2439__k_pdt_2009

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

1/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2439 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara :

1. JONGGI DARMA PRASATYA SITUNGKIR, beralamat di Jalan

Cikoko Barat II No.17, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran,

Kotamadya Jakarta Selatan ;

2. KARMIN SUTAN, beralamat di Jalan Sutomo II No.24, Kelurahan

Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Martua Situngkir, Ak.,

beralamat di Jalan Cikoko Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan

Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 30 April 2009, Para Pemohon Kasasi dahulu Para

Pemohon ;

m e l a w a n :

1. Dr. PETRUS YUSUF, MHA., beralamat di Jalan Merdeka No.242

Pematang Siantar ;

. Ir. ALIMIN SIPAYUNG, beralamat di Jalan Ragi Idup No.03 Nagori

Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten

Simalungun ;

. Dr. PAULUS SURYANATA, beralamat di Jalan Sutomo IV No.11

Pematang Siantar ;

. IMAN IKA, beralamat di Jalan Sutomo No.177 Pematang Siantar ;

5. STEFANUS OSKAR, beralamat di Jalan Sutomo I No.17-A

Pematang Siantar ;

. Dra. MAPHILINDO SARAGIH, beralamat di Jalan

Simalungun Permai IV No.38 Nagori Dolok Marlawan, Kecamatan

Siantar, Kabupaten Simalungun ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan

Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkaranya melawan Para

Termohon Kasasi dahulu Para Termohon pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1dari 13 hal. Put. No. 2439 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

2/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Bahwa Pemohon mengajukan permohonan RUPSLB PT. Horas Insani Abadi

Pematang Siantar dengan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :

1 Dualisme kepemimpinan di Unit Usaha (Rumah Sakit Horas Insani)

yaitu : Dr. Polentyno Girsang sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani

dan Dr. Effendi Saragih juga sebagai Direktur Rumah Sakit Horas

Insani ;

2 Hasil RUPS bahwa jabatan Direktur tidak ada lagi yang ada hanya

Manajer Rumah Sakit, akan tetapi Dr. Petrus Yusuf sebagai Direksi

Perseroan mengangkat Dr.Effendi Saragih sebagai Direktur Rumah Sakit ;

3 RAPB untuk tahun 2008 tidak ada ;

4 Hasil RUPS 2008 harus diaudit mengenai LPJ Direktur Rumah Sakit Horas

Insani (Dr. Polentyno Girsang dan Direktur PT. Horas Insani Abadi) ;

Menyangkut :

Laporan Keuangan ;

Laporan Kegiatan ;

5 Audit Saldo Awal sampai sekarang sesuai keputusa RUPS belum dilaksanakan ;

6 Pengalihan Saham atas nama Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin

Sutan belum direalisir oleh Perseroan ;

7 Sudah menjabat kurang lebih 1 tahun Direktur dan Dewan Komisaris (27

Februari 2008 s/d 27 Februari 2009) tidak ada Laporan Keuangan dan Laporan

Kegiatan sesuai Anggaran Dasar kepada para Pemegang Saham ;

8 Terjadinya keributan/kekacauan :

a Perebutan ruangan ;

b Perebutan Manajemen ;

c Keresahan Karyawan mengenai status kepegawaian ;

d Gugat menggugat :

- Ke PTUN ;

- Ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

e. Laporan-Iaporan pidana ;

f. Terjadinya keributan sehingga pelayanan Rumah Sakit Haras Insani tidak

kondusif ;

g. Menurunnya pendapatan Rumah Sakit Horas Insani akibat keributan dalan rumah

sakit ;

h. Pemeliharaan Asset sudah terabaikan karena masalah-masalah internal

manajemen ;

9. Pemakaian uang oleh Pengurus tanpa dasar hukum yang merugikan para Pemegang

Saham ;

2

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

3/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


10.Sejak Perusahaan berdiri sampai dengan saat ini kurang lebih 10

tahun, para Pemegang Saham tidak pernah menerima deviden ;

11. Akhir-akhir ini masih ada keributan dengan adanya demo karyawan ;

. Tidak ada aturan penggunaan uang yang jelas dalam Perusahaan karena tidak ada SOP

yang jelas ;

