19_pdt_g_2012_pnbt_no_18092014_tanah.pdf
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
1/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.BT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
1. Hj. ANGGIA MURNI ; Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat Tingal
Jl. Raya Padang Luar No. 96 Banda Gadang, jorong Padang Luar I,
Nagari Padang Luar Kec. Banuhampu Kabupaten Agam, Selanjutnya
disebut PENGGUGAT I;
2. H. SUHERMAN, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat Tingal Jl. Raya
Padang Luar No. 96 Banda Gadang, jorong Padang Luar I, Nagari
Padang Luar Kec. Banuhampu Kabupaten Agam,selanjutnya disebut
PENGGUGAT II;
yang dalam hal ini PENGGUGAT-PENGGUGAT diwakili oleh kuasanya
BONAR SIANTURI, SH dan FAN HAMEL SIANTURI, SH, Advokat dan
Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Kusuma Bakti No. 24 B RT.02/
RW.III, Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2012
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi
dibawah register nomor: 58/Pdt.SK/2012/PN BT ;
M e l a w a n :
1. HELMI ; Umur 55 Tahun,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan
PNS Kesehatan Kota Bukittinggi,
Tempat Tinggal Jl. Soekarno Hatta No. 83,
Gang Swadaya, Kelurahan CampagoIpuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi, Selanjutnya disebut
TERGUGAT I;
2. HENNY SYAM, Umur 48 tahun, Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Islam,
,EPEQER 1 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
2/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat
Tinggal Jl. Soekarno Hatta No. 83, Gang
Swadaya, Kelurahan Campago Ipuh, Kec.
Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi,selanjutnya disebut
TERGUGAT II;
yang dalam hal ini TERGUGAT-TERGUGAT diwakili oleh kuasanya
JASMAN, SH. dan NAZWAR Dt. PALIMO, SH, Advokat dan Penasehat
Hukum yang beralamat di Jl. Mandiangin Gg Mawar No. 42 C Rt. 04/Rw.01
Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register
nomor: 06/Pdt.SK/2013/PN BT ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26
Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 Desember 2012 dalam Register Nomor 19/
Pdt.G/2012/PN.BT , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat I dan II mempunyai sebidang tanah dan diatas tanah
tersebut berdiri sebuah bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
: 1310, luas 339 M 2 , gambar situas No : 13 / CI / 2010, tanggal 03 Maret
2010, an. Pemegang Hak ANGGIA MURNI dan SUHERMAN ( PARA
PENGGUGAT ), yang terletak di RT. 006 / RW. 001 Kelurahan Campago
Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera
Barat, dengan batas batas, sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik NAIM ST.
PALIMO ;
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
3/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Milik Upik / Bisu ;
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah HERRY SYAM ;
2. Bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 1310, luas 339 M 2 , gambar situas No : 13 / CI / 2010, tanggal
03 Maret 2010 yang terletak di RT. 006 / RW. 01, Kelurahan Campago Ipuh,
Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tersebut, adalah dibeli oleh
Penggugat I dan II dari Ibu Kandung Penggugat II ( H. SUHERMAN )
bernama Hj. HELMA UMAR, umur 70 Tahun, beralamat di Jln. Raya
Padang Luar No. 96 Kec. Banuhampu Kab. Agam, berdasarkan Akta Jual
Beli Bulan April 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I
dan II selaku si Pembeli dan Ibu Kandung Penggugat II ( Hj. HELMA
UMAR ) selaku si Penjual, dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah
( PPAT ) Kota Bukittinggi, sedangkan balik nama / peralihan hak an.
Pemegang Hak atas Tanah dan Bangunan rumah dari atas nama
Pemegang Hak Hj. Helma Umar kepada Penggugat I dan II adalah
berdasarkan Akta Jual dari PPAT Kota Bukittinggi di Kantor Badan
Pertanahan Kota Bukittinggi, sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 1310, Gambar Situasi Nomor : 13 / 01 / 2010, tanggal 03 Maret
2010, seluas 339 M 2 , an Pemegang Hak Hj. Anggia Murni dan H.
