2015, No.231 9

LAMPIRAN I

PERATURAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, DAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: 01/PB/MA/II/2015

NOMOR: 03 TAHUN 2015

NOMOR: 1 TAHUN 2015

NOMOR: B.66/K.BNPT/2/2015

NOMOR: PER-01/1.02/PPATK/02/15

TENTANG

PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR

TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN PEMBLOKIRAN SECARA

SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG

TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

PETUNJUK TEKNIS PENCANTUMAN ATAU PEMBARUAN PENCANTUMAN,

PERPANJANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

2015, No.231 10

2015, No.231 11

2015, No.231 12

2015, No.231 13

2015, No.231 14

2015, No.231 15

2015, No.231 16

2015, No.231 17

2015, No.231 18

2015, No.231 19

2015, No.231 20

2015, No.231 21

2015, No.231 22

2015, No.231 23

2015, No.231 24

2015, No.231 25

2015, No.231 26

2015, No.231 27

2015, No.231 28

2015, No.231 29

2015, No.231 30

2015, No.231 31

2015, No.231 32

2015, No.231 33

2015, No.231 34

2015, No.231 35

2015, No.231 36

2015, No.231 37

2015, No.231 38

2015, No.231 39

2015, No.231 40

LAMPIRAN II

PERATURAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, DAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR :

01/PB/MA/II/2015

03 TAHUN 2015

1 TAHUN 2015

B.66/K.BNPT/2/2015

PER-01/1.02/PPATK/02/15

TENTANG

PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM

DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

DAN

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU

KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN

ORGANISASI TERORIS

PEJABAT PELAKSANA KOORDINASI

Ketua : Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan

Wakil Ketua : Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Anggota : 1. Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan

Senjata, Direktorat Jenderal Multilateral

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

2. Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan

Wilayah, Direktorat Jenderal Hukum dan

Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri

2015, No.231 41

Republik Indonesia

3. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik

Indonesia

4. Direktur Tindak Pidana Khusus, Badan Reserse

Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Kepala Detasemen 88, Kepolisian Negara Republik

Indonesia

6. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia

7. Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri,

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

8. Direktur Penegakan Hukum, Kedeputian Bidang

Penindakan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme

9. Direktur Eksekutif Kebijakan Sistem Pembayaran,

Bank Indonesia

10. Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral,

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan Republik Indonesia.

11. Advisor Senior Bidang Kajian Governance dan

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan

Pengendalian Kualitas, Otoritas Jasa Keuangan

12. Direktur 3.2, Badan Intelijen Negara

13. Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat,

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

14. Direktur Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan

2015, No.231 42

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI

KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN TERORISME,

SAUD USMAN NASUTION

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF