426 k pdt.sus 2012 ttg phk

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk

http://slidepdf.com/reader/full/426-k-pdtsus-2012-ttg-phk 1/18

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 426 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PARLINDUNGAN SIANIPAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal Town Site II RT/RW /13 Pkl Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau,

pekerjaan Supervisor Heavy Equipment pada PT. Pectech Services

Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Patar Sitanggang, SH., dan

Saurman Sitanggang, SH., masing-masing Advokat dari LBH KSBSI

Riau pada Kantor Korwil KSBSI Riau, beralamat di Jl. Bakti No. 20 E,

Labuh Baru Barat, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27

Agustus 2010;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

melawan:

PT. PECTECH SERVICES INDONESIA, tempat kedudukan di

Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini

memberi kuasa kepada: Irwan, SH.,MH., Advokat/ Pengacara pada

kantor IRWAN,SH.,MH & Associates, beralamat di Jl. H. Imam

Munandar No. 123 C, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

27 Oktober 2010;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada

pokoknya atas dalil-dalil:

I POKOK PERKARA

1 Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat selama 8 tahun 7 bulan, yaitu sejak

tanggal 01 Desember 2001 sampai sekarang dengan jabatan SUPERVISOR dan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 426 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


menerima upah perbulannya sebesar Rp.4.620.000,- (empat juta enam ratus dua

puluh ribu rupiah);

2 Bahwa pada tanggal 06 April 2010 Tergugat memerintahkan Penggugat untuk

mengangkat pasir bekas dari boiler 2 di areal perusahaan ke luar dari areal

perusahaan yang selanjutnya perintah tersebut diteruskan oleh Penggugat kepada

sdr. Zulkipli sebagai bawahan Penggugat dari karyawan sub contractor, karena

sdr. Zulkipli sudah pernah mengantar-kan pasir ke areal tersebut, dan Penggugat

juga memerintahkan sdr. Eripran Simanungkalit untuk mengisi pasir bekas dari

Boiler 2 ke mobil yang biasa dikemudikan oleh sdr. Zulkifli;

3 Bahwa pada saat Penggugat sedang berkomunikasi melalui HT dengan User/

Pemberi Kerja group perusahaan Tergugat (PT.RAPP), tiba-tiba datang seorang

karyawan (sdr. Sugianto) sambil menunjuk kearah Bultank bekas mengatakan

“Pak boleh saya ambil itu”, karena pada saat itu Penggugat masih sedang bicaramelalui HT sehingga masih konsentrasi dengan order pekerjaan yang diminta

user, tanpa mengetahui apa maksud dari karyawannya tersebut Penggugat secara

spontan mengatakan “ambil saja”;

4 Bahwa pada siang harinya sekitar jam 12.30 wib, Penggugat mendapat informasi

bahwa mobil yang dikemudikan sdr. Zulkifli untuk mengangkat pasir bekas

tersebut ditahan pihak security, sebagai alasan yang bertanggungjawab atas

pekerjaan tersebut Penggugat datang ke pos security untuk mendapatkan

infromasi dan menanyakan permasalahan apa yang mengakibatkan mobil

tersebut ditahan, ternyata mobil yang dikemudikan sdr. Zulkifli untuk

mengangkut pasir bekas ditahan security beserta dengan 4 (empat) orang

karyawan lain yaitu sdr. Zulkifli Abdurahman (karyawan PT.BK group), Sdr.

Eripran Simanungkalit (karyawan PT.BK group), Sdr. Oktober Lumban Gaol

(karyawan CV.DRU) dan Sdr. Sugianto (karyawan PT. Pectech Services

Indonesia) karena mobil yang dikemudikan sdr. Zulkifli untuk membawa pasir

bekas ditemukan beberapa bultank dan drum yang dibenamkan ke dalam pasir,

atas informasi tersebut Penggugat langsung melaporkan kejadian itu kepada

atasannya;

5 Bahwa pada malam harinya sekitar jam 22.00 wib, Penggugat dijemput teman

sekerja Penggugat yaitu sdr. Markis dan mengatakan bahwa sdr. Sugianto mau

berbicara dengan Penggugat di rumah sdr. Markis, karena penasaran Penggugat

bersedia dan setelah di rumah sdr. Markis, sdr.Sugianto mengatakan kepada

Penggugat “Pak, kami (sdr. Sugianto cs) sudah tidak tahan lagi ditahan security,

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dan telah melibatkan bapak atas kesalahan dan kesilapan yang kami (sdr.