Suherman ( Penggugat I dan II ) ;
3. Bahwa setelah tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Tanah Hak
Milik Nomor : 1310, Gambar Situasi Nomor : 13 / C.I / 2010, tanggal 03
Maret 2010, seluas 339 M 2 ( tiga ratus tiga puluh sembilan
meter bujur sangkar ) menjadi Hak Milik Penggugat I dan II, maka Ibu
Kandung Penggugat II ( Hj. HELMA UMAR ) menyerahkan tanah dan
bangunan rumah tersebut beserta kuncinya kepada Penggugat I dan
Penggugat II, selanjutnya Penggugat I dan II menutup dan mengunci
rumah milik Penggugat I dan II tersebut ;
4. Bahwa seminggu kemudian setelah tanah dan bangunan rumah tersebut
menjadi Hak Milik Penggugat I dan II, tiba tiba Tergugat I dan Istrinya
yaitu Tergugat II dengan membawa anak anaknya menempati rumah
Penggugat I dan II dengan cara membuka pintu rumah Penggugat I dan
,EPEQER 3 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
4/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
II tanpa sepengetahuan / seizin Penggugat I dan II, yang menurut
Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut
adalah Pemberian dari Orang Tua Kandung Penggugat II kepada Istri
Tergugat I , yaitu Tergugat II ( HENNY SYAM ) ;
5. Bahwa tanah dan rumah tersebut, sekarang ditempati oleh Tergugat I dan
Istrinya yaitu Tergugat II bersama anak anaknya sejak Bulan April
Tahun 2008 sampai sekarang / perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri
Bukittinggi, adapun Tergugat I dan Istrinya ( Tergugat II ) menempati
rumah tersebut tanpa persetujuan / izin maupun pembicaraan terlebih
dahulu dari Penggugat I dan II ;
6. Bahwa perlu ditegaskan, dimana Penggugat I dan II, sebelumnya telah
berulang kali meminta serta menghimbau kepada Tergugat I dan Istrinya
( Tergugat II ) beserta kepada anak anaknya, agar rumah yang terletak
di Jl. Sukarno Hatta Gang Swadaya No. 83, RT. 06 / RW. I, Kelurahan
Campago Ipuh Kec. Mandiangin Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
diatas tersebut, dikembalikan kepada Penggugat I dan II sebagai Pemilik
Tanah dan bangunan rumah, hal mana kehendak Penggugat I dan II ini
telah dilakukan dan disampaikan baik secara musyawarah Keluarga,
maupun telah melaporkan kepada Polsek Bukittinggi, namun Tergugat I
dan istrinya yaitu Tergugat II beserta anak anaknya tidak bersedia
menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat I
dan II ;
7. Bahwa ternyata sampai saat sekarang tanah dan bangunan rumah sengketa
aqu tersebut, tetap dikuasai oleh Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat
II beserta anak anaknya, yang merupakan suatu Perbuatan Melawan
Hukum ( Onrecht matigedaad ), karena Tergugat I dan Tergugat II
beserta anak anaknya tanpa alasan yang sah telah menguasai danmenempati Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa milik Penggugat I dan
II ;
8. Bahwa dengan dikuasainya Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa
tersebut oleh Tergugat I dengan Istrinya yaitu Tergugat II beserta anak
anaknya, maka hak hak Penggugat I dan II sebagai Pemilik atas Tanah
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
5/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan Rumah Sengketa tersebut telah dirugikan, karena Penggugat I dan II
tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya atau dengan perkataan lain
hak hak Penggugat I dan II sebagai Pemilik atas Tanah dan Bangunan
Rumah Sengketa aquo, telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II beserta
anak anaknya ;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dengan Istrinya, yaitu Tergugat II
bersama anak - anaknya tersebut diatas, yang mengakibatkan Penggugat
I dan II menderita kerugian, karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi
haknya, maka Tergugat I dengan istrinya yaitu Tergugat II wajib
membayar Sewa rumah / tanah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )
setiap bulannya sejak Tanah dan rumah Milik Penggugat I dan II ditempati
oleh Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II beserta anak anaknya
sejak Bulan April 2008 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri
Bukittinggi ;
10.Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II jelas
jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu
Penggugat I dan II MOHON kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk:
