19_pdt_g_2012_pnbt_no_18092014_tanah.pdf

Upload: intan-sari-widya-ningrum

Post on 02-Mar-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    1/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N

    Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.BT

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata, telah

    menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

    1. Hj. ANGGIA MURNI ; Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

    Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat Tingal

    Jl. Raya Padang Luar No. 96 Banda Gadang, jorong Padang Luar I,

    Nagari Padang Luar Kec. Banuhampu Kabupaten Agam, Selanjutnya

    disebut PENGGUGAT I;

    2. H. SUHERMAN, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan

    Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat Tingal Jl. Raya

    Padang Luar No. 96 Banda Gadang, jorong Padang Luar I, Nagari

    Padang Luar Kec. Banuhampu Kabupaten Agam,selanjutnya disebut

    PENGGUGAT II;

    yang dalam hal ini PENGGUGAT-PENGGUGAT diwakili oleh kuasanya

    BONAR SIANTURI, SH dan FAN HAMEL SIANTURI, SH, Advokat dan

    Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Kusuma Bakti No. 24 B RT.02/

    RW.III, Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota

    Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2012

    yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi

    dibawah register nomor: 58/Pdt.SK/2012/PN BT ;

    M e l a w a n :

    1. HELMI ; Umur 55 Tahun,

    Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan

    PNS Kesehatan Kota Bukittinggi,

    Tempat Tinggal Jl. Soekarno Hatta No. 83,

    Gang Swadaya, Kelurahan CampagoIpuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota

    Bukittinggi, Selanjutnya disebut

    TERGUGAT I;

    2. HENNY SYAM, Umur 48 tahun, Jenis

    Kelamin Perempuan, Agama Islam,

    ,EPEQER 1 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    2/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat

    Tinggal Jl. Soekarno Hatta No. 83, Gang

    Swadaya, Kelurahan Campago Ipuh, Kec.

    Mandiangin Koto Selayan Kota

    Bukittinggi,selanjutnya disebut

    TERGUGAT II;

    yang dalam hal ini TERGUGAT-TERGUGAT diwakili oleh kuasanya

    JASMAN, SH. dan NAZWAR Dt. PALIMO, SH, Advokat dan Penasehat

    Hukum yang beralamat di Jl. Mandiangin Gg Mawar No. 42 C Rt. 04/Rw.01

    Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2013 yang telah

    didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register

    nomor: 06/Pdt.SK/2013/PN BT ;

    Pengadilan Negeri tersebut;

    Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

    bersangkutan;

    Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

    TENTANG DUDUK PERKARA

    Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26

    Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

    Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 Desember 2012 dalam Register Nomor 19/

    Pdt.G/2012/PN.BT , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

    1. Bahwa Penggugat I dan II mempunyai sebidang tanah dan diatas tanah

    tersebut berdiri sebuah bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

    : 1310, luas 339 M 2 , gambar situas No : 13 / CI / 2010, tanggal 03 Maret

    2010, an. Pemegang Hak ANGGIA MURNI dan SUHERMAN ( PARA

    PENGGUGAT ), yang terletak di RT. 006 / RW. 001 Kelurahan Campago

    Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera

    Barat, dengan batas batas, sebagai berikut :

    Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik NAIM ST.

    PALIMO ;

    Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    3/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Milik Upik / Bisu ;

    Sebelah Barat : berbatas dengan tanah HERRY SYAM ;

    2. Bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak

    Milik Nomor : 1310, luas 339 M 2 , gambar situas No : 13 / CI / 2010, tanggal

    03 Maret 2010 yang terletak di RT. 006 / RW. 01, Kelurahan Campago Ipuh,

    Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tersebut, adalah dibeli oleh

    Penggugat I dan II dari Ibu Kandung Penggugat II ( H. SUHERMAN )

    bernama Hj. HELMA UMAR, umur 70 Tahun, beralamat di Jln. Raya

    Padang Luar No. 96 Kec. Banuhampu Kab. Agam, berdasarkan Akta Jual

    Beli Bulan April 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I

    dan II selaku si Pembeli dan Ibu Kandung Penggugat II ( Hj. HELMA

    UMAR ) selaku si Penjual, dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah

    ( PPAT ) Kota Bukittinggi, sedangkan balik nama / peralihan hak an.