Sugianto cs) lakukan, dengan berat hati kami berempat (sdr. Sugianto cs)

melibatkan bapak dengan tujuan untuk dapat meringankan kami, padahal kami

(sdr. Sugianto cs) melakukan ini tanpa bapak ketahui, maka oleh karena itu saya

(sdr. Sugianto) datang untuk minta maaf kepada bapak”;

6 Bahwa pada keesokan harinya tanggal 07 April 2010 saat Penggugat masuk

kerja, atasan Penggugat yaitu Sdr. Adnan memerintahkan Penggugat menghadap

ke Posko Security jam 08.00 wib dan ketika di pos security pihak security

menanyakan keterlibatan Penggugat terhadap perbuatan dari keempat karyawan

(sdr. Sugianto cs) yang mengatakan bahwa Penggugat mengetahui dan

memberikan perintah kepada keempat bawahannya tersebut (sdr. Sugianto cs)

untuk mengambil dan membawa bultank bekas keluar dari areal perusahaan,

mendengar hal itu Penggugat menolak tuduhan tersebut;7 Bahwa pada saat Penggugat mau membantah tuduhan tersebut, atasan (manager)

Penggugat yaitu sdr Iskandar yang juga telah berada di pos security langsung

membentak-bentak dan memaksa Penggugat untuk mengakui tuduhan tersebut,

dan ketika Penggugat berusaha membela diri, sambil menunjuk-nunjuk jarinya

ke kepala Penggugat, Sdr. Iskandar mengatakan “saya tak mau mendengar”

selanjutnya Sdr. Iskandar secara emosional menuduh Penggugat sebagai maling

dan memerintahkan Penggugat untuk mempertanggungjawabkan dan mengakui

perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat yang sudah ditulis oleh pihak

security;

8 Bahwa melihat emosionalnya Sdr.Iskandar maka dengan perasaan panik dan

takut dianggap melawan atasan, Penggugat dengan terpaksa menurut kepada

Manager dengan menandatangani surat pernyataan yang dibuat dan dikonsep

oleh Tergugat melalui atasan Penggugat dan security dengan harapan agar

masalah dapat segera selesai;

9 Bahwa setelah Tergugat berhasil memaksa Penggugat untuk menandatangani

surat pernyatan tersebut selanjutnya Tergugat memerintahkan Penggugat supaya

tidak bekerja dan dinyatakan dengan status standby sehingga Penggugat merasa

malu dan terhina, pada saat Tergugat memanggil Penggugat tanggal 10 April

Penggugat berusaha memberikan penjelasan kembali kepada Tergugat tetapi

Tergugat menyatakan akan tetap mengajukan masalah tersebut ketingkat yang

lebih tinggi;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


10 Bahwa pernyataan Tergugat terbukti dilakukan dimana setelah kejadian tersebut,

pada tanggal 15 April 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.021/

SK-HRD/Skorsing/IV/2010 tentang Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing)

dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat melalui Surat

Keputusan No.047/SK-HRD/PHK/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 walaupun

dalam surat skorsing dan PHK tidak disebutkan kesalahan apa yang menjadi

dasar hukum dikeluarkannya Surat Skorsing dan Surat Keputusan PHK kepada

Penggugat;

11 Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti alasan Tergugat melakukan PHK

kepada Penggugat yaitu ketika Tergugat memberi keterangan pada saat proses

mediasi di Disnakertans Kab. Pelalawan menerangkan bahwa Tergugat menuduh

Penggugat memberi ijin kepada sdr. Sugianto Cs melakukan Penggelapan barang

milik Tergugat sehingga Penggugat telah melanggar PKB Pasal 58 angka 2 hurufa tentang penggelapan barang dan asset perusahaan sehingga perbuatan

