikarenasebab-sebablain/Resign due to other reasons {F1 x P1} + {F2 x (P2 - P1)}+∑{SI+HP}

Manfaat AsuransiKematian / Death Security Benefit

Peserta aktif meninggal dunia: / Active participants pass away:

a. Peserta meninggal dunia / Participant passes away 2 x P2

b. Istri/Suami meninggal dunia / Spouse passes away 1,5 x P2

c. Anak meninggal dunia / Child passes away 0,75 x P2

Pensiunan meninggal dunia: / Retirees pass away

a. Pensiunan meninggal dunia / etired participant passes away 2(1 + 0,1 B/12) P2

b. Istri/Suami meninggal dunia / Spouse passes away 1,5(1 + 0,1 C/12) P2

c. Anak meninggal dunia / Child passes away 0,75(1 + 0,1 C/12) P2

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.02/2016 tanggal

23 Agustus 2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat

Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengubah

Keputusan Menteri KeuanganNo.500/KMK.06/2004 tanggal

19 Oktober 2004 tentang Perubahan atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 Tentang

Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi

D. THT program Participants consist of:

1. Civil Servants (PNS) other than Civil Servants of

Ministry of Defense;

2. State Officials

3. Judge

Rights of THT program Participants:

1. Dwiguna Insurance Benefits;

2. Death Security Benefits

Obligations of THT program Participants:

1. Paying monthly premium amounting to 3.25% of their

monthly salary (basic salary plus allowances for spouse

and children);

2. Providing their personal data as well as their family’s

data;

3. Submitting information on changes in participant’s

wage or personal data of the participants’ family.

THT Program Benefit Formula

Formula and description of components of THT program

benefits per type of participant group.

1. Civil Servants (PNS))

Legal Basis:


dated August 23, 2016 on Requirements and Benefits of Old

Age Savings for Civil Servants, which amended the Decree

of Minister of Finance No. 500/KMK.06/2004 dated October

19, 2004 on Amendment to the Decree of Minister of Finance

No. 478/KMK.06/2002 concerning the Requirements and

Amount of Benefits of Old Age Savings for Civil Servants.


Pegawai Negeri Sipil.

Keterangan:

P1 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti

sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah

Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

1993, yang terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami,

dan Tunjangan Anak.

P2 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum Peserta

berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas

atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar

potongan iuran, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri/

Suami, dan Tunjangan Anak.

MI1 : Masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan

diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan

tahun.

MI2 : Masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai

dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung

dalam satuan tahun.

Y1 : Selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh

delapan) tahun dengan usia Peserta pada saat mulai

menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal

dunia dengan usia pada saat mulai menjadi peserta, bagi

peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima

puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia

lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun yang dihitung

dalam satuan tahun.


delapan) tahun dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari

2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan

usia peserta pada tanggal 1 Januari 2001, bagi peserta yang

hatas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan)

tahun dan usia pada saat meninggal dunia Iebih dari 58

(lima puluh delapan) tahun yang dihitung dalam satuan

tahun.

B : Jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta

diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal

Peserta meninggal dunia.

Description:

P1: Latest salary one month prior to resigning as Civil

Servants, pursuant to the Government Regulation No. 6

of 1997 concerning the Amendment to the Government

Regulation No. 7 of 1977 concerning the Regulation on

Basic Salary for Civil Servants, which has undergone

four amendments with the latest one amended by the

Government Regulation No. 15 of 1993, which consists of

Basic Salary, Spouse Allowance and Children Allowance.


Servants, pursuant to the Government Regulation No.

30 of 2015 concerning the Seventeenth Amendment to

the Government Regulation No. 7 of 1977 concerning the

Regulation on Salary for Civil Servants, which becomes the

basis for contribution deduction, comprising Basic Salary,

Spouse Allowance and Children Allowance.

MI1: Contribution period since joining as Participants until

dismissal, calculated in years.

MI2: Contribution period since January 1, 2001 until


Y1: Difference between retirement age limit 58 (fifty-eight)

years old) with the age of the participants at the time of

joining, or difference between the age of death with the age

at the time of joining for the participants whose retirement

age is more than 58 (fifty-eight) years old and the age

when passing away is more than 58 (fifty-eight) years old,

calculated in years.


years old with the age of the participants on January 1, 2001,

or difference between the age of death with age on January

1, 2001, for the participants whose retirement age is more

than 58 (fifty-eight) years old and the age when passing

away is more than 58 (fifty-eight) years old, calculated in

years.

B: Number of months passed, calculated from the dismissal

date of the Participants with retirement rights until the date

of Participants’ passing away.


C : Jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta

diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia

sampai dengan tanggal Istri/Suami/Anak meninggal dunia.

SI : Selisih iuran antara iuran yang dihitung berdasarkan

penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang

dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2015 tentang perubahan Ketujuh belas atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tantang Peraturan Gaji


HP : Hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan

tingkat bunga tertentu.

F1 : Faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI1

F2 : Faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI2.

2. Pejabat Negara

Uraian / Description Jenis Kejadian / Types of Event Formula

Manfaat Asuransi Dwiguna / Dwiguna Insurance benefit

• Berhentikarenahabismasajabatannyaatausebab-sebab lain / Resign due to the completion of their employment or due to other reasons

0,55 x MI x P

• MeninggalDuniapadamasaaktif/Pass Away during active period 0,55 x (5 + B/12) x P

Manfaat Asuransi Kematian / Death Security Benefit

• Pesertameninggaldunia/Participant passes away 2 x P

• Istri/Suamimeninggaldunia/Spouse passes away 1,5 x P

• Anakmeninggaldunia/child passes away 0,75 x P

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2010

tanggal 19 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.013/1992 Tentang

Persyaratan Dan Besarnya Tabungan Hari Tua Dan Asuransi

Kematian Bagi Pejabat Negara, dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 107/PMK.02/2010 tanggal 27 Mei 2010

tentang Persyaratan Dan Besarnya Tabungan Hari Tua Dan

Asuransi Kematian Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota

Dewan Perwakilan Daerah.

Keterangan:

P : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum Peserta

berhenti sebagai Pejabat Negara yang menjadi dasar

potongan iuran, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri, dan

Tunjangan Anak.

MI : Masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan


tahun.

C: Number of months passed, calculated from the dismissal


of their Spouses’/Children’s passing away.

SI: Difference in contribution between the contribution that is

calculated based on income according to the table of the latest

salary with the contribution that is calculated based on income

according to the table of salary regulated in the Government

Regulation No. 30 of 2015 concerning the Seventeenth

Amendment to the Government Regulation No. 7 of 1977

concerning the Regulation on Salary for Civil Servants.

HP: The result of SI development calculated based on

certain interest level.

F1: Factors whose amount is related with MI1.


2. State Officials

Legal Basis:


dated May 19, 2010 concerning the Amendment on the Decree

of Minister of Finance No. 46/KMK.013/1992 concerning

the Requirements and Benefits of Old Age Savings and

Death Insurance for State Officials and Regulation on

Minister of Finance No. 107/PMK.02/2010 dated May 27,

2010 concerning the Requirements and Amount of Old Age

Savings and Death Security for Chairman, Vice Chairman,

and Member of Regional Representative Council.

Description:

P: Latest salary one month prior to resigning as State

Official that becomes the basis for contribution deduction,

comprising of Basic Salary, Spouse Allowance and Children

Allowance.

MI: Contribution period of joining as Participants until



B : Jumlah bulan dihitung sejak masa iuran telah mencapai

5 (lima) tahun. Masa iuran kurang dari 5 tahun B = 0.

3. Hakim

Uraian / Description Formula

Manfaat Asuransi Dwiguna / Dwiguna Insurance Benefit

• Pensiun/Retire {0,55 x MI1 x P1} + {0,55 x MI2 x (P2 - P1)}+∑{SI+HP}

• MeninggalDunia/Pass Away {0,55 x Y1 x P1} + {0,55 x Y2 x (P2 - P1)}+∑{SI+HP}

• Berhentikarenasebab-sebablain/Resign due to other reasons

{ F1 x P1} + {F2 x (P2 - P1)}+∑{SI+HP}

Manfaat Asuransi Kematian / Death Security Benefit

• Pesertameninggaldunia/Participant passes away 2(1 + 0,1 B/12) P2

• Istri/Suamimeninggaldunia/Spouse passes away 1,5(1 + 0,1 C/12) P2

• Anakmeninggaldunia/Child passes away 0,75(1 + 0,1 C/12) P2

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.02/2016 tanggal

25 Oktober 2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat

Tabungan Hari Tua Bagi Hakim mengubah Keputusan

Menteri Keuangan No.501/KMK.06/2004 tanggal 19

Oktober 2004 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat

Tabungan Hari Tua bagi Hakim dan Peraturan Pemerintah

No. 94 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Hak

Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah

Mahkamah Agung.

Keterangan:

P1 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti

sebagai Hakim, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan

Agama, yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami

dan Tunjangan Anak.

P2: Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum

Peserta berhenti sebagai Hakim, berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan

dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah

Agung atau Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar potongan iuran,

terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Isteri, dan Tunjangan

Anak.

MI1 : Masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan


tahun.

B: Number of months passed, calculated since the

contribution period has reached 5 (five) years. For

contribution period less than 5 years, B = 0.

3. Judge

Legal Basis:


dated October 25, 2016 concerning the Requirements

and Amount of Old Age Savings Benefit for Judge which

amended the Decree of Minister of Finance No. 501/

KMK.06/2004 dated October 19, 2004 concerning the

Requirements and Amount of Old Age Savings Benefit for

Judge and Government Regulation No. 94 of 2012 dated

October 30, 2012 concerning the Financial Rughts and

Facilities for Judge under the Supreme Court.

Description:

P1: The latest salary one month prior to resigning as Judge,

pursuant to the Government Regulation No. 8 of 2000

concerning the Regulation on Salary for Judges of Public

Courts, Administrative Courts, and Religious Courts, which

consists of Basic Salary, Spouse Allowance and Children

Allowance.

P2: The latest salary one month prior to resigning as Judge,


concerning the Financial Rights and Facilities for Judge

under the Supreme Court or Government Regulation No.

30 of 2015 concerning the Seventeenth Amendment to


Regulation on Salary for Civil Servants, which becomes

the basis for contribution deduction, comprising of Basic

Salary, Spouse Allowance and Children Allowance.

MI1: Contribution period since joining as Participants until



MI2 : Masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai

dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung

dalam satuan tahun.


delapan) tahun dengan usia Peserta pada saat mulai

menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal

dunia dengan usia pada saat mulai menjadi peserta, bagi

peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima

puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia

lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun yang dihitung

dalam satuan tahun.


delapan) tahun dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari

2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan

usia peserta pada tanggal 1 januari 2001, bagi peserta yang

batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan)

tahun dan usia pada saat meninggal dunia Iebih dari 58

(lima puluh delapan) tahun yang dihitung dalam satuan

tahun.

B: Jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta

diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal

Peserta meninggal dunia

MI2: Contribution period since January 1, 2001 until



years old with the age of the participants at the time of

joining, or difference between the age of death with the age

at the time of joining for the participants whose retirement

age is more than 58 (fifty-eight) years old and the age

when passing away is more than 58 (fifty-eight) years old,

calculated in years.


years old with the age of the participants on January 1, 2001,

or difference between the age of death with age on January

1, 2001, for the participants whose retirement age is more

than 58 (fifty-eight) years old and the age when passing

away is more than 58 (fifty-eight) years old, calculated in

years.

B: Number of months passed, calculated from the dismissal


of Participants’ passing away.


C: Jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta

diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia

sampai dengan tanggal Istri/Suami/Anak meninggal dunia.

SI : Selisih iuran antara iuran yang dihitung berdasarkan

penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang

dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2015 tentang perubahan Ketujuh belas atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tantang Peraturan Gaji


HP : Hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan

tingkat bunga tertentu.



PROGRAM PENSIUNProgram Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh

penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua

dan penghargaan atas jasa-jasanya mengabdi pada negara

berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1974

tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan,

Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut

dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima

Pensiun, dilakukan pemotongan iuran pensiun Pegawai

Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Potongan iuran pensiun

tersebut pada awalnya ditempatkan pada Bank-bank

Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25

tahun 1981 sebagai tindaklanjutnya program Pensiun PNS

dialihkan kepada PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan

surat Menteri Keuangan Nomor : S-244/MK.011/1985

tanggal 21 Februari 1985.

Sejak tahun 1987 Pemerintah mengalihkan

penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS untuk wilayah

provinsi Bali, NTB, NTT melalui surat Menteri Keuangan

Nomor : 822/ MK.03/1986 dan Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 892.1.8411 tanggal 13 Oktober

1986, dan pembayaran pensiun PNS secara Nasional baru

dilakukan PT TASPEN (PERSERO) sejak April 1990.

C: Number of months passed, calculated from the dismissal


of their Spouses/Children’s passing away.

SI: Difference in contribution between the contribution that

is calculated based on income according to the table of the

latest salary with the contribution that is calculated based

on income according to the table of salary regulated in


Seventeenth Amendment to the Government Regulation

No. 7 of 1977 concerning the Regulation on Salary for Civil

Servants.

HP: The result of SI development calculated based on

certain interest level.



PENSION PROGRAMPension Program is a continuous protection program of

retirement income, as the right and appreciation for the

dedication of Civil Servants. Law No. 11 of 1969 on Pension

of Employee and Pension of Employee’s Widow/Widower.

Pursuant to the Presidential Decree No. 56 of 1974

concerning the Distribution, Use, Deduction Method,

Payment and Amount of Contribution Collected from Civil

Servants, State Officials and Pension Recipients, pension

contributions of Civil Servants and State Officials are

deducted. Initially, the deduction was imposed on several

Government Banks determined by the Minister of Finance.

Due to the implementation of Government Regulation No.

25 of 1981, then, as the follow-up, PNS Pension program

is transferred to PT TASPEN (PERSERO) under the letter of

Minister of Finance No. S-244/MK.011/1985 dated February

21, 1985.

Since 1987, the Government has transferred the payment

of PNS pension for Bali, West Nusa Tenggara, and East

Nusa Tenggara Provinces through the letter of Minister

of Finance No. 822/MK.03/1986 and Decree of Minister of

Home Affairs No. 892.1.8411 dated October 13, 1986. The

payment of PNS pension on national scale was commenced

by PT TASPEN (PERSERO) in April 1990.


Pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri

Sipil dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi

Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan pengadministrasian

dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 243/PMK.02/2016 tentang Pelaporan

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri

Sipil dan Pejabat Negara.

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan

berdasarkan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1969

tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut, sumber dana

pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) (pay as you go), yaitu sumber

Dana Pensiun bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara. Dalam perkembangannya, pembayaran

pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing

dan akumulasi Dana Pensiun PNS berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan. Sejak tahun 2009 sepenuhnya (100%)

berasal dari APBN.

Penerima Pensiun adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Otonom.

2. Pejabat Negara.

3. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan, dibayarkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan

Kebangsaan/ Kemerdekaan RI, yang telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2015.

4. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan,

dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

67 Tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2014 tentang

Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran

Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016.

5. Hakim.

6. Anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun

sebelum April 1989.

7. Penerima pensiun eks PNS Departemen Perhubungan

pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dibayarkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri

Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api

Indonesia (Persero).

The management of accumulated pension contributions of

Civil Servants is carried out based on Minister of Finance

Regulation No. 201/PMK.02/2015 on Management of

Accumulated Pension Contributions of Civil Servants, and

its administration and reporting are carried out based on

Minister of Finance Regulation No. 243/PMK.02/2016 on

Reporting of the Management of Accumulated Pension

Contribution of Civil Servants and State Officials.

Financing pension benefits based on Pay As You Go System

funds payment is carried out pursuant to Law No. 11 of

1969 concerning Retirement of Employee and Employee’s

Widow/Widower that stipulates that the source of pension

funds comes from the State Budget (APBN) (pay as you go).

In its development, the source of payment of PNS pension

also comes from the sharing and accumulation of PNS

Pension Funds based on the Decree of Minister of Finance.

However, since 2009, the payment has been fully funded

(100%) by the State Budget.

Pension recipients are:

1. Civil Servants of Central and Autonomous Regions’

Government.

2. State Officials.

3. Independence Pioneer Insurance Recipients, paid


on Provision of Allowance for National Movement/

Independence Pioneers, which later amended for

several times with latest amendment Government

Regulation No. 37 of 2015.

4. Veteran Insurance and Honorary Funds Recipients, aid

pursuant to the Government Regulation No. 67 of 2014,

dated August 10, 2014, on the Implementation of Law

No. 15 of 2002 concerning the Veterans of Republic of

Indonesia, as amended into Government Regulation No.

23 of 2016.

5. Judges.

6. ABRI members who are dismissed with pension funds

before April 1989.

7. Retired PNS of Transportation Department at PT

Kereta Api Indonesia (Persero) Pension Recipients,

paid pursuant to Government Regulation No. 64 of 2007

on Pension Adjustment of Retired Civil Servants of

Transportation Department at PT Kereta Api Indonesia

(Persero).


8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor KM-89/SJ.24/UP.71/2004 tentang Pemberian

Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil Eks Perusahaan

Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan.

Hak-hak Penerima Pensiun :

1. Pensiun Sendiri

2. Pensiun Janda/Duda

3. Pensiun Yatim Piatu

4. Pensiun Orang Tua

5. Pensiun Terusan

6. Uang Duka Wafat (UDW)

7. Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun, bagi peserta

yang diberhentikan tanpa hak pensiun baik dengan

hormat maupun dengan tidak hormat.

Kewajiban Peserta Program Pensiun :

1. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan

pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan

tunjangan anak) setiap bulan.

2. Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

Kewajiban Penerima Pensiun :

Melaporkan perubahan data setiap tahun ganjil, update

status:

1. Setiap 1 bulan bagi penerima tunjangan veteran dan

dana kehormatan

2. Setiap 2 bulan bagi penerima pensiun PNS/Pejabat

Negara/POLRI/TNI yang tidak mempunyai tunjangan

keluarga.

3. Setiap 6 bulan bagi penerima pensiun PNS/Pejabat

Negara/POLRI/TNI yang masih mempunyai tunjangan

keluarga.

Biaya Penyelenggaraan Pensiun

Atas pengelolaan Dana Pensiun PNS dan pembayaran

pensiun PNS, Pemerintah melalui surat Menteri

Keuangan Nomor: S-1517/MK.013/1987 mengatur tentang

Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun. Ketentuan

tentang besarnya Biaya Penyelenggaraan Pensiun

mengalami perubahan setiap tahun, dan pada tahun 2008

ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor :

S-41/MK.06/2008 tanggal 21 Januari 2009 perihal Formula

Biaya Penyelenggaraan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang telah direvisi dengan Surat Menteri Keuangan

nomor: S-559/MK.02/2013 perihal Biaya Penyelenggaraan

Program PNS tahun 2013.

8. Decree of the Minister of Finance of the Republic of

Indonesia Number KM-89/SJ.24/UP.71/2004 on Provision

of Pension to Retired Civil Servants of Perusahaan

Jawatan Pegadaian of the Department of Finance.

Rights of Pension Beneficiaries:

1. Individual Pension

2. Widow/Widower Pension

3. Orphan Pension

4. Parent Pension

5. Continual Pension

6. Bereavement Payment

7. Pension funds reimbursement of cash value, for the

participants who are dismissed without pension rights,

either respectfully or disrespectfully.

Obligations of Pension Program Participants:

1. Paying monthly contributions amounting to 4.75% of

their salary (basic salary plus allowances for spouse

and children).

2. Submitting information on changes in the personal data

of the participants or their family.

Responsibility of Pension Beneficiaries:

Reporting the changes in data every odd year and updating

the status:

1. Every 1 month for veteran benefits and honorary funds

beneficiaries

2. Every 2 months for PNS/State Officials/POLRI/TNI

pension beneficiaries that do not have family benefits.

3. Every 6 months for PNS/State Officials/POLRI/TNI

pension beneficiaries that still have family benefits.

Pension Benefit Payment Cost

For the payment of pension benefits by PT TASPEN

(PERSERO), the Government, through the letter of Minister

of Finance No. S-1517/MK.013/1987, regulates the

Reimbursement of Pension Management Cost. Provision

on the amount of Pension Management Cost changes every

year, and in 2008, through the Letter of Minister of Finance

No. S-41/MK.06/2008 dated January 21, 2009 concerning

the Formula for the Management Cost of Civil Servants

Pension Fund, which has been revised through the Letter of

Minister of Finance No. S-559/MK.02/2013 concerning the

Management Cost of PNS Program for 2013.


Pada tahun 2015 biaya penyelenggaraan pensiun ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/

PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan

Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT

TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO).

Formula Manfaat Pensiun

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uraian / Description Formula Keterangan / Remark

Pensiun / Retire 2,5% x Masa Kerja x gaji pokok terakhir / 2.5% x Working Period x latest basic salary Maksimum 75% Minimum 40%

Meninggal / Pass Away

Wafat / RegularPensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu / Widow/Widower/Child Pension

Uang duka wafat (1/2/3 x Penghasilan) / 1/2/3 times Bereavement Payment

Tewas / VanquishedPensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu / Widow/Widower/Child Pension

36% dari dasar pensiun / 36% of basic retirement

• 1 kali penghasilan bagi penerima Janda/Duda tunjangan Veteran / 1 time of the income for Widow/Widower of Veteran benefits beneficiaries

• 2 kali penghasilan bagi penerima tunjangan Veteran / 2 times of the income for Veteran benefits beneficiaries

• 3 kali penghasilan bagi penerima Pensiun PNS/Pejabat Negara / 3 times of the income for PNS/State Officials Pension beneficiaries

Untuk PNS aktif meninggal pembayaran uang duka wafat melalui program JKK/JKM / For PNS that passed away while active, bereavement payment is through JKK/JKM program

Pensiun terusan (4/6/12/18 Bulan) / Continual Pension (4/6/12/18 Months)

72% dari gaji pokok terakhir / 72% of latest basic salary

Berhenti tanpa hak pensiun / Resign without pension rights

F1 x P1

F2 x P2

{ F1 x P1} + {F2 x (P2 - P1 )}

Bagi PNS yang diberhentikan tanpa hak pensiun sebelum 1 Januari 2001 / For PNS who are dismissed without pension rights prior to January 1, 2001

Bagi PNS yang menjadi peserta pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan diberhentikan tanpa hak pensiun / For PNS who joined as participants on/after January 1, 2001 and dismissed without pension rights

Bagi PNS yang menjadi peserta sebelum tanggal 1 Januari 2001 dan diberhentikan tanpa hak pensiun sesudah tanggal 1 Januari 2001 / For PNS who joined as participants prior to January 1, 2001 and dismissed without pension rights after January 1, 2001

Untuk PNS

Pensiun Sendiri / Individual Pension

(2,5% x Masa Kerja (dalam tahun) x gaji pokok terakhir) + tunjangan

(2.5% x Working Period (in years) x latest basic salary) + allowances

(minimum 40% x gaji pokok terakhir) + tunjangan (minimum 40% x latest basic salary) + allowances

(maksimum 75% x gaji pokok terakhir) + tunjangan (maximum 75% x latest basic salary) + allowances

Janda/Duda / Widow/Widower (36% x gaji pokok terakhir) + tunjangan (36% x latest basic salary) + allowances

Yatim-Piatu / Child (36% x gaji pokok terakhir) + tunjangan (36% x latest basic salary) + allowances

Orang tua / Parent 20% x Pensiun Janda Peserta Tewas 20% x Widow Pension of Vanquished Participant

In 2015, cost of pension fund management was determined

based on the Regulation of Finance Minister No. 211/

PMK.02/2015 concerning Operational Cost for the Payment

of Pension Benefits carried out by PT TASPEN (PERSERO)

and PT ASABRI (PERSERO).

Formula of Pension Benefits

1. Civil Servants (PNS)

For PNS


Janda/Duda/Yatim-Piatu peserta tewas / Widow/Widower/Child of Vanquished Participant

(72% x gaji pokok terakhir) + tunjangan (72% x latest basic salary) + allowances

Uang Duka Wafat / Bereavement Payment 3 x Penghasilan Terakhir 3 x Latest Income

Pejabat Negara

Presiden dan Wakil Presiden / President and Vice President

Sendiri / Individual 100% x gaji pokok terakhir / 100% x latest basic salary

Janda/Duda / Widow/Widower 50% x gaji pokok terakhir / 50% x latest basic salary

Yatim/Piatu / Child 50% x gaji pokok terakhir / 50% x latest basic salary

Orang Tua / Parent Tidak ada / None

Selain Presiden / Other than President

Sendiri / Individual

1% x masa kerja (dalam bulan) x gaji pokok terakhir / 1% x working period (in months) x latest basic salaryminimum 6% x gaji pokok terakhir / minimum 6% x latest basic salarymaksimum 75% x gaji pokok terakhir / maximum 75% x latest basic salary

Janda/Duda / Widow/Widower 50% x gaji pokok terakhir / 50% x latest basic salary

Yatim/Piatu / Child 50% x gaji pokok terakhir / 50% x latest basic salary

Orang Tua / Parent Tidak ada / None

Keterangan:

P1: Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti

sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pokok PNS, yang terdiri

dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri dan Tunjangan Anak.

P2: Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum Peserta

berhenti sebagai PNS yang menjadi dasar potongan iuran,

terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri, dan Tunjangan Anak.

F1: Faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI1

F2: Faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI2.

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM)Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas

resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa

perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sementara

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas

resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa

santunan kematian. Program JKK dan JKM ini dilakukan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun

2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah

diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

State Officials

Description:


Servants, pursuant to the Government Regulation No. 6 of

1997 concerning the Regulation on Basic Salary for Civil

Servants, which consists of Basic Salary, Spouse Allowance

and Children Allowance.

P2: Latest salary one month prior to resigning as PNS that

becomes the basis for contribution deduction, comprising

of Basic Salary, Spouse Allowance and Children Allowance.



WORK ACCIDENT SECURITY (JKK) AND DEATH SECURITY (JKM) PROGRAMSWork Accident Security (JKK) is a protection from work

accident risks or occupational disease in the form of

treatment, donation, and disability allowance, while Death

Security (JKM) is a protection on death risk not due to

accident at work in the form of death compensation. Both

the JKK and JKM Programs are implemented pursuant to


Work Accident Security and Death Security Program for

State Civil Apparatus which have been amended through


Amendment to the Government Regulation No. 70 of 2015

concerning the Work Accident Security and Death Security

Program for State Civil Apparatus.As well as the Regulation

of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia


Nomor 54 tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

Kepesertaan

Peserta Program JKK dan JKM adalah Pegawai Aparatur

Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji dari Anggaran dan

Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan

Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian, terdiri dari:

a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS);

c. Pejabat Negara;

d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

e. DPRD;

Manfaat JKK

Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja akan

mendapat beberapa manfaat yang meliputi perawatan,

santunan, dan tunjangan cacat.

A. Perawatan

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;

2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. Rawat inap kelas I RS Pemerintah dan RS swasta

yang setara;

4. Perawatan intensif;

5. Penunjang diagnostik;

6. Pengobatan;

7. Pelayanan khusus;

8. Alat kesehatan dan implant;

9. Jasa Dokter/medis;

10. Operasi;

11. Transfusi darah; dan/atau

12. Rehabilitasi medik.

Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja

(PAK) berdasarkan surat keterangan dokter okupasi berhak

atas manfaat program JKK meskipun telah diberhentikan

dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus

hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. Hak

atas manfaat program JKK sebagaimana dimaksud diberikan

apabila PAK timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat

sebagai PNS dengan hak Pensiun atau diputus hubungan

perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Number 54 of 2017 on Provision, Disbursement, and

Accountability of Work Accident Security and Death Security

Contributions from the Regional Budget.

Membership

JKK and JKM Program participants are the State Civil

Apparatus (ASN) who receives salary from the State Budget

or Regional Budget, except for ASN Employees within the

Ministry of Defense and the State Police of the Republic of

Indonesia.

Participants of Work Accident Security and Death Security

Program consist of:

a. Candidates for Civil Servants (CPNS);

b. Civil Servants (PNS);

c. State Officials;

d. Government Officials with Work Agreement (PPPK);

e. DPRD;

Benefits of JKK

Members of Work Accident Security Program will receive

which include treatment, donation, and disability allowance.

A. Treatment

1. Basic and supporting examination;

2. First and next level of treatment;

3. Class I Inpatient at Public Hospital and Private

Hospital that is equivalent to it;

4. Intensive treatment;

5. Diagnostic support;

6. Medical treatment;

7. Special service;

8. Medical equipment and implant;

9. Doctor/medical staff service;

10. Surgery;

11. Blood transfusion; and/or

12. Medical rehabilitation.

Participants who are diagnosed with Occupational Disease

(PAK) based on occupational physician’s recommendation

letter are entitled for JKK program Benefits, although they

have been respectfully dismissed as PNS with pension

rights or terminated as PPPK. The rights on program JKK

benefits mentioned before are paid if PAK occurs in no later

than 5 (five) years since the date of respectful dismissal as

PNS with pension rights or termination as PPPK.


B. Santunan

1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang

mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/

atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan

pertama pada kecelakaan kerja;

Angkutan:

• Darat/sungai/danau : paling besar Rp1.300.000

• Laut : paling besar Rp1.950.000

• Udara : paling besar Rp3.250.000

Apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka

diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing

angkutan yang digunakan.

