10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan bentuk dari hak kekayaan intelektual,

meskipun hak cipta mempunyai perbedaan dari lainnya seperti hak paten,

merek dagang, indikasi geografis, integrated circuit. Tidak seperti hak

kekayaan intelektual yang lainnya yang berpunyai arti sebagai hak monopoli,

UU hak cipta dibuat untuk mencegah terhadap pelanggaran pada karya cipta

yang dilindungi.

Sejarah hak cipta dimulai di Inggris pada abad kedelapanbelas

setelah adanya perkembangan mesin cetak dan dengan banyaknya masyarakat

yang dapat membaca. Sebagai konsep hukum, hak cipta merupakan reaksi

monopoli pencetak. Raja Inggris dan Scotlandia menaruh perhatian

pencetakan buku yang tidak teratur dan menggunakan hak istimewa

kebangsawanannya dengan mengeluarkan ‘Licensing Act’ (izin pencetakan)

pada 1662 dengan membuat pendaftarkan buku-buku yang diizinkan

(semacam pendaftaran Katalog Dalam Terbitan; KDT –penj.) dan

menyerahkan salinan berikut data perusahaan yang mencetaknya. UU Anna

pada 1709 merupakan UU hak cipta pertama dan memberi hak penulis untuk

beberapa waktu yang telah ditentukan, yang mana hak cipta tersebut

mempunyai masa akhir. Secara UU Internasional, Perjanjian Berne pada 1887

memperkenalkan ruang lingkup perlindungan hak cipta, dan masih digunakan

sampai hari ini. Hak cipta telah berkembang dari konsep sah yang mengatur

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

11

'hak pencetakan' pada penerbitan buku dan memetakan ke satu hasil yang

signifikan pada hampir setiap industri modern, pencakupan ruang lingkup

yang tercakup seperti industri rekaman, industri film, fotografi, perangkat

lunak, dan pekerjaan-pekerjaan arsitektur.1

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek lainnya,

seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya.

Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi

karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi

berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum

harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu

mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada

tujuan berhasilnya perlindungan HKI.

Seperti halnya di bidang lainnya film merupakan salah satu obyek

perlindungan dalam hak cipta yang sering kali menimbulkan permasalahan

dalam hal produksi maupun berkenaan dengan ciptaan orisininya. Industri film

nasional beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbhan yang

signifikan. Semangat dari para pembuat film nasional hendaknya didukung

pula dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta mereka.

Permasalahan sering muncul terutama dalam hal tiru meniru diantara sesame

pembuat film, bahkan sering kita temukan beberapa film yang mirip bahkan

hampir sama cerita maupun adegannya. Atau sering pula terjadi satu film

diangkat dari sebuah novel disebut dengan adaptasi film, kemudian terkenal

kemudian menjadi sumber penjiplakan pembuat film yang lain.Tidak dapat

1 Lyman Ray Patterson, “Copyright in Hystorical Perspective” Vanderbilt University Press, 1968

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

12

dipungkiri bahwa undang-undang hak cipta Indonesia belum jelas mengatur

bagaimana menghadapi konflik-konflik di bidang perfilman berjenaan dengan

hak cipta khususnya mengenai adaptasi film.

Penulis dalam hal ini ingin memberikan gambaran bagaimana

Amerika Serikat dengan industri perfilmannya yang sudah sangat maju dalam

hal menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta khususnya adaptasi film

sebelum dan sesudah Amerika Serikat bergabung dengan Perjanjian Berne.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai adaptasi film dalam undang-undang

hak cipta internasional dan undang-undang hak cipta Amerika Serikat?

2. Bagaimanakah penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta berkenaan

dengan adaptasi film sebelum dan sesudah Amerika Serikat bergabung

dengan Perjanjian Berne?

1.3 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu cara

prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti

data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan

penelitian terhadap data primer di masyarakat atau di lapangan.2 Metode

yuridis empiris digunakan karena merupakan suatu pendekatan yang

dimaksudkan untuk melakukan penafsiran atas permasalahan yang diteliti

beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-

aspek hukumnya.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 52.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

13

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan

penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika

penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan

gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut.

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut :

1. Bagian Awal, berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman

Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak.

2. Bagian Isi, terdiri dari : BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar

Belakang Masalah, Permasalahan, Metode Penelitian, Sistematika

Penyajian. BAB II :Tinjauan Pustaka. BAB III : Hasil Penelitian dan

Analisis dan Pembahasan. BAB IV : Penutup, berisi tentang

Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir, berisi Daftar Pustaka