31 desember 2011 - nobubank.com · di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah...

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

PT. BANK NATIONALNOBU

Periode 1 Januari - 31 Desember 2011

1/16

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BANK NATIONALNOBU PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2011




2/16

I. ASPEK-ASPEK CAKUPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris & Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi

Dewan Komisaris

Sampai dengan akhir Desember 2011, Bank telah memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen. Dibandingkan dengan periode sebelumnya jumlah anggota Dewan Komisaris telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dewan Komisaris juga dipimpin oleh Komisaris Utama.

Pengangkatan Komisaris Utama telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, sesuai dengan Keputusan dari Bank Indonesia tanggal 6 Maret 2011. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Sodikin Arsjad juga telah memenuhi persyaratan karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai persetujuan Bank Indonesia tanggal 09 Oktober 1997. Adapun pengangkatan Komisaris Hadiah Herawatie telah disetujui Bank Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2011.

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Anggota Dewan Komisaris juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi maupun Komisaris lainnya. Selain itu, Anggota Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.

Anggota Dewan Komisaris seluruhnya berdomisili di Indonesia dan 100% berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Adapun rincian Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komisaris Utama : Adrianus Mooy (Independen) Komisaris : Sodikin Arsjad (Independen) Komisaris : Hadiah Herawatie (Independen)

Direksi

Sampai dengan akhir Desember 2011, Bank memiliki 3 (tiga) orang Direktur. Anggota Direksi orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Adapun rincian Anggota Direksi adalah sebagai berikut :




3/16

Direktur Utama : Telijani Tjandra Direktur : Efen Linggautama Direktur : Januar Angkawidjaja

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain.

Pengangkatan Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), sesuai Persetujuan Bank Indonesia tanggal. :

Telijani Tjandra : 04-10-2004

Efen Linggautama : 20-09-2002

Januar Angkawidjaja : 08- 04-2011

Seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (untuk selanjutnya disebut GCG) Dewan Komisaris :

• Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

• Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG pada sebagian kegiatan usaha atau tingkat organisasi sesuai dengan skala, volume serta kompleksitas usaha Bank.

• Telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk mengarahkan, memantau serta mengevaluasi kebijakan strategis Bank.

• Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

• Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal. Selama periode tahun 2011, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

• Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank,




4/16

kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

• Sampai dengan akhir Desember 2011, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

• Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Direksi Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, Direksi :

• Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

• Telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

• Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada sebagian tingkat organisasi, sesuai dengan volume, skala dan kompleksitas usaha Bank.

• Menyediakan data dan informasi secara cukup lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.

• Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.

• Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

• Telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.

• Telah membentuk SKAI, SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan (dibentuk pada Maret 2011).

• Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.

• Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.




5/16

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi dari Dewan Komisaris telah diimplementasikan dan dilaksanakan oleh Direksi semaksimal mungkin sesuai dengan materi rekomendasi.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

Sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan GCG, Bank telah membentuk 3 (tiga) Komite, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

• Komite Audit

Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Adapun anggotanya ada sebagai berikut: Ketua : Adrianus Mooy Anggota : Sukarwan Anggota : I Nyoman Tjager Anggota : Markus Parmadi

• Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Adapun anggotanya ada sebagai berikut: Ketua : Adrianus Mooy Anggota : E Y Ruru Anggota : I Nyoman Tjager Anggota : Markus Parmadi

• Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Adapun anggotanya ada sebagai berikut:




6/16

Ketua : Hadiah Herawatie Anggota : Adrianus Mooy Anggota : Markus Parmadi Anggota : Chandra Kusdianto

b. Tugas dan tanggung jawab Komite

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG, maka tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

• Komite Audit

� Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

� Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

� Pelaksanaan tugas SKAI � Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik

(KAP) dengan standar yang berlaku � Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang

berlaku � Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil pengawasan

Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

� Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik

dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

• Komite Pemantau Risiko � Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko

dengan pelaksanaan kebijakan tersebut � Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen

Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko � Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang

evaluasi dan pemantauan manajemen risiko.

• Komite Remunerasi dan Nominasi

� Terkait dengan kebijakan remunerasi




7/16

� Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi � Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi (disampaikan pada RUPS) serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai (disampaikan kepada Direksi).