2. Santunan Sementara akibat kecelakaan kerja

(SSTMB);

100% x gaji terakhir Diberikan setiap bulan sampai

dinyatakan mampu bekerja kembali.

3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian

fungsi, dan cacat total tetap;

Santunan cacat sebagian anatomis:

• % sesuai tabel x 80 x Gaji terakhir Dibayarkan

sekaligus

Santunan cacat sebagian fungsi:

• Penurunan fungsi x % sesuai tabel x 80 x Gaji

Dibayarkan sekaligus

Santunan cacat total tetap:

• Santunan sekaligus = 70% x 80 x Gaji terakhir

• Santunan berkala = Rp250.000 perbulan, selama 24

bulan

4. Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu

(orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta

yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi

akibat kecelakaan kerja; Pembelian alat bantu (orthose)

dan/ atau alat pengganti (prothose) satu kali untuk

setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh

pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah dan

ditambah 40% dari harga tersebut. Biaya rehabilitasi

medik maksimum sebesar Rp2.600.000.

B. Donation

1. Reimbursement of transport cost of participants

having accident at work to the hospital and/or house

of the Participants, including first-aid cost at the

accident at work;

Transportation:

• Land/river/lake Transportation: maximum at

Rp1,300,000

• Sea Transportation: maximum at Rp1,950,000

• Air Transportation: maximum at Rp3,250,000

If using more than one transportation, the highest cost

of each transportation used will be given.

2. Temporary Donation due to Occupational Accident

(SSTMB):

100% x the latest salary, given each month until

declared able to return to work.

3. Disability allowance for partial disability in anatomy,

partial disability in body function, and permanent

total disability;

Disability allowance for partial disability in anatomy:

• %accordingtotablex80xthelatestSalarypaid

all at once

Disability allowance for partial disability in body

function:

• Decreaseofbodyfunctionx%accordingtotablex

80 x Salary, paid all at once

Disability allowance for permanent total disability:

• Allatonceallowance=70%x80xthelatestsalary

• Periodicalallowance=Rp250,000permonth,for24

months.

4. Reimbursement of rehabilitation cost in the form of

orthose and/or prothese for Participants whose body

parts are gone or not function due to accident at work;

Purchase of orthose and/or prothose once for each case

with a price standard determined by the public hospital

rehabilitation center, added by 40% of the price. Medical

rehabilitation cost at maximum Rp2,600,000.


5. Penggantian biaya gigi tiruan;

Paling banyak sebesar Rp3.900.000 untuk setiap kasus

6. Santunan kematian kerja; 60% x 80 gaji terakhir yang

dibayarkan 1 (satu) kali

7. Uang duka tewas; 6x gaji terakhir

8. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000 yang meliputi:

• peti jenazah dan perlengkapannya

• tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman

9. Bantuan beasiswa diberikan bagi maksimal 2 anak dari

Peserta yang tewas

SD / Elementary School Rp45.000.000

SMP / Junior High School Rp35.000.000

SMA / Senior High School Rp25.000.000

Diploma/Kuliah / Diploma/College Rp15.000.000

catatan:

• belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah/

kuliah

• berusia paling tinggi 25 tahun

• belum pernah menikah

• belum bekerja

C. Tunjangan Cacat

% tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya

fungsi organ dengan ketentuan:

• Mengalami cacat

• Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau

diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat.

• Diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan

hormat sebagai PNS atau pemutusan hub. Kerja

sebagai PPPK karena cacat sampai dengan peserta

meninggal dunia.

Persentase Tunjangan Cacat

No Jenis Cacat / Types of Disability Persentase Tabel / Table of Percentage

1

a. penglihatan pada kedua belah mata / visual impairment at both eyesb. pendengaran pada kedua belah telinga; atau / hearing impairment at both

ears; orc. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah / both legs from

the groin or below the knee

70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir / 70% (seventy percent) of the latest salary

2

a. lengan dari sendi bahu ke bawah, atau / arm, from the shoulder join to below it, or

b. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah / both legs, from the ankle to below it

50% (lima puluh persen) dari Gaji terakhir / 50% (fifty percent) of the latest salary

5. Reimbursement of artificial teeth cost: at maximum

Rp3,900,000 or each case.

6. Compensation for death due to work: 60% x 80 of the

latest salary, paid once

7. Condolence money: 6x latest salary

8. Funeral expenses at Rp10,000,000, which cover:

• cofferanditsequipment

• burialareaandothercostsforcemeteryservice

9. Scholarship donation for the maximum of 2 children of

Participants who pass away

notes:

• Not yet in school age until school/college

• maximum aged 25 years old

• never been married

• not working

C. Disability Allowance

certain % of Salary for the decrease or loss of organ

functions, on condition:

• Disabled

• Respectfully dismissed as Civil Servants or

terminated as PPPK due to disability.

• Given since the decision of respectful dismissal

as Civil Servants or termination of employment as

PPPK due to disability until the participants die.

Percentage of Disability Allowance


No Jenis Cacat / Types of Disability Persentase Tabel / Table of Percentage

3a. lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau / arm, from or from about the

elbow to below itb. sebelah kaki dari pangkat paha / one leg, from the groin

40% (empat puluh persen) dari Gaji terakhir / 40% (forty percent) of latest salary

4

a. penglihatan dari sebelah mata, atau / partial visual impairment, orb. pendengaran dari sebelah telinga, atau / partial hearing impairment, orc. tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau / arm, from or from

above the wrist to below itd. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah / one leg, from the ankle to below it

30% (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir / 30% (thirty percent) of latest salary

5

Menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan angka / Pursuant to the condition that based on the consideration of health examiner team is equivalent to what is stated in point 1 until 4, for loss of function of partial or whole bodies or memory non included in point 1 until 4

30 % (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir / 30% (thirty percent) to 70% (seventy percent) of latest salary

6

Dalam hal terjadi beberapa cacat, maka besarnya tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap cacat, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Gaji terakhir / In the event of disability, the amount of disability allowance is determined by adding the percentage of each disability with the highest provision of 100% (a hundred percent) of the latest Salary

Tabel Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian Dan

Cacat-Cacat Lainnya

No Macam Cacat Tetap Sebagian % x Gaji

1 Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah / Right arm, from shoulder joint to below it 44

2 Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah / Left arm, from shoulder joint to below it 38,5

3 Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah / Right arm, from or from above elbow to below it 38,5

4 Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah / Left arm, from or from above elbow to below it 33

5 Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah / Right arm, from or from above wrist to below it 35

6 Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah / Left arm, from or from above wrist to below it 30,8

7 Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah / Both legs, from groin to below it 77

8 Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah / One leg, from groin to below it 38,5

9 Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah / Both legs, from ankle to below it 55

10 Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah / One leg, from ankle to below it 27,5

11 Kedua belah mata / Both eyes 77

12 Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat / One eye or diplopia in short-distance sight 38,5

13 Pendengaran pada kedua belah telinga / Hearing from both ears 44

Manfaat Program JKM:

Manfaat program JKM, diberikan bagi peserta yang wafat

berupa santunan kematian yang terdiri atas:

1. Santunan sekaligus, diberikan kepada ahli waris

Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000 (lima belas

juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

2. Uang duka wafat, diberikan kepada ahli waris Peserta

yang wafat sebesar 3 (tiga) kali Gaji terakhir yang

dibayarkan 1 (satu) kali.

Table of Percentage of Partial Permanent Disability

Allowance and Other Disabilities

Benefits of JKM Program

JKM Benefits program, given for participants who pass

away in the form of death donation consists of:

1. All at once donation, given to heirs of Participants who

pass away amounted to Rp15,000,000 (fifteen million

rupiah), paid once

2. Bereavement Payment, given to heirs of Participants

who pass away amounted to 3 (three) times latest

salary, paid once


PRODUK DAN LAYANAN [G4-4]Product and Serv ice [G4-4]

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan, bidang usaha

TASPEN adalah sebagai penyelenggara Jaminan Sosial

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam menjalan kegiatan

usaha, TASPEN memberikan beberapa produk dan

layanan, yaitu:

•Program Tabungan Hari Tua (THT)

•Program Pensiun

•Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan

Kematian (JKM)

Referring to the Articles of Association, the line of business

of the Company is to provide Social Insurance for Civil

Servants (PNS). In carrying out its business activities,

TASPEN provides several products and services, namely:

•Old Age Savings (THT)

•Pension Program

•Work Accident Security (JKK) and Death Security (JKM)

3. Biaya Pemakaman, diberikan sebesar Rp7.500.000

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan satu

kali sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:

a. peti jenazah dan perlengkapannya;

b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.

4. Bantuan beasiswa, diberikan sebesar Rp15.000.000

(lima belas juta rupiah) kepada paling banyak 2 (dua)

anak dari Peserta yang wafat dengan ketentuan:

a. Belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah/

kuliah;

b. Berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

c. Belum pernah menikah; dan

d. Belum pernah bekerja.

Bantuan beasiswa tersebut diberikan jika kepesertaan

telah mencapai paling sedikit 3 (tiga) Tahun.

3. Funeral expenses at Rp7,500,000 (seven million and five

hundred thousand rupiah), which cover:

a. coffer and its equipment

b. burial area and other costs for cemetery service

4. Scholarship donation, given amounted to Rp15,000,000

(fifteen million Rupiah) to the maximum of 2 (two)

children of Participants who pass away with condition

as follows:

a. Has not entered school age or still in school/college;

b. The child’s age is 25 (twenty-five) years old at

maximum;

c. The child has not married yet; and

d. The child has not worked

The scholarship is given if the membership has reached 3

years at minimum.


RANTAI PASOKANTASPEN [G4-12]TASPEN Supp ly Cha in [G4-12]

Kegiatan usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang

industri asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak

terlepas dari kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa

yang berguna untuk mendukung kinerja usaha. Oleh sebab

itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelaksanaan

pengadaan barang dan/atau jasa, pemeliharaan, dan

pengelolaan aset tetap Perseroan agar lebih optimal

dan efisien, sehingga dapat memberikan nilai tambah

dan mendukung kinerja Perseroan, maka jajaran Direksi

PT TASPEN (PERSERO) menerbitkan Peraturan Direksi

Nomor PD-33/DIR/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Pemeliharaan, dan

Pengelolaan Aset Tetap Perseroan.

Mekanisme Pengadaaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan melalui

mekanisme:

a. Pengadaan Langsung

1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui mekanisme

Pengadaan Langsung dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

Unit Kerja / Work Unit Batasan Nilai / Value Limits

Tanda Bukti Transaksi / Transaction Receipt

Penandatanganan LPT/SPK / Signing of LPT/SPK

Kantor Pusat / Head Office

≤ Rp50 juta / million Kuitansi/Bukti Pembelian / Receipt

Asisten Manajer Pengadaan/Pemeliharaan (khusus untuk Pemeliharaan/Perbaikan) / Assistant Manager of Procurement/Maintenance (Maintenance/Repair Specialist)

> Rp50 juta / million - Rp500 juta / million

Kuitansi dan SPK / Receipt and Work Order

Manajer Logistik/ManajerPemeliharaan (khusus untukPemeliharaan/ Perbaikan) / Logistics Manager/Maintenance MAanger (Maintenance/Repair Specialist)

Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang TipeA / Main Branch Office/Branch Office Type A

≤ Rp50 juta/ million Kuitansi/Bukti Pembelian / Receipt Kepala Seksi Umum / Head of General Affairs Section

> Rp50 juta / million - Rp100 Juta / million


Kepala Bidang Umum dan SDM / Head of General Affairs and HR

> Rp100 juta / million - Rp200 juta / million


Kepala Kantor Cabang Utama/Kepala Cabang / Head of Main Branch Office/Head of Branch Office

Kantor Cabang Tipe B

≤ Rp50 juta / million Kuitansi/Bukti Pembelian / Receipt Kepala Bidang Umum dan SDM / Head of General Affairs and HR

> Rp50 juta / million -Rp150 juta / million

Kuitansi dan SPK / Receipt and Work Order Kepala Cabang / Head of Branch Office

Business activities of the Company that engages in social

insurance industry for Civil Servants (PNS) is inseparable

from the needs for goods and services procurement

in order to support business performance. Hence, in

order to improvement the implementation of goods and/

or services procurement implementation, maintenance

and management of fixed assets of the Company to be

more optimum and efficient which provide added value

and support the Company’s performance, the Board of

Directors of PT TASPEN (PERSERO) issued the Regulation

of the Board of Directors Number PD-33/DIR/2016 on

the Guidelines of Goods and/or Services Procurement

Implementation, Maintenance, and Management of the

Company’s Fixed Assets.

Goods and Services Procurement Mechanism

The Goods/Services Procurement is implemented through

mechanisms of:

a. Direct Procurement

1) Goods and/or Services Procurement through the

mechanism of Direct Procurement with the following

conditions:


Unit Kerja / Work Unit Batasan Nilai / Value Limits

Tanda Bukti Transaksi / Transaction Receipt


Kantor Cabang Tipe C / D

≤ Rp50 juta / million Kuitansi/Bukti Pembelian / Receipt Kepala Seksi Umum dan SDM / Head of General Affairs and HR Section

> Rp50 juta / million -Rp100 juta / million

Kuitansi dan SPK / Receipt and Work Order Kepala Cabang / Head of Branch Office

2) Untuk pengadaan aset dan barang persediaan harus

dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

3) Persyaratan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui

mekanisme Pengadaan Langsung merupakan Barang

dan/atau Jasa yang mudah diperoleh di pasar.

b. Pemilihan Langsung


Pemilihan Langsung dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

Unit Kerja / Work Unit Batasan Nilai / Value Limits Tanda Bukti Transaksi / Transaction Receipt


Kantor Pusat / Head Office > Rp500 juta / million - Rp1,5 miliar / billion

Kuitansi, Perjanjian, dan Surat Perintah Kerja (SPK) / Receipt, Agreement, and Work Order (SPK)

MU Divisi Logistikdan Pemeliharaan / GM of Logistics and Maintenance Division

Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang Tipe A / Main Branch Office / Branch Office Type A

> Rp200 juta / million - Rp1,5 miliar / billion


Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang / Head of Main Branch Office/Branch Office

Kantor Cabang Tipe B / Branch Office Type B



Kepala Kantor Cabang / Head of Branch Office

Kantor Cabang Tipe C/D / Branch Office Type C/D



Kepala Kantor Cabang / Head of Branch Office


mekanisme Pemilihan Langsung diikuti oleh paling

kurang 2 (dua) Penyedia Barang dan/atau Jasa yang

telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT).


Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses sebagai

berikut:

a) mengundang Unit Kerja Pengguna dan Rekanan

yang memenuhi kualifikasi sesuai pekerjaan yang

dibutuhkan melalui undangan.

b) pemberian penjelasan pekerjaan (Aanwijzing)

dilakukan oleh Ketua Panitia Pengadaan sedangkan

penjelasan teknis disampaikan oleh Unit Kerja

Pengguna dengan menerbitkan Berita Acara Rapat

Penjelasan Pekerjaan dan menerbitkan Risalah

Penjelasan Pekerjaan;

2) For the procurement of assets and inventory goods

must be completed with Work Order (SPK).

3) Requirement for Procurement of Goods and/or Services

through Direct Procurement mechanisms is goods and/

or services that are easily available in the market.

b. Direct Selection

1) Procurement of Goods and/or Services through Direct

Selection mechanism shall be conducted under the

following conditions:

2) Procurement Requirement for Goods and/or Services

through Direct Selection mechanism is at least there are

2 (two) Providers of Goods and/or Services registered in

List of Selected Partners (DRT).

3) Procurement of Goods and/or Services through Direct

Selection mechanism is done through the following

process:

a) inviting the User Work Unit and Partners that meet

the required job qualifications by invitation.

b) the provision of job descriptions (Aanwijzing by the

Chairman of the Procurement Committee while the

technical explanation is submitted by the User Work

Unit by issuing Minutes of Meeting of Explanatory

Work and issuing Minutes of Explanation of Works;


c) peserta penyedia Barang dan/atau Jasa yang telah

mendaftar untuk mengikuti proses pengadaan

barang dan/atau jasa tetapi tidak mengikuti proses

aanwijzing tidak diperkenankan mengikuti proses

pemasukan dokumen penawaran;

d) melakukan permintaan pembuatan draf Perjanjian

dengan melampirkan materi kepada Kepala Unit

Kerja Hukum;

e) memasukan dokumen penawaran terdiri atas:

(1) dokumen administrasi;

(2) dokumen teknis;

(3) dokumen biaya.

f) melakukan negosiasi harga dan dimuat dalam berita

acara negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara

Negosiasi yang telah ditandatangani oleh ketua

dan anggota Panitia Pengadaan yang melakukan

negosiasi dan pihak Penyedia Barangdan/atau Jasa;

g) melakukan evaluasi dokumen administrasi, teknis,

dan biaya yang disyaratkan dalam dokumen

pengadaan dengan Berita Acara Evaluasi dan Hasil

Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis, dan Biaya;

h) pemberitahuan Pemenang kepada peserta

pengadaan;

i) penetapan Pemenang;

j) penandatanganan Perjanjian;

k) penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK);

l) apabila pemenang pengadaan mengundurkan diri,

maka dipilih pemenang kedua dan seterusnya

sesuai urutan dalam usulan nominasi pemenang

pengadaan.

m) pemenang yang mengundurkan diri akan dikenakan

sanksi yaitu masuk kedalam Daftar Hitam (blacklist)

sebagai rekanan selama 2 (dua) tahun.

c. Pelelangan


Pelelangan dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

Unit Kerja / Work Unit Batasan Nilai / Value Limits Tanda Bukti Transaksi /

Transaction ReceiptPenandatanganan LPT/SPK/

Perjanjian / Signing of LPT/SPK

Kantor Pusat / Head Office

> Rp1,5 miliar / billion - Rp5 miliar / billion


MU Divisi Logistikdan Pemeliharaan / GM of Logistics and Maintenance Division

> Rp5 miliar / billion - Rp25 miliar / billion


Direktur yang membidangi pengadaan / Director in charge of procurement

> Rp25 miliar / billion


Direktur Utama, berdasarkan persetujuan Direksi / President Director, with approval from the Board of Directors

c) the participants of the provision of Goods and/

or Services who have registered to follow the

procurement process of goods and/or services but

not following the aanwijzing process shall not be

allowed to enter the bidding document submission

process;

d) making a request for drafting the Agreement by

attaching the material to the Head of the Legal Work

Unit;

e) including bid documents consisting of:

(1) administrative documents;

(2) technical documents;

(3) cost document.

f) negotiating prices and stating it in the minutes

of negotiations as outlined in the Minutes of the

Negotiations signed by the chairman and members

of the Procurement Committee who negotiate and

the Goods and/or Services Providers;

g) evaluating the administrative, technical, and cost

documents required in the procurement document

with Minutes of Evaluation and Evaluation Result of

Administration, Technical and Cost Documents;

h) Winner notification to procurement participants;

i) determination of the Winner;

j) signing of the Agreement;

k) issuance of Work Order (SPK);

l) if the winner of the procurement resigns, then the

second winner is chosen and so on in the order in the

nomination proposal of the winning procurement.

m) the winning resignation will be subject to sanction of

being blacklisted as a partner for 2 (two) years.

c. Auction

1) Procurement of Goods and/or Services through auction

mechanism shall be conducted under the following

conditions:


Unit Kerja / Work Unit Batasan Nilai / Value Limits Tanda Bukti Transaksi /

Transaction ReceiptPenandatanganan LPT/SPK/

Perjanjian / Signing of LPT/SPK

Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Tipe A/B/C/D / Main Branch Office/Branch Office Type A/B/C/D

> Rp1,5 miliar / billion - Rp5 miliar / billion


Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang / Head of Main Branch Office/Branch Office

> Rp5 miliar / billion - Rp25 miliar / billion


Direktur yang membidangi pengadaan / Director that oversees procurement

> Rp25 miliar / billion


Direktur Utama, berdasarkan persetujuan Direksi / President Director, based on the approval of the Board of Directors


mekanisme Pelelangan adalah sebagai berikut:

a) Pelelangan Umum:

(1) penyedia Barang dan/atau Jasa yang mampu

melaksanakan pekerjaan dengan spesifikasi

yang dikehendaki berjumlah banyak atau tidak

terbatas;

(2) diumumkan melalui media elektronik

(website/internet) untuk Pengadaan di bawah

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

(3) diumumkan melalui media elektronik (website/

internet) dan/atau media cetak untuk Pengadaan

di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).

b) Pelelangan Terbatas:

(1) penyedia Barang dan/atau Jasa yang mampu

melaksanakan pekerjaan dengan spesifikasi

yang dikehendaki berjumlah terbatas;

(2) pemberitahuan untuk mengikuti lelang

dilakukan melalui surat undangan/website/

internet yang ditujukan kepada Penyedia Barang

dan/atau Jasa;

(3) Pengadaan Barang dengan merk (brand)

tertentu, dapat dilakukan pengadaannya dengan

ketentuan:

(a) hasil kajian/analisis yang menyebabkan

menggunakan merk (brand) tertentu dari

unit kerja yang membutuhkan;

(b) Unit Kerja Pengguna harus melampirkan

persetujuan Direktur yang membawahi Unit

Kerja Pengguna, atas penggunaan merk

(brand) tertentu yang dibutuhkan.

c) Pelelangan dinyatakan sah apabila diikuti

paling kurang oleh 3 (tiga) penyedia barang

dan/atau jasa;

d) penyedia barang dan/atau jasa yang

memenuhi persyaratan administrasi, teknis,

2) Procurement Requirements for Goods and/or Services

through auction mechanism are as follows:

a) Public Auctions:

(1) Goods and/or Services capable of performing the

work with the desired specifications in large or

unlimited quantities;

(2) shall be announced through electronic media

(website/internet) for Procurement under

Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah);

(3) shall be announced through electronic media

(website/internet) and/or print media for

Procurement above Rp10,000,000,000.00 (ten

billion rupiah).

b) Limited Auctions:

(1) Providers of Goods and/or Services capable of

performing work with the required specifications

are limited;

(2) notification to participate in the auction shall

be done by invitation letter/website/internet

addressed to the Goods and/or Services

Provider;

(3) Procurement of Goods by a certain brand, can be

procured with the following provisions:

(a) the results of the study/analysis that led to the

use of the specific brand of the work unit in need;

(b) the User Work Unit shall attach the approval of

the Director in charge of the User Work Unit,

upon the use of the specific brand (s) required.

c) The auction is valid if it is followed at least by 3

(three) providers of goods and/or services;

d) Goods and/or service providers meeting the

administrative, technical, and cost requirements


dan biaya paling kurang 2 (dua) penyedia

barang dan/atau jasa;

e) pelaksanaan pembukaan penawaran

dilakukan dengan disaksikan paling kurang

oleh 1 (satu) orang wakil Penyedia Barang

dan/atau Jasa Pelelangan yang ditunjuk oleh

Panitia Pengadaan untuk menjadi saksi;

f) apabila pelaksanaan Pelelangan gagal,

maka dilakukan mekanisme Pelelangan

ulang sebanyak 1 (satu) kali.

3) Prosedur dan tahapan waktu Pelelangan dilakukan

sebagai berikut:

a) Pelelangan Umum untuk memilih Penyedia Barang

dan/atau Jasa meliputi kegiatan:

(1) pengumuman melalui media elektronik (website/

internet) selama 3 (tiga) hari untuk Pengadaan

di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

(2) pengumuman melalui media elektronik

(website/internet) selama 3 (tiga) hari dan media

cetak 1 (satu) hari untuk Pengadaan di atas


(3) pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan

dalam pengumuman;

(4) pemberian penjelasan (Aanwijzing) dilaksanakan

paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah masa

pendaftaran pelelangan berakhir;

(5) penyedia barang dan/atau jasa yang telah


barang dan/atau jasa tetapi tidak mengikuti

proses aanwijzing tidak diperkenankan mengikuti

proses pemasukan dokumen penawaran;

(6) menyampaikan permintaan pembuatan

Perjanjian dengan melampirkan materi kepada

Kepala Unit Kerja Desk Hukum;

(7) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1

(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan

(Aanwijzing) dan berakhir sebelum pembukaan

penawaran dengan memperhitungkan waktu

yang diperlukan untuk mempersiapkan

Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis,

kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;

(8) pembukaan Dokumen Penawaran, dimuat

dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran dan

Hasil Pembukaan Dokumen;

(9) evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan:

of at least 2 (two) goods and/or service providers;

e) the implementation of bid opening shall be

witnessed at least by 1 (one) representative

of the Goods and/or Service Provider of Bid

appointed by the Procurement Committee to

become a witness;

f) In the event that the auction fails, a Re-Auction

mechanism shall be conducted one (1) time.

3) Procedure and time stages of the auction shall be

conducted as follows:

a) Public Auction for selecting the Goods and/or

Services Provider includes:

(1) announcement through electronic media

(website/internet) for 3 (three) days for

Procurement under Rp10,000,000,000.00 (ten

billion rupiah);


(website/internet) for 3 (three) days and printed

media 1 (one) day for Procurement above


(3) registration and retrieval of the Procurement

Document beginning from the date of

announcement up to the deadline specified in

the announcement;

(4) The provision of explanation (Aanwijzing) is

conducted at least 1 (one) working day after the

registration period of the auction ends;

(5) providers of goods and/or services that have

registered to follow the process of procurement

of goods and/or services but not following

aanwijzing process shall not be allowed to enter

the bidding document submission process;

(6) submit the request for making the Agreement by

attaching the material to the Head of Legal Work

Desk Unit;

(7) The submission of the Bid Document begins

1 (one) business day after the Aanwijzing and

ends before the opening of the bid by taking

into account the time required to prepare the

Bid Document in accordance with the type,

complexity and location of the work;

(8) the opening of the Bidding Document, contained

in Minutes of Opening of Bids and Results of

Opening Documents;

(9) evaluation of bids shall be made in accordance

with:


(a) spesifikasi pekerjaan;

(b) waktu yang diperlukan;

(c) jenis dan kompleksitas pekerjaan;

(10) Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Hasil

Evaluasi Penawaran;

(11) peninjauan lapangan terhadap calon pemenang

dimuat dalam Berita Acara Peninjauan

Lapangan;

(12) biaya yang timbul atas peninjauan lapangan

sebagaimana dimaksud pada angka (11) menjadi

beban Divisi Logisitik dan Pemeliharaan;

(13) Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan

Penyedia Barang dan/atau Jasa;

(14) apabila calon pemenang pelelangan nominasi

pertama mengundurkan diri, maka Panitia

Pengadaan memberi kesempatan kepada calon

pemenang pelelangan urutan berikutnya dengan

dilakukan negosiasi harga penawaran;

(15) penetapan pemenang yang disampaikan dengan

Surat Penetapan Pemenang;

(16) pemberitahuan penetapan pemenang kepada

seluruh peserta Pelelangan yang disampaikan

dengan Surat Pemberitahuan Penetapan

Pemenang;

(17) apabila pemenang Pelelangan mengundurkan

diri, maka Panitia Pengadaan memberi

kesempatan kepada calon nominasi pemenang

urutan berikutnya dengan dilakukan negosiasi

harga penawaran;

(18) dalam hal seluruh calon nominasi pemenang

tidak mampu melaksanakan pekerjaan atau

mengundurkan diri, maka Panitia Pengadaan

melakukan Pelelangan ulang;

(19) penyedia barang dan/atau jasa yang dalam

penetapan pemenang dinyatakan kalah, dapat

mengajukan sanggahan;

(20) setelah pemberitahuan pemenang Pelelangan

dan dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada

sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab,

maka diterbitkan perjanjian dan/atau Surat

Perintah Kerja (SPK);

b) Pelelangan terbatas untuk memilih Penyedia

Barang dan/atau Jasa meliputi kegiatan:

(1) pengumuman melalui media elektronik (website/

internet) selama 3 (tiga) hari untuk Pengadaan

di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

(a) job specification;

(b) the time required;

(c) the work type and complexity;

(10) Minutes of Evaluation and Bid Evaluation Result;

(11) field review of potential winners is contained in

the Minutes of Field Review;

(12) the costs incurred on the field review referred

to in number (11) are charged to the Logistic and

Maintenance Division;

(13) Statement of Willingness and Capability of the

Goods and/or Services Provider;

(14) if the first auction winner candidate secedes,

then the Procurement Committee provides the

opportunity to the next auction winner candidate

by conducting offering prince negotiation;;

(15) determination of the winner is notified with the

Winner Determination Letter;;

(16) notification of the winner shall be notified to all

Auction participating tenders by presenting the

Winner Notification Letter;

(17) in the event that the Auction winner secedes,



by conducting offering prince negotiation;;

(18) in the event that all winner nominees are

not able to perform the work or secede, the

Procurement Committee shall conduct another

auction;

(19) goods and/or services provider that is declared

as lost in the determination of the winner, may

submit a rebuttal;

(20) subsequent to the Auction winner notification

and within 2 (two) days there is no rebuttal, or

after the rebuttal is answered, the agreement

and/or Work Order (SPK) is issued;;

b) Limited auctions for selecting the Goods and/or

Services Providers include:


(website/internet) for 3 (three) days for

Procurement under Rp10,000,000,000.00 (ten

billion rupiah);


(2) pengumuman melalui media elektronik

(website/internet) selama 3 (tiga) hari dan media

cetak 1 (satu) hari untuk Pengadaan di atas


(3) pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan

dalam pengumuman;

(4) pemberian penjelasan (Aanwijzing) dilaksanakan

paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah masa

pendaftaran pelelangan berakhir;

(5) penyedia barang dan/atau jasa yang telah


barang dan/atau jasa tetapi tidak mengikuti

proses Aanwijzing tidak diperkenankan

mengikuti proses pemasukan dokumen

penawaran;

(6) menyampaikan permintaan pembuatan

Perjanjian dengan melampirkan materi kepada

Kepala Unit Kerja Desk Hukum;

(7) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1

(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan

(Aanwijzing) dan berakhir sebelum pembukaan

penawaran dengan memperhitungkan waktu

yang diperlukan untuk mempersiapkan

Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis,

kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;

(8) pembukaan Dokumen Penawaran, dimuat

dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran dan

Hasil Pembukaan Dokumen;

(9) evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan:

(a) spesifikasi pekerjaan;

(b) waktu yang diperlukan;

(c) jenis dan kompleksitas pekerjaan;

(10) Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Hasil

Evaluasi Penawaran;

(11) peninjauan lapangan terhadap calon pemenang

yang dimuat dalam Berita Acara Peninjauan

Lapangan;

(12) biaya yang timbul atas peninjauan lapangan

menjadi Beban Divisi Logistik dan Pemeliharaan;

(13) Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan

Penyedia Barang dan/atau Jasa;

(14) apabila calon pemenang Pelelangan nominasi

pertama mengundurkan diri, maka Panitia

Pengadaan memberi kesempatan kepada calon

nominasi pemenang urutan berikutnya dengan

dilakukan negosiasi penawaran;


(website/internet) for 3 (three) days and printed

media 1 (one) day for Procurement above


(3) registration and retrieval of the Procurement

Document beginning from the date of

announcement up to the deadline specified in

the announcement;

(4) provision of explanation (Aanwijzing) is conducted

at the fastest 1 (one) working day after the

auction registration time is overl

(5) goods and/or services provider that has

registered to participate in the goods and/or

services procurement process, but does not

participate in Aanwijzing process is not allowed

to participate in offering document submission

process;

(6) submit the request for making the Agreement by

attaching the material to the Head of the Legal

Desk Unit;

(7) The submission of the Bid Document begins

1 (one) business day after the Aanwijzing and

terminates before the opening of the bid by

taking into account the time required to prepare

the Bid Document in accordance with the type,

complexity and location of the work;

(8) the opening of the Bidding Document, contained

in Minutes of Opening of Bids and Results of

Opening Documents;

(9) evaluation of bids shall be made in accordance

with:

(a) job specification;

(b) the time required;

(c) the work type and complexity;

(10) Minutes of Evaluation and Bid Result;

(11) field review of potential winners contained in

Minutes of Field Review;

(12) cost incurred on site review is the Expense of

Logistic and Maintenance Division;

(13) Statement of Willingness and Capability of the

Goods and/or Services Provider;

(14) in the event that the first Auction winner

candidate secedes, then the Procurement

Committee provides the opportunity to the next

auction winner candidate by conducting offering

prince negotiation;


(15) penetapan pemenang yang disampaikan dengan

Surat Penetapan Pemenang;

(16) pemberitahuan penetapan pemenang kepada

seluruh peserta Pelelangan yang disampaikan

dengan Surat Pemberitahuan Penetapan

Pemenang;

(17) apabila pemenang Pelelangan mengundurkan

diri, maka Panitia Pengadaan memberi

kesempatan kepada calon nominasi pemenang

urutan berikutnya dengan dilakukan negosiasi

harga penawaran;

(18) dalam hal seluruh calon nominasi pemenang

tidak mampu melaksanakan pekerjaan atau

mengundurkan diri, maka Panitia Pengadaan

melakukan Pelelangan ulang;

(19) penyedia barang dan/atau jasa yang dalam

penetapan pemenang dinyatakan kalah, dapat


(20) setelah pemberitahuan pemenang Pelelangan

dan dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada

sanggahan, atau setelah sanggahan diajwab,

maka diterbitkan perjanjian dan/atau Surat

Perintah Kerja (SPK).

4) Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan oleh

Ketua Panitia Pengadaan sedangkan penjelasan teknis

disampaikan oleh Unit Kerja Pengguna.

5) Penandatanganan Surat Penetapan Pemenang

Pelelangan dilakukan oleh:

a) Direktur Utama, apabila Pengadaan Barang dan/

atau Jasa dengan nilai di atas Rp25.000.000.000,00

(dua puluh lima miliar rupiah);

b) Direktur yang membidangi Pengadaan, apabila

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai di atas

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

c) Manajer Utama Divisi Logistik dan Pemeliharaan/

Kepala Kantor Cabang, apabila Pengadaan Barang

dan/atau Jasa lebih dari nilai Rpl.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan

nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

6) Sanggahan:

a) untuk menjamin adanya transparansi dan

perlakuan yang sama (equal treatment) dalam

setiap Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui

mekanisme Pelelangan, maka pihak yang kalah

pada saat pemberitahuan pemenang, dapat


(15) determination of the winner is notified with the

Winner Determination Letter;

(16) notification of the winner shall be notified to all

Auction participating tenders by presenting the

Winner Notification Letter;

(17) in the event that that the Auction winner secedes,



by conducting offering prince negotiation;

(18) in the event that all winner nominees are

not able to perform the work or secede, the

Procurement Committee shall conduct another

auction;

(19) goods and/or services provider that is declared

as lost in the determination of the winner, may

submit a rebuttal;

(20) subsequent to the Auction winner notification

and within 2 (two) days there is no rebuttal, or

after the rebuttal is answered, the agreement

and/or Work Order (SPK) is issued;

4) Provision of explanation (aanwijzing) is done by the

Chairman of the Procurement Committee while the

technical explanation is submitted by the User Work

Unit.

5) The signing of the Winning Bidder Stipulation Letter shall

be conducted by:

a) President Director, if the Procurement of Goods and/

or Services with a value above Rp25,000,000,000.00

(twenty five billion rupiah);

b) Director in charge of Procurement, if Procurement

of Goods and/or Services with value above

Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs) up to

Rp25,000,000,000.00 (twenty five billion rupiahs);

c) General Manager of Logistics and Maintenance

Division/Head of Branch Office, if the Procurement

of Goods and/or Services is more than

Rp1,500,000,000.00 (one billion five hundred million

rupiah) up to Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

6) Refutation:

a) to ensure equal transparency and treatment in every

Procurement of Goods and/or Services through

Auction mechanism, the losing party at the time of

the announcement of the winner shall be entitled to

submit a rebuttal;


b) sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf

a) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian

pelaksanaan Pelelangan dengan prosedur atau tata

caraPelelangan.

c) prosedur pengajuan sanggahanditetapkan sebagai

berikut:

(1) sanggahan harus diterima oleh Panitia

Pengadaan Barang dan/atau Jasa paling

lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak

pemberitahuan pemenang Pelelangan

(2) Sanggahan ditujukan secara tertulis kepada

Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan

melampirkan bukti-bukti untuk mendukung

sanggahannya;

(3) pada saat pengajuan sanggahan, penyanggah

wajib memberikan asli jaminan sanggahan

sebesar 5% (lima persen) dari harga penawaran

yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau

Bank Swasta;

(4) Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa

wajib menyampaikan jawaban atas sanggahan

tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja dari tanggal diterimanya pengajuan

sanggahan dan bersifat final;

(5) apabila sanggahannya terbukti tidak benar,

maka jaminan sanggahan menjadi milik PT

TASPEN (PERSERO);

(6) apabila sanggahannya terbukti benar, maka

jaminan sanggahan dikembalikan kepada

penyanggah dan dilakukan evaluasi ulang

terhadap proses pelelangan.

d. Penunjukkan Langsung

1) Penunjukan Langsung dilakukan dalam hal

terpenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

a) Keadaan tertentu:

(1) penanganan darurat akibat bencana alam

baik yang bersifat lokal maupun nasional,

kebakaran, huru-hara, dan keadaan darurat

atau kejadian force majeur lainnya yang

ditetapkan oleh Direktur Utama;

(2) tindakan penanganan darurat untuk

pengamanan, penyelamatan masyarakat

sekitar Kantor, dan aset strategis PT

TASPEN (PERSERO) yang ditetapkan oleh

Direktur yang membidangi pengadaan;

(3) barang dan/atau jasa yang dibutuhkan bagi

kinerja utama perusahaan dan tidak dapat

b) refutation as referred to in letter a) is only related to

the conformity of the auction implementation with

the procedure or Auction procedure.

c) the procedure for filing the refutation is stipulated

as follows:

(1) The refutation shall be received by the

Procurement Committee of Goods and/or

Services no later than within 2 (two) working

days from the notification of the winner of the

Bid.

(2) The refutation is addressed in writing to the

Procurement Committee of Goods and/or

Services by attaching evidence to support its

refutation;

(3) at the time of the filing of a rebuttal, shall grant

5% (five per cent) bribe of the offering price

issued by a Government’s Bank or a National-

Scaled Private Bank;

(4) The Procurement Committee of Goods and/or

Services shall convey the answer to the denial

by no later than 14 (fourteen) calendar days from

the date of final filling of rebuttal;

(5) if the rebuttal is proven to be false, then the

guarantee of rebuttal shall belong to PT TASPEN

(PERSERO);

(6) if the rebuttal is proven to be ture, the rebuttalshall

be returned to the complainant and reevaluation

is conducted to the auction process.

d. Direct Appointment

1) Direct Appointment is conducted in the event that

one of the requirements is met, as follows:

a) Certain conditions:

(1) emergency handling due to local or national

natural disaster, fire, riot, and other

emergency situation or force majeur events

determined by the President Director;

(2) emergency handling action for security,

rescue of the Office surrounding community,

and strategic assets of PT TASPEN

(PERSERO) determined by the Director

overseeing procurement;

(3) goods and/or services required for the

main performance of the Company and


ditunda keberadaannya (business critical

asset) yang ditetapkan Direktur Utama;

(4) pengadaan barang dan/atau jasa tersebut

merupakan pekerjaan yang mendesak

sebagai upaya untuk menghindarkan

kerugian yang lebih besar bagi PT TASPEN

(PERSERO), seperti: perbaikan sebagai

akibat kerusakan sarana dan prasarana/

peralatan vital yang dapat menghentikan

kegiatan operasional perusahaan yang

ditetapkan oleh Direktur yang membidangi

pengadaan.

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 sampai dengan angka 4 dengan nilai

pengadaan paling banyak Rp75.000.000,00

(tujuh lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan

tanpa SPK dan/atau Perjanjian.

b) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersifat

khusus, yaitu:

(1) Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan

bersifat padat pengetahuan (knowledge

intensive), dimana untuk menggunakan dan

memelihara produk tersebut membutuhkan

kelangsungan pengetahuan dari Penyedia

Barang dan/atau Jasa;

(2) pekerjaan konstruksi bangunan yang

merupakan satu kesatuan sistem konstruksi

dan satu kesatuan tanggung jawab atas

risiko kegagalan bangunan yang secara

keseluruhan tidak dapat drencanakan/

diperhitungkan sebelumnya (unforeseen

condition);

(3) pengadaan Barang dan/atau Jasa tersebut

merupakan pembelian atau pemesanan/

pekerjaan berulang (repeat order), meliputi:

(a) jasa kebersihan, jasa pengamanan, dan

jasa penyedia tenaga kerja;

(b) barang (bukan jasa) setelah proses

awalnya dilakukan melalui mekanisme

Pelelangan atau Pemilihan Langsung,

dan dilakukan pengadaan kembali

dengan kualitas serta harga yang sama.

(4) Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan

hanya dimiliki oleh pemegang hak atas

kekayaan intelektual (HAKI) atau yang

memiliki jaminan (warranty) dari Original

Equipment Manufacture (OEM) dengan

the existence cannot be delayed (business

critical asset) established by the President

Director;

(4) goods and/or services procurement is an

urgent work as an effort to avoid bigger

losses for PT TASPEN (PERSERO), such as:

repair due to the damage of vital facilities

and infrastructures/equipment that may

stop the operational activities of the company

determined by the Director that oversees

procurement.

(5) procurement as stipulated in number 1 to 4

with the maximum procurement value of

Rp75,000,000.00 (seventy five million rupiah)

that may be conducted without SPK and/or

Agreement.

b) Special Goods and/or Services Procurement,

namely:

(1) required Goods and/or Services are intensive

knowledge in which to use and maintain the

products require knowledge continuity from

Goods and/or Services Suppliers;

(2) building construction work which is a unit of

construction system and responsibility or

building failure risk that in overall cannot

be planned/calculated before (unforeseen

condition);

(3) Goods and/or Services procurement is a

purchase or repeat order/work, consisting

of:

(a) cleaning service, security service, and

workforce provision service;

(b) goods (not services) after the initial

process is conducted through Direct

Auction or Selection, and procurement

is conducted again with the same quality

and price.

(4) required Goods and/or Services is only

owned by the copyright holder (HAKI) or

has warranty from the Original Equipment

Manufacturer (OEM) with the approval of the

Director that oversees the User Work Unit;



Kerja Pengguna;

(5) pengadaan barang dan/atau jasa tersebut

berupa pemasangan dan berlanjut dengan

pembayaran tagihan bulanan, berupa:

(a) jaringan/sambungan/instalasi listrik;

(b) jaringan/sambungan/instalasi telepon;

(c) jaringan/sambungan/instalasi gas;

(d) jaringan/sambungan/instalasi Wide Area

Network(WAN);

(e) jaringan/sambungan/instalasi Internet/

TV Kabel dan Informasi Elektronik

lainnya;

(f) jaringan/sambungan/instalasi Saluran

air bersih.

(6) penelitian dan pemrosesan data serta

kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh

Universitas Negeri dan/atau Lembaga Ilmiah

milik Pemerintah;

(7) penyelenggaraan Pendidikan dan/atau

pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga

Pemerintah;

(8) Pengadaan Barang dan/atau Jasa tersebut

merupakan pekerjaan lanjutan yang

secara teknis merupakan satu kesatuan

yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah

dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan

sebelumnya atau pekerjaan yang

penyelesaiannya memerlukan jangka waktu

lebih dari 1 (satu) tahun (Multi-Years);


merupakan lanjutan dari pekerjaan yang

telah ada dan/atau tidak ada harga standarnya

namun untuk menjaga homogenitasnya;


merupakan lanjutan dari pekerjaan yang

telah ada;

(11) Penyedia Barang dan/atau Jasa hanya satu-

satunya (barang/jasa spesifik);

(12) Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen,

Konsultansi SDM, Konsultansi Hukum,

dan Konsultansi lainnya baik dengan

lembaga maupun perorangan, dengan


Kerja Pengguna jasa dengan dilengkapi

persyaratan, alasan-alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, spesifikasi

pekerjaan, dan harga yang tertuang dalam

TOR;

(5) goods and/or services procurement is an

installation and continues with monthly bills

payment, in the form of:

(a) electrical network/connection/

installation;

(b) phone network/connection/installation;

(c) gas network/connection/installation;

(d) Wide Area Network (WAN)/connection/

installation;

(e) Internet/TV Cable and other Electronic

Information network/connection/

installation;

(f) Clean water pipeline network/connection/

installation.

(6) data research and processing as well as

other activities conducted by State University

and/or Government-Owned Scientific

Institutions;

(7) Education and/or training organized by

Government Agencies;

(8) Goods and/or Services Procurement is a

continued work which technically in a unit

that cannot be separated from the work

conducted previously or work completion

that requires more than 1 (one) year (Multi-

Years);


continuation from existing work and/or there

is no standard rate, however to maintain its

homogeneity;


continuation from existing work;

(11) only one Goods and/or Services (specific

goods/services);

(12) Management Consultation Service

Procurement, HR Consultation, Legal

Consultation, and other Consultations,

both with institutions and individuals, with

the approval of the Director that oversees

service User Work Unit complemented with

requirements, accountable reasons, work

specification, and price stipulated in TOR;


(13) Barang dan/atau Jasa Lainnya berdasarkan

tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau

yang tersedia pada e-catalogue pada website

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/

atau Jasa Pemerintah (LKPP);

(14) Penyedia barang merupakan pabrikan atau

agen tunggal, serta tersedianya daftar

harga/daftar produk dari pabrikan;

(15) Pengadaan kendaraan bermotor yang

jenis dan tipe telah ditetapkan oleh Direksi

sebagaimana tertuang dalam RKAP;

(16) Barang dan/atau Jasa yang bersifat

kompleks yang hanya dapat dilaksanakan

dengan penggunaan teknologi khusus dan

hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

(17) sewa gedung/kantor dan sewa ruang terbuka

atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan

tata cara pembayaran serta penyesuaian

harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Apabila pelaksanaan Pengadaan Barang dan/

atau Jasa dengan menggunakan mekanisme

Pemilihan Langsung tidak memenuhi salah satu

kriteria sebagai berikut, yaitu:

(1) setelah dilakukan proses pemilihan

langsung sebanyak 2 (dua) kali, peserta

yang mengikuti proses kurang dari yang

dipersyaratkan; atau


langsung sebanyak 2 (dua) kali, peserta yang

mengikuti proses pemiiihan langsung sesuai

dengan yang dipersyaratkan, namun hanya 1

(satu) peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis; atau


langsung sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada

peserta yang memenuhi administrasi, teknis

dan harga.

d) Apabila Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/

atau Jasa dengan menggunakan mekanisme

Pelelangan tidak memenuhi salah satu kriteria

sebagai berikut, yaitu:

(1) setelah dilakukan proses pelelangan

sebanyak 2 (dua) kali, peserta yang mengikuti

proses kurang dari yang dipersyaratkan;

atau


sebanyak 2 (dua) kali, peserta yang

(13) Other Goods and/or Services based on

official rate determined by the government

or available in e-catalogue on the website

of the Government Goods and/or Services

Procurement Policy Institution (LKPP);

(14) goods supplier is a factory or a sole agent,

as well as the availability of the price/list

product form the factory;

(15) motor vehicle procurement with the kind

and type has been determined by the Board

of Directors as stipulated in the RKAP;

(16) complex Goods and/or Services that can

only be conducted with the use of special

technology and there is only 1 (one) capable

Supplier;

(17) building/office lease and other open or

closed room lease with accountable payment

procedure and provision as well as price

adjustment.

c) In the event that Goods and/or Services

Procurement uses Direct Appointment

mechanism that does not meet one of the

following criteria, namely:

(1) after selection process has been conducted

2 (two) times, the participants of the process

are less than the requirements; or


2 (two) times, participants of the direct

appointment are in accordance with

the requirements, however only 1 (one)

participant that meets the administration

and technical requirements; or


2 (two) times and there is no participant that

meets the administration, technical, and

price requirements.

d) In the event that Goods and/or Services

Procurement uses the Auction mechanism does

not the one of the following criteria, namely:

(1) after auction process has been conducted 2

(two) times, participants of the process are

less than the requirements; or

(2) after auction process has been conducted

2 (two) times, participants of the auction


mengikuti proses pelelangan sesuai dengan

yang dipersyaratkan, namun hanya 1 (satu)

peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis; atau


sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada peserta

yang memenuhi administrasi, teknis, dan

harga.

e) Khusus pengadaan tanah, atau pengadaan

tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya

dilaksanakan untuk Kantor Pusat dan/atau

Kantor Cabang, dengan ketentuan dan syarat-

syarat sebagai berikut:

(1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Kantor

Pusat atau Kantor Cabang Utama/Kantor

Cabang dengan kewenangannya;

(2) letak tanah, atau tanah beserta bangunan

yang berdiri di atasnya atau apartemen

merupakan lokasi yang strategis, mudah

dijangkau, dan aman;

(3) terdapat cukup alasan tentang pengadaan

tanah, atau tanah beserta bangunan

yang berdiri di atasnya atau apartemen,

berdasarkan dukungan analisis, data teknis

serta spesifikasi yang lengkap, antara lain:

(a) nilai jual objek;

(b) tanah tersebut harus dilengkapi surat

kepemilikan yang sah yaitu sertifikat;

(c) hasil penilaian dari appraisal independen;

(d) penawaran atas tanah, atau tanah

beserta bangunan yang berdiri di atasnya

dilakukan oleh yang berhak, yaitu

Pemilik atas tanah beserta yang berdiri

di atasnya, atau pihak yang menerima

kuasa dari yang berhak;

(e) telah mendapat persetujuan dari Direktur

yang membidangi pengadaan;

(f) proses pengadaannyadilakukan oleh

Panitia Pengadaan Kantor Pusat.

(4) negosiasi harga dilakukan dengan pemilik

atas tanah atau pemilik atas tanah beserta

bangunan yang berdiri diatasnya.

2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat 1) huruf c) dan huruf d) harus mendapat

persetujuan Direktur yang membidangi Unit Kerja

process are in accordance with the

requirements, however only 1 (one)

participant that meets the administration

and technical requirements; or

(3) after auction process has been conducted 2

(two) times and there is no participant that

meets administration, technical, and price

requirements.

e) Especially for land procurement or land

procurement along with buildings or apartments

for Head Office and/or Branch Office, with the

following provisions and requirements:

(1) conducted by the Procurement Committee

of the Head Office or Main Branch Office/

Branch Office with its authority;

(2) location of land or land along with buildings

or apartments are in strategic location,

easily accessed, and secure;

(3) there is enough reason on land procurement,

or land along with buildings or apartments,

based on the support of analysis, complete

technical data and specifications, among

others:

(a) object sale value;

(b) the land must have legitimate land

ownership letter, namely certificate;

(c) assessment result from independent

appraisal;

(d) offer on land or land along with buildings

or apartments conducted by rightful

party, namely Owner of the land along

with buildings on the land, or a party that

receives power of attorney from rightful

party;

(e) has received approval from the Director

that oversees procurement;

(f) procurement process is conducted by

the Procurement Committee of the Head

Office.

(4) price negotiation is conducted with the owner

of the land or owner of the land along with

the building on the land.

2) Direct appointment as stipulated in article 1)

letter c) and letter d) must obtain approval

from the Director that oversees the User


Pengguna, dengan mengundang kembali peserta

Pelelangan yang lolos seleksi administrasi dan

teknis.

3) Khusus bagi penyedia jasa pemeliharaan sistem

teknologi informasi SAP yang ditetapkan melalui

mekanisme Pelelangan, dapat ditunjuk secara

langsung untuk 2 (dua) periode pengadaan

berikutnya apabila spesifikasi yang dipersyaratkan

sama dan kenaikan harga (inflasi rate) paling

tinggi 6% (enam persen), dengan terlebih dahulu

dilakukan evaluasi oleh Unit Kerja Pengguna dan

negosiasi biaya yang ditawarkan.

4) Penandatanganan Penjanjian/Surat Perintah Kerja

(SPK) untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa

melalui Penunjukan Langsung dilakukan sesuai

dengan mekanisme pengadaan Barang dan/atau

Jasa melalui Pengadaan Langsung/Pemilihan

Langsung/Pelelangan.

e. Sinergi

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sinergi antar

BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan

Terafiliasi BUMN, dan/atau Anak Perusahaan Dana

Pensiun PT TASPEN (PERSERO) dapat dilakukan

melalui mekanisme Penunjukan Langsung

sepanjang Barang dan/atau Jasa dimaksud

merupakan produk atau layanan dari BUMN,

Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi

BUMN, dan/atau Anak Perusahaan Dana Pensiun

PT TASPEN (PERSERO) dan kualitas, harga, dan

tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Perusahaan dapat melakukan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa tertentu secara bersama dengan

BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan

Terafiliasi BUMN berdasarkan Peraturan Direksi ini

atau peraturan yang mengatur Pengadaan Barang

dan/atau Jasa BUMN, Anak Perusahaan dan/atau

Perusahaan Terafiliasi BUMN berkenaan.

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)disepakati dalam Perjanjian

yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

(4) Apabila Pengadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan

peraturan pengadaan barang dan/atau jasa PT

TASPEN (PERSERO), maka proses Pengadaan dan

Work Unit, by inviting again on participants

of Auction that passes administration and

technical selection.

3) Special for SAP information technology

system maintenance service provider

determined through the Auction mechanism,

may be appointed directly for the next 2

(two) procurement periods in the event

that the required specification is the same

and inflation rate is at the highest 6% (six

percent), by first conducting evaluation

by the Work Unit User and negotiation on

offered cost.

4) Signing of Agreement/Work Order Letter (SPK)

for Goods and/or Services procurement

through Direct Appointment is conducted

in accordance with Goods and/or Services

procurement mechanism through Direct

Procurement/Direct Selection/Auction.

e. Synergy

(1) Goods and/or Services Procurement synergy

between SOE, Subsidiaries, or SOE Affiliated

Companies, and/or Subsidiaries of Dana Pensiun PT

TASPEN (PERSEROT) that can be conducted through

Direct Appointment mechanisme provided that the

mentioned Goods and/or Services are products or

services of SOE, SOE Subsidiaries, SOE Affiliated

Companies, and/or Subsidiaries of Dana Pensiun

PT TASPEN (PERSERO) and the quality, price and

purpose can be accounted for.

(2) The Company may carry out certain Goods and/

or Services Procurement together with the SOE,

Subsidiaries, and/or SOE Affiliated Companies

based on the Regulation of the Board of Directors or

regulations on Goods and/or Services Procurement

of SOE, Subsidiaries and/or relevant SOE Affiliated

Companies.

(3) Goods and/or Services Procurement as mentioned

in paragraph (2) is agreed in the Agreement signed

by the President Director.

(4) In the event that the Procurement mentioned in

paragraph (2) and paragraph (3) is conducted based

on goods and/or services procurement regulations

of PT TASPEN (PERSERO), then the Procurement


penandatanganan dokumen Pengadaan dilakukan

berdasarkan Peraturan Direksi ini.

(5) Apabila Pengadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan

Peraturan pengadaan barang dan/atau jasa


Terafiliasi BUMN berkenaan, maka pejabat PT

TASPEN (PERSERO) sesuai dengan kewenangan

penandatanganan dalam Peraturan Direksi ini

menandatangani kesepakatan besaran biaya

Pengadaan, namun tidak menandatangani dokumen

Pengadaan pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau

Perusahaan Terafiliasi BUMN berkenaan.

(6) Seluruh tagihan biaya Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat(4) disampaikan oleh pihak

Penyedia Barang dan/atau Jasa kepada PT TASPEN

(PERSERO) dan selanjutnya PT TASPEN (PERSERO)

melakukan tagihan secara proporsional kepada


Terafiliasi BUMN berkenaan.

(7) Seluruh tagihan biaya Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Penyedia

Barang dan/atau Jasa kepada BUMN, Anak

Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN

dan selanjutnya BUMN, Anak Perusahaan dan/atau

Perusahaan Terafiliasi BUMN melakukan tagihan

secara proporsional kepada PT TASPEN (PERSERO).

f. Swakelola

1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang

dan/atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan,

dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Unit Kerja

Pengguna.

2) Unit Kerja Pengguna yang berwenang untuk

menetapkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan

secara swakelola adalah:

a) Divisi Logistik dan Pemeliharaan untuk Kantor

Pusat;

b) Unit Kerja Pengguna (Divisi/setingkat/Desk/Unit

PKBL);

c) Unit Kerja Umum dan SDM di Kantor Cabang.

3) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa

melalui swakelola dapat dilaksanakan oleh Unit

Kerja, khusus untuk Pekerjaan yang dilihat dari segi

besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan/harganya

process and signing of Procurement document is

carried out based on the Regulation of the Board of

Directors.

(5) In the event that the Procurement mentioned in

paragraph (2) and paragraph (3) is carried out

based on the Regulation on goods and/or services

procurement of SOE, Subsidiaries, and/or related

SOE Affiliated Companies, the officials of PT TASPEN

(PERSERO) in accordance with the authority of the

signing in the Regulation of the Board of Directors,

sign the Procurement cost amount, but do not sign

the Procurement document on SOE, Subsidiaries,

and/or relevant SOE Affiliated Companies.

(6) All invoices on the Procurement cost as stipulated

in paragraph (4) is submitted by the Goods and/or

Services Provider to PT TASPEN (PERSERO) and

subsequently PT TASPEN (PERSERO) conducts

collection proportionally to SOE, Subsidiaries and/

or related SOE Affiliated Companies.

(7) All bills on Procurement Cost as stipulated in

paragraph (5) is conducted by Goods and/or Services

Provider to SOE, Subsidiaries, and/or SOE Affiliated

Companies and subsequently SOE, Subsidiaries

and/or SOE Affiliated Companies carry out collection

proportionally to PT TASPEN (PERSERO).

f. Self-Management

1) Self-Management is goods and/or services

procurement in which the work is self-planned,

self-performed, and self-supervised by the User

Work Unit.

2) User Work Units that are authorized to determine the

type of work that will be self-managed are:

a) Logistic and Maintenance Division for Head Office;

b) User Work Unit (Division/equal/Desk/PKBL Unit);

c) HR and General Affairs Division in the Branch

Office.

3) Implementation of Goods and/or Services

procurement through self-management can be

carried out by the Work Unit, special for the Work

that is assessed in terms of amount, nature,


tidak material dan pekerjaannya dapat diawasi

sendiri, yaitu pemeliharaan rutin (skala kecil/

sederhana), pembuatan taman kantor (seperti

rumput, bunga, atau pohon), pengecatan, perbaikan

pagar/pintu gerbang, perbaikan kursi untuk

keperluan kantor, dan rumah dinas.

