417_k_pdt.sus_2012

7/25/2019 417_K_PDT.SUS_2012

1/7

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 417 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus BPSK dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD AZHAR, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Legenda Malaka Blok CC7, No. 06, Batam Kota, Kota Batam;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan ;

m e l a w a n

PT. ADHYA TIRTA BATAM, berkedudukan di Batam Center Square,

Blok D2, No. 5, Jalan Engku Putri, Batam Center, Kota Batam, yang

diwakili oleh Graham John Fairclough bertindak selaku Direktur Utama,

dalam hal ini memberi kuasa kepada SAVITRI WIDIANA, Jabatan

Legal Counsel, Nomor Pegawai 20912558, yang merupakan karyawan

dari Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April

2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan

terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Termohon Keberatan di muka

persidangan Pengadilan Negeri Batam, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Konsumen merasa diperas karena tagihan ATB naik 2 (dua) kali lipat akibat

keterlambatan pembayaran selama dua bulan berturut-turut;

2 Konsumen merasa dicuri meterannya, tidak menerima sikap tim teknis ATB

dilapangan yang arogan karena pihak ATB mencabut meterannya tanpa

sepengetahuan pelanggan;

3 Pencabutan meteran tidak sesuai prosedur tanpa diberi tahu terlebih dahulu

dan konsumen tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari pihak ATB;

4 Konsumen merupakan pihak penyewa rumah;

5 Konsumen meminta kejelasan tentang kepemilikan meteran;

Hal. 1dari 7 hal.Put.Nomor 417 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

7/25/2019 417_K_PDT.SUS_2012

2/7

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


6 Konsumen telah melakukan pelunasan atas tunggakan 2 bulan berturut-turut

dan sekaligus tagihan meter bulan berjalan meteran sudah terpasang kembali

dan air mengalir berjalan normal;

7 Konsumen menuntut perbaikan SOP dan ATB secara keseluruhan tidak

bertentangan dengan klausula baku Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang

pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1 Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitumnya, didalam posita

Penggugat berusaha menjelaskan mengenai ketidak-sesuaian Putusan Arbitrase

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akan tetapi didalam petitum

Penggugat tidak menegaskan apa yang dituntutnya, selain hanya memintapembatalan terhadap Putusan Arbitrase BPSK tersebut. Posita gugatan Penggugat

tidak rinci dan terkesan terlalu umum dan multi-tafsir, sehingga mengakibatkan

gugatan ini menjadi tidak jelas. Hal yang tidak dapat diterima secara hukum adalah

tidak ada posita Penggugat yang dapat dipertimbangkan bahwa Putusan Arbitrase

BPSK tersebut layak secara hukum untuk dapat dibatalkan, sehingga menjadikan

gugatan ini kabur oleh karena dasar gugatan yang tidak kuat tersebut. Hal ini

menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dasar tuntutan dengan apa yang

dituntutnya;

Oleh karena alasan di atas, Tergugat meminta gugatan ini untuk dinyatakan ditolak

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2 Penggugat tidak mempunyai Ius Standi untuk mengajukan gugatan bahwa

Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan ini, karena yang

memiliki hubungan hukum langganan air dengan Tergugat adalah Bapak

Sugianto yang tercatat sebagai pelanggan Tergugat berdasarkan syarat-syarat

sebagai pelanggan, yaitu :

a Mengajukan surat permohonan kepada Tergugat sebagai perusahaan

konsesi;

b Daftar Isian;

c Ijin Mendirikan Bangunan;

d Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SPMB);

e Gambar Lokasi dan Denah Bangunan;

f Kartu Tanda Penduduk;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

7/25/2019 417_K_PDT.SUS_2012

3/7

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Demikian Bapak Sugianto lah yang seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan

gugatan terhadap hubungan hukum antara Tergugat dengan Bapak Sugianto, dan

bukannya Penggugat. Oleh karena di dalam hubungan hukum langganan air tidak

menyebutkan nama Penggugat, dan di dalam gugatan ini Penggugat bertindak untuk

dan atas namanya sendiri, maka sudah patut secara hukum apabila Penggugat tidak

mempunyai Ius Standi terhadap perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak layak

sebagai orang yang berhak menggugat dalam perkara ini, sudah sepatutnya apabila

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini ditolak

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal mana telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

495 K/Sip/1973 tertanggal 6 Januari 1976 yang berisi Karena kontrak adalah

dengan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktu CV. Palma

tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima. Hak ini mengandung pemahamanhukum bahwa selain pihak yang terikat dalam hubungan hukum, pihak lain tidak

dapat mengajukan gugatan;

3 Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Prinsip Putusan Arbitrase yang

bersifat Final dan Binding

Bahwa Putusan Arbitrase, apabila akan dibatalkan harus mengacu pada Pasal 70

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif,

hal ini juga dianut oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun

2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu :

a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa hal di atas merupakan syarat utama pengajuan pembatalan atas suatu putusan

arbitrase, mengingat pada prinsipnya arbitrase mempunyai kewenangan mutlak

(kompetensi absolut) atas perkara yang telah diajukan kepadanya, hal mana sesuai

dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan Pengadilan

Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat

dalam perjanjian arbitrase. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa segala apa

yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh lembaga arbitrase, menjadi