Memerintahkan kepada Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II beserta
anak anaknya atau siapapun saja yang mendapat hak dari padanya untuk
mengosongkan rumah dan tanah sengketa aquo tersebut:
Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Istrinya yaitu Tergugat II
beserta anak anaknya tidak melaksanakan perintah tersebut diatas,
sebagaimana mestinya agar dikenakan Uang Paksa ( Dwangsom ) sebesar
Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) perhari sejak putusan ini diucapkan ;
11.Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat I dan Istrinya yaituTergugat II beserta anak anaknya akan mengalihkan atas tanah dan
rumah sengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Bukittinggi,
untuk meletakkan Revindicatoir Beslag atas Tanah dan Rumah Sengketa,
yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya, RT. 06 / RW. 01
Kelurahan Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,
,EPEQER 5 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
6/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 1310, Gs. No. 13 / C. 1 / 2010,
tanggal 03 Maret 2010, seluas 339 M 2 ( tiga ratus tiga puluh sembilan meter
bujur sangkar ) tersebut ;
12.Bahwa karena Gugatan Penggugat I dan II ini didasarkan pada bukti yangautentik, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang Undang, maka
dapat kiranya di jatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu,
walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
Maka berdasarkan hal hal yang terurai pada posita, dapat kiranya
Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan putusan, sebagai berikut ;
DALAM PROVISI
Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang
mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah dan
Rumah Sengketa, yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya
Kelurahan Campogo Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,
Sertifikat Hak Milik No. 1310, Gambar Situasi No. 13 / C. 1 / 2010, tanggal 3
Maret 2010, seluas 339 M 2 dan mengembalikan kepada Penggugat I san
II sebagai Pemilik Sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan ;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa, sebesarRp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) setiap harinya yang dapat ditagih
segera dan sekaligus oleh Penggugat I dan II, karena lalai melaksanakan
putusan perkara ini ;
Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun Kasasi sampai
diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara:
DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya ;
2. Menyatakan sah tanah dan bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik
No. 1310, Gambar Situasi No. 13 / C. 1 / 2010, tanggal 03 Maret 2010,
seluas 339 M 2, yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
7/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
adalah Hak Milik Penggugat I dan II ( Hj. Anggia Murni dan H. Suherman )
tersebut ;
3. Menyatakan Sah Jual Beli tanah dan bangunan rumah, dengan Sertifikat
Hak Milik No. 1310, Gambar Situasi No. 13 / C. I / 2010, tanggal 03 Maret
2010, seluas 339 M 2 antara Ibu Kandung Penggugat II bernama Hj.
HELMA UMAR dengan Penggugat I dan II tersebut ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan
hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II ;
5. Menyatakan peletakan Conservatoir Beslag atas tanah dan rumah sengketa,
yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 83, Gang Swadaya Kelurahan
Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dengan
Sertifikat Hak Milik No. 1310, Gs. 13 / C. I / 2010, tanggal 03 Maret 2010,
seluas 339 M 2 an. Pemegang Hak Hj. Anggia Murni dan H. Suherman
( Penggugat I dan II ) adalah sah dan berharga. ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar
Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) setiap harinya, yang dapat ditagih
segera dan sekaligus oleh Penggugat I dan II, karena lalai melaksanakan
putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sewa tanah dan
bangunan rumah sengketa sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap
bulannya sejak Tergugat I dan II menempati tanah dan bangunan rumah
milik Penggugat I dan II , dengan Sertifikat Hak Milik No. 1310, Gs. No.