. Adanya permasalahan dalam mengoperasikan :

a. Farmasi dan Apotik ;

b. Kasir ;

c. Bagian Administrasi dan Keuangan ;

14. Ketidakmampuan Direktur dan Dewan Komisaris PT. Horas Insani Abadi untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

a. Menindaklanjuti hasil RUPS tahun 2008 tentang kegiatan dan laporan keuangan ;

b. Penyelesaian saldo awal sampai saat ini belum dilaksanakan sesuai hasil RUPS. ;

c. Program kerja yang tidak jelas ;d. Audit keuangan yang kurang diperhatikan ;

e. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak ada ;

f. Perseroan tidak dapat menagih piutang atau keuangan dari :

1) Rekanan ;

) Bank Mandiri ;

) BTN

Jumlah dana sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

g Ada indikasi pengeluaran Direktur PT. Horas Insani Abadi

sekitar Rp.1.5 milyar sejak September 2008 Desember 2008tidak jelas pengunaannya ;

Bahwa sebelum permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, Pemohon

berdasarkan UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 telah melakukan permintaan RUPS

LB kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. HORAS INSANI ABADI sebagai

berikut :

1 Surat ke Direktur PT.Horas Insani Abadi pada tanggal 25

Februari 2009 isinya sebagai berikut :

Hal : Permohonan RUPS PT. Horas Insani Abadi ;

Saya yang betanda tangan dibawah ini :Nama : Drs. M. Situngkir, Ak. ;

Alamat : Jalan Cikoko Barat II/17 Jakarta Selatan ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Selaku kuasa dari Pemegang Saham PT. Horas Insani Abadi, yaitu Sdr. Jonggi

Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan (terlampir), mengajukan agar segera

Direksi PT. Horas Insani Abadi dengan agenda rapat sebagai berikut :

3

Hal. 3dari 13 hal. Put. No.2439 K/PDT/2009

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

4/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


a Landasan yuridis UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, satu orang atau lebih

Pemegang Saham atau 1/10 dari hak suara meminta kepada Direksi PT. Horas

Insani Abadi untuk diadakan RUPS untuk memberikan data atau kelanjutan PT.

Horas Insani Abadi dengan agenda rapat sebagai berikut :

b Masalah penyerahan Saham PT. Horas Insani Abadi sebanyak 75 lembar ;

c Meminta pertanggungjawaban laporan keuangan tahunan neraca, laporan rugi

laba, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana, dan

laporan arus kas ;

d Rencana kerja tahunan ;

e Laporan Tahunan Direksi ;

f Rencana pembagian deviden/deviden intern ;

g Pertanggungjawaban Direksi atas terjadinya dualisme kepemimpinan Rumah

Sakit ;

1 Surat ke Dewan Komisaris PT. Horas Insani Abadi padatanggal

Maret 2009 isinya sebagai berikut :

Hal : Permohonan RUPS PT.Horas Insani Abadi Pematang Siantar ;

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. Situngkir, Ak ;

Alamat : Jalan Cikoko Barat II/17 Jakarta Selatan ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Selaku kuasa dari Pemegang Saham PT. Horas Insani Abadi, yaitu Sdr. Jonggi

Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan (terlampir), mengajukan agar segeraDewan Komisaris PT. Horas Insani Abadi melaksanakan RUPS, berhubung

permohonan RUPS yang kami ajukan kepada Direktur PT. Horas Insani Abadi tidak

dilaksanakan sampai sekarang, adapun agenda RUPS sebagai berikut :

a. Landasan yuridis UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, Pasal 79 ayat (2) :

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan satu orang atau lebih Pemegang

Saham atau 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan

hak suara ;

b. Realisasi penyerahan Saham kami oleh PT. Horas Insani Abadi kepada Sdr. Dr.