4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3)

paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima

juta rupiah).

5) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Swakelola

sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan

oleh:

a) Pejabat Divisi Logistik dan Pemeliharaan untuk

Kantor Pusat;

b) Pejabat Unit Kerja Pengguna (Divisi/setingkat/

Desk/UnitPKBL);

c) Kepala Unit Kerja Umum dan SDM untuk Kantor

Cabang.

6) Pelaksanaan Swakelola meliputi tahapan sebagai

berikut:

a) Perencanaan:

(1) disusun/disiapkan rincian teknis pekerjaan;

(2) diestimasikan nilai pekerjaan:

(a) upah tenaga kerja dari luar;

(b) kebutuhan bahan/material;

(c) penggunaan peralatan;

(3) perencanaan teknis pekerjaan dan estimasi

nilai pekerjaan disetujui oleh Kepala Unit

Kerja Pengguna/Kepala Cabang;

(4) pengawasan dilakukan oleh Petugas yang

ditunjuk.

b) Pelaksanaan:

(1) kebutuhan bahan/material disiapkan oleh

Perusahaan;

(2) setiap pembelian bahan/material dan

pembayaran upah tenaga kerja dari luar

langsung dipertanggungjawabkan;

(3) pengawas pekerjaan melaporkan seluruh

biaya pelaksanaan pekerjaan ke Kepala Unit

Kerja Pengguna/Kepala Cabang.

g. Sayembara/Kontes

1) Sayembara/Kontes dilakukan khusus untuk

pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya

yang merupakan hasil Industri kreatif, inovatif dan

budaya dalam negeri, meliputi:

a) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa

lainnya yang memiliki karakteristik sebagai

berikut:

location, or immaterial financing/price and the work

is self-supervised, namely routine maintenance

(small scale/simple), preparation of office garden

(such as grass, flower, or tree), painting, fence/gate

renovation, chair renovation for office necessities,

and official residences.

4) Procurement as mentioned in article 3) with the

maximum of Rp75,000,000.00 (seventy five million

rupiah).

5) Supervision on implementation of self-management

activities mentioned in article 1) is carried out by:

a) Logistic and Maintenance Division Official for

Head Office;

b) User Work Unit Official (Division/equal/Desk/

PKBL Unit);

c) Head of HR and General Affairs Work Unit for

Branch Office.

6) Implementation of Self-Management consists of the

following stages:

a) Planning:

(1) details of work technicalities is drafted/

prepared;

(2) work value is estimated;

(a) wages of external manpower;

(b) material necessities;

(c) equipment utilization;

(3) work technical planning and work value

estimation are approved by the Head of User

Work Unit/Head of Branch Office;

(4) supervision is conducted by the appointed

Officer.

b) Implementation:

(1) material necessities is prepared by the

Company;

(2) each material purchase and external

manpower wage payment is directly

accounted for;

(3) work supervisor reports all the cost of work

implementation to the Head of User Work

Unit/Head of Branch Office.

g. Competition/Contest

1) Contest is conducted especially for the selection

of Other Goods and/or Services that are produced

by domestic creative, innovative and cultural

Industries, that include:

a) Competition is used for Other Services

Procurement that has the following

characteristics:


(1) merupakan proses dan hasil dari gagasan,

kreatifitas, inovasi, budaya dan metode

pelaksanaan tertentu;

(2) tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga

Satuan.

b) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang

yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) tidak mempunyai harga pasar, atau;

(2) tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga

Satuan.

2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan metode

sayembara/kontes hanya dilakukan di Kantor Pusat

melalui Panitia Pengadaan dengan terlebih dahulu

harus mendapat persetujuan dari Direksi melalui

Rapat Direksi dengan dasar usulan dari Unit Kerja

Pengguna.

3) Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya

dengan metode Sayembara/Kontes meliputi paling

kurang tahapan sebagai berikut:

a) Pengumuman melalui media elektronik

(website/internet) dan media cetak.

Isi pengumuman memuat paling kurang:

(1) nama dan alamat perusahaan/unit umum/

tim pengadaan yang akan mengadakan

kontes/sayembara;

(2) uraian mengenai barang/jasa yang akan

dikonteskan/disayembarakan;

(3) pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah;

(4) Ketentuan kontes/sayembara; dan

(5) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk

menyampaikan barang yang akan

dikonteskan/disayembarakan.

b) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Kontes/Sayembara.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen

kontes sesuai dengan jadwal yang ada dalam

pengumuman dengan ketentuan sebagai

berikut:

(1) mendaftar dan mengambil langsung

dokumen kontes kepada unit umum/tim

pengadaan; atau

(2) mendaftar dan mengunduh dokumen kontes

melalui website PT TASPEN (PERSERO).

(1) it is process and product of certain

idea, creativity, innovation, culture, and

implementation method;

(2) it cannot be determined based on Unit Price.

b) Contest is used for Goods Procurement that has

the following characteristics:

(1) it has no market price, or;

(2) it cannot be determined based on Unit Price.

2) Goods and/or Services Procurement using

competition/contest is only carried out in Head

Office through Procurement Committee which

firstly require approval from the Board of Directors

through the Board of Directors Meeting with the

suggestion basis from the User Work Unit.

3) Other Goods and/or Services Supplier Selection

through Competition/Contest method consists of

the following stages at the minimum:

a) Announcement through electronic media

(website/internet) and printed media.

Content of the announcement consists at the

minimum:

(1) name and address of the company/general

unit/procurement team that will organize

contest/competition;

(2) description on goods/services that will be

contested/competed;

(3) budget limit and details of rewards/awards;

(4) Provision of contest/competition; and

(5) Location, date, day and time to present the

goods that will be contested/competed.

b) Contest/Competition Document registration and

picking up.

Contest document registration and picking up is

in accordance with the existing schedule in the

announce with the following provision:

(1) directly register and pick up contest

documents to the general unit/procurement

team; or

(2) register and download contest document

through the website of PT TASPEN

(PERSERO).


c) Pemberian penjelasan (aanwijzing).

Peserta penyedia Barang dan/atau Jasa yang

telah mendaftar untuk mengikuti proses

pengadaan barang dan/atau jasa tetapi

tidak mengikuti proses aanwijzing tidak

diperkenankan mengikuti proses pemasukan

dokumen penawaran.

d) Pemasukan proposal;

e) Pembukaan proposal;

f) Pemeriksaan administrasi dan penilaian

proposal teknis;

g) Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/

Sayembara;

h) Penetapan pemenang;

i) Pengumuman pemenang;

j) Penunjukan pemenang;

k) Surat Pesanan;

l) Perjanjian Kerjasama; dan

m) Surat Perintah Kerja.

c) Explanation (aanwijzing)

Goods and/or Services participants that have

registered to follow the goods and/or services

procurement process but do not follow the

aanwijzing process are not allowed to follow

offering document submission process.

d) Proposal submission;

e) Proposal opening;

f) Technical assessment and administration

evaluation of proposal;

g) Recording of Minutes of Meetings of the Contest/

Competition Result;

h) Determination of the Winner;

i) Announcement of the Winner;

j) Appointment of the Winner;

k) Mail Order;

l) Cooperation Agreement; and

m) Work Order Letter.

SKALAPERUSAHAAN [G4-7, G4-9, G4-EC1]Company Sca le [G4-7, G4-9 , G4-EC1]

Uraian / Description Satuan / Satuan 2017 2016 2015

Jumlah Pekerja / Total Employees Orang / People 1.724 1.854 1.838

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year

Miliar Rupiah / Billion Rupiah 2.656 1.926 (2.414)

Laba Tahun Berjalan / Income for the Year

Miliar Rupiah / Billion Rupiah 722 247 578

Total Aset / Total Assets Miliar Rupiah / Billion Rupiah 230.379 198.619 172.258

Total Liabilitas / Total Liabilities Miliar Rupiah / Billion Rupiah 216.420 187.317 162.878

Total Ekuitas / Total Equity Miliar Rupiah / Billion Rupiah 13.959 11.303 9.380


722

2.656

Jumlah AsetTotal Assets

Jumlah PekerjaTotal Employees

Laba Tahun BerjalanIncome for the Year

Total Penghasilan Komprehensif Tahun BerjalanTotal Comprehensive Income for the Year

Dalam miliar rupiah / in billion Rupiah Dalam miliar rupiah / in billion Rupiah

Dalam miliar rupiah / in billion Rupiah

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2017

2017

172.258

1.838

578

(2.414)

198.619

1.854

247

1.926

230.379

1.724

2017

13.959

2016

2015

Jumlah LiabilitasTotal Liabilities

Jumlah EkuitasTotal Equity

Dalam miliar rupiah / in billion Rupiah Dalam miliar rupiah / in billion Rupiah

20152016

2017

162.878

187.317

11.303

216.420

9.380

2017

2016

2017

2016


VISI DAN MISIVis ion and M iss ion

TERPERCAYATASPEN menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya

dengan kinerja yang bersih dan sehat.

BERSIHTASPEN beroperasi dengan menerapkan Tata Kelola

Perusahaan yang baik

SEHATAdanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada

bidang keuangan maupun non keuangan.

“Visi, Misi dan Nilai-nilai PT TASPEN (PERSERO) ditetapkan

berdasarkan Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris

PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-64/DIR/2014 dan KEP-

16/DK-TASPEN/2014 Tentang Visi, Misi dan Nilai-Nilai

PT TASPEN (PERSERO)”

“Vision, Mission and Values of PT TASPEN (PERSERO)

are determined pursuant to the Joint Regulation of

Board of Directors and Board of Commissioners of

PT TASPEN (PERSERO) No. PD-64/DIR/2014 and KEP-

16/DK-TASPEN/2014 concerning the Vision, Mission and

Values of PT TASPEN (PERSERO)”

TRUSTEDTASPEN becomes the preferred company for the

participants and other stakeholders with clean and sound

performance.

CLEANTASPEN operates by implementing good corporate

governance.

HEALTHYSustainable performance improvement on financial and

non-financial aspects.

Ruang lingkup usaha TASPEN adalah menyelenggarakan

program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian),

Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program

kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lainnya.

TASPEN’s business scope is providing Old Age Savings

program (including death insurance), Pension Fund

(including Mourning Benefits), Civil Servant welfare

program, as well as other social insurance programs.

VisiVision

Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercayaTo become a trusted company in the management of Pension Funds and Old Age Savings and other Social Insurance Programs

MAKNA VISI MEANING OF VISION


MisiMission

Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercayaTo become a trusted company in the management of Pension Funds and Old Age Savings and other Social Insurance Programs

MAKNA MISI MEANING OF MISSION

MANFAAT DAN PELAYANAN YANG SEMAKIN BAIK.Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi,

TASPEN berupaya meningkatkan nilai manfaat dan

pelayanan secara optimal

BETTER BENEFITS AND SERVICE

Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi,

TASPEN berupaya meningkatkan nilai manfaat dan

pelayanan secara optimal

PROFESIONALTASPEN bekerja dengan terampil dan mampu memberikan

solusi dengan 5 Tepat (Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat

Jumlah, Tepat Tempat dan Tepat Administrasi) didukung

dengan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang

tinggi.

AKUNTABELTASPEN dalam melaksanakan pekerjaan

berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat

dipertanggungjawabkan.

INTEGRITASTASPEN senantiasa konsisten dalam memegang amanah,

jujur dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi

perusahaan.

ETIKATASPEN melayani peserta dan keluarganya dengan ramah,

rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

PROFESSIONALTASPEN operates skillfully and is able to provide solution

with 5 Accuracies (People Accuracy, Time Accuracy,

Amount Accuracy, Place Accuracy and Administration

Accuracy) supported with high-integrity and competent

Human Resources.

ACCOUNTABLETASPEN implements its duties based on working system

and procedure that are accountable.

INTEGRITYTASPEN is always consistent in holding the mandate,

being honest and fulfilling promise in accordance with the

corporate vision and mission.

ETHICSTASPEN serves the participants and their families in a

friendly, humble, polite, patience and humane manner.


NILAI - NILAI PERUSAHAANCorporate Va lues

WORKSHOP FOR

LEADERS 3 MEI

2014

TRANSFORMATION

SK-31/DIR/2004

TUMBUHGROW

ETIKAETHICS

PROFESIONALPROFESSIONAL

AKUNTABELACCOUNTABLE

INTEGRITASINTEGRITY

PROFESIONALPROFESSIONAL

INOVATIFINNOVATIVE

KOMPETITIFCOMPETITIVE

PD-64/DIR/2014 DAN KEP-16/DK-TASPEN/2014

INTEGRITASSatunya perkataan dengan perbuatan dan senantiasa

konsisten dalam memegang amanah dan tanggung jawab.

PROFESIONALSenantiasa bekerja dengan menggunakan kompetensi

terbaik yang dimilki untuk memberikan hasil dan manfaat

yang semakin meningkat bagi perusahaan.

INOVATIFKreatif dalam menciptakan dan menerapkan ide-ide baru

untuk mendukung kemajuan perusahaan.

KOMPETITIFMempunyai daya saing yang tinggi dengan memiliki

keunggulan karakter dan kompetensi guna memberikan

hasil yang maksimal bagi perusahaan.

TUMBUHBerkembang selaras dengan tuntutan perubahan baik

eksternal maupun internal.

INTEGRITYWalk the talk and always consistent in fulfilling mandate

and responsibility

PROFESSIONALContinue to work with the best competency owned to

provide an even better results and Benefits to the company.

INNOVATIVECreative in creating and applying new ideas to support the

company’s progress

COMPETITIVEHave high competitive power with strong character ad

competency to give maximum results for the company

GROWGrow in line with the demand of changes, both external and

internal

INTEGRITASINTEGRITY

TUMBUHGROW


TASPEN DAN KOMITMENKEBERLANJUTANTASPEN and Susta inab i l i ty Commitment

TASPEN telah melaksanakan tanggung jawab sosial

terhadap para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Menghasilkan laba;

2. Meningkatkan pelayanan terhadap peserta

3. Tanggung jawab terhadap K3;

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;

5. Menjaga kelestarian lingkungan

Dampak Positif Kegiatan Operasional [G4-2]

Seluruh kekuatan dan peluang Perseroan di tahun 2017,

selain dapat dilihat dari kinerja finansial dan operasional

yang memuaskan juga tercermin dari penghargaan yang

diberikan oleh pihak eksternal kepada Perseroan sebagai

acuan keberlangsungan usaha Perseroan yang kuat,

antara lain:

1. PT TASPEN (PERSERO) menjadi salah satu pemenang

penerima penghargaan Human Capital Award 2017

yang diselenggarakan oleh Economic Review bekerja

sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik

indonesia, IPMI International Business School, NBO

Group, Thomas International, Indonesia Asia Institute

serta Ideku Group. Penghargaan ini diberikan langsung

oleh Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri

kepada Direktur Umum PT TASPEN (PERSERO) Bagus

Rumbogo. di Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan

RI, Jakarta pada 4 April 2017. Ini menjadi indikator

kinerja dan menjadi bagian implementasi sistem

PT TASPEN (PERSERO) yang lebih baik lagi di masa

yang akan datang.


penerima penghargaan The Most Admired Company

(IMACO) 2017 yang bertempat pada Pullman Jakarta

pada 9 Juni 2017. Indonesia Most Admired Companies

(IMACO) Award 2017 merupakan kegiatan yang rutin

diselenggaran tahunan, untuk memberikan pendapat

tentang perusahaan dengan citra paling baik menurut

karyawan, pencari kerja, dan masyarakat pada

umumnya. Penghargaan diserahkan oleh Founder Warta

Ekonomi Fadel Muhammad dan Pemimpin Redaksi

Warta Ekonomi Muhammad Ihsan kepada Direktur

Investasi PT TASPEN (PERSERO) Iman Firmansyah.

Penghargaan ini menjadi competitive advantage diantara

TASPEN has carried out social responsibility to the

stakeholders, among others:

1. Generating profit;

2. Improving services to participants;

3. Responsibility to OHS;

4. Improvement of community welfare;

5. Maintaining environmental preservation;

Positive Impact of Operational Activities [G4-2]

All strengths and opportunities of the Company in 2017,

can be seen from satisfactory financial and operational

performance as well as the appreciation given by external

parties to the Company as a reference of the Company's

strong business continuity, among others:

1. PT TASPEN (PERSERO) became one of the winners

of Human Capital Award 2017 awarded by Economic

Review in cooperation with Ministry of Labor of Republic

of Indonesia, IPMI International Business School, NBO

Group, Thomas International, Indonesia Asia Institute

and Ideku Group. This award was given directly by the

Minister of Manpower of the Republic of Indonesia,

M Hanif Dhakiri, to the Director of General Affairs

of PT TASPEN (PERSERO), namely Bagus Rumbogo

in Building A of the Ministry of Manpower of the

Republic of Indonesia, Jakarta on April 4, 2017. This

became a performance indicator and part of improved

implementation of PT TASPEN (PERSERO) system in

the future.

2. PT TASPEN (PERSERO) became one of the winners

of the award of The Most Admired Company (IMACO)

2017 which took place at Pullman Jakarta on June 9,

2017. Indonesia Most Admired Companies (IMACO)

Award 2017 is an annual event held to provide opinion

about the company with the best image by employees,

job seekers, and community in general. The award

was handed over by Warta Ekonomi Founder, Fadel

Muhammad, and Editor in Chief of Warta Ekonomi

Muhammad Ihsan to Investment Director of PT TASPEN

(PERSERO), namely Iman Firmansyah. This award is

a competitive advantage among competitors, while

reinforcing the status of PT TASPEN (PERSERO) as one


of the ideal company for employees and job seekers

today.

3. PT TASPEN (PERSERO) became one of the winners of

the Best Enterprise Award recipient in the "Excellence

in Quality" International Conference Forum organized

by Europe Business Assembly (EBA). This international

award was received by President Director of PT TASPEN

(PERSERO) Iqbal Latanro in Lucerne, Switzerland

on July 3, 2017. The Best Enterprise Award was the

first event held in 2000 to introduce leading regional

companies to the European business community.

Assessments conducted by the EBA and the international

jury include professional aspects of experience and

achievements, social influence, economic progress,

reputation, implementation of innovations, and modern

management tools. On the same occasion, President

Director of PT TASPEN (PERSERO) Iqbal Latanro was

also honored to join the International Club of Leaders

Community by EBA Director General, John W. A. Netting.

4. Having previously secured a place in the Top 99 Public

Service Innovation Competition (SiNovik) organized

by the Ministry of Administrative and Bureaucratic

Reform (Kemenpan-RB), now PT TASPEN (PERSERO)

succeeded to be the only SOEs in the Top 40 ranks in

the competition. “Sejahtera Berkat Layanan Taspen

Persero” or better known as SAHABAT LATANRO

managed to bring PT TASPEN (PERSERO) in the top

forty position through Automatic Claim Service, 1 Hour

Service, and SIMGAJI and other TASPEN innovations.

The award was submitted by the Coordinating Minister

for Human Development and Culture, Puan Maharani

to the President Director of PT TASPEN (PERSERO)

Iqbal Latanro. This shows that PT TASPEN (PERSERO)

never stop innovating and exploring new things that can

facilitate services for participants.

5. PT TASPEN (PERSERO) became one of the recipients

of Appreciation Award of INDONESIA for BUMN 2017

which was awarded by Warta Ekonomi magazine in

Crowne Plaza Semanggi, Jakarta, on November 30,

2017. PT TASPEN (PERSERO) was awarded TOP 5

CSR SOE (Corporate Social Responsibility Search

Engine Optimization) for SOE in Financial Services

and Insurance. Award of Apresiasi INDONESIA untuk

BUMN 2017 is dedicated to SOEs that have news in the

kompetitor, sekaligus mengukuhkan status PT TASPEN

(PERSERO) sebagai salah satu perusahaan idaman bagi

para karyawan dan pencari kerja saat ini.


penerima penghargaan The Best Enterprise dalam Forum

Konferensi Internasional “Excellence in Quality” yang

diselenggarakan oleh Europe Business Assembly (EBA).

Penghargaan internasional ini diterima langsung oleh

Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) Iqbal Latanro

di Lucerne, Swiss pada 3 Juli 2017. Best Enterprise

Award merupakan kegiatan yang pertama kali diadakan

pada tahun 2000 untuk memperkenalkan perusahaan

regional terkemuka pada komunitas bisnis Eropa.

Penilaian yang dilakukan oleh pihak EBA dan dewan

juri internasional tersebut meliputi aspek profesional

experience and achievements social influence, economic

progress, reputation, implementation of innovations, dan

modern management tools. Dalam kesempatan yang

sama, Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) Iqbal

Latanro mendapat kehormatan bergabung menjadi

anggota The International Club of Leaders Community

oleh EBA Director General, John W. A. Netting.

4. Setelah sebelumnya masuk dalam Top 99 Kompetisi

Inovasi Layanan Publik (SiNovik) yang diselenggarakan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), kini PT TASPEN

(PERSERO) berhasil menjadi satu-satunya BUMN yang

berada dalam jajaran Top 40 dalam kompetisi tersebut.

“Sejahtera Berkat Layanan TASPEN Persero” atau

lebih dikenal dengan SAHABAT LATANRO berhasil

menghantarkan PT TASPEN (PERSERO) pada posisi

empat puluh besar melalui Layanan Klim Otomatis,

Layanan 1 Jam, dan SIMGAJI serta inovasi TASPEN

lainnya. Penghargaan diserahkan oleh Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan, Puan Maharani kepada Direktur Utama

PT TASPEN (PERSERO) Iqbal Latanro. Ini menunjukkan

bahwa PT TASPEN (PERSERO) tidak pernah berhenti

berinovasi dan mencari hal-hal baru yang dapat

memudahkan layanan bagi peserta.

5. PT TASPEN (PERSERO) menjadi salah satu penerima

Penghargaan Apresiasi INDONESIA untuk BUMN 2017

yang di anugerahkan oleh majalah Warta Ekonomi di

Crowne Plaza Semanggi Jakarta, pada 30 November

2017. PT TASPEN (PERSERO) berhasil meraih

penghargaan untuk kategori TOP 5 CSR SOE (Corporate

Social Responsibility Search Engine Optimization)

untuk BUMN bidang Jasa Keuangan dan Asuransi.

Penghargaan Apresiasi INDONESIA untuk BUMN


mass media with the most positive tone, as an effort to

inform policy, decision, and synergy of SOE to contribute

to Indonesia. This award confirms that PT TASPEN

(PERSERO) is a SOE that has added value in the public

eye. PT TASPEN (PERSERO) is confident that with the

positive value, it can be a well-established state-owned

enterprise that is leading, and trusted and become part

of the nation's development.

6. For the third time in a row, PT TASPEN (PERSERO) was

ranked I in the category of SOEs in the Public Information

Disclosure (KIP) award presented by the Vice President

of the Republic of Indonesia Jusuf Kalla to the President

Director of PT TASPEN (PERSERO) Iqbal Latanro at

Istana Negara on December 21, 2017. This KIP award

demonstrates PT TASPEN (PERSERO)'s commitment to

transparent business and service implementation and

proves that PT TASPEN (PERSERO) always improves

its service standard in order to guarantee the rights of

each participant and stakeholder in obtaining rights and

information related to TASPEN program.

Negative Impact of Operational Activities

The Company divides the negative impact of operational

activities to several aspects, namely:

1. Environment

The scope of operational activities carried out by the

Company is administration-based. Therefore, factors

related to the environment include the use of resources/

paper materials from wood as well as electricity that

has the potential of global temperature increase if used

excessively.

The Company always takes into account such negative

impacts by reducing the intensity of material use or

energy through efficiency. For administrative activities,

the Company performs efficiency within internal scope

by planning paperless and paper re-use programs.

2. Social

As of today, there is no negative impact that has

implications on social aspect from the operational

activities of the Company.

2017 ini dikhususkan kepada BUMN yang memiliki

pemberitaan di media massa dengan tone positif

terbanyak, sebagai upaya untuk menginformasikan

kebijakan, keputusan, dan sinergi BUMN berkontribusi

kepada Indonesia. Penghargaan ini menegaskan bahwa

PT TASPEN (PERSERO) adalah BUMN yang memiliki

nilai tambah di mata publik. PT TASPEN (PERSERO)

yakin dengan adanya nilai positif tersebut, bisa menjadi

BUMN yang eksis, terdepan, serta terpercaya dan

menjadi bagian dari pembangunan bangsa.

6. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut PT TASPEN

(PERSERO) meraih peringkat I kategori BUMN dalam

ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi

Publik (KIP) yang diserahkan oleh Wakil Presiden

Republik Indonesia Jusuf Kalla kepada Direktur Utama

PT TASPEN (PERSERO) Iqbal Latanro di Istana Negara

pada tanggal 21 Desember 2017. Penghargaan KIP ini

menunjukkan komitmen PT TASPEN (PERSERO) terkait

implementasi bisnis dan layanan yang transparan serta

membuktikan bahwa PT TASPEN (PERSERO) selalu

berupaya meningkatkan standar layanannya agar dapat

menjamin hak setiap peserta dan stakeholder dalam

memperoleh hak dan informasi berkaitan dengan

program TASPEN.

Dampak Negatif Kegiatan Operasional

Pereseroan membagi dampak negatif kegiatan operasional

pada beberapa aspek yaitu:

1. Lingkungan

Ruang lingkup kegiatan operasional yang dijalankan

oleh Perseroan berbasiskan adminsitrasi. Untuk itu,

faktor yang berkaitan dengan lingkungan meliputi

penggunaan sumber daya/material kertas yang berasal

dari bahan baku kayu serta energi listrik yang memiliki

potensi kenaikan suhu global jika digunakan secara

berlebih.

Perseroan senantiasa memperhatikan dampak

negatif ini dengan mengurangi intensitas penggunaan

material atau energi melalui efisiensi. Untuk kegiatan

administasi, Perseroan melakukan efisiensi di lingkup

internal dengan mencanangkan program paperless dan

re use paper.

2. Sosial

Hingga saat ini, tidak terdapat adanya dampak negatif

yang berimplikasi terhadap aspek sosial dari kegiatan

operasional Perseroan.


3. Manpower

As of today, there is no negative impact caused by

manpower aspect from operational activities of the

Company. Preventive measures are in place for all

risk potentials as stipulated in the Collective Labor

Agreement (CLA) which is intensively communicated

between the Labor Union and the Management.

Challenges

The Company has identified strategic issues that are

predicted to have an impact on the business direction and

conditions of TASPEN in the coming years, among others:

1. As mandated in the Law Number: 5 of 2014 on State Civil

Apparatus dated January 15, 2014, article 91 paragraph

5 mentioning that the source of pension insurance and

Old Age Savings financing is from the government as

the employer and contributions of related PNS. Hence,

the government, as the employer of PNS is expected to

pay the contribution to start cultivating fund in order to

reduce APBN expenses in the future.

2. Law Number: 24 of 2011, on Social Security

Administrator Agency, article 91 mentions that BPJS

Manpower starts to operate in providing Work Accident

Security Program, Old Age Savings Program, Pension

Insurance and Death Security Program for Participants,

aside from participants of program managed by

PT TASPEN (PERSERO) and PT Asabri (Persero).

Pursuant to Law Number: 5 of 2014 on State Civil

Apparatus dated January 15, 2014 that mandates the

formulation of PP to regulate ASN welfare that refers to

the National Social Security Systement Program. In Law

Number: 40 of 2004 on National Social Security, article

18 mentions that the type of social security program

includes Health Insurance, Work Accident Security, Old

Age Savings, Pension Insurance, and Death Security.

Work Accident Security (JKK) and Death Security

(JKM) have been managed by PT TASPEN (PERSERO)

starting from Deceomber 29, 2017 as the issuance of

the Government Regulation Number 66 of 2017 on

the Amendment on Government Regulation Number

70 of 2015. Therefore, there is an opportunity for

PT TASPEN (PERSERO) to provide other Social Securities

for State Civil Apparatus. The supports expected from

Shareholders are:

3. Ketenagakerjaan

Hingga saat ini, tidak terdapat adanya dampak negatif

yang ditimbulkan terhadap aspek ketenagakerjaan dari

kegiatan operasional Perseroan. Seluruh potensi risiko

yang ada, telah dilakukan tindakan pencegahan yang

tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang

dijalin dengan komunikasi yang intensif anatara Serikat

Pekerja dan Manajemen.

Tantangan

Perseroan telah mengidentifikasi isu-isu strategis yang

diperkirakan dapat mempengaruhi arah dan kondisi bisnis

Taspen di masa mendatang, antara lain:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang

Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

tanggal 15 Januari 2014, pasal 91 ayat 5 disebutkan

bahwa sumber pembiayaan jaminan pensiun dan

jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku

pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

Dengan demikian, pemerintah selaku pemberi kerja

PNS diharapkan membayar iuran dalam upaya memulai

pemupukan dana guna meringankan beban APBN pada

masa mendatang.

2. Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2011, tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 64 disebutkan

bahwa BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi

menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan

Pensiun dan Program Jaminan Kematian bagi Peserta,

selain peserta program yang dikelola PT TASPEN

(PERSERO) dan PT Asabri (Pesero). Berdasarkan

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara tanggal 15 Januari 2014 mengamanatkan

dibentuknya PP untuk mengatur kesejahteraan ASN

yang mengacu pada Program Sistem Jaminan Sosial

Nasional. Dalam Undang-undang Nomor: 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal

18 disebutkan bahwa jenis program jaminan sosial

meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan

Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan

Kematian. Untuk jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan

Jaminan Kematian (JKM) telah dikelola PT TASPEN

(PERSERO) terhitung mulai 29 Desember 2017 telah

diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. Dengan

demikian terbuka peluang bagi PT TASPEN (PERSERO)

untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial lainnya bagi

Aparatur Sipil Negara. Dukungan yang diharapkan dari

Pemegang Saham adalah:


a. Formulating Government Regulation that regulates

the implementation of PNS Social Insurance

Program that consists of Pension Program and Old

Age Savings (THT) for PNS to remain to be carried

out by PT TASPEN (PERSERO).

b. Reviewing the Regulation of the Minister of Finance

Number: 478/KMK.06/2002 dated November 19,

2002 on Requirements and Amount of Old Age

Savings Benefits for Civil Servants. In the PMK,

it is mentioned that the Rights of Old Age Savings

Program participants include Dwigunan Insurance

Benefits and Death Insurance Benefits (Askem).

Through Death Security Program (JKM), the Death

Insurance Benefits for participants automatically

included in the program.

3. Appointing PMK Number: 25/PMK.02/2013 on the

Calculation, Admission, and Payment Procedures of

Unfunded Past Service Liability of Old Age Savings

Program of Civil Servants carried out by PT TASPEN

(PERSERO), and in accordance with the Letter of

the Ministry of Finance Number: S-912/MK.02/2014

dated December 31, 2014 concerning Determination

of Unfunded Past Service Liability, on Unfunded Past

Service Liability in 2012 and 2013 which amounting

to Rp3,846,992,067,789 and Rp3,710,134,857,296

respectively that obtained the approval of the Minister

of Finance of the Republic of Indonesia.

Employer PSL in 2016 was recorded at Rp43,533,081,123.

Revenue of PNS Employer PSL in 2016 occurred due to

the difference in assignment date with appoint date of

new PNS.

For the Government to prioritize APBN fund for the

repayment of outstanding UPSL which was recorded at

Rp16,332,168,085,516 as of March 31, 2017.

4. In relation to the issuncne of the Government

Regulation Number: 66 of 2017 on the Amendment

on the Government Regulation Number: 70 of 2015 on

Work Accident Security and Death Security for State

Civil Apparatus and the Regulation of the Minister of

Finance of the Republic of Indonesia Number: 208/

PMK.02/2015 dated November 23, 2015 on Provision,

Disbursement, and Accountability Procedures of

Work Accident Security Contribution Fund and Death

Security Contribution Fund for State Civil Apparatus

working on Central Government Agencies as well as

the Regulation of the Minister of Home Affairs Number:

77 of 2015 dated December 7, 2015 on the Amendment

a. Menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur

pelaksanaan Program Asuransi Sosial PNS yang

terdiri atas Program Pensiun dan Program Tabungan

Hari Tua (THT) bagi PNS tetap dilaksanakan oleh

PT TASPEN (PERSERO).

b. Meninjau kembali Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 478/KMK.06/2002 tanggal 19 November 2002

tentang Persyaratan dan Besar manfaat Tabungan

Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam PMK

tersebut disebutkan bahwa Hak peserta Program

Tabungan Hari Tua meliputi Manfaat Asuransi

Dwiguna dan Manfaat Asuransi Kematian (Askem).

Dengan adanya Program Jaminan Kematian (JKM)

maka Manfaat Asuransi Kematian bagi peserta

secara otomatis menjadi program tersebut.

3. Menunjuk PMK Nomor: 25/PMK.02/2013 tentang

Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran

Unfunded Past Service Liability Program Tabungan

Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh

PT TASPEN (PERSERO), dan sesuai surat Menteri

Keuangan Nomor: S-912/MK.02/2014 tanggal 31

Desember 2014 perihal Penetapan Unfunded Past

Service Liability, terhadap Unfunded Past Service

Liability yang terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2013

masing masing sebesar Rp 3.846.992.067.789 dan Rp

3.710.134.857.296 telah mendapat persetujuan dari

Menteri Keuangan RI.

Untuk PSL Pemberi Kerja tahun 2016 sebesar Rp

43.533.081.123,-. Pendapatan PSL Pemberi Kerja PNS

tahun 2016 timbul karena adanya perbedaan tanggal

penempatan dengan tanggal pengangkatan atas

penambahan PNS baru.

Pemerintah agar memberikan prioritas dari dana APBN

untuk pelunasan UPSL yang masih outstanding sampai

dengan 31 Maret 2017 sebesar Rp 16.332.168.085.516,-.

4. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor : 70 Tahun 2015 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi

Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor: 208/PMK.02/2015 tanggal

23 November 2015 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada

Instansi Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun


2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor: 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016, hingga periode 31 September

2017 Pemda di seluruh Indonesia telah melakukan

pembayaran iuran JKK dan JKM. Akan tetapi masih ada

beberapa instansi yang belum membayar iuran untuk

periode waktu tertentu (Juli 2015 – Desember 2015).

Dengan demikian, pemerintah selaku pemberi kerja

diharapkan membayar iuran JKK dan JKM dalam upaya

memberikan perlindungan kepada ASN dan Pejabat

Negara atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit

akibat kerja dan atas risiko kematian bukan akibat

kecelakaan kerja.

5. Penyelesaian Roadmap PT TASPEN (PERSERO) melalui

surat Nomor: SRT-263/DIR.1/122014 tanggal 05

Desember 2014 perihal Roadmap PT TASPEN (PERSERO)

Tahun 2014 – 2029. Hal-hal yang disampaikan dalam

surat tersebut adalah :

a. Status hukum PT TASPEN (PERSERO) yang

berkaitan dengan UU BPJS No: 24 Tahun 2011 dan

UU ASN no. 5 Tahun 2014.

b. Usulan produk-produk asuransi dan Jaminan

Pensiun yang dikelola oleh PT TASPEN (PERSERO)

baik yang sudah ada saat ini maupun produk-produk

tambahan beserta turunannya dimasa yang akan

datang.

c. Sebagai tindak lanjut dari Roadmap PT TASPEN

(PERSERO) telah dilaksanakan seminar

Penyelenggaraan jaminan Sosial bagi ASN, Pejabat

Negara dan TNI Polri pada tanggal 10-11 Desember

2014 dengan kesimpulan adalah PT TASPEN

(PERSERO) tetap eksis menyelenggarakan Jaminan

Sosial bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara

berdasarkan UU ASN (kecuali jaminan kesehatan).

d. Adapun tahapan kegiatan Implementasi adalah

sebagai berikut :

1) Tahun 2015-2016

a) Usulan dan pengesahan RPP THT dan

Pensiun turunan UU ASN.

b) Transformasi THT manfaat pasti dan

transformasi program pensiun.

c) Rekruitmen pegawai baru dan kebijakan

perpanjangan masa kerja pegawai sesuai

kebutuhan.

on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the

Republic of Indonesia Number: 52 of 2015 on Guidelines

on the Preparation of 2016 Fiscal Year Regional Budget,

until the period of September 31, 2017, Regional

Governments throughout Indonesia have conducted

JKK and JKM contributions payment. However, there

were agencies that had not paid contributions yet for

certain periods (July 2015 – December 2015).

Therefore, the government, as employer, is expected

to pay JKK and JKM contributions in order to provide

protection to ASN and State Officials on occupational

accident or disease risks and on death risk not due to

occupational accident.

5. Completion of PT TASPEN (PERSERO) Roadmap

through Letter Number: SRT-263/DIR.1/122014

dated December 5, 2014 on 2014 - 2029 Roadmap of

PT TASPEN (PERSERO). The matters presented in the

letter were as follows:

a. Legal status of PT TASPEN (PERSERO) related to

BPJS Law No.: 24 of 2011 and ASN Law No. 5 of

2014.

b. Insurance products suggestion and Pension

Insurance managed by PT TASPEN (PERSERO),

for both products that currently available and the

derivatives in the years to come.

c. As a follow-up on the Roadmap of PT TASPEN

(PERSERO), Social Security Administration for ASN,

State Officials, TNI and Polri Seminar has been held

on December 10 – 11, 2014 with the conclusion that

PT TASPEN (PERSERO) is exist to provide Social

Security for ASN Employees and State Officials

based on ASN Law (except for health insurance).

d. Implementation activity stages is as follows:

1) 2015 – 2016

a) Suggestion and Ratification of RPP THT and

Pension derivatives of ASN Law.

b) Transformation of defined THT Benefits and

transformation of pension program.

c) Recruitment of new employees and policy on

the extension of employees’ tenure based on

needs.


2) Tahun 2017-2019

a) Implementasi Penyelenggaraan Program

JHT dan Pensiun.

b) RUU Perubahan UU BPJS.

c) Penjualan produk-produk Tambahan

Sukarela.

d) Tercapainya Internal Integration, Bisnis

Intelegence dan Digital Dashboard.

3) Tahun 2020-2029

a) Tahapan Pengembangan anak perusahaan

seperti; PT Asuransi Jiwa Taspen, Bank

Taspen, DPLK Taspen dan Asset Management.

b) Implementasi Integrated Financial Services

(IFS) melalui sinergi antar perusahaan yang

saling menguntungkan.

c) Implementasi aktivitas advokasi UU BPJS.

e. Produk-produk unggulan yang akan ditawarkan

oleh PT TASPEN (PERSERO) pada peserta dimasa

yang akan datang terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu

produk utama dan produk turunan (tambahan).

1) Produk Unggulan Program THT

a) Program THT Manfaat Pasti (Pegawai Lama).

b) JHT Iuran Pasti.

c) Jaminan Pensiun pay as you go (Pensiun

Lama).

d) Jaminan Pensiun fully funded cut off 1 Januari

2019.

2) Produk Turunan (tambahan)

a) Tabungan Perusahaan.

b) Tabungan Pendidikan.

c) Tabungan Religius (iuran oleh peserta).

Strategi

1. Sustainability program JHT dan JP;

2. Sustainability program JKK dan JKM bagi DPRD dan

PPBASN;

3. pengimplementasian PP tentang Kepesertaan Anggota

DPRD dan PPBASN;

4. Pelaksanaan Pilot Project Smartcard pada dua mitra

bayar TASPEN;

5. Implementasi Service Orientde Architecture (SOA);

6. Optimalisasi investasi pada aspek business networking

dan profit subsidiary;

7. Peningkatan Fee Based Income; dan

8. Implementasi RKAP berbasis Risiko.

2) 2017 – 2019

a) Implementation of JHT and Pension

Programs.

b) RUU Amendment on BPJS Law.

c) Sales of Additional Voluntary products.

d) Achievement of Internal Integration,

Business Intelegence and Digital Dashboard.

3) 2020 – 2029

a) Development Stages for subsidiaries, such

as: PT Asuransi Jiwa Taspen, Bank Taspen,

DPLK Taspen and Asset Management.

b) Implementation of Integrated Financial

Services (IFS) through synergy of mutually-

beneficial companies.

c) Implementation of PBJS Law advocacy

activities.

e. Featured products that will be offered by PT TASPEN

(PERSERO) on participants in the future consist

of 2 (two) groups, namely featured products and

derivative products (addition).

1) THT Program Featured Product

a) Defined THT Program Benefits (Old

Employees).

b) Defined JHT Contribution.

c) Pay as you go Pension Insurance (Old

Pension).

d) Fully –funded cut off Pension Insurance of

January 1, 2019.

2) Derivative Product (additional)

a) Corporate Savings.

b) Education Savings.

c) Religious Savings (contribution by

participants).

Strategies

1. Sustainability of JHT and JP programs;

2. Sustainability of JKK and JKM programs for DPRD and

PPBASN;

3. Implementation of PP on DPRD and PPBASN

Membership;

4. Implementation of Smartcard Pilot Project in two

payment partners of TASPEN;

5. Implementation of Service Oriented Architecture (SOA);

6. Optimization of investment in business networking and

profit subsidiary aspects;

7. Improvement of Fee-Based Income; and

8. Implementation of Risk-based RKAP.


Hingga akhir tahun 2017, jumlah karyawan TASPEN tercatat

sebanyak 1.724 orang. Jika dibandingkan dengan tahun

2016 sebanyak 1.854 orang, terdapat penurunan sebanyak

130 orang.

Jumlah Pekerja Tetap Berdasarkan Gender dan Unit

Kerja [G-10]

Unit Kerja / Unit Kerja

2017 2016 2015

Pria / Pria Wanita / Wanita Pria / Pria Wanita /

Wanita Pria / Pria Wanita / Wanita

Kantor Pusat 257 139 270 157 261 155

KCU Jakarta 31 19 35 24 44 35

Cab Palembang 27 9 35 11 31 7

Cab Tarakan 11 1 12 0 12 1

Cab Lampung 18 5 19 5 20 5

Cab Tanggerang 5 9 6 9 6 8

Cab Serang 17 4 16 7 18 7

Cab Jaksel 9 5 8 6 0 0

Cab Palngkaraya 15 1 17 1 18 1

Cab Banjarmasin 18 6 19 6 19 3

Cab Samarinda 15 2 15 2 15 4

Cab Pontianak 12 5 13 5 15 5

Cab Pkl Pinang 7 5 8 4 11 1

KCU Bandung 46 17 46 21 48 24

Cab Depok 10 6 11 6 12 3

Cab Tasikmalaya 27 3 30 3 31 3

Cab Bekasi 10 10 11 10 10 9

Cab Bogor 22 16 24 16 23 17

Cab Cirebon 21 4 22 4 22 4

KCU Surabaya 39 28 39 29 44 23

Cab Malang 23 11 24 11 21 10

Cab Madiun 13 8 17 8 19 5

Cab Ende 8 1 9 0 0 0

Cab Mataram 11 3 15 4 16 3

Cab Kediri 21 5 23 2 27 1

Cab Jember 13 6 16 6 16 5

Cab Denpasar 17 7 20 8 24 7

As of the end of 2017, total employees of TASPEN were

recorded at 1,724 people. Compared to the number of 2016

which was recorded at 1,854 people. Therefore, there was

an decrease of 130 people.

Total Permanent Employees by Gender and Work Unit

[G4-10]

PEKERJATASPEN [G4-9, G4-10, G4-11]TASPEN Employees [G4-9 , G4-10, G4-1 1 )


Unit Kerja / Unit Kerja

2017 2016 2015

Pria / Pria Wanita / Wanita Pria / Pria Wanita /

Wanita Pria / Pria Wanita / Wanita

Cab Kupang 16 5 18 5 25 6

KCU Semarang 41 22 50 25 53 26

Cab Pekalongan 19 5 19 6 18 6

Cab Yogyakarta 26 12 30 13 28 16

Cab Solo 27 6 34 5 35 2

Cab Purwokerto 32 5 32 7 34 7

KCU Medan 34 26 43 26 42 22

Cab Padang 12 10 14 11 17 10

Cab Lbk.Linggau 8 3 0 0 0 0

Cab Gng.Sitoli 7 1 0 0 0 0

Cab BukitTinggi 14 4 13 4 14 3

Cab Bengkulu 8 5 10 5 10 2

Cab Banda Aceh 21 8 23 8 29 11

Cab Lhoksumawe 7 6 8 5 0 0

Cab Pmt Siantar 15 8 16 9 21 7

Cab Pekanbaru 11 10 11 10 12 8

Cab Tj.Pinang 6 3 9 4 10 2

Cab Jambi 13 6 16 4 16 3

KCU Makassar 29 25 33 24 36 20

Cab Manado 14 5 15 5 15 4

Cab Gorontalo 8 5 9 5 9 5

Cab Jayapura 13 6 12 7 13 6

Cab Kendari 13 5 13 5 13 5

Cab Palu 11 5 15 5 13 5

Cab Palopo 11 4 12 3 10 4

Cab Mamuju 7 3 8 4 9 4

Cab Ternate 10 2 10 2 10 2

Cab Manokwari 12 3 12 3 11 2

Cab Ambon 9 4 10 4 12 5

JUMLAH 1177 547 1275 579 1298 539


Hingga akhir tahun 2017 tidak terdapat perubahan

yang signifikan terkait struktur organisasi, kepemilikan

perusahaan, maupun rantai pasokan. Namun pada tanggal

25 September 2017 terdapat perubahan susunan Dewan

Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang diganti adalah

Eddy Abdurachman yang sebelumnya menjabat sebagai

Komisaris Utama dan posisinya digantikan oleh Franciscus

M. A. Sibarani pada tanggal 25 September 2017 berdasarkan

SK-207/MBU/09/2017.

Nama Sertifikasi / Certification Name

Pihak yang Melakukan Sertifikasi / Certified by

Legalitas Sertifikasi/ Nomor Sertifikasi /

Certification Legality/Number

Masa Berlaku / Validity Period Objek yang Disertifikasi / Certified Object

Sistem Manajemen ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 Management System

TUV NORD 16 00 D 15069 09 April 2015 s.d. 08 April 2018 / April 9, 2015 to April 8, 2018

Pelayanan Klaim Maksimal Satu Jam dengan Dukungan Data yang Akurat, untuk Produk Tabungan Hari Tua dan Pensiun / One-Hour Maximum Claim Service with the Support of Accurate Data, for Old Age Savings and Pension Programs

Nama Asosiasi / Association Name Tipe Keanggotaan / Type of Membership

Status Keanggotaan / Membership Status

FH BUMN Anggota / Member Aktif / Active

As of the end of 2017, there were no significant changes/

significant changes in relation to the organization structure,

ownership of the company, and supply chain. However, on

September 25, 2017, there were changes in the composition

of the Board of Commissioners. Eddy Abdurachman, a

member of the Board of Commissioners which previously

served as the President Commissioner, was replaced by

Franciscus M. A. Sibarani on September 25, 2017 based on

SK-207/MBU/09/2017.

PERUBAHAN SIGNIFIKANPERUSAHAAN DALAM PERIODE LAPORAN [G4-13]S ign i f i cant Changes in the Company in the Repor t ing Per iod [G4-13]

SERTIFIKASI [G4-14, G4-15. G4-DRE6]

KEANGGOTAAN [G4-16]

Cert i f i cat ion [G4-14 , G4-15 , G4-DRE6]

Membersh ip [G4-16]


Dalam menjalankan kinerjanya, TASPEN melibatkan

pekerjaan dan mitra kerja yang masing-masing memiliki

peran berbeda, di antaranya:

1. Pemegang Saham: sebagai pemangku kepentingan

utama yang memiliki kendali atas Perseroan;

2. Pelanggan: sebagai pemangku kepentingan yang

menjadi sumber utama pendapatan Perseroan;

3. Pegawai: sebagai pemangku kepentingan utama yang

menjadi penggerak bisnis Perseroan;

4. Masyarakat: sebagai pemangku kepentingan yang

menjadi mitra TASPEN dalam menyalurkan inisiatif-

inisiatif dalam mengembangkan nilai-nilai sosial;

5. Mitra Kerja: sebagai pemangku kepentingan yang

menggerakkan rantai suplai Perseroan;

6. Regulator: sebagai pemangku kepentingan yang

mengawasi terlaksananya kepatuhan Perseroan

terhadap peraturan yang berlaku.

Tanggal / Date Nama Penghargaan / Award NameBadan/Lembaga Pemberi

Penghargaan-Sertifikat / Awarded-Certified by Agency/Institution

Tempat Penyelenggaran /

Location

28 April 2017 / April 28, 2017

Indonesia Human Capital Award 2017 Economic Review Jakarta

15 Juni 2017 / June 15, 2017

The Most Admired Company 2017 Indonesia Most Admired Company Jakarta

3 Juli 2017 / July 3, 2017

The Best Enterprise 2017 Europe Business Assembly Zurich

27 Agustus 2017 / August 27, 2017

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik / Top 40 of Best Public Service Innovation

Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan & Reformasi Birokrasi / Innovation of Public Service of the Ministry of Bureaucracy Empowerment & Reformation

Jakarta

21 Desember 2017 / December 21, 2017

Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik Kategori BUMN / Rank 1 of Public Information Disclosure on SOE Category

Komisi Informasi Pusat Jakarta

In carrying out its performance, TASPEN involves

respective works and business partners that have different

roles, among others:

1. Shareholders: as the major stakeholder that has

control over the Company;

2. Customers: as the stakeholders that become the main

source of revenue of the Company;

3. Employees: as the major stakeholders that become

the driving force of the Company;

4. Community: as the stakeholder that becomes the

partners of TASPEN in distributing initiatives in

developing social values;

5. Business Partners: as the stakeholders that become

the driving force of the Company’s chain of supply;

6. Regulators: as the stakeholders that oversee the

compliance of the Company on prevailing regulations.

PENGHARGAANAwards

TASPEN DAN PEMANGKUKEPENTINGAN [G4-25]TASPEN and Stakeho lders [G4-25]


Identifikasi Pemangku Kepentingan

[G4-24] [G4-27] [G4-26] [G4-HR3], [G4-PR5]

Pemangku Kepentingan [G4-24] / Stakeholder

[G4-24]

Topik [G4-27] / Topic [G4-27] Pendekatan [G4-26] / Approach [G4-26]

Frekuensi / Frequency

Pemegang Saham/ Shareholder

Peningkatan Kinerja Perseroan / Improvement of the Company’s Performance

RUPS / GMS 2 kali / times

Dukungan pada kepentingan pemegang saham / Support to the interest of shareholders

Rapat Kerja / Work Meeting 1 kali / times

Laporan-laporan / Reports

Karyawan / Employee Terjaminnya kesejahteraan pekerja beserta keluarganya / Assurance of employees and their families welfare

Serikat pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama / Labor union and Collective Labor Union

1 kali / times

Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training

161 kali pelatihan / trainings

Suasana kerja yang kondusif, sehat dan aman / Conducive, healthy, and safe work atmosphere

Morning Briefing / Morning Briefing

Dilaksanakan 1 kali dalam seminggu di setiap unit kerja / Held 1 time in a week in every work unit

Lomba Inovasi / Innovation Competition

1 kali dilaksanakan bertepatan dengan perayaan HUT Taspen ke 54 tahun / Held 1 time along with the 54th Anniversary of Taspen

Jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara dan tidak ada praktik diskriminasi / Career path and clear performance assessment, equal and no discriminative practice

Knowledge Sharing 2 kali dilaksanakan oleh Direksi / Held 2 times by the Board of Directors

Survei kepuasan karyawan / Employee satisfaction survey

1 kali dilaksanakan dengan hasil IKK sebesar 4,36 / 1 time with the IKK result of 4.36

Pelanggan / Customer Kontinuitas dan keandalan pasokan energy listrik / Continuity and reliability of electricity supply

Survei kepuasan pelanggan / Customer satisfaction survey

1 kali survey kepuasan pelanggan kepada Kantor Pusat, 16 cabang dan 1 unit TPKS / 1 customer satisfaction survey to the Head Office, 16 Branch Offices and 1 TPKS..

Harga jual yang bersaing dan efisien / Competitive and efficient sale price

Komunikasi melalui media yang tersedia / Communication through available media

Dilaksanakan 20 kali melalui berbagai media cetak dan elektronik / Held 20 times through various printed and electronic media

Identification of Stakeholders

[G4-24] [G4-27] [G4-26] [G4-HR3], [G4-PR5]


Pemangku Kepentingan [G4-24] / Stakeholder

[G4-24]

Topik [G4-27] / Topic [G4-27] Pendekatan [G4-26] / Approach [G4-26]

Frekuensi / Frequency

Pemerintah / Government Kepatuhan terhadap peraturan / Compliance to regulations

Kepatuhan terhadap peraturan / Compliance to regulations

3 peraturan / 3 regulations

Kesehatan perusahaan / Company’s soundness

Kesehatan perusahaan / Company’s soundness

1 kali pengukuran kesehatan perusahaan / 1 measurement of the company’s soundness

Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan pengurangan subsidi) / Economic contribution to the Government (taxes and subsidy reduction)

Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan pengurangan subsidi) / Economic contribution to the Government (taxes and subsidy reduction))

1 kali dalam setahun Kontribusi pembayaran pajak. / 1 time in a year of tax payment contribution

Masyarakat / Community Hubungan yang harmonis tanpa ada konflik / Harmonious relationship with no conflict

Kegiatan Corporate Social Responsibility / Corporate Social Responsibility Activities

3 kali pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan / 3 times of corporate social responsibilities activity implementation

Dampak negative terhadap lingkungan minimal / Minimum negative impact to the environment

Program kemitraan / Partnership program

Dilaksanakan di 55 Kantor Cabang / Held in 55 Branch Offices

Hubungan yang harmonis / Hubungan yang harmonis

Pelatihan masyarakat / Community training

1 kali program pelatihan / 1 training program

Memperoleh akses informasi yang luas / Obtaining extensive access of information

Sosialisasi / Dissemination 2.139 kali / times

Media Massa / Mass Media

Hubungan yang harmonis / Harmonious relationship

Konferensi pers / Press conference

4 kali / times

Memperoleh akses informasi yang luas / Obtaining extensive access of information

Media gathering 1 kali / time


Corporate Governance Structure [G4-34]

In developing GCG structure, TASPEN takes into account

the mapping of function or business activity with business

ethics standard as well as ensures that check and balance

mechanism is able to work in an effective manner.

Governance structure within the Company includes the

organ structure and policies of the Company, namely the

General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of

Commissioners, the Board of Directors as well as other

supporting organs, such as the Corporate Secretary,

Internal Audit Unit, Risk Management, as well as

compliance to prevailing provisions.

Struktur Tata Kelola Perusahaan [G4-34]

Dalam membangun struktur GCG, TASPEN memperhatikan

pemetaan fungsi atau kegiatan usaha dengan standar

etika bisnis serta memastikan mekanisme check and

balance dapat bekerja secara efektif. Struktur tata kelola

di lingkungan Perseroan meliputi struktur organ dan

kebijakan Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta Organ-organ

pendukung lainnya, seperti Sekretaris Perusahaan, Satuan

Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, serta ketaatan

terhadap ketentuan yang berlaku.

RUPSGMS

PEMEGANG SAHAMShareholders

CHECK AND BALANCE

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

DEWAN DIRECTORS

Board of Directors

PENGURUSManagement

PENGAWASSupervisor

ORGAN PENDUKUNGSupporting Organs

SEKRETARIS DEWAN KOMISARISSecretary to the Board of Commissioners

KOMITE AUDITAudit Committee

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN GCGGCG and Risk Oversight Committee

KOMITE LAINNYAOther Committee

SEKRETARIS PERUSAHAANCorporate Secretary

SATUAN PENGAWASAN INTERNALInternal Audit Unit

TATA KELOLAKEBERLANJUTANSusta inab i l i ty Governance


DEWANKOMISARIS DAN ORGAN PENDUKUNGNYABOARD OF COMMISSIONERS AND SUPORTING ORGANS

OR

GA

N P

END

UK

UN

GSU

PP

OR

TIN

G O

RG

AN

S

Diangkat dan diberhentikan oleh

RUPSApplied and

dismissed by GMS

SEKRETARIAT DEWAN

KOMISARISSecretary to the Board of

Commissioners

KOMITE AUDITAudit Committee

KOMITE PEMANTAU

MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

GCG and Risk Oversight

Committee

Komposisi minimal 20% IndependenComposition at

least 20% from the independents

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Kedudukan : Setara (Kolegial)Position : Equal (Collegial)

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada DireksiOrgan of Company responsible and authorized to conduct supervision on management policy, the general operation of the management in relation to the Company or the Company’s business, and provide advice to the Board of Directors for the Benefits

• Sekretaris + Sekretariat Dewan Komisaris• Diangkat & di berhentikan oleh Komisaris

Utama• Sekretaris Dewan Komisaris (dari luar

Perusahaan)• Tanggung Jawab : Menyusun RKAP dan

Laporan-laporan Dewan Komisaris, mempersiapkan, menyelenggrakan dan membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mengadministrasikan & menyimpan seluruh dokumen kegiatan Dewan Komisaris

• Terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota

• Diangkat dan diberhentikan oleh

Dewan Komisaris

• Ketua : Anggota Dewan Komisaris

Independen

• Anggota : bisa anggota Dewan

Komisaris / luar perusahaan

• Tugas : Memastikan efektifitas

pengendalian intern, eksternal

auditor dll.

• Terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota

• Diangkat dan diberhentikan oleh

Dewan Komisaris

• Ketua : Anggota Dewan Komisaris

Independen

• Tugas : Memantau dan

memonitoring pelaksanaan

Manajemen Risiko dan GCG

•BOCSecretaryandSecretariate•Appointed&dismissedbythePresident

Commissioner•BOCSecretary(fromexternalparty)

•Responsibility:preparingBOCBudgetPlanand reports, preparing, organizing and creating BOC Minutes of Meeting as well as administering & archiving every BOC activity documentation.

• Consistsof1Chairmanand2

members.

• AppointedanddismissedbytheBOC

• Chairman=>BOCIndependent

Member

• Member=>maybeappointedfrom

BOC members/external party

• Duty:toensureinternalandexternal

auditor effectiveness, etc.

• Consistsof1Chairmanand2

members.

