401_k_pid_2011

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 401 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama : AMIN MUSTOFA bin IDI RASIDI (alm) ;

tempat lahir : Bandung ;

umur / tanggal lahir : 55 tahun / 07 Mei 1955 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kampung Tipar RT 03/04 Kelurahan Hegarmanah,

Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

2. Nama : Hj. OYOH binti AKUB (alm) ;

tempat lahir : Bandung ;

umur / tanggal lahir : 88 tahun / tahun 1922 ;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kampung Pasir Kiara Cipangeran Kota Cimahi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena

didakwa :

Bahwa ia Terdakwa 1. Amin Mustofa bin Idi Rasidi (alm) baik bersama-sama

maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Hj. Oyoh binti Akub (alm), pada

hari Senin pada tanggal 06 Juli 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih

termasuk dalam bulan Juli 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jl. LL.RE. Martadinata No. 80

Kota Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 401 K/Pid/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dengan sengaja memakai surat

palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dapat menimbulkan kerugian,

perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Sdri. Uen Djuarsih Hanafiah (Almarhumah) menyerahkan surat segel

tertanggal 10 Desember 1936 berikut tanahnya kepada Terdakwa dua untuk diurus,

kemudian surat segel tersebut Terdakwa dua serahkan kepada suaminya untuk disimpan,

pada saat suami Terdakwa dua meninggal dunia selanjutnya Terdakwa dua menyerahkan

surat segel tersebut kepada anaknya yaitu Terdakwa satu sekitar tahun 1982.

Kemudian Terdakwa dua membuat surat kuasa kepada Terdakwa satu tertanggal 15

Januari 2003 untuk mengurus permasalahan tanah yang terletak di Jl. Terusan Pasteur/Jl.

Dr. Djundjunan yang saat ini dikuasai oleh saksi Itok Setiawan.

Selanjutnya Terdakwa satu meminta bantuan kepada Sdr. Doddy Sudrajat dalam proses

administrasi untuk kepemilikan tanah tersebut yang dibiayai oleh Sdr. Sabas Gunawan,

dan juga apabila Terdakwa satu akan mengajukan gugatan ke Pengadilan maka Sdr.

Sabas Gunawan yang memberikan biayanya, setelah masalahnya beres maka Sdr. Sabas

Gunawan akan membeli tanah yang menjadi objek dari gugatan tersebut.

Bahwa sekitar pada tahun 1994 Sdri. Euis Rohanah mengajukan gugatan di Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor : 19/G/PTUN.BDG/1994 mengaku sebagai

salah satu ahli waris atas tanah yang dikuasai oleh saksi Itok Setiawan dengan materi

gugatan membatalkan bukti kepemilikan atas tanah berupa Hak Milik No. 175 dan No.

466 yang telah diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional.

Setelah berjalan gugatan Sdri. Euis Rohanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,

kemudian pada tanggal 21 September 1994 sesuai putusan PTUN Bandung yang

amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal sertifikat Hak Milik No. 169/Kelurahan Sukabungah, Kecamatan

Sukajadi Bandung tanggal 09 Oktober 1986, gambar situasi tertanggal 23 Agustus

1986 No. 2259/1986 seluas 3.680 M2 atas nama Ny. Titi Soetiah Adimah asal

konversi tanah Persil No. 287.S.IV Kohir C No. 6951 yang telah dipecah menjadi

sertifikat No. 174/ Kelurahan Sukabungah, gambar situasi tanggal 30 Januari 1987

No. 235/1987 luas 1840 M2 sertifikat an. Bram Agust Saputra (d/h Tan Tjie Kong)

dan Andy Kusumah Saputra (d/h Tan Tjie Ang) dan sertifikat hak milik No. 175/

Kelurahan Sukabungah, gambar situasi tanggal 30 Januari 1987 No. 236/1987 luas

1840 M2 tertulis atas nama Itok Setiawan (d/h Oey Soey Kim).


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.513.000,-(lima

ratus tiga belas ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 23 Desember 1994 Sdri. Euis Rohanah bersama dengan saksi

Itok Setiawan membuat surat perjanjian bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat

untuk mengakhiri sengketa persil tanah yang terletak di Jalan Terusan Pasteur SHM No.

174 dan 175/Kelurahan Sukabungah yang pada saat ini milik saksi Itok Setiawan.

Bahwa dari bukti-bukti kepemilikan Sdri. Euis Rohanah untuk mengajukan gugatan di

PTUN Bandung adalah palsu dan Sdri. Euis Rohanah adalah orang suruhan dan telah

disusun skenarionya serta dibiayai oleh Sdr. Sabas Gunawan, Sdr. Sunarto, Sdri.

Rilawati Gunawan dan Sdr. Doddy Sudrajat dengan motivasi setelah Sdri. Euis Rohanah

dimenangkan kemudian tanah tersebut akan dibeli oleh Sdri. Rilawati, setelah ketahuan

bahwa bukti-buktinya palsu pihak Sdr. Sabas Gunawan, Sdr. Sunarto, Sdri. Rilawati

Gunawan dan Sdr. Doddy Sudrajat telah mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya

tersebut dan dituangkan di dalam surat perjanjian tertanggal 28 Juli 1997.

Bahwa pada tahun 1995 saksi Itok Setiawan digugat perdata di Pengadilan Negeri

Bandung oleh Terdakwa satu bersama-sama dengan Sdr. H. Otong, Sdr. H. Engko

Komarudin, Sdri. Ambet Komasih dan Sdri. Siti Julaeha yang telah mencapai tingkat

Peninjauan Kembali (PK) yang akhirnya perkara perdata tersebut dengan amar

putusannya dimenangkan oleh saksi Itok Setiawan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Kemudian pada tahun 2004 Terdakwa satu bersama-sama dengan Sdr. H. Otong, Sdr. H.