Penggugat dinyatakan termasuk kategori kesalahan berat maka Tergugat

mengajukan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon;

12 Bahwa Penggugat juga mengetahui mengapa Tergugat berkeras memberi

tindakan yang bermuara kepada Pemutusan Hubungan Kerja karena ternyata

setelah 2 minggu lebih Sdr. Sugianto cs telah dipengaruhi Tergugat untuk

menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa meraka mengambil

barang berupa bultank dan beberapa jerigen tersebut adalah atas persetujuan

Penggugat, hal mana tidak mungkin Penggugat lakukan karena Penggugat tidak

memiliki kewenangan hanya sebagai supervisor memberi ijin atau persetujuan

kepada karyawan untuk mengambil barang-barang perusahaan, dimana dalam

perusahaan seluruh karyawan termasuk atasan Penggugat mengetahui bahwa

pengambilan barang-barang perusahaan dari areal perusahaan harus melalui ijin

resmi dari Humas Tergugat;

13 Bahwa alasan logis yang membuktikan ketidak terlibatan Penggugat dalam

peristiwa itu adalah bahwa seandainya benar Penggugat memberi ijin secara

resmi kepada Sdr. Sugianto cs mengambil barang tersebut mengapa bultank dan

jerigen itu harus ditimbun di dalam pasir??? Selanjutnya Penggugat juga tidak

mengetahui apa motivasi Sugianto cs mengambil bultank dan jerigen tersebut,

sebab kalau untuk dipergunakan sebagai alat penampung air maka hal tersebut

tidak berguna bagi Penggugat karena Penggugat tinggal di komplek perumahan

yang mana perusahaan telah menyediakan alat penampung air yang cukup bagi

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Penggugat, juga seandainya barang tersebut untuk dijual maka bagi Penggugat

nilainya itu pun tidak berarti dibanding dengan penghasilan yang Penggugat

dapatkan dari Tergugat apalagi dengan resiko mengorbankan jabatan dan

pekerjaan;

14 Bahwa bukti yang dapat mematahkan tuduhan Tergugat adalah pada tanggal 22

Juni 2010, tanpa adanya paksaan dari siapapun, salah satu karyawan yang

merupakan pelaku yang mengambil barang-barang Tergugat tersebut yaitu sdr.

Oktober Lumban Gaol telah membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan

bahwa Penggugat tidak pernah memerintahkan, mengijinkan dan atau

menyetujui mereka untuk membawa bultank bekas keluar dari kompleks

perusahaan disamping pernyataan maaf secara lisan yang pernah disampaikan

oleh sdr. Sugianto;

15 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan surat No.567/DTK/PHI/665Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pelalawan mengeluarkan

anjuran yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dapat

dilakukan tanpa pesangon dan ganti rugi dengan salah satu pertimbangannya

adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru No.47/G.2006/

PHI.PBR tertanggal 01 Maret 2007 atas nama RITUT WAHYUNI dengan PT.

Kawasan Industri Kampar yang telah diputuskan melanggar Pasal 158 UU No.13

Tahun 2003 serta melanggar ketentuan PKB Pasal 67 ayat (4) bagian d dan g;

16 Bahwa karena dasar pemutusan hubungan kerja sebagaimana keterangan

Tergugat pada proses mediasi adalah merupakan tuduhan bersifat kriminal/

pidana yaitu penggelapan barang dan asset perusahaan sehingga termasuk

melanggar Pasal 372 jo 374 KUHP maka pemutusan hubungan kerja yang

dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah telah melanggar asas hukum

praduga tidak bersalah karena Tergugat sama sekali belum pernah membuat

pengaduan dan Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana, sekiranyapun Tergugat

telah ada membuat Laporan Polisi maka hal mana belum mutlak berlaku, karena

sesuai Surat Edaran Mennakertrans No.SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 07

Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusional atas hak uji materil UU

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada point 3 (tiga) bagian (a)

menyebutkan “pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/

buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1) maka PHK dapat

dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap”;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


17 Bahwa terhadap pendapat mediator yang menganjurkan pemutusan hubungan

kerja terhadap pekerja (Penggugat) dapat dilakukan tanpa pesangon dengan

pertimbangan bahwa terhadap kasus yang sama Pengadilan Negeri Pekanbaru

berdasarkan salinan putusan perkara PHI No.47/G.2006/PHI.PBR tanggal 1

Maret 2007 dalam perkara perselisihan hubungan industrial an. Sdri RITUT

WAHYUNI dengan alasan melakukan kesalahan berat karena diduga telah

melakukan penggelapan barang/asset perusahaan sehingga telah melanggar

ketentuan PKB dan dinyatakan perbuatan pelanggaran berat adalah harus

dikesampingkan karena akibat putusan yang tergesa-gesa dapat melanggar asas

praduga tidak bersalah terbukti setelah perusahaan/PT. KAWASAN INDUSTRI

KAMPAR melaporkan Sdri. RITUT WAHYUNI ke pihak Kepolisian dengan

tuduhan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 jo 374 KUHP dan

setelah sampai kepada proses peradilan Pidana sejak dari Putusan PengadilanTinggi Riau berdasarkan Putusan No.91/Pid/2007/PTR tanggal 16 Mei 2007

telah mengadili sendiri dengan amar putusannya pada intinya menyatakan

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan, membebaskan terdakwa dan kemampuan kedudukan dan

harkat serta martabatnya. Dan selanjutnya Putusan Mahkamah RI No.2077 K/

Pid/2007 juga telah memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Riau dengan

mengadili menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa

Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

18 Bahwa fakta hukum sampai gugatan a quo didaftarkan terhadap kejadian tanggal

6 April 2010 dimana diduga telah terjadi penggelapan asset perusahaan oleh 4

orang karyawan yaitu 4 (empat) orang karyawan lain yaitu Sdr. Zulkifli

Abdurrahman (karyawan PT.BK group), Sdr. Eripran Simanungkalit (karyawan

PT.BK group), Sdr. Oktober Lumban Gaol (karyawan PT.DRU) dan Sdr.

Sugianto (karyawan PT. Pectech Services Indonesia) yang merupakan pelaku

utama yang tertangkap tangan belum ada proses hukum pidananya padahal

tuduhan Tergugat kepada Penggugat adalah hanya karena pengakuan 4 (empat)

orang karyawan dimana penggelapan tersebut adalah atas persetujuan Penggugat;

19 Bahwa tuduhan Tergugat sebagaimana dalam keterangannya pada proses bipartit

dan mediasi yang menyatakan Penggugat di PHK karena diduga melakukan

penggelapan barang perusahaan sehingga melanggar PKB Pasal 58 angka 2

huruf a adalah mengada-ada karena isi PKB yang berlaku di perusahaan yaitu

PKB periode 2009-2011 pada Pasal 58 angka 2 huruf a adalah “Pemutusan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Hubungan Kerja akan dilakukan terhadap pekerja yang termasuk dalam salah

satu kategori di bawah ini : a.Pekerja/buruh yang telah diberikan surat peringatan

terakhir, tetapi masih melakukan kesalahan/pelanggaran kembali” berdasarkan

ketentuan tersebut maka tidak ada dasar Tergugat melakukan PHK karena

Penggugat belum pernah mendapat surat peringatan terakhir akan kesalahan/

pelanggaran yang sama;

20 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dimana dasar pemutusan hubungan kerja

terhadap Penggugat adalah karena dugaan tindak pidana penggelapan asset

perusahaan, namun karena belum adanya Putusan Pengadilan Pidana yang tetap

maka sesuai Pasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 jelaslah pemutusan

hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan

dengan ketentuan hukum sehingga harus batal demi hukum, namun karena

Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerja denganPenggugat dimana pada tanggal 15 April 2010 Tergugat telah mengeluarkan