• AppointedanddismissedbytheBOC

• Chairman=>BOCIndependent

Member

• Duty=>AssistingRiskManagement

Implementation and Supervision

Manajemen Risiko dan GCG


DIREKSIBOARD OF DIRECTORS

DIREKSIBOARD OF

DIRECTORS

SEKRETARIS PERUSAHAANCORPORATE SECRETARY

Diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utamaatas persetujuan Dewan Komisaris

Appointed and Dismissed by President Director

Diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utamaatas persetujuan Dewan Komisaris

Appointed and Dismissed by President Director

SATUAN PENGAWAS INTERNALINTERNAL AUDIT UNIT

Direksi wajib menjalankan fungsiBoard of Directors shall perform the

function

RUPSGMS

RUPSGMS

Organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perserroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewkili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal/kejadian sesuai peraturan perundangan undangan

Organ of Company responsible and authorized responsible to carry out all actions related to the management of the companyin the interest of the company and in accordance with the policy that is deemed appropriate, and in accordance with the intent and purposes of the company and represent both inside ad outside the court concerning matter and all events with restrictions as stipulated in laws.


Penerapan Tata Kelola Perusahaan

TASPEN senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan

yang berorientasi pada internalisasi GCG dan triple

bottom line. Demi mewujudkan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik, berbagai upaya telah dilakukan

secara sungguh-sungguh disertai dengan dukungan penuh

dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan.

Tak mengherankan jika tahun 2017, TASPEN berhasil

memperoleh skor assessment GCG sebesar 96,94 dengan

predikat “Sangat Baik”. Skor penilaian tersebut mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan perolehan skor

assessment GCG tahun 2016 yakni sebesar 96,29 dengan

predikat “Sangat Baik”.

Pengukuran implementasi GCG tahun buku 2017 dilakukan

oleh Tim Self Assessment PT TASPEN (PERSERO) yang

ditunjuk oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)

sejak tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 07 Maret

tahun 2018 dengan Surat Perintah Tugas Nomor: STSAGCG-

01/C/122017.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Sejak 2004, TASPEN telah menetapkan strategi dan

meningkatkan cakupan implementasi GCG yang melibatkan

seluruh karyawan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi.

TASPEN terus mengoptimalkan penerapan GCG melalui

penguatan infrastruktur, penyesuaian sistem dan prosedur

yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang

semakin efektif.

Roadmap GCG TASPEN Tahun 2004-2018 merupakan

grand strategy dan milestone implementasi GCG

menuju Tata Kelola Perusahaan berkelanjutan dengan

mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal,

manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perseroan.

Tahapan dan Roadmap Penerapan GCG sebagai berikut:

Tahapan Persiapan / Preparation Stage

1. Awareness Building2. GCG Assessment3. GCG Manual

01 Agustus 2002KEP-117/M-MBu/2002 tentang Penerapan Praktik GCG di BUMN.August 1, 2002KEP-117/M-MBu/2002 on Implementation of GCG Practices in SOE

19 Juli 2004Pembentukan Tim Penyusun Pedoman GCG (SK-24/DIR/2004).July 19, 2004:Establishment of GCG Guidelines Preparation Team (SK-24/DIR/2004

26 April 2005Menerbitkan Buku Pedoman GCG TASPEN & Nilai-nilai Perseroan (SK-13A/DIR/2005 & 04/DK-TASPEN/ IV/2005)April 26, 2005:Publication of GCG Guidelines of TASPEN & Corporate Values (SK-13A/DIR/2005 & 04/DK-TASPEN/ IV/2005)

Implementation of Corporate Governance

TASPEN always implements corporate governance that is

oriented to GCG internalization and triple bottom line. In

order to realize good corporate governance, the Company

has performed various efforts in earnest as well as followed

by the full support of the management and employees of

the Company. It did not come as a surprise that in 2017,

TASPEN managed to obtain GCG assessment score

amounting to 96.94 with the predicate of “Very Good”.

Such assessment score was an increase compared to the

GCG assessment score in 2016 which was at 96.29 with the

predicate of “Very Good”.

Assessment on 2017 fiscal year GCG implementation was

conducted by the Self-Assessment Team of PT TASPEN

(PERSERO) appointed by the Head of Internal Audit Unit

(SPI) since January 9 to March 7, 2018 with the Assignment

Letter Number: STSAGCG-01/C/122017.

Corporate Governance Roadmap

Since 2004, TASPEN has formulated strategies and

expanded the scope of GCG implementation involving

all employees in every level of the organization. TASPEN

continues to optimize GCG implementation through

infrastructure strengthening, system and procedure

adjustment required to support GCG implementation more

effectively.

TASPEN GCG Roadmap of 2004 – 2018 is a grand strategy

and milestone of GCG implementation towards sustainable

Corporate Governance by integrating aspects of compliance,

internal control, risk management and corporate social

responsibility of the Company.

Phases and GCG Implementation Roadmap are as follows:


1. Awareness Building2. GCG Assessment3. GCG Manual

2006Pemetaan GCG (Assesment GCG yang pertama) oleh Asesor Independen.2006:GCG Mapping (1st GCG Assessment) by an Independent Assessor

12 Maret 2007Pembentukan Fungsional GCG di Sekper (SK-09/ DIR/2007).March 12, 2007:Establishment of GCG Functions on Corporate Secretary (SK-09/DIR/2007)

2009Membangun dan Mengimplementasikan Modul e-Learning Pedoman GCG 2009.2009.Development and implementation of e-Learning Module of GCG Guidelines

08 Agustus 2012Revisi Struktur Organisasi (PD-11/DIR /2012).August 8, 2012:Revision of organization structure (PD-11/DIR /2012)

27 November 2013Revisi Struktur Organisasi (PD-25/DIR/2013).November 27, 2013:Revision of organization structure (PD-25/DIR/2013)

29 Maret 2016Perubahan Struktur Organisasi (PD-10/DIR/2016).March 29, 2016changes in organizational structure (PD-10/DIR/2016)

05 September 2016Perubahan Struktur Organisasi (PD-34/DIR/2016).September 5, 2016changes in organizational structure (PD-34/DIR/2016)

17 November 2016Perubahan Struktur Organisasi (PD-47/DIR/2016).November 17, 2016changes in organizational structure (PD-47/DIR/2016)

10 Februari 2017 Perubahan Struktur Organisasi (PD-8/DIR/2017); diantaranya perubahan nama Fungsional GCG menjadi Fungsional Pengelola Kepatuhan.February 10, 2017Change in organizational structure (PD-8/DIR/2017); among others change in the name of gcg functional to Compliance Management Functional

24 Januari 2018Perubahan Struktur Organisasi (PD-5/DIR/2018).January 24, 2018Change in organizational structure (PD-5/DIR/2018)

Tahapan Implementasi / Implementation

1. Sosialisasi / Socialization2. Implementasi / Implementation3. Internalisasi / Internalization

2005 - 2017Setiap tahun telah dilakukan sosialisasi GCG di Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang dan penandatanganan komitmen (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.2005 – 2017:Annual GCG Dissemination at the Main Office/Main Branch Offices/Branch Offices, and the signing of commitment by the Board of Commissioners, Board of Directors and employees

2009Pelaksanaan workshop GCG bagi fungsional GCG2009:GCG workshops for GCG Functions.

21 November 2011Penunjukan salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan.November 21, 2011:Appointment of a member of Board of Directors as person in charge for GCG implementation and monitoring in the Company

Agustus 2013Pelaksanaan workshop GCG bagi pejabat di lingkungan Kantor Pusat.August 2013:GCG workshops for the officials at Main Office.


1. Sosialisasi / Socialization2. Implementasi / Implementation3. Internalisasi / Internalization

Desember 2013Menerbitkan Buku Pedoman Whistleblowing System TASPEN (PD-32/DIR/2013 & KEP-04/DK- TASPEN/2013 tgl 30 Desember 2013).December 2013:Publication of Whistleblowing System Guidelines of TASPEN (PD-32/DIR/2013 & KEP-04/DK- TASPEN/2013 on December 30, 2013).

2014Upload kebijakan Whistleblowing System ke website TASPEN.• Membuat modul e-Learning Whistleblowing System.• Upload Pedoman Pengendalian Gratifikasi.• Membuat modul e-Learning Pedoman Pengendalian Gratifikasi.• Membuat Modul e-Learning Pedoman Penilaian GCG Unit Kerja Kantor Pusat & Kantor Cabang.• Menerbitkan Buku Pedoman Self Assessment (PD- 17/DIR/2014 dan KEP-08/DKTASPEN/2014 tanggal 02 Juni

2014).• Menerbitkan Buku Pedoman Pengendalian Internal (PD-30/DIR/2014 dan KEP-10/DKTASPEN/2014 tanggal

06 Agustus 2014).• Menerbitkan Buku Pedoman Penilaian GCG Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang (KD-14/ DIR/2014

tanggal 28 Agustus 2014• Menerbitkan Panduan Standar Etika Pelayanan (PD-37/DIR/2014 tanggal 01 September 2014).• Menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PD-63/DIR/2014 dan KEP-17/DKTASPEN/2014 tanggal 31

Desember 2014 yang telah diubah dengan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: PD-58/DIR/2016 dan KEP-06/DKTASPEN/2016 tanggal 31 Desember 2016.

2014• Uploading the Whistleblowing System policy to TASPEN’s website• Composing the e-Learning module for Whistleblowing System• Uploading the Gratification Control Guidelines• Composing the e-Learning module for Gratification Control Guidelines• Composing the e-Learning module for Guidelines of GCG Assessment in Work Units at Main Offices & Branch

Offices• Publication of Self-Assessment Guidelines (PD- 17/DIR/2014 and KEP 08/DK-TASPEN/2014 on June 2, 2014)• Publication of Internal Control Guidelines (PD-30/DIR/2014 and KEP 10/DK-TASPEN/2014 on August 6, 2014)• Publication of GCG Assessment in Work Units at Main Office & Branch Offices (KD-14/ DIR/2014 on August

28, 2014)• Publication of Code of Conduct in Service (PD-37/DIR/2014 on September 1, 2014• Publication of Gratification Control Guidelines (PD-63/DIR/2014 and KEP-17/DK-TASPEN/2014 on December

31 2014)

2015-2017Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui internal kontrol yang wajar & implementasi manajemen risiko.• Perumusan kembali Nilai-nilai Perseroan.• Pengembangan Budaya Perseroan.• Internalisasi dan Institusionalisasi.• Monitoring, Evaluasi dan Pemantapan.• Sistem internal kontrol yang terintegrasi dengan program manajemen risiko, etika dan kepatuhan.• Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Nilai-Nilai PT TASPEN (PERSERO).2015 – 2017:• Proper management of operations through suitable internal control and risk management implementation• Re-formulation of Corporate Values• Development of Corporate Culture• Internalization and Institutionalization.• Monitoring, Evaluation and Affirmation• Development of internal control system integrated with risk management, code of conduct and compliance

programs• Publication of Guidelines to Implement the Values of PT TASPEN (PERSERO)

2018Good Corporate Citizen: Menjadi warga korporasi yang baik dengan melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan secara menyeluruh.2018:Good Corporate Citizen: Becoming a good corporate citizen by conducting corporate social responsibility thoroughly.


Tahapan Evaluasi / Evaluation Stage

GCG Independen Audit Sejak 2005 Telah dilakukan assessment GCG dengan score sebagai berikut:Since 2005GCG assessment has been conducted with the following score:

Tahun /Year Skor / Score Penilai / Assessor

2005 79% SPA Consulting

2008 76,2% BPKP

2009 81,34% BPKP

2010 83,13% Self Assessment

2011 94,67% SPA Consulting

2012 75,003% BPKP


2014 94,358% MUC Consulting


2016 96,290% PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consult)


21 Maret 2011Revisi buku Pedoman GCG (pemisahan buku Pedoman GCG menjadi Pedoman GCG dan Board Manual), revisi Code of Conduct, revisi Benturan Kepentingan.March 21, 2011:Revision of GCG Guidelines (separation of GCG Guidelines to become GCG Guidelines and Board Manual), revision of Code of Conduct, revision of Conflict of Interest

06 April 2011Pedoman Self Assessment GCG PT TASPEN (PERSERO) (SK-19/DIR/2011 & KEP-17/DKTASPEN/2011).April 6, 2011:Guidelines for GCG Self-Assessment of PT TASPEN (PERSERO) (SK-19/DIR/2011 & KEP-17/DK-TASPEN/2011)

2012 - 20141. Melakukan revisi manual GCG (sesuai dengan PER-01/MBU/ 2011), sebagai berikut:

a. Revisi Pedoman GCG TASPEN (PD-11/DIR/2013 dan KEP.02/DK-TASPEN/2013 tanggal 22 Agustus 2013).b. Revisi Code of Conduct (PD-31/DIR /2014 & KEP-11/DK-TASPEN/2014).c. Revisi Pedoman Benturan Kepentingan (PD-36/DIR/2014 & KEP-12/DKTASPEN/2014).d. Revisi Board Manual (PD-40/DIR/2014 & KEP-13/DK-TASPEN/2014).e. Revisi Pedoman Self Assessment GCG (PD-17/DIR/2014).

2. Melakukan penyempurnaan dalam struktur organisasi Perseroan dengan membentuk Direktur yang bertanggung jawab terhadap penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan serta membentuk Desk Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan GCG Perseroan (PD-25/DIR/2013 tanggal 27 November 2013).

3. Melakukan Self Assessment Tahun Buku 2013 dengan perolehan skor 84,484%, dan telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 76%.

4. Revisi Modul e-Learning:a. Pedoman GCG.b. Code of Conduct.c. Pedoman Benturan Kepentingan.d. Board Manual.

2012 – 2014 :1. Revision of GCG Board Manual (in accordance with PER-01/MBU/ 2011) as follows:

a. Revision of GCG Guidelines of TASPEN (PD-11/DIR/2013 and KEP.02/DK-TASPEN/2013 dated August 22, 2013)

b. Revision of Code of Conduct (PD-31/DIR /2014 & KEP-11/DK-TASPEN/2014)c. Revision of Conflict of Interest Guidelines (PD-36/DIR/2014 & KEP-12/DK-TASPEN/2014)d. Revision of Board Manual (PD-40/DIR/2014 & KEP-13/DK-TASPEN/2014)e. Revision of GCG Self-Assessment Guidelines (PD-17/DIR/2014)

2. Improvement of the Company’s organization structure by appointing a Director in charge of GCG implementation and monitoring in the Company, and establishment of Compliance Desk responsible for GCG management of the Company (PD-25/DIR/2013 dated November 27, 2013)

3. Self-Assessment for 2013 Fiscal Year, generating a score of 84.484% which exceeded the previously set target of 76%.

4. Revision of e-Learning Modules:• GCGGuidelines• CodeofConduct• ConflictofInterestGuidelines• BoardManual


2015 – 2017Melakukan Self Assessment GCG Tahun Buku 2015 yang pelaksanaannya dimulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 18 Maret 2016 dengan perolehan skor 96,050. 1. Melakukan Assessment GCG Tahun Buku 2016 yang pelaksanaannya dimulai tanggal 16 Januari 2017 sampai

dengan 10 Maret 2017 dengan perolehan skor 96,290.2. Melakukan Self Assessment GCG Tahun Buku 2017 yang pelaksanaannya dimulai tanggal 09 Januari 2018

sampai dengan 07 Maret 2018 dengan perolehan skor 96,935.2015 – 20171. GCG Self-Assessment for 2015 Fiscal Year, starting from December 16, 2015 with the minimum score target

of 96.050.2. GCG Self-Assessment for 2016 Fiscal Year, starting from January 16, 2017 with the minimum score target of

96.290.3. GCG Self-Assessment for 2017 Fiscal Year, starting from January 09, 2018, to March 07, 2018, with score of

96.935.

Etika dan Integritas [G4-56]

Keberlangsungan bisnis TASPEN sangat bergantung

pada kepercayaan seluruh stakeholders. Oleh sebab itu,

pihak Manajemen berupaya secara optimal untuk dapat

memenuhi tanggung jawab dan kewajiban terhadap

stakeholders dan berkomitmen menerapkan prinsip-

prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha

Perseroan.

Guna mengimplementasi komitmen tersebut, berbagai

inisiatif telah dilakukan. Salah satunya melalui

pengembangan, penyempurnaan dan pengaturan kembali

Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct).

Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) TASPEN

ditetapkan dengan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan

Komisaris Nomor: PD-31/DIR/2014 dan KEP-11/DK-

TASPEN/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 dan merupakan

revisi yang kedua. Pedoman ini telah disampaikan

kepada seluruh unit kerja, baik Kantor Pusat maupun

Kantor Cabang serta ditayangkan pula pada website

TASPEN sehingga dapat diakses baik oleh Insan TASPEN

maupun stakeholders lainnya. Beberapa pokok-pokok

yang terkandung dalam Pedoman Perilaku Etika TASPEN

merupakan penjabaran dari pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan fairness) antara lain:

1. Komitmen Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan

a. Komitmen terhadap Karyawan

b. Komitmen terhadap Pemegang Saham

c. Komitmen terhadap Regulator

d. Komitmen terhadap Peserta

e. Komitmen terhadap Mitra Usaha

f. Komitmen terhadap Penyedia Barang dan Jasa

g. Komitmen terhadap Anak Perusahaan

h. Komitmen terhadap Serikat Pekerja

i. Komitmen terhadap Masyarakat

j. Komitmen terhadap Media Massa

Ethics and Integrity [G4-56]

Business continuity of TASPEN strongly depends on the

trust of stakeholders. Therefore, the Management strives

to fulfill responsibility and obligation to stakeholders in

an optimum manner and commits to Good Corporate

Governance principles implementation in carrying out the

business activity of the Company.

In order to implement such commitment, various initiatives

have been conducted. Among others through development,

improvement, and rearrangement of the Code of Conduct.

Code of Conduct of TASPEN was established with the

Joint Decision of the Board of Directors and Board of

Commissioners Number: PD-31/DIR/2014 and KEP-11/

DK TASPEN/2014 dated August 13, 2014 and it was the

second revision. The guideline has been presented to all

work units, both in the Head Office and Branch Offices

as well as displayed in the website of TASPEN. Thus, it

can be accessed by all personnel of TASPEN as well as

other stakeholders. Several principals contained in the

Code of Conduct of TASPEN are descriptions on GCG

principles implementation (transparency, accountability,

responsibility, independency, and fairness) among others:

1. Commitment of the Company to Stakeholders

a. Commitment to Employees

b. Commitment to Shareholders

c. Commitment to Regulators

d. Commitment to Participants

e. Commitment to Business Partners

f. Commitment to Goods and Services Suppliers

g. Commitment to Subsidiaries

h. Commitment to Labor Union

i. Commitment to the Community

j. Commitment to Mass Media


k. Komitmen terhadap Auditor

l. Komitmen terhadap Hak Kekayaan Intelektual

2. Etika Bisnis

a. Etika Dewan Komisaris, Direksi, dan Organ

Pendukung

b. Etika Karyawan terhadap Pimpinan

c. Etika Pimpinan terhadap Karyawan

d. Etika Karyawan terhadap Sesama Karyawan

Pelaporan Pelanggaran Pedoman Perilaku Etika [G4-58]

Setiap pihak dapat menyampaikan laporan mengenai

pelanggaran Pedoman Perilaku Etika yang dilakukan

oleh Insan TASPEN melalui tim pengelola Whistleblowing

System.

Sepanjang tahun 2017, TASPEN telah menerima dan

menanggapi laporan pelanggaran Pedoman Perilaku Etika

sebanyak 47 kasus. Laporan tersebut kemudian ditanggapi

oleh tim pengelola Whistleblowing System melalui

pemberian hukuman dan sanksi, dengan perinciannya

sebagai berikut:

No. Jenis Hukuman / Type of Sanction Jumlah / Total

1. Hukuman Ringan / Medium Penalty 38 orang / person

2. Hukuman Sedang / Severe Penalty 3 orang / person

3. Hukuman Berat ./ Severe Penalty 4 orang / person

3. Hukuman Sangat Berat ./ Very Severe Penalty 2 orang / person

JUMLAH / TOTAL 47 orang / person

k. Commitment to Auditors

l. Commitment to Intellectual Property Rights

2. Business Ethics

a. Ethics of the Board of Commissioners, Board of

Directors, and Supporting Organs

b. Ethics of Employees to Leaders

c. Ethics of Leaders to Employees

d. Ethics of Employees to Employees

Reporting of Code of Conduct Violation [G4-58]

All parties may submit report on the Code of Conduct

violation by Personnel of TASPEN through Whistleblowing

System management team.

Throughout 2017, TASPEN has received and responded

to 47 cases of Code of Conduct violation. The report was

responded by Whistleblowing System management team

through imposing punishment and sanction with the

following details:

02

PROFIL LAPORANRepor t P ro f i l e


Periode Laporan [G4-28] [G4-29] [G4-30] [G4-33]

Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya TASPEN membuat

dan melaporkan kinerja berkelanjutan dalam periode satu

tahun buku (tahunan). Informasi yang disajikan dalam

Laporan Keberlanjutan TASPEN tahun 2017 memuat data

dan informasi mengenai dampak perusahaan terhadap

ekonomi, lingkungan dan sosial yang dikumpulkan dalam

kurun waktu satu tahun, yakni mulai tanggal 1 Januari

hingga 31 Desember 2017. Laporan Keberlanjutan ini

disusun secara transparan. Kontribusi TASPEN dalam

rangka mencapai sasaran Pembangunan Berkelanjutan

juga dapat dinilai melalui laporan keberlanjutan ini.

Laporan Keberlanjutan Perseroan diterbitkan secara

online di laman www.taspen.co.id.

Prinsip dan Tahapan Pembuatan Laporan [G4-18]

Prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, konteks

keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan menjadi

acuan dalam menentukan isi Laporan Keberlanjutan.

Kualitas laporan mempertimbangkan aspek keseimbangan,

komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan

keandalan dalam penyampaian batasan aspek material.

Cakupan dan Ruang Lingkup Laporan [G4-17]

Laporan ini hanya mengungkapkan informasi kinerja

keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan

yang tidak termasuk Anak Perusahaan dan Perusahaan

Patungan yang didirikan TASPEN. Khusus untuk laporan

keuangan, material yang disampaikan bersifat konsolidasi

dengan anak perusahaan dan uraian lengkap tentang hal

tersebut disampaikan dalam Laporan Tahunan TASPEN

2017.

Sementara itu, ruang lingkup laporan ini mencakup

data keuangan konsolidasian grup TASPEN, termasuk

anak-anak perusahaannya. Namun demikian, di luar

data keuangan, informasi dalam laporan keberlanjutan

seluruhnya berasal hanya dari PT TASPEN (PERSERO)

tanpa melibatkan anak perusahaan.

Reporting Period [G4-28] [G4-29] [G4-30] [G4-33]

For the first time, TASPEN prepared and reported

sustainability performance in one fiscal year (annual) in

2017. Information presented in the 2017 Sustainability

Report of TASPEN contains data and information on the

impact of the Company to the economy, environment, and

social that was collected within one year, namely started

on January 1 to December 31, 2017. This Sustainability

Report is prepared in a transparent manner. Contribution

of TASPEN in achieving the Sustainability Development

target can be assessed through this sustainability report.

Sustainability Report of the Company is published online on

the website, www.taspen.co.id.

Report Preparation Principles and Stages [G4-18]

The principles of stakeholders engagement, sustainability

context, materiality, and completeness are references

in determining the content of the Sustainability Report.

The report quality considers the aspects of balance,

comparability, accuracy, punctuality, clarity, and reliability

in the presentation of material aspect limitationi.

Coverage and Scope of the Report [G4-17]

This report only discloses information on economic,

social, and environmental sustainability performance

of the Company that does not include Subsidiaries and

Joint-Ventures established by TASPEN. Specifically

for the financial statements, the presented materials

are consolidation with subsidiaries and comprehensive

description on such matters is presented in the 2017

Annual Report of TASPEN.

Meanwhile, the scope of this report includes the

consolidated financial data of TASPEN group, including its

subsidiaries. Nevertheless, with the exception of financial

data, information in this sustainability report is only from

PT TASPEN (PERSERO) without involving the subsidiaries.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTANAbout Susta inab i l i ty Repor t


Proses Menentukan Isi Laporan [G4-18]

TASPEN berkomitmen untuk senantiasa menjalankan

bisnis dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan serta menyeimbangkannya

dengan kepentingan para stakeholders. Melalui proses

engagement, Perseroan lebih mengerti dan memahami

apa yang menjadi perhatian dan ekspektasi para pemangku

kepentingan terhadap Perseroan.

Penyusunan laporan ini dan penjabaran isu-isu material

yang relevan yang menjadi perhatian para pemangku

kepentingan dan juga menjadi perhatian Perseroan telah

melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi

Dalam memulai proses penyusunan laporan

keberlanjutan ini, TASPEN terlebih dahulu

mengidentifikasi apa saja yang menjadi aspek dan

topik yang material, baik dari segi ekonomi, sosial,

dan lingkungan bagi Perseroan, termasuk hambatan-

hambatan yang dihadapi. Proses tersebut dilakukan

dengan mengacu pada prinsip-prinsip konteks

berkelanjutan dan keterlibatan para pemangku

kepentingan. Penentuan aspek atau isu yang material

berdasarkan tingkat pengaruh atau dampaknya

terhadap produk, jasa, dan kegiatan bisnis Perseroan.

2. Prioritas

Setelah mengidentifikasi aspek-aspek atau isu-isu

material, Perseroan membuat skala prioritas terhadap

aspek mana yang paling material atau penting bagi

Perseroan.

3. Validasi

Proses ini melibatkan para pemangku kepentingan

melalui stakeholder engagement untuk memvalidasi

bahwa aspek-aspek yang telah teridentifikasi dan

menjadi prioritas memang menjadi perhatian atau

concern para pemangku kepentingan. Dalam tahap ini,

Perseroan sudah dapat memberikan gambaran matrik

Aspek Material yang menjadi dasar utama penentuan

topiktopik dalam laporan ini.

4. Reviu dan Perencanaan

Perseroan terus melakukan proses reviu atas laporan

berkelanjutan yang telah disusun, untuk melakukan

perbaikan dalam menyusun laporan berkelanjutan di

periode selanjutnya.

Report Content Determination Process [G4-18]

TASPEN is committeed to always carries out business by

taking into account the aspects of economy, social, and

environment as well as to balance such aspects with the

interest of stakeholders. Through engagement process,

the Company knows and understands further about the

concern and expectation of stakeholders to the Company.

The preparation of this report and description on relevant

material issues that become the concern of stakeholders

and the Company has passed several phases, namely:

1. Identification

In starting the sustaianaility report preparation

process, TASPEN identified material aspects and topics

first, in terms of economic, social, and environmental

aspects for the Company, including obstacles faced by

the Company. Such process was performed by referring

to sustainability context principles and stakeholders

engagement. Deterimination of the material aspects or

issues was based on the influence or impact to products,

services, and business activities of the Company.

2. Priority

After identifying the material aspects or issues, the

Company prepared priority scale on which aspect that

was the most material or significant for the Company.

3. Validation

This process involves stakeholders through stakeholder

engagement to validate that the identified aspects are

priorities and concerns of stakeholders. In this stage,

the Company has providied matrix description on

Material Aspects that became the main foundation of

topics determination in this report.

4. Review and Planning

The Company continues to perform review process

on sustainability report to conduct improvement in

preparing the sustainability report in the next period.


Bagan Alur Proses Penetapan Konten Laporan

Topik / Topic

Langkah 1 / Step 1

IDENTIFIKASI / IDENTIFICATION

PRIORITAS / PRIORITY

REVIU DAN PERENCANAAN / REVIEW AND PLANNING

VALIDASI / VALIDATION

Langkah 2 / Step 2

Langkah 4 / Step 4

Langkah 3 / Step 3

Aspek / AspectDisclosure on Management

Approach + Indicators

LAPORAN KEBERLANJUTAN TASPEN 2017 / 2017 SUSTAINABILITY REPORT OF TASPEN

Penentuan Aspek Material dan Boundary [G4-18] [G4-19]

[G4-20] [G4-21]

Seluruh informasi dalam Laporan ini disajikan berdasarkan

prinsip materialitas, yaitu dengan mengedepankan

pengungkapan seluruh isu yang berhubungan dengan

dampak signifikan aktivitas usaha TASPEN bagi pemangku

kepentingan dan kinerja keberlanjutan Perseroan

terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam

menentukan aspek material tersebut, TASPEN melakukan

analisa keberlanjutan bisnis Perusahaan dan metode

survei penyebaran kuesioner yang melibatkan pemangku

kepentingan dari internal dan eksternal.

Aspek Material [G4-19]

Aspek material pada Laporan ini:

1. Kinerja Ekonomi dan Dampak Ekonomi Tidak

Langsung

2. Menjaga Kelestarian Lingkungan

3. Pengembangan Masyarakat

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

12

15

11

10

2

13

1

14

7

8

316

4

5

9

6

Low

Low

Medium

Med

ium

High

Hig

h

Penting Bagi KepentinganMaterial for the Stakeholders

Determination of Report Content Chart Flow

Determination of Material Aspects and Boundary [G4-18]

[G4-19] [G4-20] [G4-21]

All information in this Report are presented based on

materiality, namely by prioritizing disclosure of issues

related to significant impact of business activities

of TASPEN for the stakeholders and sustainability

performance of the Company in relation to economic,

social, and environmental aspects of the Company. In

determining such material aspects, TASPEN analyzed the

business sustainability of the Company and methods on

questionnaire survey dissemination that involve internal

and external stakeholders.