Engko Komarudin, Sdri. Ambet Komasih dan Sdri. Siti Julaeha melakukan gugatan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, setelah berjalan gugatan tersebut kemudian

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan amar putusannya memenangkan

saksi Itok Setiawan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa para Terdakwa mengajukan gugatan terhadap saksi Itok Setiawan dan saksi

Soetjipto Lustojoputro telah menggunakan alat/bukti yang sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat

Laboratorium Forensik Mabes Polri yang dituangkan dalam surat No.Lab.:361/

DCF/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Slamet Hartoyo, Drs.

Supiyanto, MSi dan Erzyanto Yukama, ST (Pemeriksa) dengan kesimpulan sebagai

berikut :



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


1. 1 (satu) lembar surat di atas kertas segel bermaterai Zegel Van Ned Indie 1 G

tahun 1936, tertanggal 10 Desember 1936 bukti merupakan produk cetak yang

berbeda dengan dokumen pembanding.

2. Tulisan ketik yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA

SETORAN (STTS) tahun 1993 atas nama Ny. Oyoh, bukti merupakan produk

cetak yang berbeda dengan dokumen pembanding.

3. Blanko yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA SETORAN

(STTS) tahun 1993 atas nama Ny. Oyoh, bukti merupakan produk cetak yang

sama dengan dokumen pembanding.

4. Blanko yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1993, NO. SPPT :

2-9002-05-03509/0000 atas nama Ny. Oyoh, bukti merupakan produk cetak yang

sama dengan dokumen pembanding.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bandung tanggal 1 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AMIN MUSTAPA Bin IDI RASIDI dan terdakwa II Hj.

OYOH Binti AKUB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan

dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sesuai dakwaan Pasal 263 (2)

KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP seperti dakwaan JPU.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I AMIN MUSTAPA Bin IDI

RASIDI dan terdakwa II Hj. OYOH Binti AKUB selama masing-masing 2 (dua)

tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Foto copy Berita Acara Pencabutan Perkara nomor : 19/G/PTUN.

BDG/1994 atas nama Ny. Euis Rohanah, tanggal 23 Desember 1994.

Foto copy penetapan PTUN Bandung No : 19/PEN/G/PTUN-BDG/1994

tanggal 6 Mei 1996.


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Foto copy Surat Keterangan dari PTUN Bandung No : W8.D8.

PTUNB.PRK.02.02-603, tanggal 3 Juli 1996.

Foto copy surat pernyataan Sdri. Euis Rohanah dan Sdra Panda tanggal 23

Desember 1994.

Foto copy surat perjanjian antara Euis Rohanah dan Sdra. lok Setiawan

tanggal 23 Desember 1994.

Foto copy surat tanda bukti melapor No. Pol, LP/0863/00XI/1995/PUS-M

tanggal 17 Nopember 1995.

Foto copy surat perjanjian tanggal 28 Juli 1997.

Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 446 atas nama Sdr. Sucipto

Lustoyoputro.

Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 175 atas nama Itok Setiawan.

Foto copy Putusan PTUN Bandung No. 19/G/PTUN.BDG/1994 tanggal 28

Oktober 1994.

Foto copy surat perjanjian antara Ny. Euis Rohanah dengan Sdr. Itok.

Setiawan tanggal 23 Desember 1994 (dilegalisir).

Foto copy surat perjanjian antara Ny. Euis Rohanah dengan Sdr. Itok

Setiawan, Tn. Doddy Sudrajat, Tn. Sabas Gunawan dan Ny. Rilawati

Gunawan tanggal 28 Juli 1997 (dilegalisir).

Foto copy surat perjanjian antara H. Engko Komarudin, Ny. Ambet

Komasih, Tn. Otong dan Ny. Ule dengan Tn. Sabas Gunawan, Tn. Sunarto

Gunawan dan dengan Sdr. Itok Setiawan tanggal 28 Juli 1997 (dilegalisir),

Foto copy surat pernyataan atas nama H. Engko Komarudin, Ny. Ambet

Komasih dan Ny. Ule tanggal 28 Juli 1997 (dilegalisir).

Segel asli tahun 1936 mengenai hibah tanah yang terletak di Jl. Pasteur/Jl.

Dr. Junjunan dari H. Hanafiah kepada Sdri Uen Juarsih.

Surat setoran (STTS) asli pembayaran Unit I Sukajadi Pembayaran PBB 93

nama wajib pajak Ny. Oyoh Kel/Desa Sekabungah sebesar Rp.985.000,-.

Dipergunakan dalam perkara H. Otong Bin Akub dkk.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 597/PID.B/2010/PN.Bdg

tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


1. Menyatakan Terdakwa 1. AMIN MUSTOFA bin IDI RASIDI (alm) dan Terdakwa

2. Hj. OYOH binti AKUB (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu atau

dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian" ;

2. Menghukum Terdakwa 1. AMIN MUSTOFA bin IDI RASIDI (alm) dengan

hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa 2. Hj.

OYOH binti AKUB (alm) dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan hukuman bagi Terdakwa 2. Hj. OYOH binti AKUB tidak usah

dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain,

karena Terdakwa 2 melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan

selama 1 (satu) tahun berakhir ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Berita Acara Pencabutan Perkara No. 19/G/PTUN.BDG/1994 atas

nama Ny. Euis Rohanah, tahggal 23 Desember 1994.

2. Foto copy Penetapan PTUN Bandung No. 19/G/PTUN.BDG/1994 tanggal 6

Mei 1994.