Polentyno Girsang sebanyak 75 lembar saham ;c. Pertanggungjawaban keputusan RUPS PT.Horas Insani Abadi pada hari Selasa, 27

Februari 2007 di aula PT. Horas Insani Abadi butir 3, 5, dan 6 ;

d. Meminta pertanggungjawaban laporan keuangan tahunan neraca, laporan rugi

laba, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana, dan

laporan arus kas ;

e. Rencana kerja tahunan ;

4

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

5/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


f. Laporan tahunan Direksi ;

g. Rencana pembagian deviden atau deviden intern ;

h. Pertanggungjawaban Direksi atas terjadinya dualisme kepemimpinan rumah

sakit ;

i. Aturan untuk penunjukan Penasehat Hukum atau Kuasa Hukum PT. Horas

Insani Abadi ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami mohon penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Pematang Siantar untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Menetapkan Pemohon sebagai pelaksana RUPS LB. PT. Horas Insani Abadi ;

. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang timbul dalam PT. Horas Insani Abadi ;

. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan dualisme

pemimpin kepengurusan ;

. Menyelesaikan masalah pengalihan Saham ;

. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan laporan keuangan

dan laporan kegiatan ;

6. Menyelesaikan masalah-masalah lain yang timbul dalam PT. Horas Insani Abadi ;

. Menetapkan pemanggilan kepada Pemegang Saham PT. Horas Insani Abadi dan

ketentuan korum sesuai dengan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ;

8. Apabila Bapak berpendapat lain mohon melakukan penetapan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kewenangan hukum (onbevoegd) untukmengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk pengadaan

RUPS Luar Biasa PT. Horas Insani Abadi karena Pemohon tidak menyebutkan secara

jelas adanya Surt Kuasa dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan selaku

Pemegang Saham pada PT. Horas Insani Abadi padahal Drs. M. Situngkir (Pemohon)

hanya diberi kuasa untuk mewakili Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan

dalam urusan-urusan internal perseroan seperti menghadiri Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) dan kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai kuasa untuk bertindak

didalam Pengadilan untuk mengajukan gugatan atau permohonan ;

Bahwa subjek Termohon tidak jelas (obscuur libel) karena Pemohon membuatsebagai Termohon Direksi dan para Komisaris PT. Horas Insani Abadi padahal direksi

dan Komisaris PT. Horas Insani Abadi bukan subjek hukum dalam Pengadilan (non

persona standi in judicio), sehingga Direksi dan para Komisaris tidak tepat dijadikan

sebagai pihak Termohon ;

Bahwa alasan-alasan permohonan tidak jelas dan dasar hukumnya juga tidak

jelas karena dalam permohonan tidak tercantum alasan untuk mengadakan Rapat Umum

5


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

6/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Pemegang Saham Luar Biasa PT. Horas Insani Abadi sebab alasan Pemohon dalam

permohonannya tidak merupakan suatu alasan yang tepat untuk mengadakan RUPS Luar

Biasa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan Pemohon patut

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah

menjatuhkan putusan, yaitu putusannya No.05/Pdt.P/2009/PN.PMS. tanggal 13 Mei

2009 yang amarnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Pemohon Drs. M. Situngkir, Ak. Selaku kuasa dari

Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan untuk

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

PT. Horas Insani Abadi ;

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon yang hingga hari ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima

puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon

pada tanggal 29 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2009 diajukan permohonan

kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi No.04/PDT.P/KS/2009/PN-PMS. yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

pada tanggal 09 Juni 2009 (hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon yang pada tanggal 16 Juni 2009 telah

diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juni

2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Bahwa ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.05/

Pdt.P/2009/PN.PMS. tanggal 13 Mei 2009 tersebut tidak berdasar hukum atau salah

melaksanakannya, atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan

yang harus dituruti menurut Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku ;

6

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

7/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


2 Bahwa adapun awalnya permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri

Pematang Siantar adalah berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Direktur

PT.Horas Insani Abadi, tanggal 25 Februari 2009 dan Dewan Komisaris tanggal 16

Maret 2009, perihal Permohonan RUPS. LB. PT.Horas Insani Abadi Pematang

Siantar akan tetapi tidak ada tanggapan atau tidak bersedia melaksanakan pada saat

itu ;

3 Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atau tidak dilaksanakan RUPS. oleh Direksi

PT.Horas Insani Abadi sebagaimana permohonan Pemohon tersebut sehingga

Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk

mengeluarkan suatu Penetapan memberi ijin kepada Pemohon untuk

menyelenggarakan RUPS. LB. PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar,

berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor :40/2007 Pasal 79 ayat (2),

yang isinya RUPS. LB. dapat dilaksana-kan atas permintaan 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham atau 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara ;