    Pemegang Hak atas Tanah dan Bangunan rumah dari atas nama

    Pemegang Hak Hj. Helma Umar kepada Penggugat I dan II adalah

    berdasarkan Akta Jual dari PPAT Kota Bukittinggi di Kantor Badan

    Pertanahan Kota Bukittinggi, sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik

    Nomor : 1310, Gambar Situasi Nomor : 13 / 01 / 2010, tanggal 03 Maret

    2010, seluas 339 M 2 , an Pemegang Hak Hj. Anggia Murni dan H.

    Suherman ( Penggugat I dan II ) ;

    3. Bahwa setelah tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Tanah Hak

    Milik Nomor : 1310, Gambar Situasi Nomor : 13 / C.I / 2010, tanggal 03

    Maret 2010, seluas 339 M 2 ( tiga ratus tiga puluh sembilan

    meter bujur sangkar ) menjadi Hak Milik Penggugat I dan II, maka Ibu

    Kandung Penggugat II ( Hj. HELMA UMAR ) menyerahkan tanah dan

    bangunan rumah tersebut beserta kuncinya kepada Penggugat I dan

    Penggugat II, selanjutnya Penggugat I dan II menutup dan mengunci

    rumah milik Penggugat I dan II tersebut ;

    4. Bahwa seminggu kemudian setelah tanah dan bangunan rumah tersebut

    menjadi Hak Milik Penggugat I dan II, tiba tiba Tergugat I dan Istrinya

    yaitu Tergugat II dengan membawa anak anaknya menempati rumah

    Penggugat I dan II dengan cara membuka pintu rumah Penggugat I dan

    ,EPEQER 3 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    4/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    II tanpa sepengetahuan / seizin Penggugat I dan II, yang menurut

    Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut

    adalah Pemberian dari Orang Tua Kandung Penggugat II kepada Istri

    Tergugat I , yaitu Tergugat II ( HENNY SYAM ) ;

    5. Bahwa tanah dan rumah tersebut, sekarang ditempati oleh Tergugat I dan

    Istrinya yaitu Tergugat II bersama anak anaknya sejak Bulan April

    Tahun 2008 sampai sekarang / perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri

    Bukittinggi, adapun Tergugat I dan Istrinya ( Tergugat II ) menempati

    rumah tersebut tanpa persetujuan / izin maupun pembicaraan terlebih

    dahulu dari Penggugat I dan II ;

    6. Bahwa perlu ditegaskan, dimana Penggugat I dan II, sebelumnya telah

    berulang kali meminta serta menghimbau kepada Tergugat I dan Istrinya

    ( Tergugat II ) beserta kepada anak anaknya, agar rumah yang terletak

    di Jl. Sukarno Hatta Gang Swadaya No. 83, RT. 06 / RW. I, Kelurahan

    Campago Ipuh Kec. Mandiangin Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

    diatas tersebut, dikembalikan kepada Penggugat I dan II sebagai Pemilik

    Tanah dan bangunan rumah, hal mana kehendak Penggugat I dan II ini

    telah dilakukan dan disampaikan baik secara musyawarah Keluarga,

    maupun telah melaporkan kepada Polsek Bukittinggi, namun Tergugat I

    dan istrinya yaitu Tergugat II beserta anak anaknya tidak bersedia

    menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat I

    dan II ;

    7. Bahwa ternyata sampai saat sekarang tanah dan bangunan rumah sengketa

    aqu tersebut, tetap dikuasai oleh Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat

    II beserta anak anaknya, yang merupakan suatu Perbuatan Melawan

    Hukum ( Onrecht matigedaad ), karena Tergugat I dan Tergugat II

    beserta anak anaknya tanpa alasan yang sah telah menguasai danmenempati Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa milik Penggugat I dan

    II ;