Surat Keputusan No.021/SK-HRD/Skorsing/IV/2010 tentang Pembebas-an

Tugas Sementara (Skorsing) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada

Penggugat melalui Surat Keputusan No.047/SK-HRD/PHK/VIII/2010 tanggal 11

Agustus 2010, karena tidak adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan

oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 163 ayat (20 UU No.13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak mendapat Pesangon sebesar 2

(dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat 3, serta uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

156 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian

sebagai berikut:

a Uang Pesangon

Masa Kerja 01 Desember 2001 = 8 tahun 7 Bulan

9 bulan x Rp.4.620.000,- x 2 = Rp. 83.160.000,-

b Uang Jasa

3 bulan x Rp.4.620.000,- = Rp. 13.860.000,-

c Pengganti Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp.97.020.000,- = Rp. 14.553.000,-

d Cuti yang belum diambil tahun 2009

12/25 x Rp.4.620.000,- = Rp. 2.217.600,-

Jumlah = Rp. 113.790.600,-

(seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


II. PUTUSAN SELA

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang telah bertentangan

dengan hukum, dimana Tergugat telah melakukan pembebasan tugas sementara

(skorsing) terhadap Penggugat tanpa dasar hukum yang sah sesuai Surat Keputusan

No.021/SK-HRD/Skorsing/IV/2010 tentang Pembebasan Tugas Sementara

(Skorsing) tanggal 15 April 2010, namun sejak bulan September 2010 Tergugat

tidak lagi memberikan upah kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 155

ayat (2) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya

menyebutkan “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan belum ditetapkan,

baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”

selanjutnya pada ayat (3) menyatakan tindakan skorsing oleh pengusaha kepada

pekerja/buruh tetap mewajibkan pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak

lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, dengan demikian karena Tergugat tidaklagi melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka berdasarkan Pasal

96 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat untuk membayar

secara tunai seluruh upah selama Penggugat di skorsing sebesar Rp.4.620.000,-

(empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan sampai adanya putusan

berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan

putusan sebagai berikut:

I PUTUSAN SELA

1 Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;

2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat

sejak diskorsing sebesar Rp.4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh

ribu rupiah) perbulan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap

terhadap perkara ini;

II DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan hubungan kerja

bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

a Uang Pesangon:

Masa kerja 01 Desember 2001 = 8 tahun 7 bulan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


9 bulan x Rp.4.620.000,- x 2 = Rp. 83.160.000,-

b Uang Jasa:

3 bulan x Rp. 4.620.000,- = Rp. 13.860.000,-

c Pengganti Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp.97.020.000,- = Rp. 14.553.000,-

d Cuti yang belum diambil tahun 2010

12/25 x Rp.4.620.000,- = Rp. 2.217.600,-

Jumlah = Rp. 113.790.600,-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian

yang ada, kebiasan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004), atau

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan

Rekonpensi dan sebagai Penggugat Rekonpensi telah mengemukakan dalil-dalil yangpada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa disini Tergugat dalam Konpensi sekaligus menyampaikan Gugatan Balik

sehingga Tergugat dalam Konpensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan

Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi;

Bahwa apa yang telah di uraikan di atas seluruhnya oleh Tergugat dalam

Konpensi disini dinyatakan secara tegas adalah berlaku sebagai satu kesatuan posita

didalam Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dan kawan-kawan,

adalah perbuatan yang tertangkap tangan langsung oleh Petugas Security dari pihak

Penggugat Rekonpensi. Pada tanggal 06 April 2010 jam 12.00, sesuai dengan laporan

Investigasi No.L.Inv.036/SGI-KRC/IV/2010;

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui perbuatan yang dilakukannya. Ini sesuai

dengan Surat Pernyataan dari Tergugat Rekonpensi yang dibuat tanggal 07 April 2010;

Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas-jelas terbukti menyuruh langsung terhadap

bawahannya bernama Sugianto Wijaya, untuk menaikan Bull Tank. Ini sesuai dengan

pernyataan saudara Sugianto Wijaya tanggal 03 Mei 2010;

Bahwa Tergugat Rekonpensi juga terbukti langsung memerintahkan anggota

yang lain Oktober Lumban Gaol, Eri Pran Simanungkalit dan Zulkifli untuk membawa

Bull Tank dan Drum. Ini sesuai dengan Surat Pernyataan dari saudara Oktober Lumban

Gaol, Eri Pran Simanungkalit dan Zulkifli tanggal 21 April 2010 serta surat Kronologis

yang dibuat tanggal 20 April 2010;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan kesalahan yakni

memerintahkan bawahannya untuk mengambil dan membawa Bull Tank dan Drum Biru

milik Penggugat dalam Rekonpensi tanpa seizin dari atasannya atau Penggugat dalam

Rekonpensi. Disini jelas Tergugat dalam Rekonpensi menyalahgunakan wewenang yang

di berikan kepadanya dengan berniat menggelapkan barang milik Penggugat dalam

Rekonpensi;

Bahwa hak dan kewenangan Penggugat dalam Rekonpensi untuk melakukan

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dalam Rekonpensi. Hal ini sesuai dengan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 58 ayat 3 huruf “f” dan “k” yang berbunyi: Pasal

58 ayat 3) “Bagi Pekerja/Buruh yang telah melakukan kesalahan Fatal seperti tersebut di

bawah ini, di putuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha tanpa syarat, tanpa surat

peringatan terlebih dahulu, tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja,

yakni:a ...........

b ...........

c ...........

d ...........

e ..........

f Melakukan dan/atau mencoba membujuk Pengusaha atau teman sekerja

Pengusaha atau mitra pengusaha dan karyawannya untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-perundangan;

g .......

h .......

i .......

j .......

k Melakukan dan/atau mencoba melakukan penyalahgunaan wewenang atau

kepercayaan yang diberikan oleh Pengusaha untuk kepentingan dan

keuntungan pribadi;

Bahwa oleh karena hak dan kewenangan berada di tangan Penggugat dalam

Rekonpensi, maka Pengadilan Hubungan Industrial dapat membenarkannya, namun

penetapan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berada di tangan Pengadilan Hubungan

Industrial;

Bahwa oleh karena untuk penetapan Pemutusan Hubungan Industrial itu berada

ditangan Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan ini Penggugat dalam

Rekonpensi memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial berkenan kiranya

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


memberikan izin sekaligus menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat

dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi (Parlindungan Sianipar) tanggal

01 Agustus 2010 adalah syah dan tanpa syarat sesuai dengan hukum Ketenagakerjaan;

Bahwa sebagai alasan tambahan dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah

karena Perusahaan atau Penggugat dalam Rekonpensi sudah tidak mempercayai lagi

sikap dan kelakuan dari Tergugat dalam Rekonpensi, yang mana perbuatannya tersebut

apabila tidak tertangkap tangan oleh pihak Security, maka jelas-jelas merugikan

Perusahaan atau Penggugat dalam Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon putusan

sebagai berikut:

• Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonpensi terhadap Tergugat

dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

• Memberikan Izin kepada Penggugat dalam Rekonpensi untuk

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dalam

Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi (Parlindungan

Sianipar);

• Menyatakan sah secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja tanpa

Pesangon, tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja dan tanpa Ganti Rugi

apapun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 antara Penggugat

dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi (Parlindungan

Sianipar);

• Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta

walaupun ada verzet atau kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor

31/G/2010/PHI.PBR tanggal 25 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

• Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat oleh

Pengadilan sejak tanggal 25 Februari 2011;

• Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


1 Uang cuti yang belum diambil dan belum gugur : Rp. 2.217.600,-(dua juta dua

ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

2 Upah bulan Agustus 2010 s/d Februari 2011 sebesar 7 x Rp.4.620.000,- =

Rp.32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

• Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

• Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekopensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