3. Foto copy Surat Keterangan dari PTUN Bandung No.

W8.D8.PTUNB.PRK.02;02-603 tanggal 3 Juli 1996.

4. Foto copy surat pernyataan Sdri. Euis Rohanah dan Sdra. Fanda tanggal 23

Desember 1994.

5. Foto copy surat perjanjian antara Euis Rohanah dan Sdra. Itok Setiawan tanggal

23 Desember 1994.

6. Foto copy surat tanda bukti melapor No. Pol. LP/0863/OOXI/1995/PUS-M


7. Foto copy surat perjanjian tanggal 28 Juli 1997.

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 446 atas nama Sdr. Sucipto Lustoyoputro.

9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 175 atas nama Itok Setiawan.

10. Foto copy putusan PTUN Bandung No. 19/G/PTUN.BDG/1994 tanggal 28

Oktober 1994.

11. Foto copy surat perjanjian antara Ny. Euis Rohanah dengan Sdr. Itok Setiawan

tanggal 23 Desember 1994 (dilegalisir).


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


12. Foto copy surat perjanjian antara Ny. Euis Rohanah dengan Sdr. Itok Setiawah,

Tn. Doddy Sudrajat, Tn. Sabas Gunawan dan Ny. Rilawati Gunawan tanggal 28

Juli 1997 (dilegalisir).

13. Foto copy surat perjanjian antara H. Engko Komarudin, Ny. Ambet Komasih,

Tn. Otong dan Ny. Ule dengan Tn. Sabas Gunawan, Tn. Sunarto Gunawan dan

dengan Sdr. Itok Setiawan tanggal 28 Juli 1997 (dilegalisir).

14. Foto copy surat pernyataan atas nama H. Engko Komarudin, Ny. Ambet


15. Segel asli tahun 1936 mengenai hibah tanah yang terletak di Jl. Pasteur / Jl. Dr.

Djundjunan dari H. Hanafiah kepada Sdri. Uen Juarsih.

16. Surat setoran (STTS) asli pembayaran unit I Sukajadi pembayaran PBB 93

nama wajib pajak Ny. Oyoh Kel/Desa Sekabungah sebesar Rp. 985.000,-.

17. Bukti Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg.

tanggal 19 Mei 2008;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk bukti perkara lain ;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 97/PID/2011/PT.BDG

tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Desember 2010 No.

597/Pid.B/2010/PN.Bdg ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua

ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2011/PN.Bdg

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa

pada tanggal 13 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2011/

PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,

bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum

sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung

pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Juni 2011 dari kuasa Terdakwa

yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang telah

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2011 dan Jaksa Penuntut Umum

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2011 serta memori kasasinya telah

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juni 2011 dengan

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan

kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan

kasasi pada tanggal 06 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian permohonan

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 97/Pid/2011/PT.Bdg

tanggal 26 April 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa I Amin Mustofa Bin Idi

Rasidi dan Terdakwa II Hj. Oyoh Bin Akub yang menguatkan putusan Pengadilan

Negeri kelas I A Bandung tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU No. 8

Tahun 1981 tentang KUHAP karena :

Tidak memuat/menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas

mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di

sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa tanpa menyebutkan

dan mempertegas ketentuan undang-undang yang dilanggar atau dakwaan mana

yang dilanggar ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara ini telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana

mestinya ;

Bahwa pengertian hukum sebagai suatu sistem menurut Lawrence Friedman

meliputi subtansi hukum yang meliputi isi perundang-undangan, struktur hukum,

yang meliputi kelembagaan baik secara micro maupun macro dan budaya hukum

yang meliputi kesadaran dan kesalahan ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terhadap putusan

pidana Terdakwa yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung belum

mencerminkan keadilan masyarakat di mana fungsi pemidanaan sebagai prevensi

umum untuk melindungi masyarakat dan prevensi khusus untuk memberikan

pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena perbuatan Terdakwa

merugikan orang lain.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian di mana

dalam memperoleh keyakinannya untuk menjatuhkan putusan a quo terhadap Para

Terdakwa/Para Pemohon Kasasi Judex Facti hanya mengacu kepada alat bukti

berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat

Laboratorium Forensik Mabes Polri yang dituangkan dalam Surat No. Lab : 361/

DCF/2008 tanggal 12 Maret 2008 mengenai pemeriksaan terhadap Surat Segel

Hibah tertanggal 10 Desember 1936 dari H. Hanafiah kepada Hj. Uen Djuarsih yang

ternyata Surat Segel Hibah a quo adalah TIDAK ADA. Bahwa Judex Facti tidak

menerapkan Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas

(Negatief Wettelijk Bewihstheorie) yang hingga saat ini masih dianut secara

konsekuen oleh Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal

183 KUHAP yang menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Bahwa dalam sisem pembuktian tersebut tujuan suatu pembuktian adalah untuk

memutus suatu perkara in casu perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan

pidana. Berdasarkan sistem pembuktian hukum pidana, apapun alat buktinya seperti



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti yang sempurna,

tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh

kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh alat bukti lain, walaupun Hakim

yakin kebenaran dari akta otentik tersebut. (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian

Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008, hlm 69).

Barang bukti berupa segel asli tahun 1936 yang disita oleh Penyidik dalam perkara

a quo sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 November

tahun 2007 dari Amin Mustopa (Terdakwa I/Pemohon Kasasi I) dan barang bukti

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan sebagaimana

tertera pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pada halaman

8 Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai hibah tanah yang terletak di

Jalan Pasteur/Jalan Dr. Djundjunan dari H. Hanafiah kepada Sdri. Uen Juarsih

bukanlah bukti yang diajukan oleh Hj. Oyoh Binti Akub (Terdakwa II/Pemohon

Kasasi II) bersama dengan H. Engko Komarudin, Ny. Ambet Komasih (alm), H.