    8. Bahwa dengan dikuasainya Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa

    tersebut oleh Tergugat I dengan Istrinya yaitu Tergugat II beserta anak

    anaknya, maka hak hak Penggugat I dan II sebagai Pemilik atas Tanah

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    5/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    dan Rumah Sengketa tersebut telah dirugikan, karena Penggugat I dan II

    tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya atau dengan perkataan lain

    hak hak Penggugat I dan II sebagai Pemilik atas Tanah dan Bangunan

    Rumah Sengketa aquo, telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum

    yang dilakukan oleh Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II beserta

    anak anaknya ;

    9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dengan Istrinya, yaitu Tergugat II

    bersama anak - anaknya tersebut diatas, yang mengakibatkan Penggugat

    I dan II menderita kerugian, karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi

    haknya, maka Tergugat I dengan istrinya yaitu Tergugat II wajib

    membayar Sewa rumah / tanah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )

    setiap bulannya sejak Tanah dan rumah Milik Penggugat I dan II ditempati

    oleh Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II beserta anak anaknya

    sejak Bulan April 2008 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri

    Bukittinggi ;

    10.Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II jelas

    jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu

    Penggugat I dan II MOHON kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk:

    Memerintahkan kepada Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II beserta

    anak anaknya atau siapapun saja yang mendapat hak dari padanya untuk

    mengosongkan rumah dan tanah sengketa aquo tersebut:

    Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II

    beserta anak anaknya tidak melaksanakan perintah tersebut diatas,

    sebagaimana mestinya agar dikenakan Uang Paksa ( Dwangsom ) sebesar

    Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) perhari sejak putusan ini diucapkan ;

    11.Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat I dan Istrinya yaituTergugat II beserta anak anaknya akan mengalihkan atas tanah dan

    rumah sengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Bukittinggi,

    untuk meletakkan Revindicatoir Beslag atas Tanah dan Rumah Sengketa,

    yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya, RT. 06 / RW. 01

    Kelurahan Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,

    ,EPEQER 5 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    6/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 1310, Gs. No. 13 / C. 1 / 2010,

    tanggal 03 Maret 2010, seluas 339 M 2 ( tiga ratus tiga puluh sembilan meter

    bujur sangkar ) tersebut ;

    12.Bahwa karena Gugatan Penggugat I dan II ini didasarkan pada bukti yangautentik, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang Undang, maka

    dapat kiranya di jatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu,

    walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

    Maka berdasarkan hal hal yang terurai pada posita, dapat kiranya

    Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan putusan, sebagai berikut ;

    DALAM PROVISI

    Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang

    mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah dan

    Rumah Sengketa, yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya

    Kelurahan Campogo Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,

    Sertifikat Hak Milik No. 1310, Gambar Situasi No. 13 / C. 1 / 2010, tanggal 3

    Maret 2010, seluas 339 M 2 dan mengembalikan kepada Penggugat I san

    II sebagai Pemilik Sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan ;

    Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa, sebesarRp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) setiap harinya yang dapat ditagih

    segera dan sekaligus oleh Penggugat I dan II, karena lalai melaksanakan

    putusan perkara ini ;

    Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih

    dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun Kasasi sampai

    diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara:

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya ;

    2. Menyatakan sah tanah dan bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik

    No. 1310, Gambar Situasi No. 13 / C. 1 / 2010, tanggal 03 Maret 2010,

    seluas 339 M 2, yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    7/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Kelurahan Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

    adalah Hak Milik Penggugat I dan II ( Hj. Anggia Murni dan H. Suherman )

    tersebut ;

    3. Menyatakan Sah Jual Beli tanah dan bangunan rumah, dengan Sertifikat

    Hak Milik No. 1310, Gambar Situasi No. 13 / C. I / 2010, tanggal 03 Maret

    2010, seluas 339 M 2 antara Ibu Kandung Penggugat II bernama Hj.