4 Bahwa alasan permohonan Pemohon sudah jelas dikemukakan dalam Surat

Permohonan Pemohon, tanggal 15 April 2009 dan tidak perlu lagi diuraikan dalam

Memori Kasasi ini ;

5 Bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah

mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d. P-51 dan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi

Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya sama sekali ;

6 Bahwa dengan tidak ada pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti surat

dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon ditolakdengan hanya mempertimbangkan bukti surat dari para Termohon ;

7 Bahwa benar pada saat mendaftarkan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 April 2009, Pemohon melampirkan surat

kuasa dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan, masing-masing

tanggal 13 Agustus 2007 dan tanggal 26 Februari 2009, dan diterima Pengadilan

Negeri Pematang Siantar, akan tetapi karena Pemohon khawatir surat kuasa tersebut

ditolak dipersidangan, maka Pemohon membuat surat kuasa yang baru pada tanggal

30 April 2009 dan diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 8 Mei 2009 ;

8 Bahwa Surat Kuasa tertanggal 30 April 2009 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 84/L/SK/2009/PN-PMS. dan diajukan

dimuka persidangan pada sidang pertama tanggal 8 Mei 2009 serta diterima oleh

Hakim Tingkat Pertama setelah terlebih dahulu diperiksa keberadaan surat kuasa

tersebut serta diperlihatkan kepada kuasa para Termohon lalu dilampirkan dalam

berkas, yang berarti surat kuasa tersebut dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya ;

7


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

8/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


9 Bahwa apa yang dikatakan oleh kuasa Para Termohon bahwa surat kuasa tersebut

tidak jelas adalah tidak benar, karena isi surat kuasa tertanggal 30 April 2009 sudah

jelas diterangkan bahwa penerima kuasa adalah mewakili dan bertindak untuk dan

atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

Negeri Pematang Siantar untuk memberi izin kepada Pemohon menyelenggarakan

RUPS LB PT HORAS INSANI ABADI Pematang Siantar ;

10 Bahwa walaupun surat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar, tanggal 15 April 2009, dan surat kuasa dibuat tanggal 30 April

2009, adalah tidak menjadi salah satu alasan Hakim Tingkat Pertama menolak

permohonan Pemohon tersebut, seharusnya surat kuasa tersebut ditolak atau tidak

dapat diterima pada saat penyerahan dipersidangan, dan surat kuasa dapat

dilampirkan pada saat mendaftar berkas perkara dan juga dapat diserahkan diruang

sidang pada sidang pertama ;

11 Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang kedua dan sangat fatal sehinggapermohonan Pemohon ditolak adalah pada halaman 24 baris ke 21 pada penetapan

tersebut adalah sebagai berikut : "dan juga telah ternyata bahwa Direksi PT. Horas

Insani Abadi dan Dewan Komisaris PT. Horas Insani Abadi dalam hal ini Direktur

dan Komisaris Utama telah mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 20 April 2009

Nomor : 090/D.PT-HIA/SK-RUPS/IV/2009 tentang penetapan waktu dan agenda

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi

Pematang Siantar Tahun 2008 yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal

15 Mei 2009 ;

12 Bahwa Para Termohon tidak beritikad baik dengan mengeluarkan surat keputusantersebut karena permohonan Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 April 2009, dan undangan untuk RUPS

tersebut diterima Pemohon tanggal 2 Mei 2009, bukan tanggal 27 April 2009

sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ;

13 Bahwa para Termohon sengaja membuat RUPS pada tanggal 15 Mei 2009 untuk

mementahkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon sangat

keberatan karena RUPS dibuat tanggal 20 April 2009 sedang permohonan

didaftarkan oleh Pemohon pada tanggal 15 April 2009 ;

14 Bahwa setelah memperhatikan Risalah Panggilan Sidang untuk tanggal 08 Mei2009, panggilan tersebut diterima Termohon I, III, IV dan V pada tanggal 23 April