13 / CI / 2010 , tanggal 03 Maret 2010, an. Pemegang Hak Penggugat I
dan II ( Hj. Anggia Murni dan H. Suherman ) tersebut dari Bulan April Tahun
2008 sampai putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara
seluruhnya ;
9. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu,
walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ;
,EPEQER 7 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
8/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SUBSIDER
Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Supardi, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai
Mediator;
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari
2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan yaitu pada
halaman 1 dan halaman 6 poin 5 tertulis gugatan dan revindicatoir beslag yang
seharusnya concervatoir beslag ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai
berikut:
DALAM EKSEPSI :
KOMPENTENSI ABSOLUT :
Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili dan
memutus perkara ini dimana yang menjadi objek perkara adalah harta
pembelian /Warisan Syamsuar Dt. Tunaro dengan Hj. Helma Umar, yang
mempunyai anak 7 (tujuh) orang bersaudara termasuk Penggugat II
(Suherman) dan tergugat II (Henny Syam) ;
Sebelum Sertipikat Hak Milik No.1310,luas 339M2, Gambar Situasi No.13/
CI/2010,tanggal 03 Maret 2010 yang sekarang berubah Pemegang Hak Milik
a.n Anggia Murni dan Suherman dahulunya adalah sertipikat hak milik atas
nama alm Syamsuar Dt.Tunaro yang merupakan pembelian / Warisan orang
tua penggugat II dan tergugat II yang belum dibagi dari masing masing
anakanaknya yang terdiridari 7 (tujuh) bersaudaratersebut, maka gugatan ini
haruslah diajukan melelui Pengadilan Agama Bukittinggi tentang Pembagian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
9/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Warisan antara Penggugat II dengan tergugat II dan termasuk saudara yang
lainnya. Dimana objekperkara dulunya tempat tinggal orang tua Penggugat II
dengan tergugat II dan juga merupakan pembelian alm.Syamsuar Dt. Tunaro
bersama Hj. Helma Umar (Ibu kandung dari penggugat II dan Tergugat II) dan
dimana sertipikatnya tertulis atas nama alm. Syamsuar Dt. Tunaro, dan setelah
Syamsuar Dt. Tunaro meninggal, sertipikat tersebut berubah menjadi atas
nama Hj. Helma Umar dengansertipikat Hak Milik No.1310.luas 339
M2.Gambar Situasi No.13/CI/2010, tanggal 03 Maret 2010 yang terletak di
Kel.Campago Ipuh .Kec. Mandiangin Koto Selayan. Bukittinggi ;
GUGATAN PENGGUGAT KURANG LENGKAP / KURANG PIHAK.
a. Bahwa objek perkara merupakan sebuah bangunan rumah yang ditempati
oleh para tergugat disamping tergugat I ada lagi yang menempatinya yaitu
(1). Mhd. Ichlas Taufit. 25 tahun, (2) M. Hanif Taufik.22 tahun dan (3)
Mutiara Ramadahani. 16 tahun,oleh karena itu ketiga orang yang tersebut
juga harus ikut di GUGAT sebagai tergugat dalam perkara ini ;
b. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya ketiga orang tersebut yang telah
menempati bangunan dan rumah sejak tahun 1972 atas tanah objek
perkara,maka gugatan penggugat tidak lengkap / kurang pihak,tidak
memenuhi syarat formil.maka gugatan Para penggugat haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard) ;
GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel) :
a. Bahwa batas batas tanah sengketa /objek perkara yang didalilkan
oleh para penggugat tidaklah sama dengan batas tanah yang
sebenarnya dan batas tanah yang sebenarnya adalah sbb :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik N.Dt. Majolelo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapaya,Armison dan Herry
Syam
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Herry Syam ;
Dimana pedoman untuk sekasus ini adalah Yurisprudensi MARI. No.81 K /
SIP/1971 tgl9 JULI 1973 yang berbunyi sbb : Karena setelah diadakan
pemeriksaan ditempat oleh PN atas permintaan Mahkamah Agung,tanah
yang dikuasai oleh Para tergugat ternyata tidak sama batas batasnya
,EPEQER 9 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
10/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan tidak dapat
diterima;
b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 surat gugatannya
dilandaskan kepada perbuatan melawan hukum dan (petitum poin 4),
dimana perbuatan melawan hokum ini menurut pasal 1365KUHPerdata
haruslah memenuhi unsur unsur sbb :
- Adanya perbuatan yang bersipat melawan hukum;
- Adanya kerugian yang timbul ;
- Adanya kesalahan ;
- Adanya hubungan Causal antara perbuatan dan kerugian ;
POKOK PERKARA :
Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak seluruh dalil gugatan
penggugat kecuali yang diakui secara tegas, dan selanjutnya jawaban
Para Tergugat adalah sbb :
1. Bahwa tidaklah benar para penggugat mempunyai sebidang tanah
dan diatasnya tanah tersebut berdiri bangunan rumah dengan
sertipikat Hak Milik No.,1310 ,liuas 339 M2.Gambar Situasi No.13/
CI/2010, tanggal 03 Maret 2010 dengan batas batas sbb :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Naim ST. PALIMO ;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Upik / Bisu ;
Sebelah barat berbatas dengan tanah Herry Syam ;
Bahwa yang benar objek perkara sebagaimana tersebut diatas adalah
milik dari pada alm. SYAMSUAR.DT. TUNARO yang ditinggalkan
untuk warisnya yaitu (1) Hj. HELMA.Umar. (2) H.Herry Syam. (3) Hj.