Otong, Ny. Ule selaku Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 213/PDT/

G/2007/PN.Bdg karena Surat Segel a quo tidak pernah dimiliki oleh Para Terdakwa/

Para Pemohon Kasasi, hal ini dikarenakan bukti Surat Segel Hibah yang diajukan

dalam perkara perdata tersebut sebagai bukti dari Para Penggugat (P-15 dalam

perkara perdata No. 213/PDT/G/2007/PN.Bdg) adalah Surat Segel tertanggal 10

Desember 1936 mengenai hibah tanah yang terletak di Kampung Cibarengkok Blok

Cipedes Desa Sukajadi dari Haji Yasin kepada Haji Hanafiah sebagaimana tertera

dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Perdata No.

213/PDT/G/2007/PN.Bdg pada halaman 24 putusan yang telah dikuatkan hingga

pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15, P-15A yakni

surat di atas segel tertanggal 10 Desember 1936 di mana H. Yasin telah

memberikan secara lepas mutlak sebidang tanah darat seluas 250 tumbak

dengan lokasi di kampung Cibarengkok Blok Cipedes Desa Sukajadi

menjadi Hak Milik Anaknya HAJI HANAFIAH, tanah tersebut dengan

batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Ny. Manah/Madhari;

- Timur : dengan jalan rondaan;

- Selatan : dengan selokan, tanah milik anak saya juga;

- Barat : dengan selokan, tanah milik anak saya juga.


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menjadi suatu pertanyaan besar bagi kami

apakah Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi dapat dijatuhi hukuman atas

penggunaan surat palsu sementara surat palsu a quo telah terbukti secara faktual

TIDAK PERNAH DIGUNAKAN bahkan TIDAK PERNAH DIMILIKI oleh Para

Terdakwa? telah sangat jelas terlihat tidak dikajinya secara mendalam, sungguh-

sungguh, dan komprehensif perkara ini oleh Judex Facti sehingga telah begitu keliru

dalam memberikan pertimbangan putusannya, di mana dalam pertimbangan putusan

Judex Facti pada halaman 29 mengenai uraian unsur "memakai surat palsu atau

dipalsukan seolah-olah sejati'' menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dari

keterangan saksi dan petunjuk, serta hasil Labkrim tersebut terbukti bahwa

surat segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936 tersebut yang

telah dipergunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dkk sebagai bukti

dalam perkara No. 213/PdtG/2007/PN.Bdg adalah palsu. Dengan demikian

unsur ke-3 memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, telah

terpenuhi atau terbukti."

Di samping hal tersebut di atas, pertimbangan Judex Facti pada halaman 31 putusan

mengenai uraian unsur "pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"

menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang

dibenarkan oleh Terdakwa I serta berkesesuaian dengan bukti SHM No.

175 dan SHM No. 466, terbukti bahwa pemakaian surat segel No. 33

Soekadjadi tertanggal 10 Desember 1936 tersebut merugikan saksi Itok

Setiawan dan saksi Soetjipto Lustojoputro. Dengan demikian unsur ke-4 ini

pun telah terpenuhi atau terbukti."

Dengan demikian, dari uraian terebut di atas telah begitu jelas terlihat ketidaktelitian

Judex Facti dalam memberikan pertimbangan putusan dalam perkara a quo yaitu

tidak meneliti Putusan Perkara Perdata No. 213/PDT/G/2007 yang begitu erat

kaitannya dengan diajukannya perkara pidana a quo. Selanjutnya dalam

pertimbangan Judex Facti tersebut di atas dinyatakan adanya kesesuaian antara

keterangan saksi-saksi dengan bukti SHM No. 175 dan SHM No. 466, pertimbangan

tersebut bukanlah pertimbangan yang logis dan berdasar hukum dikarenakan bahwa

mengenai SHM No. 175 dan SHM No. 466 sebagaimana Putusan PTUN Nomor 19/

G/PTUN-BDG/1994 tertanggal 21 September 1994 telah DIBATALKAN dan

terhadap putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht)



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dengan demikian bukankah menjadi hal yang logis dan berdasar hukum berkaitan

para saksi yaitu Itok Setiawan dan Sucipto Lustojoputro sudah tidak memiliki dasar

hak yang berkekuatan hukum terhadap tanah sengketa dalam perkara perdata a quo

dan dengan demikian dapatkah dikatakan Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi

telah merugikan saksi Itok Setiawan dan Sucipto Lustojoputro yang notabene

bukanlah pemilik yang sah terhadap tanah sengketa a quo oleh karenanya Judex

Facti telah mengesampingkan kebenaran materiil (materiel waarheid) yang

merupakan asas pembuktian dalam perkara pidana in casu. Telah sangat jelas bahwa

Surat Segel Hibah tertanggal 10 Desember 1936 yang dimaksudkan di dalam

perkara pidana a quo adalah berbeda dengan Surat Segel Hibah yang dijadikan bukti

dalam perkara Perdata No. 213/PDT/G/2007/ PN.Bdg, di mana dalam Surat Segel

Hibah yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah

surat Segel Hibah Tanah yang terletak di Jalan Pasteur/Jalan Dr. Djundjunan dari H.