2009, sehingga para Termohon berencana menyelenggarakan RUPS. yang akhirnya

para Termohon membuat Surat Undangan pada tanggal 27 April 2009 kepada para

pemegang saham termasuk kepada Pemohon untuk menghadiri RUPS pada taggal

15 Mei 2009 ;

8

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

9/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


15 Bahwa Pemohon telah mengajukan surat kepada Hakim Tingkat Pertama pada

tanggal 8 Mei 2009, perihal Penundaan RUPS PT HIA tanggal 15 Mei 2009,

dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat tersebut namun tidak ada tanggapan

malah mendukung RUPS tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Tingkat

Pertama ;

16 Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, ternyata hanya

mempertimbangkan bukti surat bertanda T-1 (Surat Keputusan Direksi dan

Komisaris PT. Horas Insani Abadi (PT.HIA) tentang pelaksanaan RUPS untuk tahun

2008), dan bukti surat bertanda T-2 (Surat Undangan untuk menghadiri RUPS PT

HIA kepada para pemegang saham PT HIA), yang mana kedua bukti surat tersebut

dibuat setelah terlebih dahulu permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 April 2009, yang seharusnya

kedua bukti surat tersebut dikesampingkan ;

17 Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah kenapa Permohonan RUPS yangdiajukan Pemohon kepada Direktur dan Komisaris PT Horas Insani Abadi Pematang

Siantar pada tanggal 25 Peruari 2009 dan tanggal 16 Maret 2009 tidak ada

tanggapan atau tidak dilaksanakan, akan tetapi setelah Pemohon mengajukan

permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar lalu menyelenggarakan RUPS

pada tanggal15 Mei 2009 ;

18 Bahwa RUPS dilaksanakan adalah RUPS tanggal15 Mei 2009 merupakan akal-

akalan atau tipu muslihat dari pengurus PT RIA sebagai dasar untuk membatalkan

permohonan RUPS LB. yang diminta dari pemohon ;

19 Bahwa hal tersebut diatas terbukti tidak adanya persiapan untuk RUPS tahunandimaksud , sehingga dalam RUPS tanggal 15 Mei 2009 pengurus PT HIA tidak

sanggup melaporkan dan mempertanggung jawabkan hal-hal yang seharusnya

dilaporkan dalam RUPS tersebut sebagairnana diterangkan dalam Keputusan Rapat

Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT HIA (butir 4) yang ditanda tangani pada

tanggal15 Mei 2009 (terlampir BP-1);

20 Bahwa Pemohon semakin curiga akan kinerja pengurus PT HIA dimana untuk

RUPS tanggal 15 Mei 2009 adalah untuk RUPS Tahunan namun dalam akta Notaris

No.5 tanggal 15 Mei 2009 diterangkan bahwa RUPS tanggal 15 Mei 2009 tersebut

adalah RUPS LB sehingga menurut pemohon hal tersebut adalah perbuatanmelanggar hukum (terlampir BP-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Pematang

Siantar tidak salah menerapkan hukum, karena Perseroan telah menentukan RUPS

9


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

10/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Tahunan yang tinggal beberapa hari lagi dan materi yang di ajukan oleh Pemohon

adalah terlalui dalam rencana pembahasan RUPS Tahunan ;

mengenai alasan ke 2, 3, 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan

dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar

secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan

tingkat kasasi ;

mengenai alasan ke 5, 6, 16, 18 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan

dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

mengenai alasan ke 7 sampai dengan 13 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak menyangkut pokok

permasalahan dalam perkara ini (Irrelevant), lagi pula mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang

No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

mengenai alasan ke 14, 15, 17, 19, 20 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri

Pematang Siantar dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah

menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JONGGI DARMA PRASATYA

SITUNGKIR dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

10

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

11/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. JONGGI DARMA

PRASATYA SITUNGKIR, 2. KARMIN SUTAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua

Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina

Sidabutar, SH. MH. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan

Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

ttd. ttd. Marina Sidabutar, SH. MH. Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. ttd.Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Panitera-Pengganti : ttd. Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :1 M e t e r a i . Rp. 6.000,-

2 R e d a k s i . Rp. 5.000,-

3 Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

11


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

7/24/2019 2439__K_PDT_2009

12/12

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


NIP. 19610313 198803 1 003

12

Disclaimer


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

2439__k_pdt_2009

Documents