    HELMA UMAR dengan Penggugat I dan II tersebut ;

    4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan

    hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II ;

    5. Menyatakan peletakan Conservatoir Beslag atas tanah dan rumah sengketa,

    yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya Kelurahan

    Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dengan

    Sertifikat Hak Milik No. 1310, Gs. 13 / C. I / 2010, tanggal 03 Maret 2010,

    seluas 339 M 2 an. Pemegang Hak Hj. Anggia Murni dan H. Suherman

    ( Penggugat I dan II ) adalah sah dan berharga. ;

    6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar

    Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) setiap harinya, yang dapat ditagih

    segera dan sekaligus oleh Penggugat I dan II, karena lalai melaksanakan

    putusan dalam perkara ini ;

    7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sewa tanah dan

    bangunan rumah sengketa sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap

    bulannya sejak Tergugat I dan II menempati tanah dan bangunan rumah

    milik Penggugat I dan II , dengan Sertifikat Hak Milik No. 1310, Gs. No.

    13 / CI / 2010 , tanggal 03 Maret 2010, an. Pemegang Hak Penggugat I

    dan II ( Hj. Anggia Murni dan H. Suherman ) tersebut dari Bulan April Tahun

    2008 sampai putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap ;

    8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

    seluruhnya ;

    9. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu,

    walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ;

    ,EPEQER 7 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    8/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    SUBSIDER

    Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

    adilnya ;

    Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

    Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya ;

    Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

    diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

    Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

    Supardi, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai

    Mediator;

    Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari

    2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

    Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan

    dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan yaitu pada

    halaman 1 dan halaman 6 poin 5 tertulis gugatan dan revindicatoir beslag yang

    seharusnya concervatoir beslag ;

    Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

    melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

    berikut:

    DALAM EKSEPSI :

    KOMPENTENSI ABSOLUT :

    Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili dan

    memutus perkara ini dimana yang menjadi objek perkara adalah harta

    pembelian /Warisan Syamsuar Dt. Tunaro dengan Hj. Helma Umar, yang

    mempunyai anak 7 (tujuh) orang bersaudara termasuk Penggugat II

    (Suherman) dan tergugat II (Henny Syam) ;

    Sebelum Sertipikat Hak Milik No.1310,luas 339M2, Gambar Situasi No.13/

    CI/2010,tanggal 03 Maret 2010 yang sekarang berubah Pemegang Hak Milik

    a.n Anggia Murni dan Suherman dahulunya adalah sertipikat hak milik atas

    nama alm Syamsuar Dt.Tunaro yang merupakan pembelian / Warisan orang

    tua penggugat II dan tergugat II yang belum dibagi dari masing masing

    anakanaknya yang terdiridari 7 (tujuh) bersaudaratersebut, maka gugatan ini

    haruslah diajukan melelui Pengadilan Agama Bukittinggi tentang Pembagian

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    9/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Warisan antara Penggugat II dengan tergugat II dan termasuk saudara yang

    lainnya. Dimana objekperkara dulunya tempat tinggal orang tua Penggugat II

    dengan tergugat II dan juga merupakan pembelian alm.Syamsuar Dt. Tunaro

    bersama Hj. Helma Umar (Ibu kandung dari penggugat II dan Tergugat II) dan

    dimana sertipikatnya tertulis atas nama alm. Syamsuar Dt. Tunaro, dan setelah

    Syamsuar Dt. Tunaro meninggal, sertipikat tersebut berubah menjadi atas

    nama Hj. Helma Umar dengansertipikat Hak Milik No.1310.luas 339

    M2.Gambar Situasi No.13/CI/2010, tanggal 03 Maret 2010 yang terletak di

    Kel.Campago Ipuh .Kec. Mandiangin Koto Selayan. Bukittinggi ;

    GUGATAN PENGGUGAT KURANG LENGKAP / KURANG PIHAK.

    a. Bahwa objek perkara merupakan sebuah bangunan rumah yang ditempati

    oleh para tergugat disamping tergugat I ada lagi yang menempatinya yaitu

    (1). Mhd. Ichlas Taufit. 25 tahun, (2) M. Hanif Taufik.22 tahun dan (3)

    Mutiara Ramadahani. 16 tahun,oleh karena itu ketiga orang yang tersebut

    juga harus ikut di GUGAT sebagai tergugat dalam perkara ini ;

    b. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya ketiga orang tersebut yang telah

    menempati bangunan dan rumah sejak tahun 1972 atas tanah objek

    perkara,maka gugatan penggugat tidak lengkap / kurang pihak,tidak

    memenuhi syarat formil.maka gugatan Para penggugat haruslah dinyatakan

    tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard) ;

    GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel) :

    a. Bahwa batas batas tanah sengketa /objek perkara yang didalilkan

    oleh para penggugat tidaklah sama dengan batas tanah yang

    sebenarnya dan batas tanah yang sebenarnya adalah sbb :

    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik N.Dt. Majolelo ;

    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapaya,Armison dan Herry

    Syam

    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah dengan jalan ;

    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Herry Syam ;

    Dimana pedoman untuk sekasus ini adalah Yurisprudensi MARI. No.81 K /

    SIP/1971 tgl9 JULI 1973 yang berbunyi sbb : Karena setelah diadakan

    pemeriksaan ditempat oleh PN atas permintaan Mahkamah Agung,tanah

    yang dikuasai oleh Para tergugat ternyata tidak sama batas batasnya

    ,EPEQER 9 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    10/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    dengan tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan tidak dapat

    diterima;

    b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 surat gugatannya

    dilandaskan kepada perbuatan melawan hukum dan (petitum poin 4),

    dimana perbuatan melawan hokum ini menurut pasal 1365KUHPerdata

    haruslah memenuhi unsur unsur sbb :

    - Adanya perbuatan yang bersipat melawan hukum;

    - Adanya kerugian yang timbul ;

    - Adanya kesalahan ;

    - Adanya hubungan Causal antara perbuatan dan kerugian ;

    POKOK PERKARA :

    Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak seluruh dalil gugatan

    penggugat kecuali yang diakui secara tegas, dan selanjutnya jawaban

    Para Tergugat adalah sbb :

    1. Bahwa tidaklah benar para penggugat mempunyai sebidang tanah

    dan diatasnya tanah tersebut berdiri bangunan rumah dengan

    sertipikat Hak Milik No.,1310 ,liuas 339 M2.Gambar Situasi No.13/

    CI/2010, tanggal 03 Maret 2010 dengan batas batas sbb :

    Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Naim ST. PALIMO ;

    Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;

    Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Upik / Bisu ;

    Sebelah barat berbatas dengan tanah Herry Syam ;

    Bahwa yang benar objek perkara sebagaimana tersebut diatas adalah

    milik dari pada alm. SYAMSUAR.DT. TUNARO yang ditinggalkan

    untuk warisnya yaitu (1) Hj. HELMA.Umar. (2) H.Herry Syam. (3) Hj.

    Yanti Syam. (4). Henny Syam (tergugat II) (5) H. Suherman.

    (Penggugat II), (6) Suswandy. (7). Suhendry. (8). Suswaty Syam,

    sebagai pewaris yang berhak atas tanah peninggalan orang tuanya

    dengan batas batas yang benar adalah :

    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik N.Dt. Majolelo ;

    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapaya, Armison dan

    Herry Syam ;

    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah dengan jalan ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    11/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Herry Syam ;

    Bahwa selanjutnya para tergugat telah memberikan jawaban dalam

    eksepsi bahwa batas batas tanah tersebut tidaklah cocok dengan

    batas yang sebenarnya sesuai dengan jawaban (Para tergugat) pada

    angka 1 yang mengatakan Para Penggugat mempunyai sebidang

    tanah dengan surat gugatannya adalah tanah yang dibeli para

    penggugat kepada Hj. Helma Umar namun cara pembeliannya adalah

    merupakan cacat hokum yaitu dengan cara-cara membuat surat

    keterangan waris pada tanggal 30 Mei 2006 yang tertuang dalam

    sertipikat atas nama Syamsuar Dt. Tunaro dan kemudian membalik

    nama keatas nama Hj. Helma Umar dan dilakukan jualbeli tanpa

    sepengetahuan atau seizin dari tergugat II (henny Syam) selaku yang

    berhak atas tanah objek perkara ini ;

    2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada angka 2 ini

    adalah dalil yang tidak benar dan keliru disebabkan adalah, bahwa

    jual beli tersebut adalah merupakan cacat hukum atau dengan cara

    tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat 1 bersama dengan

    penggugat II kepada Hj. Helma Umar orang tua penggugat II dengan

    tergugat II dilihat dari akta jual beli melalui PPAT yang tidak

    menjelaskan siapa PPAT yang telah membuat akta jual beli tersebut ;