Yanti Syam. (4). Henny Syam (tergugat II) (5) H. Suherman.
(Penggugat II), (6) Suswandy. (7). Suhendry. (8). Suswaty Syam,
sebagai pewaris yang berhak atas tanah peninggalan orang tuanya
dengan batas batas yang benar adalah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik N.Dt. Majolelo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapaya, Armison dan
Herry Syam ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dengan jalan ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
11/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Herry Syam ;
Bahwa selanjutnya para tergugat telah memberikan jawaban dalam
eksepsi bahwa batas batas tanah tersebut tidaklah cocok dengan
batas yang sebenarnya sesuai dengan jawaban (Para tergugat) pada
angka 1 yang mengatakan Para Penggugat mempunyai sebidang
tanah dengan surat gugatannya adalah tanah yang dibeli para
penggugat kepada Hj. Helma Umar namun cara pembeliannya adalah
merupakan cacat hokum yaitu dengan cara-cara membuat surat
keterangan waris pada tanggal 30 Mei 2006 yang tertuang dalam
sertipikat atas nama Syamsuar Dt. Tunaro dan kemudian membalik
nama keatas nama Hj. Helma Umar dan dilakukan jualbeli tanpa
sepengetahuan atau seizin dari tergugat II (henny Syam) selaku yang
berhak atas tanah objek perkara ini ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada angka 2 ini
adalah dalil yang tidak benar dan keliru disebabkan adalah, bahwa
jual beli tersebut adalah merupakan cacat hukum atau dengan cara
tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat 1 bersama dengan
penggugat II kepada Hj. Helma Umar orang tua penggugat II dengan
tergugat II dilihat dari akta jual beli melalui PPAT yang tidak
menjelaskan siapa PPAT yang telah membuat akta jual beli tersebut ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 3,4 dan
5 ini adalah dalil yang tidak benar dan sangat keliru sekali disebabkan
adalah ; bahwa jual beli yang dilakukan oleh para penggugat dengan
Hj. Helma umar adalah merupakan jual beli cacat hukum, karena
waris dari alm. Syamsuar Dt tunaro bukanlah Hj. Helma Umar saja
akan tetapi ada 7 (tujuh) orang anak yang berhak atas tanah
peninggalan alm Syamsuar Dt. Tunaro sebagai Bapak kandung dari
penggugat II dan tergugat II dan mengenai penyerahan tanah dan
bangunan serta kuncinya dan kemudian Para penggugat menutup
dan mengunci rumah adalah salah kiprah dan akal akalan dari para
penggugat dan merupakan alasan yang dicari cari atas dasar sbb:
a. Bahwa tergugat II sebelum menikah dengan tergugat I dan masih
dengan suami yang lama, beserta dengan anak anaknya telah
menempati rumah tersebut sejak tahun 1972 yaitu semasa masih
,EPEQER 11 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
12/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hidupnya alm Syamsuar Dt Tunaro. (bapak dari penggugat II dan
tergugat II) dengan ibunya Hj. Helma Umar ;
b. Bahwa sejak tahun 1972 sampai sekarang tergugat II bersama
dengan anak anaknya tidak pernah merasa didatangi atau
mendapat teguran dari siapapun baik dari Para Penggugat
maupun dari orang lain untuk mengosongkan rumah APALAGI
MEMBUKA PINTU RUMAH PENGGUGAT I dan II tanpa seizin
dan sepengetahuan dari penggugat I dan II, karena ini sudah
merupakan pencemaran nama baik tergugat I dan II atas
perbuatan Penggugat I, dan II.makasesuai pengakuan dari Para
Penggugat sudah dijelaskan bahwa tanahdan banguan rumah
tersebut adalah Pemberian dari orang Tua kandung (Syamsuar Dt.