Hanafiah kepada Sdri. Uen Juarsih sementara itu surat segel yang dipergunakan

sebagai bukti pada perkara perdata No. 213/PDT/G/2007/PN.Bdg adalah surat segel

yang berisikan hibah atas sebidang tanah darat seluas 250 tumbak dengan lokasi di

Kampung Cibarenekok Blok Cipedes Desa Sukajadi dari H. Yasin kepada H.

Hanafiah.

Bahwa dalam surat keterangan mengenai barang bukti yang tidak ada No.

W.11.U1/1934/HT.02.02/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa :

"Bahwa sesuai data pada buku penerimaan barang bukti perkara pidana

pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung, tidak ada catatan menerima

penyerahan dari Penuntut Umum, barang bukti berupa surat segel asli

tahun 1936 mengenai hibah tanah dari H. Hanafiah kepada Sdri. Uen

Djuarsih, sehingga kami tidak dapat menerangkan keberadaan surat segel

tersebut, sedangkan apakah ada atau tidaknya surat segel asli tahun 1936

mengenai hibah tanah yang terletak di Jalan Pasteur/Jalan Dr. Djunjunan

dari H. Yasin kepada H. Hanafiah, agar saudara pertanyakan kepada Jaksa

Penuntut Umum yang menyidangkan perkara yang bersangkutan."

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat dalam Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung No. 43 K/Kr/1968 tertanggal 15 Februari 1969, dalam perkara

Lie Tjin Phan dengan susuna Majelis Hakim: 1. M. Abdurrachman, S.H.; 2. DH.

Lumbanradja S.H; 3. Busthanul Arifin S.H. menyebutkan :


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


"Karena menurut catatan dalam daftar pemeriksaan Pengadilan Negeri

tidak ada suatu barang bukti pun yang diajukan di muka sidang Pengadilan

Negeri, maka putusan Pengadilan Tinggi mengenai barang-barang bukti

seperti tercantum dalam amar putusannya sebagai bertentangan dengan

kenyataan tak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan."

Sehingga dengan demikian sangat tidak relevan, tidak logis dan tidak berdasar

hukum bahkan telah begitu jauh dari kebenaran dan fakta hukum yang terungkap

jika dikatakan bahwa unsur "memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah

sejati'' dan unsur "pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian''' adalah

telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan

terpenuhinya unsur "Dengan Sengaja" terhadap perbuatan yang diduga dilakukan

oleh Para Terdakwa dalam pertimbangan putusannya.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Facti halaman 26 mengenai unsur

"dengan sengaja" menyebutkan :

"Menimbang bahwa dengan sengaja berarti si pelaku (Para Terdakwa)

menghendaki dan menyadari perbuatannya beserta akibat dari

perbuatannya itu atau apa yang ia lakukan, in casu memakai surat palsu

atau dipalsukan seolah-olah sejati".

Selanjutnya Judex Facti pada halaman 27 putusan menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

keterangan Para Terdakwa, bukti surat segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10

Desember 1936 dan bukti putusan No. 213/Pdt.G/2007/PNBdg yang saling

berkesesuaian terbukti bahwa, pada tahun 2007, Terdakwa 2 Hj. Oyoh dkk

(Para Terdakwa dalam perkara lain) yang diurus ole Terdakwa 1 telah

menggugat saksi Itok Setiawan dan saksi Soetjipto Lustojoputro atas objek

tanah terletak di Jalan Dr. Djundjunan No. 86 dan 88 Bandung, dalam

perkara No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg dengan menggunakan bukti surat

segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936. Bukti surat segel No.

33 tersebut diajukan adalah dimaksudkan untuk membuktikan dalil gugatan

(memenangkan gugatannya) terhadap Itok Setiawan yang menguasai objek

tanah sengketa di Jalan Dr. Djundjunan No. 86 dan terhadap Soetjipto

Lustojoputro yang menguasai objek tanah sengketa di Jalan Dr.

Djundjunan No. 88 Bandung. Dengan demikian unsur "dengan sengaja"

telah terpenuhi."



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa dalam teori hukum pidana mengenai kesengajaan/opzet dikenal adanya teori

Willens en Wetens (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1997, hlm. 282) yaitu :

"Bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan

kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak

untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari

perbuatannya itu."

Bahwa di samping hal tersebut di atas, dalam doktrin Hukum Pidana mengenai

Opzet dikenal adanya istilah Opzet Als Oogmerk atau yang dikenal dengan

"kesengajaan sebagai maksud'' yaitu bahwa seorang pelaku pada waktu ia

melakukan sesuatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang, telah

menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul

karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat

tersebut telah ia kehendaki. (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 312).

Bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Judex Facti

halaman 4 :

"Berawal dari Sdri. Uen Djuarsih Hanafiah menyerahkan surat segel

tertanggal 10 Desember 1936 berikut tanahnya kepada Terdakwa 2 untuk

diurus, kemudian surat segel tersebut Terdakwa 2 serahkan kepada

suaminya untuk disimpan, pada saat suami Terdakwa 2 meninggal dunia

selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan surat segel tersebut kepada anaknya

yaitu Terdakwa 1 sekitar tahun 1982."