    3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 3,4 dan

    5 ini adalah dalil yang tidak benar dan sangat keliru sekali disebabkan

    adalah ; bahwa jual beli yang dilakukan oleh para penggugat dengan

    Hj. Helma umar adalah merupakan jual beli cacat hukum, karena

    waris dari alm. Syamsuar Dt tunaro bukanlah Hj. Helma Umar saja

    akan tetapi ada 7 (tujuh) orang anak yang berhak atas tanah

    peninggalan alm Syamsuar Dt. Tunaro sebagai Bapak kandung dari

    penggugat II dan tergugat II dan mengenai penyerahan tanah dan

    bangunan serta kuncinya dan kemudian Para penggugat menutup

    dan mengunci rumah adalah salah kiprah dan akal akalan dari para

    penggugat dan merupakan alasan yang dicari cari atas dasar sbb:

    a. Bahwa tergugat II sebelum menikah dengan tergugat I dan masih

    dengan suami yang lama, beserta dengan anak anaknya telah

    menempati rumah tersebut sejak tahun 1972 yaitu semasa masih

    ,EPEQER 11 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    12/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    hidupnya alm Syamsuar Dt Tunaro. (bapak dari penggugat II dan

    tergugat II) dengan ibunya Hj. Helma Umar ;

    b. Bahwa sejak tahun 1972 sampai sekarang tergugat II bersama

    dengan anak anaknya tidak pernah merasa didatangi atau

    mendapat teguran dari siapapun baik dari Para Penggugat

    maupun dari orang lain untuk mengosongkan rumah APALAGI

    MEMBUKA PINTU RUMAH PENGGUGAT I dan II tanpa seizin

    dan sepengetahuan dari penggugat I dan II, karena ini sudah

    merupakan pencemaran nama baik tergugat I dan II atas

    perbuatan Penggugat I, dan II.makasesuai pengakuan dari Para

    Penggugat sudah dijelaskan bahwa tanahdan banguan rumah

    tersebut adalah Pemberian dari orang Tua kandung (Syamsuar Dt.

    Tunaro) Penggugat II kepada istri tergugat I, yaitu tergugat II

    (HENNY SYAM) ;

    4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada

    angka 6 dan 7 ini adalah dalil yang tidak benar dan keliru

    disebabkan ; bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bukanlah

    pemiliknya Para Penggugat akan tetapi adalah harta waris

    peninggalan dari alm. Syamsuar Dt. Tunaro yang belum diperuntukan

    atau dibagi menurut hukum islam melalui Pengadilan Agama, maka

    tergugat II bersama dengan anak anaknya adalah sebagai pemilik

    sah sebelum ada pembagian hak masing masingnya dari keturuna

    alm. Syamsuar Dt. Tunaro. Dan kemudian dalil para penggugat pada

    angka 7 ini adalah dalil keliru yang benarnya adalah para penggugat

    lah yang telah melakukan perbuatan melawan hak atau melawan

    hukum yang tidak bermusyawarah dengan tergugat II selaku waris

    dari alm Syamsuar. Dt Tunaro ;

    5. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat I dan Penggugat II pada

    angka 8 dan 9 ini adalah dalil yang tidak dapat dikabulkan, karena

    tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban dalam eksepsi

    diatas, dan juga para penggugat tidak pula menyebutkan perincian

    kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat II hanya menyebutkan saja

    bahwa kerugian Para penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

    juta rupiah) setiap bulannya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    13/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan

    tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah

    ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat

    dikabulkan oleh Pengadilan : Putusan Mahkamah agung R.I tanggal 2

    Juni 1971. No.117 K/Sip/1971. ;

    6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat mengenai uang

    paksa (Dwang som) adalah dalil yang tidak patut dipertimbangkan

    karena tidak sesuai dengan azas hukum kepatutan, karena tidak

    menjelaskan mengenai kerugian yang ditimbulkan ;