Tunaro) Penggugat II kepada istri tergugat I, yaitu tergugat II
(HENNY SYAM) ;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada
angka 6 dan 7 ini adalah dalil yang tidak benar dan keliru
disebabkan ; bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bukanlah
pemiliknya Para Penggugat akan tetapi adalah harta waris
peninggalan dari alm. Syamsuar Dt. Tunaro yang belum diperuntukan
atau dibagi menurut hukum islam melalui Pengadilan Agama, maka
tergugat II bersama dengan anak anaknya adalah sebagai pemilik
sah sebelum ada pembagian hak masing masingnya dari keturuna
alm. Syamsuar Dt. Tunaro. Dan kemudian dalil para penggugat pada
angka 7 ini adalah dalil keliru yang benarnya adalah para penggugat
lah yang telah melakukan perbuatan melawan hak atau melawan
hukum yang tidak bermusyawarah dengan tergugat II selaku waris
dari alm Syamsuar. Dt Tunaro ;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat I dan Penggugat II pada
angka 8 dan 9 ini adalah dalil yang tidak dapat dikabulkan, karena
tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban dalam eksepsi
diatas, dan juga para penggugat tidak pula menyebutkan perincian
kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat II hanya menyebutkan saja
bahwa kerugian Para penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) setiap bulannya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
13/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan
tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah
ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat
dikabulkan oleh Pengadilan : Putusan Mahkamah agung R.I tanggal 2
Juni 1971. No.117 K/Sip/1971. ;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat mengenai uang
paksa (Dwang som) adalah dalil yang tidak patut dipertimbangkan
karena tidak sesuai dengan azas hukum kepatutan, karena tidak
menjelaskan mengenai kerugian yang ditimbulkan ;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 11 ini
adalah dalil yang tidak beralasan hal mana didasarkan bahwa tanah
dan bangunan rumah adalah milik waris dari alm Syamsuar Dt.Tunaro
dengan warisnya sebanyak 8 orang, kemudian tergugat II dengan
anak anaknya telah menempati ,di kuasai sajak tahun 1972 sampai
sekarang ini dan tanahobjekperkarabukan milik penggugat I dan II,
dan apalagi para penggugat mengajukan tuntutan Sita Conservatoire
atas objek perkara mohon ditolak/tidak dipertimbangkan oleh Yth Ibuk
Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ;
SURAT EDARAN M.A.R.I
NOMOR ; 05 TAHUN 1975 TANGGAL 1 DESEMBER 1975.
Mahkamah Agung R.I masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat
edaran lembaga sita jaminan untuk dilaksanakan :
a. Agar para hakim berhati hati sekali dalam menerapkan atau
menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan
sekali kali jangan mengabaikansyarat syarat yang diberikan
oleh undang undang (pasal 227 H.I.R / 261 R. Bg.) ;
b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara
conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan
dalam peraturan peraturan yang bersangkutan ;
c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat
ketetapan yang dikabulkan disebut alasan alasan apa yang
menyebabkanconservatoir beslag yang dimohonkan itu, yang
,EPEQER 13 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
14/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bearti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang
mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan
penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang
dikemukakna oleh pemohon ;
8. Bahwa keliru dan tidak beralasan apa yang penggugat dalilkan pada
angka 12 ini, karena selanjutnya penggugat I dan II dalam perkara
meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun tergugat
I dan II menyatakan banding,verzet maupun kasasi (uit voebaar bij
vooraad), menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.
03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971. Tentang Putusan yang dapat
dijalankan lebih dahulu (uit voebaar bij vooraad), DICABUT DENGAN
SEMA NOMOR. 3 TAHUN 2000. (sudah diputus berdasarkan putusan
SELA dengan dasar DITOLAK pada tanggal 13 Oktober 2010) ;
DALAM PROVISI:
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG. R.I.
NOMOR ; 16 tahun 1969 TGL 11 AGUSTUS 1969.
1. Bahwa mengenai putusan provisonil sesuai dengan Yurisprudensi
M.A.RI.No.4/1965 tetanggal 30 Desember 1996 perihal putusan
provisionil dinyatakan dicabut ;
2. Untuk pelaksanaan lebih lanjut apabila dalam suatu perkara perdata
diajukan tuntutan provisionil yang dikabulkan, maka untuk melaksanakan
putusan sela tersebut , Mahkamah Agung mendelegeer pemberian
persetujuan pada Ketua Pengadilan Tinggi yang meliputi Wilayah hukum
Pengadilan Negeri dimana perkara perdata yang bersangkutan diputus ;
Bahwa berdasarkan uraian, bantahan tergugat I dan tergugat II diatas
patut dan layak gugatan penggugat di TOLAK untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk
verklaard).