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

7/25/2019 417_K_PDT.SUS_2012

4/7

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


kewenangan mutlak dari lembaga arbitrase tersebut, dengan demikian lembaga

pengadilan tidak dapat dan tidak seharusnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap

perkara yang diputus oleh lembaga arbitrase. Sehingga dengan demikian, sudah

sepatutnya apabila pengadilan negeri tidak memberikan putusannya selain hanya

memeriksa hal diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

yang menyebutkan Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan

hukum tetap dan mengikat para pihak, dan didukung dengan ketentuan dalam

Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/

Kep/12/2001 yang menyebutkan: Putusan BPSK merupakan putusan yang final

dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka sudah sepatutnya apabila

atas putusan tersebut dapat dilaksanakan, kecuali pengadilan memberikan putusan

pembatalannya berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 atauPasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006;

Bahwa gugatan Penggugat menuntut pembatalan putusan Arbitrase BPSK tanpa ada

dasar dari aturan-aturan yang dimaksud di atas, hal ini menyebabkan gugatan

Penggugat tidak berdasar hukum dan juga kabur sebagaimana disebut diatas;

Oleh karena alasan diatas, Tergugat meminta gugatan ini untuk dinyatakan ditolak

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberi

putusan Nomor 175/PDT.G.BPSK/2011/PN.BTM , tanggal 25 Januari 2012, yang

amarnya sebagai berikut:

1 Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat

MUHAMMAD AZHAR tersebut;

2 Menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam

Nomor : 008/PTS-ABR/BPSK/XI/2011 tanggal 17 November 2011;

3 Menghukum Pemohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga saat ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu

rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan

dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012, terhadap

putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari

2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 03/

AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM. Jo. Nomor: 175/ PDT.BPSK/2011/PN.BTM. yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

7/25/2019 417_K_PDT.SUS_2012

5/7

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tersebut pada

tanggal 20 Februari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 5 April 2012 telah

disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan kontra memori kasasi

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada pada tanggal 19 April

2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi

tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Batam telah salah dalam menerapkan Hukum dalamperkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan Penggugat/ Pemohon Kasasi

sebagai Konsumen yang diakui keberadaannya sebagai konsumen akhir adalah

(Pemakai) oleh UU No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab I pasal 1

ayat 2 beserta penjelasannya yang berbunyi :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penjelasannya:

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.

Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan

konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian

dari proses produksi suatu produksi lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-

undang ini adalah konsumen akhir;

Bahwa Pengadilan Negeri Batam secara tidak langsung mengakui Tergugat sebagai

Pelanggar Hukum yang memasung Hak Konsumen dan dalam Keputusannya

Pengadilan Negeri Batal sama sekali tidak berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen apakah ini berarti bahwa UU No. 18 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tersebut sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa Pengadilan Negeri Batam telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian

dalam perkara ini, karena tidak memeriksa secara jelas barang bukti yang disebutkan

oleh pihak Tergugat yaitu bukti otentik via pos seperti yang tertuang dalam putusan

BPSK dalam jawaban pihak pelaku usaha poin 3 namun setelah dilakukan pengecekan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

7/25/2019 417_K_PDT.SUS_2012

6/7

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


ke Kantor Pos dan Giro Batam di Batam Centre baik melalui sistem Express maupun

Billing ternyata tidak pernah ada pengiriman surat peringatan kepada Sugianto di

Legenda Malaka, Blok J 5,

No. 3, tertanggal 13 September yang berarti bukti otentik via pos yang disebutkan oleh

Tergugat adalah palsu atau dipalsukan dan perlu dilakukan pemeriksaan secara

mendalam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung

berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan

meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2012 dan Kontra Memori

Kasasi tanggal 19 April 2012 ternyataJudex Facti/Pengadilan Negeri Batam tidak salah

dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan

benar yaitu bahwa gugatan pembatalan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) hanya bisa dilakukan apabila terpenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-

undang tentang Arbitrase.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat/ Pemohon

Keberatan (Konsumen) tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa salah satu ketentuan

Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase terpenuhi, yakni Penggugat/Pemohon

Keberatan (Konsumen) tidak mengajukan surat-surat/dokumen adanya surat palsu

ataupun adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa

putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi: MUHAMMAD AZHAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUHAMMAD AZHAR

tersebut;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7/25/2019 417_K_PDT.SUS_2012

7/7

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan

(Konsumen) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung

pada Mahkamah Agung, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012, oleh Prof. Rehngena

Purba, SH., MS, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif , SH., LL.M, Ph.D. dan Dr. Nurul Elmiyah SH.,

MH., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti,

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota, K e t u a, Ttd./ Ttd./

H. Syamsul Ma'arif , SH., LL.M, Ph.D. Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya : Barita Sinaga, SH., MH.

1. M a t e r a i.Rp. 6.000,00

2. R e d a k s iRp. 5.000,003. Administrasi kasasiRp. 489.000,00

Jumlah .Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002


Disclaimer



Email : [email protected] 7

417_k_pdt.sus_2012

Documents