� Terkait dengan kebijakan nominasi

� Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

� Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS

� Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite GCG

c. Frekuensi rapat Komite

Selama tahun 2011, Komite-Komite telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Fungsi Kepatuhan Direktur Kepatuhan telah melakukan hal-hal sbb. : a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui :

• menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;

• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;

• memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.

b) Mencegah Direksi agar tidak menempuh kebijakan atau menetapkan

keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Direktur kepatuhan telah secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas




8/16

dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

d) Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu aspek yang juga telah dipenuhi oleh Bank pada awal tahun 2011 ini adalah dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan yang independen atau terpisah dari unit kerja operasional lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang Head of Compliance.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah menjalankan aktivitas sebagai berikut :

a) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

b) Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.

c) Melaksanakan training Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada seluruh pegawai Bank

d) Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah. e) Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan

program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme f) Membuat kebijakan dan Pedoman Kepatuhan

Fungsi Audit Internal Direksi Bank telah mengupayakan hal-hal sbb. :

• Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.

• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.

• Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank.

Dalam kaitannya dengan fungsi Audit Internal, Bank telah melaksanakan hal-hal sbb. :

• Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), serta : - Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); - Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); - Menyusun panduan audit intern.

• Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.

• Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.

• Menyediakan sumber daya yang memadai.




9/16

Salah satu aspek yang juga telah dipenuhi oleh Bank pada awal tahun 2011 ini adalah dibentuknya Satuan Kerja Audit Intern yang independen atau terpisah dari unit kerja operasional lainnya. Satuan Kerja Audit Intern dipimpin oleh seorang Kepala SKAI

Fungsi Audit Eksternal Penerapan fungsi Audit Eksternal telah berjalan sebagaimana mestinya yang dapat dilihat dari hal-hal sbb. :

a. Bank selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.

b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selama lima tahun terakhir, KAP yang ditunjuk untuk mengaudit Bank adalah :

- Junarto, Tjahjadi BAP (periode tahun 2004, 2005 dan 2006)

- Kanto Tony Frans & Darmawan (periode tahun 2007)

- Tjahjadi, Pradhono & Teramiharja (periode tahun 2008 dan 2009)

- Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (AAJ Associates) (periode tahun 2009, 2010 dan 2011)

c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

d. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek :

• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk

• Legalitas perjanjian kerja

• Ruang lingkup audit

• Standar profesional akuntan publik, dan

• Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Akuntan Publik yang ditunjuk, telah :

• Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu.

• Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistim Pengendalian Intern

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sbb. :




10/16

• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko (Kebijakan Manajemen Risiko telah disampaikan kepada Bank Indonesia bulan Desember 2011).

• Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

• Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi melaksanakan penerapan manajemen risiko sbb. :

• Kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit telah dilakukan secara memadai sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Bank.

• Kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko belum dilaksanakan secara optimal, karena kompleksitas usaha Bank yang terbatas.

• Menyediakan sumber daya secara memadai untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang sesuai.

• Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko belum dilakukan secara optimal.

Sistim Pengendalian Intern Bank dilaksanakan sbb.:

• Telah diterapkan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

• Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilaksanakan metode sederhana yang disesuaikan dengan kompleksitas transaksi Bank termasuk sistem informasi manajemen risiko yang mencukupi.

• Menerapkan sistem pengendalian intern secara melekat pada setiap unit kerja serta tingkat organisasi.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait & Penyediaan Dana Besar

Untuk masalah penyediaan dana telah dilakukan hal-hal sbb. :

• Telah disusun kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya.

• Laporan berkala perihal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

• Per 31 Desember 2011, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar adalah sbb.:




11/16

Debitur Nominal

(Rp juta)

A. Kepada pihak terkait 0 0

B. Kepada debitur inti :

- Individu 10 82.508

- Group 0 0

Penyediaan Dana

6. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis tersebut telah disusun secara realistis, komprehensif serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana bisnis tersebut disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rencana Bisnis disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sbb. :

• Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank.

• Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank

• Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat

Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara periodik (semesteran)

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan rincian sbb. : a) Laporan Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi triwulanan telah dimuat melalui Harian Jakarta, yang berkedudukan sesuai dengan Kantor Pusat Bank di Jakarta.

b) Laporan Tahunan

1) Laporan Keuangan Laporan keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak yang berkepentingan lain.