DALAM EKSEPSI :
Menerima Eksepsi Tegugat I dan Tergugat II seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
15/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menolak Gugatan Penggugat I dan penggugat II seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para
Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 21 Maret
2013, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dalam persidangan
tertanggal 28 Maret 2013 yang masing-masing Replik dan Duplik tersebut
tertuang dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dijatuhkan putusan sela
yang amarnya sebagai berikut :
Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang
mengadili perkara perdata No.19/Pdt.G/2012/PN.BT;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Kuasa Hukum
Penggugat telah menyatakan banding tertanggal 16 April 2013 dan telah
diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 02/Pdt.Bdg/2013 dengan amar
putusan sebagai berikut :
Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa
mengadili dan memutus perkara perdata No. 19/Pdt.G/2012/PN.BT
tersebut ;
Memerintahkan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa, perkara
ini sebagaimana mestinya ;
Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
dikedua tingkat peradilan, ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luasdan batas obyek perkara serta untuk menghindari terjadinya Non Executable
dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 153 HIR/180
RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan
Pemeriksaan Setempat pada hari RABU tanggal 11 Juni 2014 yang hasilnya
,EPEQER 15 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
16/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah
sebagaimana terurai tersebut diatas;
Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.BT baru
mempertimbangkan eksepsi kuasa hukum Tergugat I dan II mengenai
Kompetensi Absolut sedangkan didalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I
dan II selain mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut juga
mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang lengkap/kurang pihak dan eksepsi
gugatan kabur;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi kuasa
Tergugat I dan II tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan
formulasi/formil gugatan Penggugat sebagai berikut :
Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat, petitum gugatan butir
4 berbunyi Menyatakan sah perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan
melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II;
Menimbang, bahwa yang dimaksud Petitum adalah tuntutan, permintaan,
atau harapan para pihak (penggugat) terhadap pihak lawannya (tergugat) yang
dirumuskan secara jelas dan tegas yang nantinya diputuskan dalam amar
putusan Hakim (Dr.M. Nasir, SH,MSi ; Hukum Acara Perdata ;Penerbit
Djambatan, Jakarta, hlm. 43) ;
Menimbang, bahwa dalam bukunya M. YAHYA HARAHAP, S.H, HUKUM
ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan
Putusan Pengadilan, halaman 64 disebutkan bahwa Petitum yang
memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
17/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penggugat, oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara
spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan obscuur libel..
Menimbang, bahwa petitum gugatan butir 4 yang berbunyi Menyatakan
sah perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II, namun Penggugat tidak
menyebutkan perbuatan Tergugat yang mana yang melawan hukum ;
Menimbang, bahwa oleh karena Petitum penggugat tidak jelas maka
Gugatan Penggugat menjadi Obscuur libel, hal mana sejalan dengan Putusan
MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970yang kaidah hukumnya
sebagai berikut : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan
dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti
halnya dalam perkara ini dituntutkan :
agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi
tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;
agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan
Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan
yang mana;
agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa
merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;
Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Obscuur libel maka
Gugatan Penggugat mengandung cacat formil ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah cacat formil
maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard);
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka
pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam perkara ini;Memperhatikan akan KUHPerdata dan peraturan-peraturan yang
bersangkutan;
M E N G A D I L I :
,EPEQER 17 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
18/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvantkelijke verklaard);
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu
rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari SENIN, tanggal 8 September 2014,
oleh kami, DINI DAMAYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CUT CARNELIA,
S.H., M.M. dan RONI SUSANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Bukittinggi Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.BT tanggal 23 April 2014, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS
tanggal 18 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh CUT
CARNELIA, S.H., M.M, dan RONI SUSANTA, S.H. dibantu oleh EVIKSON,
S.H. Panitera Pengganti serta di hadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa
Tergugat.
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,
D t o D t o
CUT CARNELIA, S.H.,M.M DINI DAMAYANTI, S.H.
D t o
RONI SUSANTA, S.H.
Panitera Pengganti,
D t o
EVIKSON, S.H.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
-
7/26/2019 19_PDT_G_2012_PNBT_NO_18092014_Tanah.pdf
19/19
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
Agung
Repub
likIndon
es
kIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
RINCIAN BIAYA
1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 239.000,-
4. Biaya Trasnportasi PS Rp. 500.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
6. Redaksi Rp. 5.000,-
JUMLAH Rp. 855.000,-
(delapan ratus lima pulu lima ribu rupiah).
,EPEQER 19 HEVM 17 4YXYWER S. 19/4HX.+/2012/4 &8