    7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 11 ini

    adalah dalil yang tidak beralasan hal mana didasarkan bahwa tanah

    dan bangunan rumah adalah milik waris dari alm Syamsuar Dt.Tunaro

    dengan warisnya sebanyak 8 orang, kemudian tergugat II dengan

    anak anaknya telah menempati ,di kuasai sajak tahun 1972 sampai

    sekarang ini dan tanahobjekperkarabukan milik penggugat I dan II,

    dan apalagi para penggugat mengajukan tuntutan Sita Conservatoire

    atas objek perkara mohon ditolak/tidak dipertimbangkan oleh Yth Ibuk

    Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ;

    SURAT EDARAN M.A.R.I

    NOMOR ; 05 TAHUN 1975 TANGGAL 1 DESEMBER 1975.

    Mahkamah Agung R.I masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat

    edaran lembaga sita jaminan untuk dilaksanakan :

    a. Agar para hakim berhati hati sekali dalam menerapkan atau

    menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan

    sekali kali jangan mengabaikansyarat syarat yang diberikan

    oleh undang undang (pasal 227 H.I.R / 261 R. Bg.) ;

    b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara

    conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan

    dalam peraturan peraturan yang bersangkutan ;

    c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat

    ketetapan yang dikabulkan disebut alasan alasan apa yang

    menyebabkanconservatoir beslag yang dimohonkan itu, yang

    ,EPEQER 13 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    14/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    bearti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang

    mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan

    penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang

    dikemukakna oleh pemohon ;

    8. Bahwa keliru dan tidak beralasan apa yang penggugat dalilkan pada

    angka 12 ini, karena selanjutnya penggugat I dan II dalam perkara

    meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun tergugat

    I dan II menyatakan banding,verzet maupun kasasi (uit voebaar bij

    vooraad), menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.

    03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971. Tentang Putusan yang dapat

    dijalankan lebih dahulu (uit voebaar bij vooraad), DICABUT DENGAN

    SEMA NOMOR. 3 TAHUN 2000. (sudah diputus berdasarkan putusan

    SELA dengan dasar DITOLAK pada tanggal 13 Oktober 2010) ;

    DALAM PROVISI:

    SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG. R.I.

    NOMOR ; 16 tahun 1969 TGL 11 AGUSTUS 1969.

    1. Bahwa mengenai putusan provisonil sesuai dengan Yurisprudensi

    M.A.RI.No.4/1965 tetanggal 30 Desember 1996 perihal putusan

    provisionil dinyatakan dicabut ;

    2. Untuk pelaksanaan lebih lanjut apabila dalam suatu perkara perdata

    diajukan tuntutan provisionil yang dikabulkan, maka untuk melaksanakan

    putusan sela tersebut , Mahkamah Agung mendelegeer pemberian

    persetujuan pada Ketua Pengadilan Tinggi yang meliputi Wilayah hukum

    Pengadilan Negeri dimana perkara perdata yang bersangkutan diputus ;

    Bahwa berdasarkan uraian, bantahan tergugat I dan tergugat II diatas

    patut dan layak gugatan penggugat di TOLAK untuk seluruhnya atau setidak-

    tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk

    verklaard).

    DALAM EKSEPSI :

    Menerima Eksepsi Tegugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    15/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Menolak Gugatan Penggugat I dan penggugat II seluruhnya atau

    setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat

    diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

    Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para

    Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 21 Maret

    2013, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dalam persidangan

    tertanggal 28 Maret 2013 yang masing-masing Replik dan Duplik tersebut

    tertuang dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

    Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dijatuhkan putusan sela

    yang amarnya sebagai berikut :

    Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

    Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang

    mengadili perkara perdata No.19/Pdt.G/2012/PN.BT;

    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

    Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

    Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Kuasa Hukum

    Penggugat telah menyatakan banding tertanggal 16 April 2013 dan telah

    diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 02/Pdt.Bdg/2013 dengan amar

    putusan sebagai berikut :

    Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa

    mengadili dan memutus perkara perdata No. 19/Pdt.G/2012/PN.BT

    tersebut ;

    Memerintahkan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa, perkara

    ini sebagaimana mestinya ;

    Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

    dikedua tingkat peradilan, ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-