Material Aspect [G4-19]

Material aspects in this Report:

1. Economic Performance and Indirect Economic Impact

2. Maintaining Environmental Preservation

3. Community Development

4. Occupational Health and Safety (OHS)


Batasan Dampak Aspek Material dan Boundary [G4-20]

[G4-21], [G4-LA6]

Batasan dampak menjelaskan pengaruh setiap aspek

material terhadap pemangku kepentingan, baik di dalam

maupun di luar Perusahaan.

Aspek Material / Material Aspect Indikator / Indicator

Dampak Pada Pemangku Kepentingan / Impact to

Stakeholders

Dampak Pada Pemangku Kepentingan di Luar

Perusahaan / Impact to External Stakeholders

Kinerja ekonomi / Economic performance

1. Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan / Generated and distributed economic value

1. Pemegang saham / Shareholders2. Pekerja / Employees

1. Mitra kerja / Business partners

2. Pemberi kerja / Employers

3. Kreditur / Creditors4. Masyarakat /

Community5. Regulator /

Regulators

Dampak ekonomi tidak langsung / Indirect economic impact

1. Penyerapan Tenaga Kerja / Workforce absorption

Pekerja / Employees Masyarakat / Community

Kontribusi nilai ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan / Contribution of economic value for the community and environment

1. Pembinaan Masyarakat Ekonomi / Development of the Community’s Economy

Masyarakat / Community

Kelestarian lingkungan / Environmental Preservation

1. Sistem Manajemen Lingkungan / Environment Management System

2. Program Paperless / Paperless Program

Pekerja / Employees 1. Mitra kerja / Business Partner

2. Masyarakat / Community

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) / Occupational Health and System (OHS

1. Jenis dan Tingkat Kecelakaan Kerja / Type and Rate of Occupational Accident

2. Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Occupational Health and Safety System

Pekerja / Employees

Pengembangan Masyarakat / Community Development

1. Anggaran dan Realisasi PKBL / PKBL Budget and Realization

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan / / Organization of Education and Training

3. Pemberian Beasiswa / Fellowship Provision4. Penyaluran Bantuan Kesehatan / Medical

Assistance Distribution5. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Umum / Public Facilities and Infrastructures Development

6. Penyaluran Bantuan Sarana Ibadah / Worship Facilities Assistance Distribution

7. Bantuan Bencana Alam / Natural Disaster Aid

8. Bantuan Sosial Kemasyarakatan / Social Community Assistance

Masyarakat / Community

Material Aspect Impact Limitation and Boundary [G4-20]

[G4-21], [G4-LA6]

Impact limitation describes the influence of every material

aspect to stakeholders, both inside and outside of the

Company.


Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprapto No.45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

10520

Telepon : (021) 424 1808

Faksimili : (021) 420 3809

Call Center : 1 500 919

Email : [email protected]

Anda juga dapat mengunduh dokumen ini melalui situs

TASPEN, yaitu www.taspen.co.id

Head Office

Jl. Letjen Suprapto No.45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

10520

Phone : (021) 424 1808

Facsimile : (021) 420 3809

Call Center : 1 500 919

Email : [email protected]

You are also able to download this document through the

website of TASPEN, www.taspen.co.id

Contact Re lated to the Repor t [G4-3 1 ]

KONTAK TERKAITLAPORAN [G4-31]

03

TASPEN MENDUKUNG LAJUEKONOMI BANGSATASPEN Suppor ts The Nat ion Economic Progress


Komitmen TASPEN dalam mewujudkan keberlanjutan

lingkungan, masyarakat dan kegiatan usaha Perseroan

didukung oleh keberhasilan kinerja ekonomi, sehingga

laporan terkait kinerja ekonomi Perseroan sepanjang

tahun 2017 menjadi penting untuk dibahas dalam laporan

ini. Selama tahun berjalan, kinerja TASPEN masuk dalam

kategori Sehat AA, yang mana dapat dibuktikan melalui

hasil perhitungan Key Performance Indicator (KPI) program

kerja dengan pencapaian skor sebesar 107,93.

TASPEN menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan usaha

Perseroan tak hanya memberikan dampak positif maupun

negatif terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap

lingkungan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan alam

dan mencegah terjadinya kerusakan bumi, TASPEN ikut

melestarikan lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan

CSR dan bina lingkungan.

Kinerja Ekonomi 2017 [G4-EC1]

Tahun 2017 berhasil ditutup dengan pencapaian yang

memuaskan bagi Perseroan. Sebagai suatu entitas yang

bergerak di bidang finansial, TASPEN berkomitmen untuk

memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan

ekonomi nasional dan para pemangku kepentingan, meliputi

konsumen, pemasok, pemerintah, investor, pekerja,

dan masyarakat. Melalui hubungan kerja yang harmonis

dan peningkatan pemberdayaan SDM, TASPEN percaya

akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Dampak keberlanjutan dari peningkatan

kinerja Perseroan adalah terpenuhinya kepentingan

pemangku kepentingan secara baik seperti pemegang

saham untuk dividen, negara dari sisi penerimaan pajak

dan masyarakat sekitar terkait alokasi program CSR yang

lebih baik.

Commitment of TASPEN in realizing environmental,

community, and business activity sustainability is supported

by the success in economic performance. Therefore, the

report related to economic performance of the Company

throughout 2017 is a significant matter to be discussed in

this report. During the year, the performance of TASPEN

was in the category of AA Rating which can be proved

through the result of Key Performance Indicator (KPI) work

program with the score achievement of 107.93.

TASPEN fully realizes that the business activities of the

Company have positive and negative impacts to both the

community and environment. Therefore, to preserve nature

and prevent damage to earth, TASPEN also participate in

preserving the environment through implementation of

CSR and community development activities.

2017 Economic Performance [G4-EC1]

The Company managed to close 2017 with satisfying

achievement for the Company. As an entity that engages

in financial sector, TASPEN is committed to provide

maximum contribution for national economic growth

and stakeholders, including consumers, suppliers,

government, investors, employees, and community.

Through harmonious work relation and improvement

of HR empowerment, TASPEN believes that it will be

able to improve the sustainable economic growth.

Sustainable effect of the Company’s performance improve

is the fulfillment of the stakeholders’ interest in a proper

manner, such as dividend for shareholders, tax revenue for

the country, and the surrounding community in relation to

better CSR program allocation.

KINERJA EKONOMI DAN KOMITMEN KEBERLANJUTAN [G4-DMA]Economic Per formance and Susta inab i l i ty Commitment [G4-DMA]


Keberhasilan TASPEN dalam usaha mencapai tujuan

finansialnya ditunjukkan melalui perolehan laba tahun

berjalan sebesar Rp721,73 miliar atau mencapai 105,41%

dari anggaran tahun 2017. Pencapaian anggaran laba

bersih tersebut diperoleh dari total pendapatan yang

terealisasikan yakni sebesar Rp16,84 triliun atau tercapai

99,37% dari anggaran 2017. Sedangkan beban usaha

terealisasikan sebesar Rp15,87 miliar atau tercapai 98,55%

dari anggaran 2017.

The success of TASPEN in achieving its financial objective

is demonstrated through profit for the year that was

recorded at Rp721.73 billion or reached 105.41% from 2017

budget. The achievement of such income was from total

realized revenue amounting to Rp16.84 trillion or reached

99.37% of 2017 budget. Meanwhile, the operating expenses

were realized at 15.87 billion or reached 98.55% from 2017

budget.


Nilai Ekonomi yang Dihasilkan, Didistribusikan dan

Ditahan [G4-EC1]

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah nilai ekonomi yang

dihasilkan, didistribusikan dan ditahan yang merupakan

dampak dari aktivitas bisnis TASPEN.

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan, Diatribusikan dan Ditahan / Generated, Attributed, and Retained Economic Value

Nilai Ekonomi / Economic ValueJumlah (Rp juta) / Total (Rp million)

2015 2016 2017

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan / Generated Direct Economic Value

Pendapatan / Revenue

Premi dan Iuran / Premiums and Contributions 6.680.766 7.478.282 7.811.270

Hasil Investasi / Investment Income 5.417.620 7.063.273 7.555.755

Pendapatan PSL Pemberi Kerja / PSL Employers Revenue 3.760.215 43.533 669.808

Pendapatan Lain / Other Revenue 171.557 482.327 798.507

Penghasilan Bunga / Interest Income - - -

Keuntungan Selisih Kurs / Exchange Rate Difference Gain - - -

Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi / Portion of Net Profit from Associates 40.798 20.058 64.019

Jumlah Penerimaan Nilai Ekonomi / Total Receipt of Economic Values 15.940.159 15.067.416 16.835.340.

Nilai Ekonomi yang Diatribusikan / Attributed Economic Value

Beban Usaha / Operating Expenses 175.388 669.366 742.240

Beban Kepegawaian / Employee Expenses 768.740 792.283 807.005

Pembayaran kepada Pemegang Saham (Dividen) / Payment to Shareholders (Dividend)

- - -

Pengeluaran untuk Pemerintah (Pajak, Royalti dll) / Contribution to Government (Tax, Royalti, etc.)

(19.538) (114.179) (242.929)

Pengeluaran untuk masyarakat / Contribution to the community 3.904 7.308 9.223

Jumlah Nilai Ekonomi yang Diatribusikan / Total Attributed Economic Value (2.413.916) 1.925.772 2.655.946

Nilai Ekonomi yang Ditahan / Nilai Retained Economic Value 13.024.384 13.293.008 13.972.831

Generated, Distributed, and Retained Economic Value

[G4-EC1]

The following table displays the amount of total generated,

distributed, and retained economic value which was an

impact of the business activities of TASPEN.

DISTRIBUSINILAI EKONOMI [G4-EC1]Economic Va lue D i st r ibut ion [G4-EC1]


Melalui tabel Nilai Ekonomi yang Dihasilkan,

Didistribusikan, dan Ditahan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa kinerja ekonomi TASPEN pada periode tahun

2017 adalah Rp16.835.340 juta untuk nilai ekonomi yang

dihasilkan, Rp9.063.398 juta untuk nilai ekonomi yang

didistribusikan dan tidak terdapat adanya nilai ekonomi

yang ditahan.

Kontribusi Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat dan Lingkungan

[G4-EC1] [G4-EC7] [G4-EC8]

Selama tahun 2017, TASPEN telah mendistribusikan

nilai ekonomi langsung kepada lingkungan dan

masyarakat sebesar Rp88.551,52 miliar. Bantuan

Sosial Kemasyarakatan dalam rangka mengentaskan

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di lingkungan Perseroan menjadi bantuan terbanyak yang

diberikan TASPEN, yaitu sebesar Rp9,22 miliar, diikuti

dengan pemberian bantuan untuk pengembangan sarana

dan prasarana umum, beasiswa, bantuan kesehatan per

kantor cabang, bantuan sarana ibadah, dan terakhir adalah

pemberian bantuan bencana alam.

Through the table of Generated, Distributed and Retained

Economic Value, it can be concluded that the performance

of TASPEN in 2017 was Rp16,835,340 million for generated

economic value , Rp9,063,398 million for distributed

economic value and there was no retained economic value.

Contribution of Economic Value for the Community and

Environment [G4-EC1] [G4-EC7] [G4-EC8]

During 2017, TASPEN has distributed direct economic

value to the environment and community amounting to

Rp88,551.52 billion. Social Community Assistance in order

to alleviate poverty and improve the community’s welfare

within the Company was the largest amount of assistance

provided by TASPEN which was at Rp9.22 billion, followed

by assistance for public facilities and infrastructures

development, scholarship, medical assistance per branch

office, worship facility assistance and the last one was

natural disaster aid provision.


Kontribusi Ekonomi Per Sektor [G4-EC1] [G4-EC7] [G4-

EC8]

Sektor / Sector

Pengeluaran kepada Masyarakat dan

Lingkungan / Contribution to the Community and

Environment

Bantuan Pendidikan, Pelatihan dan Beasiswa / Education, Training, and Scholarship Assistance 2.626.424.495

Bantuan Kesehatan / Medical Assistance 3.279.689.728

Bantuan Sarana dan Prasarana Umum / Public Facilities and Infrastructures Assistance 3.037.679.007

Bantuan Sarana Ibadah / Worship Facility Assistance 1.785.500.000

Bantuan Bencana Alam / Natural Disaster Aid 441.954.600

Bantuan Sosial Kemasyarakatan / Social Community Assistance 9.873.390.091

Bantuan Pelestarian Lingkungan / Environmental Preservation Assistance 98.675.250

Economic Contribution Per Sector [G4-EC1] [G4-EC7]

[G4-EC7] [G4-EC8]

04

TASPEN MENJAGAALAM INDONESIATASPEN Preserves Indones ia ' s Nature


TASPEN berkomitmen untuk menjaga kelestarian

lingkungan dengan mengimplementasikan beberapa

kebijakan untuk menjaga lingkungan mulai dari lingkungan

Perseroan sendiri. Salah satunya adalah menerapkan

kebijakan Kantor Ramah Lingkungan yang berfokus

pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber

daya dan energi, seperti penurunan jumlah sampah,

efisiensi penggunaan air, listrik, telepon dan kertas. Para

karyawan TASPEN selalu dianjurkan untuk meminimalisir

penggunaan kertas dan energi sebagai bentuk kepedulian

terhadap kelestarian alam. Kegiatan sederhana ini

diharapkan mampu mendorong kesadaran para karyawan

terhadap lingkungan, dan menerapkan hal tersebut di

wilayah yang lebih besar. Di samping itu, penerapan

kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

kepada karyawan akan pentingnya efektivitas dan efisiensi

dalam pemanfaatan sumber daya dan energi yang dimiliki

Perseroan.

Sebagai bentuk tindakan nyata untuk mencapai kinerja

Perseroan secara efektif dan efisien, maka TASPEN

mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE - 02/DIR/2016

tentang Penghematan Energi di Lingkungan PT TASPEN

(PERSERO). Setiap karyawan diharus untuk melakukan

langkah-langkah penghematan sebagai berikut:

1. Penggunaan Telepon

a. Kantor Pusat wajib menggunakan IP Phone dalam

kegiatan kedinasan dengan Kantor Cabang Utama/

Kantor Cabang lainnya;

b. Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang wajib

menggunakan IP Phone dalam kegiatan kedinasan

dengan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang

Utama/Kantor Cabang lainnya.

2. Penggunaan Listrik

a. Mematikan peralatan listrik (komputer, Pendingin

Ruangan / AC, printer, dan sebagainya) apabila

telah selesai bekerja/meninggalkan kantor;

b. Membatasi penggunaan peralatan listrik pada

bagian yang tidak terlalu diperlukan;

c. Penggunaan AC agar temperatur diatur pada suhu

23°C.

TASPEN is committed to maintain nature preservation by

implementing several policies to preserve the environment,

starting from the environment of the Company itself. One

of the policies is by implementing Environmentally-Friendly

Office policy that is focused on efficiency and effectiveness

of resources and energy, such as the decrease of the

number of waste, efficiency of water, electricity, phone

and paper usage. Employees of TASPEN are always

recommended to minimize paper and energy usage as a

form of concern to nature preservation. This simple activity

is expected to encourage the awareness of employees to the

environment, and implement such matter in larger area. In

addition, the implementation of this policy is expected to

provide understanding to employees on the significance

of effectiveness and efficiency in utilizing resources and

energy owned by the Company.

As a form of realization to reach the Company’s performance

in an effective and efficient manner, TASPEN issued the

Circular Letter Number SE - 02/DIR/2016 on Energy

Savings within PT TASPEN (PERSERO). Every employee is

required to perform the following savings measures:

1. Phone Usage

a. Head Office must use IP Phone in official activities

with the other Main Branch Offices/ Branch Offices;

b. Main Branch Offices/Branch Offices must use IP

Phone in official activities with the Head Office and

other Main Branch Offices/Branch Offices.

2. Electricity Usage

a. Turn off electrical equipment (computer, AC, printer,

and so on) when finishing work/leaving office;

b. Limit the use of electrical equipment on parts that

are not too necessary;

c. The temperature of AC to be set on 23°C when used.

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN [G4-14] [G4-15] [G4-EN27], [G4-EN31]Env i ronmenta l Management System [G4-14] [G4-15] [G4-EN27] , [G4-EN31]


SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN [G4-14] [G4-15] [G4-EN27], [G4-EN31]Env i ronmenta l Management System [G4-14] [G4-15] [G4-EN27] , [G4-EN31]

3. Penggunaan Air

a. Penggunaan air hanya untuk keperluan dinas dan

digunakan secara hemat/efisien;

b. Mematikan kran air apabilan telah selesai

digunakan;

c. Mengganti kran air yang sudah aus / rusak.

4. Keamanan dan Pemeliharaan

a. Menyediakan sarana alat pemadam kebakaran

(APAR) sesuai kebutuhan;

b. Melakukan kontrol terhadap fungsi peralatan fire

alarm, smoke detector, dan sprinkle;

c. Melakukan kontrol pemeliharaan terhadap genset

dengan menghidupkan mesin minimum 3 (tiga) hari

sekali selama 30 (tiga puluh) menit;

d. Melakukan kontrol terhadap fungsi dan kondisi

hidrant serta segera memperbaiki/menggantinya

apabila terjadi kerusakan;

e. Memastikan unit Uninteruptible Power Supply

(UPS) hanya untuk men-supply arus ke peralatan

komputer dan printer;

f. Melakukan latihan pemadam kebakaran minimum 2

(dua) kali dalam setahun dan berkoordinasi dengan

Dinas Pemadam Kebaran setempat.

5. Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

a. Melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) secara tepat waktu;

3. Water Usage

a. Water is used only for official necessities and used

frugally/efficiently;

b. Turn off water faucet when finish using it;

c. Change the damaged/worn out water faucet.

4. Safety and Maintenance

a. Provide fire extinguisher equipment (APAR)

according to necessities;

b. Control the function of fire alarm, smoke detector,

and sprinkle equipment;

c. Maintenance control on generator set by turning on

the machine for the minimum of once every 3 (three)

days for 30 (thirty) minutes;

d. Control the function and conditions of hydrant as

well as fixing/replacing it if there is damage;

e. Ensure that the Uninterruptible Power Supply (UPS)

only supply the electrical flow to computer and

printer equipment;

f. Organize fire extinguishing training for the minimum

of 2 (two) times a year and coordinate with the local

Fire Extinguisher Office.

5. Maintenance of Land and Buildings

a. Conduct payment of Land and Building Tax (PBB) in

a timely manner;


b. Conduct Extension of Right of Building Utilization

(HGB) of office land building and official residence in

a timely manner.

6. Submit the phone, electricity and water usage efficiency

of the relevant year compared to the previous year to the

Logistics and Maintenance Division on January of the

subsequent year.

The comparison table of energy and resources usage

realization such as phone, water and electricity in

PT TASPEN (PERSERO) in 2016 and 2017.

Based on the table above, it can be concluded that the

usage of energy and resources, such as phone, water, and

electricity in PT TASPEN (PERSERO) decreased by 6.38%

from the cost of the energy and resources usage in 2016

which was recorded at Rp5.04 billion into Rp4.74 billion

in 2017. This is an evidence that the Company earnestly

strives to preserve nature and environment through energy

savings within the working environment of TASPEN.

Selain menerapkan kebijakan Kantor Ramah Lingkungan,

TASPEN juga memberlakukan program paperless dalam

rangka melakukan penghematan kertas. Perseroan

senantiasa menggunakan kertas standar 80 gram dan

meminimalisasi pembuatan memo menggunakan kertas

dengan beralih ke aplikasi berbasis web. Selain itu,

Perseroan menggunakan alat-alat elektronik yang hemat

listrik dan air juga telah diterapkan di kantor pusat dan

kantor cabang. Sebagai bentuk sosialisasi penghematan

listrik, Perseroan melakukan kampanye dan sosialisasi

hemat energi melalui poster di seluruh kantor cabang

Perseroan.

In addition to the implementation of Environmentally-

Friendly Office, TASPEN also imposes paperless program

in order to save paper. The Company always uses the

standard 80 gram paper and minimizes the creation of

memo using paper by switching to web-based application.

Moreover, the Company uses electricity-saving and water-

saving electronic equipment that has been implemented

in head office and branch offices. As a form of electricity-

saving dissemination, the Company performs campaign

and dissemination on saving energy through posters

throughout branch offices of the Company.

PROGRAM PAPERLESSPaper less Program

b. Melakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan

(HGB) tanah gedung kantor dan rumah dinas secara

tepat waktu.

6. Menyampaikan laporan efisiensi penggunaan telepon,

listrik, dan air tahun berkenaan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya kepada Divisi Logistik dan

Pemeliharaan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi penggunaan

dana energi dan sumber daya seperti telepon, air, dan

listrik di PT TASPEN (PERSERO) pada tahun 2016 dan 2017

Pembayaran / Payment 2016 2017

Air / Water 313.566.646 356.155.412

Telepon / Phone 588.217.974 330.231.632

Listrik / Electricity 4.139.496.743 4.052.509.512

Jumlah / Total 5.041.281.363 4.738.896.556

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa

penggunaan energi dan sumber daya seperti telepon,

air, dan listrik di PT TASPEN (PERSERO) mengalami

penurunan sebesar 6,38% dari biaya penggunaan energi

dan sumber daya di tahun 2016 yakni sebesar Rp5,04 miliar

menjadi Rp4,74 miliar di tahun 2017. Hal tersebut dapat

menjadi bukti bahwa Perseroan benar-benar berupaya

untuk menjaga alam dan lingkungan melalui penghematan

energi di lingkungan kerja TASPEN.

05

TASPEN MEMBANGUNPRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERBAIKTASPEN Deve lops the Best Occupat iona l Hea l th and Sa fe ty Pract i ce


Sistem Kesehatan dan Keselamatan KerjaSebagai bentuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, seluruh karyawan Perseroan dilindungi dan diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan wajib melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Tambahan melalui Asuransi Kesehatan Komersial (Non-BPJS), serta mendapat bantuan biaya melahirkan dan bantuan pembelian kacamata.

Adapun manfaat yang diberikan dari Asuransi Kesehatan Tambahan adalah sebagai berikut:1. Jaminan Rawat Jalan;2. Jaminan Rawat Inap;3. Tunjangan kecelakaan diri (meninggal dunia dan cacat

tetap total); serta4. Santunan duka.

Mayoritas kegiatan karyawan berada di dalam gedung bangunan, maka program K3 Perseroan dijalankan dengan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program dasar untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan memastikan kesehatan pegawai. Salah satunya dengan mengadakan latihan evakuasi dalam keadaan darurat. Perseroan juga menerapkan program standar keselamatan kerja di lingkungan perkantoran dengan menyiapkan peralatan dasar keselamatan yang memadai. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, maka pada tahun 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja atau zero accident.

Jenis dan Tingkat Kecelakaan Kerja [G4-LA6]Penerapan sistem K3 yang baik merupakan upaya mitigasi Perseroan terhadap tingkat kecelakaan kerja yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari.

Selama tahun 2017 tidak terdapat adanya laporan kecelakaan kerja baik dalam klasifikasi ringan, sedang, berat dan fatal yang menyebabkan kematian.

Membentuk K3 Sebagai Budaya TASPEN senantiasa berupaya untuk mendukung terciptanya Budaya K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan melalui berbagai program, di antaranya:a. Penyediaan peralatan tanggap darurat di Kantor Pusat,

Perwakilan, Cabang hingga Unit Layanan;

b. Mengadakan evaluasi keamanan dan kelayakan gedung secara berkala;

c. Mengadakan simulasi tanggap darurat di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Cabang hingga Unit Layanan. Untuk status kantor yang di luar kepemilikan Perseroan (tenant) kegiatannya mengikuti pengelola gedung.

Sistem Kesehatan dan Keselamatan KerjaAs a form of occupational health and safety assurance, all employees of the Company are protected and included in obligatory health insurance program through Social Insurance Administration Agency (BPJS) Program and Additional Health Insurance through Commercial Health Insurance (Non-BPJS), as well as childbirth cost assistance and eyeglasses purchase assistance.

Benefits provided from Additional Health Insurance are as follows:1. Outpatient Insurance;2. Inpatient Insurance;3. Personal Accident Insurance (Pass Away and total

permanent disability); as well as4. Bereavement payment.

The majority of employees’ activity is inside of the office building, hence OHS program of the Company is carried out by emphasizing on implementation of basic program to prevent occupational accident risk and assure the health of employees. One of the means is by conducting evacuation drill in emergency situation. The Company also implements occupational health standard program within the office by providing adequate basic safety equipment. Through considering such aspects, there were no occupational accidents or zero accidents in 2017.

Type and Rate of Occupational Accident [G4-LA6]Implementation of good OHS system is the mitigation effort of the Company against occupational accident rate in daily activities.

During 2017, there were no occupational accidents in the classification of light, medium, severe and fatal that causes death.

Establishing OHS as CultureTASPEN always make efforts to support the creation of OHS Culture in the implementation of operational activities of the Company through various programs, among others:a. Emergency response equipment provision in Head

Office, Representative Office, Branch Office to Service Unit;

b. Organizing safety and feasibility of building evaluation periodically;

c. Organizing emergency response simulation in Head Office, Regional Offices, Branch Offices and Service Units. For the status of tenant outside of the ownership of the Company, the activities follow the building management.

SISTEM KESEHATANDAN KESELAMATAN KERJAOccupat iona l Hea l th and Sa fe ty System

06

TASPEN TUMBUH BERSAMA MASYARAKATTASPEN Grows Together w i th Commun i ty


Sebagai BUMN yang bergerak di bidang penyediaan

asuransi sosial Aparatur Sipil Negara (PNS), TASPEN

menyadari pentingnya untuk berperan aktif dalam

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Hal

tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Pelaksanakan tanggung jawab sosial TASPEN terhadap

pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri

BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015

tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara.

As a SOE engaging in the sector of Civil Servant (PNS) social

insurance provision, TASPEN realizes the importance to

play an active role in providing guidance and assistance to

entrepreneurs that are included in weak economy group,

cooperatives and the community. This is in accordance with

the content stipulated in Law Number 19 of 2003 on State-

Owned Enterprises Article 2 paragraph (1) letter e.

Implementation of TASPEN social responsibility to social

and community development through Partnership and

Community Development Program (PKBL) is one of the

forms of implementation from the Regulation of the

Minister of SOE Number: PER-09/MBU/07/2015 dated

July 3, 2015 on Partnership Program and Community

Development Program of State-Owned Enterprises.

Dalam melakukan pengelolaan PKBL, TASPEN membentuk

sebuah unit kerja PKBL sebagaimana yang tertuang dalam

Peraturan Direksi Nomor: PD-08/DIR/2017 tanggal 10

Februari 2017 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN

(PERSERO). Hingga tahun 2017, pelaksana kegiatan PKBL

di PT TASPEN (PERSERO) adalah sebagai berikut:

• MelaksanakanProgramKemitraan

• MelaksanakanProgramBinaLingkungan

In performing PKBL management, TASPEN established a

PKBL work unit as stipulated in the Regulation of the Board

of Directors Number: PD-08/DIR/2017 dated February 10,

2017 on Organization Structure of PT TASPEN (PERSERO)..

As of 2017, implementation of PKBL activities in PT TASPEN

(PERSERO) is as follows:

• OrganizingPartnershipProgram

• OrganizingCommunityDevelopmentProgram

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM

STRUKTUR PENGELOLAAN PKBL [G4-38]

Bas i s o f P rogram Implementat ion

PKBL Management St ructure [G4-38]


Program Kemitraan

Pada tahun 2017, TASPEN menyelenggaran Program

Kemitraan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan

Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/7/2015 tentang

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha

Milik Negara. Berikut ini merupakan daftar Sektor Usaha

Mitra Binaan TASPEN beserta perbandingan anggaran

dan realisasi dana tahun 2016, triwulan IV tahun 2016, dan

tahun 2017:

Dalam Juta Rupiah / In Million Rupiah

Uraian / Description Realisasi 2017 /2017 Realization

RKAP 2017 /2017 RKAP

Realisasi 2016 /2016 Realization

% Pencapaian 2017 / 2017 Achievement

%

% Perubahan /Change %

Penyaluran Dana / Fund Distribution

a. Pinjaman Modal / Capital Loan 65.548,00 45.200,00 44.340,48 145,02 47,83

b. Hibah / Grant 1.285,68 1.550,00 637,06 82,95 101,82

Sub Jumlah / Sub-Total 66.833,68 46.750,00 44.977,54 142,96 48,59

Biaya Operasional / Operational Cost 120,39 - 294,90 - (59,18)

JUMLAH / TOTAL 66.954,07 46.750,00 45.272,43 143,22 47,89

Sumber: Unit PKBL / Source: PKBL Unit

Bantuan Bina Lingkungan

Adapun Bantuan Bina Lingkungan TASPEN meliputi 7

(tujuh) objek bantuan, yaitu:

1. Bantuan pendidikan, dapat berupa pendidikan,

pelatihan, dan beasiswa;

2. Bantuan peningkatan kesehatan;

3. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana

umum;

4. Bantuan sarana ibadah;

5. Bantuan korban bencana alam; dan/atau

6. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka

mendekatkan kepada peserta, baik peserta aktif

maupun peserta pensiun.