2) Laporan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2011 disampaikan kepada




12/16

a. Bank Indonesia b. YLKI c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia (Perbanas) e. LPPI f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Bank telah memiliki homepage yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan serta non keuangan Bank melalui media internet.

II. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan lain adalah sbb. :

Dewan Komisaris : Semua Anggota Komisaris tidak memiliki saham baik pada Bank, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun di perusahaan lainnya

Dewan Direksi : Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham baik di Bank, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun perusahaan lainnya.

III. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

Seluruh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, baik antar anggota, antar anggota Dewan Komisaris dengan Direksi serta Pemegang Saham Pengendali Bank.

IV. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi : a) Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap

lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan

b) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.




13/16

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sbb. :

orang jutaan orang jutaan

rupiah rupiah

3 318,4 3 1.133,50

2

*

a. dapat dimiliki - - - -

b. tidak dapat dimiliki - - - -

Total 3 318,4 3 1.133,50

* Equivalen Rp

Remunerasi (gaji, bonus, tun-

jangan rutin, tantiem, termasuk

fasilitas lain dalam bentuk non-

natura).

Fasilitas lain dalam bentuk natura

(perumahan, transportasi, asuransi

kesehatan, dsb)

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris DireksiJenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sbb. :

Jumlah Jumlah

Direksi Komisaris

diatas Rp. 2 milyar

diatas Rp 1 milyar s/d Rp. 2 milyar

diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar

Rp. 500 juta ke bawah 3 3

*) yang diterima secara tunai

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1

tahun *)

V. SHARES OPTION

Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi serta Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki shares option atau opsi untuk membeli saham yang dilakukan melalui




14/16

penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Harga Opsi

(rupiah)

Jangka

waktu

Jumlah saham

yang dimiliki

(lembar saham)Keterangan/Nama

Jumlah Opsi

yang diberikan

(lembar saham)

yang telah

dieksekusi

(lembar saham)

VI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio disini adalah sbb. : 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

2) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas

pelaksana.

3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima

per bulan.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut : a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1.565% b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 137% c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 224% d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah




15/16

VII. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan GCG maka Dewan Komisaris telah menyelenggarakan pertemuan formal sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2011.

VIII. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (FRAUD)

Selama periode tahun 2011, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai tetap maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dg proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan (dampak penyimpangan serta kerugiannya lebih dari Rp 100.000.000,-).

NIHIL

Pegawai tdk tetap

Thn

sebelumnyaThn berjalanThn berjalan

Internal Fraud

dalam 1 tahun Thn

sebelumnyaThn berjalan

Thn

sebelumnya

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai Tetap

IX. PERMASALAHAN HUKUM

Selama periode tahun 2011, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum.

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai keuatan hukum yang tetap)

Dalam Proses penyelesaian

Total Nihil Nihil

Permasalahan HukumJumlah




16/16

X. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama periode tahun 2011, tidak terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Bank

Nihil

KeteranganNoNama dan Jabatan

yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan

Pengambil Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan Rp)

XI. BUY BACK SHARES DAN OBLIGASI BANK

Selama periode tahun 2011, tidak terdapat transaksi buy back shares atau buy back obligasi yaitu upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK DAN SOSIAL

Selama periode tahun 2011, Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik atau untuk kegiatan Sosial.

XIII. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Bank telah melaksanakan penilaian terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Aspek yang dinilai mencakup 11 faktor penilaian, yang terdiri dari: 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (peringkat 2) 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (peringkat 2) 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (peringkat 2) 4) Penanganan benturan kepentingan (peringkat 1) 5) Penerapan fungsi Kepatuhan (peringkat 2) 6) Penerapan fungsi Audit Intern (peringkat 2) 7) Penerapan fungsi Audit Ekstern (peringkat 1) 8) Penerapan Manajemen Risiko (peringkat 2) 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (peringkat

2) 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank (peringkat 2) 11) Rencana Strategis Bank (peringkat 2)

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan serta kriteria saat ini maka nilai komposit pelaksanaan GCG di Bank adalah 1,85 atau berkategori Baik.

31 desember 2011 - nobubank.com · di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah...

Documents