Jika dilihat dari uraian tersebut di atas, perolehan surat segel tertanggal 10

Desember 1936 adalah bermula dari diserahkannya surat segel tersebut dari Uen

Djuarsih Hanafiah kepada Idi Rasidi (alm), lalu Idi Rasidi (alm) menyerahkan surat

segel tersebut kepada istrinya yaitu Hj. Oyoh Bin Akub (Terdakwa II/Pemohon

Kasasi II) yang kemudian oleh Hj. Oyoh Bin Akub (Terdakwa II/Pemohon Kasasi

II) diserahkan kepada anaknya yaitu Amin Mustopa (Terdakwa I/Pemohon Kasasi I)

sekitar tahun 1982. Hal ini telah sesuai pula dengan Keterangan Hj. Oyoh Binti

Akub (Terdakwa II/Pemohon Kasasi II) yang menyatakan :

"Bahwa Surat Segel itu dari Ibu Djuarsih yang menitipkan ke suami

Terdakwa II (Idi Rasidi (alm)) lalu Terdakwa II memegangnya"

"Bahwa segel tersebut ada pada Terdakwa II karena Ibu Djuarsih yang

memberikannya karena Ibu Djuarsih diurus oleh Terdakwa"


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Selanjutnya menurut Terdakwa I/ Pemohon Kasasi I di hadapan persidangan

memberikan keterangan :

"Bahwa Terdakwa mendapatkan surat segel 1936 dari Ibu Terdakwa yaitu

Hj. Oyoh (Terdakwa II), Hj. Oyoh memperoleh segel tersebut dari

suaminya yaitu Idi Rasidi dan M Rasidi memperoleh mendapatkan surat

segel tersebut dari Ibu Djuarsih yang merupakan anak dari H. Hanafiah,

dan H. Hanafiah adalah anaknya H. Yasin"

Bahwa keterangan Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi tersebut juga telah

didukung oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu :

Saksi Deni Sonjaya menerangkan di bawah sumpah :

"Bahwa di peta Desa Sukajadi ada nama Djuarsih Hanafiah selaku pemilik

sebidang tanah persil 200"

Saksi Dodi Sudrajat menerangkan di bawah sumpah :

"Bahwa tanah di Jalan Dr. Djundjunan persil 200 dulu milik Uen Djuarsih

menurut catatan di Kecamatan dan Kelurahan"

Bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa

tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Hj. Oyoh Binti Akub (Terdakwa Il/Pemohon

Kasasi II) mendapatkan surat segel tersebut benar dari Idi Rasidi (alm) suaminya

yang diperoleh surat segel tersebut dari Djuarsih Hanafiah yang kemudian oleh Hj.

Oyoh Binti Akub (Terdakwa H/Pemohon Kasasi II) diserahkan kepada anaknya

yaitu Amin Mustopa (Terdakwa I/Pemohon Kasasi I), dari runtutan uraian tersebut

apakah terlihat adanya suatu PENGETAHUAN DAN KEHENDAK dari Para

Terdakwa untuk menggunakan suatu surat yang diduga palsu in casu Surat Segel

Hibah tertanggal 10 Desember 1936 yang diperoleh Para Terdakwa secara turun

temurun?

Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi serta Putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni

1910 bahwa untuk dapat dihukum karena melakukan perbuatan pidana dengan

sengaja menggunakan surat palsu maka pelaku "MUTLAK" atau harus

"MENGETAHUI atau MENYADARI" bahwa kepalsuan surat itu diketahui oleh

Pelaku. Dengan kata lain pada saat penggunaan surat tersebut pelaku harus

menyadari sebelumnya bahwa surat itu adalah palsu.

Dengan sangat jelas jika dilihat dari rangkaian perkara a quo bahwa dalam diri Para

Terdakwa/Para Pemohon Kasasi tidaklah melekat adanya willens en wetens sebagai

suatu Opzet als Oogmeik (kesengajaan dengan maksud) dalam menggunakan surat

segel a quo sebagai unsur subyektif dan merupakan bestandellen (bagian unsur) dari



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Pasal 263 ayat (2) in casu, hal tersebut didasari pula oleh fakta bahwa belum ada

satupun putusan pidana sebelumnya yang menyatakan bahwa siapa yang membuat/

memalsukan surat segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936 yang diduga

palsu tersebut serta di dalam pertimbangan putusan Judex Facti tidak ada satupun

hal yang menerangkan "siapa yang membuat/memalsukan surat yang diduga palsu

tersebut".

Sehubungan dengan Perkara Perdata yang diajukan oleh Terdakwa II/Permohon

Kasasi II terjadi pada tahun 2007 sementara hasil Labfor yang menyatakan bahwa

Surat Segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936 adalah palsu itu muncul

pada tahun 2008 sehingga jelas bahwa pada saat penggunaan Surat Segel a quo

dalam perkara perdata No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg, Para Terdakwa/Para Pemohon

Kasasi tidak mengetahui bahwa Segel tersebut palsu.

Bahwa pada buku Letter C Desa Sukajadi menerangkan objek tanah sengketa

tersebut tertera atas nama H. Hanafiah. Letter C tersebut merupakan bukti

kepemilikan atas sebuah objek tanah dan Letter C tersebut juga telah diakui

keabsahannya baik oleh pejabat setempat (Camat) maupun sesuai dengan fakta-

fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara perdata No. 213/Pdt.G/2007/

PN.Bdg. Kesesuaian bukti-bukti a quo telah sesuai dengan Surat Segel yang dimiliki

oleh Para Terdakwa sehingga sangat jelas bahwa apabila kemudian ternyata segel

itu palsu, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diketahui dan bukan pula

sesuatu hal yang dikehendaki oleh Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi

sebelumnya, sehingga dengan sangat jelas pula terpenuhinya unsur "dengan sengaja

sebagaimana putusan Judex Facti in casu merupakan suatu hal yang tidak logis dan

tidak berdasar hukum.