• Menetapkan biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh

kuasa Penggugat pada tanggal 25 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2011,

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana

ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 06/Kas/G/2010/PHI.PBR yang dibuat oleh

Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon Kasasi I tidak

mengajukan memori/risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari permohonannya

sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu

permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat

pada tanggal 3 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2011, diajukan permohonan

kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi Nomor 09/Kas/G/2010/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Muda

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

tersebut pada tanggal 30 Maret 2011;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi II/Penggugat yang pada tanggal 11 April

2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan

jawaban memori kasasi;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi

tersebut formal secara dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam

memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi telah

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret

2011 dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan

diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat

Konvensi, maka telah sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku oleh karenanya secara hukum permohonan

kasasi ini harus diterima;2 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi menolak

dengan tegas putusan perkara No. 31/G/2010/PHI.PBR

karena PHK yang Penggugat lakukan terhadap Tergugat

sudah tepat dan beralasan serta tidak bertentangan dengan

hukum ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) oleh

karena itu sangat beralasan memori kasasi ini diterima;

3 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi menolak

dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dalam

Perkara Perdata No. 31/G/2010/PHI.PBR tersebut kecuali

apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon

Kasasi/Tergugat dalam memori kasasi ini;

4 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tetap pada dalil-dalil

hukum yang diajukan dalam jawaban terdahulu dan

Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi mohon materi

jawaban tersebut dianggap diulang kembali dalam memori

kasasi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan

tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

5 Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Pekanbaru dalam putusan Perkara No. 31/G/2010/

PHI.PBR pada alinea 1 halaman 35 yang menyatakan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi telah

melanggar Pasal 58 ayat (3) huruf K perjanjian kerja

bersama (PKB) yang berbunyi:

Pasal 58 ayat (3) huruf K berbunyi: “melakukan dan/atau mencoba melakukan

penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diberikan oleh pengusaha untuk

kepentingan dan keuntungan pribadi;”

Oleh karena itu mohon pertimbangan hukum ini tetap dipertahankan;

6 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi dengan tegas

menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam

perkara No. 31/G/2010/PHI.PBR halaman 35 alenia kedua

yang menyatakan bahwa atas perbuatan Pemohon Kasasi/

Tergugat tersebut yang telah mengeluarkan surat

pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasitanggal 11 Agustus 2010 sesuai dengan bukti P-3 yang

identik dengan Bukti P-16 maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa apabila mengacu pada Pasal 155 ayat

(1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 maka surat

pemutusan hubungan kerja yang telah dikeluarkan

Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi kepada Termohon

Kasasi batal demi hukum. Pertimbangan ini keliru dan

tidak beralasan karena pada tanggal 11 Agustus 2010

Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi sudah mengeluarkan

Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap

Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku karena Termohon Kasasi/

Penggugat Konvensi telah melakukan kesalahan fatal

(Pasal 58 ayat 3 huruf K), jadi sejak dikeluarkan Surat

Keputusan tersebut, maka Temohon Kasasi bukan lagi

karyawan dan tidak berhak atas upah, uang penghargaan

dan pesangon karena telah melakukan kesalahan fatal

tersebut;

7 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi menolak

dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam

perkara No. 31/G/2010/PHI.PBR yang terdapat dalam

putusannya alinea 3 dan 4 halaman 35 karena PHK yang

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2010 tidak bertentangan

dengan hukum maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan: Upah

tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan

pekerjaan. Oleh karenanya sejak tanggal 11 Agustus 2010

Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi sudah tidak berhak

lagi atas upah karena tidak melakukan pekerjaan lagi

dengan adanya surat PHK tersebut hal ini juga didukung

oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Pelalawan yang berwenang dalam yang telah

mengeluarkan surat anjuran dengan No. 567/DTKT/

PHI/665 yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan

kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat Konvensidapat dilakukan tanpa pesangon dan ganti rugi dan