    (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

    Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luasdan batas obyek perkara serta untuk menghindari terjadinya Non Executable

    dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 153 HIR/180

    RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan

    Pemeriksaan Setempat pada hari RABU tanggal 11 Juni 2014 yang hasilnya

    ,EPEQER 15 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    16/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang

    merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

    Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

    berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

    telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

    Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

    yang diajukan lagi dan mohon putusan;

    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

    Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah

    sebagaimana terurai tersebut diatas;

    Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.BT baru

    mempertimbangkan eksepsi kuasa hukum Tergugat I dan II mengenai

    Kompetensi Absolut sedangkan didalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I

    dan II selain mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut juga

    mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang lengkap/kurang pihak dan eksepsi

    gugatan kabur;

    Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi kuasa

    Tergugat I dan II tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan

    formulasi/formil gugatan Penggugat sebagai berikut :

    Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat, petitum gugatan butir

    4 berbunyi Menyatakan sah perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan

    melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II;

    Menimbang, bahwa yang dimaksud Petitum adalah tuntutan, permintaan,

    atau harapan para pihak (penggugat) terhadap pihak lawannya (tergugat) yang

    dirumuskan secara jelas dan tegas yang nantinya diputuskan dalam amar

    putusan Hakim (Dr.M. Nasir, SH,MSi ; Hukum Acara Perdata ;Penerbit

    Djambatan, Jakarta, hlm. 43) ;

    Menimbang, bahwa dalam bukunya M. YAHYA HARAHAP, S.H, HUKUM

    ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

    Putusan Pengadilan, halaman 64 disebutkan bahwa Petitum yang

    memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    17/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    penggugat, oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara

    spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan obscuur libel..

    Menimbang, bahwa petitum gugatan butir 4 yang berbunyi Menyatakan

    sah perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum yang

    menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II, namun Penggugat tidak

    menyebutkan perbuatan Tergugat yang mana yang melawan hukum ;

    Menimbang, bahwa oleh karena Petitum penggugat tidak jelas maka

    Gugatan Penggugat menjadi Obscuur libel, hal mana sejalan dengan Putusan

    MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970yang kaidah hukumnya

    sebagai berikut : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan

    dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti

    halnya dalam perkara ini dituntutkan :

    agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi

    tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;

    agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan

    Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan

    yang mana;

    agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa

    merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

    Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Obscuur libel maka

    Gugatan Penggugat mengandung cacat formil ;

    Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah cacat formil

    maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard);

    Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka

    pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

    Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak

    dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya

    perkara dalam perkara ini;Memperhatikan akan KUHPerdata dan peraturan-peraturan yang

    bersangkutan;

    M E N G A D I L I :

    ,EPEQER 17 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    18/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

    (niet ontvantkelijke verklaard);

    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

    sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu

    rupiah);

    Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

    Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari SENIN, tanggal 8 September 2014,

    oleh kami, DINI DAMAYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CUT CARNELIA,

    S.H., M.M. dan RONI SUSANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim

    Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

    Negeri Bukittinggi Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.BT tanggal 23 April 2014, putusan

    tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS

    tanggal 18 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh CUT

    CARNELIA, S.H., M.M, dan RONI SUSANTA, S.H. dibantu oleh EVIKSON,

    S.H. Panitera Pengganti serta di hadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa

    Tergugat.

    Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

    D t o D t o

    CUT CARNELIA, S.H.,M.M DINI DAMAYANTI, S.H.

    D t o

    RONI SUSANTA, S.H.

    Panitera Pengganti,

    D t o

    EVIKSON, S.H.

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • 7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf

    19/19

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    Agung

    Repub

    likIndon

    es

    kIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    RINCIAN BIAYA

    1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

    2. Biaya proses Rp. 75.000,-

    3. Biaya Panggilan Rp. 239.000,-

    4. Biaya Trasnportasi PS Rp. 500.000,-

    5. Materai Rp. 6.000,-

    6. Redaksi Rp. 5.000,-

    JUMLAH Rp. 855.000,-

    (delapan ratus lima pulu lima ribu rupiah).

    ,EPEQER 19 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8