3. Bahwa Judex Facti pada halaman 29 putusan menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dari

keterangan saksi dan petunjuk, serta hasil Labkrim tersebut terbukti bahwa

surat segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936 tersebut yang

telah dipergunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dkk sebagai bukti

dalam perkara No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg adalah palsu. Dengan demikian

unsur ke-3 memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, telah

terpenuhi atau terbukti."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah tidak berkesesuaian dengan fakta

yang terungkap di dalam persidangan apa yang dikemukakan oleh Judex Facti

perihal dipergunakannya Bukti Surat Segel No. 33 Soekadjadi 10 Desember 1936


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


oleh Amin Mustofa (Terdakwa I/Pemohon Kasasi I) sebagai bukti dalam perkara

perdata No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg, hal ini dikarenakan bahwa Amin Mustofa

(Terdakwa I/Pemohon Kasasi I) di dalam perkara Perdata No. 213/Pdt.G/2007/

PN.Bdg tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut.

Bahwa dalam perkara perdata No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg tersebut yang menjadi

pihak-pihak yaitu Ny. Hj. Oyoh (Terdakwa II/Pemohon Kasasi II), H. Engko

Komarudin, Ny. Ambet Komasih, H. Otong, Ny. Ule selaku Para Penggugat

melawan Itok Setiawan selaku Tergugat I dan Sucipto Lustojoputro selaku Tergugat

II. Dengan demikian telah keliru Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa I/

Pemohon Kasasi I telah ikut mengajukan bukti berupa Surat Segel No. 33 tanggal

10 Desember 1936 dalam perkara No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg dikarenakan bahwa

Terdakwa I/Pemohon Kasasi I bukanlah pihak yang berkepentingan di dalam

perkara a quo, berdasarkan hal tersebut, dapatkah seseorang yang bukan merupakan

pihak dalam suatu perkara perdata mengajukan suatu bukti di hadapan Persidangan

Yang Mulia? Terlebih lagi dikatakan seseorang tersebut dikatakan telah merugikan

pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo?

4. Kesalahan penerapan hukum dalam mencantumkan Pasal 263 KUHP Sebagai

dugaan pemalsuan segel a quo.

Bahwa Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, di dalam Hasil Laboratorium

Forensik POLRI tertanggal 12 Maret 2008 tersebut menyimpulkan bahwa :

"QS Non Identik dengan KS atau dengan kata lain 1 (satu) lembar surat di

atas kertas segel bermaterai ZEGEL VAN NED INDIE 1 G Tahun 1939,

tertanggal Soekadjadi 10 Desember 1936 bukti merupakan produk cetak

yang berbeda dengan dokumen pembanding"

Bahwa terdapat kesalahan dalam pencantuman tahun segel yang diperiksa karena

seharusnya yang diteliti oleh Puslabfor POLRI adalah kertas segel bermaterai

ZEGEL VAN NED INDIE 1 Tahun 1936 bukan kertas segel bermaterai ZEGEL

VAN NED INDIE 1 G Tahun 1939, selain itu yang diperiksa oleh Puslabfor

adalah keidentikan Logo/Materai yang terdapat dalam segel kertas segel bermaterai

ZEGEL VAN NED INDIE 1 G Tahun 1936 sehingga disimpulkan segel a quo

merupakan produk cetak berbeda dengan dokumen pembanding. Hasil dari

Puslabfor tersebut jelas tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk perkara a

quo, hal tersebut berkaitan dengan definisi dari surat palsu seperti yang tertuang

dalam Pasal 263 KUHP, pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat

yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


offset. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak

benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak semula penerbitannya sudah

palsu atau isinya tidak benar termasuk tandatangan yang dipalsukan.

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan

Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian

pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah mengubah surat asli sedemikian

rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tandatangannya bertentangan dengan

kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan

suatu perkara. Dan, dalam Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5

Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur

melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si-

penandatangan untuk apa kuitansi itu ditandatanganinya. Sementara dalam perkara

pidana a quo pada Buku Letter C Desa Sukajadi menerangkan bahwa Objek Tanah

sebagaimana yang tercantum dalam segel yang dimiliki oleh Para Terdakwa yaitu

surat segel tertanggal 10 Desember 1936 mengenai hibah tanah yang terletak di

Kampung Cibarengkok Blok Cipedes Desa Sukajadi dari Haji Yasin kepada Haji

Hanafiah adalah atas nama Djuarsih Hanafiah, dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa isi dari segel a quo tidak menyimpang dari fakta yang ada. Sementara Di

dalam hasil Puslabfor POLRI maupun di dalam Pertimbangan Judex Facti tidak ada

yang menyatakan bahwa isi ataupun tandatangan dalam segel a quo palsu karena

dalam hasil Puslabfor tersebut yang dinyatakan non identik adalah logo/materai

dalam segel a quo sehingga jelas bahwa penerapan Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah

sesuatu yang tidak sesuai dan atau tidak benar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, patut kiranya dikemukakan pendapat Clive

Walker yaitu : "kegagalan dalam menegakkan keadilan terjadi manakala Negara

melanggar hak-hak Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana, baik karena :

pertama, proses hukum tidak mencukupi; kedua, hukum yang diterapkan terhadap

mereka; ketiga, tidak adanya pembenaran atas hukuman yang diberikan; atau ke

empat, perlakuan terhadap Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana tidak seimbang

dengan hak-hak orang lain yang hendak dilindungi; atau kelima, ketika hak-hak

orang lain tidak dilindungi secara aktif oleh Negara dari para pelaku kejahatan; atau

ke enam, hukum Negara itu sendiri. (O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak

Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2006, halaman 13).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena

merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum

atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun

1981).

mengenai alasan-alasan Para Terdakwa :

- Terlepas dari alasan kasasi Para Terdakwa, Judex Facti telah salah menerapkan

hukum karena menyatakan surat segel No. 33, Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936

yang telah dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai bukti dalam perkara

No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg adalah palsu berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim

No.Lab.:361/DCF/2008 tanggal 12 Maret 2008.