Pemohon Kasasi/Tergugat telah menjawab anjuran

tersebut yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat

Konvensi dapat menerima dan melaksanakan anjuran

tersebut;

8 Bahwa putusan PHI Pekanbaru dalam perkara a quo telah

keliru karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan

bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi telah

terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang

atau kepercayaan yang diberikan oleh Pengusaha untuk

kepentingan dan keuntungan diri sendiri (melanggar PKB

Pasal 58 ayat 3 huruf K) akan tetapi Majelis Hakim

perkara a quo menetapkan bahwa PHK ditetapkan pada

tanggal 25 Februari 2011, pertimbangan ini tidaklah benar

dan tidak berdasar karena apabila Majelis Hakim perkara

a quo telah menyatakan bahwa Termohon Kasasi/

Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan

penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang

diberikan oleh Pengusaha untuk kepentingan dan

keuntungan diri sendidri (melanggar PKB Pasal 58 ayat 3

huruf K) maka secara hukum Majelis Hakim seharusnya

menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Pemohon


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Kasasi/Tergugat telah benar, berdasar hukum dan sah

secara hukum terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010

oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung menetapkan

bahwa PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat Konvensi tanggal 11 Agustus 2010 sah dan

mempunyai kekuatan hukum;

9 Bahwa tidak benar pertimbangan hukum putusan Mejelis

Hakim perkara No. 31/G/2010/PHI.PBR yang menyatakan

bahwa Surat Keputusan PHK tanggal 11 Agustus 2010

batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 155

ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, karena Surat Keputusan PHK tanggal 11

Agustus 2010 diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugatdengan dasar yang kuat dimana berdasarkan fakta dan

bukti-bukti surat dan saksi yang ada membuktikan bahwa

Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi telah terbukti

melakukan kesalahan berat dengan menyalahgunakan

wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Oleh karenanya pertimbangan hukum ini harus

dikesampingkan;

10 Bahwa tidak benar petimbangan hukum putusan Mejelis

Hakim perkara No. 31/G/2010/PHI.PBR yang menyatakan

bahwa penghasilan/gaji Penggugat/ Termohon Kasasi

adalah sebesar Rp.4.620.000,- (empat juta enam ratus dua

puluh ribu rupiah) karena tidak ada bukti surat yang

menyatakan bahwa penghasilan/gaji pokok Penggugat/

Termohon Kasasi adalah sebesar Rp.4.620.000,- (empat

juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang ada bukti

surat yang menyatakan bahwa gaji pokok Termohon

Kasasi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,-

(tiga juta rupiah) berdasarkan bukti (T.20) sesuai dengan

surat No. 356/HRD-PTSI/INT/IV/2006 tanggal 12 Juni

2006 yang berisi bahwa perusahaan akan memberikan

flexi yang dihitung berdasarkan prestasi kerja dalam

setahun dan harga pulp dan kertas. Plexi bukan tunjangan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


tetap dan dihitung berdasarkan tingkat kehadiran

karyawan. Jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim telah

keliru mencampur-adukan gaji pokok dengan flexi yang

tidak bersifat tetap/permanen, oleh karenanya

pertimbangan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti sudah

tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai bukti P-3/T-16 tidak

masuk kerjanya Penggugat bukan karena keinginan Penggugat sehingga sesuai Pasal

155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas upah

dari bulan Agustus 2010 s/d Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : PT. Pectech

Services Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tidak dapat

diterima dan permohonan Pemohon Kasasi II ditolak, namun karena nilai gugatannya di

bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58

dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara

dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PARLINDUNGAN

SIANIPAR tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. PECTECH

SERVICES INDONESIA tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan,


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

7/23/2019 426 k Pdt.sus 2012 Ttg Phk


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

hA g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

kI n d o

n e


SH.,MH. dan Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Khairuddin Nasution, SH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Ttd./Fauzan, SH., MH. Dr. H. Supandi, SH, M.Hum.

Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

426 k pdt.sus 2012 ttg phk

Documents