Partnership Program

In 2017, TASPEN organized Partnership Program as

stipulated in Regulation Minister of SOE No. PER-02/

MBU/7/2017 dated July 5, 2017 on the Second Amendment

on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise

No. PER-09/MBU/7/2017 on Partnership and Community

Development Program of State-Owned Enterprises. The

following is the list of Business Sector of Fostered Partner

of TASPEN as well as comparison of 2016 budget and fund

realization, quarter IV of 2016 and 2017:

Community Development Assistance

There are 7 (seven) assistance objects of the Community

Development Assistance of TASPEN, namely:

1. Education assistance, which can be in the form of

education, training, and scholarship;

2. Health improvement assistance;

3. Public infrastructures and/or facilities development

assistance;

4. Worship facility assistance;

5. Natural disaster victim aid; and/or

6. Social community assistance in order to be closer to

the participants, both active participants and retired

participants.

ANGGARAN DAN REALISASIPROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGANBudget and Rea l i zat ion o f Par tnersh ip and Communi ty Deve lopment Program (PKBL) [G4-EC7]


The target of Community Development Program is the

surrounding community of TASPEN with assistance that

empowers the community, which is expected to create

harmonious and mutually-beneficial relationship, namely

by the creation of conducive condition for the continuity

of business activities and safeguarding of the Company’s

assets. Moreover, Community Development Program

is also conducted in order to draw the Company closer

to the participants, both active participants and retired

participants.

The realization of TASPEN Community Development fund

distribution as of 2016 and 2017 is as follows [G4-EC7]

Education Assistance

Education and Training

TASPEN provides training to Indonesian Civil Servant Corps

(Korpri) members, namely Civil Servants (PNS) who will

enter Post-Employment period. The training is held in

cooperation with Central Korpri Administrator, in which

participants are selected from each Province.

Total scholarships disbursed in 2017 were

Rp2,325,799,047.00, increased by 14.5% compared 2016

that amounted to Rp2,030,824,930.00. The increase was

due to the addition of education and training activities.

Other Supporting Aid in Education is, among others:

1. Purchase of Laptop and Computer for SMAN

Lubuklinggau.

2. Book Procurement at Jabal Arafah Mosque, Batam.

3. BUMN Hadir untuk Negeri in Siswa Mengenal Nusantara

activity.

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat

yang tinggal di sekitar TASPEN dengan sifat bantuan

untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan

terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat

mutualisme (saling menguntungkan) yaitu dengan

terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan

usaha dan pengamanan aset Perseroan. Di samping itu,

Program Bina Lingkungan juga dilakukan dalam rangka

mendekatkan Perseroan dengan peserta, baik peserta aktif

maupun peserta pensiun.

Berikut realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan

TASPEN sampai dengan 2016 dan tahun 2017 [G4-EC7]

No Uraian / Description Sampai dengan Tahun 2016 / Until 2016

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 / Until Quarter IV

of 2017

1 Bantuan Pendidikan Pelatihan dan Beasiswa / Education Training and Scholarship Assistance 2.030.824.930 2.626.424.495

2 Bantuan Peningkatan Kesehatan / Health Improvement Assistance 1.591.322.598 3.279.689.728

3 Bantuan Sarana dan Prasarana Umum / Public Facilities and Infrastructures Assistance 2.372.545.549 3.037.679.007

4 Bantuan Sarana Ibadah / Worship Facilities Assistance 4.373.902.500 1.785.500.000

5 Bantuan Korban Bencana Alam / Natural Disaster Victim Aid 428.103.950 441.954.600

6 Bantuan Sosial Kemasyarakatan / Social Community Assistance 7.307.579.261 9.873.390.091

Bantuan Pendidikan

Pendidikan dan Pelatihan

TASPEN memberikan pelatihan kepada anggota Korpri,

yakni para PNS yang akan memasuki masa Purna Bhakti.

Pelaksanaan pelatihan bekerja sama dengan Pengurus

Korpri Pusat dimana pesertanya diambil dari masingmasing

Provinsi.

Total Bantuan Pendidikan yang disalurkan pada tahun

2017 adalah sebesar Rp2.325.799.047,00, naik 14.5%

dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2.030.824.930,00.

Naik karena adanya penambahan kegiatan pendidikan dan

pelatihan.

Bantuan Penunjang Pendidikan Lainnya, antara lain:

1. Pembelian Laptop dan Komputer SMAN Lubuklinggau.

2. Pengadaan Buku di Masjid Jabal Arafah Batam.

3. BUMN Hadir untuk Negeri dalam kegiatan Siswa

Mengenal Nusantara.


4. Sponsorship Universitas Gadjah Mada.

5. BUMN Hadir di Kampus Universitas Hasanuddin

Makassar.

6. Bantuan Dana untuk Ikatan Komite Audit Indonesia

(IKAI).

7. Pengadaan Komputer untuk Pondok Pesantren Al-

Istiqomah Wungu Madiun.

8. Pembekalan ASN Anggota KORPRI 2017 di Bogor.

9. Pengadaan Komputer untuk SMPN 12 Surakarta.

10. Pengadaan Buku untuk Taman Baca SD di Bengkulu.

Beasiswa

Selain mengadakan Pendidikan dan Pelatihan, pada tahun

2017 Perseroan juga telah menyalurkan Beasiswa kepada:

1. Mahasiswa Universitas Gorontalo sebanyak 20

mahasiswa.

2. Mahasiswa Universitas Hasanuddin sebanyak 17

mahasiswa.

3. Mahasiswa Universitas Tanri Abeng sebanyak 3 (tiga)

mahasiswa.

4. Siswa SMPN 1 Solo sebanyak 3 (tiga) siswa.

5. Siswa SD Parepare sebanyak 3 (tiga) siswa.

6. Siswa SMPN 6 Makassar sebanyak 6 (enam) siswa.

TASPEN juga memberikan beberapa bantuan penunjang

pendidikan lainnya, antara lain:

1. Pembelian Laptop dan Komputer SMAN Lubuklinggau.

2. Pengadaan Buku di Masjid Jabal Arafah Batam.

3. BUMN Hadir untuk Negeri dalam kegiatan Siswa

Mengenal Nusantara.

4. Sponsorship Universitas Gadjah Mada.

5. BUMN Hadir di Kampus Universitas Hasanuddin

Makassar.

6. Bantuan Dana untuk Ikatan Komite Audit Indonesia

(IKAI).

7. Pengadaan Komputer untuk Pondok Pesantren Al-


8. Pembekalan ASN Anggota KORPRI 2017 di Bogor.

9. Pengadaan Komputer untuk SMPN 12 Surakarta.

10. Pengadaan Buku untuk Taman Baca SD di Bengkulu.

Bantuan Kesehatan

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TASPEN

yang ke-55 dan sebagai bentuk rasa syukur, TASPEN

telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang terkait

dengan kesehatan masyarakat secara serentak, baik di

4. Sponsorship of Gadjah Mada University.

5. BUMN Hadir untuk Negeri at Hasanuddin University,

Makassar, Campus.

6. Donation for the Indonesian Audit Committee

Association (IKAI).

7. Computer Procurement for Pondok Pesantren Al-


8. Briefing of ASN KORPRI Member 2017 in Bogor.

9. Computer Procurement for SMPN 12 Surakarta.

10. Book Procurement for Taman Baca SD in Bengkulu.

Scholarship

In 2017, aside from organizing Education and Training, the

Company has distributed Scholarship for:

1. Gorontalo University Students for 20 students.

2. Hasanuddin University Students for 17 students.

3. Tanri Abeng University for 3 (three) students.

4. 3 (three) students of SMPN 1 Solo.

5. 3 (three) students of SD Parepare.

6. 6 (six) students of SMPN 6 Makassar.

TASPEN also provides several supporting education

assistance, among others:

1. Purchase of Laptop and Computer for SMAN

Lubuklinggau.

2. Book Procurement in Jabal Arafah Mosque, Batam.

3. SOE Present for the Country in Students Know

Archipelago activities.

4. Sponsorship of Gadjah Mada University.

5. SOE Present for the Country in Hassanudin University

College in Makassar.

6. Fund Assistance for Indonesian Institute of Audit

Committee (IKAI).

7. Computer Procurement for Al-Istiqomah Wungu

Boarding School, Madiun.

8. ASN Training for 2017 KORPRI Members in Bogor.

9. Computer Procurement for SMPN 12 Surakarta.

10. Book Procurement for Elementary School Public

Reading Room in Bengkulu..

Medical Assistance

In order to commemorate 55 TASPEN Anniversary and as a

form of gratitude, TASPEN has conducted social activities

related to community’s health simultaneously, both in head

office and branch offices in Indonesia. The activities include


kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang di Indonesia.

Kegiatan yang diadakan mencakup penyediaan sarana dan

prasarana, tenaga medis, obat-obatan dan alat kesehatan.

Selain itu, pada tahun 2017 PT TASPEN (PERSERO) juga

memberikan bantuan sarana kesehatan berupa mobil

Ambulance sebanyak 5 (lima) Unit Mobil Ambulance

untuk wilayah: Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone,

Kabupaten Enrekang, Bangka Belitung dan Surakarta.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

TASPEN telah melaksanakan penyaluran bantuan

pengembangan sarana dan prasarana umum pada 2017,

dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bantuan Pembangunan Pasar Pharaa dan Pasar

Mama Papua.

2. Bantuan Pembangunan Taman Kota 99 di Tarakan

Kalimantan Utara.

3. Bantuan Bedah Sekolah sebanyak 10 sekolah yaitu:

a. Wilayah KC Lampung

b. Wilayah KC Kediri

c. Wilayah KCU Medan

d. Wilayah KC Pematang Siantar

e. Wilayah KCU Semarang

f. Wilayah KCU Surabaya

g. Wilayah KC Manado

h. Wilayah KCU Makassar

i. Wilayah KC Palangkaraya

j. Wilayah KC Bogor

Bantuan Sarana Ibadah

Sepanjang tahun 2017, TASPEN telah menyalurkan bantuan

sarana ibadah guna meningkatkan sarana ibadah di

antaranya disalurkan ke Masjid/Mushola, Gereja, dan Pura,

yang tersebar di seluruh wilayah kerja kantor TASPEN dan

sekitarnya. Adanya bantuan tersebut diharapkan mampu

membuat umat ataupun jemaah merasa lebih nyaman dan

khusyuk dalam beribadah.

Bantuan Korban Bencana Alam

Setiap tahunnya, TASPEN secara rutin menyalurkan

bantuan kepada korban bencana alam sebagai bentuk

kepedulian kepada mereka yang telah tertimpa musibah.

Bantuan bencana alam pada tahun 2017 disalurkan ke

lokasi-lokasi berikut:

1. Bencana Alam Tanah Longsor Desa Songan Kintamani

Bali.

2. Bencana Alam Tanah Longsor Kabupaten Limapuluh

Kota, Sumatera Barat.

facilities and infrastructures procurement, medical staff,

medicines and medical equipment.

In addition, PT TASPEN (PERSERO) also provided health

facilities in the form 5 (five) Units of Ambulance in 2017. The

Ambulances were for the following regions: Bulukumba

Regeny, Bone Regency, Enrekang Regency, Bangka

Belitung and Surakarta.

Public Facilities and Infrastructures Development

TASPEN has conducted the distribution of public facilities

and infrastructures development assistance in 2017, with

the following details:

1. Assistance for the Construction of Pharaa Market and

Mama Papua Market

2. Assistance for the Construction of City Park 99 in

Tarakan, North Kalimantan.

3. Assistance of School Renovation for 10 schools,

namely:

a. Lampung Branch Office Region

b. Kediri Branch Office Region

c. Medan Branch Office Region

d. Pematang Siantar Branch Office

e. Semarang Branch Office Region

f. Surabaya Branch Office Region

g. Manado Branch Office Region

h. Makassar Branch Office Region

i. Palangkaraya Branch Office Region

j. Bogor Branch Office Region

Worship Facility Assistance

Throughout 2017, TASPEN has distributed worship facility

assistance in order to improve worship facilities, among

others distributed to Mosques/Mushola, Churches, and

Hindu Temple, throughout operational area of TASPEN

and its surrounding. The assistance is expected to make

religious people to be more comfortable and solemn in

their prayers.

Natural Disaster Victim Aid

Every year, TASPEN distributes aid to natural disaster

victim routinely as a form of concern to those that are

stricken by disaster. Natural disaster aid in 2017 was

distributed to the following locations:

1. Landslide Disaster in Songan Village, Kintamani, Bali.

2. Landslide Disaster in Limapuluh Regency, West

Sumatera.


3. Bencana Alam Gunung Sinabung Sumatera Utara.

4. Bencana Alam Gunung Agung Bali.

5. Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten

Pacitan Jawa Timur.

6. Bencana Alam Banjir di Aceh Utara.

7. Bencana Alam Gempa Bumi di Tasikmalaya.

Bantuan Sosial Kemasyarakatan

Dalam rangka mendekatkan kepada peserta, baik peserta

aktif maupun peserta pensiun, TASPEN dalam setiap

kesempatan Hari Raya Keagamaan maupun peringatan

Hari Kemerdekaan RI, selalu memberikan bantuan sosial

sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan kepada peserta.

Bakti sosial yang dilakukan selama tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Pembagian Sembako dan Pasar Murah dalam rangka

Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, Hari Kemerdekaan,

pelaksanaannya dilaksanakan di sekitar lingkungan

kantor cabang di seluruh Indonesia, sasaran pembeli

bagi PNS golongan 1 s/d 3, sedangkan sembako gratis

dibagi untuk warga yang kurang mampu di lingkungan

sekitar kantor;

3. Mount Sinabung Eruption, North Sumatera.

4. Mount Agung Eruption, Bali.

5. Landslide and Flood Natural Disaster in Pacitan

Regency, East Java.

6. Flood Natural Disaster in North Aceh.

7. Earthquake Natural Disaster in Tasikmalaya.

Social Community Assistance

In order to draw closer to participants, both active

participants and retired participants, TASPEN always

provides social assistance during Religious Holiday and

Independence Day of the Republic of Indonesia as a form of

Corporate social responsibility to participants.

Social service conducted in 2017 was as follows:

1. Distribution of Groceries and Cheap Market in Eid al-

Fitr Day, Christmas Day, and Independence which

was conducted in the surrounding region of branch

offices throughout Indonesia. The target buyer was

for PNS Level 1 to 3, and the free groceries were for

the underprivileged people in the surrounding of the

offices;


2. Mengadakan acara mudik gratis dalam rangka

menyambut Hari Raya Idul Fitri sebanyak 25 bus

dengan tujuan kota, Cirebon, Purwokerto, Semarang,

Yogyakarta Solo dan Madiun. Peserta mudik terdiri dari

Pensiunan PNS, PNS Aktif dari golongan 1 s/d 3 dan

warga kurang mampu di sekitar lingkungan kantor;

3. Santunan bagi anak yatim/piatu panti asuhan;

4. Bedah rumah Veteran dan rumah masyarakat tidak

mampu di lingkungan kantor cabang.

2. Organized free homecoming to commemorate Eid al-

Fitr Day with 25 buses with the destination cities of

Cirebon, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo,

and Madiun. Homecoming participants consist of PNS

Retiree, Active PNS from level 1 to 3 and underprivileged

people in the surrounding of the offices;

3. Donation for orphans of orphanage.

4. Veteran house renovation and underprivileged people’s

house in the branch office environment.

TASPEN SEPENUH HATI MELAYANI PESERTATASPEN Who lehear ted ly Serves the Par t i c ipants

07


Sebagai bagian terpenting dari mata rantai usaha

Perseroan. TASPEN senantiasa berupaya memperbaiki

standardisasi pelayanan kepada peserta agar dapat

memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh peserta

dan juga meningkatkan kesadaran semua karyawan untuk

memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada

setiap peserta.

Kebutuhan informasi peserta menjadi priotitas bagi

Perseroan. Untuk itu, kebutuhan informasi maupun setiap

keluhan peserta yang disampaikan akan diproses secara

cepat dan tepat dalam rangka memberikan kelengkapan

informasi maupun solusi penyelesaian keluhan.

Perseroan memberi kemudahan dan perlindungan kepada

peserta untuk memenuhi kebutuhan informasi maupun

pelayanan dengan melakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Setiap karyawan atau unit kerja terkait harus

memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait

proses klaim kepada setiap peserta.

2. Mencantumkan nomor telepon pusat pelayanan (call

center) maupun alamat situs Perseroan dalam setiap

media promosi produk Perseroan kendaraan bermotor.

As a company that engages in retirement fund management

and social security, the Company places the participants

as the most significant elements of the Company’s

business chain. TASPEN strives to improve its services

standardization to the employees in order to provide prime

services to the members and improves the employees’

awareness to provide friendly and polite services to the

members.

The demand for information for the members and future

members is the Company’s priority. Therefore, any

demand for information or participant’s complaints will be

processed immediately and accordingly to provide complete

information or solution for the complaints.

The Company provide easiness and protection to the

participants to fulfill the needs of information and services

by conducting the following steps:

1. Each employee or related work unit shall provide clear

and complete information related to claim process to

each employee.

2. Including the Company’s call center and website in

every media of product promotion of the Company.


3. Providing participant service center with number 1 500

919 or via www.taspen.co.id in contact us menu, or via

e-mail to [email protected].

4. Customer Care & Services Officer in every branch office

of the Company who are ready to help participants.

The Company’s commitment to protecting the rights of

participant has significantly impacted the Company’s

business development. The level of trust of community to

the Company is increasing.

For the Company, satisfaction is the priority, thus rights

of participant which consist of comfortable, security, and

safety in using the Company’s service; rights to be treated

properly and honestly and not discriminating; rights to

obtain compensation and reimbursement; and others,

always be fulfilled by the Company.

Participants Complaints Handling [G4-PR8]

To provide the best service to the participants, the Company

strives to monitor each complaint filed by the customers.

Participants’ complaints handling and settlement are

conducted through Customer Services in both the Head

Office and branch offices, in coordination with related work

units. Participants may file their complaints through a

number of media offered by the Company to accelerate and

ease the filing, such as:

3. Menyediakan pusat pelayanan peserta dengan nomor 1

500 919 atau dapat melalui alamat situs www.taspen.

co.id pada menu hubungi kami, atau dapat melalui

email [email protected].

4. Di setiap kantor cabang Perseroan terdapat Customer

Care & Services Officer yang siap membantu melayani

setiap peserta.

Komitmen Perseroan dalam melindungi hak peserta telah

memberi dampak yang besar bagi perkembangan bisnis

Perseroan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

Perseroan semakin meningkat.

Bagi Perseroan, kepuasan merupakan yang utama sehingga

hak peserta yang terdiri atas kenyamanan, keamanan dan

keselamatan dalam penggunaan jasa Perseroan; hak untuk

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi,

ganti rugi dan penggantian; dan lainnya, senantiasa

dipenuhi oleh Perseroan.

Penanganan Keluhan Peserta [G4-PR8]

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta,

Perseroan senantiasa memperhatikan setiap keluhan yang

datang. Penanganan dan penyelesaian keluhan peserta

dilakukan melalui unit kerja Customer Care & Services di

Kantor Pusat maupun Customer Care & Services Officer

di setiap kantor cabang dengan koordinasi unit kerja

terkait. Peserta dapat menyampaikan keluhannya melalui

berbagai media yang telah disediakan oleh Perseroan

untuk mempercepat dan mempermudah peserta dalam

menyampaikan keluhannya, yaitu sebagai berikut :

Jenis Media / Type of Media Keterangan / Description

Website www.taspen.co.id

Facebook Fanpage taspen.kita

Twitter @taspenkita

Email [email protected]

Call Center 1 500 919


Selama tahun 2017, jumlah keluhan maupun permintaan

informasi peserta yang diterima oleh Perseroan sebanyak

13.890, naik 22,63% dibanding tahun 2016 sebanyak 11.327

keluhan dan permintaan informasi, baik melalui call

center, e-mail maupun media lainnya. Seluruh permintaan

informasi yang masuk telah ditindaklanjuti oleh Perseroan.

Sementara itu, sebanyak 1.051 keluhan peserta telah masuk

dan ditindaklanjuti oleh Perseroan sepanjang tahun 2017.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 110,62%

dari jumlah keluhan pada 2016 sebanyak 499 keluhan. Dari

total keluhan peserta di tahun 2017, 68,51% di antaranya

disampaikan melalui layanan call center, 27,40% melalui

email, 4,09% melalui media sosial dan sisanya melalui walk

in di kantor cabang, surat ke kantor pusat, dan media cetak.

Keluhan yang telah disampaikan oleh peserta menjadi

masukan bagi Perseroan dalam melakukan perbaikan

demi perbaikan untuk dapat memberikan pelayanan yang

terbaik bagi pesertanya.

During 2017, there were 13,890 complaints and information

requests from the participants received by the Company,

increased by 22.63% compared to 2016 of 11,327 complaints

and information requests, either through call center, e-mail

or other media. All received requests have been followed-

up by the Company.

Meanwhile, 1,051 complaints from participants have been

followed up by the Company in 2017. The number has

increased by 110.62% compared to 499 in 2016. Of the total

complaints of participants in 2017, 68.51% of them delivered

via call center service, 27.40% via email, 4.09% via social

media and the rest were through walk in at branch offices,

letters to head office, and print media. Complaints that

have been submitted by the participants become valuable

inputs for the Company in making improvements to provide

the best service for its participants.

08

INDEX KONTEN GRIGRI Content Index


INDEX ISI GRI 64* [G4-32]GRI 64* Content Index [G4-32]

Indeks / Index Uraian / Description Halaman / Page

Strategi dan Analisis / Strategy and Analysis

G4-1 Sambutan Dewan Komisaris dan Direksi / Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors 5

G4-2 Deskripsi risiko, peluang dan dampak / Decription of risk, opportunity and impact 55

Profil Organisasi / Organization Profie

G4-3 Nama organisasi / Name of the organization 10

G4-4 Bidang usaha, produk, dan layanan jasa / Business Lines, Products, and Services 10

G4-5 Lokasi kantor pusat / Head office location 10

G4-6 Jumlah tempat beroperasi / Total operating locations 10

G4-7 Kepemilikan saham dan bentuk hukum / Share ownership and legal entity 10 & 50

G4-8 Pasar terlayani / Market Served 14

G4-9 Skala Perusahaan / Scale of the Company 50

G4-10 Komposisi pegawai / Employee composition 62

G4-12 Rantai pasokan Perusahaan / Supply chain of the Company 33

G4-13 Perubahan signifikan organisasi / Significant changes of the organization 64

G4-15 Piagam, sertifikat, prinsip dan inisiatif eksternal yang diadopsi / Adopted external charter, certificate, principle and initiative 64

G4-16 Keanggotaan dalam asosiasi / Membership in association 64

Aspek Material dan Pembatasan yang Teridentifikasi / Identified Material Aspects and Limitation

G4-17 Daftar entitas yang masuk dalam konsolidasi laporan keuangan / List of entities included in consolidated financial statements 78

G4-18 Proses menentukan isi laporan dan pembatasan / Report Content and Limitation Determination Process 78

G4-19 Daftar aspek material teridentifikasi / List of identified material aspects 80

G4-20 Batasan aspek material di dalam organisasi / Material aspect limitation in the organization 80

G4-21 Batasan aspek material di luar organisasi / Material aspect limitation outside of the organization 80

G4-22 Pernyataan ulang terhadap Laporan tahun sebelumnya / Re-statement on previous year Report -

G4-23 Perubahan pelaporan sebelumnya yang bersifat signifikan / Significant changes on previous reporting -



Hubungan dengan Pemangku Kepentingan / Relationship with Stakeholders

G4-24 Daftar kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan / List of engaged groups of stakeholders 66

G4-25 Dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan / List of stakeholders identification and selection 65

G4-26 Pendekatan organisasi untuk pelibatan pemangku kepentingan / Organization approach for stakeholders engagement 66

G4-27 Topik dan masalah utama yang telah disampaikan melalui pelibatan pemangku kepentingan / Main topic and issues presented through stakeholders engagement 66

Profil Pelaporan / Reporting Profile

G4-28 Periode pelaporan / Reporting period 78

G4-29 Waktu penerbitan laporan terdahulu / Previous reporting issuance date 78

G4-30 Siklus pelaporan / Reporting Cycle 78

G4-31 Kontak Perusahaan / Company’s Contact 82

G4-32 Indeks GRI/ GRI Index 108

G4-33 Penjaminan / Assurance 78

Tata Kelola / Governance

G4-34 Struktur organ tata kelola / Governance organ structure 68

G4-36 Posisi level eksekutif dalam mengelola isu keberlanjutan / Executive level position in managing sustainability issues -

Etika dan Integritas / Ethics and Integrity

G4-56 Nilai organisasi / Organization value 75

G4-58 Pelaporan pelanggaran dan perilaku tidak etis / Whistleblowing and unethical behavior 76



Ekonomi / Economy

G4-DMA Pendekatan manajemen terkait ekonomi / Management approach related to economy 84

G4-EC1 Nilai ekonomi langsung yang diperoleh dan didistribusikan / Direct generated and distributed economic value 50

G4-EC7 Pengembangan dan dampak investasi infrastruktur dan layanan sosial / Development and impact of infrastructure investment and social service 87

Lingkungan / Environment

G4-DMA Pendekatan manajemen terkait lingkungan / Management approach related environment 84

G4-EN27 Usaha mitigasi dampak lingkungan terkait produk dan jasa / Mitigation of environmental impact related to products and services 90

G4-EN31 Jumlah pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan / Total expenses and environmental protection investment 90

Sosial / Social

G4-DMA Pendekatan manajemen terkait usaha / Management approach related to business 84

GA-LA6 Jumlah kecelakaan kerja / Total occupational accident 81

G4-HR7 Petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur Hak Asasi Manusia / Security officer trained in Human Rights policy or procedure 66

G4-PR5 Kepuasan pelanggan / Customer satisfaction 66

STANDARPENGUNGKAPAN KHUSUSSpec ia l D i sc losure Standard

09

FORMULIR TANGGAPAN LAPORAN KEBERLANJUTANFeedback Form of Susta inab i l i ty Repor t


Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan

TASPEN tahun 2017. Untuk mewujudkan kualitas pelaporan

yang lebih baik di tahun mendatang, kami mengharapkan

usulan, kritik dan saran dari pembaca dan pengguna

laporan ini. TASPEN berkomitmen untuk senantiasa

meningkatkan kinerja keberlanjutan dan memberikan yang

terbaik bagi pemangku kepentingan.

PROFIL / PROFILE

Nama / Name :

Institusi/Perusahaan / Agency/Company :

Telp/HP / Phone/Mobile Phone :

KATEGORI / CATEGORY

Pemangku Kepentingan / Stakeholders :

- Pemerintah / Government

- LSM / NGO

- Akademik / Academic Institutions

- Perusahaan / Companies

- Lain-lain / Others

- Masyarakat / Community

- Media / Media

Thank you for reading the 2017 Sustainability Report of

TASPEN. To realize better reporting quality in the coming

years, we expect proposals, critics, and suggests from

readers and users of this report. TASPEN is committed to

always improve sustainability performance and provide the

best for stakeholders

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai. / Please choose the most appropriate answer.

1. Apakah laporan ini sudah menggambarkan kinerja TASPEN dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan?

/ Does this report describe performance of TASPEN in contributing to sustainable development?

o Setuju / Agree

o Tidak Setuju / Disagree

o Tidak Tahu / Neutral

2. Apakah laporan ini bermanfaat bagi anda? / Is this report useful for you?

o Setuju / Agree



3. Apakah laporan ini mudah dimengerti? / Is this report easily understood?

o Setuju / Agree



4. Apakah laporan ini menarik? / Is this report interesting?

o Setuju / Agree




Mohon isi jawaban anda. / Please provide your answer.

1. Bagian informasi mana yang paling berguna dan menarik bagi anda: / Which part of the information is the most

useful and interested for you:

2. Bagian informasi mana yang kurang berguna bagi anda: / Which part of the information is the least useful for you:

3. Apakah data yang disajikan telah transparan, dapat dipercaya, dan berimbang: / Is the data presented transparent,

trustable, and balanced:

4. Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini: / Please provide your recommendation/suggestion/

commentary on this report:

Kami menghargai tanggapan dan saran yang anda berikan kepada kami.

We appreciate your response and suggestion for us.

Mohon kirimkan lembar ini ke:

Please send this form to:

Kantor Pusat PT TASPEN (PERSERO)

Head Office of PT TASPEN (PERSERO)

Jl. Letjen Suprapto No.45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520

Telepon / Phone :

(021) 424 1808

Faksimili / Facsimile:

(021) 420 3809

Call Center :

1 500 919

Email :

[email protected]

Laporan Keberlanjutan 2017Sustainability Report

PT TASPEN (PERSERO)

Jalan Letjen Suprapto No. 45

Cempaka Putih, Jakarta 10520

Phone: (021) 4203805

www.taspen.co.id

AC

CELER

ATIN

G SER

VIC

E AN

D B

USIN

ESS ENH

AN

CEM

ENT FO

R C

IVIL SER

VAN

T WELFA

RE IN

SUR

AN

CE

AK

SELERA

SI PEN

ING

KATA

N LAYA

NA

N &

BISN

IS UN

TU

K JA

MIN

AN

KESEJA

HT

ERA

AN

APA

RAT

UR

SIPIL N

EGA

RA

Laporan KeberlanjutanSustainability Report 2017