- Hasil pemeriksaan Labkrim No.Lab.:361/DCF/2008 tanggal 12 Maret 2008 pada

angka III huruf A pemeriksaan pembanding QS dengan KS point 4 tidak membahas

angka (tahun) 1939 melainkan angka (tahun) 1936 (perbedaan bentuk angka 36

lihat foto No. 4 tanda pokok d).

- Pemeriksaan Labkrim tersebut di atas hanya membandingkan logo dalam segel No.

33 Soekadjadi dengan logo pada segel (pembanding) 1936 yang terdapat pada BPN

Kodya Bandung, tidak melakukan pemeriksaan terhadap kata-kata/ kalimat yang

ditulis dalam kertas segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936, apakah

kalimat kehendak Yasin yang ditulis dalam segel tersebut benar atau tidak.

- Dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan

bahwa isi surat segel No. 33 Soekadjadi tanggal 10 Desember 1936 tidak benar alias

palsu.

- Bisa saja kertas segel tahun 1936 yang digunakan oleh H. Yasin untuk menulis

keinginannya sebagaimana yang tertulis dalam segel No. 33 tersebut adalah palsu

tetapi sangat mustahil apabila H. Yasin yang membuat kertas atau logo segel tersebut

atau H. Yasin mengetahui bahwa kertas segel No. 33 tahun 1936 palsu.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka isi surat segel No. 33 Soekadjadi

tanggal 10 Desember 1936 yang isinya bahwa H. Yasin memberikan tanah persil

31.D III di Kampung Tjibarengkok Blok Tjipedes Desa Soekadjadi yang terletak di



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Jalan Dr. Djundjunan No. 86 dan No. 88 Bandung kepada H. Hanafiah (anak H.

Yasin) adalah benar dan bukan palsu.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tidak ternyata Para Terdakwa

mempergunakan surat palsu atau dipalsukan sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi dari Terdakwa

tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa

dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut

Umum dan dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I Amin

Mustofa Bin Idi Rasidi (alm) dan Terdakwa II Hj. Oyoh Binti Akub (alm) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 97/PID/2011/PT.BDG

tanggal 26 April 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 597/PID.B/2010/

PN.Bdg tanggal 22 Desember 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

-- Menyatakan Para Terdakwa I. AMIN MUSTOFA bin IDI RASIDI (alm) dan

Terdakwa II. Hj. OYOH binti AKUB (alm) tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang

menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja

memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dapat menimbulkan kerugian, sesuai dakwaan Pasal 263 (2) KUHP Jo. Pasal 55 (1)

ke-1 KUHP seperti dakwaan JPU ;

-- Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

-- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya ;

-- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Berita Acara Pencabutan Perkara No. 19/G/PTUN.BDG/1994 atas

nama Ny. Euis Rohanah, tahggal 23 Desember 1994.

2. Foto copy Penetapan PTUN Bandung No. 19/G/PTUN.BDG/1994 tanggal 6

Mei 1994.

3. Foto copy Surat Keterangan dari PTUN Bandung No.

W8.D8.PTUNB.PRK.02;02-603 tanggal 3 Juli 1996.

4. Foto copy surat pernyataan Sdri. Euis Rohanah dan Sdra. Fanda tanggal 23

Desember 1994.

5. Foto copy surat perjanjian antara Euis Rohanah dan Sdra. Itok Setiawan tanggal

23 Desember 1994.

6. Foto copy surat tanda bukti melapor No. Pol. LP/0863/OOXI/1995/PUS-M


7. Foto copy surat perjanjian tanggal 28 Juli 1997.

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 446 atas nama Sdr. Sucipto Lustoyoputro.

9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 175 atas nama Itok Setiawan.

10. Foto copy putusan PTUN Bandung No. 19/G/PTUN.BDG/1994 tanggal 28

Oktober 1994.

11. Foto copy surat perjanjian antara Ny. Euis Rohanah dengan Sdr. Itok Setiawan

tanggal 23 Desember 1994 (dilegalisir).

12. Foto copy surat perjanjian antara Ny. Euis Rohanah dengan Sdr. Itok Setiawah,

Tn. Doddy Sudrajat, Tn. Sabas Gunawan dan Ny. Rilawati Gunawan tanggal 28

Juli 1997 (dilegalisir).

13. Foto copy surat perjanjian antara H. Engko Komarudin, Ny. Ambet Komasih,

Tn. Otong dan Ny. Ule dengan Tn. Sabas Gunawan, Tn. Sunarto Gunawan dan

dengan Sdr. Itok Setiawan tanggal 28 Juli 1997 (dilegalisir).

14. Foto copy surat pernyataan atas nama H. Engko Komarudin, Ny. Ambet


15. Segel asli tahun 1936 mengenai hibah tanah yang terletak di Jl. Pasteur/ Jl. Dr.

Djundjunan dari H. Hanafiah kepada Sdri. Uen Juarsih.



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


16. Surat setoran (STTS) asli pembayaran unit I Sukajadi pembayaran PBB 93

nama wajib pajak Ny. Oyoh Kel/Desa Sekabungah sebesar Rp. 985.000,-.

17. Bukti Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg.

tanggal 19 Mei 2008;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk bukti perkara lain ;

-- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM. Ketua

Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI

MURWAHYUNI, SH. MH. dan DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH. Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM. Ttd. / DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Panitera Pengganti : Untuk SalinanTtd. / TUTY HARYATI, SH. MH. MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM. NIP : 19581005 198403 1 001


401_k_pid_2011

Documents